Download - E government
• Dewasa ini informasi merupakan “komoditas primer”
• Siapa yang menguasai informasi dialah penguasa masa depan.
• The newsource of power is not money in the hand of a few, but information in the hand of many”
• Globalisasi membuat dunia menjadi tanpa batas (borderless)
• Komunikasi bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan dengan siapa saja
Trend Masyarakat
Teknologi Informasi & Komunikasi
“New power to change the world”
SDA Sumberdaya informasi
M A N A G E R I A L
Sosial, Ekonomi, Budaya, Politik, Agama, Pemerintahan, Perbankang, Transportasi,
Hiburan, Penyiaran, Kesehatan dll.
WEB SERVICE
ICT INTEGRATED IN THE MANAGEMENT & INSTRUCTION
ICT SEBAGAI PENDUNG MANAJEMEN
ICT SEBAGAI KOMPETENSI
ICT SEBAGAI ALAT BANTU PEMBELAJARAN
ICT SEBAGAI RESOURCES & COMM.TOOLS
1 2 3 4
BADAN DIKLAT
MULTIME- DIA
INFORMA- TION
SYSTEM
ICT CAPACITY BUILDING
ICT INFRASTRUCTURE (NETWORK, SERVER, ELECTRICITY) ICT ENGENEERING
Lingkup ICT
e-Government?
(1) Casheer (2) Teller (3) Pialang
(4) Pajak Online (5) Belanja Online
(6) e-KTP
Man a k a h a k ' fi t a s y a n g t e rm a s u k E -‐ G o v e r nme n t ?
e-Government? “Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Pemerintah yang berarti terjadinya peralihan teknologi manual ke teknologi elektronik.
Pelaksanaan e-government memerlukan kesiapan waktu, tenaga, biaya dan SDM. Oleh karena itu, pembangunan dan pengembangan
sistem e-government sebaiknya direncanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan pihak Pemerintah.
• Penyelenggaran Pemerintahan berbasis elektronik [TI] untuk meningkatkan kinerja Pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya menuju Good Governance. Word bank 2001
• Penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Inpres no. 3 tahun 2003
Pengertian
e-Government?
(1) Casheer (2) Teller (3) Pialang
(4) Pajak Online (5) Belanja Online
(6) e-KTP
K e s im p u l a n n y a ?
Prasyarat awal yang harus dipenuhi oleh sebuah komunitas yang telah bersiap diri untuk mengimplementasikan konsep e-government.
1. Political will 2. Kebijakan
Syarat e-Government
1. Infrastruktur Telekomunikasi 2. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan
TI oleh Pemerintah 3. Kesiapan SDM 4. Ketersediaan Dana 5. Perangkat Hukum 6. Perubahan Paradigma
“Jika para pimpinan dan karyawan 'dak mau berubah, maka dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan belum siap untuk menerapkan konsep e-‐government”
Faktor Penentu
• Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang “Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government”.
• Perkembangan Dunia yang menuju ke arah Network-based Economy” atau era “Digital Economy”
• Persaingan dunia yang semakin ketat dan tanpa batas (Globalisasi)
• Semakin meningkatnya kebutuhan akan Informasi oleh Publik dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat
• Perkembangan dan Penggunaan Teknologi Informatika (Web/Internet) yang pesat sehingga memungkinkan tercapainya efektifitas & efisiensi.
Alasan e-Government
• Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang tidak dibatasi sekat ruang dan waktu serta dengan biaya yang terjangkau.
• Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha yang saling menguntungan.
• Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik.
• Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan, efisien dan efektif serta memperlancar transaksi dan pelayanan antar lembaga pemerintah.
(Lampiran 1, Inpres no. 3 tahun 2003)
Tujuan e-Government
G-C
E-GOV § Perpajakan § Perijinan [Usaha, dll] § Database Sumber Daya § Promosi Bisnis Daerah § Info Potensi Bisnis
G-G
G-B
PEMERINTAH
MASYARAKAT BISNIS
§ Kependudukan § Kesehatan § Pajak § Perijinan [IMB,dll] § Info Publik
§ Kepegawaian § Keuangan § Asset Daerah § dll
Jangkauan Akses
Responsif Efisiensi
Transparansi
Lingkup e-Government
• Memberikan Pelayanan Informasi kepada Masyarakat selama 24 jam / 7 hari / non stop dimana saja (anytime, anywhere)
• Meningkatkan nilai ekonomi Daerah dengan Informasi (Service City) yang dapat mengekspos ‘Potensi Daerah’ secara luas
• Meningkatkan peran serta publik dalam pembangunan daerah • Meningkatkan efektifitas hubungan Pemda dengan Publik (Citra
Pemda) maupun internal Pemda • Menumbuhkan iklim Dunia Usaha yang lebih baik sehingga dapat
mempercepat Proses Pembangunan Daerah • Merupakan Sarana (Web) yang efektif dan termurah dalam rangka
meningkatkan serta mengembangkan (promosi) profil Daerah
Manfaat untuk Kab/Pemkot
E-GOVERNMENT SOLUTION
eGov Aplikasi eGov Portal DATA!TERINTEGRASI!
