PEDOMAN (PENYUSUNAN ?)

REGISTER NASIONAL CAGAR BUDAYA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DAN PERMUSEUMAN

TAHUN 2015

1

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar BelakangB. Dasar hukumC. Maksud dan tujuanD. LingkupE. Pengertian

BAB II REGISTER NASIONAL (sistematika perlu diubah sesuai urutan)

A. Pendaftaran Cagar Budaya (A)B. Pengkajian Cagar Budaya (B)C. Penetapan Cagar Budaya (C)D. Pencatatan Cagar Budaya (E)E. Pemeringkatan Cagar Budaya (D)F. Penghapusan Cagar Budaya (F)

Alasan : dalam prosesnya, penetapan status dan peringkat kan dilakukan hampirsecara bersamaan. Setelah ditetapkan status dan peringkatnya, baru dicatat dalamRegister Nasional. Penghapusan hanya terjadi setelah CB dicatat dalam RegisterNasional

BAB III FASILITASI REGISTER NASIONAL

A. Pembuatan Sistem Register NasionalB. Dukungan Sarana Register NasionalC. Advokasi Register NasionalD. Pembinaan Teknis Register NasionalE. Sosialisasi Register Nasional

BAB IV PENUTUP

2

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Cagar budaya adalah warisan budaya bendawi yang mempunyai nilai pentingtertentu sehingga perlu dilestarikan. Sebagai warisan sejarah dan budaya bangsa, cagarbudaya mengandung nilai-nilai luhur cerminan jatidiri bangsa yang dapat menjadi sumberpembentukan watak serta budi pekerti. Di samping menumbuhkan rasa bangga, cagarbudaya juga merupakan bukti-bukti nyata perjalanan sejarah dan budaya bangsa sehinggadapat menjadi inspirasi dan modal sosial-budaya bangsa dalam menghadapi masa depan.Namun, pada umumnya cagar budaya jumlahnya sangat terbatas atau langka, bersifatkhas, tidak dapat diperbaharui, dan rawan terhadap kerusakan atau bahkan kepunahan.Karena itu, cagar budaya harus secara sungguh-sungguh dilestarikan melalui pelindungan,pemanfaatan, dan pengembangan. Sebagai langkah awal pelestarian, cagar budaya atauobyek yang diduga cagar budaya perlu didaftar untuk kemudian dikaji dan ditetapkanstatusnya sebagai Cagar Budaya. Apabila suatu warisan budaya bendawi telah berstatusCagar Budaya, maka cagar budaya tersebut lalu dimasukkan ke dalam Register Nasionalsebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2010 tentang Cagar Budaya.

Cagar budaya sebagai warisan sejarah dan budaya bangsa masa lalu mempunyaiarti sangat penting bagi pembangunan bangsa kedepan. Cagar budaya yang memiliki nilaibudaya tinggi, disamping menjadi kebanggaan juga menjadi sumber pembentukankarakter bangsa, budi pekerti bangsa, sebagai sejarah dan warisan budaya merupakan asetatau harta yang tak ternilai dan tidak dapat kita temukan lagi di masa kini dan mendatangsehingga perlu dilindungi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pelestariannya.Upayapelestarian dimulai melalui pendaftaran objek-objek yang diduga Cagar Budaya danditetapkan sebagai Cagar Budaya.Hal ini merupakan langkah-langkah menuju kepadapencatatan kedalam Register Nasional sesuai amanat Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Jumlah dan jenis warisan Warisan budaya bendawi di Indonesia jumlah danjenisnya sangat banyak dan berada di tempat-tempat yang tersebar di seluruh wilayahIndonesia.Warisan budaya tersebut dimiliki/dikuasai oleh pemerintah, pemerintah daerah,setiap orang maupun masyarakat hukum adat. Sebagian besar warisan budaya tersebut

Formatted: Indonesian

3

belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya, sehingga belum terjamin upaya pelestariannya.Mengingat kondisi itu, perlu segera diambil langkah-langkah strategis agar warisanbudaya tersebut menjadi jelas statusnya dan tercatat sebagai kekayaan budaya bangsa.Sebagai langkah awal, perlu segera dilakukan registrasi warisan budaya yang dimulaidengan pendaftaran, pengkajian, rekomendasi, penetapan menjadi Cagar Budaya, danbermuara pada pencatatan ke dalam Register Nasional Cagar Budaya. Agar rangkaianproses tersebut dapat dilakukan secara sistematis dan efisien, maka perlu diterbitkan suatuPedoman Penyusunan Register Nasional Cagar Budaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan registrasi nasional cagar budaya yangmeliputi pendaftaran, pengkajian, rekomendasi, penetapan dan pencatatan ke dalamregister nasional cagar budaya.Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan sebuahpedoman untuk melaksanakan Registrasi Nasional Cagar Budaya agar memilikikeseragaman prosedur Registrasi Nasional Cagar Budaya dan sekaligus menjadi pedomanbagi masyarakat dalam ikut serta melakukan pelestarian cagar budaya.

C.B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5168);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3516);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;(carilembaran Negara)

4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan danKebudayaan; (cari lembaran Negara)

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian danPengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 2019;

D.C. MaksuddanTujuanMaksud diterbitkan Pedoman Register Nasional Cagar Budaya agar dapat

dijadikan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, setiap orang maupun masyarakathukum adat dalam melakukan pendaftaran, penetapan sampai mendapatkan nomorRegister Nasional Cagar Budaya. Adapun tujuannya adalah agar (a) mempermudahpemerintah, pemerintah daerah, setiap orang maupun masyarakat hukum adat memahami

4

dan dapat ikut serta melaksanakan proses cara Registrasi Nasional Cagar Budaya, dan (b)sehingga prosedur pelaksanaannya pelaksanaan penyusunan Registrasi Nasional CagarBudaya, baik administrasi maupun teknisnya, dapat diselenggarakan sesuai dengan aturanperundang-undangan tentang Cagar Budaya.

E.D. LingkupLingkup Pedoman Register Nasional Cagar Budaya

1. Pendaftaran Cagar Budaya2. Pengkajian Cagar Budaya3. Penetapan Cagar Budaya4. Pencatatan Cagar Budaya5. Pemeringkatan Cagar Budaya6. Penghapusan Cagar Budaya

F.E. Pengertian1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar

Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, danKawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikankeberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baikbergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dansejarah perkembangan manusia.

3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam ataubenda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidakberdinding, dan beratap.

4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/ataubenda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatudengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yangmengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau StrukturCagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua SitusCagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tataruang yang khas.

7. Objek yang diduga Cagar Budaya adalah objek yang karena usia dan/atau ciri-cirinyaberpotensi memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya. (catatan :apakah rujukan hukum untuk memberikan batasan pengertian Objek yang diduga

5

Cagar Budaya, sejauh ini saya belum mengetahui. Istilah yang digunakan dalam UUno. 5 tahun 1992 dan turunannya adalah benda yang diduga CB. Dalam UU 11 tahun2010 istilah ini, mungkin batasan pengertiannya sbb : Objek yang diduga CagarBudaya adalah benda, struktur, bangunan, lokasi, atau satuan ruang geografis yangkarena usia dan/atau ciri-cirinya pantas dicurigai memenuhi criteria untukditetapkan sebagai Cagar Budaya

8. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetapmemperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

9. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalammenyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian CagarBudaya.

10. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmuyang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan,pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

11. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atausatuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya oleh pemerintahkabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkandalam Register Nasional Cagar Budaya.

12. Pendaftar adalah pihak yang mendaftarkan Objek Pendaftaran.13. Tim Pendaftaran adalah tim yang dibentuk Pemerintah atau Pemerintah Daerah

sebagai bagian dari tugas instansi yang berwenang di bidang Pelestarian CagarBudaya untuk menerima Pendaftaran, mengolah data Pendaftaran, dan menyusunberkas Pendaftaran, serta menyerahkan berkas kepada Tim Ahli.

14. Pengkajian adalah proses pengujian materi oleh Tim Ahli terhadap Berkaspengusulan Objek yang Diduga sebagai Cagar Budaya.

15. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan,struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintahkabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

16. Pemeringkatan adalah proses penyusunan urutan Cagar Budaya berdasarkankepentingannya.

17. Pencatatan adalah tindakan mencatat data Cagar Budaya ke dalam Register Nasional.18. Register Nasional Cagar Budaya, selanjutnya disebut Register Nasional, adalah daftar

resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan diluar negeri.

19. Pencabutan adalah penarikan kembali keputusan penetapan status Cagar Budaya atausurat keterangan kepemilikan Cagar Budaya oleh pejabat yang berwenang.

20. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari RegisterNasional.

21. Di Air adalah berada di laut, sungai, danau, waduk, sumur, kolam, rawa, dangenangan air.

Formatted: Font: Italic

6

22. Di Darat adalah tidak berada di air, termasuk di bukit, gunung, lembah, dan didaratan yang terletak di dalam tanah di bawah air.

23. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usahaberbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

24. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayahgeografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok, pranata pemerintahan adat,harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

25. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden RepublikIndonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.

26. Pemerintah Daerah adalah gubernur, atau bupati/wali kota, dan perangkat daerahsebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkebudayaan.

7

BAB II

REGISTER NASIONAL CAGAR BUDAYA

Register Nasional adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa CagarBudaya yang berada di dalam dan di luar negeri. Untuk dapat menyusun mendapatkandaftar Cagar Budaya yang keberadaannya tersebar di dalam dan di luar negeri makadibuatlah sistem dan perangkat registrasinya agar data Cagar Budaya yang ada, datanyadapat disimpan dan diberi nomor registrasi secara nasional. Dengan cara ini, jumlah danklasifikasi jenis Cagar Budaya yang ada di dalam dan di luar negeri sehingga dapatmengklasifikan semua Cagar Budaya yang ada.dapat diketahui dan terekam dengan baik.

KewenanganPemerintah danPemerintah Daerah dalam mendukung Register Nasional:

1. Pemerintaha. Menciptakan sistem Register Nasional yang terintegrasi secara nasional dan

dilakukan secara onlineb. Melakukan pendaftaran objek milik Negara atau yang tidak diketahui pemiliknyac. Melakukan pendaftaran objek yang tidak didaftarkan oleh pemiliknyad. Mendaftarkan objek yang berada di dua propinsi provinsi atau lebihe. Mendaftarkan objek yang menjadi atau masih diduga sebagai objek vital nasional,

kawasan strategis nasional, dan/atau Warisan Duniaf. Mendaftarkan objek yang memiliki nilai kerahasiaan dan keamanan Negarag. Mendaftarkan objek yang memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsah. Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Nasionali. Menetapkan Cagar Budaya peringkat Nasional, Cagar Budaya yang memiliki arti

khusus, dan Cagar Budaya yang berada di dua propinsiprovinsij. Menetapkan Benda Cagar Budaya yang menjadi Koleksi Museum yang dimiliki

Negarak. Menghapus Cagar Budaya

2. Pemerintah Provinsia. Menyediakan tenaga dan data untuk melakukan pendaftaran, kajian, dan penetapan

terhadap objek yang diduga Cagar Budaya.b. Membentuk Tim Pendaftaran Cagar Budayac. Menyediakan dana dan sarana pendaftaran objek yang diduga Cagar Budayad. melakukan pendaftaran objek milik Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya

yang berada di wilayah PropinsiProvinsi

8

e. Melakukan pendaftaran objek yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya di wilayahkerjanya

f. Mendaftarkan objek yang berada di dua kabupateng. Menginformasikan kepada Pemerintah untuk didaftarkan mengenai adanya objek

yang menjadi atau masih diduga sebagai objek vital nasional, kawasan strategisnasional, dan/atau Warisan Dunia

h. Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya PropinsiProvinsii. Menetapkan Cagar Budaya peringkat PropinsiProvinsi, Cagar Budaya yang

memiliki arti khusus bagi masyarakat, dan Cagar Budaya yang berada di duaKabupaten

j. Menetapkan Benda Cagar Budaya yang berada di Museum PropinsiProvinsi

3. Pemerintah Kabupaten/Kotaa. Menyediakan tenaga dan data untuk melakukan pendaftaran, kajian, dan penetapan

terhadap objek yang diduga Cagar Budaya.b. Membentuk Tim Pendaftaran Cagar Budaya Kabupaten/kotac. Menyediakan dana dan sarana pendaftaran objek yang diduga Cagar Budayad. Melakukan pendaftaran objek yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya di wilayah

kerjanyae. Mendaftarkan objek yang memiliki nilai budaya bagi masyarakat tertentuf. Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten/Kotag. Menetapkan Cagar Budaya yang berada di kabupaten/kota dan museum swasta

(bagaimana dengan museum milik pemerintah kabupaten/kota ?)

A. Pendaftaran Cagar BudayaPendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau

satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya oleh pemerintahkabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri.Pendaftaran ini dilakukan olehPemerintah dan Pemerintah Daerah untuk semua objek yang diduga Cagar Budaya atauCagar Budaya yang pernah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun1992.

Untuk melakukan pendaftaran maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah harusmelengkapi hal-hal sebagai berikut:

1. Tim Pendaftaran Cagar BudayaTim Pendaftaran Cagar Budaya berjumlah antara 3 sampai 5 orang, Tim ini dibentukberdasarkan Surat Keputusan Dinas yang bertanggung jawab terhadap Kebudayaan.Tim Pendaftaran Cagar Budaya bertugas:a. Menerima pendaftaran daftar/ dan/atau melakukan pendataan untuk kepentingan

pendaftaran

9

b. Melakukan verifikasi data dengan bantuan instansi teknis seperti BPCB, BalaiArkeologi, Museum, atau akademisi

c. Memberkas data yang telah diverifikasi untuk diberikan kepada Tim Ahli CagarBudaya sebagai bahan pembuatan penyusunan rekomendasi Tim Ahli

d. Mendaftarkan secara online Cagar Budaya yang ditetapkanTim pendaftaran Cagar Budaya mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun, dan dapat

diperpanjang .Petugas pendaftaran dapat diganti sebelum waktunya, apabila tidakmelaksanakan tugas secara tetap. (mengapa ini harus diatur ? Seharusnya yang diaturadalah kompetensi tenaga pendaftar, masalah kepegawaiannya diserahkan ke daerahmasing-masing saja).

2. Objek pendaftaranObjek yang didaftarkan berasal dari:a. Koleksi museumb. Milik dan/atau yang dikuasai oleh setiap orang dan/atau masyarakat hukum adatc. Hasil penemuan; dand. Hasil pencarianKeberadaan objek ini di dalam negeri dan di luar negeri. Lokasi pendaftaran yangberada di dalam negeri bisa didarat maupun didalam air. (ini tidak jelas maksudnya.Lokasi pendaftaran di dalam air ? Apakah yang dimaksud : objek-objek yang didaftardi dalam negeri dapat berasal dari darat maupun dari dalam air ?)

3. Syarat dan Prosedur PendaftaranPendaftaran objek yang diduga Cagar Budaya dilakukan oleh dinas yangbertanggungjawab di bidang kebudayaan di tingkat kabupaten/kota, propinsi provinsidan atau pusat, dengan secara manual maupun online.a. Pendaftaran secara manual

1) Pendaftar mendaftarkan bendanya kepada tim pendaftar yang berada di dinasyang bertanggungjawab terhadap pelestarian Cagar Budaya, dengan mengisidata tentang pendaftar dan objek yang didaftar (borang/formulir disediakan)

2) Pendaftar harus memenuhi persyaratan pendaftar yaitumembawa kelengkapanpendaftaran sbb:a) Membawa bukti identitas Pendaftar yang sah dan asli serta fotokopi-nyaa)b) Membawa foto-kopi bukti identitas foto kopi identitas diri pemiliki

dan/atau yang menguasai obyek pendaftaran, apabila pendaftar bukanpemilik atau yang menguasai, dan/atau pendaftar

b)c) Data objek pendaftaranc)d) Dokumen pendukung berupa rekaman suara, gambar, foto, film, teks,

atau bentuk lain yang terkait dengan informasi objekd) Objek pendaftaran bila mungkin dibawa

10

3) Formulir isian pendaftaran disediakan oleh Tim Pendaftar dengan format atautemplate sebagaimana ditentukan berdasarkan form isian darioleh DirektoratPelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

4) Pendaftar dapat membawa objek yang diduga sebagai Cagar budaya kepadaTim pendaftaran atau hanya menunjukkan foto-foto saja yang terdiri daritampak depan, tampak samping, dan tampak belakang

5) Bila Fformulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap, pengisian selesai diisimaka diserahkan kembali kepada Tim Pendaftaran Cagar Budaya

6) Petugas penerima pendaftaran wajib memberikan bukti pendaftaran kepadapendaftar dan bukti penerimaan penitipan objek pendaftaran apabila objekdititipkan

7) Petugas pengolah data yang berada dalam Tim Pendaftaran Cagar Budayawajib melakukan pendeskripsian, pendokumentasian dan verifikasi data yangtelah disampaikan kepada nya

8) Deskripsi meliputi uraian tentang jenis/nama, bentuk, ukuran, bahan, warna,kondisi, lokasi, pemilik atau yang menguasainya, pemanfaatan dan penggunaandan/atau hal lain yang berhubungan dengan deskripsi kondisi objek

9) Hasil deskripsi dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai data verbal laludidokumentasikan untuk memperoleh data piktorial

10) Verifikasi dilakukan untuk memperoleh kebenaran dan kelengkapan informasi,yaitu padaserta memastikan aspek keakuratan dan kelengkapan data pada aspekpemenuhan jumlah informasi

11) Petugas pengolah data dapat mengembalikan data pendaftaran apabila terdapatketidaksamaan mendasar antara deskripsi objek dengan objek pendaftaran yangsebenarnya, dan/atau keaslian objek pendaftarannya diragukan, kepemilikannyadan cara perolehannya tidak meyakinkan, serta atau data penting lain tentangobyek diragukan datanyatidak akurat.

