dok lelang interior

8/19/2019 Dok Lelang Interior

1/234

i

Republik Indonesia

Dokumen Pengadaan

Nomor : 251 /Pokja 1/ULP/IV/2014

Tanggal : 29 April 2014

PENGADAAN INTERIOR

POKJA 1 ULP PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2014


2/234

1

BAB I. UMUM

A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubahdengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnyaserta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik.

B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagaiberikut :

Pekerjaan

Konstruksi

: seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan

pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan

wujud fisik lainnya;

HPS : Harga Perkiraan Sendiri; HEA : Harga Evaluasi Akhir;

Kemitraan/

Kerja Sama

Operasi

KSO)

: kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing

pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab

yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

LDP : Lembar Data Pemilihan;

LDK : Lembar Data Kualifikasi;

Pokja ULP : Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk

melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa;

SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja;

TKDN : Tingkat Komponen Dalam Negeri.

PHO : Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand

Over

FHO : Penyerahan Akhir Pekerjaan setelah Masa

Pemeliharaan berakhir/Final Hand Over.

LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerjaK/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan

sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara

elektronik.

Aplikasi SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara

Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di

server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE.

Form Isian

Elektronik

: Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk

grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh

pengguna aplikasi.

Form Isian

Elektronik

Data

Kualifikasi

: Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang

digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan

dan mengirimkan data kualifikasi.


3/234

2

E-Lelang : Proses pelelangan umum/terbatas/pemilihan langsung

dengan tahapan sesuai Perpres 54/2010 dan

perubahannya serta petunjuk teknisnya yangdisesuaikan dengan teknis operasional pengadaan

secara elektronik sebagaimana diatur dalam Perka

18/2012. Semua istilah ―pelelangan‖ pada dokumen

ini merujuk pada pengertian ―e-lelang‖.

C. [Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung] dengan pascakualifikasi ini dibiayaidari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

D. [Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung] ini terbuka dan dapat diikuti olehsemua peserta yang berbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO sertaperorangan.

E. Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan [Pelelangan Umum/PemilihanLangsung] dengan pascakualifikasi melalui website [Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi] , papan pengumuman resmi untuk masyarakatdan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.


4/234

3

BAB II. PENGUMUMAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Pengumuman pelelangan tercantum dalam pada aplikasi SPSE


5/234

4

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA IKP)

A. UMUM

1. Lingkup

Pekerjaan

1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paketpekerjaan pengadaan barang sebagaimanatercantum dalam LDP.

1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimanatercantum dalam LDP.

1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk

menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkansyarat umum dan syarat khusus kontrak denganmutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuaikontrak.

2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaansebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Peserta

Pemilihan

3.1 Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi ini dapatdiikuti oleh semua peserta yang telah luluskualifikasi.

3.2 Peserta kemitraan/KSO dilarang untuk mengubahPerjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.

4. Larangan

Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme

KKN) serta

Penipuan

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaanini berkewajiban untuk mematuhi etikapengadaan dengan tidak melakukan tindakansebagai berikut:a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP

dalam bentuk dan cara apapun, untukmemenuhi keinginan peserta yangbertentangan dengan Dokumen Pemilihan,dan/atau peraturan perundang-undangan;

b. melakukan persekongkolan dengan pesertalain untuk mengatur hasil pemilihan, sehinggamengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/ataumerugikan pihak lain;

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumendan/atau keterangan lain yang tidak benaruntuk memenuhi persyaratan dalam DokumenPemilihan ini.

4.2 Peserta yang menurut penilaian Pokja ULPterbukti melakukan tindakan sebagaimanadimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksisebagai berikut:


6/234

5

a. sanksi administratif, seperti digugurkan dariproses pemilihan atau pembatalan penetapanpemenang;

b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c. Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan

ke kas Negara/Daerah sebagaimana tercantumdalam LDP];

d. gugatan secara perdata; dan/ataue. pelaporan secara pidana kepada pihak

berwenang.4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP

kepada PA/KPA.

5. Larangan

Pertentangan

Kepentingan

5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsidan perannya, menghindari dan mencegahpertentangan kepentingan para pihak yangterkait, baik secara langsung maupun tidaklangsung.

5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimanadimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:

a. dalam suatu badan usaha, anggota direksiatau dewan komisaris merangkap sebagaianggota direksi atau dewan komisaris padabadan usaha lainnya yang menjadi pesertapada Pelelangan yang sama;

b. konsultan perencana/ pengawas bertindaksebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang

direncanakannya/diawasinya, kecualidalam pelaksanaan Kontrak PengadaanPekerjaan Terintegrasi;

c. konsultan manajemen konstruksi berperansebagai Konsultan Perencana dan/atauKonsultan Pengawas;

d. pengurus koperasi pegawai dalam suatuK/L/D/I atau anak perusahaan padaBUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaandan bersaing dengan perusahaan lainnya,merangkap sebagai anggota Pokja ULP ataupejabat yang berwenang menetapkan

pemenang Pelelangan;

e. PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baiklangsung maupun tidak langsungmengendalikan atau menjalankanperusahaan peserta;

f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yangdikendalikan, baik langsung maupun tidaklangsung oleh pihak yang sama yaitu lebihdari 50% (lima puluh perseratus) pemegangsaham.

5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta

kecuali cuti di luar tanggungan K/L/D/I.

6. Pendayagunaan

Produksi Dalam

Negeri

6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikanpenawaran yang mengutamakan material/ bahanproduksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesiaserta Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan diIndonesia.


7/234

6

6.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksidimungkinkan menggunakan bahan baku, tenagaahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luarnegeri (impor) dengan ketentuan:a. pemilahan atau pembagian komponen harus

benar-benar mencerminkan bagian ataukomponen yang telah dapat diproduksi didalam negeri dan bagian atau komponen yangmasih harus diimpor;

b. komponen berupa bahan baku belumdiproduksi di dalam negeri dan/atauspesifikasi teknis bahan baku yang diproduksidi dalam negeri belum memenuhi persyaratan;

c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujiandan lainnya sedapat mungkin dilakukan didalam negeri;

d. semaksimal mungkin menggunakan jasapelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan,dan pemeliharaan;

e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukansemata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh diIndonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencanauntuk semaksimal mungkin terjadinya alih

pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asingtersebut ke tenaga Indonesia; dan

f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi denganspesifikasi teknis, jumlah dan harga yangdilampirkan pada Dokumen Penawaran.

6.3 Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkandalam hal:a. barang/jasa tersebut belum dapat

diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi

dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalamnegeri belum memenuhi persyaratan;dan/atau

c. volume produksi dalam negeri tidak mampumemenuhi kebutuhan.

6.4 Atas penggunaan produksi dalam negeri,penawaran peserta diberikan preferensi harga,untuk pekerjaan sebagaimana tercantum dalamLDP yang diwajibkan menggunakan produksidalam negeri.

7.

Satu Penawaran

Tiap Peserta

Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagaianggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satupenawaran untuk satu paket pekerjaan.


8/234

7

B.

DOKUMEN PEMILIHAN

8. Isi Dokumen

Pemilihan

8.1 Dokumen Pemilihan terdiri dari:a. Undanganb. Instruksi Kepada Peserta;c. Lembar Data Pemilihan;d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;f. Bentuk Surat Perjanjian; g. Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar;h. Daftar Kuantitas dan Hargai. Bentuk Dokumen Penawaran:

1) Surat Penawaran untuk e-Lelang 1 file;2) Surat Penawaran Administrasi dan Teknis

(file I) dan Surat Penawaran Harga (file 2)untuk e-Lelang 2 file;

3) Surat Penawaran Administrasi dan Teknis(file I) pada tahap I dan Surat PenawaranHarga (file 2) pada tahap II untuk e-Lelang 2 Tahap;

4) Dokumen Penawaran Teknis;5) Jaminan Penawaran

j. Bentuk Dokumen lain:1) SPPBJ;2) SP;3) Jaminan Sanggahan Banding;4) Jaminan Pelaksanaan;

5) Jaminan Uang Muka;6) Jaminan Pemeliharaan;

8.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isiDokumen Pemilihan ini. Kelalaian menyampaikanDokumen Penawaran yang tidak memenuhipersyaratan yang ditetapkan dalam DokumenPemilihan ini sepenuhnya merupakan risikopeserta.

8.3 Pokja ULP wajib menanggapi setiap permintaanpenjelasan yang diajukan peserta secara tertulis.

9. Bahasa

Dokumen

Pemilihan

Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensitertulis dalam proses pemilihan menggunakan BahasaIndonesia.

10. Pemberian

Penjelasan

10.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasiSPSE.

10.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberianpenjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk

menolak/menggugurkan penawaran.

10.3 Apabila diperlukan Pokja ULP dapat memberikaninformasi yang dianggap penting terkait dengandokumen pemilihan.

10.4 Apabila dipandang perlu, Pokja ULP melalui tim


9/234

8

atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yangditunjuk dapat memberikan penjelasan lanjutandengan cara melakukan peninjauan lapangan.Biaya yang diperlukan peserta dalam rangkapeninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing peserta.

10.5 Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapatmemberikan penjelasan (ulang)

10.6 kumpulan tanya jawab pada saat pemberianpenjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan BeritaAcara Pemberian Penjelasan (BAPP)

10.7 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapatdibuat Berita Acara Pemberian PenjelasanLanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE

11. Perubahan

Dokumen

Pemilihan

11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapathal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULPmenuangkan ke dalam Adendum DokumenPemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkandari Dokumen Pemilihan.

11.2 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis,KAK, gambar dan/atau nilai total HPS, harus

mendapatkan persetujuan PPK sebelumdituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan. 11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting

tersebut tidak dituangkan dalam AdendumDokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atauperubahan tersebut dianggap tidak ada danketentuan yang berlaku adalah DokumenPemilihan awal.

11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batasakhir waktu pemasukan penawaran, Pokja ULPdapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan,berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi

substansi Dokumen Pemilihan.11.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari DokumenPemilihan.

