draft permen atr pedoman klhs versi 17102014 edit
TRANSCRIPT
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
1/65
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR: XX/PRT/M/2011
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
Menimbang : a. bahwa dalam penyusunan rencana tata ruang,Pemerintah dan pemerintah daerah harusmemperhatikan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup melalui kajian lingkungan hidupstrategis yang bertujuan untuk memastikan bahwaprinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasardan terintegrasi dalam rencana tata ruang;
b. bahwa untuk memberikan acuan dan arahan bagiPemerintah dan pemerintah daerah agar dapatmelaksanakan kajian lingkungan hidup strategis yangefektif dan efisien dalam penyusunan rencana tataruang, perlu disusun pedoman pelaksanaan kajianlingkungan hidup strategis dalam penyusunan rencana
tata ruang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Menteri tentang Pedoman Pelaksanaan KajianLingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725);
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
2/65
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negarasebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian NegaraSerta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon IKementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman PenyusunanRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman PenyusunanRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman PenyusunanRencana Tata Ruang Wilayah Kota;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman PenyusunanRencana Detail Tata Ruang;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2012 tentang Pedoman Umum PenyusunanRencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional;
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
3/65
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATARUANG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut,dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagaisatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainhidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsunganhidupnya.
2. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaantata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalianpemanfaatan ruang.
3. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untukmenentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputipenyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
4. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalahhasil perencanaan tata ruang.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasukmanusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itusendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraanmanusia, serta makhluk hidup lain.
6. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuanlingkungan hidup untuk mendukung perikehidupanmanusia, makhluk hidup lain, dan keseimbanganantarkeduanya.
7. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/ataukomponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
4/65
8. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnyadisingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis,menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwaprinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasardan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayahdan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar danterencana yang memadukan tiga pilar, yaitu sosial, ekonomi,dan lingkungan hidup yang menjamin kemampuan,kesejahteraan, serta mutu hidup generasi masa kini danmasa depan.
10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintahadalah Presiden Republik Indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikotadan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.
12. Menteri adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional.
Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
Pasal 2
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagiPemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakanKLHS untuk penyusunan RTR.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan RTR yang telah mengintegrasikan prinsip pembangunan
berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
(3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. kedudukan dan muatan KLHS dalam penyusunan RTR;
b. prinsip dasar, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaanKLHS;
c. integrasi KLHS dalam penyusunan RTR; dan
d. dokumentasi KLHS.
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
5/65
BAB II
KEDUDUKAN DAN MUATAN KLHS DALAM PENYUSUNAN RTR
Bagian Kesatu
Kedudukan KLHS dalam Penyusunan RTR
Pasal 3
Kedudukan KLHS dalam penyusunan RTR yaitu:
a. bagian dari tahapan pengolahan dan analisis dalam penyusunan RTR;
b. masukan untuk perumusan kebijakan dan strategi RTR; dan
c. pemberi rekomendasi alternatif rencana dan indikasi program, dan/atau
upaya pencegahan atau mitigasi dari rencana dan indikasi programsetelah kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana jaringaninfrastruktur, dan arahan pola ruang dirumuskan
Bagian Kedua
Muatan KLHS dalam Penyusunan RTR
Pasal 4
Muatan KLHS dalam penyusunan RTR antara lain berupa kajian:a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk
pembangunan;
b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;dan
f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
Pasal 5
Ketentuan lebih rinci mengenai muatan KLHS dalam penyusunan RTRsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
6/65
BAB III
PRINSIP DASAR, PERSYARATAN, DAN MEKANISME PELAKSANAAN KLHS
Bagian KesatuPrinsip Dasar Pelaksanaan KLHS
Pasal 6
Prinsip dasar pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR meliputi:
a. KLHS dilakukan untuk 1 (satu) dokumen RTR;
b. pelaksanaan KLHS dilakukan setelah delineasinya ditetapkan dansetidaknya telah memiliki arahan kebijakan penataan ruang yang akan
dituangkan ke dalam RTR atau setidaknya telah memiliki temapenataan BWP khusus bagi RDTR;
c. lingkup wilayah yang menjadi objek KLHS paling sedikit sama denganlingkup perencanaan;
d. pelaksanaan KLHS memenuhi kriteria kinerja sebagai berikut:
a. terintegrasi;
b. berkelanjutan;
c. terfokus; dan
d. iteratif ;sesuai dengan tahapan dan kedalaman penyusunan RTR;
e. pelaku pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR diutamakan yaitupenyusun RTR dengan ahli lingkungan sebagai tim penyusun KLHS;
f. analisis yang dilakukan dalam KLHS memiliki masa perkiraan kajian yang sama dengan analisis dalam RTR yaitu 20 (dua puluh) tahun;
g. kedetilan KLHS disesuaikan dengan kedetilan RTR;
h. analisis KLHS lebih difokuskan pada isu-isu strategis lingkunganhidup dan fokus pada agenda keberlanjutan yang bergerak darisumber persoalan dampak lingkungan;
i. analisis KLHS yang dilaksanakan mampu memberikan gambaranmenyeluruh mengenai dampak RTR terhadap kondisi fisik lingkunganhidup dan implikasi sosial;
j. data, rumusan isu strategis, analisis, serta rumusan alternatifrekomendasi harus konsisten;
k. pelaksanaan KLHS untuk revisi RTR, dimana telah terdapat dokumenKLHS sebelumnya, dilakukan dengan memperhatikan dokumen KLHSsebelumnya;
l. pelaksanaan KLHS bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakatdan pemangku kepentingan lainnya dalam penentuan isu strategis dandalam pengambilan keputusan rekomendasi;
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
7/65
m. pelaksana KLHS dapat menggunakan pedoman penjaminan kualitasKLHS yang disusun oleh kementerian/lembaga yang membidangilingkungan hidup sebagai pengontrol kualitas proses dan substansi;dan
n. konsultasi publik dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali pada saat tahappelingkupan dan setelah dirumuskannya rekomendasi (seminar akhir)atau dapat dilaksanakan pula bersamaan dengan konsultasi publikpada saat proses penyusunan RTR.
Bagian Kedua
Persyaratan Pelaksanaan KLHS
Pasal 7
Persyaratan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR meliputi:
a. pelaksana KLHS yaitu Pemerintah atau pemerintah daerah yang dapatdibantu oleh tenaga ahli dan/atau tim ahli yang memiliki kemampuandan keahlian di bidang perencanaan wilayah dan kota serta ilmulingkungan;
b. pemangku kepentingan dalam pelaksanan KLHS yaitu Pemerintah,pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha;
c. pelaksanaan KLHS perlu melibatkan pemangku kepentingan secara
aktif;d. dokumen RTR yang dilaksanakan KLHS yaitu dokumen RTR yang
sedang dalam proses penyusunan dan telah memiliki delineasi wilayah yang tetap; dan
e. menggunakan peta kerja untuk melakukan kajian yang berbasis padapeta rencana struktur ruang dan pola ruang dengan skala sesuaidengan RTR yang sedang disusun.
Bagian Ketiga
Mekanisme Pelaksanaan KLHS
Paragraf 1
Umum
Pasal 8
Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR dibagi menjadi beberapa tahap
meliputi:a. tahap persiapan;
b. tahap pra-pelingkupan;
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
8/65
c. tahap pelingkupan;
d. tahap kajian pengaruh; dan
e. tahap perumusan alternatif dan rekomendasi.
Paragraf 2 Tahap Persiapan
Pasal 9
Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputikegiatan:
a. pengumpulan dokumen RTR yang sedang dalam proses penyusunandan telah memiliki delineasi wilayah yang tetap;
b. penyusunan format data dan informasi yang akan dikumpulkan;
c. penyiapan peta dasar guna lahan dengan skala sesuai dengan RTR; dan
d. penyusunan jadwal pelaksanaan KLHS.
Paragraf 3
Tahap Pra-Pelingkupan
Pasal 10
Tahap pra-pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf bmeliputi kegiatan:
a. penyusunan dan penyajian informasi dasar;
b. penyusunan kajian konsep pengembangan; dan
c. perumusan isu lingkungan hidup awal.
Pasal 11
Penyusunan dan penyajian informasi dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf a meliputi kegiatan:
a. penguraian informasi dasar yang meliputi aspek fisik lingkungan(eksisting) dan lingkungan hidup serta ekologis dan sosial ekonomi yangdisesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah;dan
b. pemetaan informasi dasar dengan menggunakan sistem informasigeografis.
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
9/65
Pasal 12
Penyusunan kajian konsep pengembangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 huruf b meliputi kegiatan:
a. pengidentifikasian tujuan dan sasaran dari RTR yang disusun; dan
b. pengidentifikasian arahan rencana struktur ruang dan pola ruang.
Pasal 13
Perumusan isu lingkungan hidup awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 huruf c menghasilkan keluaran berupa:
a. data dan informasi dasar pada wilayah yang direncanakan; dan
b. daftar potensi konflik dan masalah yang akan menjadi kendala terkaitRTR yang sedang disusun.
