Download - Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
1/58
Latar Belakang Good Governance
Good Governance ( tata pemerintahan yang baik ) sudah lama
menjadi mimpi banyak orang di Indonesia. Banyak pemahaman
masyarakat mengenai good governance berbeda – beda, namun
setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan
good governance mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan
yang lebih baik. Banyak diantara mereka membayangkan bahwa dengan
good governance mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan
yang lebih baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah
menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga.
Namun semua itu jauh dari yang dibayangkan, sangat banyak
kendala – kendala yang di hadapi oleh pemerintah dalam
mewujudkangood governace tersebut. Dalam proses demokratisasi, good
governancesering mengilhami para aktivis untuk mewujudkan
pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi yang luas bagi aktor
dan lembaga di luar pemerintah sehingga ada pembagian peran dan
kekuasaan yang seimbang antara negara, masyarakat sipil, danmekanisme pasar.
Good governance sebagai sebuah gerakan juga di dorong oleh
kepentingan berbagai lembaga donor dan keuangan internasional untuk
memperkuat institusi yang di negara dunia ketiga dalam melaksanakan
berbagai kegiatan yang di biayai oleh berbagai lembaga itu. ereka
menilai bahwa, kegagalan – kegagalan proyek yang mereka biayaimerupakan akibat lemahnya institusi pelaksana di negara – negara dunia
ketiga yang disebabkan oleh praktik bad governance , seperti tidak
transparan, rendahnya partisipasi warga, rendahnya daya tanggap
terhadap kebutuhan warga dan ine!siensi."antangan utama membangun
good governan#e adalah menyangkut #ara mewujudkan karakteristik
tersebut dalam pemerintahan sehari – hari.
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
2/58
Bisa kita lihat pada #ontoh kasus mengenai ketidakadilan terhadap
rakyat ke#il,masih ingatkah kita di awal tahun $%&$, media #etak maupun
media elektronik memberitakan kasus mengenai 'erakan andal *apit+
-anya karena sepasang sandal jepit bekas, seorang pelajar di /alu,ulawesi "engah, harus berurusan dengan pengadilan. 0njar 0ndreas
1agaronda nama pelajar itu, dituduh men#uri sandal jepit milik seorang
anggota polisi./engadilan tak kalah garang terhadap pelajar belia itu.
/elajar malang itu dian#am hukuman 2 tahun penjara. 3asa keadilan
masyarakat pun terkoyak.
andal jepit dan rakyat jelata memiliki nasib yang sama4 sama5sama
terke#ualikan dan terdiskriminasi oleh sistem. andal jepit kadang
diperlukan pada waktu5waktu tertentu saja4 saat hujan, jalan5jalan santai
atau pergi ke 67. Begitu pula nasib rakyat jelata4 mereka hanya
diperlukan pada saat pemilu atau pilkada.
ekarang, kita #oba melihat bagaimana sulitnya aparat penegak
hukum ini menangkap koruptor. eski sudah ada dugaan dan bukti5bukti
awal, tetapi aparat penegak hukum belum tentu langsung menangkapnya.
eribu alasan pun dimun#ulkan4 bukti5bukti belum lengkap, masih butuh
penyidikan, tersangka sakit, dan lain5lain.8ita patut bertanya4 kenapa
pedang keadilan terlalu tajam ke bawah, tapi sangat tumpul saat
menghadap ke atas Bukankah, sebagai negara hukum, penegakan
hukum kita mestinya lebih tajam ke atas.
Dari uraian di atas terlihat bahwa perwujudan good governance di
Indonesia masih sangat lemah. paya kearah sana kiranya masih
memerlukan perjuangan yang panjang.
/emerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban
dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani
kehidupan se#ara wajar dalam konteks kehidupan bernegara. Dalam
perkembangannya, konsep pemerintahan mengalami trans9ormasi
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
3/58
paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar (market or public
interest), dari pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke
orientasi small and less government , egalitarian dan demokratis, serta
trans9ormasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik.
/erkembangan organisasi dalam beberapa dekade terahir menunjukan
peningkatan yang signi!kan, hal ini disebabkan dengan oleh
berkembangnya perubahan dinamika yang ada dalam masyarakat terkait
dengan kompleksnya sinegi antara bidang sosial, politik, budaya dan
ekonomi sehingga keberadaan organisasi menjadi komponen yang sangat
dominan sebagai pen#erminan suatu masyarakat modern. "erlebih lagi
menurut /errow yang dikutip oleh 3i#hard -. -all bahwa 4 We have
become a society oforganization” they surround us, We are born in them
and usually die in them. Our life space beteen is !lled ith them . "hey
are #ust abaut impossible to escape. Organization are us inevitable a
death and ta$. "hey absorbed society .
/enekanan yang diberikan oleh /errow adalah bahwa manusia sudah
menjadi suatu organisasi masyarakat yang lahir dan mati didalamnya
bahwa setiap ruangan dalam hidup manusia diisi oleh organisasi yang
keberadaanya tidak mungkin dihindari. Namun mengapa manusia
memerlukan organisasi. Begitu pentingnya arti suatu organisasi sehingga
3i#hard -. -all memberikan jawaban nebgapa manusia memerlukan
organisasi yaitu 4 "he answer to why we have organi:ations is simple 4 to
get things done. We have organization to do things that individuals
can%not do by them selves. /ada dasarnya organisasi dibentuk untuk
mempermudah tugas dari manusia karena sebagai individu manusia tidak
dapat serta merta menyelesaikan segala sesuatu dengan usaha sendiri.
/emerintah adalah salah satu dari elemen suatu negara yang
mempunyai 9ungsi mem9ormulasikan, mengekpresikan, merealisasikan,
keinginan rakyat yang oleh Belo; dn /eele dijabarkan menjadi tujuh 9ungsi
pemerintah yaitu 4 a) &evense, b) 'a and order c) "a$ation c) rovision
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
4/58
of elfare service d) rotection of individuals e) *egulating the economi
f) rvision of certain economic service and g) &evelopment of humen and
phisycal resouces
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
5/58
paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar (market or public
interest), dari pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke
orientasi small and less government , egalitarian dan demokratis, serta
trans9ormasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik.
"erjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh
penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan
baik. 0kibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan
nepotisme (88N) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang
sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan
kepada masyarakat yang memburuk.
ehubungan dengan itu, sebuah konsep baru yang semula diperkenalkan
lembaga5lembaga donor internasional, yaitu konsep tata kepemerintahan
yang baik (good governance), sekarang menjadi salah satu kata kun#i
dalam wa#ana untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan
di Indonesia. 8onsep ini pertama diusulkan oleh Bank Dunia (6orld Bank),
nited Nations Development /rogram (ND/), 0sian Development Bank
(0DB), dan kemudian banyak pakar di negaranegara berkembang bekerja
keras untuk mewujudkan gagasan5gagasan baik menyangkut tata5
pemerintahan tersebut berdasarkan kondisi lokal dengan mengutamakan
unsur5unsur keari9an lokal.
1ahirnya good governance pada era awal "ahun &==%5an, oleh >rganisasi
Internasional khususnya yang bergerak dalam bidang bantuan keuangandan pembangunan, telah menerapkan konsep baru sebagai sarat untuk
mendapatkan bantuan keuangan dan bantuan bagi negera5negara yang
membutuhkan. Diterapkannya konsep good governance sebagai syarat
oleh lembaga5lembaga donor misalnya /BB, Bank Dunia maupu I< dalam
memberikan bantuan pinjaman modal menurut 8joer dan 8lavs 8innerup
dilatar belakangi oleh tiga 9aktor yaitu 4 pertama pengalaman yang yang
dimiliki oleh lembaga5lemabaga donor dalam mengimplementasikan
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
6/58
program peningkatan struktural (+tructural d#usment rogrammes)
bahwa memperkuat kapasitas dari lembaga5lemabaga pemerintah adalah
sangat diperlukan untuk men#iptakan pertumbuhan yang stabil? kedua
setelah berahirnya perang dingin dan jatuhnya sistem ekonomi dan politik
negara komunis yang menunjukan bahwa terlalu besar jumlahnya
aparatur negara dan tidak e!sien dari aparatur negara tersebut bisa
berimbas pada kegagalan ekonomi? ketiga, perkembangan ekonomi yang
luar biasa terhadap negara jepang si akti9 negara sangat berpengaruh
terhadap perkembangan ekonomi.
8etiga 9aktor tersebut dijadikan dasara oleh masing5masing organisasi
internasional tersebut dalam mengartikan good governance, sehingga
batasan mengenai good governance masih belum baku. Beberapa
organisasi mengindikasikan konsep good governance sebagai re9rensi
makro ekonomi sedangkan organisasi internasional yang lain menjadikan
hak a:asi manusia dan negara hukum sebagai batasan negara
konsepgood governance. /erbedaan konsep mengenai good
governance menurut *an 6outers dan 7edri# 3yngaert sebagai berikut
'"he broadening of its !elds of application is attributable to the fact that
the good governance discourse has moved beyond its stricly macro-
economic core.” Berdasarkan pendapat ini bahwa batasan5batasan
tentanggood governance telah berkembang sedemikian pesat sehingga
bukan hanya tentang makro ekonomi saja tetapi lebih luas lagi yaitu hak
asasi manusia dan negara hukum.
"ata kepemerintahan yang baik dalam dokumen nited Nations
Development /rogram (ND/) adalah penggunaan wewenang ekonomi,
politik dan administrasi guna mengelola urusan5urusan negara pada
semua tingkat. "ata pemerintahan men#akup seluruh mekanisme, proses,
dan lembaga5lembaga di mana warga dan kelompok5kelompok
masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum,
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
7/58
memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan5perbedaan di antara
warga dan kelompok masyarakat.
8onseptualisasi good governance lebih menekankan pada terwujudnya
demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi
syarat mutlak bagi terwujudnya good govemance, yang berdasarkan pada
adanya tanggungjawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
Idealnya, ketiga hal itu akan ada pada diri setiap aktor institusional
dimaksud dengan memperhatikan nilai5nilai kemanusiaan dan nilai moral
yang menjiwai setiap langkah governance.
Good governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak
lagi sematamata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi
menekankan pada pelaksanaan 9ungsi pemerintahan se#ara bersama5
sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. Good
governance juga berarti implementasi kebijakan sosial5politik untuk
kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang5per5
orang atau kelompok tertentu.
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
8/58
/rinsip otonomi daerah merupakan otonomi seluas5luasnya dalam arti
daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua
urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan /emerintah yang
ditetapkan dalam peraturan perundang5undangan yang berlaku.
/emerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah
dalam rangka pelayanan umum, peningkatan peran serta, prakarsa, dan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan
kesejahteraan rakyat.
