e-planning and e-budgeting policy in indonesia

Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik(e-Planning and e-Budgeting)

Ir. Deddy S Bratakusumah, BE, MURP, MSc, Phd0816968367 [email protected]

Banjarmasin|16 September 2016

KEBIJAKAN SPBE (e-Government)

Deddy S Bratakusumah, PhD - 2016 - [email protected]

PENTINGNYA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE / eGOV)

(Sumber: KemMENPAN dan RB 2016)Deddy S Bratakusumah, PhD - 2016 - [email protected]

ARSITEKTUR KEBIJAKAN SPBE

(Sumber: KemMENPAN dan RB 2016)Deddy S Bratakusumah, PhD - 2016 - [email protected]


KEBIJAKAN DASAR SPBE

INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES) NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI (e-GOVERNMENT)

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

ELEMEN SPBE

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TERDIRI DARI:

1. BERBASIS INTERNET / IT/ ICT / WEB-BASED TECH

SALAH SATU APLIKASI TERPADU ADALAH “GRMS”

2. BERBASIS NON-INTERNET(OTOMATISASI PROSES ADMINISTRASI, MESIN

ABSENSI, TELEPON, FAX, SISTEM TATA SUARA, ALARM, MESIN ANTRIAN, FOTOCOPY, SMS, MMS, WIRELESS, CCTV, TELECONFERENCE, KARTU ELEKTRONIK, GIS,

GPS)Deddy S Bratakusumah, PhD - 2016 - [email protected]


1) PEMBENTUKAN JARINGAN INFORMASI DAN TRANSAKSI PELAYANAN PUBLIK YANG TIDAK DIBATASI SEKAT WAKTU DAN LOKASI SERTA DENGAN BIAYA YANG TERJANGKAU MASYARAKAT (G2C)

2) PEMBENTUKAN HUBUNGAN INTERAKTIF DENGAN DUNIA USAHA (G2B)

3) PEMBENTUKAN MEKANISME DAN SALURAN KOMUNIKASI DENGAN SEMUA LEMBAGA NEGARA SERTA PENYEDIAAN FASILITAS DIALOG PUBLIK, SERTA PEMBENTUKAN SISTEM MANAJEMEN DAN PROSES KERJA YANG TRANSPARAN DAN EFISIEN SERTA MEMPERLANCAR TRANSAKSI DAN PELAYANAN ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH (G2G)

TUJUAN STRATEGISPENGEMBANGAN e-GOVERNMENT(INPRES 3 TAHUN 2003)

STRATEGI PENGEMBANGAN SPBE(INPRES NO 3 TH 2003)

PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN YANG HANDAL DAN TERPERCAYA SERTA TERJANGKAU MASYARAKAT LUAS

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN DAN PROSES KERJA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH SECARA HOLISTIK

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SECARA OPTIMAL PENINGKATAN PERAN SERTA DUNIA USAHA DAN

PENGEMBANGAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI

PENGEMBANGAN SDM DI PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN e-LITERACY MASYARAKAT

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SECARA SISTEMATIK MELALUI TAHAPAN YANG REALISTIK DAN TERUKUR


MENUJU SPBE / e-GOVERNMENT

PenyelenggaraanPemerintahan Secara

MANUAL

PenyelenggaraanPemerintahanBerbasis ICT

TRANSFORMASI

Government to e-Government

PEMANFAATAN ICT

PENGGUNAAN INTERNET PENGGUNAAN INFRASTRUKTUR TELEMATIKA PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI STANDARISASI METADATA TRANSAKSI DAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK SISTEM DOKUMENTASI ELEKTRONIK

TRANSFORMASI

PERUBAHAN BUDAYA KERJA PERUBAHAN PROSES KERJA (BISNIS PROSES) SOP DAN KEBIJAKAN POLITIK PERATURAN DAN PERUNDANGAN LEADERSHIP

(Sumber: KemKominfo 2012)Deddy S Bratakusumah, PhD - 2016 - [email protected]


FAKTOR KUNCI IMPLEMENTASI SPBE(e-Government Readiness Factor)