Paragraf 4
Tahap Pelingkupan
Pasal 14
(1) Tahap pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf cmerupakan serangkaian proses untuk menetapkan:
a. nilai penting KLHS;
b. tujuan KLHS;
c. isu pokok;
d. ruang lingkup KLHS;
e. kedalaman kajian dan kerincian penulisan dokumen;
f. pengenalan kondisi awal; dan
g. telaah awal kapasitas kelembagaan.
(2) Tahap pelingkupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputikegiatan:
a. penilaian dan penetapan isu strategis; dan
b. konsultasi publik.
Paragraf 5
Tahap Kajian Pengaruh
Pasal 15
Tahap kajian pengaruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d
merupakan tahap analisis lanjutan setelah isu-isu strategis disepakati.
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
10/65
Paragraf 6
Tahap Perumusan Alternatif dan Rekomendasi
Pasal 16
Tahap perumusan alternatif dan rekomendasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf e dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisisdampak lingkungan setelah tahap kajian pengaruh sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 dilakukan.
Pasal 17
Ketentuan lebih rinci mengenai tahap persiapan, tahap pra-pelingkupan,tahap pelingkupan, tahap kajian pengaruh, serta tahap perumusanalternatif dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampaidengan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IV
INTEGRASI KLHS DALAM PENYUSUNAN RTR
Pasal 18
KLHS dilaksanakan secara satu-kesatuan (embedded ) dengan proses
penyusunan RTR.
Pasal 19
Ketentuan lebih rinci mengenai integrasi KLHS dalam penyusunan RTRtercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.
BAB VDOKUMENTASI KLHS
Pasal 20
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendokumentasikan seluruhproses dan hasil pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR.
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
11/65
Pasal 21
Dokumentasi pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR meliputi:
a. pelaporan hasil KLHS; dan
b. prosedur dalam pelaksanaan KLHS.
Pasal 22
(1) Laporan KLHS untuk penyusunan RTR paling sedikit memuat:
a. gambaran tentang RTR;
b. penjelasan tentang informasi lingkungan;
c. peraturan terkait dan sasaran lingkungan yang ditetapkan;
d. hasil KLHS pada isu strategis, meliputi:
1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupuntuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahaniklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
e. rumusan alternatif penyempurnaan RTR; danf. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan.
(2) Dalam hal RTR yang disusun merupakan tindak lanjut dari prosesrevisi RTR sebelumnya, laporan KLHS sebagaimana dimaksud padaayat (1) memuat pula:
a. penjelasan tentang informasi lingkungan eksisting sebelum dansesudah implementasi RTR; dan
b. isu-isu strategis lingkungan hidup yang mengacu pada KLHSsebelumnya atau isu strategis lingkungan hidup baru sesuai
dengan hasil konsultasi publik.
Pasal 23
Ketentuan lebih rinci mengenai dokumentasi KLHS dalam penyusunan RTRsebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 22 tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
12/65
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanMenteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal20 DesemberMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
ttd.
FERRY MURSYIDAN BALDAN
Diundangkan di Jakartapada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA HAMONANGAN LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR…
PENJELASAN …
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
13/65
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG
I. UMUM
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian LingkunganHidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang disusundengan dasar pemikiran bahwa pertimbangan lingkungan dan prinsippembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar dan terintegrasidalam perencanaan tata ruang wilayah. Dengan demikian, Pemerintahdan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab penyusunan rencanatata ruang (RTR) perlu melaksanakan Kajian Lingkungan HidupStrategis (KLHS). Hal ini dimaksudkan agar produk RTR yangdikeluarkan telah memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, danekonomi.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan tindakanstrategis dalam menuntun dan mengarahkan agar tidak terjadi dampaknegatif dari RTR terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Kemampuanuntuk melaksanakan KLHS dalam penyusunan RTR menjadi suatu hal yang penting dalam meningkatkan kualitas RTR,
Secara umum Peraturan Menteri ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: kedudukan danmuatan KLHS dalam penyusunan RTR; prinsip dasar, persyaratan, danmekanisme pelaksanaan KLHS; integrasi KLHS dalam penyusunanRTR; dan dokumentasi KLHS.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)Cukup jelas.
Ayat (2) …
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
14/65
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalahUndang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruangbeserta peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup beserta peraturan pelaksanaannya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Huruf a
Daya dukung lingkungan hidup dilihat dari kapasitaspenyediaan sumber daya alam yang dibandingkan dengankebutuhan akan sumber daya alam tersebut, khususnya terkaitkemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan lahan danair dalam suatu ruang atau wilayah. Kemampuan lahan berisikarakteristik lahan yang meliputi sifat fisik dan kimia tanah,topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain. Selain
itu, identifikasi kemampuan lahan juga harus memperhatikantingkat bahaya kerusakan dan hambatan dalam mengelolalahan, seperti kemiringan lahan, penghambat terhadapperakaran tanaman, tingkat erosi, dan genangan air.
Daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkatpencemaran dan kemampuan lingkungan mempertahankanhabitat di dalamnya.
Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapatdiidentifikasi dari sejumlah komponen, seperti:
a. ketersediaan dan sebaran kawasan lindung dan kawasanbudi daya;
b. keragaman ekosistem;
c. kondisi hidrologi, sumber air, daerah resapan air;
d. kualitas udara;
e. kerawanan bencana;
f. sebaran komoditas pertanian dan perikanan;
g. sebaran potensi energi dan sumber daya mineral;
h. kebutuhan infrastruktur;
i. sebaran kegiatan perkotaan;
Huruf b …
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
15/65
j. kondisi kependudukan;
k. kondisi sosial ekonomi;
l. kapasitas lembaga pengelola;
m. dan sebagainya.
Melalui kajian mengenai daya dukung dan daya tampunglingkungan hidup ini dapat diketahui apakah implementasirencana tata ruang akan melampaui kapasitas daya dukung dandaya tampung lingkungan hidup atau tidak.
Huruf b
Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidupberkaitan dengan perkiraan perubahan yang diakibatkan olehsuatu kegiatan terhadap ekosistem pada suatu wilayah ataukawasan. Dampak dan risiko lingkungan hidup dapat dilihatdari jumlah populasi yang terkena dampak, luasan wilayah ataukawasan yang terkena dampak, lamanya dampak, intensitasdampak, komponen lingkungan yang terkena dampak, danpengaruh dampak pada wilayah atau kawasan yang lebih luas.
Huruf c
Melalui kajian mengenai kinerja layanan/jasa ekosistem inidapat diketahui apakah suatu ekosistem masih dapatberoperasi atau tidak dalam mendukung implementasi rencana
tata ruang.
Huruf d
Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan tingkatoptimal pemanfaatan sumber daya alam yang dapat memenuhikebutuhan namun tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya alam dan ekosistemnya yang dapat diukur dari kesesuaianantara tingkat pemanfaatan dan pencadangan potensi dankebutuhan sumber daya alam.
Huruf e
Kerentanan dampak perubahan iklim dapat dilihat dari integrasikapasitas adaptif dengan risiko bencana iklim. Selain itu, perludilihat juga kebijakan nasional, provinsi, maupunkabupaten/kota yang berlaku di wilayah perencanaan terkaitdengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sedangkankapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim merupakankemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan dengan dampak
perubahan iklim, mengurangi kerusakan, dan mengatasidampak perubahan iklim.
