dody firmanda 2012 - pembinaan persiapan akreditasi ipdsa ika fk-usu medan 19-20 januari 2012
TRANSCRIPT
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
1/254
1
Akreditasi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (Sp.1)#
Dody FirmandaKetua Komisi Akreditasi
Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia.
Pendahuluan
Terhitung tanggal 1 Januari 2010 telah berlaku implementasi modus keempat dalam era
liberalisasi perdaganan jasa bidang kesehatan untuk negara kawasan Asia Tenggara sesuai
dengan perjanjian kerjasama ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical
Practitioners (MRA-MP). Ada 4 tujuan dalam MRA-MP yakni:
1. mengatur mobilitas praktisi dokter di wilayah ASEAN;
2. meningkatkan dan mengembangkan kerja sama pertukaran informasi antar profesi
medis;
3. meningkatkan mutu kualifikasi dan standar layanan dan;4. kerjasama pendidikan dan pelatihan profesi medis
Pada tanggal 20 November 2008 The Joint Commission Amerika Serikat meluncurkan
Health care at the crossroads: Guiding principles for the development of the hospital of
the future
1
berdasarkan hasil rekomendasi pertemuan tanggal 26-27 April 2007 di LakeBuena Vista Florida tentang What does the future hold for hospital care across the globe?
The Hospital of the future.2
Sebelumnya WHO Regional Eropa telah melakukan uji coba suatu instrumen yang akan
digunakan untuk menilai kinerja mutu (performamce) rumah sakit oleh WHO regional Eropa
yang dinamakan Performance Assessment Tools for Hospital (PATH).3,4,5,6 Kedua
instrumen tersebut kemungkinan besar akan diterapkan oleh seluruh rumah sakit di dunia
# Disampaikan pada Pembinaan Akreditasi IPDSA di Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas
Sumatera Utara/ SMF/Instalasi Kesehatan Anak RSUP Adam Malik, Medan 19-20 Januari 2012.1 The Joint Commission - Health care at the crossroads: Guiding principles for the development of
the hospital of the future, November 20, 2008.2 The Joint Commission and The Joint Commission Resources - What does the future hold for
hospital care across the globe? The Hospital of the future. Florida, April 26-27, 2007.3 WHO Regional Office for Europe. Measuring hospital performance to improve the quality of care in
Europe: a need for clarifying the concepts and defining the dimensions. January 20034 WHO Regional Office for Europe. How can hospital performance can be measured and monitored.
August 2003.5 WHO Regional Office for Europe. PATH (Performance Assessment Tools for Quality Improvement in
Hospitals). 2007.6 WHO Regional Office for Europe. Assuring the quality of care in the European Union. 2008
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
2/254
2
sebagaimana halnya program WHO World Alliance for Patient Safety Move Program
sebagai world class hospitals benchmarking.
Mengingat salah satu misi dari visi dari KIKA adalah menjadikan IPDSA sebagai
World Class Pediatrics Training Institution. Sedangkan untuk menjadi kelas dunia
tersebut terdiri dari spektrum performance sebagai berikut7-8:
1. Melampaui standar/target nasional (Exceeding national targets)
2. Melakukan upaya benchmarking
3. Melaksanakan upaya peningkatan mutu berkesinambungan (Continuous
Quality Improvement)
Ketiga hal di atas dapat dicapai melalui tahapan self-assessmentdan akreditasi.9
Pada periode 2008-2011 yang lalu Komisi III (Akreditasi) telah melaksanakan 10:
1. Self-Assessment IPDSA sebanyak 3 (tiga) kali dalam rangka persiapan
Akreditasi IPDSA.
2. Pelatihan Surveyor untuk Penilaian Akreditasi IPDSA sebanyak 2 (dua)
kali dalam rangka Akreditasi IPDSA.
3. Penilaian Akreditasi terhadap 13 (tiga belas) IPDSA dan pembinaan 1
(satu) IPDSA dalam pengampuan.
Pelaksanaan visitasi on-site Akreditasi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak
dilaksanakan terhadap 14 institusi pendidikan mulai tanggal 6 Februari 2011 sampai
dengan 15 Maret 2011 yang dilakukan oleh surveyor bersertifikat yang telah lulus
mengikuti pelatihan sebagai surveyor sebanyak 21 orang. Hasil penilaian akreditasi
IPDSA 2011 telah dibahas dan dinyatakan resmi berdasarkan Rapat Komisi
Akreditasi Kolegium Ilmu Kesehatan Anak (KIKA) Indonesia pada tanggal 10 April
2011 di Hotel Aryaduta Jakarta dengan hasil sebagaimana dalam Tabel 1 dan Tabel
2 berikut.
7 UK Cabinet Office. Excellence and fairness achieving world class. London, 2008.8 American College of Medical Quality. Medical Quality Management. Boston: Jones and Bartlett Pub.; 20109 WHO and WFME. WHO/WFME guidelines for accreditation of basic medical education. Geneva/Copenhagen,
2005.10 Laporan Pertanggung Jawaban Komisi III (Akreditasi) KIKA periode 2008-2011. Disampaikan pada
KONIKA XV di Manado.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
3/254
3
Tabel 1. Hasil Penilaian Akreditasi IPDSA Tahun 2011
Ada 3 (tiga) Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak yang mencapai nilaipredikat A (nilai kumulatif diatas 80%) yakni:
1. IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta dengan nilai 154
dari nilai maksimum 180 (85.6%)
2. IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung dengan nilai
149 dari maksimum 180 (82,8%)
3. IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta dengan nilai
148 dari maksimum 180 (82.7%)
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
4/254
4
Ada 3 (tiga) Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak yang mencapai nilai
predikat B (nilai kumulatif 70% - 79%) yakni:
1. IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang dengan nilai
141 (78,3%)
2. IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dengan nilai
141 (78.3%)
3. PDSA Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dengan nilai 131
(72.8%)
Sedangkan 7 (tujuh) IPDSA lain mendapat predikat C (nilai 60 - 69%) yakni:
1. IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan dengan nilai
121 (67.2%)
2. IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang dengan nilai
120 (66.7%)
3. IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang dengan nilai 119
(66.1%)
4. IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo dengan nilai 118 (65.8%)
5. IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar dengan nilai 113(62.8%)
6. IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang dengan nilai 110
(61.1%)
7. IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado dengan nilai
108 (60.0%)
IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala (UNSYIAH) Banda Aceh belum
dapat dinilai karena masih dalam pengampuan dan pembinaan oleh IPDSA Fakultas
Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
5/254
5
Tabel 2. Perincian Hasil Akreditasi IPDSA untuk setiap standar dan
parameter.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
6/254
6
Sebagai tindak lanjut dari Laporan Pertanggung Jawaban Komisi III (Akreditasi)
KIKA pada KONIKA XV di Manado dan untuk kesinambungan program Kolegium
Kesehatan Anak Indonesia (KIKA) maka Komisi III (Akreditasi) KIKA periode2011-2014 menyusun Rencana Strategis terdiri dari 2 (dua) bidang utama yakni
Re-Akreditasi dan Continuous Quality Imrovement (CQI) dan Rencana Kerja
tediri dari 4 (empat) dimensi ruang lingkup sebagai berikut:
1. Re-Akreditasi: dilaksanakan bila adanya permintaan tertulis dari IPDSA
terkait (yang mencapai predikat B atau C dalam Akreditasi lalu)
2. Self-AssessmentIPDSA dengan tujuan dalam rangka mempertahankan
dan meningkatkan mutu IPDSA.
3. Peningkatan mutu dan revisi (bila diperlukan) dari 9 (sembilan) standardalam Instrumen Akreditasi IPDSA.
4. Pelatihan Surveyor bagi para Asesor dalam rangka peningkatan mutu
para asesor dan mempersiapkan kader.
Komisi III (Akreditasi) KIKA periode 2011-2014 telah menyampaikan 4 hal utama
dalam Rencana Kerja (Raker) Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP
IDAI) dan Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia yang telah diselenggarakan di
Lampung pada tanggal 3 5 Desember 2011. Adapun perincian Rencana Strategis
dan Rencana Kerja Komisi III (Akreditasi) Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesiauntuk periode 2011 2014 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
7/254
7
Tabel 3. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Komisi III (Akreditasi) Kolegium
Ilmu Kesehatan Anak Indonesia (KIKA) Periode 2011-2014
Untuk perbaikan/peningkatan akreditasi (quality improvement) IPDSA sebaiknya
dari sekarang mempersiapkan rencana kerja dan rencana strategis dengan:
1. Melibatkan seluruh staf tenaga didik dan peserta didik serta melalui
pendekatan sistem dan team-work dengan pembagian tugas (job
descriptions)yang jelas dan eksplisit.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
8/254
8
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara terjadwal dan rutin sehingga
dapat antisipasi perbaikan dari setiap parameter dan standar yang dinilai.
3. Mempelajari Panduan Pelaksanaan Akreditasi (terlampir) agar tidak ada
discrepancydengan surveyor saat visitasi akreditasi.