12) Setelah objek yang diduga selesai diverifikasi maka objek tersebut diberkasuntuk disampaikan kepada Tim Ahli Cagar Budaya sebagai bahan penyusunanrekomendasi penetapan status dan peringkat

13) Pemberkasan memuat data pendaftaran yang dinyatakan lengkap, denganuraian ( deskripsi), dokumentasi, dan dokumen pendukung

14) Berkas disusun paling lama selama tujuh hari kerja setelah sejak data selesai diverifikasi. Proses penyusunan berkas dapat diperpanjang , namun bisadiperpanjang apabila dalam penyusunan berkas ditemukan kesulitan-kesulitan,lama Pperpanjangan waktu pemberkasan tidak lebih lama dari 15 hari kerja.disesuaikan dengan tingkat kesulitannya

15) Data yang telah di berkas diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya dengandibubuhi tanda tangan ketua Tim Pendaftaran.

11

b. Pendaftaran secara onlineUntuk mempermudah pendaftaran yang dilakukan di daerah maka dibentuklahdisediakan Sistem Registrasi Cagar Budaya Online yang dapat dilakukan olehpendaftar secara online.melalui jaringan internet.Pendaftaran secara online bukan Registrasi Nasional. Pendaftaran online ini bisa dilakukan dinas atau setiap orang ke sistem yang telah disediakan Pemerintah.Pendaftaran online ini untuk mempermudah dan mempercepat proses selanjutnyayaitu verifikasi data, pemberkasan, kajian, rekomendasi, penetapan, dan registrasinasional.

Cara pendaftaran online adalah sebagai berikut:

1) Pendaftar masuk ke situs cagarbudaya.kemdikbud.go.id klik menu registrasiuntuk membuat akun pendaftaran

2) Pendaftar mengisi data pribadi dengan mencantumkan alamat email yang validuntuk dilakukan verifikasi terhadap akun yang sudah dibuat

3) Pendaftar meng klik tautan (link) verifikasi yang dikirimkan oleh sistem dalaminbox emailnya

4) Setelah akun tersebut ter-verifikasi, pendaftar dapat melakukan login ke dalamsistem untuk melakukan pendaftaran objek

5) Pendaftar mengisi form pendaftaran objek yang telah disediakan sistem6) Objek yang telah didaftar tersebut diverifikasi datanya oleh Tim Pendaftaran

daerah tempat pendaftar melakukan pendaftaran7) Setelah diverifikasi selanjutnya dilakukan pemberkasan sebagai bahan

penyusunan rekomendasi oleh Tim Ahli Cagar Budaya

Contoh format online

12

4. Data objek yang didaftarTim pendaftaran harus melakukan verifikasi data objek yang didaftarkan sebelumdijadikan berkas pendaftaran untuk diserahkan keperluan ke Tim Ahli untuk menyusunrekomendasi.Untuk melengkapi data, Tim Pendaftaran dapat Kelengkapan data dapat dibantu olehBalai Pelestarian Cagar Budaya sesuai daerah yang ditanganinya. Bila Apabilaternyata dalam verfikasi ditemukan data yang belum benar maka Tim Pendaftaran akanmeminta pendaftar untuk memperbaiki sebelum dilakukan pemberkasan.

Data objek meliputi:

1. Nama Objek2. Keberadaan Objek3. Nama Tempat4. Nama Jalan5. Dusun6. Desa/Kelurahan7. Kecamatan

13

8. Provinsi9. Kabupaten10. Koordinat11. Panjang12. Lebar13. Tinggi14. Tebal15. Berat16. Luas17. Bahan Utama18. Batas Utara19. Batas Timur20. Batas Selatan21. Batas Barat22. Kondisi Objek23. Nama Pemilik24. Nama Pengelola25. Alamat Pemilik26. No. Identitas27. Riwayat Kepemilikkan28. Sejarah29. Deskripsi Objek

Tempat Pendaftaran CagarBudaya1. Pendaftaran Cagar Budaya di Dalam Negeri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal28 menyatakan: Pemerintah kabupaten/kota bekerjasama dengan setiap orangdalam melakukan Pendaftaran.Pendaftaran yang dimaksud adalah pendaftaran Cagar Budaya atau objek yangberupa Bendabenda, Bangunanbangunan, Strukturstruktur, lokasi dan satuanruang geografis yang diduga sebagai Cagar budayaBudaya. Pendaftaran inimerupakan aktivitas yang dilakukan kabupaten/kota untuk melakukan pendaftarandan menerima daftar dari masyarakat atau insntansi yang mendaftarkan objekmiliknya.Pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan perintah Undang-Undang harusaktif melakukan pendaftaran objek yang diduga Cagar budaya sesuai format yangsudah disiapkan Pemerintah dalam jaringan online. Agar pekerjaan ini berjalandengan baik maka Pemerintah kabupaten/kota membentuk Tim Pendaftaran CagarBudaya dan mendaftarkan objek secara online (sebaiknya butir 1 ini perlu

14

dipertimbangkan kembali karena hanya mengulang proses yang sudah dijelaskandi atas. Mungkin dalam sistematika dibedakan : pendaftaran dalam negeri danpendaftaran luar negeri)

2. Pendaftaran Cagar Budaya di Luar NegeriBanyak benda milik Indonesia yang berada di Luar Negeri, khususnya benda yangdimiliki oleh orang Indonesia yang berada di luar negeri maupun benda yangdiduga Cagar Budaya yang pernah di bawa ke luar negeri baik itu hasil penjualanmaupun dibawa pada saat masa perang.Benda-benda ini sebagain dapat didugasebagai Cagar Budaya.Oleh karena itu benda tersebut dapat didaftarkan sebagaiobjek yang diduga Cagar Budaya.Pendaftaran objek yang diduga Cagar Budaya di Luar Negeri dilaksanakan olehPerwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat objek yang diduga tersebutberada. Pendaftaran di luar negeri dilakukan oleh pemilik maupun orang lain yangdiberi kuasa., Ssetelah proses pendaftaran berlangsung selesai maka datapendaftaran diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaluiKementerian Luar Negeri. Benda yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapatdilakukan pendaftaran oleh petugas pendaftaran dari kantor Perwakilan RepublikIndonesia, dengan seijin pemiliknya. Benda yang telah menjadi milik wargaNegara asing di luar negeri yang didaftarkan tidak diambil alih kepemilikannya,Pemerintah melalui Perwakilannya hanya cukup mencatat keberadaan dankondisinya.Bila suatuDi Negara yang belum memiliki perwakilan Indonesia, pendaftarandilakukan pada oleh perwakilan Indonesia terdekat dari tempat objek berada.Tatacara pendaftaran sesuai dengan Hukum Internasional yang berlaku.Seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri harus mampu melakukanpengidentifikasian objek yang diduga Cagar Budaya dan pendaftaran objektersebut secara online objek yang diduga Cagar Budaya.

Partisipasi Masyarakat dalam pendaftaranSetiap orang dan masyarakat hukum adat dapat berpatisipasi dalam pendaftaran CagarBudaya. Partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat berupa:

1. Memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasaiobjek pendaftaran untuk melakukan pendaftaran. Motivasi yang diberikan dapatdilakukan dengan cara misalnya; sosialisasi, advokasi bagi pemilik atau penguasayang belum memahami tata cara pendaftaran dan penyuluhan-penyuluhan mengenaipentingnya pendaftaran Cagar Budaya.

15

2. Melaporkan objek pendaftaran yang belum didaftarkan kepada Tim Pendaftaransesuai dengan kewenangannya.; artinya bagi Untuk objek yang berada di duakabupaten maka pendaftarannya kepada dilakukan pada dinas tingkat propinsiprovinsi dan bagi objek yang berada di dua propinsi provinsi pendaftarannyakepada dilakukan oleh Pemerintah.Pelaporan ini Ssebelum pelaporan, hendaknya nya didahuluiterlebih dahuludilakukan pendekatan kepada pemilik atau penguasa objek yangdiduga Cagarbudaya dengan memberi pengertian kepada pemilik dan penguasa untuk melakukanpendaftaran sendiri.,Namun, namun apabila pemilik atau penguasa tidak jugamendaftar maka masyarakat dapat melakukan pendaftaran objek yang diduga CagarBudaya untuk prosesagar dapat dilakukan penetapannya sebagai Cagar Budaya jikamemenuhi kriteria.