Huruf f …
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
16/65
Huruf f
Kajian tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dapat menjadi landasan untuk mengembangkan programkoordinasi pengelolaan dampak lintas sektor maupun lintaswilayah untuk memperhitungkan berbagai dampak (baik positifmaupun negatif) pada keanekaragaman hayati.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15 …
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
17/65
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
18/65
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
19/65
i
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR :
TANGGAL :
PEDOMAN PELAKSANAAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
20/65
ii
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
21/65
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ............................................................................................................................. i
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ........................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1
1.2 Maksud dan Tujuan ................................................................................ 1
1.3 Ruang Lingkup ........................................................................................ 1
1.4 Istilah dan Definisi ................................................................................... 2
1.5 Acuan Normatif ....................................................................................... 2
1.6 Kedudukan Pedoman ............................................................................. 3
1.7 Fungsi dan Manfaat Pedoman ................................................................ 3
1.8 Pengguna Pedoman ............................................................................... 4
BAB II KEDUDUKAN DAN MUATAN KLHS DALAM PENYUSUNAN RTR ............... 5
2.1 Kedudukan KLHS dalam Penyusunan RTR ............................................ 5
2.2. Muatan KLHS dalam Penyusunan RTR……………………………………… 6
BAB III PRINSIP DASAR, PERSYARATAN, DAN MEKANISME PELAKSANAAN
KLHS ................................................................................................................ 8
3.1 Prinsip Dasar Pelaksanaan KLHS ………………………………………….. 8
3.2 Persyaratan Pelaksanaan KLHS ............................................................. 9
3.3 Mekanisme Pelaksanaan KLHS ................................................................. 9
3.3.1 Tahap Persiapan ............................................................................ 9
3.3.2 Tahap Pra-Pelingkupan .................................................................. 10
3.3.3 Tahap Pelingkupan ......................................................................... 16
3.3.4 Tahap Kajian Pengaruh .................................................................. 28
3.3.5 Tahap Perumusan Alternatif dan Rekomendasi .............................. 29
BAB IV INTEGRASI KLHS DALAM PENYUSUNAN RTR.............................................. 37
BAB V DOKUMENTASI KLHS .................................................................................... 39
BAB VI PENUTUP ........................................................................................................ 41
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
22/65
ii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Kedudukan Pedoman terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait
Lainnya ....................................................................................................... 3
Gambar 2.1. Kedudukan KLHS dalam Penyusunan RTR ............................................ 5
Gambar 3.1. Pemetaan Informasi Dasar/Eksisiting (Peta Topografi dan
Ketinggian KSN Sorowako)........................................................................ 12
Gambar 3.2. Pemetaan Informasi Dasar/Eksisiting (Peta Kawasan
Ekologi Kritis KSN Sorowako)..................................................................... 13
Gambar 3.3. Pemetaan Informasi Dasar/Eksisiting (Peta Kawasan
Konservasi KSN Sorowako)........................................................................ 14
Gambar 3.4. Ilustrasi Definisi Isu Lingkungan Strategis................................................... 17
Gambar 3.5. Overlay Area Pertambangan Eksisting dengan
Rencana Pola Ruang KSN Sorowako......................................................... 18
Gambar 3.6. Overlay Reseptor Fisika-Kimia Eksisting dengan
Fitur-Fitur RTR KSN Sorowako................................................................... 19
Gambar 3.7. Overlay Kawasan Ekologi Kritis Eksisting dengan
Fitur-Fitur RTR KSN Sorowako................................................................... 20
Gambar 3.8. Overlay Reseptor Sosial-Ekonomi dan Budaya dengan
Fitur-Fitur RTR KSN Sorowako................................................................... 21
Gambar 3.9. Peta Isu-isu Strategis untuk Analisis Lebih Lanjut KSN Sorowako............. 23
Gambar 4.1. Integrasi KLHS dalam Penyusunan RTR secara Satu-Kesatuan
(Embedded)…………………………………………………………................. 37
Gambar 4.2 Penjabaran Proses dan Integrasi KLHS dalam Penyusunan RTR………. 38
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
23/65
iii
DAFTAR TABEL
Tabel III.1. Informasi Dasar KLHS ............................................................................ ..... 10
Tabel III.2. Contoh Isu-Isu Lingkungan Hidup Awal.......................................................... 15
Tabel III.3. Contoh Matriks Pelingkupan Isu..................................................................... 24
Tabel III.4. Contoh Format Identifikasi Pemangku Kepentingan...................................... 27
Tabel III.5. Contoh Perancangan Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
Lainnya........................................................................................................... 27
Tabel III.6. Contoh Hasil Pelingkupan Isu Strategis Lingkungan Hidup untuk Dianalisis
Lebih Lanjut............................................................................................ ...... 29
Tabel III.7. Alternatif Penyempurnaan RTR..................................................................... 30
Tabel III.8. Rekomendasi Perbaikan RTR........................................................................ 30
Tabel III.9. Proses Pelaksanaan KLHS untuk Beberapa Dokumen Perencanaan........... 32
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
24/65
iv
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
25/65
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tujuandari penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanannasional dengan:
a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya
buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; danc. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap
lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Untuk memastikan bahwa pertimbangan lingkungan dan prinsip berkelanjutan menjadi
dasar dan terintegrasi dalam perencanaan tata ruang wilayah, maka Pemerintah danpemerintah daerah sebagai penanggungjawab penyusunan rencana tata ruang (RTR)perlu melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini dimaksudkanagar produk RTR yang dikeluarkan telah memadukan aspek lingkungan hidup, sosial,dan ekonomi.
Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, perlu adanya pedoman pelaksanaanKLHS dalam perencanaan tata ruang, baik rencana umum tata ruang maupun rencanarinci tata ruang. Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan petunjuk bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan KLHS di dalam penyusunan RTR.
1.2 Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan KLHS dalampenyusunan RTR oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
b. Tujuan
Pedoman ini bertujuan mewujudkan RTR yang sudah mengintegrasikan prinsippembangunan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.
1.3 Ruang Lingkup
Pedoman ini memuat kedudukan dan muatan KLHS dalam penyusunan RTR; prinsipdasar, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaan KLHS; integrasi KLHS dalampenyusunan RTR; dan dokumentasi KLHS dalam penyusunan RTR, baik rencanaumum tata ruang maupun rencana rinci tata ruang.
Rencana umum tata ruang terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional,provinsi, kabupaten, dan kota. Sedangkan rencana rinci tata ruang meliputi RTRpulau/kepulauan, RTR kawasan strategis nasional, RTR kawasan strategis provinsi,RTR kawasan strategis kabupaten/kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)kabupaten/kota.
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
26/65
2
1.4 Ist ilah dan Definisi
Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:
a. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaantata ruang.
b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah
rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikanbahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasidalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
c. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untukmendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbanganantarkeduanya.
d. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untukmenyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
e. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidupyang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
f. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas,dan produktivitas lingkungan hidup.
g. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringanprasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomimasyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
h. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputiperuntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
i. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber dayahayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
j. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yangmemadukan tiga pilar yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang menjaminkemampuan, kesejahteraan, serta mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.
k. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan,dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alamitu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhlukhidup lain.
l. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan
terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegahterjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputiperencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan
penegakan hukum.m. Mitigasi dan Adaptasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko
dan/atau dampak negatif atas pelaksanaan program pembangunan.
n. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah; pemerintah daerah provinsi,kabupaten, dan/atau kota; akademisi; asosiasi; lembaga swadaya; dan masyarakat.
1.5 Acuan Normatif
Pedoman ini disusun dengan memperhatikan antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup; danc. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang.
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
27/65
3
1.6 Kedudukan Pedoman
Pedoman ini berkaitan dengan pedoman lainnya yaitu pedoman umum pelaksanaanKLHS dan pedoman penyusunan RTR baik RTRW nasional/provinsi/kabupaten/kotamaupun rencana rinci tata ruang yang telah ditetapkan. Secara diagramatis, keterkaitanpedoman ini dengan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang
ditunjukkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut:
Gambar 1.1
Kedudukan Pedoman terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait Lainnya
UU Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
• Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor 15 Tahun 2009 tentang PedomanPenyusunan Rencana Tata RuangWilayah Provinsi;
• Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor 16 Tahun 2009 tentang PedomanPenyusunan Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten;
• Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota;• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 20 Tahun 2011 tentang PedomanPenyusunan Rencana Detail Tata Ruang;
• Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor 15 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan Rencana Tata RuangKawasan Strate is Nasional.
UU Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN L INGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG
1.7 Fungsi dan Manfaat Pedoman
a. Fungsi
Fungsi pedoman ini yaitu sebagai:
1) acuan dalam memberikan pengertian dan wawasan dalam melaksanakan KLHSdalam penyusunan RTR; dan
2) memberikan arahan ketentuan muatan, proses pelaksanaan KLHS, dan
pendokumentasian KLHS dalam penyusunan RTR.
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
28/65
4
b. Manfaat
Manfaat pedoman ini yaitu untuk dapat melaksanakan KLHS demi mewujudkanRTR yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
1.8 Pengguna Pedoman
Pengguna pedoman ini adalah Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangkapelaksanaan KLHS sebagai dokumen pelengkap perencanaan tata ruang. Masyarakatdan pemangku kepentingan lainnya dapat menggunakan pedoman ini untuk mengetahuiproses penyusunan KLHS dan memiliki peran dalam memberikan informasi danmasukan dalam pelaksanaan KLHS.
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
29/65
5
BAB II
KEDUDUKAN DAN MUATAN KLHS DALAM PENYUSUNAN RTR
2.1 Kedudukan KLHS dalam Penyusunan RTR
Sesuai dengan tujuan pelaksanaan KLHS untuk mencapai kinerja pembangunanberkelanjutan, maka kedudukan pelaksanaan KLHS adalah:a. bagian dari tahapan pengolahan dan analisis dalam penyusunan RTR;b. masukan untuk perumusan kebijakan dan strategi RTR; danc. pemberi rekomendasi alternatif rencana dan indikasi program, dan/atau upaya
pencegahan atau mitigasi dari rencana dan indikasi program setelah kebijakan danstrategi penataan ruang, rencana jaringan infrastruktur dan arahan pola ruangdirumuskan.
Kedudukan KLHS dalam penyusunan RTR ditunjukkan pada Gambar 2.1. sebagai berikut:
Gambar 2.1.
