Download - Referat Informed Consent Bayu
-
8/10/2019 Referat Informed Consent Bayu
1/22
1
REFERAT September, 2014
INFORMED CONSENT
OLEH :
NAMA : Bacharuddin Jusuf A.
STAMBUK : N 111 12 005
PEMBIMBING : dr. Annisa A. Muthaher, SH, M.Kes, Sp.F
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS TADULAKO
PALU
2014
-
8/10/2019 Referat Informed Consent Bayu
2/22
2
-
8/10/2019 Referat Informed Consent Bayu
3/22
3
BAB I
PENDAHULUAN
Akhir-akhir ini banyak dibicarakan di media massa masalah dunia kedokteran
yang dihubungkan dengan hukum. Bidang kedokteran yang dahulu dianggap profesi
mulia, seakan-akan sulit tersentuh oleh orang awam, kini mulai dimasuki unsur
hukum. Gejala ini tampak menjalar ke mana-mana, baik di dunia Barat yang
memeloporinya maupun Indonesia. Hal ini terjadi karena kebutuhan yang mendesak
akan adanya perlindungan untuk pasien maupun dokternya. Salah satu tujuan dari
hukum atau peraturan atau deklarasi atau kode etik kesehatan atau apapun namanya,adalah untuk melindungi kepentingan pasien di samping mengembangkan kualitas
profesi dokter atau tenaga kesehatan. Keserasian antara kepentingan pasien dan
kepentingan tenaga kesehatan, merupakan salah satu penunjang keberhasilan
pembangunan sistem kesehatan. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap
kepentingan-kepentingan itu harus diutamakan.
Pada awal abad ke-20 telah tumbuh bidang hukum yang bersifat khusus ( lex
spesialis), salah satunya hukum kesehatan, yang berakar dari pelaksanaan hak asasi
manusia memperoleh kesehatan ( the Right to health care) . Masing-masing pihak,
yaitu yang memberi pelayanan ( medical providers ) dan yang menerima pelayanan
(medical receivers ) mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati.
Seiring dengan pergeseran pola hubungan hukum antara dokter dan pasien
dari hubungan paternalistik menjadi hubungan horizontal kontraktual, maka
kedudukan pasien menjadi sederajat dengan dokter, bukan hanya sebagai obyek
penyembuhan tetapi berperan sebagai subyek. Perubahan hubungan inilah yang
menjadikan setiap upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter terhadap
pasiennya memerlukan persetujuan dari si pasien itu sendiri. Persetujuan ini
didasarkan mengenai informasi tentang penyakit, alternatif serta upaya penyembuhan
dan akibat yang mungkin terjadi dari upaya penyembuhan tersebut.
-
8/10/2019 Referat Informed Consent Bayu
4/22
4
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian I nf ormed Consent
Secara harfiah Informed Consent merupakan padanan kata dari : Informed
artinya telah diberikan penjelasan atau informasi, dan Consent artinya
persetetujuan yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu. Informed
Consent terdiri dari dua kata yaitu informed yang berarti telah mendapat penjelasan atau keterangan (informasi), dan consent yang berarti persetujuan
atau memberi izin. Jadi informed consent mengandung pengertian suatu
persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi. Dengan demikian
informed consent dapat didefinisikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh
pasien dan atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang
akan dilakukan terhadap dirinya serta resiko yang berkaitan dengannya.
Menurut D. Veronika Komalawati, SH , informed consent dirumuskan
sebagai suatu kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang akan
dilakukan dokter terhadap dirinya setelah memperoleh informasi dari dokter
mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai
informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.
Definisi operasionalnya adalah suatu pernyataan sepihak dari orang yang
berhak (yaitu pasien, keluarga atau walinya) yang isinya berupa izin atau
persetujuan kepada dokter untuk melakukan tindakan medik sesudah orang yang
berhak tersebut diberi informasi secukupnya.