Ø Profil Daerah Ø Berita (Ekonomi, Politik, dll) Ø Potensi Daerah Ø Data Daerah (Keungan, dll) Ø Informasi (Cuaca, Harga, dll) Ø Komunikasi (Mail, Chat, dll) Ø Layanan Umum Ø Bisnis
Users : § Public § Employee § Investor § Supplier § Executive § Legislatif § etc
Ø eGovAsset/Perlengkapan Ø eGovKependudukan Ø eGovKepegawaian Ø eGovKeuangan Ø eGovPelayanan Ø eGovPendapatan Ø eGovPotensiDaerah Ø eGovPengadaan dll
SECURITY!
Integrasi e-Government
eksekutif
SKPD. [N] WORKSTATIONS
Local Server
SKPD […] WORKSTATIONS
Local Server
Kab/kota
WORKSTATIONS
Provinsii
WORKSTATIONS
Legislatif
MASYARAKAT WORKSTATIONS
Kecamatan
WORKSTATIONS
Intranet / Internet [+ Direct Secure]
SKPD [1] WORKSTATIONS
Local Server IDC & DRC
SERVER FARM
IDC & DRC
Arsitektur Sistem e-Government
• Keputusan untuk melaksanakan Proyek hanya karena latah belaka (ikut-ikutan trend).
• E-Gov dibangun tanpa
mengetahui alasan yang jelas mengapa hal tsb harus dilakukan.
Faktor Kegagalan e-Government
Jaringan Komunikasi Data (2011)
Sistem Pelayanan Retribusi
156 KantorKecamatan
Koneksitas22 Kab/Kota
35 KantorUPPD
11 OutletSamsat
Koneksitas3 Eksternal
Setda Jabar
47 OPDPemprov
Jaringan IntranetPemprov Jabar
(WAN Any-to-AnyVPN-IP MPLS)
Jaringan IntranetInkubator e-Gov(VPN over Internet)
Jaringan IntranetPendapatan
(WAN Any-to-AnyVPN-IP MPLS)
Aplikasi Internal (SIPKD, SPSE,dll)Video Conference Apl. Data
Kecamatan
Intranet Pemprov Jabar (2012)
Internet
IntranetPemprov Jabar
(WAN Any-to-AnyVPN-IP MPLS)
Diskominfo Jabar
Backhaul Internet 60Mbps
SetdaJabar
3 Rumah Dinas Pimpinan
44 Unit Kerja
Pemprov
Koneksi FO(Leased Line)5 Mbps
IP VPN1 Mbps
IP VPN1 Mbps
Fasilitas KolokasiPenyedia
5
1
2a 3
Akses Internet bersumber media kabelUntuk Layanan HotspotUp to 1024Kbps
6
4 Area Publik
156 KantorKecamatan
IntranetInkubator e-Gov(VPN over Internet)
7Koneksi Intranet via
Internet media kabel≥ 128Kbps
9Co-locationSub Rack
8
Unified Threat Management
+
Akses Internet 120Mbps(80Mbps domestik + 40Mbps internasional)
26 Kab/Kota
IP VPN1 Mbps
4
Fasilitas VPSPenyedia
10Sewa Layanan Virtual Private
Server
4 BKPPIP VPN2 Mbps
2bTermasuk 4 Gerai
BPPT (2012)
Fasilitasi SAMSAT Mobile)
Replikasi Databse SIAK
Anjungan Jabar, Taman Budaya,
Museum SribadugaPuskud Jabar
Inkubator eGov Kecamatan (2009 - 2012)
156 Kantor Kecamatan(26 wilayah Kab/Kota)
Data Kecamatan (Government Data Management), Fasilitasi Samsat Mobile Payment
ATISISBADA
Aplikasi yang digunakan untuk inventarisasi barang di lingkungan Pemprov Jawa Barat, berikut penelusuran siklus barang
29
Pelayanan Samsat (Dinas Pendapatan)
Pembayaran PKB, STNKdan SWDKLLJ dapat dilakukan online di Samsat mana saja:
� 35 UPPD � 11 Outlet Samsat � 12 unit Samsat Keliling
Menyelenggarakan perumusan, pengkajian dan penetapan kebijakan Daerah di bidang pendidikan dan pelatihan Daerah
Tugas Pokok
Learning (Diklat) Administrasi
1 2
Sekian & Terima Kasih
K O N S E P D A N A P L I K A S I E -‐ G O V E R N M E N T
K O N S E P D A N A P L I K A S I E -‐ G O V E R N M E N T
Dr. Cepi Riyana, S.Pd., M.Pd. Jurusan Kurikulum & Teknologi Pendidikan FIP-UPI
W a s s a l a m u a l a i k u m