8ebijakan otonomi daerah memiliki konsekuensi dalam penyelenggaraanpemerintahan, yaitu se#ara politik, desentralisasi merupakan langkah
menuju demokratisasi, karena /emerintah lebih dekat dengan rakyat,
sehingga kehadiran pemerintah lebih dirasakan oleh rakyat dan
keterlibatan rakyat dalam peren#anaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan dan pemerintahan semakin nyata. e#ara sosial,
desentralisasi akan mendorong masyarakat ke arah swakelola dengan
mem9ungsikan pranata sosial yang merupakan modal sosial dalam
menyelesaikan permasalahan masyarakat.
e#ara ekonomi, desentralisasi diyakini dapat men#egah eksploitasi
/emerintah /usat terhadap daerah, serta dapat menumbuhkan inovasi
masyarakat dan mendorong motivasi masyarakat untuk lebih produkti9.
e#ara administrasi, desentralisasi akan mampu meningkatkankemampuan daerah dalam melakukan peren#anaan, pengorganisasian,
meningkatkan akuntabilitas atau pertanggung jawaban publik.
/enyelenggaraan otonomi daerah se#ara 9aktual memberikan dampak
yang positi9, khususnya dalam rangka pemerataan dan peningkatan
pembangunan di daerah, akan tetapi pada kenyataannya otonomi belum
mampu untuk meningkatkan tara9 kesejahteraan rakyat. Disisi lain
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
9/58
beberapa 9akta menunjukkan otonomi daerah juga menjadi sumber rasa
ketidak5adilan rakyat karena tindakan kesewenang5wenangan dan
penyelewengan para penguasa di daerah.
Berdasarkan 1aporan "ahunan 8omisi /emberantasan 8orupsi (8/8)
Indonesia, menyebutkan bahwa pada tahun $%% terdapat & (tujuh
belas) kasus tindak pidana korupsi yang baru ditangani, diantaranya =
(sembilan) kasus tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada /emerintah
Daerah. elain itu yang menjadi perhatian adalah semua tindak pinana
korupsi yang terjadi di daerah tersebut, salah satu #ontoh terkait dengankegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurut TA. Legowo terdapat tiga hal yang menjadi penyebab
terjadinya desentralisasi korupsi pada era otonomi
daerahC. ertama, program otonomi daerah hanya ter9okus pada
pelimpahan wewenang dalam pembuatan kebijakan, keuangan dan
administrasi dari pemerintah pusat ke daerah, tanpa disertai pembagian
kekuasaan kepada masyarakat. edua, tidak ada institusi negara yang
mampu mengontrol se#ara e9ekti9 penyimpangan wewenang di
daerah. etiga, legislati9 gagal dalam menjalankan 9ungsinya sebagai
lembaga #ontrol, justru sebaliknya terjadi kolusi yang erat antara pihak
eksekuti9 dan legislative di daerah, sementara kontrol dari kalangan civil
society masih lemah.
paya mewujudkan good local governance bukanlah suatu hal yangmudah sepertimembalik telapak tangan, dan tentunya untuk mewujudkan
itu dibutuhkan perjuangan dan waktu panjang. ekalipun memiliki
kelemahan, penyelengaraan desentralisasi merupakan sarana yang
mendekatkan Bangsa Indonesia pada kondisi yang ideal untuk
membangun good local governance. paya mewujudkan good
local governance idealnya dimulai dengan mewujudkan good
governance pada /emerintah /usat sebagai pilotspemerintahan,
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
10/58
implementasinya /ermenpan dan 3B Nomor % "ahun $%&$ tentang
/edoman /embangunan Eona Integritas enuju 6ilayah Bebas 8orupis
(6B8) dan 6ilayah Birokrasi Bersih dan elayani (6BB) di 1ingkungan
8ementerianF1embaga dan diatur dalam /emerintah Daerah. elain itu
9ormat kebijakan otonomi daerah saat ini perlu dievaluasi, untuk
mengetahui apakah penyelenggaraan otonomi daerah saat ini dapat
menunjang ter#iptanya pemerintahan yang baik dan bersih dari 88N.
&. Rumusan Masalah
ntuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam
pelaksanaan Good Governancedalam Penyelenggaran Pendidikan
di Indonesia perlu mengidenti!kasi permasalahan sebagai berikut 4
&. 0pa pengertian Good Governance
$. Bagaimana penerapan tata kepemerintahan yang baik dalam
pengembangan /endidikan
@. 8endala apakah yang dihadapi dalam rangka penerapan tata
kepemerintahan yang baik (good governance) dalam /endidikan
A. paya apa yang dilakukan /emerintah untuk mengatasi kendala
yang dihadapi dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik
(good governance) dalam /endidikan
&. Tujuan dan Kajian Masalah.
$. Dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai tugas ata kuliah
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
11/58
dan realitas. 8onsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi
yang digeneralisasikan dalam hal5hal yang khusus yang disebut dengan
de!nisi operasional. /entingnya de!nisi operasional adalah untuk
menghindarkan perbedaan pengertian antara pena9siran mendua (dubius)
dari suatu istilah yang dipakai, selain itu dipergunakan sebagai landasan
pada proses penelitian karya ilmiah.
Kerangka Teori
Pengertian Good Governance dalam pendidikandi Indonesia
Good governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak
lagi semata5mata dimiliki atau menjadi urusan
pemerintah. Governance menekankan pada pelaksanaan
9ungsi governing se#ara bersama5sama oleh pemerintah dan institusi55
institusi lain, yaitu 1, perusahaan swasta maupun warga negara.
Bahkan istitusi non pemerintah ini dapat saja memegang peran dominan
dalam governance tersebut, atau bahkan lebih dari itu pemerintah tidak
mengambil peran apapun 'governance ithbout government +.
Dari uraian di atas dapat dikatakan good governance adalah
penyelenggaraan negara yang melibatkan unsur lembaga swadaya
masyarakat (1), swasta dan masyarakat, di mana dalam mengambil
suatu kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan demi kepentingan
masyarakat tidak semata5mata berada ditangan pemerintah tetapi
adanya partisipasi akti9 dari 1, swasta dan masyarakat tersebut.
enurut ND/ (/nited 0ation &evelopment rogram), good
governance memiliki delapan prinsip4
&. /artisipasi
$. "ransparansi
@. 0kuntabel
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
12/58
A. G9ekti9 dan e!sien
2. 8epastian hukum
. 3esponsi9
. 8onsensusC. etara dan inklusi9
enurut 0ID (/nited +tates gency
1nternational &evelopment ), good governancememiliki 2 (lima) prinsip4
H&2
&. G9ektivitas
$. 8eadilan
@. /artisipasi
A. 0kuntabilitas
2. "ransparansi
Dengan adanya perkembangan good governance, prinsip5
prinsip good governance juga mengalami perkembangan4H&
&. /artisipasi
$. /enegakan hukum
@. "ransparansi
A. 8esetaraan
2. Daya tanggap
. 6awasan kedepan
. 0kuntabilitas
C. /engawasan publik
=. G9ektivitas dan e!siensi
&%. /ro9esionalisme
anie53o#hman sebagaimana dikutip *oko 6idodo menyebutkan bahwa 4
8onsep 2governance” lebih inklusi9 daripada 2government” .
8onsep 2government” menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan
berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah).
8onsep governance melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara tapi
juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak5
pihak yang terlibat juga sangat luas. 1ebih lanjut dikemukakan
https://isomudin63.wordpress.com/2015/02/24/pelaksanaan-good-governance-dalam-penyelenggaran-pendidikan-di-indonesia/#_ftn15https://isomudin63.wordpress.com/2015/02/24/pelaksanaan-good-governance-dalam-penyelenggaran-pendidikan-di-indonesia/#_ftn16https://isomudin63.wordpress.com/2015/02/24/pelaksanaan-good-governance-dalam-penyelenggaran-pendidikan-di-indonesia/#_ftn16https://isomudin63.wordpress.com/2015/02/24/pelaksanaan-good-governance-dalam-penyelenggaran-pendidikan-di-indonesia/#_ftn15
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
13/58
bahwa Governanceadalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi
dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non
pemerintah dalam suatu kegiatan kolekti9.
Istilah governance sebenarnya sudah dikenal dalam literatureadministrasi dan ilmu politik hampir &$% tahun, sejak Woodro
Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira5kira &$2 tahun yang
lalu. "etapi selama itu governance hanya digunakan dalam konteks
pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. 6a#ana
tentang governance yang baru mun#ul sekitar beberapa tahun
belakangan ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan
internasional mempersyaratkan good governance dalam berbagai
program bantuannya. >leh para teoritisi dan praktisi administrasi negara
Indonesia, term good governance diterjemahkan menjadi
penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata kepemerintahan yang
baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggunjawab, ada
juga yang mengartikan se#ara sempit sebagai pemerintahan yang bersih.
/erbedaan paling pokok antara
konsep government dan governance terletak pada bagaimana #ara
penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam
pengelolaan urusan suatu bangsa. 8onsep government berkonotasi bahwa
peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaran berbagai
otoritas negara. edangkan dalam governance mengandung makna
bagaimana #ara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola
sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan
kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil,
transparan, rule of la, partisipati9 dan kemitraan.
8emudian se#ara implisit kata good dalam good governance sendiri
mengandung dua pengertian? pertama, nilai yang menunjung tinggi
kehendak rakyat dan nilai yang meningkatkan kemampuan rakyat dalam
men#apai tujuan kemandirian dan keadilan sosial. edua, aspek
9ungsional dari pemerintahan yang e9ekti9 dan e!sien dalam pelaksanaan
tugasnya untuk men#apai tujuan tersebut.
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
14/58
8onsep good governance menjadi sangat populer dan sekarang diakui
sebagai mani9esto politik baru. 0nalisis Bank Dunia menekankan
pentingnya programgovernance, yang men#akup kebutuhan akan
kepastian hukum, kebebasan pers, penghormatan pada hak asasimanusia, dan mendorong keterlibatan warga negara dalam rangka
pembangunan. /rogram governance memusatkan perhatian pada reduksi
besaran organisasi birokrasi pemerintah? privatisasi badan milik negara?
dan perbaikan administrasi keuangan.
Bank Dunia memberi batasan Good Governance sebagai pelayanan
publik yang e!sien, sistem peradilan yang dapat diandalkan,
pemerintahan yang bertanggungjawab pada publiknya, pengelolaan
kebijakan sosial ekonomi yang masuk akal, pengambilan keputusan yang
demokratis, transparansi pemerintahan dan pertanggungjawaban
!nansial yang memadai, pen#iptaan lingkungan yang bersahabat dengan
pasar bagi pembangunan, langkah untuk memerangi korupsi,
penghargaan terhadap aturan hukum, penghargaan terhadap -0,
kebebasan pers dan ekspresi.
nited Nation Development /rogram (ND/) merumuskan tata
pemerintahan sebagai penggunaan wewenang ekonomi politik dan
administrasi guna mengelola urusan5urusan negara pada semua tingkat.