Akreditasi Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi (BAN PT)
Sampai saat terakhir untuk akreditasi program studi kedokteran BAN PT baru
menyusun draf (Oktober 2011) yakni standar akreditasi program studi kedokteran
mencakup standar tentang komitmen program studi sarjana terhadap kapasitasinstitusional (institutional capacity) dan komitmen terhadap efektivitas program
pendidikan (educational effectiveness), yang dikemas dalam tujuh standar
akreditasi, yaitu:
Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian
Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu
Standar 3. Mahasiswa dan lulusan
Standar 4. Sumber daya manusia
Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademikStandar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
Standar 7. Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
Standar tersebut di atas diintegrasikan dengan standar pendidikan profesi dokter
Indonesia yang terdiri dari 9 standar pendidikan profesi yang mengacu pada Global
Standard for Medical Education dari World Federation of Medical Education
(WFME), yaitu:
Standar 1. Visi, misi, dan tujuan
Standar 2. Program pendidikan
Standar 3. Penilaian hasil belajar
Standar 4. Mahasiswa
Standar 5. Staf akademik
Standar 6. Sumber daya pendidikan
Standar 7. Evaluasi program pendidikan
Standar 8. Penyelenggaraan program dan administrasi pendidikan
Standar 9. Pembaruan berkesinambungan
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
9/254
9
Asesmen kinerja program studi didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar
akreditasi. Dokumen akreditasi program studi yang dapat diproses harus telah
memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sahdan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang;
memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen
rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan
jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan
berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses
pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.
Sedangkan untuk program pendidikan dokter spesialis BAN PT belum mempunyai
standar penilaian, namun pada rapat terakhir 25 Oktober 2011 lalu telah disepakati:
1. Pemetaan instrumen kolegium dengan acuan borang instrumen akreditasi kedokteran,
untuk selanjutnya akan dilakukan pertemuan dengan stakeholders untuk
merumuskan kesepakatan mengenai akreditasi yang selama ini dilakukan oleh
kolegium
2. Menyusun instrumen (yang spesifik) pada masing-masing kolegium
Pada tanggal 10 Mei 2011 Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia telah
menyerahkan 4 (emapat) naskah kepada Dirjen Dikti Kemendiknas, BAN PT, Konsil
Kedokteran Indonesia (KKI) dan MKKI. Keempat naskah tersebut sebagaimanaterlampir terdiri dari:
1. Naskah Akademik Akreditasi IPDSA
2. Borang Instrumen Akreditasi IPDSA
3. Panduan Pelaksanaan Akreditasi IPDSA
4. Laporan Pelaksanaan Akreditasi IPDSA
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
10/254
10
Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (IPDSA) FK-USU Medan
Pada tanggal 7 Mei 2011 dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikandokter spesialis anak serta penilaian akreditasi IPDSA di Bagian Ilmu Kesehatan
Anak FK-USU disarankan untuk membuat tim yang melibatkan partisipasi seluruh
staf pendidik sebagaimana dalam Tabel 4 berikut sebagai Rencana Tindak Lanjut.
Tabel 4. Rencana Tindak Lanjut Persiapan Perbaikan dan Peningkatan Akreditasi
IPDSA di Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK-USU Medan.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
11/254
11
Berikut sebagai contoh langkah langkah strategi untuk Standar 9 yang terdiri dari
2 parameter.
Standar 9. Program Peningkatan Mutu (Quality Improvement)
1. Kebijakan: Pertemuan Rutin tingkat unit dan institusi yang terjadwal mengenai
perkembangan:
a. pencapaian peserta didik
b. sarana pendidikan
c. proses pendidikan
Strategi:
1. Surat Keputusan tentang Pertemuan Rutin di Divisi dan SMF/Bagian yang
ditanda tangani oleh Ketua Program Studi dan Kepala Bagian/SMF Ilmu
Kesehatan Anak FK USU/RSUP Adam Malik.
2. Buat Jadwal Pertemuan Rutin di tingkat Divisi ditanda tangani oleh Ketua
Divisi, Ketua Program Studi dan Kepala Bagian/SMF Ilmu Kesehatan Anak FK
USU/RSUP Adam Malik (dalam bentuk Tabel Gants Chart)3. Buat Jadwal Pertemuan Rutin di tingkat Bagian/SMF ditanda tangani oleh
Ketua Program Studi dan Kepala Bagian/SMF Ilmu Kesehatan Anak FK
USU/RSUP Adam Malik Soetomo (dalam bentuk Tabel Gants Chart)
4. Bukti Pelaksanaan:
a. Surat Undangan Rapat di tingkat Divisi ditanda tangani oleh Ketua
Divisi
b. Daftar Hadir Rapat di tingkat Divisi
c. Notulen Rapat di tingkat Divisi
d. Surat Undangan Rapat di tingkat Bagian/SMF ditanda tangani oleh KPSdan Kepala Bagian/SMF
e. Daftar Hadir Rapat di tingkat Bagian/SMF
f. Notulen Rapat di tingkat Bagian/SMF
5. Bukti Revisi dan Tindak Lanjut tertulis perihal masalah (gap analysis)dari (4)
diatas dan Rencana Tindak Lanjutnya (alternatif solusi masalah)
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
12/254
12
2. Kebijakan: Program upaya perbaikan dan peningkatan mutu (quality control dan
quality improvement) Pendidikan Dokter Spesialis Anak di tingkat Divisi dan
Bagian/SMF - misalnya untuk:a. pencapaian peserta didik
b. sarana pendidikan
c. proses pendidikan
d. kinerja staf pendidikStrategi:
1. Surat Keputusan tentang Program upaya perbaikan dan peningkatan mutu
(quality control dan quality improvement) di Divisi dan SMF/Bagian yang
ditanda tangani oleh Ketua Program Studi dan Kepala Bagian/SMF Ilmu
Kesehatan Anak FK USU/RSUP Adam Malik.2. Buat dan tentukan indikator terukur setiap parameter (a, b, c dan d di atas)
3. Buat Rencana Kerja dari (2) di atas dalam bentuk tabel Gants Chart.
4. Tentukan waktu evaluasi/audit dalam Gants Chart tersebut
5. Bukti tertulis hasil pelaksanaan (implementasi) di atas terhadap indikator
terukur setiap parameter (a, b, c dan d di atas) dan lebih baik dibuat juga
analyisis trendnya masing masing.
6. Buat Rencana Tindak Lanjutnya - alternatif cara peningkatan (5)
Terima kasih, semoga bermanfaat
Medan, 19-20 Januari 2012
Dody Firmanda
Ketua Komisi Akreditasi
Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
13/254
NASKAH AKADEMIK
AKREDITASI
INSTITUSI PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS ANAK
2011
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
14/254
1
Akreditasi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak
Pendahuluan
Mulai tanggal 1 Januari 2010 berlaku implementasi modus keempat dalam era
liberalisasi perdaganan jasa bidang kesehatan untuk negara kawasan Asia
Tenggara sesuai dengan perjanjian kerjasama ASEAN Mutual Recognition
Arrangement on Medical Practitioners (MRA-MP). Ada 4 tujuan dalam MRA-
MP yakni:
1. mengatur mobilitas praktisi dokter di wilayah ASEAN;
2. meningkatkan dan mengembangkan kerja sama pertukaran informasi
antar profesi medis;
3. meningkatkan mutu kualifikasi dan standar layanan dan;
4. kerjasama pendidikan dan pelatihan profesi medis
Pada tanggal 20 November 2008 The Joint Commission Amerika Serikat
meluncurkan Health care at the crossroads: Guiding principles for the
development of the hospital of the future1 berdasarkan hasil rekomendasi
pertemuan tanggal 26-27 April 2007 di Lake Buena Vista Florida tentang
What does the future hold for hospital care across the globe? The Hospital
of the future.2
Sebelumnya WHO Regional Eropa telah melakukan uji coba suatu instrumen
yang akan digunakan untuk menilai kinerja mutu (performamce) rumah sakit
oleh WHO regional Eropa yang dinamakan Performance Assessment Tools for
Hospital (PATH).3,4,5,6 Kedua instrumen tersebut kemungkinan besar akan
1 The Joint Commission - Health care at the crossroads: Guiding principles for the development of
the hospital of the future, November 20, 2008.2 The Joint Commission and The Joint Commission Resources - What does the future hold for
hospital care across the globe? The Hospital of the future. Florida, April 26-27, 2007.3 WHO Regional Office for Europe. Measuring hospital performance to improve the quality of care in
Europe: a need for clarifying the concepts and defining the dimensions. January 20034 WHO Regional Office for Europe. How can hospital performance can be measured and monitored.
August 2003.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
15/254
2
diterapkan oleh seluruh rumah sakit di dunia sebagaimana halnya program
WHO World Alliance for Patient Safety Move Program sebagai world class
hospitals benchmarking.
Sedangkan sampai saat ini definisi akan World Class yang ada hanya dari UK
Prime Minister Cabinet of Office yang mencanangkan Program World Class
Services dikatakan sebagai World Class bila memenuhi tiga syarat kriteria
berikut: 7
1. Kinerjanya (performance) telah melampaui standar nasional dan
regional;
2. Melakukan benchmarkingdan
3. Melakukan peningkatan mutu berkelanjutan (continuous quality
improvement)
Ketiga hal di atas dapat dicapai melalui tahapan self-assessment dan
akreditasi.8
5 WHO Regional Office for Europe. PATH (Performance Assessment Tools for Quality Improvement
in Hospitals). 2007.6 WHO Regional Office for Europe. Assuring the quality of care in the European Union. 20087 UK Cabinet Office. Excellence and fairness achieving world class. London, 2008.8 WHO and WFME. WHO/WFME guidelines for accreditation of basic medical education. Geneva/
Copenhagen, 2005.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
16/254
3
Sistem Akreditasi IPDSA
Secara ringkas Sistem Akreditasi IPDSA terdiri dari 7 komponensebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah.