3. Masyarakat dapat secara aktif memberikan informasi dan/atau mencatat objek yangdidaftarkannya dan menyerahkan kepada Tim Pendaftaran untuk melengkapi dataobjek yang telah didaftar.

4. Masyarakat dapat membantu Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam prosespengumpulan data, baik diminta maupun tidak diminta, kepada Pemerintah maupunPemerintah Daerah, untuk kepentingan kelengkapan data objek yang didaftarkan.

5. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran yangdilakukan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dengan cara meminta informasiCagar budaya yang telah didaftar, Tim Pendaftaran hanya dapat memberikan namadan alamat objek yang didaftar bagi bangunan, struktur, situs dan kawasan,sedangkan untuk benda Tim Pendaftaran hanya dapat menginformasikan namacagar budaya kepada masyarakat yang ingin bertanya, atau foto benda tersebut bilamemungkinkan.

Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menghargai masyarakat yang membantudalam proses pendaftaran dengan penghargaan., masyarakat Masyarakat yangmembantu wajib menjaga kerahasiaan data yang dimiliki dan/atau yang diketahuinya.

B. Pengkajian Cagar BudayaPengkajian adalah proses pengujian materi oleh Tim Ahli terhadap Berkas berkas

pengusulan Objek yang Diduga sebagai Cagar Budaya. Data hasil dari pendaftaran cagarbudaya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagaicagar budaya atau bukan cagar budaya. Pengkajian tersebut juga bertujuan melakukanmengidentifikasikan indentifikasi dan mengklasifikasikan terhadap benda, bangunan,struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagaiCagar Budaya.

16

Dalam melakukan kajian, Tim Ahli cagar Cagar Budaya dapat dibantu oleh unitpelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidangCagar Budaya. dan selama Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, ataulokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, harus dilindungi dan diperlakukan sebagaiCagar Budaya. Untuk pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukanoleh kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Tim Ahli mengkaji Objek Pendaftaran berdasarkan berkas yang diserahkan olehpetugas penyusun berkas, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berkas diterima.(apakahwaktunya tidak terlalu pendek. Masak pengkajian sama dengen pemberkasan ?. Mungkinlebih realistis jika diberi kisaran antara 7 hari hingga 30 hari kerja,tergantung pada tingkatkesulitan analisis objek yang diduga Cagar Budaya Pengkajian sebagaimana dimaksuddilakukan dengan metode dan tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Pengkajian sebagaimana dimaksud meliputi:a. identifikasi dan klasifikasi Objek Pendaftaran; danb. penilaian kelayakan Objek Pendaftaran sebagai Cagar Budaya.b.c. Peringkat Cagar Budaya yang ditetapkan

2. Pengkajian penilaian kriteria Objek Pendaftaran menjadi Cagar Budaya sebagaimanadimaksud meliputi:a. usia;b. masa gaya;c. arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau

kebudayaan;d. nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;dane. arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia.

Kajian yang dilakukan Tim Ahli merupakan kesimpulanberupa kesimpulan bahwa:1. Objek Pendaftaran yang berupa Benda Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya,tetap sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya; dan/atau

2. Objek Pendaftaran yang berupa Objek yang Diduga Cagar Budaya dapat ditetapkan,sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.

Kesimpulan dari kajian sebagaimana dimaksud dinyatakan sah apabila disetujuisecara aklamasi oleh seluruh anggota Tim Ahli atau paling sedikit 70% (tujuh puluhpersen) dari jumlah anggota. Persetujuan atau penolakan anggota Tim Ahli tidak dapatdiwakilkan dan/atau didelegasikan kepada anggota lain atau kepada orang lain.

17

Dalam hal kesimpulan Tim Ahli sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa ObjekPendaftaran sebagai Cagar Budaya, maka Tim Ahli menyampaikan surat rekomendasiPenetapan sebagai Cagar Budaya kepada:

a. Tim Ahli Cagar Budaya Nasional pada Menteri, untuk peringkat nasional,objek yang berada di dua propinsiprovinsi, objek vital nasional, kawasanstrategis nasional, dan yang berada di luar negeri;

b. Tim Ahli Cagar Budaya Propinsi Provinsi pada Gubernur, untuk peringkatprovinsi, berada di dua kabupaten, daerah istimewa, atau daerah khusus;

c. Tim Ahli Cagar budaya Budaya Kabupaten pada Bupati, untuk wilayahkabupaten; atau

d. Tim Ahli Cagar Budaya Kota pada Walikota, untuk wilayah kota.

Tim Ahli selain memberikan rekomendasi penetapan status juga memberikanrekomendasi Pemeringkatan peringkat Cagar Budaya atau Penghapusan Cagar Budaya.(ini perlu penjelasan tersendiri, maka dipisahkan dari kalimat setelah ini)

Tim Ahli sebelum memberikan rekomendasi, Tim Ahli wajib memperhatikan hasil telaahadministrasi terhadap hal-hal berikut:

a. status kepemilikan;b. status kependudukan dan/atau kewarganegaraan pemilik;c. sengketa atas kepemilikan; dand. kerawanan sosial yang dapat terjadi sebagai akibat dari Penetapan

(mohon penjelasan, butir a, sampai d. apakah menjadi pertimbangan dalammenentukan peringkat atau penghapusan ? Saya kira tidak ! Untuk menentukan peringkatyang dirujuk adalah pasal 42, 43, 44 dalam UU 11 Tahun 2010. Butir a. sd d. itu saran untukTim ahli dalam memutuskan baik status maupun peringkat)

Dalam hal kesimpulan Tim Ahli menyatakan bahwa Objek Pendaftaran bukansebagai Cagar Budaya, maka Tim Ahli menyampaikan surat pemberitahuan kepadaPendaftar, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kesimpulan. Data danDokumen Pendukung Objek Pendaftaran yang dinyatakan bukan Cagar Budaya dilarangdihapus dari pangkalan data.

Dalam proses menuju penetapan,

1. Tim Ahli dapat menghentikan atau membatalkan kajian sebelum atau sesudahrekomendasi disampaikan kepada menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuaidengan kewenangannya. (yang dihentikan/dibatalkan rekomendasinya atau

Formatted: Indent: First line: 0 cm

18

kajiannya ? Di sini agak membingungkan. Mungkin yang dimaksud :menghentikan kajian atau membatalkan rekomendasi. )

2. Penghentian kajian dilakukan dalam hala. Objek Pendaftaran hilang, hancur, atau musnah sebelum kajian tuntas

dilakukan direkomendasikan untuk menyusun rekomendasi pPenetapannya sebagaiCagar Budaya.

2. b. Diketahui terjadi pelanggaran terhadap prosedur, kode etik profesi,dan/atau etika pelestarian yang terjadi selama proses pendaftaran ataupengusulan

3. Pembatalan kajian rekomendasi dapat juga dilakukan dalam hal:a. Objek Pendaftaran hilang, hancur, atau musnah sebelum penetapan dilakukan;

dan/ataub. terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi atau etika pelestarian, yang

diketahui pelanggaran terjadi saat menyusun rekomendasi Penetapan sebagaiCagar Budaya. (lho, ini berarti Tim Ahli sendiri yang melanggar ? Bukankahyang menyusun rekomendasi penetapan adalah Tim Ahli ?. Apakah mungkinyang dimaksud adalah b. diketahui terjadi kesalahan prosedur dalampenyusunan rekomendasi dan/atau ditemukan data baru yang dapatmenggugurkan pemenuhan kriteria sebagai Cagar Budaya

Objek Pendaftaran diperlakukan sebagai Cagar Budaya selama prosesPendaftaran, Pengkajian sampai dengan Penetapan. Tim Ahli pada saat memberikanrekomendasi Penetapan Cagar Budaya kepada bupati/wali kota sekaligus memberikanrekomendasi mengenai peringkat Cagar Budaya.

C. Penetapan Cagar BudayaBerdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

dikatakan bahwa Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda,bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan Pemerintahkabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Selain itu, di dalamundang-undang yang sama disebutkan bahwa Cagar Budaya dapat ditetapkan sebagaiBerdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 di sebutkan adanya pemeringkatanCagar Budaya menjadi peringkat nasional, propinsiprovinsi, atau kabupaten/kota.Berdasarkan pengaturan ini maka penetapan bukan saja penetapan status sebagaimana disebut dalam Pasal 33 tapi juga penetapan peringkat sebagaimana disebutkan dalam Pasal41 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang CagarBudaya.