Persetujuan tindakan adalah kesepakatan yang dibuat seorang klien untuk
menerima rangkaian terapi atau prosedur setelah informasi yang lengkap,
termasuk risiko terapi dan fakta yang berkaitan dengan terapi tersebut, telah
diberikan oleh dokter. Oleh karena itu, persetujuan tindakan adalah pertukaran
-
8/10/2019 Referat Informed Consent Bayu
5/22
5
antara klien dan dokter. Biasanya, klien menandatangani formulir yang
disediakan oleh institusi. Formulir itu adalah suatu catatan mengenai persetujuan
tindakan, bukan persetujuan tindakan itu sendiri.
Mendapatkan persetujuan tindakan untuk terapi medis dan bedah spesifik
adalah tanggung jawab dokter. Meskipun tanggung jawab ini didelegasikan
kepada perawat di beberapa institusi dn tidak terdapat hukum yang melarang
perawat untuk menjadi bagian dalam proses pemberian informasi tersebut,
praktik tersebut sangat tidak dianjurkan.
2.2 Tujuan I nf ormed Consent
Di Indonesia informed Consent tentu memiliki maksud tujuan diatur
terlihat dari arti pentinganya perlindungan terhadap hak-hak azasi pasien untuk
menentukan nasib sendiri (hak informasi tentang penyakitnya, hak untuk
menerima/menolak rencana perawatan). Juga merupakan suatu tindakan konkrit
atas penghormatan kalangan kesehatan terhadap hak perorangan. mengingat
perlu dan pentinya pembatasan Otorisasi Tenaga kesehatan terhadap pasien juga
merupakan hal yang bisa dilepaskan.Dalam hubungan antara pelaksana (dokter) dengan pengguna jasa tindakan
medis (pasien), maka pelaksanaan informed consent, bertujuan : Melindungi
pengguna jasa tindakan medis (pasien) secara hukum dari segala tindakan medis
yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, maupun tindakan pelaksana jasa
tindakan medis yang sewenang-wenang, tindakan malpraktek yang bertentangan
dengan hak asasi pasien dan standar profesi medis, serta penyalahgunaan alat
canggih yang memerlukan biaya tinggi atau over utilization yang sebenarnya
tidak perlu dan tidak ada alasan medisnya.
Memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksana tindakan medis dari
tuntutan-tuntutan pihak pasien yang tidak wajar, serta akibat tindakan medis yang
tak terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap risk of treatment yang tak
-
8/10/2019 Referat Informed Consent Bayu
6/22
6
mungkin dihindarkan walaupun dokter telah bertindak hati-hati dan teliti serta
sesuai dengan standar profesi medik. Sepanjang hal itu terjadi dalam batas-batas
tertentu, maka tidak dapat dipersalahkan, kecuali jika melakukan kesalahan besar
karena kelalaian (negligence) atau karena ketidaktahuan (ignorancy) yang
sebenarnya tidak akan dilakukan demikian oleh teman sejawat lainnya.
Perlunya dimintakan informed consent dari pasien karena informed consent
mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :
1. Penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien selaku manusia
2. Promosi terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri
3. Untuk mendorong dokter melakukan kehati-hatian dalam mengobati pasien4. Menghindari penipuan dan misleading oleh dokter
5. Mendorong diambil keputusan yang lebih rasional
6. Mendorong keterlibatan publik dalam masalah kedokteran dan kesehatan
7. Sebagai suatu proses edukasi masyarakat dalam bidang kedokteran dan
kesehatan.
Pada prinsipnya informed consent diberikan di setiap pengobatan oleh dokter.
Akan tetapi, urgensi dari penerapan prinsip informed consent sangat terasa dalam
kasus-kasus sebagai berikut :
1. Dalam kasus-kasus yang menyangkut dengan pembedahan/operasi
2. Dalam kasus-kasus yang menyangkut dengan pengobatan yang memakai
teknologi baru yang sepenuhnya belum dpahami efek sampingnya.
3. Dalam kasus-kasus yang memakai terapi atau obat yang kemungkinan
banyak efek samping, seperti terapi dengan sinar laser, dll.