Gambar 1. Tujuh komponen dari Sistem Akreditasi
Dimana dalam implementasinya dilakukan secara secara integrasi sebagaimana
diuraikan sebagai berikut:
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
17/254
4
Manajemen Mutu (Quality Management) IPDSA
Manajemen Mutu (Quality Management) adalah seluruh aktivitas kegiatanfungsi manajemen dari kebijakan, tugas dan tanggung jawab yang dituangkan
dalam bentuk perencanaan mutu (quality planning), kendali mutu (quality
control), jaminan mutu (quality assurance) dan peningkatan mutu (quality
improvement)dalam satu sistem mutu.
Quality Management is defined as all activities of the overall
management that determine the quality policy, objectives and
responsibilities, and implement them by such as quality planning, quality
control, quality assurance and quality improvement within the quality
system.
Mutu/Kualitas dapat ditinjau dari berbagai perspektif baik itu dari
perspekstif peserta didik dan penyandang dana, tenaga didik dan manajer
pendidikan dari institusi pendidikan dokter spesialis anak maupun pembuat
dan pelaksana kebijakan institusi pendikan dokter spesialis anak di tingkat
departemen/bagaian/UPF/SMF, fakultas/rumah sakit, nasional (kolegium.
MKKI, KKI) dan regional. (Quality is different things to different people
based on their belief and norms).9
Seiring dengan perkembangan era globalisasi, terbukanya arus informasi dan
semakin meningkatnya tuntutan pengguna jasa layanan kesehatan akan mutu,
keselamatan serta biaya. Maka prinsip prinsip good corporate governance
(dalam hal ini mencakup faculty/hospital/departmental governance dan
clinical governance) yakni transparency, responsiveness dan accountable
akan semakin menonjol serta mengedepankan akan efesiensi dan efektifitas
suatu layanan.
Istilah efesiensi sangat berhubungan erat antara inputs dan proses,sedangkan efektifitas berhubungan dengan proses dan hasil. Sedangkan
istilah, definisi dan dimensi akan efisiensi juga belum ada kesepakatan yang
jelas dan eksplisit tergantung dari berbagai perspektif. Efisiensi dapat
digolongkan kepada efisiensi tehnik (technical efficiency), efisiensi
produksi/hasil (productive efficiency) dan efisiensi alokatif
(allocative/societal efficiency) termasuk didalamnya bidang market dan
9 Adams C, Neely A. The performance prism to boost success. Measuring Health Business Excellence 2000;
4(3):19-23.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
18/254
5
kesehatan. Oleh karena itu saat ini dibutuhkan tidak hanya doing things
right, akan tetapi juga diperlukan prinsip manajemen doing the right things
(dikenal sebagai increasing effectiveness) sehingga kombinasi keduanyadisebut sebagai prinsip manajemen layanan modern doing the right things
right. (Gambar 2 dan 3). 10,11,12,
Gambar 3. Ruang lingkup kualifikasi penguasaan materi bagi pemimpin institusi
pendidikan dokter spesialis anak dan manajer mutu pendidikan (qualitymanager) 11-12
10 Firmanda D. Key to success of quality care programs: empowering medical professional. GlobalHealth Journal 2000; 1(1) http://www.interloq.com/a26.htm
11 Firmanda D. The pursuit of excellence in quality care: a review of its meaning, elements, and
implementation. Global Health Journal 2000;1(2) http://www.interloq.com/a39vlis2.htm12 Firmanda D. Total quality management in health care (Part One). Indones J Cardiol Pediatr1999;
1(1):43-9.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
19/254
6
Gambar 3. Evolusi prinsip manajemen layanan kesehatan dan pendidikan.13-15
Perkembangan akan mutu itu sendiri dari cara inspection, quality control,
quality assurance sampai ke total quality sangat bervariasi sesuai dengan
perkembangan ilmu. Jepang menggunakan istilah quality control untuk
seluruhnya, sedangkan di Amerika memakai istilah continuous quality
improvement untuk total quality dan Inggris memakai istilah quality
assurance untuk quality assurance, continuous quality improvement maupun
untuk total quality dan tidak membedakannya. (Lihat Gambar 4).
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
20/254
7
Gambar 4. Skema sederhana perkembangan mutu.
Evolusi perkembangan mutu itu sendiri berasal dari bidang industri pada awal
akhir abad ke sembilan belas dan awal abad ke dua puluh di masa perang dunia
pertama. Pada waktu itu industri senjata menerapkan kaidah inspection
dalam menjaga kualitas produksi amunisi dan senjata. Kemudian Shewart
mengembangkan dan mengadopsi serta menerapkan kaidah statistik sebagai
quality control serta memperkenalkan pendekatan siklus P-D-S-A (Plan, Do,Study dan Act) yang mana hal ini kemudian dikembangkan oleh muridnya
Deming sebagai P-D-C-A (Plan, Do, Check dan Action). Kaidah PDCA ini
menjadi cikal bakal yang kemudian dikenal sebagai generic form of quality
system dalam quality assurance dari BSI 5751 (British Standards of
Institute) yang kemudian menjadi seri EN/ISO 9000 dan 14 000. (Lihat
Gambar 5).
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
21/254
8
Gambar 5. Contoh dari model Quality Assuranceversi ISO 9001:2008
Tatkala Deming diperbantukan ke Jepang dalam upaya memperbaiki dan
mengembangkan industri, beliau mengembangkan dengan memadukan unsur
budaya Jepang kaizen dan filosofi Sun Tzu dalam hal benchmarkingmaupun
manajemen dan dikenal sebagai total quality.13 Sedangkan Total Quality
Management/Service (TQM/S) adalah suatu cara pendekatan organisasi
dalam upaya meningkatkan efektifitas, efisiensi dan responsif organisasi
secara melibatkan seluruh staf/karyawan dalam segala proses aktifitas
peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan/tuntutan konsumen
pengguna jasa organisasi organisasi tersebut. (Process drivendan customer-focused oriented). Ini merupakan suatu tingkat tertinggi dalam upaya
organisasi tersebut untuk mencapai tingkat dunia (World Class Quality).14
Secara ringkas ada 5 struktur komponen utama dalam Total Quality
13 Moss F, Palmberg M, Plsek P, Schellekens W. Quality improvement around the world: how much we
learn from each other. Qual Health Care2000;8:63-6.14 Firmanda D. Total Quality Management in Healthcare (Part One). Indones J Cardiol Pediatr1999;
1(1):43-9.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
22/254
9
Management (TQM) yakni understanding the customer, understanding the
hospitals business, quality systems, continuous quality improvement dan
quality tools. (Lihat Gambar 6).
Gambar 6. Komponen Total Quality Management(TQM)
Untuk dapat menguasai TQM harus menguasai akan kaidah/tehnik dari
perkembangan mutu itu sendiri dari inspection, quality control dengan seven
basic statistics process control/ SPC, dan quality assurance dengan ketiga
kompenen utamanya yang terdiri setting standards, checking the standards
(audit and accreditation)dan continuous quality improvement (CQI).
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
23/254
10
Quality Assurance (QA)
Quality Assurance (QA) adalah tahap ke tiga dan yang paling penting dalamperkembangan mutu suatu institusi/organisasi menuju tingkat yang lebih luas
dan tinggi (total quality).
Program quality assuranceterdiri dari15,16:
1. Standarisasi meliputi kriteria yang terukur (measurable) dan
indikator satuan waktu (time-frame).
2. Akreditasi dilakukan setelah yang akan dinilai melaksanakan penilian
diri (self-assessment)maksimal 2 (dua) kali terlebih dahulu.
3. Kegiatan mutu berkesinambungan (continuous quality improvement)dengan mempergunakan kaidah mutu (Plan-Do-Check-Action) dalam
rangka mempertahankan dan atau meningkatkan mutu.
1. Standar
Standar dibuat berdasarkan kebijakan (policy), tujuan (aims) dan objektif
yang telah disepakati bersama dalam institusi tersebut untuk dijadikan
kriteria yang dapat ditinjau dari segi input/struktur, proses dan
output/outcomesebagaimana dapat pada Gambar 7 di bawah.
Untuk bidang kesehatan Donabedian17 dengan structure, process dan
outcome pada awal tahun 80an memperkenalkan tentang cara penilaian untuk
standar, kriteria dan indikator. Selang beberapa tahun kemudian Maxwell
mengembangkan six dimensions of quality. Tehnik Donabedian dan Maxwell
ini lebih menitikberatkan tentang hal membuat standar dan penilaiannya
(akreditasi) yang merupakan 2 dari 3 komponen quality assurance.18, 19
15 Nabitz U, Klazinga N, Walburg J. The EFQM excellence model: European and Dutch experiences
with the EFQM approach in health care. Int J Qual Health Care2000;12(3): 191-201.16 Shaw CD. External quality mechanisms for health care: summary of the ExPERT project on visitatie,
accreditation, EFQM and ISO assessment in European countries. Int J Qual Health Care000;12(3):
169-75.17 Donabedian A. The quality of care: how can it be assessed ? JAMA 1988; 260:1743-8.18 Firmanda D. Total quality management in health care (Part One). Indones J Cardiol Pediatr1999;
1(1):43-9.19 Firmanda D. The pursuit of excellence in quality care: a review of its meaning, elements, and
implementation. Global Health Journal 2000;1(2) http://www.interloq.com/a39vlis2.htm
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
24/254
11
Gambar 7. Hubungan antara tujuan dan objekif suatu organisasi/ institusi
dalam hal standar, kriteria dan indikator mutu berdasarkan pendekatan
tehnik Donabedian dan Maxwell.
Ada beberapa tehnik/cara dalam membuat standar tersebut: cara
Donabedian atau Maxwell atau bahkan kombinasi antar keduanya (cara Don-Max) sebagaimana contoh berikut (Gambar 8):
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
25/254
12
Gambar 8. Contoh Implementasi Hubungan Tehnik Donabedian dan Maxwell
dalam hal standar, kriteria dan indikator mutu.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
26/254
13
Aspek legalitas Akreditasi di Indonesia
Bila kita kaji akan pengembangan akreditasi untuk institusi perguruan tinggisesuai perundangan dan peraturan yang belaku adalah:
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Pasal 60 dan 61)
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Pasal 47).
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Pendidikan Nasional (Pasal 86, 87 dan 88).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 tahun 2005
tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
Secara lengkap pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:
Pasal 60:
(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan
satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal
setiap jenjang dan jenis pendidikan.
(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan olehpemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai
bentuk akuntabilitas publik.
(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 61:
(1) Sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap
prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan
setelah lulus ujian yang dislenggrakan oleh satuan pendidikan yang
terakreditasi
(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga
pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai
pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
27/254
14
tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh
satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Sdangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:
Pasal 47:
(1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya
2 (dua) tahun;
b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang
menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada
perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
(2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk
menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai
dengan kebutuhan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi
yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi
adalah sebagai berikut :
Pasal 86:
(1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan
pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan
pendidikan.
(2) Kewenangan akreditasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dapat
pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh
Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
28/254
15
(3) Akreditasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai
bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil,
transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dankriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.
Pasal 87:
(1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
ayat (1) dilakukan oleh :
a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur
formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
b. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadapprogram dan/atau satuan pendidian jenjang pendidikan Tinggi;
dan
c. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF)
terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal
(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana duimaksud pada ayat
(1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk
oleh Gubernur.
(3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreiditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
(5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Pasal 88:
(1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2)
dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari
Menteri.
(2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi
pendidikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
29/254
16
Sampai saat ini Badan Akreditasi Nasional (BAN) belum penah melakukanakreditasi institusi pendidikan dokter spesialis, dan bahkan belum
mempunyai standar penilaian akreditasi (elemen dan deskriptornya) untuk
institusi pendidikan dokter spesialis.
Badan Akreditasi Nasional (BAN)20,21,22,23,24,25
Sampai saat ini Badan Akreditasi Nasional (BAN) belum penah melakukan
akreditasi institusi pendidikan dokter spesialis, dan bahkan belum
mempunyai standar penilaian akreditasi (elemen dan deskriptornya) untukinstitusi pendidikan dokter spesialis meskipun telah ada yamg namanya
Standar Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi yang terdiri atas 15 standar
seperti berikut:
Standar 1. Kepemimpinan
Standar 2. Kemahasiswaan
Standar 3. Sumber daya manusia
Standar 4. Kurikulum
Standar 5. Prasarana dan Sarana
Standar 6. PendanaanStandar 7. Tata pamong (governance)
Standar 8. Sistem pengelolaan
Standar 9. Sistem pembelajaran
Standar 10. Suasana akademik
Standar 11. Sistem informasi
Standar 12. Sistem jaminan mutu
Standar 13. Lulusan
Standar 14. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
Standar 15. Program studi
20 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Buku I Naskah Akademik, Jakarta 2008.21 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Buku II Standar danProsedur, Jakarta 2008.22 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Buku III Pedoman Penyusunan Portofolio, Jakarta
2008.23 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Buku IV Pedoman Asesmen Lapang, Jakarta 2008.24 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Buku V Pedoman Penilaian Portofolio, Jakarta 2008.25 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Buku VI Matriks Penilaian Portofolio Akreditasi
Institusi, Jakarta 2008.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
30/254
17
Deskripsi masing-masing stadar beserta rincian elemen-elemen yang dinilai
itu adalah sebagai berikut.
Standar 1. Kepemimpinan
1.1. Deskripsi Standar Kepemimpinan
Kepemimpinan perguruan tinggi merupakan aspek yang dinilai
berdasarkan merit dalam bidang akademik. Kepemimpinan yang baik
ditingkat institusi harus dapat menumbuhkan kepemimpinan yang
baik pula pada unit-unit di bawahnya. Sebagai suatu aspek yang
bersifat komprehensif maka kepemimpinan institusi yang baik dinilai
dari kemampuan menumbuhkan konsensus dan pemahaman di setiap
unit dalam institusi sehingga semua upaya dan langkah pengembangandidasari oleh visi dan misi institusi, kesadaran terhadap mutu serta
mengacu pada harapan-harapan pemangku kepentingan
(stakeholders). Keberhasilan pengembangan kepemimpinan yang baik
didalam suatu institusi juga direfleksikan dari tumbuhnya suatu
suasana akademik yang menjamin kebebasan akademik, komunikasi,
koordinasi, dan interaksi yang efektif serta mengimplementasikan
praktek-praktek baik (good practices) yang berkembang dalam
institusi.
1.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi menerapkan mekanisme pemilihan pemimpin yang
berdasarkan kepatutan dan kepantasan
b. Perguruan tinggi melaksanakan rencana strategis perguruan tinggi
yang mencakup visi, misi, tujuan, dan strategi, yang tercermin
dalam bentuk program-program yang terintegrasi pada semua unit
kerja.
c. Perguruan tinggi melakukan sosialissasi tentang rencana strategisyang telah dikembangkan kepada komunitas institusi.
d. Perguruan tinggi memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang
efektif
Standar 2. Kemahasiswaan
2.1. Deskripsi Standar Kemahasiswaan
Mahasiswa adalah kelompok internal stakeholder yang harus
mendapatkan manfaat dari proses pendidikan yang dilakukan oleh
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
31/254
18
lembaga pendidikan. Mahasiswa juga merupakan bagian generasi
muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik dan kepribadian
sebagai calon-calon SDM atau pemimpin yang berkualitas dimasadatang.
Perguruan tinggi harus memfasilitasi mahasiswa agar bisa
mengembangkan segala potensi yang dimiliki melalui berbagai
kegiatan. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus mampu menyiapkan
layanan yang berkualitas untuk pengembangan minat dan bakat dalam
bidang seni budaya, olah raga, kepekaan sosial dan kemasyarakatan,
pelestarian lingkungan hidup serta kreativitas lainnya. Perguruan
tinggi juga harus mampu mengembangkan nilai-nilai profesionalisme
agar mahasiswa dapat beradaptasi secara cepat saat memasuki duniaprofesi.
2.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memilki unit-unit pelayanan mahasiswa yang
dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan
penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan
b. Perguruan tinggi menyediakan unit-unit layanan yang
dimanfaatkan oleh mahasiswa.
c. Perguruan tinggi memilki kode etik mahasiswa dan melakukansosialisasi.
d. Perguruan tinggi meningkatkan partisipasi dan prestasi
mahasiswa dalam kegiatan ilmiah mahasiswa dan dalam bidang
minat dan bakat di tingkat lokal/ nasional/ regional/ global.
e. Partisipasi dan prestasi mahasiswa
1) Prestasi dalam kegiatan ilmiah nasional atau internasional
(selama 3 tahun terakhir)
2) Prestasi dalam bidang minat dan bakat (olahraga, seni dan
lain-lain) ditingkat nasional atau internasional (selama 3
tahun terakhir)
f. Perguruan tinggi melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap
layanan aktivitas kemahasiswaan.
Standar 3. Sumberdaya Manusia
3.1. Deskripsi Standar Sumberdaya Manusia
Sumberdaya manusia perguruan tinggi adalah dosen, pustakawan,
laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung yang
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
32/254
19
bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan
program tri darma perguruan tinggi.
Perguruan tinggi harus dapat mengelola dan menempatkansumberdaya manusia sebagai komponen utama untuk mensukseskan
program perguruan tinggi dalam rangka mencapai visi dan misinya.
Perguruan tinggi harus mempunyai sistem pengelolaan sumberdaya
manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan
pengembangan.
3.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memiliki sistem pengelolaan sumberdaya
manusia yang mencakup sub-sub sistem perencanaan, rekrutmendan seleksi, orientasi dan penempatan pegawai, pengembangan
karir, penghargaan dan sanksi, remunerasi, pemberhentian
pegawai, yang transparan dan akuntabel berbasis pada
meritokrasi, keadilan, dan kesejahteraan.
b. Kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen
1) Rasio dosen tetap dan mahasiswa
2) Dosen tetap berpendidikan minimal magister
3) Dosen tetap bergelar doktor untuk universitas, institut dan
sekolah tinggi, sedangkan untuk politeknik dan akademi,
dosen tetap bersertifikasi keahlian sesuai bidangnya
4) Untuk universitas, institut dan sekolah tinggi, jumlah guru
besar tetap, sedangkan untuk politeknik dan akademi, jumlah
lektor kepala
c. Perguruan tinggi melakukan survei kepuasan dosen, pustakawan,
laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung
terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.
d. Perguruan tinggi memiliki Kode Etik dosen dan tenaga
kependidikan.
e. Perguruan tinggi memiliki tenaga kependidikan yang
bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan
pustakawan.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
33/254
20
Standar 4. Kurikulum
4.1. Deskripsi Standar Kurikulum
Kurikulum merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaranmahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan,
melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya
untuk mencapai tujuan program studi. Kegiatan pembelajaran
mahasiswa adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa
dari kegiatan perkuliahan (tatap muka atau jarak jauh), praktikum
atau praktek, seminar, dan tugas-tugas perkuliahan lainnya.
Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat
keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan
terhadap bidang ilmu yang dicakup oleh suatu program studi denganmemperhatikan dan mengikuti perkembangan Ipteks. Oleh karena
itu, kurikulum harus selalu dikembangkan atau dimutakhirkan secara
periodik untuk menyesuaikannya dengan perkembangan Ipteks dan
kebutuhan pemangku kepentingan.
Kurikulum merupakan acuan dasar pembentukan dan penjaminan
tercapainya komptensi lulusan dalam setiap program akademik pada
tingkat program studi. Dalam hal kebutuhan yang dianggap perlu
maka perguruan tinggi dapat menetapkan penyertaan komponen
kurikulum tertentu menjadi bagian dari struktur kurikulum yangdisusun oleh masing-masing program studi. Perguruan tinggi harus
mampu menciptakan sistem tata pamong yang dapat mendorong
pemutakhiran kurikulum ditingkat program studi sesuai dengan
perkembangan Ipteks yang dinamis. Sistem penjaminan mutu di
tingkat perguruan tinggi harus pula mengikutsertakan pemantauan
pelaksanaan serta evaluasi hasil-hasil yang dicapai sebagai cerminan
dari adanya peningkatan mutu berkelanjutan dalam penyelenggaraan
program-program akademik perguruan tinggi tersebut.
Peranan institusi perguruan tinggi yang menaungi program studitersebut adalah memfasilitasi dan memberdayakan program studi
dalam mengembangkan kurikulum yang mengikuti perkembangan
Ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan.
4.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memiliki kebijakan, peraturan, pedoman atau
buku panduan yang memfasilitasi program studi untuk melakukan
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
34/254
21
perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara
berkala dan berkesinambungan.
b. Perguruan tinggi memiliki komitmenn untuk mengalokasikananggaran dan mempersiapkan sumberdaya yang dapat digunakan
oleh program studi untuk merencanakan melaksanakan,
mengembangkan, memutakhirkan kurikulum.
c. Perguruan tinggi memiliki bukti berupa data dan laporan yang
menunjukkan bahwa program studi telah merencanakan,
melaksanakan, mengembangkan, dan memutakhirkan kurikulum.
Standar 5. Sarana dan Prasarana
5.1. Deskripsi Standar Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana adalah unsur penunjang dalam pelaksanaan tri
dharma perguruan tinggi, yang mencakup bangunan, perabotan,
peralatan (perangkat keras dan lunak), dan sistem pengamanan aset
dan kampus. Sesuai dengan visi, misi atau mandatnya maka suatu
perguruan tinggi membutuhkan pengembangan suatu sistem
pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengadaan, pendataan,
pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, serta pemutahiran semua
sarana dan prasarana. Perguruan tinggi harus memiliki panduan
khusus mengenai kelengkapan dan kecukupan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, termasuk sistem klasifikasi, inventarisasi dan
informasi keberadaannya. Perguruan tinggi harus memiliki sistem
pengelolaan yang menjamin adanya akses yang lebih luas terutama
bagi mahasiswa dan dosen melalui penerapan model-model resource
sharing. Bentuk kepemilikan lain seperti sewa, pinjam atau hibah
harus dinyatakan dalam surat kesepakatan antara perguruan tinggi
dan pihak terkait dengan kepastian hukum yang jelas.
5.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memiliki sistem pengelolaan sarana dan
prasarana yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan
teknologi informasi, mencakup sistem inventarisasi yang lengkap.
Sistem pengelolaan tersebut mencakup pula pola pelaporan
secara berkala dari unit pelaksana kepada pihak manajemen
serta dapat dipergunakan sebagai informasi bagi para pengguna
(mahasiswa dan dosen).
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
35/254
22
b. Perguruan tinggi memiliki kebijakan, pedoman, panduan, dan
peraturan yang jelas tentang keamanan dan keselamatan
penggunaan sarana dan prasarana di tingkat institusi. Buktipelaksanaan dari kebijakan tersebut harus dapat dilacak dari
peraturan yang lebih rinci dan aplikatif serta laporan berkala di
tingkat laboratorium/studio/perpustakaan dan tempat-tempat
lain di mana kegiatan dilaksanakan.
c. Perguruan tinggi mempunyai dokumen kepemilikan, hibah, sewa,
atau pinjam melalui kesepakatan atau perjanjian sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku antara perguruan tinggi dan pihak
terkait.
Standar 6. Pendanaan
6.1. Deskripsi Standar Pendanaan
Perguruan tinggi harus mampu menjamin pendanaan yang memadai
untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi serta
peningkatan mutunya secara berkelanjutan. Usaha-usaha
penggalangan dana oleh suatu perguruan tinggi harus mengacu pada
visi dan misi perguruan tinggi tersebut, karakter perguruan tinggi
sebagai badan hukum nirlaba serta tidak bertentangan denganketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas serta
transparansi harus pula menjiwai sistem-sistem pengelolaan dana
yang diberlakukan, tanpa meninggalkan kaidah-kaidah akuntansi
yang benar termasuk sistem audit internal atau publik yang
ditetapkan oleh pengelola perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang
baik harus dapat menunjukkan sistem pengelolaan keuangan yang
sehat, transparan, dan akuntabel. Pelaporan periodik yang akuntabel
dan transparan harus dapat menjamin terselenggaranya program
akademik yang bermutu secara berkelanjutan, minimum selama limatahun ke depan.
6.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memiliki laporan audit keuangan yang memuat
keandalan sumber pendanaan dan pemanfaatannya.
b. Perguruan tinggi memiliki bukti mengenai proporsi dana yang
dialokasikan untuk pengembangan program akademik
dibandingkan dengan investasi pada aspek fisik, sarana dan
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
36/254
23
prasarana.
c. Perguruan tinggi harus mempunyai sistem montoring dan evaluasi
pendanaan secara internal yang akuntabel dengan terhadapsemua unit kerja dengan persetujuan dari pimpinan yang
berwenang.
d. Perguruan tinggi memiliki mekanisme penetapan biaya pendidikan
yang dibebankan kepada mahasiswa serta laporan proses
pengambilan keputusan.
e. Perguruan tinggi mampu memperoleh dukungan dana untuk
program akademik dari luar institusi.
Standar 7. Tatapamong
7.1. Deskripsi Standar Tatapamong
Tatapamong (governance)mencakup sistem, struktur organisasi dan
mekanisme yang menjamin pengelolaan institusi dengan transparan
dan akuntabel. Tatapamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai
moral, etik, integritas yang dianut serta norma-norma akademik.
Perguruan tinggi dapat membentuk lembaga-lembaga tertentu yang
dianggap penting untuk menciptakan suatu tata pamong yang baik,
seperti adanya dewan penyantun, senat akademik atau senat
perguruan tinggi, majelis guru besar serta lembaga-lembaga lain
pada tataran pelaksana (eksekutif). Dalam hubungannya dengan
lingkungan eksternal maka tatapamong yang baik harus dapat
menciptakan hubungan saling menghormati antara Institusi dengan
lembaga-lembaga pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat serta
institusi lain.
7.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi telah memiliki unit tatapamong dalam bentuk
dan struktur yang sesuai dengan kebutuhan institusi serta
peraturan yang berlaku lengkap dengan fungsi dan wewenang
yang jelas.
b. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis yang mencakup visi,
misi, tujuan, dan strategi yang dirumuskan melalui pendekatan
yang sistemik dan sistematik dengan mengintegrasikan
kepentingan seluruh stakeholders, dipublikasikan dengan baik
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
37/254
24
sehingga semua sivitas akademika dapat dengan mudah meng-
aksesnya.
c. Perguruan tinggi mengembangkan SOP yang memberikangambaran jelas tentang mekanisme untuk melakukan
perencanaan, pengembangan serta implementasi kebijakan-
kebijakan perguruan tinggi bagi setiap unit tatapamong.
d. Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan
hasil kinerjanya secara berkala kepada stakeholders sebagai
bentuk akuntabilitas publik
Standar 8. Sistem Pengelolaan
8.1. Deskripsi Standar Sistem Pengelolaan
Untuk mengelola program reguler maupun program-program
pengembangan, perguruan tinggi memerlukan sistem pengelolaan
dari tingkat institusi sampai tingkat fakultas/jurusan/program
studi mencakup pembagian fungsi dan wewenang yang jelas dan
sistematis dalam alur kerja, SOP serta tanggung jawab setiap unit
tatapamong. Perguruan tinggi harus pula memiliki unit kerja yang
melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap
kinerja unit-unit tatpamong perguruan tinggi. Suatu sistempengelolaan yang baik harus memiliki prasarana dan sarana agar
unit-unit tersebut dapat melakukan layanan yang efektif dan
efisien. Hasil monitoring dan evaluasi harus dipublikasikan kepada
seluruh stakeholders untuk menjamin transparansi dan
akuntabilitas.
8.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memiliki rancangan dan analisa jabatan, job
description, prosedur kerja, program peningkatan kompetensimanajerial yang sistematis untuk menggambarkan terjadinya
proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit-unit
kerja.
b. Perguruan tinggi memiliki proses manajemen yang memungkinkan
unit-unit kerja menjalankan seluruh fungsi-fungsi manajemen.
c. Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian serta
menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
38/254
25
Standar 9. Sistem Pembelajaran
9.1. Deskripsi Standar Sistem PembelajaranPerguruan tinggi harus mengembangkan sistem dan proses
pembelajaran yang mencerminkan strategi untuk mencapai tujuan.
melaksanakan misi dan mewujudkan visinya. Sistem pembelajaran
tersebut harus dengan mudah dapat ditemukan didalam pedoman
akademik sebagai acuan bagi semua unit pelaksana pembelajaran
dan memuat kebijakan, peraturan, kode etik, norma dan nilai-nilai
akademik. Perguruan tinggi harus senantiasa melakukan pengkajian
dan pengembangan sistem pembelajaran yang menjamin terjadinya
pemutahiran semua komponen-komponennya. Dalam menjamin prosesdan mutu pembelajaran, perguruan tinggi harus melakukan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem pembelajaran secara
berkala. Perguruan tinggi juga harus menyediakan fasilitas, sarana
dan prasarana pembelajaran yang dapat diakses serta dimanfaatkan
untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen,
pakar, dan nara sumber lainnya dalam kegiatan-kegiatan
pembelajran.
9.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi mengembangkan sistem pembelajaran sesuai
dengan visi, misi dan tujuan institusi serta dipublikasikan di
dalam pedoman akademik serta dijadikan acuan oleh semua unit
pelaksana pembelajaran.
b. Perguruan tinggi memiliki unit atau lembaga yang mempunyai
fungsi mengkaji dan mengembangkan sistem dan mutu
pembelajaran yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.
c. Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana
pembelajaran yang terpusat dan dapat diakses serta
dimanfaatkan untuk mendukung interaksi akademik antara
mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam
kegiatan-kegiatan pembelajaran.
d. Kondisi fisik dan layanan perpustakaan di tingkat institusi
memperhatikan aspek-aspek berikut: ukuran ruangan yang
memadai, kondisi ruangan yang memenuhi syarat keamanan (alat
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
39/254
26
pemadam kebakaran), kesehatan dan kenyamanan (suhu,
pencahayaan, sirkulasi udara), d.peralatan bantu bagi pengunjung
(mesin photo-copy, alat pencari katalog buku), jenis dan bahanputaka lengkap (buku teks bahasa Indonesia dan bahasa asing,
jurnal luar dan dalam negeri, e-journals, bahan audio video),
layanan antar perpustakaan, layanan e-library dengan
perputakaan di fakultas/jurusan/prodi, rasio buku dengan
jumlah mahasiswa memadai (1:10 sampai 1:20), rasio buku teks
terbitan 5 tahun terakhir dibandingkan dengan total jumlah
buku, waktu layanan perpustakaan menacapai 8 10 jam sehari,
program pemeliharaan perpustakaan secara berkala (fumigasi,
kebersihan), dan ruang diskusi untuk kelompok belajarmahasiswa.
e. Memiliki ruang diskusi untuk kelompok belajar mahasiswa.
f. Sistem Pembelajaran menjamin terselenggaranya proses
pembelajaran yang objektif, adil dan akuntabel dicerminkan dari
adanya evaluasi mahasiswa terhadap proses pembelajaran secara
berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.
Standar 10. Suasana Akademik
10.1. Deskripsi Standar Suasana Akademik
Suasana Akademik adalah kondisi yang dapat
menumbuhkembangkan semangat peningkatan mutu akademik,
interaksi di antara dosen dan mahasiswa, kuantitas dan kualitas
kegiatan akademik, mendorong pengembangan profesionalisme,
kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik serta
penghormatan kepada kebenaran dan semangat belajar yang tidakkunjung padam.
Suasana akademik harus dapat diamati dalam berbagai kegiatan
akademik yang diprakarsai sendiri oleh dosen maupun mahasiswa.
Prakarsa tersebut didorong dan difasilitasi oleh institusi berupa
program-program yang kongkrit.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
40/254
27
10.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan program institusi yangmendorong pengembangan suasana akademik dalam bentuk
pemberian penghargaan bagi dosen dan mahasiswa.
b. Perguruan tinggi melaksanakan program institusi yang terjadwal
untuk meraih keunggulan akademik di dalam dan di luar kampus
yang meningkatkan gairah dan suasana akademik.
1) Pelaksanaan program institusi yang terjadwal, berupa
penyediaan dana oleh institusi, untuk meraih unggulan
akademik didalam dan di luar kampus.
2) Pelaksanaan program institusi yang terjadwal, berupa
penyelenggaraan seminar, lokakarya, simposium,
demonstrasi/pameran, dan lomba karya ilmiah dosen dan
mahasiswa.
3) Pelaksanaan program institusi yang terjadwal, berupa
keikutsertaan dalam forum ilmiah di tingkat nasional dan
internasional.
Standar 11. Sistem Informasi
11.1. Deskripsi Standar Sistem Infromasi
Perguruan tinggi harus memiliki sistem informasi yang disiapkan
untuk mendukung pengelolaan dan peningkatan mutu program
akademik. Sistem informasi dalam suatu perguruan tinggi minimal
terdiri atas pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengambilan
kembali data (retrieval), presentasi data dan informasi serta
komunikasi dengan pihak berkepentingan yang dibangun secara
terpusat di tingkat perguruan tinggi dan atau terdistribusi padaunit-unit terkait. Data dan informasi yang dikelola oleh perguruan
tinggi dapat meliputi akademik, kemahasiswaan, sumberdaya
manusia, prasarana dan sarana, administrasi dan keuangan serta
data lain yang dianggap perlu untuk kepentingan berbagai pihak.
Dalam berbagai hal, perguruan tinggi harus dapat memanfaatkan
sistem informasi yang dimilikinya untuk memelihara komunikasi dan
koordinasi internal serta kerjasama dengan institusi lain,
pemerintah, alumni, perusahan/industri atau masyarakat luas.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
41/254
28
Berkenaan dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat
cepat maka perguruan tinggi harus mampu melakukan pengelolaan
yang profesional serta pemutahiran terhadap piranti keras danlunak, sumber daya manusia serta organisasi pengelola untuk
menjamin pertumbuhan sistem informasi yang telah dibangun
tersebut. Perguruan tinggi juga harus menjamin akses bagi
mahasiswa, staf dan sivitas akademika lainnya untuk memanfaatkan
keberadaan sistem informasi tersebut melalui peraturan-
peraturan yang transparan.
11.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memiliki blue print yang jelas tentangpengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi
termasuk sistem yang mengatur aliran data, otorisasi akses
data, dan sistem disaster recovery.
b. Perguruan tinggi memiliki sistem pendukung pengambilan
keputusan (decision support system) membantu pimpinan dalam
melakukan perencanaan dan analisa evaluasi diri dengan lebih
baik dan pengambilan keputusan yang lebih obyektif.
c. Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi
yang minimal mencakup keuangan perguruan tinggi, aset, sarana
dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan
lulusan, dosen dan tenaga pendukung.
d. Perguruan tinggi memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan
untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi
mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah
e. Perguruan tinggi memiliki kapasitas internet dengan rasio
bandwidthper mahasiswa yang memadai.
Standar 12. Sistem Penjaminan Mutu Internal
12.1. Deskripsi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal
Untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan perguruan tinggi
secara berkelanjutan, setiap perguruan tinggi harus memiliki
sistem penjaminan mutu sebagai bagian dari sistem pengelolaan dan
proses pelaksanaan program-program akademik. Sistem penjaminan
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
42/254
29
mutu dibentuk ditingkat institusi dan dapat pula dikembangkan di
tingkat fakultas/jurusan, sesuai dengan kebutuhan.
Sistem penjaminan mutu internal pada suatu perguruan tinngitercermin pada adanya pengorganisasian, dan manual mutu yang
memuat pernyataan mutu sebagai komitmen institusi, kebijakan
mutu, prosedur mutu instruksi kerja mutu. Perguruan tinggi harus
menetapkan sasaran mutu yang harus dicapai oleh unit-unit kerja
sesuai dengan kapasitas dan kinerja masing-masing. Perguruan
tinggi juga harus memiliki mekanisme peningkatan mutu
berkelanjutan serta pengembangan sistem penjaminan mutu untuk
menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan di tingkat nasional
maupun internasional.
Pelaksana monitoring dan evaluasi terhadap proses peningkatan
mutu berkelanjutan dapat berkoordinasi dengan pelaksana audit
internal, jika ada, untuk memberikan masukan kepada pihak yang
bertanggung jawab untuk melakukan tindakan perbaikan yang
efektif.
Perguruan tinggi harus memiliki sistem rekaman data dan informasi
yang baik mengenai proses serta hasil pelaksanaan sistempenjaminan mutu. Rekaman data dan informasi yang baik
dimaksudkan untuk memungkinkan pelacakan kembali data dan
informasi yang diperlukan serta memberikan peringatan dini
kepada pihak yang melakukan tindakan perbaikan.
Hasil-hasil seluruh sistem penjaminan mutu yang terdokumentasi
dengan baik hendaknya digunakan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari program penjaminan mutu eksternal termasuk
program untuk memperoleh akreditasi.
12.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi menjalankan sistem penjaminan mutu yang
didukung dengan adanya bukti-bukti berupa manual mutu, dan
pelaksanaannya.
1) Keberadaan Manual Mutu
2) Implementasi penjaminan mutu
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
43/254
30
b. Perguruan tinggi menetapkan sasaran mutu, memonitor dan
mengevaluasi pencapaiannya, minimal di bidang pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.c. Perguruan tinggi merekrut calon mahasiswa yang bermutu.
d. Perguruan tinggi memiliki daya tarik institusi bagi calon
mahasiswa dari berbagai daerah di indonesia dan luar negeri.
e. Perguruan tinggi memiliki rekaman data yang diolah menjadi
informasi untuk memungkinkan pelacakan kembali data dan
informasi yang diperlukan serta memberikan peringatan dini
kepada pihak yang melakukan tindakan perbaikan.
f. Perguruan tinggi memiliki komitmen institusi untuk menyediakandana yang menjamin upaya peningkatan mutu internal serta
akreditasi, secara terus menerus.
Standar 13. Lulusan
13.1. Deskripsi Standar Lulusan
Lulusan merupakan salah satu output langsung dari proses
pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Lulusan ini harus
memiliki kompetensi akademik maupun soft skills sebagaimana
dinyatakan oleh sasaran mutu serta dibuktikan oleh kinerja lulusan
di masyarakat sesuai dengan profesinya. Perguruan tinggi berperan
penting dalam melakukan analisis data akademik seluruh program
studi yang menggambarkan kinerja perguruan tinggi secara
keseluruhan untuk menilai karakteristik, profil dan pemetaan
lulusan. Perguruan tinggi harus berupaya membantu lulusan
mendapat pekerjaan dan meningkatkan interaksi antara lulusan dan
institusi.
Perguruan tinggi harus mempunyai mekanisme yang menjamin
pemanfaatan hasil evaluasi dan pelacakan lulusan di tingkat
institusi untuk pengembangan jurusan/program studi.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
44/254
31
13.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memiliki angka efisiensi edukasi yang ideal.
b. Masa tunggu lulusan untuk bekerja relatif singkat.
c. Perguruan tinggi memiliki upaya-upaya dalam melakukan
pelacakan lulusan secara periodik.
d. Perguruan tinggi memiliki mekanisme yang menjamin evaluasi
hasil pelacakan lulusan digunakan sebagai umpan balik bagi
institusi dalam menentukan kebijakan akademik
e. Perguruan tinggi memberikan layanan bimbingan karir dan
informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan
Standar 14. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
14.1. Deskripsi Standar Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat
Perguruan tinggi mendorong lembaga penelitian dan pengabdian
masyarakat untuk meningkatkan peran dan fungsinya dalam
memfasilitasi dan memberdayakan dosen untuk melakukan
penelitian inovatif yang mempertimbangkan kearifan lokal serta
pengabdian masyarakat yang tepat sasaran.
Perguruan tinggi melakukan diseminasi dan promosi hasil-hasil
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta upaya untuk
pemerolehan hak atas kekayaan intelektual yang dilakukan lembaga,
dosen, dan mahasiswa.
Perguruan tinggi melakukan upaya-upaya memperoleh dana
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk
kerjasama mutual benefit dengan berbagai institusi atau lembaga
serta berbagai hibah kompetisi.
Perguruan tinggi memiliki data dan informasi tentang publikasi
karya ilmiah, hak paten, karya inovatif serta hasil-hasil pengabdian
kepada masyarakat yang dilakukan lembaga, dosen, dan mahasiswa.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
45/254
32
14.2 Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengabdiankepada masyarakat yang berisi ketentuan tentang prosedur
standar perencanaan serta implementasi penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat
a. Pedoman pengelolaan penelitian yang dikembangkan oleh
institusi dan dipublikasikan, mencakup beberapa aspek
berikut.
1) Kebijakan dasar penelitian yang meliputi antara lain:
arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan,
pola kerjasama dengan pihak luar, pendanaan, sistemkompetisi, penanganan plagiasi, paten dan hak atas
kekayaan intektual
2) Rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda
tahunan, peraturan pengusulan proposal dan pelaksanaan
penelitian, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian
3) Monitoring dan evaluasi untuk penjaminan mutu penelitian
4) Pemanfaatan hasil penelitian oleh masyarakat dan industri
b. Pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang
dikembangkan oleh institusi dan dipublikasikan, mencakupbeberapa aspek berikut.
1) Kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang
meliputi antara lain: visi dan misi, pola kerjasama dengan
pihak luar, pendanaan, paten dan hak atas kekayaan
intektual.
2) Rencana dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
yang mencakup agenda tahunan, peraturan pengusulan
proposal dan pelaksanaan, keterlibatan mahasiswa.
3) Monitoring dan evaluasi untuk penjaminan mutu
pengabdian kepada masyarakat.
4) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh
masyarakat dan industri.
c. Publikasi hasil-hasil penelitian *)
1) Dipublikasikan dalam jurnal yang memiliki reputasi dan
prosiding ilmiah internasional.
2) Dipublikasikan dalam jurnal dan prosiding ilmiah nasional
terakreditasi.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
46/254
33
d. Pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan
penelitian.
e. Penghargaan karya inovatif dosen dan/ mahasiswa dalam 5tahun terakhir.
f. Jumlah dosen yang menulis buku ajar yang diterbitkan selama
5 tahun terakhir
b. Perguruan tinggi memfasilitasi agar karya-karya ilmiah dosen
memperoleh paten/hak cipta
c. Perguruan tinggi memacu dosen dan mahasiswa untuk melakukan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat per tahun
Standar 15. Program studi
15.1. Deskripsi Standar Program Studi
Perguruan tinggi memiliki pedoman pembukaan dan penutupan
program studi yang mencakup studi kelayakan yang mengacu
statuta dan anggaran dasar, renstra, ketentuan/peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta prosedur yang jelas.
Perguruan tinggi mendorong program studi untuk mencapai
pengakuan publik dalam bentuk pencapaian akreditasi nasional
maupun internasional.
15.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memiliki pedoman pembukaan dan penutupan
program studi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dan dapat
diakses dengan mudah.
b. Perguruan tinggi memiliki data dan informasi mutakhir tentang
peringkat serta masa berlaku akreditasi nasional/ internasional
dari semua program studi.
c. Jumlah program studi sarjana (untuk universitas, institut, dan
sekolah tinggi) dan program diploma III (untuk akademi dan
politeknik) terakreditasi A
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
47/254
34
Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh BAN-PT terhadap perguruan
tinggi negeri dan swasta yang dapat berbentuk universitas, institut, sekolah
tinggi, politeknik, dan akademi. Akreditasi dilakukan melalui prosedursebagai berikut:
1. BAN-PT memberitahu perguruan tinggi mengenai prosedur
pelaksanaan akreditasi institusi.
2. Perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada BAN-PT untuk
diakreditasi dengan melampirkan persyaratan eligibilitas yaitu:
a. SK Pendirian Institusi PT
b. AD/ART atau Statuta.
c. Renstra/RIP/RJPd. Sistem Penjaminan Mutu dan laporan hasil evaluasi-diri institusi.
e. Laporan monitoring dan evaluasi institusi.
f. Informasi tentang izin operasional program studi.
g. Informasi tentang alokasi dana untuk penjaminan mutu.
h. Informasi tentang jumlah seluruh program studi dan jumlah
program studi yang masih nterakteditasi.
3. BAN-PT mengkaji permohonan dan laporan hasil evaluasi-diri
berdasarkan persyaratan awal (elijibilitas).
4. Jika telah memenuhi persyaratan awal, BAN-PT mengirimkaninstrumen akreditasi kepada institusi terkait setelah rangkuman
hasil evaluasi-diri dinilai memenuhi syarat.
5. Perguruan tinggi menyusun portofolio sesuai dengan cara yang
dituangkan dalam Pedoman Penyusunan Portofolio Institusi
Perguruan Tinggi.
6. Perguruan tinggi mengirimkan portofolio tersebut beserta
lampiran-lampirannya kepada BAN-PT.
7. BAN-PT memverifikasi kelengkapan portofolio tersebut.
8. BAN-PT menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang
terdiri atas tiga sampai tujuh orang pakar sejawat yang memahami
pengelolaan perguruan tinggi.
9. Setiap asesor secara mandiri menilai portofolio (asesmen
kecukupan) selama satu bulan di tempat masing-masing.
10. BAN-PT mengundang tim asesor untuk mendiskusikan dan
menyepakati hasil penilaian dokumen. Hasil kesepakatan digunakan
sebagai bahan asesmen lapang.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
48/254
35
11. Tim asesor melakukan asesmen lapang ke lokasi perguruan tinggi
selama 3 atau 5 hari.
12. Tim asesor melaporkan hasil asesmen lapang kepada BAN-PT palinglama seminggu setelah asesmen lapang.
13. BAN-PT memvalidasi laporan tim asesor.
14. BAN-PT menetapkan hasil akreditasi pergutuan tinggi.
15. BAN-PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas,
menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan
menyampaikan sertifikat akreditasi kepada pergutuan tinggi yang
bersangkutan.
Prosedur akreditasi perguruan tinggi tersebut sebagaimana dapat dilihatpada Gambar 9 berikut.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
49/254
36
BAN-PT PERGURUANTINGGI TIM ASESOR
Memenuhi syaratkelayakan
Menyampaikanusul akreditasi
Menyusunanportofolio
Menyampaikan
dokumen akreditasikepada BAN-PT
Menilai dokumenakreditasi secaramandiri
Menyusun danmenyampaikanlaporan penilaianmandiri kepada BAN-PT
Asesmen lapang dan penyusunan/penyampaian
laporan asesmen lapang kelompok kepada BAN-PT
Mengkaji usul danpersyaratannya
Menyetujui usul Pengiriman
instrumen akreditasikepada perguruantinggi
Verifikasi laporanasesmen lapang.