ApabBila suatu objek yang telah ditetapkan statusnya sebagai Cagar Budaya olehBupati/walikota Walikota dan direkomendasi oleh Tim Ahli Cagar budaya Budaya

Formatted: Left, Indent: Left: 1,75 cm, No bullets ornumbering

Formatted: Left, Indent: Left: 1,25 cm, Hanging: 1,77 cm,No bullets or numbering

19

menjadi sebagai Cagar Budaya peringkat provinsi atau nasional, maka akan diterbitkandua surat keputusan, yaitu selain memiliki Surat Keputusan Penetapan Status maka jugamemiliki Surat Keputusan Penetapan Peringkat, kalau nasional oleh menteri sedangkankalau propinsi oleh gubernur.Namun apabila objek yang telah ditetapkan peringkatnyakabupaten/kota maka surat keputusan penetapan status dapat dijadikan satu dengan suratkeputusan peringkat. Hal ini juga berlaku bagi objek yang berada di dua kabupaten/kotamaupun yang berada di dua propinsiprovinsi. (mohon lihat catatan di bawah dulu)

Contoh Penetapan status Kawasan Sangiran yang berada di dua kabupaten yaituSragen dan Karanganyar ditetapkan status kecagarbudayaannya oleh Gubernur,sedangkan Sangiran ditetapkan sebagai peringkat nasional di tetapkan oleh menteri, jadisangiran memiliki dua Surat Keputusan Penetapan kawasan Sangiran sebagai cagarbudaya dan kawasan Sangiran sebagai peringkat nasional.Contoh lain adalah KawasanCagar Budaya Prambanan, yang meliputi dua propinsi yaitu propinsi Jawa Tengah danpropinsi DI Yogyakarta, maka penetapannya oleh Menteri, dan kawasan Cagar Budayaini ditetapkan sebagai peringkat nasional maka Surat Keputusan Penetapan sebagai CagarBudaya dapat dijadikan satu dengan penetapannya sebagai Cagar budaya peringkatnasional.

Apakah prosedur ini tidak perlu dipertimbangkan kembali ? Prosedur ini nantinya akanberpotensi akan sangat membingungkan.Seharusnya apabila Tim Ahli CB kabupaten/Kota sudah merekomendasikan status danperingkat. Surat keputusannya ya satu saja. Mekanismenya kira-kira sbb : Kalau TACBKota merekomendasikan CB X di Kota Y ditetapkan statusnya sebagai Benda CagarBudaya dengan peringkat Nasional, maka Bupati tidak menetapkan dulu. Berkas dikirimke TACB nasional untuk dikaji kembali. Jika setelah dikaji TACB Nasional memangsesuai kriteria, maka TACBN akan merekomendasikan ke Menteri. Jika, TACBNmenyatakan layaknya hanya peringkat provinsi ya dikirim ke Gubernur untuk ditetapkansebagai CB Provinsi, kalau layaknya hanya peringkat Kabupaten ya dikembalikan keBupati/Walikota. Tentu saja, semua itu dengan alasan-alasan yang dijelaskan dalampertimbangan TACB N.Kalau dari TACB kota/kabupaten rekomendasinya peringkat provinsi, ya berkas dikirimke TACB Provinsi untuk dikaji dan kemudian direkomendasikan ke Gubernur (kalau timsetuju).Tim AhliCagarBudaya

Tim Ahli Cagar budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidangilmu yang memiliki serifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan,pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.Berdasarkan pengertian ini maka syarat

20

Tim Ahli Cagar Budaya adalah sertifikat kompetensi yang di keluarkan oleh bagianlembaga yang berwenang.

Persyaratan Tim Ahli Cagar BudayaPersyaratan untuk menjadi Tim Ahli Cagar Budaya meliputi:a. warga negara Indonesia;b. sehat jasmani dan rohani;c. berkelakuan baik;d. berusia paling rendah 28 (dua puluh delapan) tahun;e. memiliki keahlian arkeologi dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di

bidangnya atau memiliki keahlian sejarah, filologi, antropologi, kesenian, arsitektur,biologi, geologi, geografi, dan/atau keahlian lain yang memiliki wawasankepurbakalaan dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya;

f. berasal dari lembaga formal dan non formal (ini bukan kriteria, jadi tidak perludimasukkan. Selain itu, apakah orang yang tidak berasal dari lembaga tertentu tidakdapat menjadi anggota Tim Ahli ? Jika demikian, maka keanggotaan tim ahli adalahmewakili lembaga tertentu; Kalau memang ingin ada syarat seperti ini, mungkin hanyabisa disebutkan mendapat dukungan dari lembaga tertentu yang dibuktikan dengansurat referensi

g. memiliki komitmen di bidang Pelestarian pelestarian Cagar Budaya buktinya apa ya ?CV ? ; dan

h. memiliki sertifikat kompetensi.

(Catatan : belum ada batasan pengertian lembaga formal dan non-formalBerdasarkan tingkatannya, Tim Ahli Cagar Budaya terdiri dari:1. Tim Ahli Cagar Budaya Nasional

Tim Ahli Cagar Budaya Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dengansusunan terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dananggota.

Anggota Tim Ahli Cagar Budaya Nasional berjumlah:

a. paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas 5 (lima) orang dari unsur lembagaformal dan 10 (sepuluh) orang dari unsur lembaga nonformal; atau

b. paling sedikit 9 (sembilan) orang, terdiri atas 3 (tiga) orang dari unsur lembagaformal dan 6 (enam) orang dari unsur lembaga nonformal.

(lihat catatan di atas : berarti anggota Tim Ahli mewakili lembaga, perorangantidak mungkin jadi Tim Ahli ? Ini juga akan berkonsekuensi, bahwa sertifikasi

21

hanya dapat dilakukan terhadap orang yang mewakili lembaga. Apa tidak sulit ya?)

2. Tim Ahli Cagar Budaya Daeraha. Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi

Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur,dengan susunan terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkapanggota, dan anggota.

Anggota Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi berjumlah:1. paling banyak 9 (sembilan) orang, terdiri atas 3 (tiga) orang dari unsur lembaga

formal dan 6 (enam) orang dari unsur lembaga nonformal; atau2. paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur lembaga

formal dan 5 (lima) orang dari unsur lembaga nonformal.

b. Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten/KotaTim Ahli Cagar Budaya Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan olehBupati/Walikota, dengan susunan terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretarismerangkap anggota, dan anggota.

Anggota Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten berjumlah:1. paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur lembaga

formal dan 5 (lima) orang dari unsur lembaga nonformal; atau2. paling sedikit 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur lembaga

formal dan 3 (tiga) orang dari unsur lembaga nonformal.

(Apakah syarat-syarat ini sudah diberlakukan dengan dasar hukum yang pasti ? Jika belummohon dipertimbangkan kembali, mengapa justru semakin tinggi derajatnya Tim Ahli makinbanyak jumlahnya ? Padahal, yang mengkaji dan menetapkan paling banyak kan justru dikabupaten/kota ? Jadi, mestinya jumlah mereka yang ada di kota/kabupaten lebih banyak,sedangkan semakin ke atas semakin sedikit ! TACB yang di atas kan lebih banyak mengkajiulang usulan/rekomendasi dari bawah ! Sebenarnya yang harus dibedakan justrukompetensinya bukan jumlahnya. Karena itu, struktur TACB itu semestinya semakin tinggisemakin berkualitas (anggotanya lebih berpengalaman dan berpengetahuan luas) tetapi jumlahsemakin sedikit).

Tugas dan Fungsi Tim Ahli Cagar Budaya1. MerRekomendasikan Penetapan Cagar Budaya

Rekomendasi penetapan Cagar Budaya diberikan oleh Tim Ahli Cagar Budaya setelahmelakukan kajian terhadap Benda Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya tetap

Formatted: English (United States)

22

sebagai Cagar Budaya, dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya denganmemperhatikan hasil telaah administrasi terhadap status kepemilikan, statuskependudukan dan/atau kewarganegaraan Pemilik, sengketa atas kepemilikan, dankerawanan sosial yang dapat terjadi sebagai akibat dari Penetapan. (saya tidakmemahami alasannya mengapa syarat ini penting ! Ada dasar hukumnya ?)

Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya disampaikan (oleh siapa ? TACB ? Bupati ?)kepada:a. Menteri untuk cagar budaya peringkat nasional, cagar budaya yang berada di dua

propinsiprovinsi, objek vital nasional, kawasan strategis nasional, dan yang beradadi luar negeri;

b. Gubernur untuk cagar budaya peringkat provinsi, cagar budaya yang berada di duakabupaten/kota, daerah istimewa, atau daerah khusus;

c. Bupati untuk cagar budaya peringkat wilayah kabupaten; ataud. Wali Kota untuk wilayah cagar budaya peringkat kota.

(nah, prosedur ini sesuai yang saya usulkan di atas, terkait dengan rencana adanya duasurat keputusan lihat di atas. Jadi, tidak perlu ada pengusulan status dan peringkatsecara terpisah. Lebih praktis dan sesuai dengan UU 11 pasal 96 ayat (1) butir e ataujuga ayat (2) butir c ! Kalau Tim Ahli kota/kabupaten sudah tentukan peringkat yatinggal dikirim sesuai ke tingkatnya masing-masing : nasional ke menteri, provinsi kegubernur. Menteri/Gubernur lalu serahkan ke tim ahli-nya untuk disetujui atau ditolak.

