Download - Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
1/39
PanduanPelaksanaan
StrategiMakingPregnancy Safer
(MPS) danChild Survival
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
2/39
2
Bab 1
Pendahuluan
Tujuan Pembangunan Milenium Analisis Situasi Implementasi Strategi MPS di Indonesia
Desentralisasi Tujuan Umum Tujuan Khusus
Sasaran Struktur Buku
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
3/39
3
Salah satu hasil Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsatahun 2000 adalah adanya komitmen internasional untuk mencapai TujuanPembangunan Milenium (Millenium Development Goal/MDG) pada tahun2015 sebagai solusi dari ketergantungan antar negara dalam meningkatkankualitas hidup penduduk dunia. Ada 8 sasaran MDG (lihat kotak 1) dimana
sasaran keempat dan kelima terkait langsung dengan kesehatan ibu, bayibaru lahir, bayi dan anak balita.
Sebagai langkah antisipasi bagi pencapaian target MDG, DepartemenKesehatan melalui Perpres nomor 7 tahun 2005 telah menetapkan 3 dari 4target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitupenurunan angka kematian bayi dari 35 menjadi 26/1000 kelahiran hidup danangka kematian ibu dari 307 menjadi 226/100.000 kelahiran hidup pada tahun2009. Target Nasional yang terkait dengan 2 sasaran MDG adalah denganmenurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKBAL) sebesar 2/3dari angka tahun 1990 (68 dan 97 per 1000 kelahiran hidup) menjadi 32 dan
32 per 1000 kelahiran hidup dan menurunkan Angka Kematian Ibu sebesar !dari Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 1990 (450 per 100.000 kelahiranhidup) menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup.
Target MDG dikategorikan sangat ambisius tetapi bukan berarti tidak mungkindicapai apabila mobilisasi dan relokasi sumberdaya, baik nasional maupunInternasional dapat dilakukan secara optimal. Keberhasilan pencapaian target
tersebut, juga sangat tergantung dari adanya kebijakan dan dukungan politisyang dapat mendukung upaya-upaya pencegahan kematian Ibu, bayi barulahir, bayi dan anak balita.
Analisis Situasi Implementasi Strategi MPS di Indonesia
Walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sistempelayanan dan status kesehatan tetapi Survey Kesehatan dan DemografiIndonesia tahun 2002/2003 tidak menunjukkan penurunan AKI, AKB danAKBAL secara bermakna. Pada tahun 2000, WHO mengenalkan programMaking Pregnancy Safer (MPS) sebagai upaya untuk percepatan penurunan
AKI. Tanggal 12 Oktober 2000, Presiden Republik Indonesia yang didampingioleh Direktur Jenderal WHO, mencanangkan program MPS yang akan lebih
Tujuan Pembangunan Milenium1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan4. Menurunkan angka kematian anak5. Meningkatkan kesehatan ibu6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
4/39
4
difokuskan pada peningkatan akses, keterjangkauan dan kualitas pelayananbagi ibu hamil, bersalin dan nifas.
Strategi MPS ini diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan rakyatIndonesia yang akan ditunjukkan melalui penurunan angka kematian ibu, bayi
baru lahir, bayi dan anak balita. Peningkatan status kesehatan tersebut dapatdicapai melalui upaya-upaya pembenahan metoda perencanaan danimplementasi strategi MPS di dalam program kesehatan. Untuk mendukunghal tersebut maka Departemen Kesehatan RI telah menerbitkan bukuRencana Strategis Nasional Making Pregnancy Safer di Indonesia 2001-2010.
Enam tahun setelah pencanangan program dan pemberdayaan stafkesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakanstrategi MPS, ternyata belum juga memberi dampak perbaikan seperti yangdiharapkan. Perencanaan tanpa data yang akurat atau sesuai dengan
masalah yang ada dan pilihan intervensi yang belum teruji efektifitasnyaterlihat pada rencana kerja kesehatan di hampir semua daerah. Kondisiseperti ini diakibatkan oleh kurang dipahaminya strategi dan metodaperencanaan MPS oleh pengelola program Kesehatan Ibu, bayi baru lahir,bayi dan anak balita di daerah. Demikian pula dengan pemahaman pengelolaprogram kesehatan anak di daerah akan strategi kelangsungan hidup anak.
Berdasarkan SDKI, Indonesia telah berhasil menurunkan angka kematianibu dari 390/100.000KH (1992) menjadi 334/100.000KH (1997), selanjutnyaturun menjadi 307/100.000KH (2002) dan pada tahun 2007 menjadi228/100.000KH.
Penyebab kematian Ibu di Indonesia menurut SKRT 2001 adalah perdarahan(30%), eklampsia (25%), infeksi (12%), komplikasi masa nifas (8%), partuslama/macet (5%), abortus (5%) dan penyebab lain (12%).
Demikian juga, dengan angka kematian bayi dari 68/1.000 kelahiran hidup padatahun 1992 menjadi 35/1.000 kelahiran hidup pada tahun 2002. Namun terjadikesenjangan yang sangat besar antar provinsi. AKB tertinggi terjadi diprovinsi Gorontalo (77) dan terendah di provinsi Bali (14). Kesenjangan AKByang besar juga terlihat pada perbedaan tingkat pendidikan, tempat tinggal
(pedesaan dan perkotaan) serta tingkat kesejahteraan. Sebagian besar (57%)kematian bayi terjadi dalam periode neonatal (SDKI 2002-2003). Berbedadengan AKB, penurunan kematian neonatal terjadi sangat lambat dari 29tahun 1992 menjadi 20 pada 2002. Berdasarkan data tersebut, penurunankematian neonatal perlu mendapat perhatian yang lebih besar dalammenurunkan AKB secara keseluruhan.
Penurunan angka kematian balita (AKBAL) sudah cukup tajam yaitu dari79/1.000 kelahiran hidup (SDKI 1988-1992) menjadi 46/1.000 kelahiran hiduptahun 2002. Seperti halnya AKB, terdapat perbedaan AKBAL yang cukupbesar antar provinsi. Berdasarkan SDKI 2002-2003, AKBAL tertinggi di
provinsi Nusa Tenggara Barat (103) dan terendah di provinsi Bali (19).
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
5/39
5
Berdasarkan SKRT 2001, penyebab utama kematian neonatal di Indonesiaadalah komplikasi BBLR (29 %), asfiksia (27%), tetanus neonatorum (10%)dan masalah gangguan pemberian ASI (10%). Sedangkan penyebab utamakematian bayi adalah gangguan perinatal (36%), infeksi saluran nafas (28%)dan diare (9%) dan penyebab utama kematian balita adalah penyakit saluran
nafas (23%), diare (13%), penyakit syaraf termasuk meningitis dan ensefalitis(12%) dan tifus (11%). Sepertiga dari AKBAL sangat terkait dengan keadaangizi kurang.
Masih tingginya AKI, AKB dan AKBAL menunjukkan rendahnya statuskesehatan ibu, bayi dan balita yang disebabkan oleh rendahnya akses dankualitas pelayanan kesehatan, rendahnya pengetahuan ibu dan keluargadalam pengenalan tanda bahaya dan perawatan bayi baru lahir, bayi danbalita sakit, perilaku yang belum mendukung hidup bersih dan sehat sepertimencuci tangan dengan sabun serta pola pemberian makan yang salah.Pemberian ASI eksklusif juga masih sangat rendah. Berdasarkan data
Susenas, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan adalah 18,1% tahun 2005dan 21,2% tahun 2006.
Cakupan imunisasi campak secara nasional menunjukkan angka yang cukuptinggi, tapi juga terdapat perbedaaan yang sangat besar antar provinsidimana provinsi DI Yogyakarta dengan cakupan tertinggi (91,1%) danterendah provinsi Banten (44%).
Hasil evaluasi program Kesehatan Ibu dan anak di berbagai daerahmenunjukkan perlu adanya pedoman pelaksanaan Strategi MPS untukpenguatan pemahaman dan operasionalisasi Strategi MPS dan Child survivalbagi pimpinan dan pengelola program KIA di tingkat pusat maupun daerah.Untuk tujuan tersebut maka Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakatmenyusun Pedoman Pelaksanaan Strategi MPS dan Child Survival.
Desentralisasi
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenanganyang besar kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program.Konsekuensi logisnya, pedoman pelaksanaan Strategi MPS dan Childsurvival akan lebih diutamakan untuk pemerintah kabupaten/kota. Otonomijuga menuntut peningkatan kemampuan pengelolaan program pembangunandi tingkat kabupaten/kota. Dalam implementasi program, daerahbertanggung-jawab untuk mencapai target yang ditentukan dan disesuaikandengan sumberdaya yang tersedia, serta mengacu pada standar nasionalyang telah ditetapkan. Strategi, Luaran dan Kegiatan MPS dan Child survivaladalah acuan bagi daerah untuk merencanakan dan melaksanakan programperbaikan status Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Balita di daerah.
Tujuan Umum
Buku Pedoman Pelaksanaan Strategi MPS dan Child Survival merupakanacuan bagi pimpinan dan pengelola program KIBBLA untuk menyusun dan
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
6/39
6
menerapkan empat strategi utama MPS dan startegi kelangsungan hidupanak secara efektif dengan menggunakan pendekatan koordinatif, integratifdan komprehensif bagi perbaikan dan peningkatan derajat KIBBLA
Tujuan Khusus
Pedoman Pelaksanaan Strategi MPS dan Child Survival diharapkan dapatmenjadi pedoman operasional bagi pimpinan dan pengelola KIBBLA agarmampu mengimplementasikan strategi MPS dan strategi kelangsungan hidupanak dalam: Perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian masalah kesehatan ibu
dan bayi baru lahir, bayi dan anak balita berdasarkan prioritasmasalah, efektifitas dan efisiensi sumberdaya yang tersedia,keterpaduan dan kemitraan lintas program dan sektor.