Kedudukan KLHS dalam Penyusunan RTR
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
30/65
6
2.2 Muatan KLHS dalam Penyusunan RTR
Isu lingkungan yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang memiliki ruang lingkup yangluas. Pelaksanaan KLHS pada penyusunan RTR harus dimulai dengan menetapkan sasarankeberlanjutan lingkungan yang akan mengarahkan keseluruhan proses dan muatannya.Untuk efektivitas dan efisiensi KLHS terhadap proses perencanaan tata ruang, perlu
memfokuskan pada isu-isu keberlanjutan aktual yang terkait langsung terhadap RTR yangdikaji.
Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS memuat kajian antara lain:
a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukungperikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Dayadukung lingkungan hidup dikaji untuk mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumberdaya untuk mendukung kegiatan manusia sebagai pengguna ruang.Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerapzat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup yang perlu dikaji dapat berupa dampakdan risiko lingkungan hidup yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Dampak dan risikolingkungan bersifat kuantitaif adalah dampak dan risiko terkait dengan pengaruh fisik ataukimiawi seperti tingkat pencemaran udara, tingkat pencemaran air, dan sebagainya.Sementara itu, dampak dan risiko lingkungan bersifat kualitatif adalah dampak yangberkaitan dengan aspek sosial budaya, seperti respon masyarakat, dampakpembangunan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan sebagainya. Melaluiperkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup ini dapat diketahui apakahimplementasi rencana tata ruang menimbulkan dampak positif atau negatif terhadapekosistem pada suatu wilayah atau kawasan.
Sedangkan dalam skala yang lebih rinci, di dalam penyelenggaraan suatu usaha maupunkegiatan harus selalu mempertimbangkan dampak dan resiko yang ditimbulkan. Hal iniperlu dikaji lebih mendalam khususnya bagi RTR yang berskala detail sehingga KLHSdapat menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
c. Kinerja layanan/jasa ekosistem Ekosistem mampu menyediakan manfaat baik secara fisik yang dapat langsungdirasakan oleh manusia, seperti bahan pangan, air, dan sebagainya, maupun tidaklangsung misalnya untuk mengatur iklim global. Penyusunan kebijakan dan programpembangunan seharusnya tidak mengganggu lingkungan yang mengakibatkan jasaekosistem berkurang.Tingginya permintaan terhadap layanan/jasa ekosistem akan berlangsung sejalan dengan
peningkatan degradasi lingkungan dan munculnya pertukaran antarjasa lingkungan.Untuk itu, dalam menelaah kinerja layanan/jasa ekosistem perlu memperhatikanperkiraan permintaan dan konsumsi sumber daya alam, jumlah populasi manusia yangmenggunakan ekosistem, dan dampak pemanfaatan suatu ekosistem terhadap ekosistemlainnya.
d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alamSumber daya alam sebagai salah satu modal dasar pembangunan harus dimanfaatkansepenuhnya dengan cara yang tidak merusak. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya alam harus dilakukan secara efisien. Apalagi di negara berkembang, terdapat cukupbanyak hambatan dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alamtersebut.
Dengan demikian, diperlukan suatu kajian untuk merencanakan bagaimana pengelolaandan pemanfaatan sumber daya alam tersebut agar berkelanjutan. Melalui perhitungan
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
31/65
7
efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, dapat diperkirakan pula apakah implementasisuatu rencana tata ruang dapat memanfaatkan sumber daya alam secara efisien atautidak.
e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklimKerentanan dampak perubahan iklim dapat dilihat melalui pemetaan kerentanan yang
dilihat dari kondisi geografis wilayah atau kawasan, kondisi topografi, interaksi lautan-atmosfer-daratan, analisis iklim historis, dan analisis pola atau tren curah hujan.Kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim ini dapat dilihat dari daya dukunglingkungan, ketersediaan relugasi, adanya kelembagaan yang kuat, dan ketersediaansumber daya manusia.Dalam perencanaan tata ruang, kajian resiko sebagai salah satu masukan dalam prosesperencanaan adaptasi perubahan iklim seharusnya sudah dilaksanakan. KLHS dapatmenjadi pelengkap kajian tersebut dengan melaksanakan kajian mendalam yangmengarusutamakan perubahan iklim untuk diintegrasikan dalam proses perumusankebijakan, rencana, maupun program-program dalam RTR.
f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
Pembangunan ekonomi daerah dan infrastruktur memerlukan perencanaan yang matangsebab bukan tidak mungkin akan mengakibatkan dampak buruk bagi kelestarianlingkungan dan keanekaragaman hayati pada jangka panjang. Terlebih untuk kawasanyang dilindungi, sejumlah ketentuan khusus harus ditetapkan dan ketentuan tersebutmuncul dari hasil kajian terhadap perkiraan dampak dari pembangunan di sekitarkawasan tersebut.
Muatan KLHS ini berbeda dengan muatan analisis aspek fisik dan lingkungan dalampenyusunan RTR. Berdasarkan Permen PU No. 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan RencanaTata Ruang, menyebutkan bahwa analisis aspek fisik dan lingkungan adalah analisis untukmengenali karakteristik sumber daya alam dengan menelaah kemampuan dan kesesuaian
lahan agar pemanfaatan lahan dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikankeseimbangan ekosistem. Sementara KLHS dalam penyusunan RTR lebih memfokuskanpada kajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap keberlangsunganlingkungan hidup yang tidak hanya menyangkut ketersediaan sumber daya lahan. KLHS juga meliputi kajian pengaruh terhadap kinerja ekosistem dan keanekaragaman hayati.
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
32/65
8
BAB III
PRINSIP DASAR, PERSYARATAN, DAN MEKANISMEPELAKSANAAN KLHS
3.1 Prinsip Dasar Pelaksanaan KLHS
Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR perlu merujuk pada prinsip dasarberikut:
a. KLHS dilakukan untuk 1 (satu) dokumen RTR;
b. pelaksanaan KLHS dilakukan setelah delineasinya ditetapkan dan setidaknyatelah memiliki arahan kebijakan penataan ruang yang akan dituangkan ke dalamRTR atau setidaknya telah memiliki tema penataan BWP khusus bagi RDTR;
c. lingkup wilayah yang menjadi objek KLHS paling sedikit sama dengan lingkupperencanaan;
d. pelaksanaan KLHS memenuhi kriteria kinerja sebagai berikut:
1) terintegrasi;
2) berkelanjutan;
3) terfokus; dan
4) iteratif ;
sesuai dengan tahapan dan kedalaman penyusunan RTR;
e. pelaku pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR diutamakan yaitu penyusunRTR dengan ahli lingkungan sebagai tim penyusun KLHS;
f. analisis yang dilakukan dalam KLHS memiliki masa perkiraan kajian yang samadengan analisis dalam RTR yaitu 20 (dua puluh) tahun;
g. kedetilan KLHS disesuaikan dengan kedetilan RTR;
h. analisis KLHS lebih difokuskan pada isu-isu strategis lingkungan hidup dan fokuspada agenda keberlanjutan yang bergerak dari sumber persoalan dampaklingkungan;
i. analisis KLHS yang dilaksanakan mampu memberikan gambaran menyeluruhmengenai dampak RTR terhadap kondisi fisik lingkungan hidup dan implikasisosial;
j. data, rumusan isu strategis, analisis, serta rumusan alternatif rekomendasi harus
konsisten;k. pelaksanaan KLHS untuk revisi RTR, dimana telah terdapat dokumen KLHS
sebelumnya, dilakukan dengan memperhatikan dokumen KLHS sebelumnya;
l. pelaksanaan KLHS bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat danpemangku kepentingan lainnya dalam penentuan isu strategis dan dalampengambilan keputusan rekomendasi;
m. pelaksana KLHS dapat menggunakan pedoman penjaminan kualitas KLHS yangdisusun oleh kementerian/lembaga yang membidangi lingkungan hidup sebagaipengontrol kualitas proses dan substansi; dan
n. konsultasi publik dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali pada saat tahap
pelingkupan dan setelah dirumuskannya rekomendasi (seminar akhir) atau dapatdilaksanakan pula bersamaan dengan konsultasi publik pada saat prosespenyusunan RTR.
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
33/65
9
3.2 Persyaratan Pelaksanaan KLHS
Persyaratan dalam penerapan pedoman pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTRadalah sebagai berikut:
a. pelaksana KLHS adalah Pemerintah dan pemerintah daerah yang dapat dibantuoleh tenaga ahli dan/atau tim ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian di
bidang Perencanaan Wilayah dan Kota serta Ilmu Lingkungan;b. pemangku kepentingan dalam pelaksanaan KLHS adalah Pemerintah,
pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha;
c. pelaksanaan KLHS perlu melibatkan pemangku kepentingan secara aktif;
d. dokumen RTR yang dilaksanakan KLHS adalah dokumen RTR yang sedangdalam proses penyusunan dan telah memiliki deliniasi wilayah yang tetap; dan
e. menggunakan peta kerja untuk melakukan kajian yang berbasis pada petarencana struktur ruang dan pola ruang dengan skala sesuai RTR yang sedangdisusun.
3.3 Mekanisme Pelaksanaan KLHS
Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR dibagi menjadi beberapa tahap yangmeliputi:
a. Tahap Persiapan;
b. Tahap Pra-Pelingkupan;
c. Tahap Pelingkupan;
d. Tahap Kajian Pengaruh; dan
e. Tahap Perumusan Alternatif dan Rekomendasi.