11.6 Pokja ULP dapat mengumumkan AdendumDokumen Pemilihan dengan cara mengunggah(upload ) file adendum dokumen Pemilihanmelalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) harisebelum batas akhir pemasukan penawaran.Apabila Pokja ULP akan mengunggah (upload ) file Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 2(dua) hari sebelum batas akhir pemasukan

penawaran, maka Pokja ULP wajibmengundurkan batas akhir pemasukanpenawaran.

11.7 Peserta dapat mengunduh (download ) fileAdendum Dokumen Pemilihan (apabila ada)melalui aplikasi SPSE


10/234

9

12. Tambahan

Waktu

Pemasukan

Dokumen

Penawaran

Apabila adendum dokumen pemilihan mengakibatkankebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumenpenawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhirpemasukan penawaran

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

13. Biaya dalam

Penyiapan

Penawaran

13.1 Peserta menanggung semua biaya dalampenyiapan dan penyampaian penawaran.

13.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab ataskerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

14.

Bahasa

Penawaran

14.1 Semua Dokumen Penawaran harusmenggunakan Bahasa Indonesia.

14.2 Dokumen penunjang yang terkait denganDokumen Penawaran dapat menggunakanBahasa Indonesia atau bahasa asing.

14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing

perlu disertai penjelasan dalam BahasaIndonesia. Dalam hal terjadi perbedaanpenafsiran, maka yang berlaku adalahpenjelasan dalam Bahasa Indonesia.

15. Dokumen

Penawaran

15.1 Dalam metode penyampaian penawaran 1 file(sampul), dokumen Penawaran meliputi:

a. surat penawaran yang didalamnyamencantumkan:1) tanggal;2) masa berlaku penawaran; dan

3) Total harga penawaran;b. Softcopy hasil pemindaian (scan) Jaminan

Penawaran asli;c. Rincian harga penawaran (daftar kuantitas

dan harga);d. Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama

Operasi (apabila peserta berbentukKemitraan/KSO);

e. dokumen penawaran teknis yang terdiridari:1) metode pelaksanaan;2) jadwal dan jangka waktu pelaksanaan

pekerjaan sampai dengan serah terimapertama Pekerjaan (PHO);

3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlahperalatan;

4) spesifikasi teknis (bahan/barangtertentu apabila ada);

5) daftar personil inti; dan


11/234

10

6) bagian pekerjaan yang akandisubkontrakkan.

15.2 Dalam metode penyampaian penawaran 2 (dua)file (sampul), dokumen Penawaran meliputi:

a. Penawaran Administrasi dan Teknis (file I);dan

b. Penawaran harga (file II).

15.2.A) Dokumen Penawaran Administrasi danTeknis yang disampaikan pada file I,meliputi:a. surat penawaran administrasi dan teknis

yang didalamnya mencantumkan:

1) tanggal;dan2) masa berlaku penawaran;

b. Softcopy hasil pemindaian (scan) Jaminan Penawaran asli

c. Surat perjanjian Kemitraan/ Kerja SamaOperasi (apabila peserta berbentukKemitraan/KSO);

d.dokumen penawaran teknis yang terdiridari:1) metode pelaksanaan;2) jadwal dan jangka waktu

pelaksanaan pekerjaan sampai

dengan serah terima pekerjaanpertama (PHO);

3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan;


5) daftar personil inti; dan6) bagian pekerjaan yang akan

disubkontrak-kan (apabila adabagian pekerjaan yang akandisubkontrakkan) ;

15.2.B) Dokumen Penawaran Harga yangdisampaikan pada file II meliputi :a. Surat Penawaran Harga yang

didalamnya mencantumkan:1) tanggal;2) masa berlaku penawaran;dan3) total harga penawaran;

b. Rincian harga penawaran (daftarkuantitas dan harga

c. Formulir rekapitulasi perhitungan TKDNapabila dipersyaratkan untukmendapatkan preferensi harga]

15.3 Dalam metode penyampaian penawaran 2(dua) Tahap, dokumen Penawaran meliputi :a. Tahap I: penyampaian penawaran

administrasi dan teknis; danb. Tahap II: penyampaian penawaran harga.


12/234

11

15.3.A) Dokumen Penawaran Administrasi danTeknis yang disampaikan pada Tahap Imeliputi:a. surat penawaran yang didalamnya

mencantumkan:1) tanggal;dan2) masa berlaku penawaran; dan

b. Softcopy hasil pemindaian (scan) Jaminan Penawaran asli

c. Surat perjanjian Kemitraan/ Kerja SamaOperasi (apabila peserta berbentukKemitraan/KSO);

d. Dokumen penawaran teknis yang terdiridari:1) metode pelaksanaan;2) jadwal dan jangka waktu

pelaksanaan pekerjaan sampaidengan serah terima pekerjaanpertama (PHO);

3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan;


5) daftar personil inti; dan6) bagian pekerjaan yang akan

disubkontrak-kan (apabila adabagian pekerjaan yang akan

disubkontrakkan) ;.

15.3.B) Dokumen Penawaran Harga yangdisampaikan pada Tahap II meliputi :

a. Surat Penawaran Harga yangdidalamnya mencantumkan:1) tanggal;2) total harga penawaran; dan3) masa berlaku penawaran.

b. Rincian harga penawaran (daftar

kuantitas dan harga), dan c. Formulir rekapitulasi perhitunganTKDN apabila dipersyaratkan untukmendapat-kan preferensi harga]

16. Harga

Penawaran

16.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalamangka dan huruf.

16.2 Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, pesertamencantumkan harga satuan dan harga totaluntuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam

Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuanditulis nol atau tidak dicantumkan makapekerjaan dalam mata pembayaran tersebutdianggap telah termasuk dalam harga satuanpekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebuttetap harus dilaksanakan.


13/234

12

Untuk kontrak lump sum, pesertamencantumkan harga satuan untuk tiap matapembayaran/ pekerjaan dalam Daftar Kuantitasdan Harga, apabila dipersyaratkan.

16.3 Biaya overhead dan keuntungan serta semuapajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yangsah serta biaya asuransi yang harus dibayar olehpenyedia untuk pelaksanaan paket PekerjaanKonstruksi ini diperhitungkan dalam total hargapenawaran.

16.4 Untuk kontrak yang masa pelaksanaannya lebihdari 12 (dua belas) bulan, Penyesuaian hargadiberlakukan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

17. Mata Uang

Penawaran dan

Cara

Pembayaran

17.1 Semua harga dalam penawaran harus dalambentuk mata uang sebagaimana tercantumdalam LDP.

17.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaandilakukan sesuai dengan cara sebagaimanatercantum dalam LDP dan diuraikan dalamSyarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

18.

Masa Berlaku

Penawaran dan

Jangka Waktu

Pelaksanaan

18.1 Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimanatercantum dalam LDP.

18.2 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yangditawarkan tidak melebihi jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP.

19. [Surat Jaminan

Penawaran

apabila

dipersyaratkan)]

19.1 Apabila jaminan penawaran dipersyaratkansebagaimana tercantum dalam LDP, makadisampaikan dalam bentuk softcopy hasilpemindaian (scan ) surat jaminan penawran yang dimasukkan dalam dokumen penawaran.

19.2 Jaminan penawaran asli disampaikan kepadaPokja ULP sebelum penetapan pemenang.

19.3 Jika calon pemenang tidak memberikan jaminanpenawaran asli atau jaminan penawaran tidakdapat dicairkan maka akun SPSE penyediabarang/jasa tersebut di nonaktifkan dandimasukkan dalam daftar hitam.

19.4 Peserta menyerahkan Surat Jaminan Penawarandalam mata uang penawaran dengan nilai

nominal tidak kurang sebagaimana tercantumdalam LDP

19.5 Surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuansebagai berikut:


14/234

13

a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaanpenjaminan atau perusahaan asuransi yangmempunyai program asuransi kerugian(suretyship ) sebagaimana ditetapkan olehMenteri Keuangan;

b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggalterakhir pemasukan penawaran dan masaberlakunya tidak kurang dari waktusebagaimana tercantum dalam LDP;

c. nama peserta sama dengan nama yangtercantum dalam Jaminan Penawaran;

d. besaran nilai Jaminan Penawaran tidakkurang dari nilai nominal jaminansebagaimana tercantum dalam LDP;

e. besaran nilai Jaminan Penawarandicantumkan dalam angka dan huruf;

f. nama Pokja ULP yang menerima JaminanPenawaran sama dengan nama Pokja ULP yang mengadakan pelelangan;

g. paket pekerjaan yang dijamin sama denganpaket pekerjaan yang dilelangkan;

h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkantanpa syarat (unconditional ) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14(empat belas) hari kerja, setelah suratpernyataan wanprestasi dari Pokja ULPditerima oleh Penerbit Jaminan;

i. Jaminan Penawaran atas nama perusahaankemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harusditulis atas nama perusahaankemitraan/KSO.

19.6 Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan keKas Negara/Daerah sebagaimana tercantumdalam LDP apabila:a. peserta terlibat KKN;b. calon pemenang, calon pemenang cadangan

1 atau 2 tidak bersedia menambah nilai Jaminan Pelaksanaan dalam hal hargapenawarannya di bawah 80% HPS; atau

c. calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 atau 2 mengundurkan diridengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal tanda tangan kontrak.


15/234

14

D.

PEMASUKAN/PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

20.

Penyampulan

dan Penandaan

Sampul

Penawaran

21. Penyampaian

Dokumen

Penawaran

20.1 Untuk metode 1 (satu) file

20.1.A) File penawaran yang disampaikanoleh peserta terdiri dari 1 (satu) file penawaran yang telah disandikan/dienkripsi yang terdiri dari:a. Penawaran administrasi;b. Penawaran teknis;c. Penawaran harga;

20.1.B) File penawaran

disandikan/dienkripsi dengan AplikasiPengaman Dokumen (SPAMKODOK).

20.1.C) Peserta mengirimkan filepenawaran yang telahdisandikan/dienkripsi melalui aplikasiSPSE.

20.2 Metode 2 (dua) file.20.2.A) Penawaran yang disampaikan

oleh peserta terdiri dari 2 (dua) File yangmemuat Penawaran Administrasi dan

Teknis (File I) dan Penawaran Harga (File II).

