democracy as problem solving

16
Democracy As Problem Solving Civic Capacity in Communities Across the Globe Review The Grassroots-To-Grasstops Dynamic: Slum Redevelopment and Accountability in Mumbai Chapter 5 Chapter 6 The Civics of Economic Restructuring

Upload: doel-hadji-fadly

Post on 30-Jul-2015

165 views

Category:

Education


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Democracy As Problem Solving

Democracy As Problem Solving

Civic Capacity in Communities Across the Globe Review

The Grassroots-To-Grasstops Dynamic: Slum Redevelopment and Accountability in Mumbai

Chapter 5

Chapter 6

The Civics of Economic Restructuring

Page 2: Democracy As Problem Solving

Kelompok 3

Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah

Demokrasi, Kelembagaan dan Kebijakan Publik

Dosen : Kusnar Budi, M.Buss

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM PASCA SARJANA

Dedy Fadly

Hermawan Susanto

Maria A. Bia Ardian Kusuma

Eli Handayani

Page 3: Democracy As Problem Solving

Kondisi Dharavi-Mumbai

3. Serta bagaimana prospek dan batas kapasitas kerjasama ini?

1. Bagaimana melakukan peningkatan kapasitas sipil untuk menangani pertumbuhan urban yang tidak

merata?

2. Bagaimana bentuk kerjasama antara pemain umum, swasta, non

pemerintah untuk mewujudkan kemajuan kawasan

kumuh?

Page 4: Democracy As Problem Solving

A History of Failure and Conflict

• Urbanisasi meningkat cepat sebelum adanya gerakan yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi memenangkan kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947.

• Setelah kemerdekaan, perencana pusat mulai fokus

pada pembangunan pedesaan.

• Kondisi kota yang buruk disebabkan karena:

Visi Gandhi: “ jantung nyata India

terletak di desa dan akan mendorong mereka

dapat mandiri”.

Minimnya perencanaan

Pemerintah yang dipilih tidak berdaya serta memiliki kapasitas rendah untuk membiayai atau mengkoordinasikan karena berada di bawah aturan terikat layanan sipil.

Banyak terjadi korupsi dan inefisiensi aksi pemerintah sehingga mengikis kepercayaan publik

Page 5: Democracy As Problem Solving

The National Slum Dwellers Federation (NSDF) diselenggarakan pada tahun 1974 untuk memperjuangkan pelayanan dan perumahan untuk kawasan kumuh.

Program-program baru untuk mengupgrade kawasan kumuh muncul namun hasilnya masih sangat minim dan hubungan antara pemerintah dan kelompok masyarakat belum berjalan beriringan

Media meliput kehidupan kawasan kumuh sebagai penyakit kota dan sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Page 6: Democracy As Problem Solving

Persimpangan: Perubahan Strategi dan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat sipil

Pada pertengahan tahun 80-an, penggusuran

pemulung dan penghuni trotoar gagal. Akan tetapi upaya tersebut terus dilakukan.

Pada tahun 1984 sekelompok sosial kelas menengah memulai perubahan --Society for the Promotion of Area Resource Centres (SPARC)

SPARC akan melatih para penghuni untuk mengumpulkan data tentang komunitas mereka sendiri dan membantu memberikan data kepada pejabat pemerintah untuk memfasilitasi penyediaan layanan publik

SPARC berpendapat masyarakat berhak:

1. Untuk diberitahu akan ada penggusuran

2.Untuk terlibat dalam proses

pengembangan alternative

tempat penampungan

Page 7: Democracy As Problem Solving

SPARC & NSDF

SPARC dengan staf yang profesional dan memiliki keterampilan

memenangkan hibah, menyumbangkan kemampuan

teknis, manajemen keuangan dan koneksi ke aktor pengambil

keputusan baik publik dan sektor swasta, sedangkan NSDF membawa

pengalaman dalam pengorganisasian akar rumput, termasuk tekanan

politik.

Bersama-sama SPARC dan NSDF membantu wanita-

wanita miskin untuk mengorganisir Mahila-

Milan, inisial klub saving dalam skala kecil

Pada tahun 1986, SPARC mulai bekerja

dengan dan NSDF

Page 8: Democracy As Problem Solving

TRANFORMASI WILAYAH/PERMUKIMAN KUMUH DI MUMBAI

Tahun 1995, berlangsung pemilihan umum yang kompetitif, dimana aliansi oposisi menawarkan program pembangunan di wilayah permukiman kumuh di Mumbai.

Pemilihan umum tersebut telah menghasilkan Pemerintahan yang terbuka, sehingga memberikan peran yang lebih besar kepada sektor swasta untuk turut aktif dalam pembangunan

Selain itu, terbangun pula kompleksitas interaksi antara lembaga Pemerintah, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Pada perkembangannya, lembaga swadaya masyarakat sangat banyak mendorong pembangunan Mumbai.

Salah satu lembaga swadaya masyarakat yang aktif dalam tranformasi Mumbai adalah The Society for the Promotion of Area Resource Centres atau disingkat SPARC.

SPARC berhasil menggandeng raksasa keuangan global, Citibank, untuk membiayai proyek perumahan di wilayah kumuh Mumbai.

Page 9: Democracy As Problem Solving

TABEL SUMBER DAYA DAN KEGUNAANNYA

DALAM TRANSPARANSI PENYELESAIAN

MASALAH SECARA DEMOKRATIS

(model campuran)

No Sumber Daya Fungsi

1. Politik Pemilu Persaingan parpol pada daerah

kumuh menghasilkan aturan yang

akomodatif dan insentif serta

kebijakan yang akomodatif terhadap

warga daerah kumuh

2. Penawaran dan

Pembelajaran

Institusi

Warga daerah kumuh yang

terorganisasi (karena adanya

dukungan dari lembaga swadaya

masyarakat) meningkatkan posisi

tawar dalam menegosiasi

perubahan peraturan dan diskresi

dari pemegang otoritas publik

(pemerintah) dan memastikan

kebijakan publik yang dipilih

merefleksikan pemasalahan lokal

dimana usaha pemecahannya

dapat diukur

3. Pasar Mendorong sektor swasta masuk

dan ikut berpartisipasi

pembangunan

Page 10: Democracy As Problem Solving

HIKMAH KASUS MUMBAI

Pembangunan daerah kumuh di Mumbai bukanlah hasil dari suatu perencanaan yang matang (blue print) pemerintah, tetapi merupakan kegigihan aktor-aktor kunci, terutama mitra-mitra lembaga swadaya

masyarakat, untuk belajar (menambah kapasitas masyarakat) secara terus menerus dan melakukan inovasi.

Penyelesaian agenda setting

politik

Perlunya mengorganisir transparansi

Pentingnya memunculkan dan mengkampanyekan transparansi dalam

berbagai aspek

Peningkatan kapasitas masyarakat berkorelasi dengan penyelesaian

masalah dan antisipasi terhadap potensi masalah yang akan datang (yang harus

dihadapi oleh masyarakat).

Page 11: Democracy As Problem Solving

Restructuring as the Cultivation of an Innovative Milieu

Perspektif ini menekankan pada ekonomi bisnis, dinamika organisasi, dan fungsi jaringan interpersonal dan interorganisasional ke tingkat yang jarang diexplorasi

Pemerintah Masyarakat

Sipil

Sebagai Pelaku pendukung

Berfokus pada 2 (dua) Hal

Pengaruh terhadap cluster ekonomi

Sifat budaya kelembagaan lokal dan

mekanisme pembelajaran adaptif

Page 12: Democracy As Problem Solving

Pengaruh terhadap cluster ekonomi

Cluster

• konsentrasi geografis dari perusahaan yang saling berhubungan, pemasok khusus, penyedia layanan, perusahaan di industri terkait dan lembaga-lembaga terkait ( universitas, asosiasi perdagangan) dalam bidang tertentu yang bersaing dan juga berkerja sama

• (Michael Porter)

Rekomendasi Porter untuk kebijakan ekonomi:

1. Cluster upgrading

2. Menghilangkan hambatan, mengendurkan kendala, dan

menghilangkan inefisiensi untuk produktifitas dan meningkatkan pertumbuhan produktifitas, dan pengembangan cluster terkait

teknologi

Page 13: Democracy As Problem Solving

Sifat budaya kelembagaan lokal dan mekanisme pembelajaran adaptif

silicon valley Vs route 128

Dalam formulasi Saxenian, untuk masalah tindakan kolektif yang pemerintah dan lembaga berbasis masyarakat luas dapat mengatasi untuk membuat lingkungan inovatif , antara lain:

1. Penggabungan resiko

2. Sumber daya untuk membantu perusahaan start-up unggul

Page 14: Democracy As Problem Solving

Cara restrukturisasi ekonomi, antara lain:

1. Inovasi dan berfokus pada adaptasi

2. komersialisasi riset dan teknologi

3. belajar dan mengambil resiko

Page 15: Democracy As Problem Solving

Tiga perspektif menekankan pada otoritas sektor publik dan keputusan terkait dengan peraturan ekonomi dan insentif (restrukturisasi sebagai perspektif pembuatan kebijakan) potensi dan juga kompleksitas pencampuran agenda sektor publik dan swasta dan kapasitas organisasi mewakili perubahan ekonomi (restrukturisasi sebagai perspektif yang bermitra) dan produktivitas bisnis dan inovasi imperatif dimana organisasi non-bisnis dapat memberikan dukungan yang berguna (restrukturisasi sebagai perspektif budidaya lingkungan yang inovatif)

Kesimpulan

Perspektif-perspektif ini menawarkan jauh lebih kaya dan lebih seimbang satu set

wawasan ke dalam apa masalah publik, pemain swasta,

dan lembaga swadaya masyarakat percaya bahwa

mereka butuhkan untuk memecahkan di bidang

restrukturisasi daripada dengan cara kebijakan

Tiga perspektif juga menerangi berbagai kepentingan, kendala, dan peluang yang

mungkin untuk menentukan langkah yang dibuat para pemain, hubungan yang

mereka bentuk, dan sumber daya yang mereka mampu dan mau untuk

memobilisasi dari waktu ke waktu sedangkan masing-masing perspektif ini,

dengan sendirinya, memperlakukan beberapa pemain penting pada lanskap yang membingungkan atau monolit yg dapat terprediksi di dalam kotak hitam

Page 16: Democracy As Problem Solving