"ata pemerintahan men#akup seluruh mekanisme, proses dan lembaga5
lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan
kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan
menjembatani perbedaan diantara mereka. 1ebih lanjut, disebutkan
bahwa dalam konteks pembangunan, de!nisi governance adalah
mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan
pembangunan, sehingga good governance adalah mekanisme
pengelolaan sumber daya ekonomi dan so#ial yang substansial dan
penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat
utama e!sien dan (relati9) merata. /engertian governace yang
dikemukakan nited Nation Development /rogram (ND/) ini didukung
tiga pilar yakni politik, ekonomi dan admnistrasi. ilar pertamayaitu tata
pemerintahan di bidang politik dimaksudkan sebagai proses5proses
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
15/58
pembuatan keputusan untuk 9ormulasi kebijakan publik, baik dilakukan
oleh birokrasi sendiri maupun oleh birokrasi5birokrasi bersama
politisi. ilar kedua, yaitu tata pemerintahan di bidang ekonomi meliputi
proses5proses pembuatan keputusan untuk mem9asilitasi aktivitasekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi.
edangkan ilar ketiga yaitu tata pemerintahan di bidang administrasi
,adalah berisi implementasi proses, kebijakan yang telah diputuskan oleh
institusi politik.
edangkan 1embaga 0dmnistrasi Negara (10N)
mengartikan governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan
negara dalam menyediakan public good dan service. 10N menegaskan
dilihat dari functional aspect, governance dapat ditinjau dari apakah
pemerintah telah ber9ungsi e9ekti9 dan e!sien dalam upaya men#apai
tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.
Good dalam good governence menurut 1embaga 0dministrasi Negara
(10N) mengandung dua pengertian. ertama, nilai5nilai yang menjunjung
tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai5nilai yang dapat
meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pen#apaian tujuan
(Nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan
sosial. edua, aspek aspek 9ungsional dari pemerintahan yang e9ekti9 dan
e!sien dalam pelaksanaan tugas5tugasnya untuk men#apai tujuan5tujuan
tersebut. Berdasarkan pengertian ini, 1embaga 0dministrasi Negara (10N)
kemudian mengemukakan bahwa good governance berorientasi pada dua
hal yaitu, ertamaorientasi ideal negara yang diarahkan pada pen#apaian
tujuan nasional dan eduaaspek5aspek 9ungsional dari pemerintahan yang
e9ekti9 dan e!sien dalam pelaksanaan tugasnya untuk men#apai tujuan5
tujuan tersebut. elanjutnya berdasarkan uraian tersebut 1embaga
0dministrasi Negara (10N) menyimpulkan bahwa good governanceadalah
penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab
serta e!sien, dengan menjaga 'kesinergisan+ interaksi yang konstrukti9 di
antara domain5domain negara, sektor swasta dan masyarakat.
8onsep mengenai good governance dapat ditemukan juga dalam
/eraturan /emerintah Nomor &%& "ahun $%%% tentang /endidikan dan
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
16/58
/elatihan *abatan /egawai Negeri ipil, dalam penjelasan /asal $ (d)
mengartikan kepemerintahan yang baik sebagai kepemimpinan yang
mengembangkan dan menerapkan prinsip5prinsip pro9esionalisme,
akuntabilitas, transparasi, pelayanan prima, demokrasi, e!siensi,e9ektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh
masyarakat.
Governance mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak
ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. /esan
pertama dari terminologigovernance membantah pemahaman 9ormal
tentang bekerjanya institusi5institusi negara. Governance mengakui dalam
masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja
pada tingkat yang berbeda. enurut ND/, governance atau tata
pemerintahan memiliki tiga domain yaitu
&. Negara atau tata pemerintahan (state)
$. ektor swasta atau dunia usaha dan (private sector)
@. asyarakat (society).
8etiga domain dalam Governance tersebut berada dalam kehidupan
berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. ektor pemerintahan lebih
banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian
dan pengawasan. ektor swasta lebih banyak berke#ipung dan menjadi
penggerak akti!tas di bidang ekonomi. edangkan sektor masyarakat
merupakan objek sekaligus subjek dari sektor pemerintahan maupun
swasta. 8arena di dalam masyarakatlah terjadi interaksi di bidang politik,
ekonomi, maupun sosial budaya.
8onsep good governance adalah sebuah ideal type of governance, yang
dirumuskan oleh banyak pakar untuk kepentingan praktis dalam rangka
membangun relasi negara5masyarakat5pasar yang baik. Beberapa
pendapat malah tidak setuju dengan konsepgood governance, karena
dinilai terlalu bermuatan nilai5nilai ideologis.
eutia anie 3a#hman menyebutkan good governance sebagai
mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang
melibatkan pengaruh se#tor negara dan sektor non pemerintah dalam
suatu usaha kolekti9. De!nisi ini mengasumsikan banyak aktor yang
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
17/58
terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak
aktor lain. /esan pertama dari terminologi governance membantah
pemahaman 9ormal tentang bekerjanya institusi5institusi negara.
Governance mengakui didalam masyarakat terdapat banyak pusatpengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda.
/urwo antoso dengan keyakinan bahwa konsep governance yang
lebih ideal adalah&emocratic Governance, yaitu suatu tata pemerintahan
yang berasal dari masyarakat (partisipasi), yang dikelola oleh rakyat
(institusi demokrasi yang legitimate, akuntabel dan transparan), serta
diman9aatkan (responsi9) untuk kepentingan masyarakat. /ada prinsipnya
konsep ini se#ara sub stanti9 tidak berbeda jauh dengan konsep Good
Governance, hanya saja tidak memasukkan dimensi pasar.
8un#i utama memahami good governance adalah pemahaman atas
prinsipprinsip di dalamnya, dan bertolak dari prinsip5prinsip ini akan
didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan dalam upaya
mewujudkan pemerintahan yang baik. /enilaian terhadap baik5buruknya
pemerintahan bisa dinilai bila telah bersinggungan dengan unsur prinsip5
prinsip good governance. asyarakat "aransparansi Indonesia ("I)
mengemukakan prinsip5prinsip good governance adalah sebagai berikut 4
&. Partisipasi Masyarakat , emua warga masyarakat mempunyai
suara dalam pengambilan keputusan, baik se#ara langsung maupun
melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan
mereka. /artisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan
berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk
berpartisipasi se#ara konstrukti9.
$. Tegaknya Supremasi Hukum, 8erangka hukum harus adil dan
diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum5
hukum yang menyangkut hak asasi
@. Transparansi, "ranparansi dibangun atas dasar arus in9ormasi
yang bebas. eluruh proses pemerintahan, lembaga5lembaga dan
in9ormasi perlu dapat diakses oleh pihak5pihak yang
berkepentingan, dan in9ormasi yang tersedia harus memadai agar
dapat dimengerti dan dipantau.
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
18/58
A. Peduli pada Stakeolder , 1embaga5lembaga dan seluruh proses
pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang
berkepentingan.
2. !erorientasi pada "onsensus, "ata pemerintahan yang baikmenjembatani kepentingan5kepentingan yang berbeda demi
terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi
kelompok masyarakat, dan terutama dalam kebijakan dan prosedur.
. "esetaraan, emua warga masyarakat mempunyai kesempatan
memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
. #$ekti%tas dan #%siensi , /roses5proses pemerintahan dan
lembaga5lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga
masyarakat dan dengan menggunakan sumber5sumber daya yang
ada seoptimal mungkin.
C. Akunta&ilitas, /ara pengambil keputusan di pemerintah, sektor
swasta dan organisasi5organisasi masyarakat bertanggung jawab
baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga5lembaga yang
berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut tergantung
dari jenis organisasi yang bersangkutan.
=. 'isi Strategis, /ara pemimpin dan masyarakat memiliki perspekti9
yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan
pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya,
harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya
dan sosial yang menjadi dasar bagi perspekti9 tersebut.
/rinsip5prinsip yang melandasi konsep tata pemerintahan yang baik
sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke
pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap
sebagai landasan good governance, yaituakunta&ilitas, transparansi,
dan partisipasi masyarakat . elain itu juga, Good Governanceyang
e9ekti9 menuntut adanya koordinasi dan integritas, pro9esionalisme serta
etos kerja dan moral yang tinggi dari ketiga pilar yaitu pemerintah,
masyarakat madani, dan pihak swasta.
Adapun krakteristik good government adalah seagai erikut!
&. a" Ber#a#asan ke depan $visi strategic"
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
19/58
$. " Teruka $transparan"
@. c" %epat tanggap $responsi&"
A. d" Bertanggung ja#a $akuntael"
2. e" Pro&esional dan kompeten. &" '(sien dan e&ekti&
. g" )esentralistis
C. h" )emokratis
=. i" Mendorong partisipasi mas*arakat
&%. j" Mendorong kemitraan dengan s#asta dan
mas*arakat
&&. k" Menjunjung supremasi hukum
&$. l" Berkomitmen pada pengurangan kesenjangan
&@. m" Berkomitmen pada tuntutan pasar
&A. n" Berkomitmen pada lingkungan hidup
*elas bahwa good governance adalah masalah perimbangan antara
negara, pasar dan masyarakat. emang sampai saat ini, sejumlah
karakteristik kebaikan dari suatugovernance lebih banyak berkaitan
dengan kinerja pemerintah. /emerintah berkewajiban melakukan investasi
untuk mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan
kesehatan dan in9rastuktur. "etapi untuk mengimbangi negara, suatu
masyarakat warga yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya
system demokrasi, rule o9 law, hak asasi manusia, dan dihargainya
pluralisme.
embangun good governance adalah mengubah #ara kerja state,
membuat pemerintahaccountable, dan membangun pelaku5pelaku di luar
negara #akap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang berman9aat
se#ara umum. Dalam konteks ini, tidak ada satu tujuan pembangunan
yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah
karakteristik dan #ara kerja institusi negara dan pemerintah.
Gsensi dari konsep good governance sebagaimana diuraikan diatas adalah
kekuatan konsep governance terletak pada keakti9an sektor negara,
masyarakat dan pasar untuk berinteraksi. 8arena itu, good governance,
sebagai suatu proyek sosial, harus melihat kondisi sektor5sektor di luar
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
20/58
negara, sehingga terjalin suatu interkoneksitas antara se#tor5sektor yang
merangkai governance.