Dengan demikian, butir 2 di bawah ini tidak perlu lagi2. Rekomendasi Pemeringkatan Cagar Budaya

Rekomendasi pemeringkatan Cagar Budaya diberikan oleh Tim Ahli Cagar Budayasetelah melakukan kajian terhadap Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadiperingkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota.

Rekomendasi Pemeringkatan Cagar Budaya disampaikan kepada:a. Menteri untuk peringkat nasional;b. Gubernur untuk peringkat provinsi;c. Bupati untuk peringkat kabupaten; ataud. Wali Kota untuk peringkatkota.

3. Rekomendasi Penghapusan Cagar BudayaRekomendasi penghapusan Cagar Budaya diberikan oleh Tim Ahli Cagar Budayasetelah melakukan kajian terhadap Cagar Budaya tersebut. Penghapusan dilakukantanpa menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yangmenyertainya.

Formatted: English (United States)

23

Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional hanya dapat dihapusdengan keputusan Menteri atas rekomendasi penghapusan dari Tim Ahli CagarBudaya. Sebelum di hapuskan, menteri Menteri menyampaikan usulan penghapusandari Tim Ahli Cagar Budaya Daerah kepada Tim Ahli Cagar Budaya Nasional untukdikaji lebih lanjut. menguatkan rekomendasi sebelumnya (yang mana ini ?), hasilnyaHasil kajian di berikan Tim Ahli Cagar Budaya Nasional untuk dapat menguatkanusulan penghapusan dari TACB Daerah rekomendasi atau sebaliknya memohonmenteri Menteri untuk tidak mengahpus menghapus Cagar Budaya yang diusulkan dihapus. Rekomendasi TACB N harus disetai dengan alasan yang jelas.(Sebenarnya, usulan penghapusan itu dari siapa ya ? Daerah ? Jika memang demikianmaka mekanismenya perlu diperjelas sbb : (a) Tim Ahli CB daerah mengusulkanpenghapusan ke Menteri, (b) Menteri menyerahkan usulan penghapusan ke TACBnasional untuk dikaji, (c) TACBN melakukan kajian penghapusan, (d) Hasilnya adadua kemungkinan : menguatkan rekomendasi penghapusan atau menolak rekomendasipenghapusan. (e) rekomendasi diserahkan ke Menteri, dan (f) Menteri mmerintahkanpenghapusan atau menolak penghapusan)Mohon penjelasan ini dimasukkan dalam SubBab penghapusan saja supaya tidaktumpang tindih

D. Pencatatan Cagar BudayaUndang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya memerintahkan:

Pemerintah membentuk sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya untuk mencatat danmenyimpan data benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telahditetapkan sebagai Cagar Budaya dan koleksi museum yang memenuhi kriteria sebagaiCagar Budaya.Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat danmenyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikankeamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Data Cagar Budaya dalam Register Nasional berasal dari:1. daftar Cagar Budaya kabupaten/kota;2. daftar Cagar Budaya provinsi;3. daftar Cagar Budaya nasional (yang ini ada di mana ya ?);4. daftar Cagar Budaya yang berada di luar negeri.

Kabupaten/Kota yang telah memiliki daftar Cagar Budaya, menyerahkan daftar tersebutkepada Propinsi dan kepada Pemerintah yang dilakukan oleh melalui sistem RegistrasiCagar Budaya., bagi Cagar Budaya yang didaftarkan dan telah ditetapkan baik oleh

Formatted: Indent: Left: 1,25 cm

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt

Formatted: Font: Bold

Formatted: English (United States)

24

Bupati, Walikota, maupun Gubernur akan menerima Nomor Registrasi Cagar Budayayang artinya Cagar Budaya tersebut sudah tercatat secara nasional.Data Cagar Budaya yang dicatat dalam sistem Register Nasional Cagar Budaya meliputi:

1. nomor urut;2. nomor registrasi;3. nomor SK penetapan;4. jenis/nama Cagar Budaya;5. tanggal penetapan Cagar Budaya;6. lokasi asal Cagar Budaya;7. peringkat;8. pemilik/penguasa;9. deskripsi;10. dokumentasi;11. keterangan tentang Pencabutan, perubahan, Penghapusan, hilang dan ditemukan

kembali;dan12. keterangan lain yang diperlukan.

Pemerintah menyediakan Sistem Register Nasional Cagar Budaya yang meliputi:1. penyediaan perangkat lunak dan keras;2. sistem Pencatatan, akses, dan pengamanan data;3. penyediaan sumberdaya manusia; dan4. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan.Sistem Register Nasional Cagar Budaya dikelola oleh Pemerintah dan PemerintahDaerah sesuai dengan kewenangannya.

Data Cagar Budaya tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dapatdilakukan perbaikan, penggabungan, atau Penghapusan (apakah data boleh dihapuskan ?),dengan cara:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adatmengajukan usul perubahan, perbaikan, dan /atau penggabungan kepada Menteri,gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya;

2. Menteri, gubernur, bupati/wali kota yang mendapatkan usul perubahan, perbaikan,dan/atau penggabungan sesuai dengan kewenangannya yang mendapatkan usulperubahan, perbaikan, penggabungan atau penghapusan menyerahkan usulantersebut kepada Tim Ahli Cagar Budaya yang bertanggung jawab kepadanya;

3. Tim Ahli Cagar Budaya melakukan kajian dari usulan tersebut dan memberirekomendasi kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengankewenangannya;

4. Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, dapatmelakukan perubahan, perbaikan dan penggabungan data atau tidak berdasarkan

Formatted: English (United States)

25

rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya; (menurut saya, hanya dengan mencantumkata dapat, berarti dia sudah punya pilihan : merubah atau tidak merubah)

Perbaikan untuk penggabungan Cagar Budaya meliputi:1. Penggabungan data dari 2 (dua) atau lebih Cagar Budaya yang merupakan

kesatuan dilakukan oleh Instansi yang Berwenang di Bidang Pelestarian CagarBudaya (ini siapa ya ? Bukankah data itu sudah ada dalam Register CB ?) setelahmelalui kajian Tim Ahli. Mestinya yang melakukan perubahan, perbaikan, ataupenggabungan data adalah yang bertanggungjawab terhadap Register CB, baik ituyang di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota)

2. Penggabungan dilakukan dalam hal terdapat Cagar Budaya yang merupakan satukesatuan dan/atau memiliki hubungan satu sama lain akan tetapi didaftar secaraterpisah;

3. Penggabungan dilakukan dengan cara memberikan keterangan hubungan antarabeberapa Cagar Budaya yang didaftarkan secara terpisah, tanpa mengubah daftarCagar Budaya sebelumnya.

Penggabungan dilakukan tanpa menghapus data Cagar Budaya yang disatukan dalamRegister Nasional, dengan menggunakan salah satu nomor Pendaftaran Cagar Budaya.

Cagar Budaya yang statusnya telah dihapus dari Register Nasional dapat didaftarkankembali apabila:1. Cagar Budaya yang hilang ditemukan kembali setelah lebih dari 6 (enam) tahun; atau2. terdapat kesalahan pada hasil kajian atau penelitian yang mendasari penghapusan

terdahulu.Pendaftaran Kembali dapat diajukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang,atau Masyarakat Hukum Adat yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya.

Tim Ahli melakukan evaluasi terhadap kajian sebelumnya sesuai dengan kondisiterakhir Cagar Budaya untuk direkomendasikan kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pendaftaran Kembali dilakukan dengan mengubahketerangan pada data Cagar Budaya yang tersimpan di dalam Register Nasional.Perubahan data pada Register Nasional atas Cagar Budaya yang didaftarkan kembalidilakukan tanpa mengubah nomor registrasi. pendaftaran.

E. Pemeringkatan Cagar Budaya (lihat catatan di Daftar Isi, urutannya mestinyapencatatan dulu baru penghapusan. K

Pemeringkatan adalah proses penyusunan urutan Cagar Budaya berdasarkankepentingannya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan

26

Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkatprovinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli cagar Budaya.

Cagar budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat nasional apabilamemenuhi syarat sebagai berikut:

a. Wujud kesatuan dan persatuan bangsa;b. Karya adihulung yang mencerminkan kekhasan budaya Indonesia;c. Cagar budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya dan sedikit jumlahnya

di Indonesia;d. Bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas

daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup dimasyarakat; dan/ataue. Contoh penting kawasan pemukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau

pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Cagar budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabilamemenuhi syarat:

a. Mewakili kepentingan pelestarian kawasan cagar budaya lintas kabupaten/kota;b. Mewakili karya kreatif yang khasdalam wilayah provinsi;c. Langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;d. Sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah

kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup dimasyarakat;dan/atau

e. Bersosialiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

Cagar budaya dapat ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat kabupaten/kotaapabila memenuhi syarat:

a. Sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayahkabupaten/kota;

b. Mewakili masa gaya yang khas;c. Tingkat keterancamannya tinggi;d. Jenisnya sedikit; dan/ataue. Jumlahnya terbatas.