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi barulahir,bayi dan anak balita.
Penguatan peran dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer danRumah Sakit dalam memberikan pelayanan secara adekuat dalamupaya menurunkan jumlah kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir,bayi dan anak balita
Perbaikan kinerja tenaga kesehatan melalui pelatihan klinik yangberdasarkan kompetensi dan mengacu pada pencapaian kualifikasidan penerapan praktik terbaik di institusi pelayanan kesehatan
Perbaikan kinerja lembaga pendidikan tenaga kesehatan dalammenghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan handal
Advokasi bagi lembaga pemerintah, badan legislatif dan pemegangotoritas bidang kesehatan (pusat dan daerah) untuk mendukung
program KIA, alokasi sumberdaya, dan menjamin kualitas pelayanankesehatan Ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita
Mobilisasi masyarakat untuk mewujudkan keluarga dan budaya hidupsehat, pemanfaatan fasilitas kesehatan, berperan-serta dalampenyediaan dan kualitas pelayanan kesehatan
Menggalang kemitraan dengan pengampu (stakeholders) dan mitrastrategis dalam pengkayaan sumberdaya dan melaksanakan programKIA yang efektif
Berbagai panduan, instrumen, standard dan modul pelatihan telahdikembangkan sehubungan dengan intervensi untuk mendukung tercapainyatujuan strategi MPS. Berikut adalah deskripsi singkat masing-masingintervensi MPS, sedangkan rangkumannya dapat dilihat pada lampiran 3,halaman 111.
Pedoman Pelaksanaan Strategi MPS dan Child SurvivalAdalah Panduan operasional bagi Perencana dan Pelaksana programdi Kabupaten/Kota dalam merencanakan dan mengimplementasikanstrategi MPS dan child survival. Dalam panduan ini juga diuraikankegiatan-kegiatan yang dirancang untuk membantu upaya percepatanpenurunan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
7/39
7
Pedoman DTPS KIBBLAAdalah Panduan untuk penyusunan rencana kegiatan KIBBLA melaluipendekatan tim perencanaan kabupaten Suatu Proses PemecahanMasalah. Pendekatan ini akan sangat membantu pengelola programdi Kabupaten yang bertanggung jawab untuk KIBBLA untuk dapat
memecahkan masalah di Kabupaten dalam menurunkan AKI, AKB danAKBAL
Pedoman Pelatihan APNAdalah Panduan pelatihan yang berisikan panduan pelatihanstandarisasi persalinan normal bagi petugas kesehatan yangmembantu persalinan normal di berbagai tingkatan.
Pedoman PPGDONAdalah Panduan pelatihan standardisasi dan implementasiPertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri dan Neonatal bagi
petugas kesehatan.
Pedoman Pelatihan PONEDAdalah Panduan pelatihan standardisasi dan implementasi PelayananObstetri dan Neonatal Emergensi Dasar bagi petugas kesehatan.
Pedoman Pelatihan PONEKAdalah Panduan pelatihan standardisasi dan implementasi PelayananObstetri dan Neonatal Emergensi komprehensif
Manajemen Asfiksia Bayi Baru LahirAdalah Panduan pelatihan standardisasi dan implementasi ManajemenAsfiksia Bayi Baru Lahir bagi bidan.
Manajemen BBLRAdalah Panduan pelatihan standardisasi dan implementasi ManajemenBayi Berat Lahir Rendah untuk Bidan di Desa
Pedoman Teknis pemberian Injeksi Vitamin K1 Profilaksis padaBayi Baru LahirAdalah Panduan pemberian Injeksi Vitamin K1 Profilaksis pada Bayi
Baru Lahir bagi tenaga kesehatan
Kualifikasi dan AkreditasiAdalah Panduan pelatihan dan pelaksanaan kualifikasi petugas danakreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.
Pedoman MTBSAdalah merupakan suatu pendekatan keterpaduan dalam tatalaksanabalita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan pelayanankesehatan dasar yang meliputi upaya pengobatan terhadap penyakit:pneumonia, diare, campak, malaria, infeksi telinga, malnutrisi, dan
upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit meliputiimunisasi, pemberian Vitamin A dan konseling pemberian makan.
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
8/39
8
Buku KIAAdalah Buku kesehatan ibu dan anak yang berisi catatan kesehatanibu (hamil, bersalin dan nifas) dan anak (bayi baru lahir, bayi dan anakbalita) serta berbagai informasi cara memelihara dan merawatkesehatan ibu dan anak.
Paket Penyeliaan FasilitatifAdalah Panduan pelatihan dan pelaksanaan Penyeliaan Fasilitatif yangdilakukan oleh Pengelola KIA, Bidan Koordinator pengelola KIAPuskesmas Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator Puskesmas diKabupaten terhadap Bidan di Desa., Bidan Praktek swasta, BPS,Bidan Pustu, Bidan Puskesmas Keluarahan.
Pedoman KPPAdalah Panduan Pelatihan bagi petugas Dinkes Kabupaten untukmeningkatkan kapasitas komunikasi perubahan perilaku.
Pedoman Praktis P4KAdalah Panduan dalam melaksanakan langkah-langkah kegiatan P4K
Pedoman AdvokasiAdalah Panduan pelatihan advokasi bagi tim advokasi Kabupaten
Petunjuk Pelaksanaan Dana DekonAdalah Panduan bagi pelaksana program KIA di Kabupaten untukmelaksanakan dana dekon sesuai dengan peraturan yang ada
Pedoman Bidan DelimaAdalah Panduan manajemen dan petunjuk teknis pelaksanaanprogram Bidan Delima yang dilengkapi dengan instrumen PraKualifikasi, Kajian Mandiri, Validasi dan panduan fasilitator
Pedoman Pelayanan Kebidanan Dasar Berbasis HAM danKeadilan Gender:Adalah pedoman pelaksanaan program kesehatan ibu dan bayi barulahir dalam upaya mempercepat penurunan angka kesakitan dankematian ibu dan bayi baru lahir.
Pedoman PWS KIAAdalah panduan manajemen program KIA untuk memantau cakupanpelayanan KIA di suatu wilayah secara terus menerus, untuk tindaklanjut yang cepat dan tepat terhadap wilayah kerja yang cakupanpelayanan KIA-nya masih rendah.
Pedoman AMPAdalah Pedoman untuk menelusuri sebab kesakitan dan kematiandengan tujuan untuk mencegah kesakitan dan kematian di masa yangakan datang.
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
9/39
9
Buku pedoman pelaksanaan MPS dan Child Survival merupakan referensiyang harus dipergunakan bersama dengan paket program, modul atauinstrumen terkait lainnya, seperti yang tertera di atas.
Sasaran
Pedoman Pelaksanaan Strategi MPS dan Child Survival ditujukan bagi para:pimpinan, perencana, pengelola dan pelaksana program kesehatan ibu, bayibaru lahir, bayi dan anak balita untuk menyusun perencanaan, implementasi,pemantauan dan evaluasi program ditingkat Nasional, Propinsi, kabupaten /Kota hingga Kecamatan.
Struktur Buku
Pedoman ini disajikan dalam 6 bab dan pengantar. Bagianpengantar menjelaskan latar belakang dan perlunya strategi MakingPregnancy Safe danChild Survival diimplementasikan dengan tepat dan juga
menjelaskan penggunaan buku panduan strategi MPS dan child survival padasaat proses perencanaan, implementasi, monitoring dan implementasiprogram KIBBLA.
Bab 1Menjelaskan tentang keterkaitan dari upaya penurunan kematian ibu,bayi baru lahir, bayi dan anak balita dengan Perpres No 7 tahun 2005 danMDG goals 4 dan goals 5, analisa situasi dan tujuan dari pedoman
Bab 2 Strategi Making Pregancy Safer dan Child Survival, menguraikan 4strategi utama MPS, 3 pesan kunci dan prinsip dasar yang perlu dipahamidalam strategi MPS serta strategi untuk kelangsungan hidup anak bagi
pengampu utama (stakeholder) di tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten danKecamatan dalam implementasi program strategi MPS dan Child Survival.
Bab 3. Tiga komponen utama program KIBBLA menjelaskan tentangmanajemen program, rencana kerja, advokasi dan persiapan pelaksanaan,penyiapan pelayanan kesehatan berkualitas, model sistem pelayananterpadu, pengembangan ketrampilan dan mobilisasi masyarakat.
Bab 4. Aplikasi Strategi MPS dan Child Survival, menjelaskan tentangimplementasi, pemantauan dan evaluasi
Bab 5. Luaran dan Kegiatan MPS dan Child Survival, menjelaskan tentangmeningkatkan akses dan cakupan pelayanan, kemitraan, pemberdayaanwanita dan keluarga serta mendorong keterlibatan masyarakat.
Bab 6. Penutup membahas tentang pencapaian MDG dan programpendukung implementasi MPS dan Child Survival.
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
10/39
10
Bab 2
StrategiMaking Pregnancy Saferdan Child Survival
Strategi Utama dan Pesan Kunci MPS dan Child Survival Kelompok sasaran strategi MPS dan Child Survival
Target MPS dan Child Survival Prinsip Dasar Pelaksanaan Strategi MPS dan Child Survival
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
11/39
11
Kematian Ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita tidak hanyadisebabkan oleh masalah kesehatan. Selain faktor sosio-budaya danpolitik, juga terkait dengan tingkat pendidikan dan kemampuanmasyarakat. Oleh sebab itu, untuk menanggulangi kematian danmengurangi angka kesakitan maka perlu dilakukan pendekatan secaralengkap terhadap pengguna, penyedia dan manajemen pelayanankesehatan.
Kemampuan melakukan analisa penyebab langsung dan faktor-faktoryang berpengaruh terhadap kesakitan dan kematian sehingga dapatdigunakan untuk upaya penyusunan rencana, pemilihan intervensi,pengalokasian sumberdaya, pelaksanaan dan evaluasi programkesehatan bagi penyelamatan dan perbaikan derajat kesehatan Ibu,bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara akurat, efektif dan efisien.
Berbagai upaya telah dijalankan untuk memperbaiki derajat kesehatanIbu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita. Sebagai contoh, Rumah SakitSayang Ibu dan Bayi, Program Safe Motherhood, Life Saving Skills,Integrated Management of Pregnancy and Childbirth, dan IntegratedManagement of Child Ilness, namun ternyata belum memberikandampak seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaanupaya tersebut melalui pendekatan yang kurang terpadu. Dipilihnyastrategi MPS dan Child Survival (kelangsungan hidup anak) olehpemerintah karena strategi ini mengutamakan keterjangkauan dankualitas pelayanan, kemitraan, pemberdayaan dan peran sertamasyarakat yang diperlukan untuk mencapai Indonesia Sehat 2010.
1. Strategi Utama dan Pesan Kunci MPS dan Child SurvivalProgram Making Pregnancy Safer (MPS) atau Kehamilan yangLebih Aman (KLA) adalah penajaman dari program SafeMotherhood. Program MPS dan Child Survival dijabarkan ke dalam4 strategi utama yaitu:
(1) Meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan ibu,bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang berkualitasberdasarkan bukti ilmiah
(2) Membangun kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintasprogram, lintas sektor dan mitra lainnya dalam melakukanadvokasi untuk memaksimalkan sumber daya yang tersediaserta memantapkan koordinasi perencanaan kegiatan MPSdan Child Survival
(3) Mendorong pemberdayaan wanita dan keluarga melalui
kegiatan peningkatan pengetahuan untuk menjamin perilakuyang menunjang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
12/39
12
Strategi MPS di atas dijalankan dengan landasan tiga pesan kunciberikut:
(1) Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih,
(2) Setiap komplikasi obstetri dan neonatal mendapatpelayanan yang adekuat,
(3) Setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadappencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan
penanganan komplikasi keguguran.
Sedangkan pesan kunci untuk Child Survival adalah :
(1) Setiap bayi dan balita memperoleh pelayanan kesehatandasar paripurna
(2) Setiap bayi dan balita sakit ditangani secara adekwat
(3) Setiap bayi dan balita tumbuh dan berkembang secaraoptimal
Keberhasilan upaya penurunan angka kesakitan/kematian danperbaikan status kesehatan kelompok risiko tinggi melaluiProgram MPS dan Child Survival sangat ditentukan olehketerpaduan, rasa memiliki dan tanggung-jawab bersama,kordinasi lintas program dan sektor serta partisipasi masyarakat(diagram 1).
Diagram 1: Komponen dan Alur Penyelamatan Ibu, bayi lahir, bayi dan anakbalita
anak balita serta pemanfaatan pelayanan kesehatan yangtersedia.
(4) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyediaan danpemanfaatan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi
dan anak balita.
Hak AzaziManusia
PemberdayaanPerempuan
SektorKesehatan
Pendidikan StatusSosio-ekonomi
!"#$ &'()$*)''+
Strategi
Kerjasama LP/LS,Swasta & Masyarakat Pemberdayaan
Pemberdayaanwanita &
Cakupan & kualitas
Tiga Pesan Kunci:1. Persalinan bersih dan aman oleh tenaga terlatih
2. Penanganan komplikasi kehamilan dan persalinan secara adekuat3. Setiap kehamilan harus diinginkan dan tersedianya akses bagi
penanganan komplikasi abortus tidak aman
#
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
13/39
13
Alur dan komponen yang terkait langsung dengan sektorkesehatan bagi upaya perbaikan kualitas hidup dan penyelamatanIbu dibuat dengan garis tebal dan kotak berlatar belakang gelappada diagram 1. Pada bagian tersebut, sektor kesehatan memilikiperan utama. Peran tersebut akan membawa hasil yang optimalapabila didukung oleh komponen lainnya (lihat diagram 2). Untukhasil yang maksimal, selain komponen strategi, juga diperlukankontribusi dari sektor pendukung program lainnya yaitu hak azazimanusia, pemberdayaan perempuan, pendidikan dan status sosio-ekonomi masyarakat.
Diagram 2. Strategi MPS dan Child Survival dan pendekatanintegratif, kordinatif dan komprehensif
Karena alur tebal melintas di tiga pesan kunci MPS maka haltersebut diartikan sebagai tugas dan tanggung-jawab sektorkesehatan (supply side) seperti Departemen Kesehatan, DinasKesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Polindes dan OrganisasiProfesi Kesehatan.
Tetapi pada diagram 2 jelas terlihat bahwa cakupan dan kualitaspelayanan kesehatan (kotak 1) tidak akan berjalan baik tanpadukungan komponen di dalam kotak 2 (management side), 3 dan 4(demand side). Pihak swasta di dalam komponen 2 strategiternyata juga menjadi mitra pemerintah bagi akses dan kualitaspelayanan. Dengan demikian, selain bagian dari manajemen,komponen ini dapat digolongkan sebagai penyedia pelayanan.Sedangkan Komponen 4 selain sebagai pengguna pelayanan, jugamasyarakat dapat dimobilisasi untuk menyediakan pelayanankesehatan bagi masyarakat itu sendiri.
Strategi
Kerjasama lintas
program, sektor danswasta
PemberdayaanMasyarakat
PemberdayaanKeluarga
Cakupan & kualitas
pelayanan kesehatan
2 3 41
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
14/39
14
Data juga menunjukkan bahwa lingkungan dan perilaku hidupsehat merupakan komponen penting untuk keberhasilan programkesehatan ibu, dan bayi baru lahir, bayi dan anak balita.Keberhasilan pelaksanaan strategi MPS dan Child Survival sangattergantung pendekatan integratif, koordinatif dan komprehensif.
2. Kelompok Sasaran Strategi MPS dan Child SurvivalStrategi MPS lebih terfokus pada perencanaan persalinan danpenanganan komplikasi ibu dan Bayi Baru Lahir. Fokus kelompoksasaran strategi ini tidak mengikut-sertakan kelompok risiko tinggilainnya yaitu anak berusia dibawah lima tahun (Balita) yang jugaperlu diperhatikan.
Istilah kehamilan dalam strategi MPS hendaknya diartikan sebagaikualitas, bukan periode sehingga kelompok sasaran akan dimulaidari sebelum hamil, selama hamil, persalinan hingga keluaran darikehamilan yaitu anak, baik dari tahap bayi, Balita hingga remaja.Pada lokakarya MPS di Makassar bulan November 2006, DirektoratBina Kesehatan Ibu dan Bina Kesehatan Anak telah menyepakatibahwa untuk koordinasi antar program maka cakupan strategiMPS untuk kesehatan anak diperluas hingga Balita.
3. Target Program MPS dan Child SurvivalTarget program MPS yang telah ditetapkan oleh pemerintah untukdicapai pada tahun 2010 dan akan diukur dari indikator kesehatanadalah:
Menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu) menjadi 125/100.000kelahiran hidup
Menurunkan AKN (Angka Kematian BBL) menjadi 15/1000kelahiran hidup
Menurunkan AKB (Angka Kematian Bayi) menjadi 25/1000
kelahiran hidup Menurunkan jumlah anemia zat besi pada ibu hamil menjadi 20% Menurunkan angka kehamilan yang tidak diinginkan dari 17,1%
menjadi 11%.
4. Prinsip Dasar Pelaksanaan Strategi MPS
Mengacu pada Rencana Pembanguan Kesehatan MenujuIndonesia Sehat 2010
Mencakup semua jenjang dan menguatkan fungsi sistempelayanan kesehatan
Memperhatikan sistem desentralisasi, kemitraan lintas programdan sektor, regulasi, perimbangan dan keadilan alokasi anggaran
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
15/39
15
Menerapkan intervensi berdasar bukti dan efektif Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu-bayi
baru lahir Menggunakan pendekatan yang berorientasi pada ibu sebagai
sasaran pelayanan Menggunakan konsep kemitraan, melibatkan pihak swasta dan
masyarakat Menerapkan pendekatan partisipatif, koordinatif, integratif dan
komprehensif Memfasilitasi pertumbuhan inisiatif dan kegiatan lokal untuk
memberdayakan masyarakat dalam mengenali dan mencarisolusi masalah
Berupaya mempromosikan keadilan dalam alokasi sumberdayauntuk menjamin pelayanan kesehatan dapat dijangkau olehpenduduk yang kurang mampu
Mempertimbangkan situasi dan prioritas masalah, kebutuhan dankemampuan sumberdaya setempat dalam perencanaan danpelaksanaan program
Menjamin agar Bidan di Desa meningkatkan kerjasama denganDukun bayi untuk memberikan dukungan pelayanan
Memberikan dukungan, penyeliaan fasilitatif, dan evaluasikonstruktif bagi peningkatan upaya dan hasil pelaksanaanstrategi MPS
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
16/39
Diagram 3: Tiga Komponen Utama dalam kegiatan KIBBLAdan Hubungannya dengan Visi dan Target,Kebijakan dan Strategi MPS
Akses dan Kualitas Pelayanan(Supply)
ANC
Salin Nakes Nifas
Komplikasi
KB
MPR-MPS
Fokus Penanganan Kesehatan Ibu, BBL dan Balita
KESEHATAN
I
BU
KEBIJAKAN
Peran Serta Masyarakat
3Pesan Kunci MPS1. Persalinan Nakes Terampil2. Tatalaksana Gawatdarurat
secara Adekuat3. Mencegah KTD dan
Penyediaan APK
4
STRATEGI
UTAMA
(Demand) Buku KIA
Desa Siaga
P4K
MPR-MPS
KUANTITASdan
KUALITAS
Management
Target Progr Kes
K1K4LinakesKf (K Nifas)
Penanganan Komp
Unmet Need
KB (Pascapersalin
CPRAKI
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
17/39
17
Tiga Komponen UtamaKegiatan KIBBLA
Manajemen Program Kesehatan Rencana Kerja berdasarkan Strategi MPS
Penyiapan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Peran Serta Mobilisasi dan Masyarakat
Bab 3
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
18/39
18
Strategi MPS menjelaskan cara dan misi untuk mencapai apa yangdiinginkan. Sedangkan District Team Problem Solving (DTPS)merupakan metoda untuk menyusun rencana kerja dan upaya mencapaivisi tersebut. Yang juga tak kalah pentingnya adalah kegiatan advokasiMPS yang dilakukan sejak tahap orientasi hingga penetapan angaran
sehingga Kegiatan KIBBLA dipahami dan didukung sepenuhnya olehpara pembuatan keputusan dan penentu alokasi anggaran.
Strategi MPS menjelaskan cara dan upaya atau kegiatan yang akandilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dimana harus adapelaku yang akan melaksanakan cara tersebut dan sasaran yang akanmemperoleh manfaat.
Diagram 3 pada Bab 2 halaman 15, memaparkan hubungan dan interaksidiantara komponen utama yang berlandaskan Tiga Pesan Kunci MPS.Dengan demikian, strategi MPS untuk mewujudkan Indonesia Sehat
2010, dapat membawa hasil seperti yang diharapkan apabila TigaKomponen Utama Kegiatan KIBBLA telah ada secara utuh dan siapberfungsi.
Tiga Komponen Utama Kegiatan KIBBLA yang terkait dengan StrategiMPS :
(1) Manajemen program kesehatan (management)(2) Tenaga terampil dan fasilitas kesehatan yang berkualitas
(supply)(3) Mobilisasi masyarakat (demand)
Diagram 4: Interaksi dan koordinasi Tiga Komponen Utama KIBBLA
Lingkaran besar menunjukkan ruang lingkup, cakupan dan sumberdayamasing-masing komponen. Sedangkan bidang yang tumpang-tindih(overlapping) menunjukkan area kontribusi dan ketergantungan(dependency) antar elemen dan pusat dari ketiga lingkaran yaitu areakoordinasi antar komponen.Strategi MPS merupakan acuan bagi sistem manajemen kesehatanuntuk mengatur pelaksanaan program dan upaya kesehatan sertapemanfaatan pelayanan kesehatan dengan sumber daya yang tersedia.
1. MANAJEMEN PROGRAM KESEHATAN
Pengguna Pemberi
Manajemen#$%&'$($ '$ )*+ ,--%'. /0.+
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
19/39
19
Depatemen Kesehatan merupakan penanggung jawab dan pengelolaprogram kesehatan di tingkat pusat yang mengatur dan mengelola programkesehatan nasional. Sedangkan khusus untuk Kegiatan KIBBLA, DirektoratBina Kesehatan Ibu dan Direktorat Bina Kesehatan Anak, memegang perankunci bagi pelaksanaan dan keberhasilan program.
Sesuai dengan pendekatan integratif, kordinatif dan komprehensif makadirektorat ini bekerjasama dengan program dan sektor terkait lainnya.Departemen Kesehatan RI juga telah membentuk Kelompok Kerja MPS diberbagai jenjang sistem administrasi pemerintahan yang kemudian akanmembentuk Tim Terpadu MPS sebagai pelaksana fungsi manajemen MPS ditingkat pusat dan daerah seperti yang ditampilkan di dalam tabel berikut.
Tabel 1 : Tim Terpadu MPS & Child Survival
Tingkat Instansi
Pusat Departemen Kesehatan RI
Direktorat Jenderal di lingkungan Depkes Biro Perencanaan dan Anggaran Kelompok Kerja Nasional MPS & Child Survival Kelompok Kerja Teknis MPS & Child Survival Diklat
BKKBNDepdagriDitjen PMDBappenasKementerian Pemberdayaan PerempuanRumah Sakit Umum Pusat NasionalOrganisasi dan Kolegium Profesi KesehatanKonsosium Kesehatan NasionalJaringan Nasional Pelatihan Klinik KesehatanReproduksiBadan Kesehatan DuniaInternational Coperative and Donor Agencies
Provinsi Dinas Kesehatan Provinsi: Pengelola Kegiatan KIBBLA Yankes Promkes P2M Gizi Bagian Perencanaan/Sunram Yanfar Surveilens
Rumah Sakit Provinsi : UPF Departemen Kebidanan & Kandungan UPF Departemen Kesehatan Anak Instalasi Gawat Darurat UTD Rumah Sakit/Bank darah
Dinas/Badan KependudukanFakultas Kedokteran (bila ada)/Lembaga Pendidikan
KesehatanPusat Pelatihan Klinik Sekunder (P2KS)
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
20/39
20
Tingkat Instansi
Organisasi Profesi Kesehatan di Provinsi (POGI,IDAI, IBI, PPNI)Organisasi Pemberdayaan Perempuan/KeluargaLembaga Kesehatan Internasional/Cooperative and
Donor AgencyBappeda Provinsi, PMDLSM KesehatanMitra strategis setempat yang diperlukan
Kabupaten/Kota
Dinas Kesehatan Kabupaten/kota : Pengelola Kegiatan KIBBLA Yankes Promkes P2M Gizi Bagian Perencanaan/Sunram
Yanfar Surveilens
Rumah Sakit Kabupaten : Unit Pelayanan Kebidanan & Kandungan Unit Pelayanan Kesehatan Anak Instalasi Gawat Darurat UTD Rumah Sakit/Bank darah
Dinas/Badan KependudukanOrganisasi Profesi Kesehatan di KabupatenInstitusi Pelatihan Klinik tingkat KabupatenBappeda Kabupaten/Kota, PMDLSM KesehatanMitra strategis setempat yang diperlukan
Kecamatan Puskesmas Pimpinan Puskesmas Pelaksana Pelayanan KIA
Camat dan Kepala DesaLSM Kesehatan/Komisi KesehatanFasilitator atau kader kesehatanTokoh Masyarakat
Pada era pra-desentralisasi, Departemen Kesehatan Republik Indonesiamerupakan pusat manajemen organisasi dan sistem kesehatan, sedangkanKantor Wilayah adalah perwakilan pusat di daerah yang berkoordinasidengan Dinas Kesehatan.
Sedangkan pada era desentralisasi, Departemen Kesehatan mengatur sistemdan program kesehatan secara nasional dan Dinas Kesehatan menjalankanfungsi manajerial di tingkat provinsi dan kabupaten. Proses manajerial unit-unit fungsional pelayanan kesehatan dilaksanakan pada tingkat fasilitaskesehatan seperti Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, PuskesmasPembantu hingga ke unit-unit pelayanan kesehatan di tingkat komunitas ataumasyarakat.
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
21/39
21
1.1. Manajemen Tingkat Pusat
Pengaturan dan pelaksanaan otoritas Direktorat Jenderal Bina KesehatanMasyarakat dan Direktorat Jenderal terkait dalam mengelola KegiatanKIBBLA dilaksanakan sebagai berikut:
Menetapkan strategi MPS sebagai strategi untuk meningkatkan akses dankualitas pelayanan serta menurunkan angka kesakitan dan kematian Ibu,bayi baru lahir, bayi dan anak balita
Merekomendasikan jalan menuju keselamatan (pathway to survival) danpaket terpadu intervensi berdasarkan bukti (evidence-based interventionintegrated package) sebagai acuan dalam menentukan jenis dan prioritaskegiatan
Menyusun menu-menu dan komponen pendukung penanggulanganmasalah KIBBLA
Menetapkan pendekatan District Team Problem Solving sebagai metode
acuan untuk perencanaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan strategiMPS Mendeskripsikan kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan strategi
MPS Menjalin kemitraan lintas program dan sektor Menggalang keterpaduan (integration), koordinasi (coordination) dan
kelengkapan (comprehensiveness) dengan semua pengampu(stakeholders) dalam pelaksanaan strategi MPS di berbagai jenjang yangada di dalam sistem pelayanan kesehatan
Menentukan goal, standar dan mekanisme untuk mencapai tujuanprogram MPS yaitu penyelematan Ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita
yang akan ditunjukkan dengan pencegahan kesakitan dan kematiankelompok rentan risiko tersebut diatas dengan mengacu pada StandarPelayanan Minimal dan Indeks Pembangunan Manusia
Mengupayakan ketersediaan sumberdaya dan dana, termasuk advokasike badan legislatif dan eksekutif di berbagai jenjang sistem pemerintahandalam upaya pengalokasian sumberdaya dan dana bagi pelaksanaanstrategi MPS di masing-masing daerah (provinsi, kabupaten dan kota)
Memberikan bantuan teknis bagi provinsi, kabupaten dan kota dalammembuat rencana upaya perbaikan akses dan kualitas pelayanankesehatan ibu dan bayi
Diseminasi evaluasi hasil pelaksanaan dan perbaikan pelaksanaan
strategi MPS Mengembangkan dan menyusun sistem pemantauan, penyeliaan atau
bimbingan dan evaluasi pelaksanaan pembuatan rencana danpelaksanaan strategi MPS
1.2. Manajemen Tingkat Provinsi
Untuk manajemen Kegiatan KIBBLA di tingkat provinsi dan kabupaten,lakukan langkah-langkah seperti yang diuraikan dibawah ini: Pastikan keberadaan dan kesiapan Kelompok Kerja atau Tim Terpadu
MPS sebagai pengelola Kegiatan KIBBLA
Lakukan orientasi dan diseminasi MPS bagi para pembuat keputusanbahwa strategi MPS bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
22/39
22
pelayanan serta menurunkan angka kesakitan dan kematian Ibu, bayi barulahir, bayi dan anak balita melalui kemitraan antar program, sektor danmasyarakat
Mengaplikasikan jalan menuju keselamatan (pathway to survival) danpaket terpadu intervensi berdasarkan bukti (evidence-based intervention
integrated package) sebagai acuan dalam menentukan jenis dan prioritaskegiatan
Menterjemahkan menu-menu dan komponen pendukungnya ke dalamrencana pelaksanaan strategi MPS untuk menanggulangi masalahKIBBLA di tingkat provinsi dan membantu perencanaan tingkat kabupaten/kota
Mengaplikasikan pendekatan District Team Problem Solving untukmenyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan strategi MPS padatingkat provinsi
Menerapkan kebijakan dan langkah-langkah bagi pelaksanaan strategiMPS di provinsi dan agar dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan strategi
di kabupaten Menggalang keterpaduan (integration), koordinasi (coordination) dan
kelengkapan (comprehensiveness) dengan semua pengampu(stakeholders) dalam pelaksanaan strategi MPS di berbagai jenjang yangada di dalam sistem pelayanan kesehatan
Aplikasi goal, standar dan mekanisme untuk mencapai tujuan programMPS dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal dan IndeksPembangunan Manusia untuk kegiatan di tingkat provinsi dan membantuperencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota
Mengupayakan ketersediaan sumberdaya dan dana yang bersumber dariAPBN dan APBD
Memberikan bantuan teknis bagi kabupaten dan kota dalam membuatrencana upaya perbaikan akses dan kualitas pelayanan KIBBLA
Memanfaatkan informasi evaluasi hasil pelaksanaan dan perbaikanpelaksanaan strategi MPS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
Mengembangkan dan menyusun sistem pemantauan, penyeliaan ataubimbingan dan evaluasi pelaksanaan pembuatan rencana danpelaksanaan strategi MPS pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota
1.3. Manajemen Tingkat Kabupaten/Kotamadya:
Seperti yang terlihat pada Strategi dan Menu Utama Kegiatan Program
Kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, pada level provinsi dankabupaten/kota, manajemen program kesehatan melalui perencanaan danpelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan oleh Dinas KesehatanKabupaten/Kota dengan fasilitasi dari Dinas Kesehatan Provinsi melaluiDistrict Team Problem Solving (DTPS) KIBBLA.
Langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan pada tingkatKabupaten/Kota adalah sama dengan yang dilakukan pada tingkat provinsi.Yang berbeda hanyalah area kerja dan cakupan program, yaitu dilaksanakanpada tingkat dan bagi masyarakat Kabupaten/Kota. Selain itu, pengalokasiandana juga diperoleh dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Fasilitasi
manajemen tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Tim Terpadu Provinsi.
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
23/39
23
2. RENCANA KERJA BERDASARKAN STRATEGI MPS
Langkah-langkah penyusunan rencana kerja sebagai berikut:
Merencanakan penerapan langkah pemecahan masalah (Rencana)
Implementasi solusi yang terpilih (Implementasi)
Ikuti atau cermati, apakah solusi sudah menunjukkan hasil (Kaji) Buat keputusan apakah implementasi akan diperluas, melakukan
modifikasi atau pilih solusi lain untuk diuji (Aksi)
WHO telah mengembangkan metoda perencanaan Kegiatan KIBBLA dandikenal sebagai District Team Problem Solving (DTPS). Pada awalnya,metoda ini disebut dengan DTPS-MPS. Setelah melalui serangkaian prosesperbaikan dan penambahan materi (kesehatan anak, jaminan ketersediaankomoditas dan obat, penyesuaian bahasa program menjadi nomenklaturanggaran) dan ujicoba di berbagai kabupaten/kota maka paket metoda ini
diubah sesuai menjadi DTPS KIBBLA
Beberapa pertimbangan dalam menyusun perencanaan:
Memahami masalah kesehatan yang harus ditanggulangi dantarget yang akan dicapai
Mengupayakan ketepatan penyusunan rencana dan memilihsolusi yang mampu laksana dengan menggunakan sumberdayadan regulasi anggaran yang tersedia
Menggalang kebersamaan dan keterpaduan lintas program dansektor sejak tahap perencanaan
Meningkatkan motivasi, komitmen dan dukungan terhadap solusimasalah
2.1. Garis besar penyusunan Rencana Kerja Kesehatan dengan DTPS
Perencanaan dibuat untuk percepatan penurunan angka kematian Ibu,Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita berdasarkan Strategi MPS danmempertahankan kegiatan rutin dengan dukungan dana APBD
Difokuskan untuk pemecahan terhadap masalah yang berkaitandengan penyebab utama kematian Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, danAnak Balita
Dilaksanakan oleh:- Tim Terpadu Lintas Program dan Lintas Sektor terkait- Semua anggota tim harus berkontribusi aktif dan nyata
Berdasarkan data dan solusi efektif (evidence based):- Kelengkapan data, terutama tentang kematian ibu, BBL dan Balita- Validasi (kebenaran data)
2.2. Perencanaan dengan metode DTPS
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
24/39
24
Proses penyusunan rencana kegiatan KIBBLA melalui pendekatan timperencanaan kabupaten yang merupakan suatu proses pemecahan masalah.Pendekatan ini akan sangat membantu pengelola Kegiatan KIBBLA untukdapat memecahkan masalah di kabupaten dalam upaya percepatanpenurunan AKI,AKB, dan AKBAL.
Tujuan :
Tersusunnya draft dokumen perencanaan dan anggaran KIBBLA Menyiapkan bahan atau materi untuk advokasi program dan
pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan KIBBLA
2.3. Tahapan DTPSProses DTPS terdiri dari : 3 tahap
1. Orientasi: Pelaksanaan : 1 hari di tingkat provinsi
Tujuan : Memahami masalah dan strategi KIBBLA
Memahami proses perencanaan DTPS KIBBLA
Memahami grand Strategi nasional strategi MPS secarakhusus
2. Lokakarya Perencanaan : Pelaksanaan : 2 minggu setelah orientasi, waktu 5 hari. Tujuan :
Menghasilkan analisis situasi KIBBLA berdasarkan datakabupaten/kota
Menghasilkan analisis masalah KIBBLA kab/kota
Memilih prioritas masalah kesehatan, solusi dan kegiatannya
Menghasilkan perhitungan rencana kebutuhan anggaransesuai dengan peraturan perundang-undangan
Menghasilkan draft dokumen perencanaan danpenganggaran pelayanan KIBBLA
3. Tindak Lanjut Pelaksanaan : segera setelah lokakarya DTPS KIBBLA sampai
RKA-SKPD disetujui.
Tujuan : Menghasilkan dokumen perencanaan dan anggaran sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
Tersedianya materi untuk advokasi
Disetujuinya Kegiatan KIBBLA sebagai program prioritaspada RKPD, kebijakan umum anggaran, PPAS dan RKA-SKPD.
Tahapan lengkap DTPS mengacu pada Seri Panduan Perencaan DTPSKIBBLA
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
25/39
25
Keberhasilan Penyusunan dan Realisasi Rencana Kerja dengan metodeDTPS sangat tergantung dari: Kelengkapan data Kemampuan analisis data Kerjasama tim
Kemampuan fasilitator Advokasi
3. PENYIAPAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS
Tenaga pelayanan dan fasilitas kesehatan merupakan komponen bakupenyelenggaraan pelayanan kesehatan, tetapi dinilai belum siap dan layakuntuk memberikan standar pelayanan yang ditetapkan.
Sedangkan pelaksanaan Program MPS membutuhkan pelayanan kesehatanyang efektif, efisien dan purnawaktu oleh petugas kesehatan yang kompeten.
Masyarakat dapat berperan-serta dalam ketersediaan tenaga dan saranakesehatan, tetapi tanggung-jawab utama adalah pemerintah. Ketersediaanpelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan konsekuensi daripemenuhan aspek akses dan kualitas pelayanan pada diagram 1, sepertiyang disebutkan pada strategi pertama MPS.
Untuk menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan, lakukanhal-hal berikut ini: Ketersediaan tenaga kesehatan terampil dan kualitas infrastruktur pada
fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu,Pondok Bersalin Desa)
Koordinasi dengan unsur terkait (Departemen Kesehatan, OrganisasiProfesi, Jaringan Pelatihan Klinik) untuk mengetahui tingkat kompetensidari petugas kesehatan dan perhatikan akreditasi manajemen dan teknisfasilitas kesehatan yang ada
Dana atau pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yangbermutu, upaya perbaikan kinerja institusi kesehatan dan mutu pelayanan
Ketersediaan institusi dan organisasi mitra (pusat pelatihan klinik,organisasi profesi, lembaga pelatihan manajemen/perbaikan kinerja) bagipenentuan kualifikasi tenaga kesehatan dan perbaikan mutu pelayanan.
Standar Operasinal fasilitas pelayanan dengan regulasi yang berlaku:a. Strategi dan regulasi RS PONEK 24 jam (Ditjen Yan Medik Depkes RI
dan Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagai Aset Daerah)b. Strategi dan regulasi Puskesmas PONED (Ditjen Yan Medik, Ditjen
Binkesmas, Bagian Sarana dan Perlengkapan, dan Pengelolaan BLUFasilitas Kesehatan milik Pemda)
Tarif Jasa dan Belanja bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan bagi Masyarakat
Miskin
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
26/39
26
Tabel 2 : Jenis dan Peran Fasilitas Kesehatan sebagai tempat pelayanandan pusat pendidikan
Jenis Fasilitas Pelayanan Pelatihan
Rumah Sakit Provinsi Pelayanan 1-3
Pusat Rujukan Propinsi
Pusat Pelatihan Klinik
SekunderRumah Sakit Kabupaten/Kota
Pelayanan 1-2/3 Pusat Pelatihan KlinikPrimer
Puskesmas/Polindes/BPS Pelayanan 1 Fasilitas Praktik Klinik
Catatan :
Pelayanan 1: Penilaian Dasar, Stabilisasi, Evaluasi Medik, Pertolongan Persalinan,
Perawatan Pasca-persalinan, Kontrasepsi dan Pengamatan LanjutanPelayanan 2:
Pelayanan 1 ditambah dengan penatalaksanaan komplikasi, pelayananrujukan
Pelayanan 3: Pelayanan 1, 2 ditambah dengan penatalaksanaan komplikasi berat
dan upaya rehabilitatif / rekonstruktif , pelayanan rujukan
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
27/39
27
Diagram 5. Penyiapan Fasilitas kesehatan menjadi Pusat Pelayanan danPendidikan
Kajian Kebutuhan Pelayanan KIA
Kriteria Seleksi Fasilitas Pelayanan: Perlu pelayanan KIA berkualitas tinggi
Banyaknya jumlah kasus yang ditangani
Dukungan stakeholder atau pemilik fasilitas
Pengumpulan data tentang sumberdaya dan kinerja fasilitas pelayanan
Kunjungan langsung untuk verifikasi data dan validasi seleksi tempatpelayanan
Pemantapan hasil seleksi dan memastikan dukungan stakeholder ataupemilik
Seleksi staf klinik atau petugas kesehatan untuk mengikutipelatihan penyiapan tempat
Kriteria seleksi: Petugas di seksi atau
ruang yang terkaitdengan manajemendan pemberianpelayanan di fasilitas
Pelaksana KIA Rekomendasi atasan
Latihan Penyiapan Tempat(Site Preparation Training)
Penerapan standar kinerja, praktikterbaik dan pengorganisasianpelayanan
Kriteria seleksi: Petugas pelaksana KIA
difasilitas pelayanan Praktisi KIA Rekomendasi atasan
Seleksi staf klinik atau petugaskesehatan untuk mengikutipelatihan klinik KIA
Pelatihan klinik KIA
Kualifikasi Petugas dan Akreditasi Tempat Pelayanan
Pelatihan Keterampilan Melatih dan Pemantapan Sistem Menjaga Mutu
Kualifikasi Pelatih dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan sebagai InstitusiPelatihan Klinik
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
28/39
28
3.1. Penyediaan tenaga terampil dan fasilitas kesehatan yang berkualitas
Langkah-langkah penyiapan pelayanan yang berkualitas:
Menyiapkan tenaga dan melengkapi sarana pelayanan di fasilitaskesehatan (RSU, Puskesmas, dan Polindes) termasuk pasokan peralatan
dan instrumen untuk menyelenggarakan program MPS Membentuk satuan kerja atau tim pelaksana, menyepakati peran dan
tanggung-jawab dari setiap unsur yang terkait Menyiapkan Sistem, Mekanisme Kerja (termasuk Baku Prosedur Klinik
atau Standard Operating Procedure) dan keterpaduan berbagai jenjangsarana pelayanan kesehatan, mulai dari tingkat di Provinsi hingga ketingkat desa.
Mengelola Pelayanan, Standar Kinerja Indivual dan Institusional bagipenyediaan pelayanan
Memantau secara berkala dan melakukan evaluasi hasil pelayanan yangakan digunakan sebagai upaya jaga mutu dan masukan bagi perbaikan
kinerja
Untuk menjamin kelancaran proses dan kualitas pelayanan, diperlukankoordinasi antar departemen atau unit terkait.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam koordinasi internal adalah:
Peralatan dan medikamentosa Mutu pelayanan dan sumberdaya yang tersedia Sistem kerja dan pengakuan terhadap prestasi petugas Jaminan pasokan terhadap kebutuhan peralatan dan bahan
Kelengkapan peralatan dan kebutuhan pasokan Sistem jaga dan pemeliharaan mutu pelayanan Kebijakan dan prosedur pengelolaan peralatan dan bahan yang diperlukan Ketersediaan biaya bagi penyelenggaraan pelayanan bermutu dan
tanggap terhadap kebutuhan dana bagi perbaikan kinerja dan sarana
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
29/39
29
Diagram 6 : Model Pelayanan Integratif KIBBLA Berdasarkan Bukti diBerbagai Jenjang Sistem Pelayanan
Strategi Making Pregnancy Safer & Child Survival
Standar Pelayanan dan KompetensiPetugas Kesehatan:1) Asuhan Persalinan Normal2) Pelayanan Obstetri Neonatal
Emergensi Dasar3) Asuhan Pascakeguguran4) Pencegahan Infeksi5) Komunikasi inter-ersonal/Konseling6) Pelayanan KIA Terkini (MNH
Update)7) Penyiapan dan Akreditasi Fasilitas
Pelayanan8) Penyeliaan Fasilitatif9) Jaminan Kualitas Pelayanan dan
Pelatihan (Continuous QualityImprovement System)
PaketPelayanan
Terpadu PraktikTerbaik/
Asuhan Efektif(Berdasarkan
Bukti) KIA
Ditjen BinkesmasYanmedPromkes
P2MBiro Perencanaan &
AnggaranMeneg PP
RSUPNOrganisasi Profesi
Institusi PendidikanKesehatan
Organisasi MasyarakatKesehatan
WHODonor Agencies
Jaringan Nasional PelatihanKlinik( Representasi POGI,IDAI/UKK Perinatologi,PERINASIA, IDI, IBI, PPNI,IAKMI)P2KTDiklat/SDM DepkesFakultas KedokteranAkademi BidanAkademi Keperawatan
10) Manajemen Terpadu Bayi Muda11) Manajemen Terpadu Balita Sakit12) Teknologi Kontrasepsi Terkini13) Manajemen Asfiksia Bayi Baru Lahir14) Manajemen BBLR
Pelatihan Berdasarkan Kompetensi(CBT), Penyeliaan Fasilitatif
PONEK, PONED, Sub-Spesialistik
Praktik TerbaikAsuhan dan
Prosedur KlinikKIA di Level RSRujukan 2 & 3
Rumah Sakit ProvinsiDinkes Provinsi
Pusat Pelatihan KlinikSekunder
TOT/Penyelia
Pelatihan Berdasarkan Kompetensi
(CBT), Penyeliaan FasilitatifPONEK, PONED, APN, APK, RawatIntensif, Rekonstruksi, KB, KIP/K
Praktik TerbaikAsuhan dan
Prosedur KlinikKIA di Level RSRujukan 1 & 2
Rumah Sakit Kabupaten/
Kota
Dinkes KabupatenPusat Pelatihan Klinik PrimerKualifikasi Petugas Kesehatan
Akreditasi Teknis FasilitasPelayanan Kesehatan
Bimbingan Teknis
Pelatihan Berdasarkan Kompetensi(CBT), Penyeliaan Fasilitatif ,Teknis Manajemen Pelayanan danPeran Serta Masyarakat dalamProgram Kesehatan (Posyandu)APN, PONED, PPGD, MTBS/MTBM,KIP/K, Penyeliaan Fasilitatif, KB,Manajemen Asfiksia BBL, ManajemenBBLR
Praktik TerbaikAsuhan dan
Prosedur KlinikKIA di LevelPelayanan
Dasar
Puskesmas
Kepala PuskesmasDinkes Kabupaten
Jaringan Pelayanan danPelatihan P2KP di Kecamatan
Kualifikasi & AkreditasiSupervisi/Jaminan MutuPraktik Klinik/Magang
Sistem Rujukan
Persalinan Bersih dan AmanPertolongan Pertama Gawatdarurat
Stabilisasi dan Rujukan Optimalpada pelayanan dengan pendekatan Tim
Puskesmas Pembantu
Kepala Puskesmas IndukKepala Puskesmas Pembantu
Bidan KordinatorBidan Terlatih dan BerkualifikasiPetugas Kesehatan TerlatihKader dan Masyarakat Terlatih
Persalinan Bersih dan AmanPertolongan Pertama Gawatdarurat
Stabilisasi dan Rujukan Optimalpada pelayanan dengan pendekatan penolong tunggal
Pondok Bersalin Desa
Masyarakat SiagaMobilisasi Masyarakat (Tabulindan Dasolin), BPCR, DonorDarah, Transportasi Rujukan,Pengenalan Tanda Bahaya danSiaga Mencari Pertolongan
Pos Pelayanan Terpadu dan Masyarakat Rumah Tangga/KeluargaSiaga
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
30/39
3.2. Model Sistem Pelayanan Terpadu
Pada setiap jenjang pelayanan sebaiknya ditentukan model sistem pelayananterpadu yang melibatkan setiap unsur terkait untuk membentuk jaringanpelayanan yang lengkap.
Pada tingkat provinsi komponen dan peran masing-masing komponenadalah:
Dinas Kesehatan Provinsi sebagai penanggung jawab programkesehatan di tingkat provinsi untuk menerjemahkan rencana nasionalpembangunan bidang kesehatan disesuaikan dengan kondisi provinsiyang bersangkutan terutama program yang bersifat promotif dan preventif
Rumah Sakit Provinsi atau Fasilitas Rujukan Tersier untukpenanggulangan masalah kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif
Organisasi Profesi berperan sebagai pelaksana utama programkesehatan di tingkat provinsi
Pusat Pelatihan Klinik tingkat Provinsi (P2KS) sebagai mitra dalammeningkatkan kapasitas teknis dan manajemen klinik tenaga kesehatan.Tugas utama P2KS adalah menyiapkan tenaga pelatih tetapi jika P2KPbelum berfungsi, pelaksanaan pelatihan klinik untuk tenaga kesehatandilakukan P2KS
!"#$% '()*#+,*" -./+%.+* 0*1+ 0*2$ 3*,+24 5*"*6(7(" 0038 9*"5:05;5:0< 9+)*%.*"*%*" =)(, >+"*. ?(.(,*#*" @(%(26*.*7*9("A*" =2A*"+.*.+ '2=/(.+
B*2+"A*" '()*1*"*" %(.(,*#*"dan pelatihan klinik (fasilitas kesehatanuntuk praktik klinik atau magang seperti RS Kabupaten/Kota, Puskesmas,Pustu, Polindes atau Rumah Bersalin/BPS) sebagai pemberi pelayanankesehatan dasar atau lanjutan yang bila diperlukan akan merujuk pasienke Rumah Sakit Rujukan
Fasilitas kesehatan swasta dan pelayanan kesehatan yangdiselenggarakan oleh masyarakat merupakan mitra strategis bagi aksesdan kualitas pelayanan
Masyarakat sebagai pengguna sistem pelayanan kesehatan danpengenalan dini masalah kesehatan di tingkat masyarakat itu sendiri
Pada tingkat kabupaten/kota komponen dan peran masing-masingkomponen adalah:
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotasebagai penanggung jawab programkesehatan yang telah ditentukan secara nasional disesuaikan dengankondisi Kabupaten/Kota yang bersangkutan terutama program yangbersifat promotif dan preventif
Rumah Sakit Kabupaten/Kota atau Fasilitas Rujukan Sekunder untukpenanggulangan masalah kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
31/39
31
Organisasi Profesi berperan sebagai pelaksana utama programkesehatan di tingkat provinsi
Pusat Pelatihan Klinik tingkat Kabupaten/Kota (P2KP) sebagai mitradalam meningkatkan kapasitas teknis dan manajemen klinik tenagakesehatan. Tugas utama P2KP adalah melaksanakan pelatihan kliniktenaga kesehatan (service provider)
!"#$% '()*#+,*" -./+%.+* 0*1+ 0*2$ 3*,+24 5*"*6(7(" 0038 9*"5:05;5:0< 9+)*%.*"*%*" =)(, >+"*. ?(.(,*#*" @(%(26*.*7*9("A*" =2A*"+.*.+ '2=/(.+
Jaringan pelayanan kesehatan dan pelatihan klinik(fasilitas kesehatanuntuk praktik klinik atau magang seperti Puskesmas, Pustu, Polindes atauRumah Bersalin/BPS sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar ataulanjutan yang kemudian (bila diperlukan) akan merujuk pasien yangbermasalah ke Rumah Sakit Kabupaten/Kota
Fasilitas kesehatan swasta dan pelayanan kesehatan yangdiselenggarakan oleh masyarakat
Masyarakat sebagai pengguna sistem pelayanan kesehatan danpengenalan dini masalah kesehatan di tingkat masyarakat itu sendiri
Pada tingkat kecamatan komponen dan peran masing-masing komponenadalah:
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotasebagai penanggung jawab programkesehatan yang telah ditentukan secara nasional dan disesuaikan dengan
kondisi Kabupaten/Kota yang bersangkutan terutama program yangbersifat promotif dan preventif
Puskesmas untuk penanggulangan masalah kesehatan yang bersifatkuratif dan/atau menstabilisasi pasien sebelum dirujuk
Organisasi Profesi berperan sebagai pelaksana utama programkesehatan di tingkat kecamatan
Pelatih atau instruktur klinik di fasilitas praktik klinik P2KP sebagai mitradalam meningkatkan kapasitas teknis dan manajemen klinik tenagakesehatan.
Jaringan pelayanan kesehatandan pelatihan klinik (fasilitas kesehatanuntuk praktik klinik atau magang seperti Pustu, Polindes atau RumahBersalin/BPS sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar atau lanjutanyang kemudian (bila diperlukan) akan merujuk pasien yang bermasalah keRumah Sakit Kabupaten/Kota
Fasilitas kesehatan swasta dan pelayanan kesehatan yangdiselenggarakan oleh masyarakat
Masyarakat sebagai pengguna sistem pelayanan kesehatan danpengenalan dini masalah kesehatan di tingkat masyarakat itu sendiri
Pada tingkat desakomponen dan peran masing-masing komponen adalah:
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
32/39
32
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotasebagai penanggung jawab programkesehatan yang telah ditentukan secara nasional dan disesuaikan dengankondisi Kabupaten/Kota yang bersangkutan terutama program yangbersifat promotif dan preventif
Polindes atau Balai Pengobatan untuk penanggulangan masalahkesehatan yang bersifat kuratif dan/atau menstabilisasi pasien sebelumdirujuk
Organisasi Profesi berperan sebagai pelaksana utama programkesehatan di tingkat desa
Pelatih atau instruktur klinikdi fasilitas praktik klinik P2KP sebagai mitradalam meningkatkan kapasitas teknis dan manajemen klinik tenagakesehatan.
Jaringan pelayanan kesehatandan pelatihan klinik (fasilitas kesehatanuntuk praktik klinik atau magang seperti BPS sebagai pemberi pelayanan
kesehatan dasar atau lanjutan yang kemudian (bila diperlukan) akanmerujuk pasien yang bermasalah ke Rumah Sakit Kabupaten/Kota
Masyarakat sebagai pengguna sistem pelayanan kesehatan danpengenalan dini masalah kesehatan di tingkat masyarakat itu sendiri
3.3. Pengembangan keterampilan melalui pelatihan klinik
Keberhasilan suatu intervensi atau praktik terbaik sangat tergantung darikompetensi atau kualifikasi petugas pelaksana. Pada keadaan tertentu dapatterjadi perbaikan baku medis yang akan mengubah pula standar pelayanan.Untuk penyegaran/perbaikan kinerja dan kompetensi petugas, sebaiknya
dilakukan pelatihan ulang agar sesuai dengan perkembangan teknologi danilmu pengetahuan.
Langkah-langkah dalam pelatihan manajemen pelayanan dan keterampilanklinik adalah:
Mengindentifikasi fasilitas kesehatan yang petugasnya perlu mendapatpelatihan atau perbaikan kapasitas teknis (lihat diagram 3, halaman 26)
Mengkaji hasil pelatihan dari P2KS/P2KP untuk perbaikan kinerjapascapelatihan
Melakukan koordinasi dengan P2KS/P2KP untuk menentukan jenis dan
waktu pelatihan untuk perbaikan kinerja (lihat diagram 5, halaman 28) Memastikan biaya pelatihan telah sesuai dengan standar biaya pelatihan
Depkes yang memenuhi standar mutu pelatihan CBT yang disusun olehDepkes bekerjasama dengan profesi dan JNPK
Melaksanakan pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati danmelakukan pemantauan/penyeliaan kualitas manajemen pelatihan,termasuk fasilitas praktik klinik untuk pencapaian kompetensi klinik
Menggunakan laporan kegiatan pelatihan untuk menilai pencapaian tujuanpelatihan
Melakukan koordinasi dengan P2KS/P2KP untuk melakukan penyeliaanfasilitatif pascapelatihan dan penentuan kualifikasi petugas kesehatanserta akreditasi teknis fasilitas pelayanan.
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
33/39
33
Membuat ketetapan, hanya tenaga kesehatan dengan kompetensi dankualifikasi tertentu yang dapat melakukan pelayanan kesehatan yang adadi dalam menu, intervensi terpadu dan peraturan perundang-undanganatau regulasi yang ada.
Melakukan pemantauan implementasi hasil pelatihan atau praktik terbaik
di fasilitas pelayanan.
4. PERAN SERTA DAN MOBILISASI MASYARAKAT
Saat ini, AKI, AKB dan AKBAL di Indonesia masih menempati peringkatteratas di antara Negara-negara di kawasan Asia Tenggara.. World HealthOrganization menyatakan bahwa penyebab kematian ibu di berbagai Negaraberkembang (termasuk Indonesia) disebabkan oleh Tiga Terlambat, yaituterlambat untuk mengenali masalah ibu dan mengambil keputusan untukmendapatkan pertolongan; terlambat mencapai tempat rujukan kesehatanyang sesuai; dan terlambat memperoleh penanganan adekuat di fasilitas
kesehatan rujukan. Oleh karena itu peran serta dan pemberdayaanmasyarakat sangat diperlukan.
4.1. Pemberdayaan Masyarakat
Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan pemberdayaanmasyarakat:
Mengidentifikasi, menumbuhkan potensi dan sumberdaya yang ada dimasyarakat
Menggunakan dan membudayakan prinsip gotong-royong
Melakukan kerjasama berdasarkan kesamaan kebutuhan dan manfaat
yang mungkin akan diperoleh dari kerjasama tersebut
Meningkatkan pengetahuan atau kemampuan intelektual masyarakat yangdipadukan dengan pemberdayaan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dananak balita, baik secara individual dan kelompok masyarakat
Menggalang kemitraan dengan LSM dan Ormas terkait yang potensial
4.2 Masyarakat Mampu Melaksanakan Program Perencanaan Persalinandan Pencegahan Komplikasi (P4K)
P4K dengan Stiker :
P4K adalah Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi,yang merupakan suatu kegiatan dalam rangka peningkatan peran aktifkeluarga dan masyarakat dalam merencanakan suatu persalinan yang amandan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, serta menggunakanstiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupandan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir.
Tujuan : Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu
hamil dan bayi baru lahir melalui peningkatan peran aktif keluargadan masyarakat dalam merencanakan serta membantuterlaksananya persalinan yang aman dan persiapan menghadapi
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
34/39
34
komplikasi dan tanda bahaya kehamilan serta persalinan bagi ibusehingga melahirkan bayi dengan aman, selamat dan sehat.
Terdatanya sasaran ibu hamil dan terpasangnya stiker P4K dirumahibu hamil
Untuk melaksanakan kegiatan P4K mengacu pada Buku Pedoman PraktisP4K.
Kehamilan dan
persalinan dapat direncanakan dan kematian dapat dihindarkan
Seorang calon ibu mempunyai cukup waktu untuk memperoleh informasitentang kesehatan dan hak-hak reproduksi. Kebutuhan pokok kehamilan danpersalinan, adalah:
Kestabilan jiwa bagi ibu hamil dan bersalin, Kecukupan nutrisi atau kebutuhan fisik bagi ibu hamil, Pemeriksaan dan terjaganya kesehatan, Perlindungan suami/keluarga terhadap gangguan kondisi psikis dan fisik
ibu hamil/bersalin Adanya akses bagi pertolongan kondisi gawat-darurat kehamilan atau
persalinan.
4.3 Penggunaan buku KIA
Buku Kesehatan ibu dan Anak barisi catatan kesehatan ibu (hamil, bersalindan nifas) dan anak (bayi baru lahir, bayi dan anak balita) serta berbagaiinformasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak. Catatanpelayanan kesehatan anak meliputi : pemeriksaan neonatus, pemberianimunsasi, pemberian vitamin A, anjuran pemberian rangsanganperkembangan dan nasihat pemberian makan serta catatan penyakit danmasalah perkembangan.
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
35/39
35
Aplikasi Strategi MPS & ChildSurvival
Implementasi Strategi MPS dan Child Survival
Bab 4
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
36/39
36
Pada Bab 3 telah dijelaskan kaitan Strategi MPS dengan tigakomponen utama KIBBLA. Strategi MPS dilaksanakan dalam tahapanberikut ini:
Perencanaan
Implementasi
Monitoring dan Evaluasi
IMPLEMENTASI STRATEGI MPS PADA KEGIATAN KIBBLAKABUPATEN DAN KOTA
1. Tahap Penyusunan Rencana Kegiatan KIBBLA Kabupaten/Kota(DTPS KIBBLA)
1.1. Persiapan1. Fungsikan kembali atau bentuk (bila belum ada) tim perencanaanMPS yang dapat berupa Tim DTPS-KIBBLA
2. Lakukan pertemuan untuk menyepakati tugas pengembanganrencana kerja dan peran lintas program kesehatan ibu, bayi barulahir, bayi dan anak balita di kabupaten/kota
3. Siapkan dan jadwalkan pengembangan rencana kerja programkesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita
1.2. Pengembangan
Mengembangkan rencana kerja kesehatan kabupaten/kota denganmenyiapkan materi sebagai berikut:
Data dan indikator kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anakbalita Kabupaten/kota
Rencana kerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan(penyusunan rencana kerja untuk tahun depan dimulai padabulan Januari tahun anggaran berjalan dan Musrenbangdiperkirakan berlangsung pada bulan Maret)
Rujukan bagi penyusunan rencana kerja:! Buku Pedoman Pelaksanaan Strategi MPS
! Seri Panduan Perencanaan DTPS KIBBLA! Naskah Rencana Aksi Nasional Program Nasional Bagi
Anak Indonesia 2008! Pedoman Perencanaan Penerapan MTBS! Lampiran 2: Menu Utama Kegiatan Program Kesehatan Ibu! Lampiran 3: Menu Utama Kegiatan Program Kesehatan
Anak! Lampiran 6 : Kegiatan KIBBLA Kabupaten/Kota dan
Alokasi Dana! Peraturan Keuangan Negara untuk Dana Pusat yang di
daerahkan! Permendagri No. 57 tahun 2007 (???)
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
37/39
37
! Seri buku panduan perencanaan KIBBLA! SPM tahun 2007! Paket Pelatihan
Asuhan Persalinan Normal Edisi 2008 Pertolongan Pertama Gawat darurat Obstetri dan
Neonatal (PPGDON) Edisi 2007 Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
(PONED) Edisi 2007 Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi
Komprehensif (PONEK) Edisi 2007 Penyeliaan Fasilitatif Edisi 2007 Kualifikasi Petugas dan Akreditasi Teknis Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Edisi 2007 Paket pelatihan untuk child survival (Manajemen
Asfiksia BBL, Manajemen BBLR, MTBM/MTBS,SDIDTK dan autopsi verbal)
Gunakan langkah-langkah penyusunan rencana pada paketDTPS KIBBLA dan siapkan data-data kesehatan Ibu, Bayi BaruLahir, Bayi dan Anak Balita yang telah dikumpulkan dan divalidasi. (lihat cara penyusunan rencana kerja kesehatanmenggunakan paket DTPS KIBBLA )
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan KIBBLA Kabupaten/Kota
Lakukan pertemuan Tim MPS untuk mengkaji ulang rencanakerja program KIBBLA kabupaten dan nilai kembali tingkatkeberhasilan dalam mendapatkan persetujuan kegiatan danpembiayaan program. Perlu juga diperhatikan jalan keluar untukmengatasi gagalnya usulan kegiatan di mana kegiatan tersebuttelah diklasifikasikan sebagai prioritas dalam mengatasi masalahKIBBLA di kabupaten.
Tentukan pula peran dan tanggung jawab dari sub-dinas/seksi/pengelola sebagai pelaksana kegiatan dan bendaharawanpemegang dana program agar masing-masing pihak dapat
menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Pastikan ketersediaan dana bagi pelaksanaan kegiatan program
KIBBLA, baik internal program mapun antar program dan/atausektor termasuk bantuan LN dan kemitraan dengan swasta ataumitra Strategis lainnya
Periksa kembali jadwal kegiatan program dengan jadwal turunnyaanggaran bagi pembiayaan kegiatan
Lengkapi syarat-syarat administratif dan pelaksanaan kerjakemudian ajukan permintaan pengeluaran dana atau uang mukapenyelenggaraan kegiatan yang kemudian diikuti dengan
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
38/39
38
permintaan secara terjadwal disesuaikan dengan tahapankegiatan yang akan dilaksanakan
Laksanakan kegiatan program dengan mengacu pada rencanakerja tahunan yang dihasilkan melalui DTPS KIBBLA (hasilkomparasi dan adaptasi dengan kegiatan yang ada di dalammasing-masing Strategi MPS) kemudian sesuaikan dengan menuutama Direktorat Binkes Ibu dan Direktorat Binkes Anak,deskripsi kegiatan Strategi MPS, lihat lampiran 1 dan lampiran 3.
Lakukan hal yang sama pada Strategi II, III dan IV termasukluaran dan kegiatan yang ada pada masing-masing Strategisehingga kegiatan prioritas dilaksanakan dan dipantau secarabenar dan efektif, termasuk kontribusi dari program:
! Binkes Anak,! Gizi!
P2M! Promkes,! Yankes,! Kesling,! Kesehatan Komunitas,! Sarana, dsb.
Selain itu, lihat peluang program pemberdayaan keluarga danperempuan dapat disinergikan dengan program:
! Pendidikan,!
Kesetaraan gender,! Penghapusan KDRT, dsb.
Pada bagian lain, bagaimana perwujudan dan pelaksanaan P4Kdan berbagai bentuk partisipasi masyarakat lainnya.
Lakukan upaya perbaikan kinerja petugas dan jaga mutupelayanan melalui sistem pemantauan dan evaluasi:
! Buku pedoman pemantauan progam KIBBLA MPSDirektorat Binkes Ibu
! Penyeliaan Fasilitatif oleh Bidan Kordinator)! Kerjasama dengan institusi pelatihan klinik (Kualifikasi
Petugas Kesehatan dan Akreditasi Teknis FasilitasKesehatan)
! Upaya-upaya perbaikan kualitas pelayanan yang berbasismasyarakat
Lakukan pencatatan untuk memantau sejauh mana kegiatantelah dilaksanakan dan kemajuan serta hasil kegiatan yang telahdicapai.
Susun dan selesaikan laporan kegiatan serta uraikan pencapaian
target kegiatan program KIBBLA seperti yang telah ditetapkandalam rencana kerja tahunan program kesehatan kabupaten/kota
-
7/25/2019 Pedoman Making Pregnacy Safer (MPs)
39/39
Buat rekomendasi dan saran perbaikan untuk perencanaan danpenyusunan rencana kegiatan program KIBBLA tahun berikutnya
3. Pemantauan dan Evaluasi Hasil Kegiatan Program KIBBLAKabupaten/ Kota
Lakukan pemantauan dan fasilitasi sejak tahap penyusunanrencana, pelaksanaan kegiatan hingga analisis hasil kegiatanatau laporan kegiatan
Gunakan semua instrumen yang ada, antara lain:! Lampiran 4: Evaluasi kesesuaian kegiatan Propinsi,
Kabupaten/Kota dengan Strategi MPS! Penyeliaan Fasilitatif! Kualifikasi Petugas Kesehatan dan Akreditasi Teknis
Fasilitas Kesehatan! Kotak Saran di fasilitas kesehatan atau Dinas Kesehatan
setempat! Laporan atau keluhan masyarakat atau pengguna
pelayanan kesehatan! Artikel atau opini di media massa
Lakukan analisis data hasil pelaksanaan kegiatan dan sampaikanevaluasi kegiatan dan hasil pencapaian serta rekomendasi padapihak yang berkepentingan
Kumpulkan informasi strategis dan penting bagi proses
penyusunan kegiatan program KIBBLA tahunan dan saran-saranperbaikan bagi peningkatan pencapaian target atau perbaikanstatus kesehatan KIBBLA
Aplikasi Strategi MPS dan Child Survival di tingkat provinsidisiapkan setelah kabupaten/kota, karena provinsi baru dapatmembuat perencanaan setelah mendapatkan rencana kerja darikabupaten/kota.
Autopsi verbal kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita
Lakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) dan Audit kematianbalita. Mekanisme dari bawah ke atas (bottom-up) tim MPSprovinsi akan dapat membuat perencanaan dan intervensi yangsesuai dengan kondisi nyata di kabupaten/kota.Tim MPS di tingkat kabupaten/kota membutuhkan data darikecamatan atau Puskemas maka Tim MPS di tingkat provinsijuga membutuhkan data KIBBLA ataupun rencana kerja darikabupaten/kota.