Berdasarkan tuntutan re9ormasi politik tersebut yang diharapkan adanya
good #orporate government maka se#ara reJeksi dituntut pula adanyare9ormasi keuangan negara, adapun tuntutan tersebut men#akup hal5hal
sebagai berikut4
&. &iscretion *eform, re9ormasi ini men#akup adanya keleluasaan di
dalam pengurusan keuangan negara, khususnya lebih terasa bagi
pemerintahan. eiring dengan adanya keleluasaan (disvretion)
tersebut terjadi perubahan pengawasan yang semula dilakukan
se#ara vertikal dan ber#irikan sentralistis, hierarkis berubah menjadi
hori:ontal kontrol dimana pengawasan dilakukan se#ara hori:ontal
oleh D/3, yang dibantu oleh B/8 dan B/8/.
$. 3udget *eform+ re9ormasi di bidang anggaran yang memisahkan
antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan juga akan
bergeser menjadi anggaran menurut organisasi, jenis belanja serta
9ungsinya, sehingga konsekuensinya apabila ada pergeseran
anggaran harus persetujuan D/3. Demikian pula dari hasil prestasi
kerja maka pelaksanaan anggaran harus diukur sampai seberapa
jauh pelayanan pemerintah kepada rakyatnya, oleh karena itu
pengukuran kinerja ( performance measurement indicator ) sudah
harus di#iptakan guna mengukur kinerja pemerintah.
@. +trategic 4ost *eform+ adan*a perimangan keuangan pusat
dan daerah+ namun juga melalui pendapatan asli daerah.
Pemerintah daerah dimungkinkan pula memperoleh
pinjaman aik erasal dari dalam negeri maupun dari luar
negeri. ,ealikn*a pemerintah pusat juga dimungkinkan
memperoleh pinjaman dari pemerintah daerah manakala
pemerintah daerah memperoleh surplus.
A. &e!cit5surplus +pending *eform+ untuk perlakuan akuntansi
terhadap de(sit anggaran sudah leih o*ekti&. Pada #aktu
seelum re&ormasi tidak pernah dikenal de(cit anggaran
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
21/58
karena penerimaan pinjaman dicatat seagai penerimaan
negara sehingga di dalam APB- tidak mengenal de(sit
anggaran+ demikianpun juga tidak mengenal adan*a surplus
anggaran. ,etiap tahun pemerintah pusat maupunpemerintah daerah harus menghitung de(cit surplus
anggaran *ang seenarn*a. Apaila terjadi de(sit maka
selanjutn*a dicarikan pemecahan maslah guna
mengatasin*a+ sedangkan apaila terjadi surplus maka
harus dialokasikan untuk kesejahteraan aktual mas*arakat
atau ahkan melunasi hutang luar negeri dan khususn*a
erorientasi untuk prospekti& regenerasi agar kelak tidak
meninggalkan ean agi generasi erikut.
8aidah pengelolaan keuangan negara berdasarkan paradigma baru pada
era re9ormasi ini yaitu pen#erminan se#ara praktis tentang?
&. kuntabilitas yang berorientasi pada hasil, hal ini men#erminkan
bahwa pelaksana5an anggaran berbasis kinerja lebih menekankan
pada penerapan sistem anggaran beren#ana dan berprogram, yaitu
lebih memperioritaskan arah anggaran yang biasanya disusun
berdasarkan lembaga dan pemasukan menjadi anggaran berbasis
pelaksanaan. -al ini juga berarti menerapkan sistem penyusunan
anggaran yang menekankan pada hubungan antara berbagai hasil
dari program5program dan masukan5masukan yang diperlukan
untuk menghasilkan sesuatu yang berman9aat langsung bagi
kesejahteraan masyarakat, dengan demikian akan memudahkan
untuk menganalisis ren#ana alternati9 bagi pen#apaian suatu tujuan
yang telah ditetapkanFdiren#anakan.
$. rofesionalitas, yakni dimulai dari penyusunan ren#ana anggaran,
pengelolaannya dan sampai pada tahap pertanggungjawaban
dituntut untuk dilaksanakan se#ara pro9esionalitas, yaitu merupakan
kolaborasi antara kesepadanan kemampuan dan keterampilan serta
pengambil kebijakan yang men9okuskan kinerja yang e9ekti9 dan
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
22/58
e!sien, baik kinerja dari sudut proses maupun dari sudut hasil,
dampak dan man9aat.
@. roporsionalitas, #erminan praktis dari tuntutan proporsional adalah
tujuan dari anggaran yang diren#anakan untuk pengelolaannyadiharapkan sesuai dan sepadan dengan tuntutan keberadaan
masyarakat dan bangsa Indonesia pada saat kini, katakan saat kini
lapangan kerja sangat minim dan penggangguran sangat besar
maka se#ara proporsional anggaran yang diren#anakan hendaknya
se#ara proporsional dapat menjawab tantangan bangsa Indonesia
pada saat kini
A. eterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, sebagai salah
satu upaya konkrit dalam rangka mewujudkan #ita5#ita re9ormasi
adalah terdapatnya transparansi yang akuntabel dari pengelola
keuangan negara, hal ini berarti setiap saat siapapun dan kapanpun
apabila ingin melakukan veri!kasi tentang pengelolaan keuangan
negara bagi para pejabat pemerintah maka telah disiapkan sistem
dan instrumennya termasuk penyampaian laporan
pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang disusun dengan
mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima se#ara
umum.
2. emeriksaan keuangan oleh 3adan emeriksa yang bebas dan
mandiri, berdasarkan ndang5ndang Nomor & tahun $%%@
tentang keuangan negara pasal @% telah ditegaskan bahwa
pemerintah pusat maupun daerah akan mempertang5gungjawabkan
pelaksanaan 0/BNF0/BD kepada D/3FD/3D setelah diperiksa oleh
Badan /emeriksa 8euangan. 1aporan realisasi anggaran ini selain
menyajikan realisasi pendapatan dan belanja juga menjelaskan
prestasi kerja setiap kementerianFlembaga dan satuan kerja
perangkat daerah.
Dalam teori dan praktek pemerintahan modern diajarkan bahwa untuk
men#iptakanthe good governance, terlebih dahulu perlu dilakukan
desentralisasi pemerintahan$&. Demokratisasi dan otonomisasi
berpengaruh linear terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
23/58
yang baik dan meningkatnya kualitas kesejahteraan rakyat. /elaksanaan
otonomi daerah di Indonesia saat ini diyakini bisa menjamin segera
terwujudnya good local governance, karena pelaksanaan otonomi daerah
memiliki justi!kasi politik dan moral yang lebih kuat. "etapi dari semua itu,yang harus diperhatikan adalah bagaimana 9ormat penyelenggaraan
otonomi daerah yang diimplementasikan dan bisa diandalkan untuk
mewujudkan good local governance.
8erangka >tonomi Daerah sebagaimana telah diatur dalam ndang5
undang Nomor @$ tahun $%%A tentang /emerintahan Daerah dan ndang5
ndang Nomor @@ tahun $%%A tentang /erimbangan 8euangan /usat dan
Daerah memiliki dua dimensi dasar. Dimensi pertama sebagaimana
ter#ermin dalam ndang5undang Nomor @$ tahun $%%A menitik beratkan
pada apa yang sering disebut sebagai desentralisasi
administrati9 (dministrative &ecentralization). Desentralisasi
administrati9 dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan,
tanggungjawab dan sumber daya keuangan sebagai upaya menyediakan
pelayanan umum kepada pemerintah. Dimensi kedua sebagaimana diatur
dalam ndang5ndang Nomor @@ tahun $%%A adalah Desentralisasi
keuangan yang merupakan konsekuensi dari kewenangan untuk
mengelola keuangan (e$penditure) se#ara mandiri.
8onsepsi desentralisasi yang berhenti hanya sebatas pemberian
kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan
pengelolaan anggaran pada akhirnya men#iptakan dominasi kekuasaan
oleh elit lokal. onopoli kewenangan untuk menyusun kebijakan dan
mengelola anggaran membuat akses terhadap sumber5sumber ekonomi
daerah hanya kepada elit dan atau politisi lokal.
/enyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari tantangan dan
hambatan, beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan
otonomi daerah, diantaranya 4
• entalitas aparat birokrasi yang belum berubah?
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
24/58
• -ubungan antara institusi pusat dengan daerah yang masih belum
sinergis?
• umber daya manusia yang terbatas? pertarungan kepentingan
yang berorientasi pada perebutan kekuasaan, penguasaan asetyang menghinggapi aparat pemerintah dan daerah.
ewujudkan good local governance hanya dapat dilakukan apabila
terjadi keseimbangan peran ketiga pilar yaitu pemerinta, dunia usaa
swasta, dan masyarakat . 8etiganya mempunyai peran masing5masing,
dimana Pemerintaan (aera (legislati9, eksekuti9, dan yudikati9)
memainkan peran menjalankan dan men#iptakan lingkungan politik dan
hukum yang kondusi9 bagi unsur5unsur lain dalam localgovernance. (uniausaa berperan dalam pen#iptaan lapangan kerja dan
pendapatan di daerah.Masyarakat &erperan dalam pen#iptaan interaksi
sosial, ekonomi dan politik di daerah. 8etiga unsur tersebut dalam
memainkan perannya sesuai dengan nilai5nilai dan prinsip5prinsip tata
kepemerintahan yang baik.
/enerapan tata kepemerintahan yang baik di lingkungan
pemerintahan tidak terlepas dari penerapan sistem manajemenkepemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan 9ungsi5
9ungsi manajemen (planning, organizing, actuating, dancontrolling) yang
dilaksanakan se#ara pro9esional dan konsisten. /enerapan sistem
manajemen tersebut mampu menghasilkan kemitraan positi9 antara
pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Dengan demikian,
instansi pemerintah dapat memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat.
Dalam upaya mewujudkan good governance dan good local governance,
pemerintah telah menetapkan agenda pen#iptaan tata kepemerintahan
yang baik di Indonesia, agenda tersebut setidaknya memiliki 2 (lima)
sasaran, yaitu
Berkurangnya se#ara nyata praktek korupsi kolusi dan nepotisme di
birokrasi, yang dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas?
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
25/58
&. "er#iptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan /emerintah
yang e!sien, e9ekti9 dan pro9esional transparan dan akuntabel?
$. "erhapusnya peraturan dan praktek yang bersi9at diskriminati9
terhadap warga?@. eningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan
publik?
A. "erjaminnya konsistensi seluruh peraturan /emerintah /usat dan
/emerinatah
ntuk memenuhi tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
dalam agenda pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, dalam
/endidikan /emerintah menuangkan kebijakan tersebut antara lain dalam
ndang5ndang Nomor $% "ahun $%%@ tentang istem /endidikan
Nasioanal, ndang5ndang Nomor &A "ahun $%%2 tentang uru dan
Dosen.