4. Dalam kasus-kasus penolakan pengobatan oleh klien.
5. Dalam kasus-kasus di mana di samping mengobati, dokter juga melakukan
riset dan eksperimen dengan berobjekan pasien.
Tujuan dari informed consent adalah agar pasien mendapat informasi yang cukup
untuk dapat mengambil keputusan atas terapi yang akan dilaksanakan. Informed
consent juga berarti mengambil keputusan bersama. Hak pasien untuk
-
8/10/2019 Referat Informed Consent Bayu
7/22
7
menentukan nasibnya dapat terpenuhi dengan sempurna apabila pasien telah
menerima semua informasi yang ia perlukan sehingga ia dapat mengambil
keputusan yang tepat. Kekecualian dapat dibuat apabila informasi yang diberikan
dapat menyebabkan guncangan psikis pada pasien.
Dokter harus menyadari bahwa informed consent memiliki dasar moral dan
etik yang kuat. Menurut American College of Physicians Ethics Manual, pasien
harus mendapat informasi dan mengerti tentang kondisinya sebelum mengambil
keputusan. Berbeda dengan teori terdahulu yang memandang tidak adanya
informed consent menurut hukum penganiayaan, kini hal ini dianggap sebagai
kelalaian. Informasi yang diberikan harus lengkap, tidak hanya berupa jawabanatas pertanyaan pasien.
2.3 Pedoman Internasional Penyusunan Informed Consent
Kalangan profesional medis selama berabad - abad telah membahas keprihatinan
tentang masalah perlakuan terhadap subyek manusia. Hanya saja belakangan ini,
konsep-konsep etika telah diperdebatkan dengan ketat dan perlindungan hukum
bagi subyek manusia telah dibuat. Beberapa pedoman saat ini dianggap sebagai
yang paling berpengaruh, secara internasional. Pedoman informed consent
tersebut memiliki komponen yang konstan dalam setiap skema. Selain itu,
pedoman tersebut mengungkapkan beberapa komponen yang diterima secara
universal. Beberapa pedoman atau Guidelines mengenai penyusunan informed
consent yang digunakan secara internasional, yaitu :
a) World Medical Association, Helsinki Guidelines, 2003
b)
National Bioethics Advisory Committee, 2000 c) Nuffield Council on Bioethics, 2002
d) Council for International Organizations of Medical Sciences, 2003, dan
e) European Union Guidelines, 2003
-
8/10/2019 Referat Informed Consent Bayu
8/22
8
Gambar 1. Tabel perbandingan dari beberapa pedoman internasional terhadapInformed consent. (Zulfiqar A.B. Beyond Informed Consent. Bulletin OfThe World Health Organization. 2004; 82 : 771-777)
-
8/10/2019 Referat Informed Consent Bayu
9/22
9
2.4 Unsur Informed Consent
Suatu informed consent baru sah diberikan oleh pasien jika memenuhi minimal 3
(tiga) unsur sebagai berikut :
1. Keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh dokter.
2. Kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan.
3. Kesukarelaan (tanpa paksaan atau tekanan) dalam memberikan persetujuan.
2.5 Komponen-komponen I nf ormed Consent
1) Threshold elements
Elemen ini sebenarnya tidak tepat dianggap sebagai elemen, oleh karena
sifatnya lebih ke arah syarat, yaitu pemberi consent haruslah seseorang yang
kompeten (cakap). Kompeten disini diartikan sebagai kapasitas untuk
membuat keputusan medis. Kompetensi manusia untuk membuat keputusan
sebenarnya merupakan suaut kontinuum, dari sama sekali tidak memiliki
kompetensi hingga memiliki kompetensi yang penuh diantaranya terdapat
berbagai tingkat kompetensi membuat keputusan tertentu.Secara hukum
seseorang dianggap cakap (kompeten) apabila telah dewasa, sadar dan berada dalam keadaan mental yang tidak di bawah pengampuan. Dewasa
diartikan sebagai usia telah mencapai 21 tahun atau telah pernah menikah.