20.2.B) File I dan file II masing-masingdisandikan dengan Aplikasi PengamanDokumen (SPAMKODOK).

20.2.C) Peserta mengirimkan file I danfile II yang telah disandikan/dienkripsi)melalui aplikasi SPSE.

20.3 Untuk metode 2 (dua) tahap.

20.3.A) Penawaran yang disampaikan oleh peserta

terdiri dari 2 (dua) File yang memuatPenawaran Administrasi dan Teknis (file tahap I) dan Penawaran Biaya (file tahapII).

20.3.B) File tahap I dan file tahap II masing-masing disandikan dengan AplikasiPengaman Dokumen (SPAMKODOK).

20.3.C) Peserta mengirimkan file tahap I yang telah

disandikan/dienkripsi) pada tahapan

upload dokumen penawaran tahap I dan

file II yang telah disandikan/dienkripsi) pada tahapan upload dokumen penawaran

tahap II melalui aplikasi SPSE.

21.1 Untuk metode 1 (satu) file:

a. File penawaran administrasi, teknis danharga dienkripsi menggunakanSPAMKODOK.


16/234

15

b. peserta mengunggah (upload ) file penawaran administrasi, teknis dan harga yang telah terenkripsi (*.rhs) melalui aplikasiSPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.

c. Peserta dapat mengunggah file penawaransecara berulang sebelum batas akhir waktupemasukan Dokumen Penawaran. File penawaran terakhir akan menggantikan file penawaran yang telah terkirim sebelumnya

21.2 Untuk metode 2 (dua) file.a. File penawaran administrasi dan teknis (file

I) dienkripsi menggunakan SPAMKODOK,selanjutnya peserta melakukan enkripsiterhadap file penawaran harga (file II)menggunakan SPAMKODOK.

b. Peserta pertama-tama mengunggah (upload )file I berupa file penawaran administrasi danteknis yang telah terenkripsi (*.rhs) melaluiaplikasi SPSE, kemudian setelah file I berhasilterkirim peserta melanjutkan denganmengunggah (upload ) file II berupa filepenawaran harga yang telah terenkripsi(*.rhs) melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

c. File I dan File II yang telah dienkripsidiunggah (upload) melalui tempat/fasilitas

yang telah tersedia pada aplikasi SPSE.d. Peserta dapat mengunggah file penawaran

(file I dan file II) secara berulang sebelumbatas akhir waktu pemasukan DokumenPenawaran. File penawaran terakhir akanmenggantikan file penawaran yang telahterkirim sebelumnya

21.3 [Untuk metode 2 (dua) tahap:]

21.3.A) Pada tahap I (satu) :

1) peserta terlebih dahulu melakukanenkripsi File penawaran administrasidan harga.

2) peserta mengunggah (upload ) file penawaran administrasi, teknis yangtelah terenkripsi (*.rhs) melaluiaplikasi SPSE sesuai jadwal yangditetapkan

3) Peserta dapat mengunggah file penawaran administrasi dan teknissecara berulang sebelum batas akhir

waktu pemasukan dokumenpenawaran tahap I (satu). File penawaran tahap I terakhir akanmenggantikan file penawaran tahap I(satu) yang telah terkirim sebelumnya


17/234

16

22. Batas Akhir

Waktu

Pemasukan

Dokumen

Penawaran

23. Dokumen

Penawaran

Terlambat

21.3.B) Pada tahap II (dua) : 1) peserta terlebih dahulu melakukan

enkripsi File penawaran harga.2) peserta mengunggah (upload ) file

penawaran harga yang telahterenkripsi (*.rhs) melalui aplikasiSPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.

3) Peserta dapat mengunggah file penawaran harga yang telahterenkripsi secara berulang sebelumbatas akhir waktu pemasukandokumen penawaran tahap II (dua).File penawaran tahap II (dua) terakhirakan menggantikan file penawarantahap II (dua) yang telah terkirimsebelumnya

22.1 Penawaran harus disampaikan secara elektronikmelalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP palinglambat sesuai waktu yang ditentukan oleh PokjaULP

22.2 Tidak diperkenankan mengubah waktu batasakhir pemasukan penawaran kecuali keadaankahar atau terjadi gangguan teknis. Apabilaterpaksa dilakukan perubahan waktu batas akhir

pemasukan penawaran maka Pokja ULP harusmenginputkan alasan yang sebenarnya dan dapatdipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE.

Aplikasi SPSE menolak setiap file penawaran yangdikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukanpenawaran


18/234

17

E.

PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

24. Pembukaan

Penawaran

24.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULPmengunduh (download ) dan melakukan dekripsifile penawaran dengan menggunakanSPAMKODOK sesuai waktu yang telah ditetapkan.

24.2 Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka(didekripsi), Pokja ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapatketerangan bahwa file yang bersangkutan tidakdapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapatmenyampaikan file penawaran tersebut kepadaLKPP.

24.3 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP,apabila file penawaran tidak dapatdibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapatmenetapkan bahwa file penawaran tersebut tidakmemenuhi syarat sebagai penawaran danpenyedia barang/jasa yang mengirimkan filepenawaran tersebut dianggap tidak memasukkanpenawaran. Apabila dapat dibuka, maka PokjaULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.

24.4 File yang dianggap sebagai penawaran adalahdokumen penawaran yang berhasil dibuka dandapat dievaluasi yang sekurang-kurangnya

memuat:a) satu file : harga penawaran, daftar kuantitas

dan harga untuk kontrak harga

satuan/gabungan, jangka waktu penawaran,

dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang

ditawarkan.

b) dua file atau dua tahap: daftar kuantitas dan

harga untuk kontrak harga satuan/gabungan,

jangka waktu penawaran, dan

deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang

ditawarkan.

24.5 Untuk metode 1 (satu) file atau metode 2 (dua)file, Apabila penawaran yang masuk kurang dari3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal.

24.6 Untuk metode 2 (dua) tahap, apabila penawarantahap I (satu) yang masuk kurang dari 3 (tiga)peserta maka pelelangan dinyatakan gagal danpada tahap 2 (dua) apabila penawaran tahap II(dua) yang masuk hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)peserta maka pelelangan tetap dilanjutkan

24.7 Untuk pelelangan terbatas, apabila penawaran yang masuk 1 (satu) atau 2 (dua) peserta makapelelangan tetap dilanjutkan.

24.8 Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaranpada waktu pembukaan penawaran, kecualiuntuk file penawaran yang sudah dipastikan tidakdapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE


19/234

18

25.

Evaluasi

Dokumen

Penawaran

25.1 [Untuk metode 1 (satu) file:

25.1.A) Sebelum evaluasi penawaran, dilakukankoreksi aritmatik dengan ketentuan :a. [untuk Kontrak Harga Satuan atau

Kontrak Gabungan Lump Sum dan HargaSatuan pada bagian Harga Satuandilakukan koreksi aritmatik denganketentuan: 1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang

tercantum dalam daftar kuantitas danharga (apabila ada) disesuaikandengan yang tercantum dalamDokumen Pemilihan;

2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan hargasatuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan hargasatuan pekerjaan yang ditawarkantidak boleh diubah;

3) jenis pekerjaan yang tidak diberi hargasatuan dianggap sudah termasuk

dalam harga satuan pekerjaan yanglain dan harga satuan pada daftarkuantitas dan harga tetap dibiarkankosong;

4) jenis pekerjaan yang tidak tercantumdalam daftar kuantitas dan harga(apabila ada) disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalamDokumen Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dianggap nol; dan

5) hasil koreksi aritmatik dapatmengubah nilai penawaran sehingga

urutan peringkat dapat menjadi lebihtinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula;]

b. [untuk Kontrak Lump Sum atau KontrakGabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian lump sum dilakukan koreksiaritmatik dengan ketentuan:1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang

tercantum dalam daftar kuantitas danharga (apabila ada) disesuaikandengan yang tercantum dalam

Dokumen Pemilihan;2) jenis pekerjaan yang tidak tercantum

dalam daftar kuantitas dan harga(apabila ada) disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalamDokumen Pemilihan;

3) hasil koreksi aritmatik pada bagian


20/234

19

Lump Sum tidak boleh mengubah nilaitotal harga penawaran pada bagianLump Sum.]

25.1.B) Untuk evaluasi sistem gugur, pelaksanaanevaluasi penawaran dilakukan oleh Pokja ULPuntuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yangmemenuhi syarat yang dimulai denganpenawaran terendah setelah koreksi aritmatik.

25.1.C) Dilakukan klarifikasi terhadap hasil koreksiaritmatik, apabila ada koreksi/perubahan

25.1.D) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik PokjaULP menyusun urutan dari penawaranterendah.

25.1.E) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapatkurang dari 3 (tiga) penawar yang menawarharga kurang dari nilai total HPS maka proseslelang tetap dilanjutkan dengan melakukanevaluasi penawaran

25.1.F) [Dalam hal dokumen penawaran dengan 1(satu) file (sampul), Pokja ULP melakukanevaluasi penawaran yang meliputi:]

a. evaluasi administrasi;b. evaluasi teknis; dan c. evaluasi harga

25.2 [Untuk metode 2 (dua) file :]

25.2.A) Pokja ULP melakukan evaluasi penawaranfile I yang meliputi:

a. evaluasi administrasi; dan

b. evaluasi teknis

25.2.B) Pokja ULP menginputkan hasil evaluasidokumen penawaran file I pada aplikasi SPSEdan menayangkan hasil evaluasi file I melaluimenu pengumuman atau menu uploadinformasi lainnya pada aplikasi SPSE.

25.2.C) Selanjutnya Pokja ULP melakukanpembukaan penawaran file II:

25.2.C.1) Aplikasi SPSE secara otomatis tidak akanmembuka penawaran file II milik peserta yang tidak lulus evaluasi administrasidan teknis tidak dibuka.