&. P'-'RAPA- TATA K'P'M'RI-TA/A- 0A-G BAIK )ALAM
P'-)I)IKA-.
alah satu tantangan besar yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam
otonomi daerah ialah membenahi segala kemelut akibat derasnya arus
globalisasi. /adahal, persoalan akibat huru5haraK menggulingkan tirani
pemerintahan pun belum tuntas, harus pula berkemas dengan segala
kemelut derasnya arus globalisasi. lobalisasi yang sering dianggap
sebagai pembawa masalah bagi kehidupan bangsa, jika diman9aatkan
akan senantiasa memberikan man9aat bagi kehidupan.
Dalam era otonomi, sebenarnya terbuka peluang besar untuk
membangun dunia pendidikan di daerah menjadi lebih berkualitas. -al ini
terjadi karena BupatiF6alikota memiliki kewenangan yang penuh dalam
menentukan kualitas pendidikan sesuai dengan konteks daerahnya. *adi
dalam era otonomi, kualitas pendidikan untuk masa yang akan datang
lebih banyak tergantung pada komitmen daerah untuk merumuskan visi
dan misi di daerahnya masing5masing. *ika daerah #ukup visioner,
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
26/58
pengembangan sektor pendidikan akan memiliki peluang yang besar
untuk dapat memenuhi standar kualitas sesuai dengan harapan
para stakeholders. anakala pemerintah daerah memiliki political
ill yang kuat dan kemudian disertai dengan kebijakan dan sistemperen#anaan yang mengedepankan arti penting pendidikan sebagai
upaya humaninvestment di daerah, dapat dipastikan pendidikan di daerah
itu akan memiliki praksis yang baik, dan kualitas pendidikan akan dapat
ditegakkan.
Namun sebaliknya, manakala pemerintah daerah memandang
pendidikan tidak penting, sehingga visi dan misi pendidikan di daerah itu
tidak dirumuskan se#ara jelas dalam sistem peren#anaan yang baik, maka
kemungkinan besar tidak dapat diderivasikan menjadi praksis pendidikan
yang solid. *ika hal ini terjadi, praksis pendidikan akan berjalan se#ara
tidak pro9esional. 0khirnya, setiap berbi#ara visi dan misi pada satuan
pendidikan berubah menjadi sesuatu yang dipandang terlalu mewah.
8ondisi seperti ini akan mendorong para praktisi pendidikan di daerah
kehilangan arah dalam menjalankan 9ungsinya se#ara pro9esional. >leh
karena itu, di era otonomi pendidikan dewasa ini merupakan saat yang
menentukan membangun budaya tatakelola pendidikan di daerah melalui
pengembangan sistem peren#anaan pendidikan yang e9ekti9, dan "ata
kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Diakui atau tidak bahwa dalam melaksanakan pembangunan
pendidikan di daerah terkadang masih ditemukan 9akta yang saling
bertentangan antara dimensi konsumtif dengan dimensi investatif .
Dimensi konsumti9 berkaitan dengan kebutuhan untuk memproduksi
barang dan jasa, sedangkan dimensi investati9 berkenaan dengan
kebutuhan untuk men#iptakan kemampuan menghasilkan barang dan jasa
di masa depan. /ilihan terhadap kedua tujuan tersebut pada
kenyataannya harus melaluiLdebat politikK dan pertimbangan5
pertimbangan politis dan ekonomis. /ertimbangan politis didasarkan
kepada tujuan masyarakat se#ara menyeluruh, dan pertimbangan
ekonomis didasarkan pada kemampuan !skal otoritas penentu anggaran
pembangunan daerah.
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
27/58
Dalam sepuluh tahun terakhir, ke#enderungan yang menonjol terjadi
dalam dunia pendidikan di Indonesia (lihat 'Isu5isu 8ritis /enyelenggaraan
>tonomi Daerah+, adalah4 ertama, pendidikan #enderung terjerumus
dalam proses komersialisasi di mana pendidikan telah berubah menjadikomoditi yang diperdagangkan dan dikelola seperti layaknya dunia
industri manu9aktur yang berorientasi pada keuntungan (pro!t
oriented). Dunia pendidikan yang seharusnya tampil populis dan humanis,
ternyata sudah semakin langka, dan bahkan setiap tahun ajaran baru tiba,
tidak sedikit orang tua peserta didik yang resah, dan terpaksa harus
men#ari sekolah bagi anak5anaknya, dan mereka pun jauh jauh dari harus
menabung untuk membayar uang pangkal, uang gedung, dan biaya
pendidikan lainnya yang makin mahal. "idak beda dengan dunia industri
yang serba impersonal dan tak segan saling bersaing berebut pangsa
pasar, dalam dunia pendidikan pun kini tidak lagi ada rasa malu ketika
sekolah satu dengan yang lain saling berlomba menawarkan kelebihan
mereka masing5masing, asalkan konsumen bersedia membayar dengan
uang ratusan ribu, jutaan atau bahkan puluhan juta rupiah.
edua, pendidikan yang makin komersial ternyata di saat yang sama juga
melahirkan proses superiorisasi sekolah, di mana sekolah menjadi makin
angkuh, berjarak, dan menekan orang tua siswa, baik dengan #ara yang
halus maupun terangterangan. Dalam praktek, pendidikan yang berubah
menjadi industri #enderung akan mengalami proses pereduksian makna,
terdegradasi hanya menjadi kegiatan produksi dan berorientasi jangka
pendek mengha9al dan mengasah ketrampilan siswa mengerjakan soal5
soal ujian. "etapi, sama sekali tidak memiliki empati untuk membangun
ke#erdasan dan potensi akademik siswa dengan #ara5#ara yang humanis.
Dalam kurun waktu tersebut, penataan organisasi pendidikan pada
kenyataannya belum banyak pengaruhnya dalam peningkatan kualitas
D, karena birokrasi pemerintahan sepertinya sulit untuk dirubah.
enurut Irianto ($%%&), dalam tatanan birokrasi pendidikan masih
terdapat ke#enderungan sangat kuat sikap dan perilaku egosentralistis
dari birokrasi dan elite politik tingkat pusat dan provinsi, baik dalam
memperlakukan asas desentralisasi yang dilaksanakan bersama5sama
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
28/58
dengan dekonsentrasi, maupun dalam rangka pelaksanaan tugas
pembantuan. ikap dan perilaku ego5sentralistis tersebut sangat
membatasi keleluasaan mengambil keputusan bagi para pengelola
pembangunan di daerah. ehingga, sering keliru dalammenterjemahkan Lkepentingan nasionalK dengan manajemen
yang uniformitas.
ambaran tersebut, memang tidak terlepas dari kondisi D pemerintah
itu sendiri. 8alau kita mau jujur, pro9esionalisme ketenagaan pada tatanan
jabatan politispun, se#ara umum masih lebih rendah bila dibandingkan
dengan tatanan jabatan di lingkungan eksekuti9. /ada tatanan jabatan
politis masih belum mampu se#ara seimbang memahami apa yang
menjadi tugas pokok yang melekat pada jabatannya maupun wawasan
yang menjadi bidang garapan pembangunan pendidikan. ehingga, setiap
menentukan kebijakan dan program5program pembangunan pendidikan,
antara pihak eksekuti9 dan legislati9 masih tidak ada kesepahaman.
eperti yang diungkapkan Deddy etiawan ($%%4@5A) bahwa program5
program pembangunan pendidikan di tingkat daerah yang diajukan pihak
eksekuti9 gagal dilaksanakan, karena terbentur kepentingan golongan
politik para anggota legislati9 yang tidak menguasai dan memahami
substansi pembangunan pendidikan. 0tau sebaliknya, program5program
pembangunan pendidikan yang diajukan pihak eksekuti9 hanya bersi9at
rutinitas, tidak strategis, kurang menyentuh permasalahan yang
membutuhkan peme#ahan segera. ehingga, pada saat diajukan ke pihak
legislati9 pun tidak ada masukan5masukan yang berarti. Belum lagi, ketika
proses pengajuan program5 program pembangunan pendidikan itu pada
saat mendapat persetujuan pihak eksekuti9 di bidang penganggaran.
Gksekuti9 bagian ini pun masih kurang memahami dan menguasai
substansi program5program pendidikan mana yang harus mendapat
pembiayaan yang memadai, apalagi sampai kepada beban kerja setiap
unit program pelaksana yang harus dibiayai. 0hirnya, peren#anaan
program hanya diputuskan berdasarkan negosiasi LpolitikK antara pihak
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
29/58
instansi teknis dengan segolongan anggota D/3 dan instansi teknis
dengan instansi yang mengurus anggaran.
/ernyataan Deddy etiawan tersebut memperkuatlaporan 1ndonesian 4orruption Watch (I76), bahwa pelaksanaan program5
program pembangunan di daerah termasuk pendidikan lima tahun terahir,
pihak eksekuti9 pun masih dihadapkan pada kemampuan teknis dan
moralitas yang rendah. Di samping pengaruh tekanantekanan pihak
legislati9 yang ikut bermainK pada tatanan eksekuti9, juga karena desakan
para rekanan5rekanan dalam pelaksanaan program yang harus banyak
melibatkan pihakpihak swasta dan lembaga5lembaga keswadayaan dalam
masyarakat. 0hirnya, banyak terjadi penyimpangan, kesalahan prosedur,
bahkan banyak program yang sudah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan,
banyak sisa anggaran dan anggaran dikembalikan atau dihabiskan
dengan pelaksanaan program alakadarnya. /ada tatanan pengawasan
pembangunan, walaupun berhasil mengungkap berbagai bentuk korupsi
dan penyimpangan, namun temuan5temuan tersebut belum menyeluruh
sampai kepada akar permasalahannya. Bahkan, instansi ini masih dituding
kompromistis (lihat 'aporan hir "ahun 6778,
Implementasi "ata 8epemerintahan yang Baik (good governance) dalam
penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu upaya
men#iptakan pemerintahan yang bersih dan bebas 88N. Berdasarkan
Instruksi /residen Nomor 2 "ahun $%%A tentang /er#epatan
/emberantasan 8orupsi, /residen 3epublik Indonesia memerintahkan
kepada seluruh jajaran /impinan Instansi /emerintah untuk 4
&. elaporkan harta kekayaan bagi penyelenggara negara?
$. embuat penetapan kinerja se#ara berjenjang?
@. eningkatkan kualitas pelayanan publik?
A. en#egah kebo#oran dan pemborosan pada pengadaan barang dan
jasa?
2. emberikan dukungan maksimal kepada upaya penindakan korupsi?
. enerapkan kesederhanaan serta penghematan.