Sedangkan keadaan mental yang dianggap tidak kompeten adalah apabila
mempunyai penyakit mental sedemikian rupa sehingga kemampuan
membuat keputusan menjadi terganggu.
2) Information elements
Terdiri dari dua bagian yaitu, disclosure (pengungkapan) dan understanding
(pemahaman). Elemen ini berdasarkan pemahaman yang adekuat membawa
konsekuensi kepada tenaga medis untuk memberikan informasi ( disclosure )
sedemikian rupa sehingga pasien dapat mencapai pemahaman yang adekuat.
-
8/10/2019 Referat Informed Consent Bayu
10/22
10
Dalam hal ini, seberapa baik informasi harus diberikan kepada pasien,
dapat dilihat dari 3 standar, yaitu :
Standar Praktik Profesi
Bahwa kewajiban memberikan informasi dan kriteria keadekuatan
informasi ditentukan bagaimana biasanya dilakukan dalam komunitas
tenga medis. Dalam standar ini ada kemungkinan bakebiasaan tersebut di
atas tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial setempat, misalnya resiko yang
tidak bermakna (menurut medis) tidak diinformasikan, padahal
mungkin bermakna dari sisi sosial pasien.
Standar SubjektifBahwa keputusan harus didasarkan atas nilai-nilai yang dianut oleh
pasien secara pribadi, sehingga informasi yang diberikan harus memadai
untuk pasien tersebut dalam membuat keputusan. Kesulitannya adalah
mustahil (dalam hal waktu/kesempatan) bagi profesional medis
memahami nilai-nilai yang secara individual dianut oleh pasien.
Standar pada reasonable person
Standar ini merupakan hasil kompromi dari kedua standar sebelumnya,
yaitu dianggap cukup apabila informasi yang diberikan telah memenuhi
kebutuhan umumnya orang awam.
3) Consent elements
Elemen ini terdiri dari dua bagian yaitu, voluntariness (kesukarelaan,
kebebasan) dan authorization (persetujuan). Kesukarelaan mengharuskan
tidak ada tipuan, misrepresentasi ataupun paksaan. Pasien juga harus bebas
dari tekanan yang dilakukan tenaga medis yang bersikap seolah -olah akan
dibiarkan apabila tidak menyetujui tawarannya .
2.6 Bentuk-Bentuk Informed Consent
Ada dua bentuk persetujuan tindak medik yang sesuai dengan peraturan berlaku
antara lain:
-
8/10/2019 Referat Informed Consent Bayu
11/22
11
1. Tersirat (Implied Consent) dimana persetujuan tindakan medik dianggap telah
diberikan kepada pihak pasien Persetujuan Tersirat ( Implied Consent ) Tanpa
pernyataan yang tegas, hanya dengan isyarat yang diterima tenaga kesehatan
berdasarkan sikap dan tindakan pasien. Dalam kondisi normal : umumnya
merupakan tindakan yang sudah diketahui umum/biasa. Dalam kondisi darurat
: pasien tak mungkin diajak komunikasi, keluarga tak ditempat ( Permenkes
585/1989, Pasal 11) merupakan Presumed consent.
2. Dinyatakan (Expressed Consent) merupakan persetujuan dinyatakan dengan
lisan atau tulisan. Pada tindakan yang melebihi prosedur yang umum /biasa
dilakukan ; pemeriksaan genital / rectal atau lisan. Tindakan invasif/ berisiko; pembedahan untuk terapi/diagnosis dengan tertulis.
Secara umum bentuk persetujuan yang diberikan pengguna jasa tindakan medis
(pasien) kepada pihak pelaksana jasa tindakan medis (dokter) untuk melakukan
tindakan medis dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu :
1. Persetujuan Tertulis, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang
mengandung resiko besar, sebagaimana ditegaskan dalam PerMenKes No.585/Men.Kes/Per/IX/1989 Pasal 3 ayat (1) dan SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88
butir 3, yaitu intinya setiap tindakan medis yang mengandung resiko cukup
besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis, setelah sebelumnya pihak
pasien memperoleh informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medis
serta resiko yang berkaitan dengannya (telah terjadi informed consent);
2. Persetujuan Lisan, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang bersifat
non-invasif dan tidak mengandung resiko tinggi, yang diberikan oleh pihak
pasien;
3. Persetujuan dengan isyarat, dilakukan pasien melalui isyarat, misalnya pasien
yang akan disuntik atau diperiksa tekanan darahnya, langsung menyodorkan
-
8/10/2019 Referat Informed Consent Bayu
12/22
12
lengannya sebagai tanda menyetujui tindakan yang akan dilakukan terhadap
dirinya.