3.3.1 Tahap Persiapan
Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan meliputi:
a. pengumpulan dokumen RTR yang sedang dalam proses penyusunan dantelah memiliki deliniasi wilayah yang tetap atau dokumen RTR yang akandirevisi;
b. penyusunan format data dan informasi yang akan dikumpulkan, berupadaftar informasi dasar;
c. penyiapan peta dasar guna lahan dengan skala sesuai dengan RTR; dan
d. penyusunan jadwal pelaksanaan KLHS.
Contoh daftar informasi dasar KLHS termuat pada Tabel III.1. sebagai berikut:
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
34/65
10
TABEL III.1.
INFORMASI DASAR KLHS
Aspek Jenis Data Bentuk Data Keterangan
Fisika-
Kimia
Geologi Peta
Iklim DeskripsiTopografi Peta
Hidrologi Peta
Kualitas Air Tabel/Grafik Parameter
Kualitas udara Tabel/Grafik Parameter
Daerah rawan bencana Peta
…dst
Ekologi Fitur ekologi kritis/penting Deskripsi
Habitat penting Deskripsi
Spesies penting Deskripsi IUCN
Kawasan konservasi Peta, Deskripsi
…dst
Sosial-
ekonomi
Penggunaan lahan Peta, Deskripsi Eksisting
Demografi Tabel, DeskripsiBudaya dan tradisi Deskripsi
Ekonomi Deskripsi Time Series
Kegiatan ekonomi utama/khusus(pertambangan/perkebunan/pariwisata)
Peta, Deskripsi Time Series
Sarana dan prasarana Peta, Deskripsi Eksisting
…dst
3.3.2 Tahap Pra-Pelingkupan
Pra pelingkupan adalah rangkaian persiapan sebelum dilakukan prosespelingkupan, antara lain dilakukan dengan mempersiapkan daftar isu strategislingkungan, isu sosial budaya, dan isu ekonomi.
Tahap pra-pelingkupan (pre-scoping) bertujuan untuk menyusun informasidasar (baseline), melakukan kajian terhadap RTR, dan perumusan isustrategis lingkungan hidup awal.
Persyaratan untuk melakukan tahap ini adalah:
a. deliniasi wilayah kajian sudah ditentukan;
b. konsep pengembangan sudah ditentukan; dan
c. informasi dasar lingkungan yang meliputi aspek fisik lingkungan,keanekaragaman hayati, sosial, dan ekonomi sudah tersusun.
Kegiatan yang dilakukan pada tahap pra-pelingkupan adalah:
a. Kegiatan Penyusunan dan Penyajian Informasi Dasar
Pemahaman kondisi lingkungan serta kecenderungannya dibutuhkanbaik bagi perencanaan tata ruang dan pelaksanaan KLHS. Padaumumnya KLHS bergantung pada ketersediaan data sekunder, namundapat dilakukan pengumpulan data primer untuk isu yang sensitifdan/atau informasi yang jumlahnya sedikit.
Kegiatan yang dilakukan pada tahap penyusunan informasi dasarmeliputi:
1) menguraikan tentang informasi dasar meliputi aspek fisik lingkungan(eksisting) dan lingkungan hidup, ekologis dan sosial ekonomi, yang
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
35/65
11
disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masingwilayah.
a) informasi fisik lingkungan pada wilayah yang terpengaruhperencanaan tata ruang, antara lain:
iklim;
topografi;
geologi; kualitas udara; dan
kualitas air.
b) informasi ekologis, antara lain:
permasalahan kualitas lingkungan;
kawasan alami ataupun buatan yang berisiko daripencemaran kegiatan industri eksisting, bencana alamantara lain tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi,banjir, tanah longsor, dan/atau angin topan;
habitat darat atau laut sensitif seperti mangrove, koral,
rawa, sungai, danau, hutan lindung; dan kawasan konservasi atau perlindungan.
c) informasi sosial ekonomi, antara lain:
kegiatan ekonomi utama (industri/pertanian/pariwisata/dll);
budaya;
permasalahan sosial-ekonomi eksisting; dan
infrastruktur dan guna lahan eksisting.
2) memetakan kelompok informasi tersebut menggunakan pemetaansistem informasi geografis (peta SIG). Data yang dibutuhkan
antara lain:a) informasi spasial dari lembaga pemerintah terkait (misal:
pemerintah provinsi/kabupaten/kota, kementerian/lembaga, danlainnya);
b) database spasial dari LSM, perguruan tinggi, atau asosiasilokal;
c) informasi sekunder yang diterjemahkan kepada peta; dand) peta hasil survey lokasi.
Peta SIG harus cukup jelas, sederhana, dan fokus untukmemastikan bahwa data yang relevan tersajikan dengan baik.Sebagai contoh, simbol yang menunjukkan lokasi dari spesiesatau habitat sensitif, kawasan konflik guna lahan, atau melingkarikawasan terjadinya penurunan kualitas udara.
Contoh pemetaan informasi dasar/eksisting diuraikan dalamGambar 3.1., Gambar 3.2., dan Gambar 3.3. sebagai berikut:
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
36/65
12
GAMBAR 3.1.
PEMETAAN INFORMASI DASAR/EKSISTING
(PETA TOPOGRAFI DAN KETINGGIAN KSN SOROWAKO)
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
37/65
13
GAMBAR 3.2.
PEMETAAN INFORMASI DASAR/EKSISTING
(PETA KAWASAN EKOLOGI KRITIS KSN SOROWAKO)
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
38/65
14
GAMBAR 3.3.
PEMETAAN INFORMASI DASAR/EKSISTING
(PETA KAWASAN KONSERVASI KSN SOROWAKO)
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
39/65
15
b. Kajian konsep pengembangan
Kegiatan yang dilakukan pada tahap kajian konsep pengembanganmeliputi:
1) mengidentifikasi tujuan dan sasaran dari RTR yang disusun; dan2) mengidentifikasi arahan rencana struktur ruang dan rencana pola
ruang.
c. Perumusan Isu Lingkungan Hidup Awal
Keluaran dari kegiatan ini adalah data dan informasi dasar pada wilayahyang direncanakan serta daftar panjang potensi konflik dan masalahyang akan menjadi kendala terkait dengan RTR kawasan tersebut.
Contoh isu-isu lingkungan hidup awal dapat dilihat pada Tabel III.2.sebagai berikut:
TABEL III.2.
CONTOH ISU-ISU LINGKUNGAN HIDUP AWALIsu Deskripsi
Contoh KSN berbasis Pendayagunaan Sumber Daya Alam
Kualitas dan Sumber Air Di sepanjang lembah Danau Towuti, yang meliputi DanauMotano, populasi penduduk berkembang dengan cepat.Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jenkins dkk,2009, dibuktikan bahwa klasifikasi terancam punah dari IkanMoncong Hitam (Nomorhamphus towoetii), danau initercemar oleh tambang nikel di dekatnya dan stasiunpembangkit listrik tenaga air.
Penggunaan Lahan - Konflik penggunaan lahan, misalnya untuk kehutanandengan pertambangan, dan perkebunan denganpertambangan serta kehutanan dan perkebunan.
- Masih banyak sengketa kepemilikan lahan dan izin
penggunaan lahan. Di Kabupaten Morowali dan Konawe,
terdapat perselisihan kepemilikan hak pertambangan
antara beberapa KK dari perusahaan pertambangan dari
pemerintah pusat, dan otoritas pertambangan dari
pemerintah daerah, baik untuk eksplorasi maupun
eksploitasi.
- Di daerah pegunungan, hutan mulai diekspos dan
memburuk.
- Pergeseran fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan /ladang akan berpotensi menciptakan perubahan fungsi
dalam cagar alam.
- Potensi lahan untuk perkebunan tidak digunakan secara
optimal.
- Pola permukiman masih terkonsentrasi di kompleks
perkebunan kota, pertambangan, dan area transmigrasi.
- Banyak konsesi pertambangan yang terletak di kawasan
hutan produksi, beberapa bahkan berada dalam hutan
lindung.
*sumber: KLHS KSN Soroako dan sekitarnya
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
40/65
16
3.3.3 Tahap Pelingkupan
Pelingkupan adalah rangkaian langkah untuk menetapkan nilai penting KLHS,tujuan KLHS, isu pokok, ruang lingkup KLHS, kedalaman kajian dan kerincianpenulisan dokumen, pengenalan kondisi awal, dan telaah awal kapasitaskelembagaan. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan sistematis dan
metodologis yang memenuhi kaidah ilmiah dan disertai konsultasi publik.
Tahap pelingkupan (scoping) bertujuan untuk memantapkan isu-isu strategislingkungan hidup dengan melakukan penilaian terhadap isu-isu lingkunganhidup awal dan menetapkan isu strategis yang disepakati oleh semuapemangku kepentingan (stakeholders).