Melaporkan hasilverifikasi kepadaSidang Pleno BAN-PT
MenetapkanKeputusan Akreditasi.
Mengumumkan hasilakreditasi kepada
masyarakat terkait Menyampaikansertifikasi akreditasikepada perguruantinggi
Mengembangkanperangkat instrumen
Mngumumkanpelaksanaan AIPT
Menyepakati hasilasesmen lapangkelompok asesor
Verifikasi dokumenakreditasi perguruantinggi
Menunjuk tim asesor
Mengundang tim
asesor untuk
menyepakati hasil
penilaian mandiri
Pengamatan
Gambar 9. Prosedur BAN-PT untuk akreditasi perguruan tinggi
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
50/254
37
Standar Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (IPDSA)
Pada KONIKA XIII 2005 di Bandung telah diajukan Buku Standar Profesidan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Anak (Gambar 10) yang disusun
bersama Pengurus Pusat IDAI dan Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia
(sesuai dengan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 26 ayat 2b yang
menyatakan bahwa standar pendidikan untuk pendidikan profesi dokter
spesialis disusun oleh kolegium) dan bahkan pada saat yang sama telah
diserahkan kepada Ketua Konsil Kedokteran Indonesia KKI (Dr. Hardi Yusa
Sp.OG) untuk diminta pengesahan KKI sesuai dengan Undang Undang Nomor
29 Tahun 2004 Pasal 26 ayat 1 yang menyatakan bahwa standar pendidikan
disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
Gambar 10. Buku Standar Profesi dan Standar Pendidikan Dokter SpesialisAnak 2005
Buku Standar Profesi dan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Anak
tersebut merupakan buku pertama di Indonesia dan bahkan menjadi acuan
organisasi profesi lain dalam membuat dan standarnya. Pada waktu itu Konsil
Kedokteran Indonesia (KKI) belum mempunyai format mengenai hal tersebut.
Buku Standar Profesi dan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Anak
tersebut disusun dengan memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
51/254
38
Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas),
Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran, dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional, serta mengacu
kepada berbagai referensi luar negeri seperti Trilogy of World Federation
for Medical EducationDocuments World Standards for Medical Education,
British General Medical Council dan Royal College of Physicians, American
Institute of Medicine serta disesuaikan aplikasinya dengan situasi kondisi di
tanah air.
Standar Profesi dan Standar Pendidikan untuk Dokter Spesialis Anak dan
Konsultan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ini terdiri dari 6 standar, 4Panduan pelaksanaan standar dan 3 instrumen penilaian akreditasi;
selengkapnya adalah sebagai berikut :
1. Standar Profesi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
2. Panduan Pelaksanaan Standar Profesi Ikatan Dokter Anak Indonesia
(IDAI)
3. Standar Penyelenggara Kegiatan Pengembangan Profesi (Continuous
Professional Development/CPD) Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
4. Panduan Penyelenggara Kegiatan Pengembangan Profesi (ContinuousProfessional Development/CPD) Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
5. Instrumen Penilaian Akreditasi Penyelenggara Kegiatan Pengembangan
Profesi (Continuous Professional Development/CPD) Ikatan Dokter
Anak Indonesia (IDAI)
6. Standar Pendidikan Dokter Spesialis Anak
7. Standar Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak
8. Panduan Penilaian Akreditasi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis
Anak
9. Instrumen Penilaian Akreditasi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis
Anak
10. Standar Pendidikan Dokter Spesialis Anak Konsultan
11. Standar Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak Konsultan
12. Panduan Penilaian Akreditasi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis
Anak Konsultan
13. Instrumen Penilaian Akreditasi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis
Anak Konsultan
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
52/254
39
Pada tanggal 28 September 2008 menerbitkan Keputusan Konsil Kedokteran
Indonesia Nomor 21/KKI/KRP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar
Pendidikan Profesi Dokter Spesialis dan pada bulan November 2006 KonsilKedokteran Indonesia (KKI) berhasil menerbitkan buku Standar Pendidikan
Profesi Dokter Spesialis (Gambar 11).
Gambar 11. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis KKI 2006
Format Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis KKI 2006 terdiri dari:
1. Misi dan Tujuan Pendidikan
2. Proses Pendidikan
3. Sistem Evaluasi Peserta Didik
4. Peserta Didik
5. Staf Akademik
6. Sumber Daya Pendidikan
7. Evaluasi Program
8. Penyelenggara Program dan Administrasi Pendidikan
9. Perbaikan Berkesinambungan
10. Aturan Tambahan
Sebetulnya Buku Standar Profesi dan Standar Pendidikan untuk Dokter
Spesialis Anak 2005 jauh lebih lengkap dan luas merangkum seluruh aspek
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
53/254
40
maupun segi struktur, proses, output/outcome dan impact dalam satu buku
sebagai satu kesatuan. Buku Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis
KKI 2006 merupakan sebagai komponen nomor 6 dari 11 komponen dalam BukuStandar Profesi dan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Anak 2005.
Esensi dan substansi Komponen 6 dalam Buku Standar Profesi dan Standar
Pendidikan Dokter Spesialis Anak 2005 adalah Standar Pendidikan Dokter
Spesialis Anak yang terdiri dari 10 standar yang tidak jauh berbeda esensi
dan substansinya dengan 10 standar dari Standar Pendidikan Profesi Dokter
Spesialis KKI 2006, karena sama sama mengacu pada Trilogy of World
Federation for Medical Education perbedaannya hanya dari segi format
urutan.
Maka Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia untuk komponen 6 yakni
Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anak menyesuaikan formatnya
dengan format dari Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis KKI 2006
sebagaimana Gambar 12.
Gambar 12. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anak 2007
Pada Lampiran 1 (halaman 91 sampai dengan 94) tentang Standar Institusi
Pendidikan Dokter Spesialis Anak dalam buku Standar Pendidikan Profesi
Dokter Spesialis Anak 2007 sama pesis tanpa perubahan dengan komponen 7
tentang Standar Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak pada halaman 37
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
54/254
41
sampai 39 dalam buku Standar Profesi dan Standar Pendidikan Dokter
Spesialis Anak 2005.
Demikian juga Lampiran 2 (halaman 95 sampai dengan 117) tentang Instrumen
Penilain Akreditasi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak dalam buku
Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anak 2007 sama pesis tanpa
perubahan dengan komponen 9 tentang Instrumen Penilaian Akreditasi
Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak pada halaman 75 sampai 92 dalam
buku Standar Profesi dan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Anak 2005.
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) telah mensahkan dengan Surat Keputusan
Nomor 41/KKI/KEP/IV/2008 pada tanggal 29 April 2008 tentang standarkompetensi dan standar pendidikan dokter spesialis anak.
Instrumen Penilaian Akreditasi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak -
sebagaimana komponen nomor 9 dalam buku Standar Profesi dan Standar
Pendidikan Dokter Spesialis Anak 2005 (halaman 45 sampai 61) disesuaikan
dengan format dari WHO/WFME Guidelines for Accreditation of Basic
Medical Education 2005 dan situasi kondisi di Indonesia serta peraturan dan
perundangan yang berlaku; maka Instrumen Penilaian Diri (Self-Assesment)
Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak terdiri dari 9 standar utamayakni:
1. Visi, Misi dan Tujuan (Objektif) Institusi Pendidikan Dokter Spesialis
Anak.
2. Program Pendidikan Dokter Spesialis Anak
3. Penilaian Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Anak
4. Peserta Didik di Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak
5. Staf Pengajar di Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak
6. Sarana Pendidikan di Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak
7. Program Evaluasi di Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak
8. Tatakelola dan administrasi di Institusi Pendidikan Dokter Spesialis
Anak
9. Program Peningkatan Mutu di Institusi Pendidikan Dokter Spesialis
Anak
Dalam setiap standar tersebut mencakup parameter kriteria dan indikator
serta nilai dari setiap indikator tersebut. Berdasarkan pengalaman self-
asessmentPertama pada Rapat Kerja Kolegium di Palembang tanggal 29 - 30
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-USU Medan 19-20 Januari 2012
55/254
42
November 2008 dan Kedua pada Rapat Kerja di Jakarta tanggal 9 10
Januari 2010 serta beberapa usulan masukan penyempurnaan maka Komisi
III (Akreditasi) Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia telah melakukanrevisi instrumen tersebut menjadi terdiri dari 9 standar dengan 36 kriteria
dan 180 indikator penilaian IPDSA sebagimana dalam Tabel 1 berikut:
Tabel 1. Instrumen Penilaian IPDSA.
Instrumen Self-Assesment /Akreditasi IPDSA
Terdiri dari:
1. Standar = 9
2. Kriteria = 36
3. Indikator = 180
Standar No.
Parameter
Kriteria Indikator
1. Visi, Misi, Objektif dan Target 1 5
2. Program Pendidikan 6 30
3. Penilaian 8 40
4. PPDSA 2 10
5. Staf 2 10
6. Sarana 8 407. Program Evalusi 3 15
8. Tatakelola 4 20
9. Peningkatan Mutu 2 10
9 Standar 36 kriteria 180 indikator
2. Self-Assessmentdan Akreditasi
Sampai saat ini Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) belum mempunyai format
tentang akreditasi baik dalam hal standar, Panduan maupun instrumen untukpendidikan dokter dan dokter spesialis.
Dalam buku Standar Profesi dan Standar Pendidikan Dokter Spesial