2.7 Ruang Lingkup I nf ormed Consent
A. Hak Pasien
Ruang lingkup dan materi informasi yang diberikan tergantung pada
pengetahuan medis pasien saat itu. Jika memungkinkan, pasien juga
diberitahu mengenai tanggung jawab orang lain yang berperan serta dalam
pengobatan pasien.
Di Florida dinyatakan bahwa setiap orang dewasa yang kompeten
memiliki hak dasar menentukan tindakan medis atas dirinya termasuk
pelaksanaan dan penghentian pengobatan yang bersifat memperpanjang
nyawa. Beberapa pengadilan membolehkan dokter untuk tidak
memberitahukan diagnosis pada beberapa keadaan. Dalam
mempertimbangkan perlu tidaknya mengungkapkan diagnosis penyakit yang
berat, faktor emosional pasien harus dipertimbangkan terutama
kemungkinan bahwa pengungkapan tersebut dapat mengancamkemungkinan pulihnya pasien.
Pasien memiliki hak atas informasi tentang kecurigaan dokter akan
adanya penyakit tertentu walaupun hasil pemeriksaan yang telah dilakukan
inkonklusif. Hak-hak pasien dalam pemberian inform consent adalah:
1. Hak atas informasi
Informasi yang diberikan meliputi diagnosis penyakit yang diderita,
tindakan medik apa yang hendak dilakukan, kemungkinan penyulit
sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya,
alternatif terapi lainnya, prognosanya, perkiraan biaya pengobatan.
2. Hak atas persetujuan ( Consent )
-
8/10/2019 Referat Informed Consent Bayu
13/22
13
Consent merupakan suatu tindakan atau aksi beralasan yg diberikan tanpa
paksaan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan cukup tentang
keputusan yang ia berikan ,dimana orang tersebut secara hukum mampu
memberikan consent . Kriteria consent yang syah yaitu tertulis,
ditandatangani oleh klien atau orang yang betanggung jawab, hanya ada
salah satu prosedur yang tepat dilakukan, memenuhi beberapa elemen
penting, penjelasan tentang kondisi, prosedur dan konsekuensinya. Hak
persetujuan atas dasar informasi ( Informed Consent ).
B. Hal
hal yang dapat di informasikan
1. Hasil Pemeriksaan
Pasien memiliki hak untuk mengetahui hasil pemeriksaan yang telah
dilakukan. Misalnya perubahan keganasan pada hasil Pap smear. Apabila
infomasi sudah diberikan, maka keputusan selanjutnya berada di tangan
pasien.
2. Risiko
Risiko yang mungkin terjadi dalam terapi harus diungkapkan disertaiupaya antisipasi yang dilakukan dokter untuk terjadinya hal tersebut.
Reaksi alergi idiosinkratik dan kematian yang tak terduga akibat
pengobatan selama ini jarang diungkapkan dokter. Sebagian kalangan
berpendapat bahwa kemungkinan tersebut juga harus diberitahu pada
pasien. Jika seorang dokter mengetahui bahwa tindakan pengobatannya
berisiko dan terdapat alternatif pengobatan lain yang lebih aman, ia harus
memberitahukannya pada pasien. Jika seorang dokter tidak yakin pada
kemampuannya untuk melakukan suatu prosedur terapi dan terdapat
dokter lain yang dapat melakukannya, ia wajib memberitahukan pada
pasien.
