DEDUCTIBLE

NON DEDUCTIBLE

DEDUCTIBLE

NON DEDUCTIBLE

Deductible Expenses

biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Biaya Bunga yang boleh dibebankanBiaya Bunga yang boleh dibebankan

Biaya bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Bunga pinjaman selama masa konstruksi suatu aset merupakan komponen biaya langsung atas harga pokok atau harga perolehan aset yang bersangkutan sehingga harus dikapitalisir menjadi komponen harga pokok atau harga perolehan aset yang bersangkutan, pembebanan biaya bunga tersebut dilakukan melalui penyusutan/amortisasi atau diakui pada saat penjualan barang

Apabila terdapat penempatan deposito atau tabungan yang dananya langsung atau tidak langsung berasal dari dana pinjaman yang dibebani bunga, maka :

Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya atau lebih kecil dibanding jumlah rata-rata deposito atau tabungan, maka bunga atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dibanding jumlah rata-rata deposito atau tabungan, maka bunga atas pinjaman yang boleh dikurangkan sebagai biaya adalah biaya bunga atas selisih antara jumlah rata-rata pinjaman dengan jumlah rata-rata deposito atau tabungan.

Biaya Entertainment (SE-27/PJ.22/1986 ) Biaya entertainment atau jamuan dan

sejenisnya dapat dikurangkan sebagai biaya dengan syarat:

Benar-benar dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan usaha wajib pajak

Dibuatkan daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh, yang memuat nomor urut, tanggal dan jenis entertainment, nama tempat, alamat, jumlah, nama relasi, posisi, nama perusahaan, jenis usaha.

Deductible Expenses

penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun

Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan

Biaya perolehan atau pembelian ponsel yang di miliki

dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu

karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan

sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh

persen)  melalui penyusutan aktiva kelompok 1

Biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan

perbaikan ponsel tersebut dapat dibebankan sebagai

biaya rutin perusahaan sebesar 50% (lima puluh

persen).

Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan

Biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar

kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan

dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu

karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan

sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh

persen) melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 2.

Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan

tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin

perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen).

Mobil Antar Jemput Pegawai

Biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar

kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang

dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar

jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya

sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva

tetap kelompok 2.

Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan

tersebut dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya

rutin perusahaan.

iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;

Apabila wajib pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), pembebanan kerugian selisih kurs-nya dilakukan pada saat terjadinya realisasi mata uang asing tersebut.

Apabila wajib pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun (per tanggal neraca), maka pembebanan selisih kurs-nya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;

Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan; dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan, dengan syarat : Berhubungan langsung dengan usaha atau

kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan

memelihara (3M) penghasilanb.

Dilakukan dalam batas dan jumlah yang wajar serta

tidak dipengaruhi hubungan istimewa

Pendidikan dan pelatihan tersebut ditentukan oleh

pemberi kerja (KEP-545/PJ/2000)

Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba

komersial.

Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan

Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)

atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan

piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang

bersangkutan.

Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus

(dapat berupa penerbitan internal asosiasi atau sejenisnya), dan

Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat

ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak (dilampirkan dalam

SPT-nya).

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat: (KEP-238/PJ/2001 ):

Pengeluaran untuk pajak daerah dan retribusi daerah ( SE-02/PJ.42/2002)

Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

Berkaitan dengan biaya 3M atas objek pajak yang tidak dikenakan PPh final / tidak dihitung berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto/khusus;

Bukan untuk sanksi berupa bunga, denda atau kenaikan.

BPHTB dan PBB sebagai pengurang penghasilan bruto (SE-01/PJ.42/2002) BPHTB atas hak atas tanah yang dimiliki dan

dipergunakan dalam Perusahaan dibiayakan dengan mekanisme amortisasi sesuai Pasal 11 A

BPHTB atas hak atas bangunan yang dimiliki dan dipergunakan dalam Perusahaan dibiayakan melalui penyusutan sesuai dengan Pasal 11

PBB atas tanah dan bangunan yang dimiliki dan dipergunakan dalam Perusahaan dapat dikurangkan sekaligus sebagai biaya.

Apabila penghasilan bruto setelah

pengurangan didapat kerugian, maka

kerugian tersebut dikompensasikan

dengan penghasilan mulai tahun

pajak berikutnya berturut-turut sampai

dengan 5 (lima) tahun.

Kompensasi Kerugian

Contoh : PT A dalam tahun 1995 menderita kerugian

fiskal sebesar Rp 1.200.000.000,00. Dalam 5 tahun berikutnya, rugi laba fiskal PT A adalah sbb :

1996 : laba fiskal Rp 200.000.000,001997 : rugi fiskal Rp (300.000.000,00)1998 : laba fiskal N I H I L1999 : laba fiskal Rp 100.000.000,002000 : laba fiskal Rp 800.000.000,00

a) pembagian laba dengan nama dan dalam

bentuk apapun seperti dividen, termasuk

dividen yang dibayarkan oleh perusahaan

asuransi kepada pemegang polis, dan

pembagian sisa hasil usaha koperasi;

b) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan

untuk kepentingan pribadi pemegang saham,

sekutu, atau anggota;

Non Deductible Expenses

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :

cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan asuransi-cadangan

biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Non Deductible Expenses

Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,

asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea

siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi,

kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi

tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib

pajak orang pribadi yang bersangkutan (wajib

dipotong PPh Pasal 21).

Apabila pembayaran premi asuransi tersebut belum

dibebankan sebagai biaya oleh wajib pajak pemberi

kerja, maka wajib pajak dapat melakukan

penyesuaian fiskal negatif (SE-03/PJ.41/2003)

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali :

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 Jo KEP-213/PJ/2001 Jo SE-14/PJ.31/2003

Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan di tempat kerja secara bersama-sama.

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu.

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.-Lihat

Penyediaan makanan dan minuman bagi para pegawai perusahaan di tempat kerja

bukan ditekankan pada tempat kerja, melainkan pada aktivitas

penyediaan makanan dan minumannya, sehingga tidak mutlak

harus seluruh pegawai perusahaan termasuk dewan direksi dan

dewan komisaris makan dan minum di tempat kerja

Apabila terdapat sejumlah pegawai yang tidak dapat

memanfaatkan atau tidak memperoleh fasilitas in-natura

tersebut di tempat kerja karena sifat pekerjaannya yang tidak

memungkinkan, maka hal tersebut tidak membatalkan

pembebanan biaya bagi perusahaan dan pengecualian

penghasilan bagi karyawan

Penyediaan makanan dan minuman bagi para pegawai perusahaan di tempat kerja

Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai tidak

harus dilaksanakan sendiri oleh perusahaan, melainkan dapat

menggunakan jasa catering, rumah makan, atau kantin umum,

sepanjang dilakukan di tempat kerja dan dilakukan pada jam

kerja.

Pemberian kupon yang dapat ditukarkan dengan makanan dan

minuman yang diterbitkan oleh pihak pemberi jasa tidak

memenuhi ketentuan penyediaan makanan dan minuman di

tempat kerja.

Pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu

Berupa : tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan

keluarganya, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa;

pelayanan kesehatan, sepanjang dilokasi bekerja tersebut tidak ada sarana kesehatan;

pendidikan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak ada sarana pendidikan yang setara;

pengangkutan bagi pegawai di Lokasi bekerja, sedangkan pengangkutan anggota keluarga dari pegawai yang bersangkutan terbatas pada pengangkutan sehubungan dengan kedatangan pertama ke Iokasi bekerja dan kepergian pegawai dan keluarganya karena terhentinya hubungan kerja;

olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, boating dan pacuan kuda, sepanjang di Iokasi bekerja tersebut tidak tersedia sarana dimaksud.

f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan

kepada pemegang saham atau kepada pihak yang

mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan

sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan

warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)

huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang

nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi

pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan

dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam

kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang

dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

Pajak Penghasilan;Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk

kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi

DepresiasiDepresiasi

HARTA YANG DISUSUTKAN?

FUNGSI : 3 M (MENDAPATKAN,

MENAGIH, MEMELIHARA)

MASA MANFAAT > 1 TAHUN

NON-TANAH

Harta yang Tidak Boleh Disusutkan

Harta yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal.

Dalam hal harta yang tidak boleh disusutkan secara fiskal tersebut dijual (dialihkan), keuntungannya merupakan obyek PPh, yang dihitung dari selisih antara harga jual (nilai pasar) dengan harga perolehan. Dalam hal selisihnya negatif (rugi), kerugian tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya

MULAI DILAKUKANNYA PENYUSUTAN ?

SEBELUM 2001

DIMULAI PADA TAHUN DILAKUKANNYA

PENGELUARAN

SETELAH 2001

DIMULAI PADA BULAN DILAKUKANNYA

PENGELUARAN

PENGATURAN KHUSUS :

AKTIVA YANG SEDANG DIBANGUN DIMULAI

SAAT SELESAI DIBANGUN

SEJAK BULAN DIGUNAKANNYA HARTA

TERSEBUT (ATAS PERSETUJUAN DIRJEN

PAJAK)

UNTUK MENGHITUNG DEPRESIASI, YANG PERLU DIKETAHUI :

COST (HARGA PEROLEHAN)

HARGA PEROLEHAN = JUMLAH YANG

SESUNGGUHNYA DIKELUARKAN UNTUK

MENDAPATKAN HARTA TERSEBUT

METODE DEPRESIASI

Hubungan Istimewa

Hubungan Kepemilikan

Hubungan Penguasaan

Hubungan Darah

Hubungan Kepemilikan ( Pasal 18 UU PPh Jo SE-04/PJ.7/1993 Jo SE-18/PJ.53/1995 )

Penyertaan modal langsung atau tidak langsung

sebesar 25% tau lebih pada wajib pajak lainnya.

Hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan

25% atau lebih pada dua wajib pajak atau lebih

Hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang

modalnya sebesar 25% atau lebih dimiliki oleh

pihak yang sama.

Hubungan Penguasaan Hubungan antara wajib pajak yang menguasai wajib

pajak lainnya, atau dua wajib pajak atau lebih berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung, baik penguasaan melalui manajemen maupun melalui pengunaan teknologi..

Penguasaan melalui penggunaan teknologi, misalnya PT A perusahaan yang memproduksi minuman menggunakan formula yang diciptakan oleh PT B. Dalam hal ini antara PT A dan PT B terdapat hubungan istimewa, karena terdapat penguasaan melalui penggunaan teknologi oleh PT B terhadap PT A.

Hubungan darah atau Perkawinan

Yaitu hubungan istimewa karena terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajad.

METODE DEPRESIASI :

GARIS LURUS (STRAIGHT LINE)

SALDO MENURUN GANDA

(DOUBLE DECLINING)