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
30/58
Instruksi /residen Nomor 2 "ahun $%%A tentang /er#epatan
/emberantasan 8orupsi juga menginstruksikan kepada seluruh ubernur
dan BupatiF6alikota4
&. enerapkan prinsip5prinsip "ata 8epemerintahan yang Baik di
lingkungan /emerintah daerah?
$. eningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar
dalam pelaksanaannya?
@. Bersama5sama dengan D/3D melakukan pen#egahan terhadap
kemungkinan terjadinya kebo#oran keuangan negara baik yang
bersumber dari 0nggaran /endapatan dan Belanja Negara maupun
0nggaran /endapatan dan Belanja Daerah.
8omisi /emberantasan 8orupsi 3epublik Indonesia (8/853I) bersama
enteri /endayagunaan 0paratur Negara 3epublik Indonesia (GN/0N53I)
telah merekomendasi kan langkah5langkah penerapan "ata
8epemerintahan yang Baik, meliputi 4
&. /eningkatan kapasitas /emerintah daerah?
$. /enerapan manajemen berbasis kinerja?
@. /elayanan sektor publik?
A. /en#egahan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa?
2. /eningkatan kemampuan teknis aparatur?
. /eningkatan kesadaran anti korupsi? dan
. /enanganan pengaduan masyarakat.
ntuk menindaklanjuti Instruksi /residen tentang /er#epatan
/emberantasan 88N, menetapkan kebijakan strategis melalui komitmen
bersama dengan jajaran /emerintahan 8abupatenF8ota dalam lingkup
/rovinsi, untuk se#ara bersama mewujudkan "ata 8epemerintahan yang
baik sebagai upaya pen#egahan korupsi, kolusi, dan nepotisme di wilayah
administrati9 /rovinsi dan 8abupatenFkota.
8ementerian 0gama telah menerbitkan Instruksi enteri 0gama Nomor @
"ahun $%&& tentang /emantapan pelaksanaan pelayanan dilingkungan
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
31/58
8ementerian 0gama yaitu elakukan langkah5langkah yang mendukung
peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan hal5hal
sebagai berikut4
• embuat da9tar jenis layanan kepada masyarakat beserta
persyaratan administrati9 yang harus dipenuhi?
• elakukan pengamatan lapangan?
• embuat mekanisme prosedur dan tandard >perating /ro#edure?
• /eman9aatan I7" untuk pelayanan? dan
• 1angkah5langkah upaya pen#egahan dan penindakan perilaku
8olusi, 8orupsi, dan Nepotisme.
/emerintah dalam hal ini enteri 0gama mengeluarkan Instruksi enteri
0gama Nomor & "ahun $%&$ tentang /elaksanaan /embangunan Eona
Integritas enuju 6ilayah Bebas dari 8orupsi (6B8) dan 6ilayah Birokrasi
Bersih dan elayani (6BB) di 1ingkungan 8ementerian 0gama, enteri
/0N dan 3B mengeluarkan /ermenpan dan 3B Nomor % "ahun $%&$
tentang Pedoman Pem&angunan )ona Integritas Menu*u +!" dan
+!!M di 1ingkungan 8ementerianF1embaga dan /emerintah Daerah,
proses pembangunan :ona integritas dilaksanakan melalui penerapan
program pen#egahan korupsi yang terdiri atas $% (dua puluh) kegiatan
yang bersi9at konkrit yang akan diukur melalui indikator proses dan
8ementerian 0gama telah menerbitkan Instruksi enteri 0gama Nomor &
"ahun $%&$ tentang /elaksanaan /embangunan Eona Integritas enuju
6ilayah Bebas dari 8orupsi dan 6ilayah Birokrasi Bersih dan elayani di
1ingkungan 8ementerian 0gama yaituPertama ? melaksanakan
/embangunan :ona Integritas menuju wilayah Bebas dari 8orupsi (6B8)
dan wilayah Birokrasi Bersih dan elayani (6BB) pada satuan kerja
masing5masing. "edua /elaksanaan /embangunan :ona Integritas
sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu berpedoman pada peraturan
enteri Negara /endayagunaan 0paratur Negara dan 3e9ormasi Birokrasi
Nomor % "ahun $%&$ tentang pedoman /embangunan :ona Integritas
menuju wilayah Bebas dari 8orupsi dan wilayah Birokrasi Bersih danelayani di 1ingkungan 8ementerianF1embaga dan /emerintah
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
32/58
Daerah. "etiga setiap /impinan atuan 8erja wajib menyusun 3en#ana
0ksi dan memantau /elaksanaan pembangunan :ona Integritas menuju
wilayah Bebas dari 8orupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan elayani
sebagaimana dimaksud pada Diktum 8G0" di lingkungan satuan kerjamasing5masing. "eempat elaksanakan Instruksi ini dengan penuh
tanggung jawab dan melaporkan hasil5hasilnya se#ara berkala kepada
enteri 0gama melalui saluran hierarkis.
paya /emerintah dan /emerintah daerah untuk mewujudkan "ata
8epemerintahan yang baik diaktualisasikan dalam trategi dan 0rah
8ebijakan /emerintah dan /emerintah Daerah.
enyadari betapa pentingnya peningkatan kualitas pendidikan tersebut,
semua pihak telah berupaya dan berbagai kebijakan telah dilaksanakan.
Namun, sepertinya tetap saja belum berhasil membawa bangsa kita
memenangkan persaingan dengan bangsa5bangsa lain di dunia. Bahkan,
bila kualitas D Bangsa Indonesia diukur dengan Indeks /embangunan
anusia (I/), hampir setiap tahun peringkat Indonesia selalu berada
pada tingkatan yang memalukan harkat dan martabat bangsa. ungguh
memilukanM Di mana sebetulnya akar permasalahannya
"e&i*akan umum tentang Pengelolaan "euangan -egara dalam
pengelolaan anggaran Pendidikan, &awa /embangunan nasional
diterjemahkan dalam kebijakan anggaran yang dituangkan dalam
0nggaran /endapatan dan Belanja Negara (0/BN) dan 0nggaran
/endapatan dan Belanja Daerah (0/BD). 0nggaran /endapatan dan
Belanja Daerah, selanjutnya disebut 0/BD adalah ren#ana keuangan
tahunan /emerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
/emerintah Daerah dan Dewan /erwakilan 3akyat Daerah, dan ditetapkan
dengan /eraturan Daerah.
-al mendasar yang menjadi pusat perhatian masyarakat dalam rangka
implementasiGood Governance dewasa ini, khususnya bagi /emerintah
dan /emerintah Daerah adalah keterbukaan, partisipasi masyarakat
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
33/58
dalam pembangunan, dan akuntabilitas /emerintahan dan perbaikan
pelayanan publik oleh instansi /emerintah.
/entingnya partisipasi masyarakat dinyatakan se#ara eksplisit dalam
ndang5ndang Nomor $2 tahun $%%A tentang istem /eren#anaan/embangunan Nasional, /asal $ ayat (A) yang menyatakan bahwa tujuan
istem /eren#anaan /embangunan Nasional untuk 4
&. endukung koordinasi antar pelaku pembangunan?
$. enjamin ter#iptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik
antardaerah, antarruang, antarwaktu, antar9ungsi pemerintah
maupun antara /usat dan Daerah?
@. enjamin keterkaitan dan konsistensi antara peren#anaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan?
A. engoptimalkan partisipasi masyarakat? dan
2. enjamin ter#apainya penggunaan sumber daya se#ara e!sien,
e9ekti9, berkeadilan, dan berkelanjutan.
/endekatan partisipati9 dalam peren#anaan pembangunan terwujud
dalam bentuk rangkaian 3apat 8oordinasi /embangunan (3akorbang) dan
usyawarah 3en#ana /embangunan (usrenbang) yang dilakukan se#ara
berjenjang dari mulai tingkat Desa (usrenbangdes), 8e#amatan
(usrenbang 8e#amatan) dan kabupaten (musrenbang kabupaten) dan
3akorbang tingkat /rovinsi. 3angkaian 9orum ini menjadi bagian dalam
menyusun system peren#anaan dan anggaran untuk pelaksanaan
kegiatan pembangunan setiap tahun. elalui musrenbang, masyarakat
berpeluang menyampai kan aspirasi mereka dan berpartisipasi dalam
menghasilkan dokumen peren#anaan pembangunan yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.
8oordinasi /eren#anaan 0nggaran pada 8ementerian 0gama
/eren#anaan 0nggaran dimulai dari /roses pengambilan kebijakan melalui
diskusi antar instansi pemerintah dengan berbagai komponen masyarakat
yang di9asilitasi oleh suatu tim ahli. Diskusi tersebut menghasilkan
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
34/58
rumusan tentang arah kebijakan umum dan program pembangunan
jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen 3en#ana
/embangunan *angka enengah (3/*) Daerah dan 3en#ana trategis
atuan 8erja /erangkat Daerah (3enstra 8/D). ementara 3/* Daerahditetapkan dengan /eraturan 8epala Daerah, 3enstra 8/D ditetapkan
oleh pimpinan satuan kerja masingmasing, berbeda dengan 8ementerian
0gama 3/* di tetapkan oleh /usat.
Dokumen /elaksanaan 0nggaran atuan 8erja /erangkat Daerah (D/05
8/D) atau DI/0 atker 1embagaF8ementerian adalah dokumen yang
memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Dokumen ini
terbitkan setelah 0/BDF0/BN disahkan oleh D/3DFD/3.
ntuk menjamin transparansi dan akuntabilitas program dan anggaran,
setiap atuan 8erja /erangkat Daerah, D/058/D harus memuat in9ormasi
lengkap mengenai jenis program dan kegiatan, lokasi, maupun jumlah dari
program yang diren#anakan. ntuk mengukur e9esiensi dan e9ektivitas
programFkegiatan sebuah dokumen D/0 8/D harus memuat indikator,
tolok ukur, dan target kinerja yang akan di#apai. Data yang terdapat
untuk mengukur semua itu adalah #apaian program, input, output, hasil,
serta kelompok sasaran. elain data ren#ana kerja, dalam dokumen
ter#apat rin#ian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
diprogramkan.
Dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan negara harus
diselenggarakan se#ara pro9esional, terbuka dan bertanggung jawab
sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam ndang5ndang
Dasar. 8ebijakan mum 0nggaran /emerintah Daerah diarahkan pada 4
&. eningkatnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi
masyarakat? memperke#il kesenjangan pelayanan publik antar
daerah (/ublik ervi#e /rovision ap) dan meningkatnya
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
35/58
kemampuan /emerintah Daerah dalam menggali /endapatan 0sli
Daerah (/0D).
$. 0nggaran ber9ungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas
perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangkamen#apai tujuan pembangunan daerah.