-
8/10/2019 Referat Informed Consent Bayu
14/22
14
3. Alternatif
Dokter harus mengungkapkan beberapa alternatif dalam proses diagnosis
dan terapi. Ia harus dapat menjelaskan prosedur, manfaat, kerugian dan
bahaya yang ditimbulkan dari beberapa pilihan tersebut. Sebagai contoh
adalah terapi hipertiroidisme. Terdapat tiga pilihan terapi yaitu obat,
iodium radioaktif, dan subtotal tiroidektomi. Dokter harus menjelaskan
prosedur, keberhasilan dan kerugian serta komplikasi yang mungkin
timbul.
4. Rujukan atau konsultasi
Dokter berkewajiban melakukan rujukan apabila ia menyadari bahwakemampuan dan pengetahuan yang ia miliki kurang untuk melaksanakan
terapi pada pasien-pasien tertentu. Pengadilan menyatakan bahwa dokter
harus merujuk saat ia merasa tidak mampu melaksanakan terapi karena
keterbatasan kemampuannya dan ia mengetahui adanya dokter lain yang
dapat menangani pasien tersebut lebih baik darinya.
5. Prognosis
Pasien berhak mengetahui semua prognosis, komplikasi, sekuele,
ketidaknyamanan, biaya, kesulitan dan risiko dari setiap pilihan termasuk
tidak mendapat pengobatan atau tidak mendapat tindakan apapun. Pasien
juga berhak mengetahui apa yang diharapkan dari dan apa yang terjadi
dengan mereka. Semua ini berdasarkan atas kejadian-kejadian beralasan
yang dapat diduga oleh dokter. Kejadian yang jarang atau tidak biasa
bukan merupakan bagian dari informed consent .
2.8 Aspek Hukum Informed Consent
Dalam hubungan hukum, pelaksana dan pengguna jasa tindakan medis
(dokter, dan pasien) bertindak sebagai subyek hukum yakni orang yang
mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan jasa tindakan medis sebagai obyek
hukum yakni sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi orang sebagai subyek
-
8/10/2019 Referat Informed Consent Bayu
15/22
15
hukum, dan akan terjadi perbuatan hukum yaitu perbuatan yang akibatnya diatur
oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun oleh dua pihak.
Dalam masalah informed consent dokter sebagai pelaksana jasa tindakan
medis, disamping terikat oleh KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) bagi
dokter, juga tetap tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan hukun
perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi, sepanjang hal itu dapat
diterapkan. Selain itu diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004,
tentang praktik kedokteran, yaitu dalam bab VII mengenai penyelenggaraan
praktik kedokteran, pasal 45.
Pada pelaksanaan tindakan medis, masalah etik dan hukum perdata, tolakukur yang digunakan adalah kesalahan kecil (culpa levis), sehingga jika terjadi
kesalahan kecil dalam tindakan medis yang merugikan pasien, maka sudah dapat
dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Hal ini disebabkan pada
hukum perdata secara umum berlaku pada barang siapa merugikan orang lain
harus memberikan ganti rug i. Sedangkan pada masalah hukum pidana, tolak
ukur yang dipergunakan adalah kesalahan berat (culpa lata). Oleh karena itu,
adanya kesalahan kecil (ringan) pada pelaksanaan tindakan medis belum dapat
dipakai sebagai tolak ukur untuk menjatuhkan sanksi pidana.
Aspek Hukum Perdata, suatu tindakan medis yang dilakukan oleh
pelaksana jasa tindakan medis (dokter) tanpa adanya persetujuan dari pihak
pengguna jasa tindakan medis (pasien), sedangkan pasien dalam keadaan sadar
penuh dan mampu memberikan persetujuan, maka dokter sebagai pelaksana
tindakan medis dapat dipersalahkan dan digugat telah melakukan suatu perbuatan
melawan hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (KUHPer). Hal ini karena pasien mempunyai hak atas
tubuhnya, sehingga dokter dan harus menghormatinya.