25.2.C.2) Pokja ULP tidak boleh menggugurkanpenawaran pada waktu pembukaanDokumen Penawaran file II, kecualipenawaran file II tersebut berdasarkanketerangan dari LPSE atau LKPP tidakdapat dibuka (didekripsi)

25.2.C.3) Setelah penawaran file II dibuka, Pokja


21/234

20

ULP melakukan evaluasi harga denganketentuan sebagaimana butir 25.7

25.3 [Untuk metode 2 (dua) tahap:]25.3.A) Pokja ULP melakukan evaluasi Tahap I yang

meliputi:a. evaluasi administrasi; danb. evaluasi teknis

25.3.B) Pokja ULP menginputkan hasil evaluasidokumen penawaran tahap I pada aplikasiSPSE dan menayangkan hasil evaluasi tahap Imelalui menu pengumuman atau menuupload informasi lainnya pada aplikasi SPSE.

25.3.C Peserta yang lulus evaluasi tahap I

(administrasi dan teknis) dapat mengunggah(upload ) penawaran tahap II sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

25.3.D Pokja ULP pada tahapan pembukaanpenawaran tahap II dapat mengunduh(download ) file penawaran tahap II

25.3.E Pokja ULP tidak boleh menggugurkanpenawaran pada waktu pembukaanPenawaran Tahap II, kecuali file penawarantahap II tersebut berdasarkan keterangandari LPSE atau LKPP tidak dapat dibuka(didekripsi)

25.3.F Setelah file penawaran tahap II dibuka, PokjaULP melakukan evaluasi harga denganketentuan sebagaimana butir 25.7

25.4 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasisebagai berikut:

a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi,mengganti, dan/atau mengubah kriteria danpersyaratan yang telah ditetapkan dalamDokumen Pemilihan ini;

b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarangmenambah, mengurangi, mengganti, dan/atau

mengubah isi Dokumen Penawaran;c. penawaran yang memenuhi syarat adalah

penawaran yang sesuai dengan ketentuan,syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yangditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini,tanpa ada penyimpangan yang bersifatpenting/pokok atau penawaran bersyarat;

d. penyimpangan yang bersifat penting/pokokatau penawaran bersyarat adalah:1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan

ini yang mempengaruhi lingkup, kualitasdan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau

2) penawaran dari peserta denganpersyaratan tambahan yang akanmenimbulkan persaingan usaha tidak sehatdan/atau tidak adil diantara peserta yangmemenuhi syarat.

e. Pokja ULP dilarang menggugurkan penawarandengan alasan:


22/234

21

1) Ketidakikutsertaan dalam pemberianpenjelasan dan/atau pembukaanpenawaran; dan/atau

2) kesalahan yang tidak substansial, misalnyakesalahan pengetikan, penyebutansebagian nama atau keterangan, suratpenawaran tidak berkop perusahaan;

f. para pihak dilarang mempengaruhi ataumelakukan intervensi kepada Pokja ULP selamaproses evaluasi;

g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanyapersaingan usaha yang tidak sehat dan/atauterjadi pengaturan bersama(kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULPdan/atau PPK, dengan tujuan untukmemenangkan salah satu peserta, maka: 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon

pemenang dan peserta lain yang terlibatdimasukkan ke dalam Daftar Hitam;

2) proses evaluasi tetap dilanjutkan denganmenetapkan peserta lainnya yang tidakterlibat; dan

3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimanadimaksud pada angka 2), maka pelelangandinyatakan gagal.

25.5 Evaluasi Administrasi:a. evaluasi terhadap data administrasi hanya

dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilaipada saat penilaian kualifikasi;

b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratanadministrasi, apabila:

1) syarat-syarat substansial yang dimintaberdasarkan Dokumen Pemilihan inidipenuhi/dilengkapi (khusus untukpeserta yang tidak menyampaikan formulirTKDN, maka penawarannya tidakdigugurkan dan nilai TKDN nya dianggap0 (nol));

2) surat penawaran memenuhi ketentuansebagai berikut:

a) jangka waktu berlakunya suratpenawaran tidak kurang dari waktusebagaimana tercantum dalam LDP;dan

b) bertanggal.3) [Apabila dipersyaratkan, Surat Jaminan

Penawaran memenuhi ketentuan sebagaiberikut:

a) diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian(suretyship) sebagaimana ditetapkanoleh Menteri Keuangan;

b) Jaminan Penawaran dimulai sejaktanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak


23/234

22

kurang dari waktu sebagaimanatercantum dalam LDP;

c) nama peserta sama dengan nama yangtercantum dalam Jaminan Penawaran;

d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidakkurang dari nilai jaminansebagaimana tercantum dalam LDP;

e) besaran nilai Jaminan Penawarandicantumkan dalam angka dan huruf;

f) nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengannama Pokja ULP yang mengadakan pelelangan; dan

g) paket pekerjaan yang dijamin samadengan paket pekerjaan yangdilelangkan.

h) Jaminan Penawaran harus dapatdicairkan tanpa syarat (unconditional)sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) harikerja, setelah surat pernyataanwanprestasi dari Pokja ULP diterimaoleh Penerbit Jaminan;

i) Jaminan Penawaran atas nama perusahaan Kemitraan/KSO harusditulis atas nama perusahaan

Kemitraan/KSO. j) substansi dan keabsahan/keaslian

Jaminan Penawaran telah dikonfirmasidan diklarifikasi secara tertulis olehPokja ULP kepada penerbit jaminanapabila kurang jelas dan meragukan.]

c. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasiterhadap hal-hal yang kurang jelas danmeragukan;

d. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi,maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan

evaluasi teknis;e. [Dalam hal metode 1 (satu) file, sistem gugur,

apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah tidakada yang memenuhi persyaratan administrasi,Pokja ULP melakukan evaluasi administrasiterhadap penawar terendah berikutnya,(apabila ada)];

f. apabila tidak ada peserta yang memenuhipersyaratan administrasi, maka pelelangandinyatakan gagal.

25.6 Evaluasi Teknis :

25.6.A)

[Evaluasi teknis dalam hal penyampaian penawaran satu file sistem gugur:]

a. evaluasi teknisdilakukan terhadap peserta yangmemenuhi persyaratan administrasi;

b. unsur-unsur yangdievaluasi teknis sesuai dengan yang


24/234

23

ditetapkan sebagaimana yang tercantumdalam LDP;

c. evaluasi teknisdilakukan dengan sistem gugur;

d. Pokja ULP menilaipersyaratan teknis minimal yang harusdipenuhi sebagaimana tercantum dalamLDP;

e. Penilaian syarat teknisminimal dilakukan terhadap:1) spesifikasi teknis barang

yang ditawarkan berdasarkan contoh,brosur dan gambar-gambarsebagaimana tercantum dalam LDP;

2) jangka waktu jadwalwaktu pelaksanaan pekerjaandan/atau jadwal serah terimapekerjaan (dalam hal serah terimapekerjaan dilakukan per termin)sebagaimana tercantum dalam LDP;

3) identitas (jenis, tipe danmerek) yang ditawarkan tercantumdengan lengkap dan jelas (apabiladipersyaratkan);

4) tenaga teknis (apabiladipersyaratkan);

5) bagian pekerjaan yang

akan disubkontrakan sebagaimanatercantum dalam LDP.

f. dalam hal evaluasi teknismenggunakan ambang batas nilai teknis,penawaran dinyatakan lulus teknisapabila masing-masing unsur maupunnilai total keseluruhan unsur memenuhiambang batas minimal yang ditetapkandalam LDP.

g. Pokja ULP (apabiladiperlukan) dapat meminta ujimutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat

tertentu sesuai dengan ketentuan dalamLDP;

h. apabila dalam evaluasiteknis terdapat hal-hal yang kurang jelasatau meragukan, Pokja ULP melakukanklarifikasi dengan peserta. Dalamklarifikasi peserta tidak diperkenankanmerubah substansi penawaran. Hasilklarifikasi dapat menggugurkanpenawaran;

i. peserta yang dinyatakanlulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan

evaluasi harga; dan j. apabila tidak ada peserta

yang lulus evaluasi teknis makapelelangan dinyatakan gagal

25.6.B) [Evaluasi teknis dalam hal [metode penyampaian penawaran dua (file) /duatahap] evaluasi sistem nilai dan penilaian


25/234

24

biaya selama umur ekonomis:]a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta

yang memenuhi persyaratan administrasi;b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai

dengan yang ditetapkan sebagaimanatercantum dalam LDP;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan:[Sistem nilai yaitu evaluasi penilaiandengan cara memberikan nilai angkatertentu pada setiap unsur yang dinilaiberdasarkan kriteria dan bobotsebagaimana tercantum dalam LDP, sertamembandingkan jumlah perolehan nilaidari para peserta.Sistem nilai dapat dilakukan dengan caramenggabungkan bobot teknis dan harga.Bobot teknis, bobot harga dan nilaiambang batas sebagaimana tercantumdalam LDP.]

[Sistem penilaian biaya selama umurekonomis yaitu evaluasi penilaian yangdigunakan khusus untuk mengevaluasi pengadaan dengan memperhitungkan perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan, serta nilai sisa selama umurekonomis tersebut].

d. Pokja ULP menilai persyaratan teknisminimal yang harus dipenuhisebagaimana tercantum dalam LDP.

e. Penawaran dinyatakan memenuhipersyaratan teknis apabila:1) metode pelaksanaan pekerjaan yang

ditawarkan memenuhi persyaratansubstantif dan diyakinimenggambarkan penguasaan dalampenyelesaian pekerjaan;

2) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaansampai dengan serah terima pertama

Pekerjaan (PHO) yang ditawarkantidak melampaui batas waktusebagaimana tercantum dalam LDP;

3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yangdisediakan sesuai dengan yangditetapkan dalam LDP;

4) spesifikasi teknis memenuhipersyaratan yang ditetapkan dalamBab VII Spesifikasi Teknis danGambar;

5) personil inti yang akan ditempatkan

secara penuh sesuai denganpersyaratan yang ditetapkan dalamLDP serta posisinya dalammanajemen pelaksanaan pekerjaansesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan;

6) bagian pekerjaan yang akan


26/234

25

disubkontrakkan sesuai denganpersyaratan yang ditetapkan dalamLDP;

7) [sertifikat garansi khususnya untuk pekerjaan Enginering Procurementand Construction/EPC (apabiladipersyaratkan)]

f. [dalam hal evaluasi teknis evaluasi teknisdengan sistem nilai atau sistem penilaianbiaya selama umur ekonomis dapatmenggunakan sistem ambang batasterhadap unsur teknis yang dinilai;]

g. [dalam hal evaluasi teknis dengan sistemnilai atau sistem penilaian biaya selamaumur ekonomis menggunakan ambangbatas nilai teknis, penawaran dinyatakanlulus teknis apabila masing-masing unsurmaupun nilai total keseluruhan unsurmemenuhi ambang batas minimal yangditetapkan dalam LDP;]

h. Pokja ULP (apabila diperlukan) dapatmeminta uji mutu/teknis/fungsi untukbahan/alat tertentu sebagaimanatercantum dalam LDP ;

i. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan,Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan

peserta. Dalam klarifikasi peserta tidakdiperkenankan mengubah substansipenawaran. Hasil klarifikasi dapatmenggugurkan penawaran;

j. [untuk 2 (dua) file: apabila hanya ada 1(satu) atau 2 (dua) peserta yang lulusevaluasi file I, maka proses pelelangantetap dilanjutkan;]

k. [untuk 2 (dua) tahap: apabila hanya ada 1(satu) atau 2 (dua) peserta yang lulusevaluasi tahap I, maka proses pelelangantetap dilanjutkan;] dan

l. apabila tidak ada peserta yang lulusevaluasi teknis maka pelelangandinyatakan gagal

25.6.C) [Evaluasi teknis dalam hal metode penyampaian penawaran dua tahap evaluasisistem gugur dengan ambang batas]

a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;

b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuaidengan yang ditetapkan sebagaimana

tercantum dalam LDP;c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem

gugur dengan ambang batas;d. Pokja ULP menilai persyaratan teknis

minimal yang harus dipenuhi sesuaidengan yang ditetapkan dalam LDP.

e. penawaran dinyatakan memenuhi


27/234

26

persyaratan teknis, apabila:1) metode pelaksanaan pekerjaan yang

ditawarkan memenuhi persyaratansubstantif sesuai yang ditetapkan dalamLDP dan diyakini menggambarkanpenguasaan dalam penyelesaianpekerjaan;

2) jadwal waktu penyerahan tidakmelampaui batas waktu sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP;

3) identitas (jenis, tipe dan merek) yangditawarkan tercantum dengan lengkapdan jelas (apabila dipersyaratkan);

4) jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlahperalatan minimal yang disediakansesuai dengan yang ditetapkan dalamLDP (apabila dipersyaratkan);

5) layanan purnajual sesuai dengan yangditetapkan dalam LDP (apabiladipersyaratkan);

6) spesifikasi teknis memenuhipersyaratan yang ditetapkan dalamLDP;

7) tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);dan

8) bagian pekerjaan yang disubkontrakkansesuai dengan yang ditetapkan dalam

LDP.f. penawaran dinyatakan lulus teknis apabila

masing-masing unsur maupun nilai totalkeseluruhan unsur memenuhi ambangbatas minimal yang ditetapkan dalam LDP;

g. Pokja ULP (apabila diperlukan) dapatmeminta uji mutu/teknis/fungsi untukbahan/alat tertentu sebagaimanatercantum dalam LDP;

h. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan,Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan

peserta. Dalam klarifikasi peserta tidakdiperkenankan mengubah substansipenawaran. Hasil klarifikasi dapatmenggugurkan penawaran;

i. peserta yang dinyatakan lulus evaluasiteknis diundang untuk penyetaraan teknis;

j. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)peserta yang lulus evaluasi teknis, makaproses pelelangan tetap dilanjutkan; dan

k. apabila tidak ada peserta yang lulusevaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.

25.6.C.1) Penyetaraan Teknis (apabila diperlukan). a. Pokja ULP melakukan penyetaraan

teknis dengan mengundang peserta yang lulus evaluasi administrasi danteknis.

b. Penyetaraan teknis dilakukan secara


28/234

27

bersama antara Pokja ULP dan seluruhpeserta yang lulus evaluasiadministrasi dan teknis pada tempatdan waktu yang ditetapkan dalam LDP.

c. Pokja ULP melakukan penyetaraanteknis untuk beberapa alternatifpenggunaan sistem dan desainpenerapan teknologi yang berbeda.

d. Pokja ULP melakukan penyetaraanteknis terhadap dokumen teknis yangditawarkan oleh masing-masingpeserta yang dibutuhkan dalammencapai hasil/kinerja pekerjaan yangditetapkan dalam LDP.

e. Penyetaraan teknis dilakukan antaralain dengan mengkombinasikanpenawaran teknis dari beberapapeserta untuk mendapatkan rancanganterbaik.

f. Dalam penyetaraan teknis dilakukanklarifikasi dan negosiasi teknis.

g. Hasil penyetaraan teknis yangmengakibatkan perubahan rancangankontrak, spesifikasi teknis, KAK, gambar dan atau nilai total HPS, harusmendapat persetujuan PPK sebelumdituangkan dalam adendum Dokumen

Pemilihan;h. Peserta yang tidak dapat memenuhi

penyetaraan teknis dinyatakan gugur.i. Peserta yang lulus evaluasi teknis dan

sudah dilakukan penyetaraan teknis,memiliki bobot teknis yang sama, hasilpenyetaraan teknis tidakmencantumkan peringkat teknis.

j. Penyetaraan teknis dalam pelelangandua tahap harus dicantumkan dalamDokumen Pemilihan sehingga tidakdikategorikan sebagai post bidding .

k. Hasil klarifikasi dan negosiasipenyetaraan teknis dituangkan dalamBerita Acara Hasil Klarifikasi danNegosiasi Penyetaan Teknis danmerupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Dokumen Pemilihanini.

25.6.C.2) [Untuk kegiatan yang memerlukan pemasukan ulang metode pelaksanaan pekerjaan, dilakukan hal-hal sebagaiberikut:

a.

Peserta yang menyetujui hasiklarifikasi dan negosiasi penyetaraanteknis diminta untuk membuatmetode pelaksanaan pekerjaanberdasarkan hasil penyetaraanteknis.

b. Pokja ULP melakukan evaluasi


29/234

28

terhadap metode pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan metode pelaksanaan pekerjaanmenggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan utama.

c. Peserta yang lulus evaluasi terhadapmetode pelaksanaan pekerjaanberdasarkan hasil penyetaraan teknisditetapkan sebagai peserta yang lulusevaluasi tahap I.]

[Untuk kegiatan yang tidak memerlukan pemasukan ulang metode pelaksanaan pekerjaan maka Peserta yang lulus persyaratan teknis minimum danmenyetujui hasil klarifikasi dan negosias penyetaraan teknis ditetapkan sebaga peserta yang lulus evaluasi tahap I.]

25.6.C.3) Peserta yang dinyatakan lulus evaluasitahap I dapat mengunggah (upload ) filepenawaran Tahap II (harga).

25.6.C.4) Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)peserta yang lulus evaluasi tahap I,proses pelelangan tetap dilanjutkan.

25.6.C.5) Apabila tidak ada peserta yang lulusevaluasi tahap I maka pelelangandinyatakan gagal

25.7 Evaluasi Harga [1 (satu) file/2 (dua) file/2 (dua)tahap]:

25.7.A [Untuk 2 (dua) file/ 2 (dua) tahap pada saatevaluasi penawaran File II (dua) /Tahap II(dua):] :

25.7.A.1) sebelum evaluasi harga dilakukan koreksiaritmatik dengan ketentuan:

a.

[untuk kontrak Harga Satuan ataukontrak Gabungan Lump Sum danHarga Satuan pada bagian HargaSatuan.

1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftarkuantitas dan harga disesuaikandengan yang tercantum dalamDokumen Pemilihan;

2) apabila terjadi kesalahan hasil

perkalian antara volume denganharga satuan pekerjaan, makadilakukan pembetulan, denganketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak bolehdiubah;


30/234

29

3) jenis pekerjaan yang tidak diberiharga satuan dianggap sudahtermasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan hargasatuan pada daftar kuantitas danharga tetap dibiarkan kosong;

4) Jenis pekerjaan yang tidaktercantum dalam daftar kuantitasdan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantumdalam dokumen Pemilihan danharga satuan pekerjaan dianggapnol; dan

5)

Hasil koreksi aritmatik padabagian harga satuan dapatmengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebihtinggi atau lebih rendah dariurutan peringkat semula;]

b. [untuk Kontrak Lump Sum atauKontrak Gabungan Lump Sum danHarga Satuan pada bagian Lump Sum :

1)

volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftarkuantitas dan harga (apabila ada)disesuaikan dengan yangtercantum dalam DokumenPemilihan;

2) Jenis pekerjaan yang tidaktercantum dalam daftar kuantitasdan harga (apabila ada)disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalamDokumen Pemilihan; dan

3) Hasil koreksi aritmatik padabagian lumpsump tidak bolehmengubah nilai total harga penawaran pada bagian lumpSum.]

25.7.A.2) [[Untuk metode 2 (dua) tahap, Totalharga penawaran setelah koreksiaritmatik yang melebihi nilai total HPS,dinyatakan gugur kecuali apabila yangmemasukkan penawaran harga kurangdari 3 (tiga) peserta.]

25.7.A.3) [Untuk metode 2 (dua) file, Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik yangmelebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur kecuali pada pelelangan terbatasapabila yang memasukkan penawaran


31/234

30

harga kurang dari 3 (tiga) peserta.]

25.7.A.4) [Untuk metode 2 (dua) tahap, apabilasemua total harga penawaran setelahkoreksi aritmatik melebihi nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal kecualiapabila yang memasukkan penawaranharga kurang dari 3 (tiga) peserta.]

25.7.A.5) [Untuk metode 2 (dua) file, apabilasemua total harga penawaran setelahkoreksi aritmatik yang melebihi nilai totalHPS, pelelangan dinyatakan gagalkecuali pelelangan terbatas apabila yangmemasukkan penawaran harga kurang

dari 3 (tiga) peserta.]

[Untuk metode 2 (dua) file apabila semuatotal harga penawaran yang masuk untukKotrak Lump sum di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal]

25.7.A.6) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik PokjaULP menyusun urutan dari penawaranterendah.

25.7.A.7) [Untuk evaluasi dengan sistem nilai atau

sistem biaya selama umur ekonomis, pelaksanaan evaluasi penawaran hargadilakukan oleh Pokja ULP terhadap semua penawaran setelah koreksi aritmatik.]

25.7.A.8) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapatkurang dari 3 (tiga) penawar yangmenawar harga kurang dari nilai totalHPS maka proses lelang tetap dilanjutkandengan melakukan evaluasi penawaranharga:

25.7.B Evaluasi Harga

25.7.B.1) Unsur-unsur yang perlu dievaluasiadalah hal-hal yang pokok atau penting,dengan ketentuan:

a. [Untuk kontrak harga satuan ataukontrak gabungan lump sum danharga satuan:1) harga satuan penawaran yang

nilainya lebih besar dari 110%

(seratus sepuluh perseratus) dariharga satuan yang tercantumdalam HPS, dilakukan klarifikasi.Apabila setelah dilakukanklarifikasi, ternyata harga satuantersebut dinyatakan timpang makaharga satuan timpang hanya


32/234

31

berlaku untuk volume sesuaidengan Daftar Kuantitas danHarga. Jika terjadi penambahanvolume, harga satuan yangberlaku sesuai dengan hargadalam HPS;

2) mata pembayaran yang hargasatuannya nol atau tidak ditulisdilakukan klarifikasi dan kegiatantersebut harus tetap dilaksanakan.Harganya dianggap termasukdalam harga satuan pekerjaanlainnya;]

b. [untuk kontrak lump sum:a) apabila ada perbedaan antara

penulisan nilai harga penawaranantara angka dan huruf makanilai yang diakui adalah nilaidalam tulisan huruf;

b) apabila penawaran dalam angkatertulis dengan jelas sedangkandalam huruf tidak jelas, makanilai yang diakui adalah nilaidalam tulisan angka; atau

c) apabila penawaran dalam angkadan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur]

25.7.B.2) Dilakukan evaluasi kewajaran hargadengan ketentuan sebagai berikut:

1) klarifikasi terhadap hasil koreksiaritmatik, apabila adakoreksi/perubahan

2) klarifikasi dalam hal penawarankomponen dalam negeri berbedadibandingkan dengan perkiraan

Pokja ULP dan/atau DaftarInventarisasi Barang/Jasa ProduksiDalam Negeri;

3) klarifikasi kewajaran harga apabilaharga penawaran dibawah 80%(delapan puluh perseratus) HPSdengan ketentuan:a) apabila peserta tersebut ditunjuk

sebagai pemenang lelang, harusbersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi5% (lima perseratus) dari nilaitotal HPS; dan

b) apabila peserta yangbersangkutan tidak bersediamenaikkan nilai JaminanPelaksanaan, makapenawarannya digugurkan dan


33/234

32

Jaminan Penawaran (apabiladipersyaratkan) dicairkan dandisetorkan ke KasNegara/Daerah sertadimasukkan dalam Daftar Hitam

25.7.B.3) Memperhitungkan preferensi harga ataspenggunaan produksi dalam negeridengan ketentuan:

1) rumus penghitungan sebagai berikut:

HP KP

HEA

11

HEA = Harga Evaluasi Akhir.KP = Koefisien Preferensi (Tingkat

Komponen Dalam Negeri (TKDN)dikali Preferensi tertinggiBarang/Jasa).

HP = Harga Penawaran (HargaPenawaran yang memenuhipersyaratan lelang dan telahdievaluasi).

2) dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih

penawaran dengan HEA yang sama,penawar dengan TKDN terbesaradalah sebagai pemenang;

3) pemberian Preferensi Harga tidakmengubah Harga Penawaran danhanya digunakan oleh Pokja ULPuntuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkatpemenang pelelangan.

25.7.B.4) [Untuk penilaian sistem nilai, dihitungnilai kombinasi antara nilai kombinasiantara nilai penawaran teknis dengannilai harga penawaran terkoreksi,dilakukan dengan cara:

1) memberikan Nilai Tertimbang (NT)tertinggi (100%) untuk penawaranharga terendah;

2) menghitung Nilai Tertimbang (NE)

penawaran harga peserta laindengan membandingkan penawaranharga terendah dengan harga penawarannya;

3) menghitung Nilai Evaluasi (NE)masing-masing peserta dengan


34/234

33

mengalikan Nilai Tertimbang denganbobot harga yang tercantum dalamLDP; dan

4) menghitung nilai kombinasi antaranilai penawaran teknis dengan NilaiEvaluasi (NE) harga.Keterangan:

NT i = harga penawaranterendah

harga penawaran iNE i = NT i x bobot hargai = peserta ]

[Untuk penilaian biaya selama umurekonomis, dilakukan dengan cara:1) menghitung biaya operasional, biaya

pemeliharaan, dan nilai sisa selamaumur ekonomis;

2) menjumlahkan harga penawarandengan biaya operasional dan biaya pemeliharaan;

3) hasil penjumlahan pada huruf b)dikurangi dengan nilai sisa padaakhir umur ekonomis; dan

4) penetapan pemenang berdasarkan

total harga terendah pada hasil hurufc).]

25.7.B.5) Apabila dalam evaluasi ditemukan buktiharga tidak wajar akibat terjadinyapersaingan usaha tidak sehat dan/atauterjadi pengaturan bersama(kolusi/persekongkolan), makapelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam DaftarHitam.

25.7.B.6) Dalam hal terdapat 2 (dua) calonpemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka untuk yangmenggunakan sistem gugur tanpaambang batas, Pokja ULP memilih peserta yang mempunyai kualifikasi lebih baik,sedangkan untuk yang menggunakansisem gugur dengan ambang batas makapokja ULP memilih peserta yang memilikikemampuan teknis lebih baik.

25.7.B.7) Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga)penawaran sebagai calon pemenang dancalon pemenang cadangan 1 dan 2(apabila ada), dengan ketentuan:

a. Untuk sistem gugur dimulai dari


35/234

34

penawaran harga atau penawaranharga terkoreksi yang terendah].

b. [untuk sistem nilai dimulai dari yangmempunyai nilai kombinasitertinggi].

c. [untuk sistem penilaian biaya selamaumur ekonomis dimulai dari totalharga yang terendah.] dimulai daripenawaran harga atau penawaranharga terkoreksi yang terendah)

25.7.C) [Untuk pelelangan terbatas 2 (dua) file atau pelelangan umum dan terbatas 2 (dua) tahap,apabila peserta yang memasukan penawaranharga sampul II/tahap II kurang dari 3 (tiga),maka dilakukan negosiasi harga denganketentuan:]a. Pokja ULP melakukan negosiasi harga

terhadap calon pemenang;b. negosiasi harga dilakukan terhadap harga

satuan yang dinilai tidak wajar;c. dilakukan perkalian volume dan harga

satuan yang telah disepakati, untumendapatkan total hasil negosiasi;

d. total hasil negosiasi tidak boleh melampaunilai total HPS;

e.

hasil negosiasi harga menjadi nilai harga penetapan pemenang dan sebagai dasanilai kontrak;

f. apabila negosiasi terhadap calon pemenantidak tercapai kesepakatan, maka penawarannya dinyatakan gugur dandilanjutkan negosiasi terhadap calon pemenang cadangan, apabila ada; dan

g. apabila negosiasi terhadap calon pemenancadangan tidak tercapai kesepakatan, maka pelelangan dinyatakan gagal]

25.7.D) Pokja ULP membuat dan menandatanganiBerita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yangpaling sedikit memuat: a. Nama seluruh peserta;b. Harga penawaran atau harga penawaran

terkoreksi dari masing-masing peserta;c. Metode evaluasi yang digunakan;d. Unsur-unsur yang dievaluasi;e. Rumus yang disergunakan;f. Keterangan-keterangan lain yang

dianggap perlu hal ikhwal pelaksanaanpelelangan;

g. Jumlah peserta yang lulus dan tidak luluspada setiap tahapan evaluasi;

h. Tanggal dibuatnya Berita Acara; dani. Pernyataan bahwa pelelangan gagal

apabila tidak ada penawaran yangmemenuhi syarat


36/234

35

25.7.E) [Untuk metode 1 (satu) file apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga)maka peserta tersebut ditetapkan sebagaicalon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 (apabila ada).]

F. PENETAPAN PEMENANG

26. Penetapan

Pemenang

26.1 Pokja ULP melakukan penetapan pemenangmelalui aplikasi SPSE setelah melalui pembahasaninternal seluruh anggota Pokja ULP, atau setelahditetapkan PA secara offline untuk nilai paket diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah). Pokja ULP dapat menetapkan pemenanglebih dari 1 (satu) penyedia sesuai ketentuan yangterdapat dalam pada informasi paket dalamaplikasi SPSE.

26.2 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkanpemenang dan akan mengakibatkan suratpenawaran, dan Jaminan Penawaran (apabiladipersyaratkan) habis masa berlakunya, makadilakukan konfirmasi kepada calon pemenang,calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)untuk memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran secara tertulis sampaidengan perkiraan jadwal penandatanganan

kontrak.

26.3 Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1dan 2 (apabila ada) yang tidak bersediamemperpanjang surat penawaran dan JaminanPenawaran (apabila dipersyaratkan) dianggapmengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.

27. Pengumuman

Pemenang

Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenangcadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE, diwebsite sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan

pengumuman resmi untuk masyarakat.

28. Sanggahan 28.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapatmenyampaikan sanggahan secara elektronikmelalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenangkepada Pokja ULP dalam waktu yang telahditetapkan dengan disertai bukti terjadinyapenyimpangan dan dapat ditembuskan secaraoffline (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPAdan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP.

28.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadipenyimpangan prosedur meliputi:a. penyimpangan terhadap ketentuan dan

prosedur yang diatur dalam Peraturan PresidenNo. 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubahdengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012


37/234

36

beserta petunjuk teknisnya dan yang telahditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

b. rekayasa tertentu sehingga menghalangiterjadinya persaingan usaha yang sehat;dan/atau

c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULPdan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

28.3 Pokja ULP wajib memberikan jawaban secaraelektronik atas semua sanggahan paling lambat 5(lima) hari kalender setelah menerima suratsanggahan.

28.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka PokjaULP menyatakan pelelangan gagal.

28.5 Sanggahan yang disampaikan tidak melaluiaplikasi SPSE (offline ) bukan dikarenakan adanyakeadaan kahar atau gangguan teknis, disampaikankepada kepada PA/KPA, PPK atau bukan kepadaPokja ULP atau disampaikan diluar masa sanggah,dianggap sebagai pengaduan dan tetap harusditindaklanjuti.

29.

Sanggahan

Banding

29.1 Peserta yang tidak puas dengan jawabansanggahan dari Pokja ULP, dapat mengajukansanggahan banding secara tertulis kepada[Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi/pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggahan banding] sebagaimana tercantum dalam LDP, paling lambat5 (lima) hari kalender setelah menerima jawabansanggahan, dengan tembusan kepada PPK, PokjaULP, dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP.

29.2 [Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi/pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggahan banding] sebagaimana tercantum dalam LDP, wajibmemberikan jawaban secara tertulis atas semuasanggahan banding paling lambat 15 (lima belas)hari kalender setelah surat sanggahan bandingditerima.

29.3 Peserta yang akan melakukan sanggahan bandingharus memberikan Jaminan Sanggahan Bandingsebesar sebagaimana tercantum dalam LDP

(sebesar 1% (satu perseratus) dari HPS) denganmasa berlaku 15 (lima belas) hari kalender sejaktanggal pengajuan sanggahan banding.

29.4 Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalahPokja ULP.


38/234

37

29.5 Dalam hal substansi sanggahan banding padapelelangan dinyatakan salah, Jaminan SanggahanBanding dicairkan dan disetorkan ke kasNegara/Daerah, kecuali jawaban sanggahanbanding melampaui batas akhir menjawabsanggahan banding.

29.6 Sanggahan banding menghentikan prosespelelangan.

29.7 Sanggahan banding yang disampaikan bukankepada [Menteri/Pimpinan Lembaga/KepalaDaerah/ Pimpinan Institusi/pejabat yangmenerima penugasan menjawab sanggahan

banding] sebagaimana tercantum dalam LDP ataudisampaikan di luar masa sanggah banding,dianggap sebagai pengaduan dan tetap harusditindaklanjuti.

G.

PENUNJUKAN PEMENANG

30. Penunjukan

Penyedia

Barang/Jasa

30.1 Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil

Pelelangan (BAHP) kepada PPK dengan tembusankepada Kepala ULP sebagai dasar untukmenerbitkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPBJ).

30.2 PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataan pesertapada formulir isian kualifikasi masih berlaku,dengan ketentuan:a. tidak ada sanggahan dari peserta;b. sanggahan dan/atau sanggahan banding

terbukti tidak benar; atauc. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding

berakhir.

30.3 PPK menginputkan data SPPBJ dan mengunggahhasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkanpada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJtersebut melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk.

30.4 Penyedia yang ditunjuk wajib menerimakeputusan tersebut, dengan ketentuan:a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri

dan masa penawarannya masih berlakudengan alasan yang dapat diterima secaraobyektif oleh Pokja ULP, maka JaminanPenawaran yang bersangkutan dicairkan dandisetorkan sebagaimana tercantum dalam LDP;

b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri


39/234

38

dan masa penawarannya masih berlakudengan alasan yang tidak dapat diterima secaraobyektif oleh Pokja ULP, maka JaminanPenawaran (apabila dipersyaratkan) yangbersangkutan dicairkan dan disetorkansebagaimana tercantum dalam LDP sertadimasukkan dalam Daftar Hitam; atau

c. apabila yang bersangkutan tidak bersediaditunjuk karena masa penawarannya sudahtidak berlaku, maka Jaminan Penawaran(apabila dipersyaratkan) yang bersangkutantidak boleh dicairkan.

30.5 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkandiri, maka penunjukan pemenang dapatdilakukan kepada pemenang cadangan sesuaidengan urutan peringkat, selama masa suratpenawaran dan Jaminan Penawaran (apabiladipersyaratkan) pemenang cadangan masihberlaku atau sudah diperpanjang masaberlakunya.

30.6 Apabila semua pemenang yang ditunjukmengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dariPPK.

30.7 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam)hari kerja setelah pengumuman penetapanpemenang, apabila tidak ada sanggahan.

30.8 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) harikerja setelah semua sanggahan dan sanggahanbanding dijawab.

30.9 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harusmenyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelumpenandatanganan kontrak.

30.10 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJkarena tidak sependapat atas penetapanpemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPAuntuk diputuskan dengan ketentuan:a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK,

dilakukan evaluasi ulang atau pelelangandinyatakan gagal; atau

b) apabila PA/KPA sependapat dengan KelompokKerja ULP, PA/KPA memutuskan penetapanpemenang oleh Kelompok Kerja ULP bersifatfinal, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk

menerbitkan SPPBJ

30.11 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

30.12 PPK menginputkan data kontrak dan mengunggahhasil pemindaian dokumen kontrak yang telah


40/234

39

ditandatangani pada aplikasi SPSE.

31. BAHP, Berita

Acara Lainnya,

dan

Kerahasiaan

Proses

31.1 Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP atauBerita Acara tambahan lainnya segala halterkait proses pemilihan penyedia secaraelektronik yang tidak dapat diakomodir ataudifasilitasi aplikasi SPSE

31.2 Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimanadimaksud pada angka 36.1 diunggah(upload) oleh Pokja ULP menggunakan menuupload informasi lainnya pada aplikasi SPSE

31.3 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalamBerita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) olehPokja ULP bersifat rahasia sampai dengansaat pengumuman pemenang.

H. PELELANGAN GAGAL

32. Pelelangan

Gagal

32.1 Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal, apabila:a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada

proses kualifikasi kurang dari 3 (tiga), kecualipada pelelangan terbatas;

b. jumlah peserta yang memasukan DokumenPenawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, kecualipada pelelangan terbatas;

c. sanggahan dari peserta terhadap hasilprakualifikasi ternyata benar;

d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasipenawaran;

e. dalam evaluasi penawaran ditemukanbukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

f. harga penawaran terendah terkoreksi untukKontrak Harga Satuan atau Kontrak gabunganLump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi darinilai total HPS, kecuali apabila yangmemasukkan penawaran harga kurang dari 3

(tiga) peserta; g. ....................................................................anggahan dari peserta yang memasukkanDokumen Penawaran atas pelaksanaanpelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuanPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangterakhir diubah dengan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya danDokumen Pemilihan ternyata benar;

h. sanggahan dari peserta yang memasukkanDokumen Penawaran atas kesalahan substansi

Dokumen Pemilihan ternyata benar;i. calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasidengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasidan/atau pembuktian kualifikasi; atau

j. untuk pelelangan terbatas, dalam hal seluruhpenawaran harga lebih tinggi dari nilai total


41/234

40

HPS apabila yang memasukkan penawaranharga kurang dari 3 (tiga) peserta, setelahdilakukan negosiasi harga seluruh peserta tidaksepakat untuk menurunkan harga sehinggamelebihi nilai total HPS.

32.2 PA/KPA menyatakan Pelelangan gagal, apabila:

a. ....................................................................A/KPA sependapat dengan PPK yang tidakbersedia menandatangani SPPBJ karena prosesPelelangan tidak sesuai dengan PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangterakhir diubah dengan Peraturan Presiden No.

70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya ;b. ....................................................................

engaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPKternyata benar;

c. ....................................................................ugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingansehat dalam pelaksanaan Pelelangandinyatakan benar oleh pihak berwenang;

d. ....................................................................anggahan dari peserta yang memasukanDokumen Penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen PemilihanPenyedia Barang/Jasa ternyata benar;

e. Dokumen Pemilihan tidak sesuai denganPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangterakhir diubah dengan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya ;

f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai ataumenyimpang dari Dokumen Pemilihan;

g.....................................................................

alon pemenang dan calon pemenang cadangan1 dan 2 mengundurkan diri; atau

h. ....................................................................elaksanaan Pelelangan melanggar PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangterakhir diubah dengan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya.

32.3 [Menteri/ Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusimenyatakan pelelangan gagal, apabila:

a. ....................................................................anggahan banding dari peserta atas terjadinyapelanggaran prosedur dalam pelaksanaanpelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/atauPokja ULP, ternyata benar; atau

b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN


42/234

41

yang melibatkan KPA, ternyata benar.]

[Kepala Daerah menyatakan pelelangan gagal,apabila:

a. ....................................................................anggahan banding dari peserta atas terjadinyapelanggaran prosedur dalam pelaksanaanpelelangan yang melibatkan PA, KPA, PPKdan/atau Pokja ULP, ternyata benar; atau

b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA, ternyatabenar.]

32.4 Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka PokjaULP memberitahukan kepada seluruh peserta.

32.5 Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal,Pokja ULP meneliti dan menganalisis penyebabterjadinya pelelangan gagal, menentukan langkahselanjutnya, yaitu melakukan:a. evaluasi ulang;b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;c. pelelangan ulang; ataud. penghentian proses pelelangan.

32.6

PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pelelangan apabilapenawarannya ditolak atau pelelangan dinyatakan gagal.

32.7 Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinyapelelangan gagal, mengharuskan adanyaperubahan Dokumen Pengadaan, maka dilakukanpelelangan ulang dengan terlebih dahulumemperbaiki Dokumen Pengadaan.

I. JAMINAN PELAKSANAAN

33.

Surat Jaminan

Pelaksanaan

33.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia setelahditerbitkannya SPPBJ dan sebelumpenandatanganan Kontrak.

33.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepadaPenyedia setelah:a. penyerahan seluruh pekerjaan;b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar

5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atauc. pembayaran termin terakhir/bulan

terakhir/sekaligus telah dikurangi uang

retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilaiKontrak (apabila diperlukan).