Persyaratan untuk melakukan tahap ini adalah:
a. tahap pra-pelingkupan telah selesai dilakukan;
b. isu lingkungan hidup awal telah dirumuskan; dan
c. melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders).
Persiapan untuk melakukan pelingkupan meliputi:a. persiapan peta-peta overlay antara peta rencana dengan kondisi eksisting;
b. pengkajian hasil pra-pelingkupan dan peta-peta overlay oleh tim KLHS; dan
c. persiapan material untuk sesi pelingkupan oleh kelompok keahlian (misal:matriks pelingkupan).
Pada tahap perumusan isu strategis ini kegiatan yang dilakukan adalahmenetapkan isu-isu strategis yang potensial sebagai akibat dari dampakperencanaan tata ruang yang disusun serta konflik lingkungan yangdiperkirakan muncul.
Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelingkupan adalah:
a. Penilaian dan Penetapan Isu Strategis
1) Penilaian isu strategis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
a) penilaian dengan merujuk pada pandangan para pakar sesuaidengan bidang keahlian yang difokuskan pada kajian isu strategislingkungan pada kawasan yang direncanakan; dan
b) konsultasi publik yang dilakukan dengan melibatkan para pemangkukepentingan dalam menetapkan isu-isu strategis.
2) Penetapan isu strategis didasarkan pada kriteria:
a) menjadi fokus perhatian utama di wilayah perencanaan dan memilikirelevansi tinggi terhadap kepentingan wilayah perencanaan.
b) skala dampak dari rencana tata ruang, yaitu dampak yangberpotensi berskala regional, nasional, atau bahkan internasional;
c) interaksi antar dampak, yaitu ketika terjadi konflik antar unsur-unsurRTR;
d) dampak yang dapat ditimbulkan akibat gabungan beberapa aspekdari RTR jika tidak ditangani; dan
e) berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
41/65
17
Definisi isu strategis dapat dilihat pada Gambar 3.4. sebagai berikut:
Gambar 3.4.
Ilustrasi Definis i Isu Lingkungan Strategis
Berdasarkan gambar ilustrasi di atas, terlihat bahwa suatu isu lingkungan
dikatakan sebagai isu strategis apabila suatu kegiatan pembangunanmenimbulkan dampak terhadap aspek-aspek fisik lingkungan danlingkungan hidup, ekologis, dan sosial-ekonomi. Masing-masing dampaktersebut saling terkait sehingga menghasilkan akumulasi dampak yangbesar.
Untuk melakukan pelingkupan ini dapat digunakan berbagai metodeseperti: matriks, pohon analisis, pemodelan dan simulasi, analisis multi-kriteria, analisis skenario dan kecenderungan, analisis hirarki (analyticalhierarchy process), analisis hubungan (kausalitas atau keterkaitan), modelanalisis Delphi, atau model analisis lainnya. Selain itu hasil pelingkupanisu-isu strategis perlu dipresentasikan dalam bentuk peta isu-isu strategis.
Contoh overlay peta untuk mengidentifikasi isu strategis lingkungan hidup
ditunjukkan dalam Gambar 3.5., Gambar 3.6., Gambar 3.7., Gambar 3.8.,dan Gambar 3.9. sebagai berikut:
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
42/65
18
GAMBAR 3.5.
OVERLAY AREA PERTAMBANGAN EKSISTING DENGAN RENCANA POLA RUANG KSN SOROWAKO
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
43/65
19
GAMBAR 3.6.
OVERLAY RESEPTOR FISIK-KIMIA EKSISTING DENGAN FITUR-FITUR RTR KSN SOROWAKO
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
44/65
20
GAMBAR 3.7.
OVERLAY KAWASAN EKOLOGI KRITIS EKSISTING DENGAN FITUR-FITUR RTR KSN SOROWAKO
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
45/65
21
GAMBAR 3.8.
OVERLAY RESEPTOR SOSIAL-EKONOMI DAN BUDAYA DENGAN FITUR-FITUR RTR KSN SOROWAKO
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
46/65
22
b. Konsul tasi Publik (Pelibatan Pemangku Kepentingan)
Tujuan dari pelaksanaan konsultasi publik adalah:
1) untuk menyampaikan temuan isu-isu strategis lingkungan terkaitkawasan yang direncanakan;
2) untuk memperoleh informasi tambahan yang dapat mendukungtahapan analisis KLHS lebih lanjut;
3) untuk menanggapi masukan dan tanggapan serta menyepakati isustrategis lingkungan hidup yang akan dikaji lebih lanjut; dan
4) untuk mendokumentasikan hasil diskusi dan kesepakatan pada forumFGD tahap pelingkupan sebagai bahan pertimbangan pada tahapanalisis.
Pelibatan pemangku kepentingan dalam tahap pelingkupan ini diawalidengan pemetaan pemangku kepentingan. Pemetaan ini berguna untukmemilih pemangku kepentingan yang berpengaruh dan memiliki tingkatkepentingan yang tinggi terhadap rencana tata ruang yang akan disusun.Secara umum pemangku kepentingan dapat dikelompokkan sebagai
berikut:1) penyusun rencana tata ruang, baik pemerintah pusat dan pemerintah
daerah;
2) instansi lain terkait yang membidangi lingkungan hidup serta instansisektor lain seperti: kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata,dan sektor lain sesuai dengan kekhususan rencana tata ruang yangdisusun;
3) masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian, baik berasaldari perguruan tinggi, asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat,tokoh masyarakat, dan unsur pemerhati lingkungan hidup;
4) masyarakat yang terkena dampak, meliputi: lembaga adat, organisasi
masyarakat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.
Berbagai isu strategis yang sudah disepakati baik dari hasil kajian timpelaksana KLHS maupun hasil konsultasi publik juga perlu digambarkandalam satu buah peta sebagaimana tampak pada Gambar 3.9. sebagaiberikut:
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
47/65
23
GAMBAR 3.9.
PEMETAAN ISU-ISU STRATEGIS UNTUK ANALISIS LEBIH LANJUT KSN SOROWAKO
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
48/65
24
Untuk mempermudah proses pelingkupan isu strategis dapat melihat Tabel III.3. sebagai berikut:
TABEL III.3.
CONTOH MATRIKS PELINGKUPAN ISU
Lingkungan yang
terpengaruhIsu Potensial
Penilaian KL HS sesuai dengan Pasal 16 UU No.32 tahun 2009
Dampak
Strategis
K i n e r j a
J a s a
E k o s
i s t e m
P e m a n
f a a
t a n
S u m
b e r
D a y a
A l a m
A n c a m a n
T e r h a
d a p
K e a n e
k a r a g a
m a n
H a y a
t i
D a m p a
k d a n
R e s
i k o
L i n g
k u n g a n
k e r e n
t a n a n
T e r h a
d a p
P e r u
b a
h a n
I k l i m
D a y a
D u
k u n g
L i n g
k u n g a n
Asp ek Fi si k-k im ia
Hidrologi
Abstraksi air dalam volume besar untuk kegiatan
penambangan dapat menghasilkan perubahan
pada pola aliran air. Hal ini akan memperparah
kondisi yang ada seperti volume danau akan
menurun. Hal ini adalah isu yang berskala besar
dan akumulatif .
Berlaku
Negatif
Berlaku
Negatif
Berlaku
Negatif
Berlaku
Negatif
Berlaku
Negatif
Berlaku
Negatif Ya
Isu sedimentasi terkait dengan aktivitas
penambangan akan menyebabkan erosi dan
tingginya endapan yang tertahan dalam aliran air.
Sedimen ini dapat mengakibatkan perubahan
hidrologis dan peningkatan volume banjir. Hal ini
merupakan isu yang berskala besar dan
akumulatif
Berlaku
NegatifTidak
Dapat
Diterapkan
Tidak
Dapat
Diterapkan
Berlaku
Negatif
Berlaku
Negatif
Berlaku
NegatifYa
Perubahan karakter bentang alam akibat dari
daerah penambangan yang mengubah bentuk
geologis dan drainase kawasan
Berlaku
NegatifTidak
Dapat
Diterapkan
Tidak
Dapat
Diterapkan
Berlaku
Negatif
Berlaku
Negatif
Berlaku
NegatifYa
Kualitas Tanah
Potensi terjadinya area rusak yang luas jika
kegiatan penambangan berakhir. Area rusak atau
wasteland terbentuk sebagai akibat dari beberapaisu, termasuk penyingkiran tanah permukaan,
erosi lahan, dan pembentukan tanah asam
sebagai hasil dari mineral sulfat dari proses
pembuangan limbah tambang dan tingginya
tingkat logam berat yang terdapat di lokasi yang
terkontaminasi. Ini merupakan isu yang berskala
besar dan kumulatif.