Pemeringkatan cagar budaya untuk tingkat nasional ditetapkan dengan keputusanMenteri, tingkat provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan untuk tingkatkabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota.Cagar Budaya peringkatnasional yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional dapat diusulkan oleh

27

pemerintah menjadi warisan budaya dunia. (mohon dilihat usulan prosedurpemeringkatan yang lebih praktis)

Tim Ahli dalam memberikan rekomendasi dapat memperoleh dukungan darilembaga penelitian formal dan/atau lembaga penelitian non formal yang memilikiakreditasi sebagai lembaga penelitian di tingkat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Cagar budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkatnasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota dapat dikoreksi peringkatnyaberdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di setiap tingkatan.

Peringkat cagar budaya dapat dicabut apabila cagar budaya:

(Catatan : kalau peringkat kan tidak bisa dicabut, hanya bisa dikoreksi. Perubahan ataukoreksi peringkat dapat dilakukan apabila :

a. Cagar Budaya mengalami perubahan sedemikian rupa sehingga tidak lagi memenuhikriteria peringkatnya saat ini, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 42, pasal 43, ataupasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

b. Ditemukan fakta baru yang dapat mengubah peringkat CB tersebut

perubahan yang dimaksud dalam butir (a) termasuk : (i) perubahan wujud dan bentuk, (ii)kehilangan sebagian besar unsur, dan/atau (iii) kehilangan nilai-nilai penting yang sesuaidengan kriterianya saat ini.

a. Musnah;b. Kehilangan wujud dan bentuk aslinya;c. Kehilangan sebagian besar unsurnya; ataud. Tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, pasal 43, atau

pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

F. Penghapusan Cagar BudayaBenda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs

Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya dapat dihapuskan statusnya menjadi bukanCagar Budaya apabila:1. Cagar Budaya tersebut musnah, misalnya oleh bencana alam dan tindakan pemusnahan

yang sengaja dilakukan oleh manusia;2. Cagar Budaya tersebut hilang dan dalam jangka waktu 6 tahun tidak ditemukan lagi;3. Cagar Budaya tersebut mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan

keasliannya; atau4. Cagar Budaya tersebut di kemudian hari, melalui suatu kajian atau penelitian terbaru,

diketahui statusnya sebagai bukan Cagar Budaya.

Formatted: Font:

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Indent: Left: 0,95 cm, Hanging: 0,16 cm

28

Ketentuan penghapusan Cagar Budaya:1. Penghapusan Cagar Budaya, baik untuk Cagar Budaya peringkat nasional, Cagar

Budaya peringkat provinsi, maupun Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota hanyadapat dilakukan oleh Menteri;

2. Penghapusan Cagar Budaya hanya terbatas pada tindakan menghapus status kecagarbudayaan dari suatu objek tanpa menghapus data mupun dokumen yang menyertaiobjek tersebut dan dokumen yang menyertainya dalam Register Nasional CagarBudaya;

3. Apabila di tingkat provinsi atau kabupaten/kota akan melakukan penghapusan statusdari suatu Cagar Budaya, maka Gubernur atau Bupati/Walikota terlebih dahulumengajukan usulan kepada Menteri;

4. Usulan penghapusan Cagar Budaya harus didasarkan atas rekomendasi dari Tim AhliCagar Budaya di tingkat Pemerintah (lho ini bertentangan dengan butir 3 di atas)Mungkin yang dimaksud : Menteri mengabulkan atau tidak mengabulkan usulanpenghapusan CB berdasarkan rekomendasi dari TACBN;

5. Penghapusan Cagar Budaya ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri;6. Keluarnya Keputusan Menteri kemudian ditindaklanjuti dengan proses pencabutan

Surat Keputusan Penetapan Cagar Budaya, baik oleh Menteri, Gubernur, maupunBupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; (secara hukum, apakah mungkinKeputusan Menteri dibuat secara otomatis mencabut semua keputusan di bawahnya.Jika mungkin, mengapa repot-repot setiap tingkat harus mencabut SK-nya. Yang perluditindak lanjuti adalah memberitahukan kepada penanggungjawab register daerahuntuk memberikan status dihapus dalam data base-nya seperti pada butir 7 di bawahini. Bahkan jika perlu mengumumkan penghapusan status CB kepada masyarakat.

7. Apabila penghapusan Cagar Budaya telah dilakukan secara sah, maka dilanjutkandengan pemberian keterangan atau informasi dalam Register Nasional tentangperubahan status Cagar Budaya menjadi Bukan Cagar Budaya;

8. Dalam hal Cagar Budaya yang hilang dan telah dihapus ditemukan lagi setelah 6tahun, Cagar Budaya tersebut wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasional CagarBudaya.( ini tentunya hanya berlaku untuk CB bergerak ya ?)

8. Yang belum diatur adalah, jika suatu CB tidak bergerak sempat hancur (karena bencanaalam atau sebab lain) sehingga dinyatakan tidak layak sebagai CB lalu dicabut statusnyasebagai CB, lalu di kemudian hari dapat direkonstruksi atau direstorasi dengan sangatberhasil dan memenuhi kriteria CB, apakah statusnya dapat dikembalikan sebagai CB ? Lalu,prosedur apa yang harus ditempuh ? Mulai dengan pendaftaran kembali ? atau bagaimana?Formatted: Normal, Indent: Left: 1,25 cm, No bullets ornumbering

Formatted: Normal, Indent: Left: 0,75 cm, No bullets ornumbering

29

BAB III

FASILITASI REGISTER NASIONAL

(sebenarnya akan lebih tepat jika Bab ini lebih difokuskan untuk menjelaskan Prasarana danSarana apa saja yang telah disediakan dan ketentuan cara-cara pemanfaatan fasilitas tersebut.

Sebagian memang sudah ada di sini tetapi sistematika belum runtut sehingga belum focus)

A. Pembuatan Sistem Register Nasional

Fasilitasi Pembentukan Sistem dan Jejaring Pendaftaran Cagar Budaya

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar BudayaPemerintah di perintahkandiamanatkan untuk memfasilitasi pembentukan sistem danjejaring pendaftaran Cagar Budaya secara digital maupun non digital (apakah istilah yangbaku adalah online-manual atau digital-non digital ? Perlu konsistensi . Pembentukansistem dan jejaring Pendaftaran secara digital sebagaimana dimaksud di atas meliputipenyediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia.

Perangkat keras sebagaimana dimaksud meliputi penyediaan:a. komputer;b. alat dokumentasi;c. tempat/ruang penyimpanan Objek Pendaftaran yang didaftar; dand. sarana transportasi. (apa maksudnya ya ? membelikan bus ? truk ? atau memfasilitasi

proses transportasi, misalnya mengganti uang pengangkutan obyek ?

Formatted: Font: Not Bold

30

Perangkat lunak sebagaimana dimaksud meliputi penyediaan:a. aplikasi pendaftaran (on line dan manual);b. program pengunggahan data untuk proses pendaftaran; danc. program akses informasi hasil pendaftaran.

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud berupa penyediaan tenaga yangkompeten.

Berdasarkan amanat undang-undang, hingga saat ini Ppemerintah telahmemfasilitasi proses registrasi Cagar Budaya dengan pembentukanmembangun sistemdan jejaring pendaftaran maka pemerintah membentuk jaringan pendaftaran online.Pendaftaran online dapat dilakukan melalui dengan website :cagarbudaya.kemdikbud.go.id serta Sementara itu, untuk memperlancar untuk melakukanpendaftaran di seluruh daerah di Indonesia, maka Pemerintah telah meningkatkan kualitassumberdaya manusia di daerah memperkuat sumber daya manusia daerah denganmemberikan Bimbingan Teknis dan mernghibahkan peralatan-peralatan pendukungkepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

B. Dukungan PraSarana ? Register Nasional

Prasarana pendaftaran Cagar Budaya

Sejauh ini Pemerintah telah berupaya memberikan perangkat keras untukprasarana pendaftaran dan bimbingan teknis untuk menyediakan sumberdaya manusiayang mampu dan trampil melakukan pendaftaran Cagar Budaya atau objek yang didugaCagar Budaya.

Prasarana pendaftaran berupa Perangkat keras dan Sumber DayaManusia.Pemerintah menyediakan perangkat keras dan Sumber Daya Manusia disiapkanoleh Pemerintah Daerah. Fasilitas yang diberikan untuk kepentingan pendaftaran olehPemerintah dilarang keras untuk dimanfaatkan untuk keperluan di luar pendaftaran,Pemerintah Daerah wajib memelihara fasilitas tersebut dengan baik.Prasarana yangdiberikan harus disertai perjanjian antara pemberi fasilitas dan penerima fasilitas.