33.3 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuansebagai berikut:a. diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk

bank perkreditan rakyat), perusahaan


43/234

42

penjaminan atau perusahaan asuransi yangmempunyai program asuransi kerugian(suretyship ) yang sebagaimana ditetapkan olehMenteri Keuangan;

b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejaktanggal penandatanganan Kontrak sampaidengan serah terima pertama pekerjaanberdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimanatercantum dalam LDP;

c. nama penyedia sama dengan nama yangtercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;

d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidakkurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;

e. ....................................................................

esaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkandalam angka dan huruf;

f. .....................................................................ama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaansama dengan nama PPK yang menandatangankontrak;

g. ....................................................................aket pekerjaan yang dijamin sama denganpaket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;

h. ....................................................................

aminan Pelaksanaan harus dapat dicairkantanpa syarat (unconditional ) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari kerja setelah suratpernyataan wanprestasi dari PPK diterima olehpenerbit Jaminan;

i. Jaminan Pelaksanaan atas namaKemitraan/KSO ditulis atas namaKemitraan/KSO atau masing-masing anggotaKemitraan/KSO (apabila masing-masingmengajukan Jaminan Pelaksanaan secaraterpisah); dan

j. memuat nama, alamat dan tanda tangan pihakpenjamin.

33.4 ..............................................................................egagalan penyedia yang ditunjuk untukmenyerahkan Jaminan Pelaksanaan dipersamakandengan penolakan untuk menandatanganiKontrak.

33.5 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan

Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-SyaratUmum Kontrak.

J. PENANDATANGANAN KONTRAK

34. Penanda-

tanganan

34.1 Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajibmemeriksa apakah pernyataan dalam Formulir


44/234

43

Kontrak Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satupernyataan tersebut sudah tidak terpenuhi, makapenandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.

34.2 Penandatanganan kontrak dilakukan palinglambat 14 (empat belas) hari kerja setelahditerbitkan SPPBJ dan setelah penyediamenyerahkan Jaminan Pelaksanaan, denganketentuan:a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga

penawaran terkoreksi antara 80% (delapanpuluh perseratus) sampai dengan 100%(seratus perseratus) nilai total HPS adalahsebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;

danb. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga

penawaran terkoreksi atau dibawah 80%(delapan puluh perseratus) nilai total HPSadalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilaitotal HPS;

34.3 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubahsubstansi Dokumen Pemilihan sampai denganpenandatanganan Kontrak, kecualimempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaandikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang

ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahunanggaran.

34.4 Dalam hal kontrak tahun tunggal perubahanwaktu pelaksanaan pekerjaan melewati batastahun anggaran, penandatanganan kontrakdilakukan setelah mendapat persetujuan kontraktahun jamak.

34.5 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsepKontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional,

angka dan huruf serta membubuhkan paraf padasetiap lembar Dokumen Kontrak.

34.6 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagianDokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, denganmaksud apabila terjadi pertentangan ketentuanantara bagian satu dengan bagian yang lain, makaberlaku urutan sebagai berikut:a. adendum Surat Perjanjian;b. pokok perjanjian;c. surat penawaran, beserta penawaran harga;d. syarat-syarat khusus kontrak;e. syarat-syarat umum kontrak;f. spesifikasi khusus; g. spesifikasi umum;h. gambar-gambar;i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan,


45/234

44

SPPBJ, BAHP.

34.7 Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuaikebutuhan, yaitu:a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli,

terdiri dari:1) kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi

materai pada bagian yang ditandatanganioleh penyedia; dan

2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhimaterai pada bagian yang ditandatanganioleh PPK;

b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhimaterai, apabila diperlukan.

34.8 ..............................................................................Penandatanganan kontrak yang kompleksdan/atau bernilai di atas Rp100.000.000.000,00(seratus miliar rupiah) dilakukan setelah drafkontrak memperoleh pendapat ahli hukumkontrak.]

34.9 Pihak yang berwenang menandatangani kontrakatas nama penyedia adalah direkturutama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

34.10 Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinanperusahaan/pengurus koperasi atau yangnamanya tidak disebutkan dalam AktaPendirian/Anggaran Dasar, dapatmenandatangani Kontrak, sepanjang pihaktersebut adalah pengurus/karyawanperusahaan/karyawan koperasi yang berstatussebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasaatau pendelegasian wewenang yang sah daridirektur utama/pimpinan perusahaan/pengurusatau pihak yang sah berdasarkan AktaPendirian/Anggaran Dasar untukmenandatangani Kontrak.


46/234

45

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN LDP)

A.

LINGKUP

PEKERJAAN

1.

2.

3.

4.

Panitia :Pokja 1 ULP Provinsi Jawa Tengah

Alamat Pokja ULP: Gedung E Lantai III Jl. MenteriSoepeno No.2, Semarang

Website : http://lpse.jatengprov.go.id

Website LPSE: http://lpse.jatengprov.go.id

5.

6.

Nama paket pekerjaan: Pengadaan Interior

Uraian singkat pekerjaan:a. Penataan Interior Lobby Gedung Kantorb. Penataan Interior Ruang Kerja Kepala Dinasc. Penataan Interior Staff TU Kepala Dinasd. Penataan Interior Ruang Rapat Lantai 2e. Penataan Interior Ruang Rapat Lantai 3f. Penataan Interior Ruang Aula Lantai 4

7. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 75 (tujuh

puluh lima) hari kalender.

B.

SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran2014.

C. JADWAL

TAHAPAN

PEMILIHAN

Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE

D.

PENINJAUAN

LAPANGAN

[apabila

diperlukan]

Jika terdapat hal-hal yang kurang jelas dapatditanyakan saat penjelasan dokumen


47/234

46

E.

MATA UANG

PENAWARAN

DAN CARA

PEMBAYARAN

1.

2.

Mata uang yang digunakan Rupiah

Pembayaran dilakukan dengan cara lumpsum[diisi pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yangbenar-benar telah dilaksanakan secara bulanan/monthly certificate, cara angsuran/termijn, atausekaligus]

F. MASA

BERLAKUNYA

PENAWARAN

Masa berlaku penawaran selama 60 (Enam Puluh)hari kalender sejak batas akhir pemasukanDokumen Penawaran,

G.

JAMINAN

PENAWARAN

1.

2

3.

4.

Jaminan Penawaran: Dipersyaratkan

Besarnya Jaminan Penawaran adalah:Rp.12.000.0000,-(Dua Belas Juta Rupiah)

Masa berlaku jaminan penawaran 75 (tujuh puluhlima) hari kalender, sejak batas akhir pemasukanDokumen Penawaran.

Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, makadisetorkan pada Kas Daerah

H.

JADWAL

PEMASUKAN

DOKUMEN

PENAWARAN

Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE

I. BATAS AKHIR

WAKTU

PEMASUKAN

PENAWARAN


J.

PEMBUKAAN

PENAWARAN



48/234

47

K.

DOKUMEN

PENAWARAN

1.

2.

Dokumen Administrasi, meliputi1. Surat Penawaran;

2. Soft copy hasil pemindaian/Scan SuratKuasa dari Direktur/Pimpinan Perusahaan/Pengurus (apabila menguasakan);

3. Soft copy hasil pemindaian/scan Surat Jaminan Penawaran asli.

4. Soft copy hasil pemindaian/scan suratperjanjian kemitraan/KSO (apabila KSO)

Dokumen Teknis, meliputia) Metoda Pelaksanaan;

Diuraikan tahap demi tahap meliputi :tahap persiapan, pelaksanaan pekerjaan

utama dan pemeliharaan yang harusmenggambarkan penguasaan dalampenyelesaian tahap pekerjaannya termasukpelaksanaan penerapan K3 (Keselamatan danKesehatan Kerja) yang sekurang-kurangnyaberisi bahasan :1) Rencana persiapan penanganan pekerjaan.

Menggambarkan secara jelas antaralain penempatan direksi keet /barakkerja, mobilisasi dan penempatan alatbantu kerja, mobilisasi barang/material ,mobilisasi tukang dan pekerja dll

sehingga dapat diketahui jumlah danmacam kebutuhannya sehingga diyakinimenggambarkan penguasaan penawaruntuk melaksanakan tahapan pekerjaanini.

2) Rencana penanganan pekerjaan utama.Menggambarkan secara jelas teknis

teknis pelaksanaan pekerjaan struktur,pekerjaan arsitektur dsbnya dan/ataupekerjaan spesifik juga menjelaskankebutuhan tenaga dan peralatan untuk

menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu ygdiperlukan. Dituangkan dalam uraiansingkat dan sketsa-sketsa diyakinimenggambarkan penguasaan penawaruntuk melaksanakan tahapan pekerjaanini.

3) Rencana penanganan masa pemeliharaanMemuat penjelasan rencana penanganan

terhadap penyempurnaan pekerjaan,sehingga dapat terpelihara seperti padasaat diserahterimakan, yang dituangkandalam uraian singkat, dan dijelaskan

pekerjaan rutin dalam jangka waktu


49/234

48

pemeliharaan pekerjaan yang diyakinimenggambarkan penguasaan penawar

terhadap pemeliharaan hasil pekerja.4) Rencana penerapan dan penanganan K3(Keselamatan dan Kesehatan Kerja)Memuat penjelasan rencana penerapandan prosedur penanganan keselamatandan kesehatan kerja selama pelaksanaanpekerjaan yang diyakini menggambarkanpenguasaan penawar dalam pelaksanaanpenerapan dan prosedur penanganan K3,

b) Jadwal waktu pelaksanaan. Jadwal Pelaksanaan dalam bentuk NWP danBarchart rinci/Curve-S. Disertai jadwal

penugasan personil/tenaga kerja dan jadualperalatan, Jadwal tidak boleh melebihi jangkawaktu pelaksanaan yang dipersyratkan danselaras dengan metoda

c) Spesifikasi teknis.Spesifikasi teknis tiap material/ barang yangditawarkan terdapat data mengenai jenis,tipe dan merk secar

dok lelang interior

Documents