Berlaku
NegatifTidak
Dapat
Diterapkan
Berlaku
Negatif
Berlaku
Negatif
Berlaku
Negatif
Berlaku
Negatif Ya
Kualitas Air
Logam berat dan mineral sulfat yang bocor dari
lokasi penambangan terbuka atau kolam air
limbah dapat menghasilkan kualitas air yang
Berlaku
NegatifTidak
Dapat
Diterapkan
Berlaku
Negatif
Berlaku
NegatifTidak
Dapat
Diterapkan
Berlaku
NegatifPotensial
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
49/65
25
Lingkungan yang
terpengaruhIsu Potensial
Penilaian KL HS sesuai dengan Pasal 16 UU No.32 tahun 2009
Dampak
Strategis
K i n e r j a
J a s a
E k o s
i s t e m
P e m a n
f a a
t a n
S u m
b e r
D a y a
A l a m
A n c a m a n
T e r h a
d a p
K e a n e
k a r a g a
m a n
H a y a
t i
D a m p a
k d a n
R e s
i k o
L i n g
k u n g a n
k e r e n
t a n a n
T e r h a
d a p
P e r u
b a
h a n
I k l i m
D a y a
D u
k u n g
L i n g
k u n g a n
buruk. Aspek ini dapat mempengaruhi air
permukaan dan air bawah tanah. Pengolahan air
hasil hujan juga merupakan isu yang khusus.
Lokasi air penampungan limbah juga penting
terhadap aspek ini, jika lokasinya terlalu dekat
maka dikhawatirkan akan adanya resiko kumulatif
meskipun pengoperasiannya sesuai dengan
standar yang ditetapkan.
Kualitas Udara
Proses pengolahan Nikel dalam industri
menghasilkan tingkat emisi yang tinggi, khususnya
SO2. – area yang diusulkan untuk aktivitas ini
tersebar secara geografis dan memiliki
kemungkinan yang kecil untuk berinteraksi satu
sama lain. Namun, area yang direncanakan di
Bahodopi telah sesuai dengan industri d an daerah
pemukinan yang ada, termasuk ekspansi
pelabuhannya. Dalam kasus ini, emisi seharusnya
dipertimbangkan dalam dampak kumulatif dan
interaktif
Berlaku
Negatif
Tidak
Dapat
Diterapkan
Berlaku
Negatif
Berlaku
Negatif
Berlaku
Negatif
Berlaku
Negatif Ya
Asp ek Ekologi
Kawasan Konservasi
Aktivitas penambangan dilakukan di kawasan
hutan lindung. Namun aktivitas ini telah
memperoleh izin dan telah mendirikan area
konsesi sehingga pertimbangan selanjutnya tidak
akan dimasukan kedalam lingkup KLHS ini
Tidak
Dapat
Diterapkan
Tidak
Dapat
Diterapkan
Tidak
Dapat
Diterapkan
Tidak
Dapat
Diterapkan
Tidak
Dapat
Diterapkan
Tidak
Dapat
DiterapkanTidak
Spesies Kunci
Area ini sangat penting khususnya bagi spesies
endemik dan masyarakat, terutama yang terfokuskepada sistem danau. Meningkatnya produksi
nikel secara potensial membawa gangguan bagi
spesies-spesies ini. Dampak yang dihasilkan
bersifat interaktif dan kumulatif dan dalam skala
yang cukup besar sehingga dapat mengancam
populasi spesies yang ada.
Berlaku
Negatif
Tidak
Dapat
Diterapkan
Berlaku
Negatif
Berlaku
NegatifTidak
Dapat
Diterapkan
Berlaku
Negatif Ya
Habitat
Produksi pertambangan nikel yang meningkat
akan membawa pada meningkatnya penyingkiran
tanaman vegetasi dan pembersihan lahan untuk
menghasilkan lokasi penambangan terbuka baru.
Berlaku
Negatif
Berlaku
Negatif
Berlaku
Negatif
Berlaku
Negatif
Berlaku
Negatif
Berlaku
Negatif Ya
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
50/65
26
Lingkungan yang
terpengaruhIsu Potensial
Penilaian KL HS sesuai dengan Pasal 16 UU No.32 tahun 2009
Dampak
Strategis
K i n e r j a
J a s a
E k o s
i s t e m
P e m a n
f a a
t a n
S u m
b e r
D a y a
A l a m
A n c a m a n
T e r h a
d a p
K e a n e
k a r a g a
m a n
H a y a
t i
D a m p a
k d a n
R e s
i k o
L i n g
k u n g a n
k e r e n
t a n a n
T e r h a
d a p
P e r u
b a
h a n
I k l i m
D a y a
D u
k u n g
L i n g
k u n g a n
Pembersihan vegetasi ini dapat menghasilkan
deforestasi. Membangun kembali wilayah ini
setelah berakhirnya kegiatan penambangan perlu
dilakukan dengan cara yang berkelanjutan untuk
memastikan bahwa wilayah ini sesuai untuk
habitat dari komunitas penghuni yang asli , dan
tidak diubah menjadi tempat kolonisasi spesies
yang bukan merupakan hewan asli di habitat
Sosial - Ekonomi
Demografi
Peningkatan produksi tambang akan mengarah
kepada peningkatan populasi pekerja secara
besar-besaran yang menghasilkan jumlah
populasi lokal yang tidak diinginkan.
Tidak
Dapat
Diterapkan
Tidak
Dapat
Diterapkan
Tidak
Dapat
Diterapkan
Tidak
Dapat
Diterapkan
Tidak
Dapat
Diterapkan
Tidak
Dapat
DiterapkanTidak
*sumber: KLHS KSN Soroako dan sekitarnya
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
51/65
Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang
27
Sedangkan untuk membantu mengidentifikasi stakeholder dapat melihatcontoh format yang termuat dalam Tabel III.4. dan Tabel III.5. sebagaiberikut:
TABEL III.4.
CONTOH FORMAT IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN
Pemangku KepentinganYang
mempengaruhiRTR*
Yang Dipengaruhi RTR**
Pemerintah1. Kemen PU,2. Bappeda Provinsi,3....., dst
1. Bappeda Provinsi,2. Dinas Tata Ruang Kabupaten,3....., dst
Organisasi Non Pemerintah 1.....,2.....,3....., dst
1.....,2.....,3....., dst
Perguruan Tinggi/Akademia1.....,2.....,3....., dst
1.....,2.....,3....., dst
Dunia Usaha1.....,2.....,3....., dst
1. APKINDO,2.....,3....., dst
Institusi/Asoiasi/Organisasi1.....,2.....,3....., dst
1.....,2.....,3....., dst
Tomas (Tokoh Masyarakat)
Togag (Tokoh Agama)
1.....,2.....,3....., dst
1.....,2.....,3....., dst
Masyarakat1.....,2.....,3....., dst
1.....,2.....,3....., dst
Lain-lain 1.....,2....., dst 1.....,2....., dst
Keterangan:* Pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh di dalam penyusunan Rencana Tata Ruang** Pemangku kepentingan yang akan terpengaruh oleh pelaksanaan Rencana Tata Ruang
Catatan :- Konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan dapat dilaksanakan bersamaan dengan konsultasi
publik dalam penyusunan RTR.
TABEL III.5.
CONTOH PERANCANGAN PELIBATAN MASYARAKAT
DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA
No Tahapan
Proses
KLHS
Masyarakat dan
Pemangku
Kepentingan Lainnya
yang Dilibatkan
Bentuk/Forum/
Cara Pelibatan
Pokok-Pokok
Substansi yang
Dibahas atau
Dimintakan
Masukan
1 Baseline Bapeda FGD Data & informasi
kondisi eksisting
2 ... ... ... ...
3 ... ... ... ...
4. ... Dst ... ... ...
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
52/65
Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang
28
3.3.4 Tahap Kajian Pengaruh
Tahap kajian pengaruh merupakan tahap analisis lanjutan setelah isu-isustrategis disepakati. Hal ini bertujuan untuk memperkirakan dan menghitungbesaran dampak dari isu strategis. Pada tahap ini dapat menggunakanberagam metode yang digunakan untuk analisis dan prediksi konsekuensilingkungan, baik berupa:
a. Model Deskriptif, yaitu model yang menerangkan bagaimana kelompokmengambil keputusan tertentu dengan ciri:
1) bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dankarakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat;
2) berdasar pada realitas observasi dan berusaha menggambarkan danmenginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya;
3) tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian (noneksperimen);
4) penelitian memungkinkan untuk melakukan hubungan antar variabel,menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkanteori yang memiliki validitas universal; dan
5) pengumpulan data dilakukan untuk menguji pertanyaan penelitian atauhipotesis yang berkaitan dengan keadan dan kejadian sekarang.
b. Model Black-Box Empiris Statistik, yaitu model yang menggunakanprosedur yang berbasis teori-teori dengan memanfaatkan parameter yangpaling signifikan dan hanya memperhatikan input utama dan output dalamanailisis suatu sistem dengan ciri:
1) tidak bergantung pada pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar danmekanisme yang ada dalam sistem yang dipelajari;
2) mencerminkan fakta bahwa hanya sedikit bagian dari mekanismeproses sebenarnya yang diketahui; dan
3) fenomena yang mendasari penelitian tidak diketahui atau dipahamidengan baik.
c. Model Skenario Kebijakan dan Analisis Kualitatif, yaitu model yangmenggunakan teknik analisis mendalam yang mengkaji masalah kebijakansecara kasus per kasus untuk dapat melahirkan gagasan atau pemikiranmengenai cara-cara pemecahannya. Oleh karena sifat masalah yangberbeda satu sama lain, maka cara pemecahannya pun akan berbedaantara satu masalah dengan masalah yang lain.
Tahap ini pada akhirnya akan menghasilkan masukan alternatif perbaikanmuatan rencana tata ruang, termasuk mencegah atau mengurangi dampaknegatif terhadap lingkungan hidup.
Telaah pengaruh sudah dapat dilakukan sejak dibuat:
a. rancangan/konsep kebijakan (dan strategi);
b. rancangan/konsep rencana struktur dan pola ruang; dan/atau
c. rancangan/konsep indikasi program.
Metode untuk kajian pengaruh ini disesuaikan dengan aspek kajian. Alat
analisis yang dapat digunakan untuk pengkajian pengaruh antara lain:
a. model statistik;
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
53/65
Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang
29
b. penggunaan standar dan kriteria (seperti: baku mutu pencemaran);
c. analisis sistem informasi geografis (SIG);
d. threshold analysis dan footprint analysis; atau
e. metode lainnya.
Kajian pengaruh dilakukan sesuai hasil pelingkupan isu strategis seperti yangdapat dilihat pada Tabel III.6. sebagai berikut:
TABEL III.6.
CONTOH HASIL PELINGKUPAN ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK DIANALISIS LEBIH LANJUT
Tipe Konflik Kawasan yang
Terpengaruh/Terdampak
Fisik-kima Masalah hidrologis KSN Sorowako secara menyeluruh
Menurunnya kualitas udara Sorowako, Bahodopi, Routa
Menurunnya kualitas air Danau Matano, Mahalona dan
Towuti, dan kawasan sekitarnya,
termasuk perairan pantai
Menurunnya kualitas tanah Kawasan konsesi pertambangan
Ekologis Fragmentasi habitat KSN Sorowko secara menyeluruh
Potensi berpengaruhnya pada spesies
inti dan spesies yang terancam punah
Lakes Matano, Mahalona dan
Towuti, dan daerah sekitar
Sosial-ekonomi Ancaman-ancaman terhadap kehidupan
masyarakat dan budaya local
Lembo, Bungku Barat,
Wasuponda, dll
*sumber: KLHS KSN Soroako dan sekitarnya
Keluaran kegiatan ini adalah hasil penilaian yang bersifat komprehensifterhadap kajian perkiraan pengaruh dari (rancangan) rencana tata ruangterhadap aspek kajian sesuai dengan ketentuan muatan KLHS yang meliputi:daya dukung lingkungan, dampak lingkungan hidup, sumber daya alam,keanekaragaman hayati, jasa lingkungan dan perubahan iklim. Kajian
pengaruh ini meliputi skala, periode dan/atau lokasi implementasi rencanayang akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup.
3.3.5 Tahap Perumusan Alternatif dan Rekomendasi
Tahap perumusan alternatif dan rekomendasi dilakukan terhadap rencanayang disusun dengan pertimbangan hasil analisis dampak lingkungan setelahtahap kajian pengaruh dilakukan. Rekomendasi KLHS dapat bersifat spasialdan non-spasial, namun yang diintegrasikan dalam RTR adalah rekomendasiyang bersifat spasial. Sedangkan rekomendasi yang bersifat non-spasial
diakomodir dalam dokumen sebagai catatan untuk dapat ditindaklanjuti olehpihak lain yang terkait. Rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat berupa:
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
54/65
Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang
30
a. alternatif skenario perencanaan guna lahan dan infrastruktur; atau
b. mitigasi terhadap dampak lingkungan yang potensial ditimbulkan dari suaturencana yang ditetapkan.
Untuk menunjukkan konsistensi tiap pelaksanaan KLHS dan memperlihatkanhasil integrasi KLHS ke dalam RTR, dapat dibuat sebuah tabel sebagaimanacontoh yang termuat dalam Tabel III.7. sebagai berikut:
TABEL III.7.
ALTERNATIF PENYEMPURNAAN RTR
Isu Muatan/
substansi
RTR
Potensi
Dampak
Upaya Pencegahan/
Penanggulangan
Dampak
Alternat if
Penyempurnaan
RTR (beberapa
alternatif)
Integrasi
Selain itu, perlu adanya penjelasan tentang pihak-pihak terkait yang perlumenindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan, baik yang spasial maupun non-spasial, seperti dapat dilihat pada Tabel III.8. sebagai berikut:
TABEL III.8.
REKOMENDASI PERBAIKAN RTR
No Muatan RTR yang
Akan Disempurnakan
Rekomendasi yang Dipilih atau
Dirumuskan untuk
Penyempurnaan RTR
Pihak yang
Menindaklanjuti
1 Area pertanian Ijin atas perkembangan
perkebunan dan pertanian
diberikan di area-area yang
memiliki nilai keragaman hayati
yang kecil, seperti lahan belum
berkembang
Dinas Pertanian
2 Area konservasi Hutan lindung di Konawe dan
Kabupaten Konawe Utara agar
diberikan status konservasi yanglebih tinggi ke level cagar alam
atau yang lebih tinggi
Kementerian Kehutanan,
Kementerian Lingkungan
Hidup, Dinas Kehutanan
Kabupaten
Penyediaan dan perawatan
koridor satwa liar hutan (primer
atau sekunder), yang berkaitan
dengan sistem Danau Malili
3 Infrastruktur Jalan Perencanaan jalan yang
menghubungan jalan yang sudah
ada di sepanjang pesisir barat
Danau Matano agar dipindahkan
dari rencana tata ruang, dengan
rute baru yang dipilih agar lebih
jauh dari area danau
Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/ BPN,
Kementerian Pekerjaan
Umum, Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
55/65
Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang
31
Secara umum tahap-tahap pelaksanaan KLHS untuk penyusunan semua jenisrencana tata ruang sama yakni persiapan, pra-pelingkupan, pelingkupan,kajian pengaruh, dan perumusan alternatif rekomendasi. Namun kedetilaninformasi dasarnya dan muatan KLHS akan berbeda tergantung jenis danskala rencana tata ruang yang akan disusun. Untuk rencana rinci, terutamaRTR KSN berbasis objek dan RDTR, kedalaman informasinya akan lebih detilsehingga dalam rangka konsultasi publik sebaiknya melibatkan hingga lapisan
masyarakat yang merasakan dampak pembangunan secara langsung.
Keterlibatan masyarakat melalui kegiatan konsultasi publik dalam prosesKLHS juga penting dan dapat dilakukan bersamaan dengan konsultasi publikyang diselenggarakan dalam penyusunan atau revisi RTR. Forum konsultasipublik dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali, yakni: (1) menampung opinidan aspirasi masyarakat terkait kebijakan dan strategi penataan ruang sertarumusan RTR (tahap perumusan konsepsi RTR) serta untuk menyepakati isustrategis lingkungan (tahap pelingkupan KLHS); (2) menyampaikankeberatan/sanggahan masyarakat terhadap konsep RTR dan draft RTR(tahap perumusan konsepsi RTR) serta seminar akhir hasil KLHS yang telahdiintegrasikan ke dalam RTR. KLHS nantinya akan memberikan masukanterhadap perumusan konsepsi RTR, baik tujuan, kebijakan, strategi, rencanastruktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang wilayah,maupun pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
Pelaksanaan KLHS untuk rencana rinci, khususnya untuk kawasan strategisnasional berbasis objek dan RDTR, memiliki perbedaan dengan KLHS untukrencana umum tata ruang dan rencana rinci lainnya. Namun perbedaan initidak terlalu mendasar secara proses maupun prosedur, hanya pada skalakedalaman informasi dasar, muatan, dan pengintegrasian rekomendasi KLHS.Khusus untuk RDTR, KLHS dibuat tidak berdasarkan isu strategis lingkunganhidup yang berkembang di lingkup perencanaan rencana detail saja,
melainkan juga hasil turunan dari apa yang diamanatkan dalam RTRWKabupaten/Kota. Dengan demikian, KLHS untuk RDTR harus dapatmenjawab isu strategis lingkungan hidup yang termuat dalam RTRW Kab/Kotasecara lebih detail dan memuat upaya-upaya mitigasi yang lebih konkret.Untuk lebih jelasnya dapat melihat Tabel 3.1.
-
8/17/2019 Draft Permen ATR Pedoman KLHS Versi 17102014 Edit
56/65
Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang
32
Tabel III.9.
Proses Pelaksanaan KLHS untuk Beberapa Dokumen Perencanaan
KLHS
RENCANA UMUM TATARUANG RENCANA RINCI TATA RUANG
RTRW
Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota
RTR Pulau, RTRKSN BerbasisKawasan, RTR
Kawasan StrategisProvinsi
RTR Kawasan
Strategis Kab/Kota,RTR KSN Berbasis
Objek
RDTR
Persiapan − Penentuan lingk