INFRASTRUKTUR JARINGAN PENETRASI KOMPUTER PENETRASI INTERNET PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ORGANISASI, SISTEM MANAJEMEN, DAN PROSEDUR KERJA SISTEM APLIKASI SUMBER DAYA MANUSIA TIK e-LEADERSHIP STRATEGI TIK DANA/ANGGARAN MANAJEMEN PERUBAHAN

(Sumber: KemMENPAN dan RB 2016)

PROGRAM UTAMA SPBE


CAPAIAN SPBE

• PENERAPAN PEDOMAN UMUM TNDE• PENERAPAN e-KTP (G2C)• PENERAPAN WEBSITE, e-MAIL, VIDEO CONFERENCES• PENERAPAN e-PROCUREMENT (G2B)• PENERAPAN e-PLANNING (G2G)• PENERAPAN e-BUDGETING (G2G)• PENERAPAN BERBAGAI KEGIATAN BERBASIS

ELEKTRONIK (e-TOLL, e-TICKETING, e-COMPLAINT)


PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERBASIS ELEKTRONIK


DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK

TERWUJUD KONSISTENSI ANTARA RPJMD-RENSTRA-RKPD-RENJA SKPD DAN PRA-RKA

EFESIENSI DAN EFEKTIFITAS WAKTU PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

INTERAKSI ANTAR INSTANSI SERTA BAPPEDA TERHUBUNG OLEH SISTEM

DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PROVINSI, PRORITAS NASIONAL DAN LAINNYA DIOLAH OLEH SISTEM

AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERJAMIN

LELUASA MELAKUKAN ANALISIS TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS KARENA PROSES ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DILAKUKAN OLEH SISTEM


MEKANISME KERJA E-PLANNINGVISI-MISI-TUJUAN-

SASARAN – PROGRAM -RPJMD

PROGRAM DAN INDIKATOR

RENSTRA SKPD

PRIORITAS DAERAH

SASARAN PRIORITAS

PROGRAM PRIORITAS

RANCANGAN AWAL RENJA

SKPD-KEC-KEL

MUSRENBANG KELURAHAN

USULAN KEL KE KECAMATAN

MUSRENBANG KECAMATAN

USULAN KEC KE SKPD

PEMBAGIAN PAGU INDIKATIF

VERIFIKASI USULAN OLEH SKPD/PRA MUSRENBANG

RANCANGAN AKHIR RENJA

SKPD –KEC-KEL FORUM SKPD

MUSRENBANG KOTA

RPJM

DRE

NST

RARK

PD D

AN R

ENJA

SKPD

INDIKATOR SASARAN/IMPACT/

DAMPAK

INDIKATOR PROGRAM/OUTCOME

/HASIL

PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR RKPD

DAN RENJA-KEC-KEL

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RKPD

DOWNLOAD RENJA DAN RKPD OLEH

BAPPEDA

BAPPEDA

SKPD

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

JAN

MEI

RPJMD

RKPDDeddy S Bratakusumah, PhD - 2016 - [email protected]

RPJPD

1. pendahuluan;

2. gambaran umum kondisi daerah;

3. analisis isu-isu srategis;

4. visi dan misi daerah;

5. arah dan tahapan pembangunan; dan

6. penutup.

RPJMD

1. pendahuluan;

2. gambaran umum kondisi daerah;

3. gambaran pengelolaan dan proyeksi keuangan daerah;

4. analisis isu-isu srategis;

5. visi, misi, tujuan dan sasaran.

6. strategi dan kebijakan; dan

7. program dan kerangka pendanaan.

8. penutup.

RKPD1. pendahuluan;

2. kondisi pencapaian RKPD tahun lalu;

3. prioritas pembangunan daerah;

4. kerangka ekonomi dan keuangan daerah ;

5. rencana program, kegiatan & pagu indikatif; dan

6. penutup

RENSTRA PD1. pendahuluan;

2. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

3. isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah;

4. tujuan dan sasaran program Perangkat Daerah; dan

5. rencana program, kegiatan dan kerangka pendanaan;

6. penutup.