Aspek Hukum Pidana, informed consent mutlak harus dipenuhi dengan
adanya pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang
penganiayaan. Suatu tindakan invasif (misalnya pembedahan, tindakan radiologi
-
8/10/2019 Referat Informed Consent Bayu
16/22
16
invasif) yang dilakukan pelaksana jasa tindakan medis tanpa adanya izin dari
pihak pasien, maka pelaksana jasa tindakan medis dapat dituntut telah melakukan
tindak pidana penganiayaan yaitu telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal
351 KUHP.
Sebagai salah satu pelaksana jasa tindakan medis dokter harus menyadari
bahwa informed consent benar -benar dapat menjamin terlaksananya hubungan
hukum antara pihak pasien dengan dokter, atas dasar saling memenuhi hak dan
kewajiban masing-masing pihak yang seimbang dan dapat
dipertanggungjawabkan. Masih banyak seluk beluk dari informed consent ini
sifatnya relatif, misalnya tidak mudah untuk menentukan apakah suatu inforamsisudah atau belum cukup diberikan oleh dokter. Hal tersebut sulit untuk
ditetapkan secara pasti dan dasar teoritis-yuridisnya juga belum mantap, sehingga
diperlukan pengkajian yang lebih mendalam lagi terhadap masalah hukum yang
berkenaan dengan informed consent ini.
Adanya kewajiban dari pihak pemberi informasi dalam menyampaikan
sebuah persetujuan tindak medik yang akan dilakukan atau setelah dilakukan.
Tentunya tenaga kesehatan harus menyampaikan informasi atau penjelasan
kepada pasien/ keluarga diminta atau tidak diminta. Informasi tersebut: harus
dengan jelas yang berkaitan dengan penyakit pasien ; prosedur diagnostik,
tindakan / terapi, alternatif terapi dan pembiayaan serta resiko yang mungkin
timbul dari proses tersebut dan harus dijelaskan selengkap-lengkapnya, kecuali
dipandang merugikan pasien atau pasien menolak untuk diberikan informasi.
Informasi itu juga sewajarnya diberikan oleh tenaga kesehatan yang melakukan
tindakan atau tenaga kesehatan lain yang diberi wewenang, dan bila dipandang
perlu informasi bisa diberikan pada pihak keluarga pasien
Persetujuan dari pasien dari merupakan hal yang harus sangat diperhatikan,
pasien tepat tidak dibawah tekanan hubungan tenaga pasien. Sebelum dan
sesudahnya telah mendapatkan informasi lengkap, dan pihak yang membuat
-
8/10/2019 Referat Informed Consent Bayu
17/22
17
persetujuan adalah mereka pasien dewasa (lebih dari 21 tahun atau sudah
menikah) atau dapat diwakilkan pihak Keluarga / Wali / induk semang.
Syarat sahnya persetujuan tindakan medik yang dilakukan oleh tenaga
medis terhadap pasien, sejatinya pasien diberikan secara bebas, diberikan oleh
orang yang sanggup membuat perjanjian.Telah mendapatkan penjelasan dan
memahaminya, Mengenai susuatu hal yang khas dari persetujuan ini, tindakan
dilakukan pada situasi yang sama.
Tetapi penolakan (informed refusal) bisa juga dilakukan oleh pasien,
karena merupakan hak pasien/ keluarga pasien dan tiada satupun tenaga
kesehatan yang bisa memaksa sekalipun berbahaya bagi pasien maka sebaiknya pihak rumah sakit/ dokter meminta pasien/ kel menandatangani surat penolakan
terhadap anjuran tindakan medik tersebut di lembaran khusus.
2.9 Sanksi Hukum terhadap Informed Consent
1. Sanksi pidana
Apabila seorang tenaga kesehatan menorehkan benda tajam tanpa persetujuan
pasien dipersamakan dengan adanya penganiayaan yang dapat dijerat Pasal
351 KUHP.
2. Sanksi perdata
Tenaga kesehatan atau sarana kesehatan yang mengakibatkan kerugian dapat
digugat dengan 1365, 1367, 1370, 1371 KUHPer.
3. Sanksi administratif
Pasal 13 Pertindik mengatur bahwa :
Terhadap dokter yang melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien
atau keluarganya dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin
praktik.