Pemerintah memberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota peralatan pendukung berupa:

1. Laptop/PC computerLaptop/PC berfungsi untuk mencatat dan menyimpan data objek yang didaftar sertadigunakan juga untuk melakukan pendaftaran secara online ke dalam sistem.

2. Kamera

31

Kamera berfungsi sebagai alat dokumentasi untuk membuat foto objek pendaftaran3. Timbangan digital

Timbangan digital digunakan untuk menimbang objek pendaftaran berupa benda yangdapat ditimbang, bagi benda-benda yang berukuran besar tidak perlu ditimbang dengantimbangan digital

4. GPSGlobal Positioning System (GPS) adalah sistem navigasi yang menggunakan satelityang di desain agar dapat menyediakan posisi secara instan, kecepatan dan informasiwaktu hampir semua tempat di muka bumi, setiap saat dan dalam kondisi cuacaapapun.Agar dapat mengetahui koordinat geografis keberadaan objek pendaftaransecara cepat maka dibutuhkanlah GPS.

5. Jangka SorongJangka Sorong merupakan salah satu alat ukur dari besaran pokok panjang.Bagian-bagian jangka sorong terdiri dari rahang tetap dan rahang geser, rahang tetap dan geserada yang di atas dan di bawah.Berfungsi untuk melakukan pengukuran diameter dankedalaman pada objek pendaftaran yang berupa benda yang memiliki ukuran kecil.

6. Meteran digitalMeteran Digital berfungsi untuk melakukan pengukuran jarak, lebar, tinggi danpanjang pada objek pendaftaran yang berupa bangunan, struktur dan situs.

7. Eksternal Hard DiskEksternal Hard Disk merupakan perangkat keras yang berguna untuk menyimpan datapendaftran. Merupakan alat tambahan agar dapat menyimpan data lebih banyak, tidakmengandalkan Hard Disk Internal yang terpasang pada laptop atau computer, sehinggamemudahkan mobilitas tim pendaftaran.

8. PrinterPrinter merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mencetak hasil pendaftaranobjek bila dibutuhkan oleh tim pendaftaran.

Prasarana perangkat keras Fasilitas yang telah diberikan untuk kepentinganpendaftaran oleh Pemerintah dilarang keras untuk dimanfaatkan untuk keperluan di luarpendaftaran, Pemerintah Daerah wajib memelihara fasilitas tersebut dengan baik,termasuk apabila prasarana tersebut perlu diperbaiki dan ditingkatkan kemampuannya.Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang telah menerima pPrasarana yang diberikanharus disertaimembuat perjanjian antara pemberi fasilitas dan penerima fasilitas.terkaitpenggunaan dan pemeliharaan prasarana tersebut

C. Advokasi Register Nasional(kosong)

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt, Font color: Red

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt, Font color: Red

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt, Font color: Red

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt, Font color: Red

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt, Font color: Red

32

D. Pembinaan Teknis Register Nasional

Bimbingan teknis Pendaftaran Cagar Budaya

Pemerintah menyiapkan mutu kualitas tenaga pendaftar melalui Bimbingan Teknisdengan bahan ajar sesuai kebutuhan pendaftaran dengan komposisi 30 % teori dan 70 %praktek.Tujuan dari Bimbingan Teknis tenaga pendaftar ini adalah untuk membantudaerah melaksanakan pendaftaran dan sekaligus pendataan ke lapangan dalam rangkapendaftaran obyek yang diduga Cagar Budaya.Bimbingan Teknis dilakukan 7 hari dibeberapa tempat dengan melibatkan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di lokasibimbingan teknis berada.

Mestinya, ada catatan juga (berupa ketentuan) untuk mengatur sumberdaya manusia yangtelah diberi bimbingan teknis. Misalnya, sumberdaya manusia pemerintah daerah yangsudah mendapat pelatihan pendaftaran tidak dapat dipindah-pindahkan kedudukannya(jabatannya/ pekerjaannya) ke bidang lain dengan tetap memperhatikan perkembangankarirnya. Hal ini perlu ditekankan agar pelatihan tidak percuma, artinya : sudah dilatihtetapi penempatannya tidak sesuai. Namun, juga tidak mematikan karir tenaga teknis tsb.Sumberdaya manusia pemerintah daerah yang sudah dilatih dapat menularkanpengetahuan dan ketrampilannya untuk membina tenaga lain yang akan ditugaskan dalambidang pendaftaran, apabila telah memiliki bukti pernah mengikuti ToT di bidangpelestarian cagar budaya atau pendaftaran cagar budaya.

E. Sosialisasi Register Nasional

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 memerintahkan Pemerintah danPemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasitentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yangdianggap perlu disesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kerahasiaan sebagaimana dimaksud di atas sifatnya tidak dapat disebarluaskan kecualiada persetujuan pemilik atau yang menguasainya dan apabilaatau digunakan untukkepentingan penyidikan dengan diketahui terlebih dahulu mendapat persetujuan dari olehTim Pendaftaran dan Tim Ahli.

33

BAB IV

PENUTUP

Pedoman (Penyusunan ?) Register Nasional Cagar Budaya merupakanPelaksanaan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 TentangCagar Budaya yang menegaskan perlunya pelestarian Cagar Budaya, karena bahwa CagarBudaya adalah Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan yang memiliki nilaipenting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan. Cagar Budaya jugadiakui memegang peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, danbernegara. Oleh karena itu harus didata, Cagar Budaya yang dapat berwujud benda,bangunan, struktur, situs, dan kawasan harus dilestarikan dan, dikelola secara tepatsupaya dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada bagi kesejahteraan bangsaIndonesia.

Pedoman (Penyusunan ?) Register Nasional Cagar budaya Budaya ini disusundengan bertujuan tujuan agar upaya pPelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dapatdilaksanakan dengan benartepat, sistematis, efektif, dan efisien dalam rangka mencapaiserta operasional sesuai tujuan pPelestarian. Dalam proses pelestarian, pPendaftaranmempunyai arti penting karena mengawali proses pelestarian dan menghasilkan datadasar untuk mengetahuiberupa jumlah, jenis, kualitas, dan persebaran Cagar Budaya disemua tingkatan wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, maupun secara nasionalnya.Penyusunan registrasi cagar budaya ini memperhatikan pula peran serta masyarakat,karena sesungguhnya sebagian besar Cagar Budaya atau objek yang diduga Cagar BudayaOleh karena sebagian besar Cagar Budaya berada, dimiliki, atau dikuasai di tanganolehmasyarakat. Dengan mempertimbangkan hal itu, dalam proses penyusunan RegisterCagar Budaya perlu pulatelah diupayakan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktifmelakukan pPendaftaran. Cara ini diharapkan akan meningkatkan rasa memiliki CagarBudaya oleh masyarakat, serta menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat untukmelestarikan Cagar Budaya, sehingga Dengan demikian, pelestarian Cagar Budaya tidak

34

lagi seluruhnya dilakukan dan dibebankan kepada oleh Pemerintah atau PemerintahDaerah. Dengan demikian Melalui kerja sama Pemerintah, Pemerintah Daerah, danmasyarakat diharapkan akan lebih banyak Cagar Budaya berupa koleksi, hasil penemuan,atau hasil pencarian yang dapat dicatat pada Register Nasional Cagar Budaya dan diberipelindungan hukum terhadapnya. Berkas Pendaftaran dan dokumentasi yang dibuatmendukungnya terhadap Cagar Budaya akan disimpan pada Register Nasional CagarBudaya. Data ini tidak saja menjadi , karenanya sebagai arsip yang mencatat kekayaanbudaya bangsa Indonesia, tetapi juga dapat digunakan untuk kepentingan masa depansebagai sumber informasi pengembangan kebudayaan nasional.

Dengan adanya Pedoman (penyusunan ?) Register Nasional Cagar Budaya ini,diharapkan berbagai pihak yang maka pihak yang akan terlibat dalam melakukanPendaftaran Cagar Budaya, Pengkajian Cagar Budaya, Penetapan Cagar Budaya,Pencatatan Cagar Budaya, Pemeringkatan Cagar Budaya dan Penghapusan Cagar Budayadiharapkan mendapatkan petunjuk yang jelas dan praktis, baik dalam prosedur, panduanteknis, mekanisme pelaksanaannya. Ketersediaan Sistem Registrasi Cagar Budaya secaraonline diharapkan dapat mempermudah setiap orang untuk terlibat dalam prosespendaftaran ini. Dengan demikian semua pihak akan mempunyai kesempatan yang samadalam mengembangkan Cagar Budaya untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraanrakyat.