i
JURNAL KARYA ILMIAH
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE(Studi di Bank Tabungan Negara Cabang Mataram)
Oleh:
NI MADE AYUNDA CHARMANITA D1A010182
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2018
ii
HALAMAN PENGESAHANJURNAL KARYA ILMIAH
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE(Studi di Bank Tabungan Negara CabangMataram)
Oleh:
NI MADE AYUNDA CHARMANITAD1A010 182
Menyetujui,
Pembimbing I,
Dr. H. Hirsanuddin., SH, M.Hum.
NIP: 19621231 198803 1 011
iii
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCENi Made Ayunda Charmanita
D1A010182Fakultas Hukum Universitas Mataram
ABSTRAK
Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan Good Corporate Governance di PT. Bank Tabungan Negara dan untuk mengetahui dan memahami prinsip apakah yang paling diutamakan oleh PT. Bank Tabungan Negara dalammelaksanakanGoodCorporateGovernance. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Bank Tabungan Negara adalah dengan menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, dan kewajaran. BTN telah menjadikan laporan Good Corporate Governance (GCG) menjadi salah satu kewajiban utama yang harus disajikan setiap tahunnya.
Kata Kunci: keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, kewajaran.
APPLICATION OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE
ABSTRACTThe purpose of this discussion is to know and understand how the
implementation of the companies in PT. Bank Tabungan Negara and to understand the principle is priority by PT. Bank Tabungan Negara in implementing the Good Corporate Governance. The research method used is the statute approach, conceptual approach, analytical approach, and sociological approach. As a result of research shows that Good Corporate Governance in PT. Bank Tabungan Negara is to apply the principle of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness. BTN has made the GCG to be one of the main obligation that should be presented every year.
Keywords : transparency, accountability, responsibility, independency, fairness.
i
I. PENDAHULUAN
Sehubungan dengan semakin menguatnya posisi keilmuan Etika Bisnis
sebagai salah satu bidang intelektual dan akademis di antara disiplin-disiplin lain,
tidak mengherankan jika banyak isu moral-etis, dengan sendirinya akan muncul
dalam kaitannya dengan bidang hukum, ekonomi, dan bisnis.
Di antara sekian isu yang mengemuka, isu seputar neoliberalisme, Good
Corporate Governance (GCG), Kode Etik, serta tanggung jawab perusahaan atau
yang lazim dikenal umum sebagai Corporate Social Responsibility (CSR)
merupakan empat isu yang paling sering muncul dan menjadi sorotan media
massa akhir-akhir ini, bahkan cukup menyita waktu di ruang-ruang kuliah. Pada
tataran filosofis, mengemukanya isu-isu tersebut merupakan suatu pertanda baik
akan adanya perkembangan Etika Bisnis di kalangan masyarakat luas.1
Para pebisnis memerlukan adanya pedoman khusus untuk mewujudkan
tanggung jawab dalam bisnis. Pedoman tersebut adalah Kode Etik yang dapat
dijadikan sebagai panduan untuk terlaksananya suatu tata kelola yang baik atau
Good Corporate Governance (GCG) yang dapat menjadi rambu-rambu
pelaksanaan bisnis secara etis. Pada dasarnya yang paling hakiki, Good
Corporate Governance atau GCG merupakan suatu sistem atau perangkat yang
mengatur hubungan di antara semua pihak yang terlibat dalam suatu organisasi,
1L Sinuar Yosephus, Etika Bisnis Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer, Pustaka Obor Indonesia, 2010, hlm. 201
ii
entah bisnis atau bahkan organisasi politik sekalipun. Itulah sebabnya secara
hakiki GCG memiliki jangkauan yang sangat luas.
lsu-isu yang banyak dikemukakan masyarakat berkaitan dengan kegiatan
bisnis adalah dampak kegiatan bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan.Isu-
isu publik yang berkembang dapat menjadi sebuah peluang atau risiko bagi
perusahaan, tergantung seberapa kuat isu-isu tersebut berimplikasi positif atau
negatif terhadap kinerja perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan yang
mencemari lingkungan akan memperoleh pemberitaan negatif yang dapat
membentuk opini negatif pula dari masyarakat sehingga dalam jangka panjang
apabila perusahaan tidak melakukan perubahan, penjualan dapat turun atau
terhenti akibat opini tersebut sehingga tingkat kemampulabaan juga ikut
turun.2Memperhatikan isu-isu di atas maka pelaksanaan Good Corporate
Governance dalam perusahaan menjadi sangat urgen dan mutlak dalam rangka
mewujudkan perusahaan yang sehat dan berkontribusi bagi kepentingan
masyarakat.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu
1)Bagaimana pelaksanaan Good Corporate Governance di PT. Bank Tabungan
Negara Cabang Mataram dan 2)Diantara semua prinsip Good Corporate
Governance, prinsip apa yang paling utama dilaksanakan oleh PT. Bank
Tabungan Negara Cabang Mataram.
2 Sri Rejeki Hartono, PermasalahanSeputarHukumBisnis: PersembahanKepada Sang Maha Guru, TanpaPenerbit, Yogyakarta, 2006, hlm. 75
iii
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana
pelaksanaan Good Corporate Governancedi PT. Bank Tabungan Negara dan
untuk mengetahui prinsip apa yang paling diutamakan di PT. Bank Tabungan
Negara dalam melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance
.Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat akademis, teoritis, dan praktis.
Diharapkan dapat membantu instansi-insansi terkait, khususnya aparat penegak
hokum dalam membuat kebijakan-kebijakan baru dalam kaitannya.
1) Manfaat akademis yaitu untuk menyel esaikan studi strata (S1) pada
Fakultas Hukum UniversitasMataram, kemudian
2) Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan
pengetahuan dibidang hokum bisnis, terutama mengenai penerapan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada suatu organisasi
atau perusahaan di Indonesia
3) Secara praktis diharapkan dapat memberikan tanggung jawab direksi
dan dewan komisaris serta seluruh staf karyawan pada suatu
perusahaan di Indonesia.
iv
II. PEMBAHASAN
Pelaksanaan Good Corporate Governance di PT Bank Tabungan Negara
BTN telah melakukan langkah-langkah penerapan Good Corporate
Governance dengan menyusun action plan perbaikan dan peningkatan kualitas
penerapan Good Corporate Governance yang telah disampaikan kepada Bank
Indonesia. Action plan dimaksud meliputi Peningkatan Peran Komisaris,
Peningkatan Peran Aktif Direksi, Peningkatan Perandan Fungs iKepatuhan,
Peningkatan Efektifitas Penerapan Fungsi Audit Intern, Peningkatan Proses
Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian, Peningkatan Transparansi Laporan.
Menurut hasil wawancara penelitan penulis dengan Bapak Dewa Gede
Pertama Putra ,ST 3 bahwa PT Bank Tabungan Negara sebagai salah satu BUMN
terkemuka telah menjadikan laporan GCG menjadi salah satu kewajiban utama
yang harus disajikan setiap tahunnya. Tata kelola perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance/GCG) sudah menjadi bagian dari BTN sejak BTN berdiri
dan terus mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu.
Good Corporate Governance pada PT. Bank Tabungan Negara adalah
dengan menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas
(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian
(independency), dankewajaran (fairness). BTN sebagai salah satu BUMN
terkemuka telah menjadikan laporan Good Corporate Governance (GCG)
3Wawancara, DewaGedePertama Putra, ST., Consumer Loan Analyst, Bank BTN CabangMataram, Senin, 20 Maret 2017., Pukul 09.30 Wita.
v
menjadi salah satu kewajiban utama yang harus disajikan setiap tahunnya.Tata
kelola perusahaan yang baik merupakan penopang penting dalam menjalankan
bisnis di industri perbankan yang semakin kompetitif.
Diantara SemuaPrinsip-Prinsip yang Paling UtamaDilaksanakanoleh PT
Bank Tabungan Negara
Menurut hasil wawancara dengan karyawan Bank BTN berikut
penjelasan lebih lanjut mengenai peran prinsip-prinsip Good Corporate
Governance:4 1)Keterbukaan (Transparency) BTN telah menerapkan prinsip
keterbukan dengan baik. Perusahaan menyediakan informasi secara tepat, jelas,
akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku
kepentingan sesuai dengan haknya. Transparansi Informasi mengenai perusahan
dijelaskan secara terinci oleh BTN setiap tahunnya. Informasi tersebut dapat
denganmudahkita dapatkan melalui media elektronik atau website resmi Bank
Tabungan Negara. 2)Akuntabilitas (Accountability) Accountability pada PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk diwujudkan dengankejelasan mengenai
tanggung jawab yang mewajibkan semua karyawan melakukan aktivitasnya
sesuai dengan job description-nya. 3)Pertanggungjawaban (Responsibility)
Tanggung jawab atas Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk, diterapkan dengan memastikan bahwa informasi yang diberikan berguna
bagi para pemangku kepentingan Laporan Keuangan. Laporan keuangan disusun
4 Wawancara, I GustiAyu Gaby A.D., Customer Service, Bank BTNCabangMataram, Senin, 20Maret 2017, Pukul 11.45Wita.
vi
sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. 4) Kemandirian
(Independency) BTN telah menerapkan prinsip independensi yaitu mewajibkan
karyawan untuk tidak terikat dengan aktivitas politik. BTN juga memberikan
informasi agar karyawan menjauhi dan menghindari terjadinya benturan
kepentingan yang termuat dalam persyaratan mengenai jumlah, komposisi,
kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
5)Kewajaran (Fairness) Upaya meningkatkan kewajaran dalam penanganan dan
penyelesaian terhadap pegawai yang melakukan kesalahan dengan cara
meminimalkan ketidakpuasan dari karyawan tersebut, serta melalui suatu
mekanisme atau tata cara penanganan yang telah dibuat oleh perusahaan.
Oleh karena itu semua prinsip GCG harus diterapkan dalam
melaksanakan seluruh kegiatan bank, karenadari lima prinsip GCG tersebut
dapat diperoleh keunggulannya masing-masing, tanpa mengurangi salah satu
prinsip yang ada, karena sudah jelassemuanya saling berkaitan satu sama lain
dan tidak dapat dipisahkan agar kinerja di dalam PT. Bank Tabungan Negara
dapat berjalan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan perusahaan dari
internal maupun eksternal.5
1. Sejarah Good Corporate Governance (GCG)
Good Corporate Governance hadir sekitar tahun 1990-an. Pada saat
itu terjadi krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin. Krisis ini
5www.btn.co.id , diaksesSenin 8 Mei 2017.
vii
terjadi karena adanya kegagalan Good Corporate Governance yang
diterapkan oleh perusahaan. Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan.
Good Corporate Governance pada saat itu merupakan sistem hukum
yang buruk, tidak konsistennya standar akuntansi dan audit, praktek-praktek
perbankan yang lemah dan kurangnya perhatian Board of Directors (BOD)
terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.6
Karena hal-hal tersebut di atas maka pada dasawarsa 1990-an
munculah tuntutan-tuntutan agar Good Corporate Governance diterapkan
secara konsisten dan komperhensif. Tuntutan ini datang secara beruntun.
Tuntutan ini disuarakan oleh berbagai lembaga investasi baik domestik
maupun mancanegara.
Diantara lembaga-lembaga tersebut termasuk di dalamnya ialah World
Bank, IMF, OECD, dan APEC. Lembaga-lembaga ini berkesimpulan bahwa
prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance seperti transparancy,
accountability, responsibility, independency dan fairness dapat menolong
perusahaan dan membantu perekonomian negara yang sedang tertimpa krisis
agar dapat bangkit kearah yang lebih sehat dan mampu bersaing, serta
dikelola dengan dinamis dan profesional.
Tujuannya adalah agar mempunyai daya saing yang tangguh dan untuk
mengembalikan kepercayaan investor. Good Corporate Governance diyakini
6Achmad Damiri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, Jakarta, Ray Indonesia, 2006,.hlm.3
viii
sebagai kunci sukses bagi suatu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang
serta menguntungkan dalam jangka panjang.7
Di Indonesia terutama dalam aktivitas bisnis, istilah Good Corporate
Governance baru dikenal sejak satu dekade terakhir. Peraturan perundang-
undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan
Undang-Undang Pasar Modal pun belum mengenal istilah Good Corporate
Governance. Namun istilah ini sudah sangat dikenal di dalam aktivitas bisnis
di Eropa dan Amerika Serikat.8
Sejak ambruknya beberapa perusahaan dunia pada awal dekade 2000-
`an seperti Enron, Worldcom di Amerika Seriikat, HIH Insurance dan One-tel
di Australia mulailah perbincangan dan perdebatan mengenai prinsip-prinsip
Good Corporate Governance. Kejadian ambruknya beberapa perusahaan
dunia ini menyadarkan kalangan bisnis dan pemerintahan terutama negara-
negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia betapa pentingnya
penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam kegiatan bisnis9.
A.Davies dalam bukunya yang berjudul “Strategic Approach to
Corporate Governance” yang diterbitkan tahun 1999 menyatakan istilah
governance dipergunakan pertama kali bukanlah oleh kalangan bisnis namun
terdapat dalam berbagai peraturan gereja.
7Ibid ,.hlm. 48Joni Emirzon, Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru Dalam
Praktik Bisnis Indonesia, PT. Genta Press, Yogyakarta,hlm. 75 9Damiri, Loc.cit,.
ix
Perkembangan “governance” awal mulanya hanya dikenal melalui
berbagai peraturan yang dibuat atau dikeluarkan oleh gereja. Lama kelamaan
istilah ini digunakan juga dalam konsep-konsep revolusi industri sampai
dengan kapitalisme. Sejak abad pertengahan, perdagangan sudah dikenal dan
sudah mulai berkembang.
Namun pada masa itu ajaran gereja masih sangat kuat, sehingga paham
keagamaan yang dianut pada waktu itu berpengaruh pada perdagangan.
Pedagang yang mengambil banyak keuntungan dianggap melanggar ajaran
agama. Keadaan ini mengakibatkan perkembangan perdagangan dan aktivitas
bisnis terhambat.10
Menurut Gunardi Endro setelah revolusi industri ada pergeseran
kekuatan ekonomi dari aristokrat dan tuan tanah penguasa lahan kepada para
bisnis di kota. Dalam revolusi industri ini diterapkan secara praktis penemuan-
penemuan baru yang mengakibatkan munculnya mekanisme industri.
Produktivitas industri semakin meningkat sehingga banyak penduduk
urbanisasi ke kota. Mulai saat itu kekuatan kapitalisme menguasai
perdagangan dan tenaga kerja yang terus berkembang hingga saat ini. Kaum
kapitalis menguasai perekonomian dunia dan dianggap sebagai pelapor bagi
terbentuknya pasar bebas.11
10Ibid., hlm., 7611Ibid., hlm., 77
x
Menurut Andre Gorz berkembang kekuatan kapitalisme tidak diikuti
dengan kesejahteraan buruh atau pekerja. Pola governance korporasi pada
awal abad 19 sangat didominasi oleh kapitalisme. Kapitalisme bertujuan
untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan sifat
kapitalisme itu sendiri.
Namun hal ini menyebabkan kelas pekerja justru semakin ditekan.
Kekuatan produksi yang besar yang seharusnya mensejahterakan kelas
pekerja justru berbalik menekan mereka. Kelas pekerja tidak banyak
diuntungkan dengan besarnya kekuatan produksi tersebut.12
A.Davies menyatakan pada abad ini mulai tumbuh serikat pekerja
yang mulai mengimbangi dominasi perusahaan. Dominasi perusahaan ini
sebelumnya mampu menekan tingkat upah buruh serendah mungkin guna
memenangkan pasar bebas.
Pada akhir abad 19 kekuatan serikat kerja semakin berkembang dan
bertambah kuat. Hal ini tidak terlepas dari dukungan organisasi internasional
seperti International Labour Organization (ILO) dan beberapa lembaga non
pemerintah atau Non Governance Organization (NGO) lainnya. Eksistensi
buruh atau karyawan semakin dihargai. Dan sebagai akibat dari bertambahnya
kekuatan serikat buruh pekerja munculah hubungan antara pemegang saham
12Loc ., cit
xi
dan Board of Directors. Keseluruhan hal ini menambah kompleksitas
fenomena governance pada masa itu.13
Ditahap ini bukan hanya ada kepentingan pemegang saham dan
kepentingan buruh (agen), namun ditambah dengan kepentingan konsumen
sebagai salah satu stakeholder yang penting. Sehingga pada tahap ini
permasalahan governance semakin kompleks. Perkembangan ini mempunyai
akibat yang signifikan bagi iklim pengelolaan korporasi dan berakibat baik
pada perkembangan corporate governance.
Perkembangan corporate governance juga merupakan suatu upaya
untuk mengakomodasi berbagai kepentingan stakeholdersyang berbeda-beda
dalam suatu korporasi. Keberadaan corporate governance ini dapat ditelusuri
hingga abad 18 masehi. Adam Smith dalam karyanya The Wealth Nation
dianggap sebagai filosof pertama yang meletakan dasar dalam upaya konsep
corporate governance.
III. PENUTUP
13www.htp//jurnal-gcg-perbankan.com Pukul: 12.00 WITA
xii
Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan
berdasarkan pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut :
1. Good Corporate Governance pada PT. Bank Tabungan Negara adalah
dengan menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas
(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian
(independency), dan kewajaran (fairness). BTN sebagai salah satu BUMN
terkemuka telah menjadikan laporan Good Corporate Governance (GCG)
menjadi salah satu kewajiban utama yang harus disajikan setiap tahunnya.
Tata kelola perusahaan yang baik merupakan penopang penting dalam
menjalankan bisnis di industri perbankan yang semakin kompetitif.
2. Dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, PT.
Bank Tabungan Negara menerapkan semua prinsip tersebut tanpa
terkecuali karena menurut BTN semua prinsip yang ada pada GCG
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena semuanya
saling berkaitan dan saling melengkapi.
Saran
xiii
1. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Bank Tabungan
Negara harus lebih diutamakan dan ditingkatkan lagi agar dapat
menjalankan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dimana melaksanakan
tanggungjawab dengan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip Good
Corporate Governance (GCG) untuk kepentingan perusahaan baik secara
internal maupun eksternal.
2. PT. Bank Tabungan Negara harus mempertahankan segala sistemnya
dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan tidak mengutamakan
salah satu prinsip saja tetapi menjalani semua prinsip yang saling
berkaitan ini tanpa ada yang dipisahkan. Hal ini demi mempertahankan
prestasi-prestasi yang telah diperoleh oleh BTN sebagai salah satu bank
terbaik dalam penerapan GCG kelompok negara-negara ASEAN .
Kendala-kendala yang dihadapi perlu ditinjau ulang untuk diperbaiki agar
fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik, menimalisir tindakan-
tindakan yang mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan
perusahaan, serta mempublikasikan segala informasi kepada stakeholders
secara tepat waktu.
xiv
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku
Achmad Damiri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia, Ray Indonesia, Jakarta, 2006.
Catur Ari Wulandari, Tinjauan Pelaksanaan Good Corporate Governance, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
Dhiah Indah Astanti, Implementasi Good Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
I Nyoman Tjager, Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia, PT. Prehilindo, Jakarta, 2003.
Johny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya, 2005.
Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Sumber Lan www.btn.co.id. / Senin, 8 Mei 2017 pukul 15.00 WIB.