@. Dalam upaya meningkatkan /0D, /eraturan Daerah yang ditetapkan
hendaknya tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan
mengorbankan kepentingan jangka panjang menghambat mobilitas
penduduk, lalulintas barang dan jasa antar daerah, serta kegiatan
imporFekspor.
A. 0nggaran menjadi pedoman bagi manajemen pemerintahan dalam
meren#anakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan dan untuk
menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. 0nggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya, serta meningkatkan e9siensi dan
e9ekti!tas
. /eningkatan #apa#ity building sumber daya dalam rangka
penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan 0/BD.
/ada tahun anggaran $%% /emerintah dan /emerintah Daerah
menerapkan anggaran berbasis kinerja. istem ini memperhatikan
indikator keberhasilan suatu kegiatan yang terdiri dari 7apaian /rogram,
Input, >utput, Bene!t dan Impa#t pengalokasian anggaran satuan kerja
perangkat daerah sebagai pengguna anggaran. ehingga untuk seluruh
alokasi dana satuan kerja yang bertanggung jawab adalah kepala atuan
8erja /erangkat Daerah yang bersangkutan baik !sik maupun keuangan.
etiap alokasi belanja terukur dan dapat menjelaskan se#ara gamblang
apakah belanja tersebut gunanya untuk kepentingan aparatur atau publik.
umber5sumber dana ters#ermin sebagai pendapatan dan sebagai
pembiayaan untuk membiayaai seluruh belanja yang dialokasikan.
Dengan kata lain anggaran kinerja berbasis pada anggaran de!sit dan
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
36/58
surplus yang penatausahaannya menggunakan ctual 3asic. ehingga
setiap akhir tahun anggaran disusun nera#a daerah yang dapat
menunjukkan posisi aset daerah.
Berbeda dengan metode anggaran sebelumnya yaitu etode 7ash Basi#,sisa lebih perhitungan 0/BD tahun lalu dimasukkan sebagai pendapatan,
sedangkan pada etode 0#rual Basi# atau 0nggaran 8inerja
(Per$ormance !udget ) bisa lebih perhitungan 0/BD tahn lalu dijadikan
sebagai sumber pembiayaan. 8emudian dari sisa belanja pada Metode
as !asic lebih dikenal adanya Belanja 3utin dan Belanja
/embangunan. 1ain halnya dengan etode Actual !asic atau 0nggaran
8inerja dikenal adanya bagian Belanja 0paratur dan Belanja /ublik.
/ada masing5masing bagian belanja tersebut terdapat @ (tiga) jenis
pembiayaan yakni Biaya 0dministrasi mum (B0), Biaya >perasional
/emeliharaan (B>/) dan Belanja odal (B). /erbedaan prinsip lainnya
adalah !loso! dari suatu pengalokasian anggaran, dimana pada
etode as !asic hanya mengukur >utput (pengeluaran langsung) dari
sejumlah input (biaya) ang dikeluarkan. edangkan pada 0nggaran 8inerja
mengukur se#ara #ermat hasil yang diharapkan atas pengalokasian
sejumlah biaya (Input) tertentu.
/rinsip yang terkandung dalam 0nggaran 8inerja (Per$ormance !udget )
antara lain menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan daerah. elalui 0nggaran 8inerja ini, peren#anaan
dititik beratkan kepada optimalisasi kinerja dari masing5masing unit kerja
sesuai dengan "ugas dan ut#ome dari nit
8erja merupakan pen#erminan dari pen#apaian isi dan isi /emerintah
yang dijabarkan dalam 3enstra /rovinsi sebagai dokumen yang tidak
dapat dipisahkan dari 0/BD. Dalam penyusunan alokasi Belanja
0/BDF0/BN tetap menganut prinsip @G yakni G9ekti9, G!sien dan
Gkonomis.
ambara untuk anggaran /endidikan pada atuan 8erja 8antor
8ementerian 0gama 8ota 7ilegon pada nit >rganisasi Ditjen /endidikan
Islam "ahun 0nggaran $%&A sebagai berikut 4
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
37/58
$2. /eningkatan 0kses, utu, 8esejahteraan dan ubsidi /endis 3p.
$2.%%%.%%%,5
$. /eningkatan 0kses, utu, 8esejahteraan dan ubsidi /endidikan
8eagaman Islam 3p.2C.%%%.%%%,5$. /eningkatan 0kses, utu, 8esejahteraan dan ubsidi 3audlatul
0th9alFBustanul 0th9al dan adrasah 3p. @%.A$$.=%.%%%,5
$C. Dukungan enejemen /endidikan dan /elayanan "ugas "eknis
1ainnya /endidikan Islam 3p.$$.C==.CAA.%%%,5
*umlah 0nggaran "ahun $%&A yang tertuang dalam 3en#ana 8erja
0nggran atuan 8erja 8antor 8ementerian 0gama 8ota 7ilegon nit
>rganisasi Ditjen /endidikan Islam, /rogram /endidikan
Islam se&esar /p.01.231.451.666,7 8Sum&er /"A7"L Taun
Anggaran 9621 "emenag "ota ilegon:
&. K'-)ALA APAKA/ 0A-G )I/A)API )ALAM
RA-GKA P'-'RAPA- TATA K'P'M'RI-TA/A- 0A-G
BAIK )ALAM P'-)I)IKA-
paya /emerintah untuk menegakkan tata kepemerintahan yang baik
dalam penyelenggaraan negara. /emerintah Indonesia mengatur
mekanisme pengelolaan pendidikan melalui /eraturan perundang5
undangan dan pelaksanaan teknis lainnya telah berkembang selama
bertahun5tahun sebagai jawaban terhadap berbagai upaya untuk
meningkatkan kerangka hukum dalam mekanisme pengelolaan
pendidikan.
ekanisme pengelolaan dalam /endidikan dapat dilihat dalam ndang5
ndang Nomor $% "ahun $%%@ tentang istem /endidikan Nasioanal,
ndang5ndang Nomor &A "ahun $%%2 tentang uru dan Dosen serta
/eraturan /emerintah Nomor A "ahun $%%C tentang uru sebagai suatu
perangkat hukum dalam sebuah institusi, juga sebagai kumpulan bentuk
pola perilaku atau budaya organisasi pengelolaan pendidikan.
Dalam penerapan good governance pada pendidikan ditemui beberapa
kendala diantaranya 4 8endala Internal dan 8endala Gksternal, /erlu pula
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
38/58
dikemukakan bahwa permasalah pendidikan yang diuraikan dalam
makalah ini terbatas pada permasalahan pendidikan 9ormal. Namun
sebelum menguraikan permasalahan eksternal dan internal tersebut,
terlebih dahulu disajikan uraian singkat tentang 9ungsi pendidikan. raianyang disebut terakhir ini dianggap penting, karena permasalahan
pendidikan pada hakekatnya terkait erat dengan realisasi 9ungsi
pendidikan.
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
39/58
9ungsi pendidikan. 8eempat 9ungsi dimaksud adalah4 (&) transmisi
kultural, pengetahuan, sikap, nilai dan norma ? ($) memilih dan
menyiapkan peran sosial bagi peserta didik? (@) menjamin intergrasi
nasional? dan (A) mengadakan inovasi5inovasi sosial.
"erlepas dari adanya perbedaan rin#ian dalam perumusan 9ungsi
pendidikan seperti tersebut di atas, namun satu hal yang pasti ialah
bahwa 9ungsi utama pendidikan adalah membantu manusia untuk
meningkatkan tara9 hidup dan martabat kemanusiaannya.
/ermasalahan5permasalahan dalam pendidikan 9ormal yaitu 4
&. Permasalaan #ksternal .
/ermasalahan eksternal pendidikan di Indonesia dewasa ini sesungguhnya
sangat komplek. -al ini dikarenakan oleh kenyataan kompleksnya
dimensi5dimensei eksternal pendidikan itu sendiri. Dimensi5dimensi
eksternal pendidikan meliputi dimensi sosial, politik, ekonomi, budaya,
dan bahkan juga dimensi global. Dari berbagai permasalahan pada
dimensi eksternal pendidikan di Indonesia dewasa ini, makalah ini hanya
akan menyoroti dua permasalahan, yaitu permasalahan globalisasi dan
permasalahan perubahan sosial.
• Permasalaan glo&alisasi menjadi penting untuk disoroti, karena ia
merupakan trend abad ke5$& yang sangat kuat pengaruhnya pada
segenap sektor kehidupan, termasuk pada sektor edangakan
permasalah perubahan sosial adalah masalah 'klasik+ bagi
pendidikan, dalam arti ia selalu hadir sebagai permasalahan eksternal
pendidikan, dan karenya perlu di#ermati. 8edua permasalahan
tersebut merupakan tantangan yang harus dijawab oleh dunia
pendidikan, jika pendidikan ingin berhasil mengemban misi (amanah)
dan 9ungsinya berdasarkan paradigma etika masa depan.
/ermasalahan lobalisasi mengandung arti terintegrasinya kehidupan
nasional ke dalam kehidupan global. Dalam bidang ekonomi, misalnya,
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
40/58
globalisasi ekonomi berarti terintegrasinya ekonomi nasional ke dalam
ekonomi dunia atau global ( =%%&4$%%%? dan banyak diantaranya yang sudah menerima
serti!kat I>, untuk /enyelenggraan /endidikan pada 8ementerian 0gama
belum melaksanakan sistem anajemen utu (Ouality anagement
istem).
>leh karena itu, dewasa ini globalisasi sudah mulai menjadi permasalahan
a#tual pendidikan. /ermasalahan globalisasi dalam bidang pendidikan
terutama menyangkut output pendidikan. eperti diketahui, di era
globalisasi dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma tentang
keunggulan suatu Negara, dari keunggulan komparati9 (7omperative
adventage) kepada keunggulan kompetiti9 (#ompetitive advantage).
8eunggulam komparati9 bertumpu pada kekayaan sumber daya alam,
sementara keunggulan kompetiti9 bertumpu pada pemilikan sumber daya
manusia (D) yang berkuwalitas (8untowijoyo, $%%&? &$$).
Dalam konteks pergeseran paradigma keunggulan tersebut, pendidikan
nasional akan menghadapi situasi kompetiti9 yang sangat tinggi, karena
harus berhadapan dengan kekuatan pendidikan global. -al ini berkaitan
erat dengan kenyataan bahwa globalisasi justru melahirkan semangat
#osmopolitantisme dimana anak5anak bangsa boleh jadi akan memilih
sekolah5sekolah di luar negeri sebagai tempat pendidikan mereka,
terutama jika kondisi sekolah5sekolah di dalam negeri se#ara kompetiti9
under5Puality (berkualitas rendah). 8e#enderungan ini sudah mulai terlihat
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
41/58
pada tingkat perguruan tinggi dan bukan mustahil akan merambah pada
tingkat sekolah menengah.