RENJA-PD1. pendahuluan;

2. hasil evaluasi Renja-PD tahun lalu; dan

3. rencana program, kegiatan dan pagu indikatif.

4. penutup.

SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH (PD)

Deddy S Bratakusumah, PhD - 2016


RPJMDRPJPD RKPD

RENSTRA SKPD

RENJA SKPD

KUA

PPAS

RKA SKPD

RAPBD APBD

DPA SKPD

Dokumen Perencanaan(e-Planning)

Dokumen Penganggaran(e-Budgeting)

KETERPADUAN SISTEM


HAKEKAT e-PLANNING

ALAT UNTUK MENYUSUN RPJMD ALAT UNTUK MENYUSUN RENSTRA ALAT UNTUK MENYUSUN RKPD ALAT UNTUK MENYUSUN RENJA ALAT UNTUK MUSRENBANG KECAMATAN DAN KOTA ATAU

KABUPATEN ATAU PROPINSI

1 • PERSIAPAN PENYUSUNAN

2• PENYUSUNAN RANCANGAN

AWAL RPJMD

3• PENYUSUNAN RANCANGAN

RPJMD

4• PELAKSANAAN

MUSRENBANG RPJMD

5• PERUMUSAN RANCANGAN

AKHIR RPJMD

6 • PENETAPAN RPJMD

e-PLANNING

TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD


Musrenbang RPJMD

Ranc. Akhir RPJMD

Rancangan RPJMD

PENYUSUNAN RANWAL

RPJMD

SE KDH ttg Penyusunan Rancangan

Renstra-SKPDVERIFI-

KASI

sesuai

Penyesuaian Rancangan

Renstra-SKPD

Rancangan Akhir Renstra

SKPD

PenyempurnaanRancangan Akhir

Renstra-SKPD

Penetapan Renstra SKPD

Renstra SKPD

VERIFI-KASI

Tdk sesuai

Perda RPJMD

Tidak sesuai

Penyusunan Rancangan

Renstra SKPD

sesuai

Program prioritas,

outcome, & pagu

Kegiatan prioritas, output, & pagu

Permasalahan layanan dan isu strategis SKPD (atau draft ranc renstra SKPD)

RP

JMD

RE

NST

RA

SK

PD

TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA


BAB IIIGAMBARAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB IXPENETAPAN INDIKATOR

KINERJA DAERAH

BAB IVANALISIS ISU-ISU

STRATEGIS

BAB IIGAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB VVISI, MISI, TUJUAN,

DAN SASARAN

BAB VISTRATEGI DAN ARAH

KEBIJAKAN

BAB VIIKABIJAKAN UMUM DAN

PROG PEMB DAERAH

BAB VIIIINDIKASI RENC PROG PRIORITAS DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN

Sasaran Visi & Misi

BAB I PENDAHULUAN

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH

PELAKSANAAN

Dapat disusun dengan e-planning




PENERAPAN e-PLANNING


• PENDAHULUANBAB I

• EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

BAB II

• TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III

• PENUTUPBAB V

• PENDAHULUANBAB I

• EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

BAB II

• RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB III

• PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

BAB IV

• RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V

• PENUTUPBAB VI

RKPD RENJA PD

DISUSUN DENGAN e-PLANNING

PENERAPAN e-PLANNING PADA PENYUSUNAN RENJA


Rancangan Awal RKPD

Musrenbang RKPD

kab/kota

Rancangan Akhir RKPD

Perumusan prioritas

dan sasaran

pembangunan

Forum Konsult

asi Publik

Perumusan

Kerangka Ekonomi

& Kebijakan

Keuda

Pengolahan data

dan informasi

Analisis Ekonomi & keuda

Perumusan Permasalah

an Pembangunan Daerah

Telaahan kebijakan nasional (RKP) &provinsi

(RKPD PROV)