-
8/10/2019 Referat Informed Consent Bayu
18/22
18
2.10 Contoh Informed Consent Pada Beberapa Rumah Sakit di Kota Palu
-
8/10/2019 Referat Informed Consent Bayu
19/22
19
-
8/10/2019 Referat Informed Consent Bayu
20/22
20
-
8/10/2019 Referat Informed Consent Bayu
21/22
21
BAB III
KESIMPULAN
1. Di Indonesia perkembangan informed consent secara yuridis formal, ditandai
dengan munculnya pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang informed
consent melalui SK PB -IDI No. 319/PB/A.4/88 pada tahun 1988. Kemudian
dipertegas lagi dengan PerMenKes No. 585 tahun 1989 tentang Persetujuan
Tindakan Medik atau Informed Consent. Serta dipertegas oleh Undang -Undang
Nomor 29 Tahun 2004.
2. Informed Consent yang diperoleh dengan tata cara yang tidak benar tidak dapat
di anggap sebagai penemu hak otonomi pasien, sehingga tindakan tersebut
merupakan tindakan melanggar hukum namun demikian pelaksanaan informed
Consennt di indonesia hanya dilakukan dengan mengindahkan nilai-nilai dalam
budaya setempat yang sangat bervariasi.
-
8/10/2019 Referat Informed Consent Bayu
22/22
22
DAFTAR PUSTAKA
1. Idries A.B. Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik. Edisi 1. Binarupa Aksara.
Jakarta. 1997
2. Wardhani R. K. Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed
Consent ) di RSUP dr. Kariadi Semarang. Universitas Diponegoro. Semarang.
2009
3. Budiayanto Arif.,Widiatama W., Sudiono S.,dkk. Ilmu kedokteran Forensik.
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 19974. Anonim. Persetujuan dan Penolakan terhadap Tindakan Medis. 2012
http://informedconsent_a1.webs.com/persetujuanpenolakan.htm . Diakses pada
tanggal 03 September 2014, pukul 17.35 Wita.
5. Health and Human Rights Journals. Informed Consent : Enforcing
Pharmaceutical Companies Obligations Abroad. Di unduh dari
http://www.hhrjournal.org/2013/08/26/informed-consent-enforcing-
pharmaceutical-companies-obligations-abroad/ . Pada tanggal 09 September2014. Pukul 14.30 Wita.
6. Anonim. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 : Tentang Kesehatan &
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 : Tentang Praktik Kedokteran. Visi
Media. Jakarta. 2007.
7. Flight M. Law, Liability, and Ethics : For Medical Office Professional. 5th
Edition. Nelson Education. Canada. 2010.
8.
World Health Organization. Informed Consent Form Templates. Di unduhdari : http://www.who.int/rpc/research_ethics/informed_consent/en/ . Pada
tanggal 09 September 2014. Pukul 14.30 Wita.
9. Zulfiqar A.B. Beyond Informed Consent. Bulletin Of The World Health
Organization. 2004; 82 : 771-777
http://informedconsent_a1.webs.com/persetujuanpenolakan.htmhttp://informedconsent_a1.webs.com/persetujuanpenolakan.htmhttp://www.hhrjournal.org/2013/08/26/informed-consent-enforcing-pharmaceutical-companies-obligations-abroad/http://www.hhrjournal.org/2013/08/26/informed-consent-enforcing-pharmaceutical-companies-obligations-abroad/http://www.hhrjournal.org/2013/08/26/informed-consent-enforcing-pharmaceutical-companies-obligations-abroad/http://www.who.int/rpc/research_ethics/informed_consent/en/http://www.who.int/rpc/research_ethics/informed_consent/en/http://www.who.int/rpc/research_ethics/informed_consent/en/http://www.hhrjournal.org/2013/08/26/informed-consent-enforcing-pharmaceutical-companies-obligations-abroad/http://www.hhrjournal.org/2013/08/26/informed-consent-enforcing-pharmaceutical-companies-obligations-abroad/http://informedconsent_a1.webs.com/persetujuanpenolakan.htm