Bila persoalannya hanya sebatas tantangan kompetiti9, maka masalahnya
tidak menjadi sangat krusial (gawat). "etapi salah satu #iri globalisasi ialah
adanya 'regulasi5regulasi+. Dalam bidang pendidikan hal itu tampak pada
batasan5batasan atau ketentuan5ketentuan tentang sekolah berstandar
internasional. /ada jajaran 8 regulasi sekolah berstandar internasional
tersebut sudah lama disosialisasikan. Bila regulasi berstandar
internasional ini kemudian ditetapkan sebagai prasyarat bagi output
pendidikan untuk memperolah untuk memperoleh akses ke bursa tenaga
kerja global, maka hal ini pasti akan menj adi permasalah serius bagi
pendidikan nasional.
lobalisasi memang membuka peluang bagi pendidikan nasional, tetapi
pada waktu yang sama ia juga mengahadirkan tantangan dan
permasalahan pada pendidikan nasional. 8arena pendidikan pada
prinsipnya mengemban etika masa depan, maka dunia pendidikan harus
mau menerima dan menghadapi dinamika globalisasi sebagai bagian dari
permasalahan pendidikan masa kini.
• Permasalaan peru&aan sosial , ada sebuah adegium yang
menyatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, semuanya
berubah? satu5satunya yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Itu
artinya, perubahan so#ial merupakan peristiwa yang tidak bisa
dielakkan, meskipun ada perubahan so#ial yang berjalan #epat dan
ada pula yang berjalan lambat.
Bahkan salah satu 9ungsi pendidikan, sebagaimana dikemukakan di atas,
adalah melakukan inovasi5inovasi so#ial, yang maksudnya tidak lain
adalah mendorong perubahan so#ial.
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
42/58
8enyataan menunjukkan bahwa, sebagai konsekuansi dari perkembangan
ilmu perkembangan dan teknologi yang demikian pesat dewasa ini,
perubahan so#ial berjalan jauh lebih #epat dibandingkan upaya
pembaruan dan laju perubahan pendidikan. ebagai akibatnya, 9ungsipendidikan sebagai konservasi budaya menjadi lebih menonjol, tetapi
tidak mampu mengantisipasi perubahan sosial se#ara akurat (8arim,
&==&4 $C).
Dalam kaitan dengan paradoks dalam hubungan timbal balik antar
pendidikan dan perubahan sosial seperti dikemukakan di atas, patut
kiranya di#atat peringatan udjatmoko (&==&4@%) yang menyatakan
bahwa Negara5negara yang tidak mampu mengikuti revolusi industri
mutakhir akan ketinggalan dan berangsur5angsur kehilangan kemampuan
untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Negara merdeka. Dengan
kata lain, ketidakmampuan mengelola dan mengikuti dinamika perubahan
sosial sama artinya dengan menyiapkan keterbelakangan. /ermasalahan
perubahan sosial, dengan demikian harus menjadi agenda penting dalam
pemikiran dan praksisi pendidikan Nasional.
&. Permasalaan Internal .
eperti halnya permasalahan eksternal, permasalahan internal pendidikan
di Indonesia masa kini adalah sangat kompleks. Daoed *oe9oe9 ($%%&4 $
&%5$$2) misalnya, men#atat permasalahan internal pendidikan meliputi
permasalahan5permasalahan yang berhubungan dengan strategi
pembelajaran, peran guru, dan kurikulum. elain ketiga permasalahan
tersebut sebenarnya masih ada jumlah permasalahan lain, seperti
permasalahan yang berhubungan dengan sistem kelembagaan, sarana
dan prasarana, manajemen, anggaran operasional, dan peserta didik. Dari
berbagai permasalahan internal pendidikan dimaksud, makalah ini hanya
akan membahas tiga permasalahan internal yang di pandang #ukup
menonjol, yaitu permasalahan sistem kelembagaan, pro9esionalisme guru
dan strategi pembelajaran.
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
43/58
/ermasalahan internala di Indonesia diantaranya 4
• Lema&ag Pendidikan ;
/ermasalahan sistem kelembagaan pendidikan yang dimaksud denganuraian ini ialah mengenai adanya dualisme atau bahkan dikotomi antar
pendidikan umum dan pendidikan agama. Dualisme atau dikotomi antara
pendidikan umum dan pendidikan agama ini agaknya merupakan warisan
dari pemikiran Islam klasik yang memilah antara ilmu umum dan ilmu
agama atau ilmu ghairuh syariah dan ilmu syariah, seperti yang terlihat
dalam konsepsi al5ha:ali (>tman, &=C&4 &C$).
Dualisme dikotomi sistem kelembagaan pendidikan yang berlaku di negeri
ini kita anggap sebagai permasalahan serius, bukan saja karena hal itu
belum bisa ditemukan solusinya hingga sekarang, melainkan juga karena
lembaga tersebut, menurut 0hmad ya!i aari9 (&=C4@) hanya mampu
melahirkan sosok manusia yang 'pin#ang+.
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
44/58
enurut uyanto ($%%4 &), 'guru memiliki peluang yang amat besar
untuk mengubah kondisi seorang anak dari gelap gulita aksara menjadi
seorang yang pintar dan lan#ar ba#a tulis al9abetikal maupun 9ungsional
yang kemudian akhirnya ia bisa menjadi tokoh kebanggaan komunitas danbangsanya+. "etapi segera ditambahkan4 'guru yang demikian tentu
bukan guru sembarang guru. Ia pasti memiliki pro9esionalisme yang
tinggi, sehingga bisa 'digugu lan ditiru+.
1ebih jauh uyanto ($%%4 @5A) menjelaskan bahwa guru yang pro9esional
harus memiliki kuali!kasi dan #iri5#iri tertentu. 8uali!kasi dan #iri5#iri
dimaksud adalah4 (a) harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat, (b)
harus berdasarkan atas kompetensi individual, (#) memiliki sistem seleksi
dan serti!kasi, (d) ada kerja sama dan kompetisi yang sehat antar
sejawat, (e) adanya kesadaran pro9esional yang tinggi, (9) meliki prinsip5
prinsip etik (kide etik), (g) memiliki sistem seleksi pro9esi, (h) adanya
militansi individual, dan (i) memiliki organisasi pro9esi.
Dari #iri5#iri atau karakteristik pro9esionalisme yang dikemukakan di atas
jelaslah bahwa guru tidak bisa datang dari mana saja tanpa melalui
sistem pendidikan pro9esi dan seleksi yang baik. Itu artinya pekerjaan
guru tidak bisa dijadikan sekedar sebagai usaha sambilan, atau pekerjaan
sebagai moon5lighter (usaha objekan) uyanto ($%%4 A). Namun
kenyataan dilapangan menunjukkan adanya guru terlebih terlebih guru
honorer, yang tidak berasal dari pendidikan guru, dan mereka memasuki
pekerjaan sebagai guru tanpa melalui system seleksi pro9esi. ingkatnya
di dunia pendidikan nasional ada banyak, untuk tidak mengatakan sangat
banyak, guru yang tidak pro9esioanal. Inilah salah satu permasalahan
internal yang harus menjadi 'pekerjaan rumah+ bagi pendidikan nasional
masa kini.
• Strategi Pem&ela*aran tenaga pendidik.
enurut uyanto ($%%4 &25&) era globalisasi dewasa ini mempunyai
pengaruh yang sangat signi!kan terhadap pola pembelajaran yang
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
45/58
mampu memberdayakan para peserta didik. "untutan global telah
mengubah paradigma pembelajaran dari paradigma pembelajaran
tradisional ke paradigma pembelajaran baru. uyanto menggambarkan
paradigma pembelajaran sebagai berpusat pada guru, menggunakanmedia tunggal, berlangsung se#ara terisolasi, interaksi guru5murid berupa
pemberian in9ormasi dan pengajaran berbasis 9a#tual atau pengetahuan.
/aulo
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
46/58
satu sama lain. -al ini mengisyaratkan empat prinsip dasar bagi suatu
sistem pengelolaan pendidikan dalam pemerintah yang baik, berikut ini
se#ara garis besar ada dua solusi untuk mengatasi masalah5masalah
tersebut, yaitu4&. Solusi sistemik , yakni solusi dengan mengubah sistem5sistem
sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. eperti diketahui
sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang
diterapkan. istem pendidikan di Indonesia sekarang ini, diterapkan
dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme (ma:hab
neoliberalisme), yang berprinsip antara lain meminimalkan peran
dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk
pendanaan pendidikan.
$. Solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal5hal teknis yang
berkait langsung dengan pendidikan. olusi ini misalnya untuk
menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa.
olusi untuk masalah5masalah teknis dikembalikan kepada upaya5upaya
praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. 3endahnya
kualitas guru, misalnya, di samping diberi solusi peningkatan
kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke
jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan
untuk meningkatkan kualitas guru, melalui Diklat "eknis (8ementerian
0gama di /usdiklat, Balai diklat 8eagamaan, adrasah Developmen
7entre) atau di 1embaga /enjamin utu /endidikan. 3endahnya prestasi
siswa, misalnya, diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas
materi pelajaran, meningkatkan alat5alat peraga, sarana prasarana yang
dapat meningkatkan kompetensi peserta didik, dan sebagainya.
8erangka hukum penyelenggaraan pendidikan untuk kepentingan publik
telah mengalami kemajuan #ukup pesat semenjak dikeluarkannya
ndang5ndang Nomor $% "ahun $%%@ tentang istem /endidikan
Nasioanal, ndang5undang Nomor &A "ahun $%%2 tentang uru dan
Dosen serta /eraturan /emerintah Nomor A "ahun $%%C tentang uru.
/erangkat hukum ini mendorong penerapan prinsip5prinsip dasar tata
-
8/17/2019 Good Gevernance Konsep Dan Implementasinya
47/58
kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan yang
transparan, terbuka, adil, kompetiti9, ekonomis, dan e!sien.
paya penerapan tata kepemerintahan dalam pelaksanaan pengelolaan
pendidikan dapat direalisasikan sepenuhnya, hal ini disebabkan
keterbatasan sumber5sumber daya tenaga pendidik seperti minimnya
anggaran, kurangnya sarana dan prasarana in9ormasi dan teknologi,
kurangnya kualitas sumber daya manusia, dan budaya organisasi yang
tidak kondusi9 menjadi hambatan untuk mewujudkan "ata
8epemerintahan yang baik dalam pelaksanan pelayanan pendidikan
sebagai upaya pemerintah yang baik.
ntuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penerapan "ata
8epemerintahan yang baik penyelenggaran 8ementerianF 1emabag
/emerintah Daerah, menetapkan dan melaksanakan beberapa kebijakan
strategis yaitu /enerapan program pen#egahan 8orupsi, dengan
melakukan upaya mewujudkan Eona Integ