SE Penyusu

nan Renja-SKPD

Penyusunan

Rancangan Renja SKPD

kab/kota

Rancangan RKPD

VERIFIKASI

Bappeda

Persiapan

Penyusunan

RKPD

Pokok-pokok pikiran DPRD

Kab/Kota

Berita Acara

Musrenbang

kecamatan

Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu

Dok RKPD kab/kota

tahun berjalan

Perumusan program prioritas daerah beserta

pagu indikatif

Penyelarasan Rencana program prioritas daerah

beserta pagu indikatif

PENYUSUNAN KUA &

PPAS

Penetapan PERBUP/PER

WALttg RKPD

1

2

3

4

5

ReviewRPJMD

Disusun dengan

E-Plannin

g

PENYUSUNAN RKPD


JAN• Musrenbang

DesaFEB

• Musrenbang Kec

MAR

• FORUM SKPD &

• MUSRENBANG K/K

APR• MUSRENBAN

G Prov

MEI• Penetapan

RKPD JUNI

• Penyampaian Rancangan KUA & PAS dari KDH kepada DPRD

JULI • KUA & PPAS

disepakatiAGST• Pedoman

penyusunan RKA-SKPD

SEPT• Penyusunan

RKA-SKPDOKTO

• Penyampaian RAPBD kpd DPRD

NOV

• Pengambilan keputusan bersama terhadap RAPBD

DES

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

SEMUA PROSES INI BERBASIS e-PLANNING

DARI RKPD KE APBD



MEKANISME KERJA e-BUDGETING

Sumber Data Program-Kegiatan dan Anggaran di transfer secara otomatis dari E-

PlanningUpload Nomenklatur Belanja Identifikasi Program – Kegiatan dan

Anggaran dari E-Planning

Penyusunan Pra RKA Berdasarkan Kegiatan dan Pagu dari E-Planning

Verifikasi Pra RKA oleh Tim Verifikator (TAPD dan atau

BAPPEDA)

Perbaikan Pra RKA Sesuai Hasil Verifikasi

Persetujuan Pra RKA oleh Tim Verifikator

Penerimaan PRA-RKA yang Telah di Setujui

Penerimaan Pra RKA yang Telah di Setujui

PPAS Berdasarkan SKPD- Urusan – Program Kegiatan

Download Pra RKA – PPAS dari E-Budgeting

BAPPEDA

VERIFIKATOR

SKPD

Verifikasi PRA-RKA Oleh TAPD

MEKANISME KERJA E-PLANNINGVISI-MISI-TUJUAN-

SASARAN – PROGRAM -RPJMD

PROGRAM DAN INDIKATOR

RENSTRA SKPD

PRIORITAS DAERAH

SASARAN PRIORITAS

PROGRAM PRIORITAS

RANCANGAN AWAL RENJA

SKPD-KEC-KEL

MUSRENBANG KELURAHAN

USULAN KEL KE KECAMATAN

MUSRENBANG KECAMATAN

USULAN KEC KE SKPD

PEMBAGIAN PAGU INDIKATIF

VERIFIKASI USULAN OLEH SKPD/PRA MUSRENBANG

RANCANGAN AKHIR RENJA

SKPD –KEC-KEL FORUM SKPD

MUSRENBANG KAB

RPJM

DRE

NST

RARK

PD D

AN R

ENJA

SKP

D

INDIKATOR SASARAN/IMPACT/

DAMPAK

INDIKATOR PROGRAM/OUTCOME

/HASIL

PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR RKPD

DAN RENJA-KEC-KEL

PERATURAN BUPATI TENTANG RKPD

DOWNLOAD RENJA DAN RKPD OLEH

BAPPEDA

BAPPEDA

SKPD

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

JAN

MEI

PENUTUP

DENGAN MEMANFAATKAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN MAKA DIHARAPKAN TERWUJUD KONSISTENSI ANTARA DAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

SELAIN ITU JUGA AKAN DIDAPATKAN EFESIENSI DAN EFEKTIFITAS WAKTU, SERTA KECERMATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, SEHINGGA AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN AKAN DAPAT DITEGAKKAN


TERIMA KASIH


e-planning and e-budgeting policy in indonesia

Government & Nonprofit