1

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM............................................................................. i

HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA HUKUM.............................. ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI....................................... iii

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.................................... iv

HALAMAN KATA PENGANTAR......................................................................... v

HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN............................................... viii

HALAMAN DAFTAR ISI....................................................................................... ix

ABSTRAK................................................................................................................ xii

ABSTRACT.............................................................................................................. xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah........................................................................ 1

1.2. Rumusan Masalah.................................................................................. 5

1.3. Ruang Lingkup Masalah........................................................................ 6

1.4. Orisinalitas Penelitian............................................................................ 6

1.5. Tujuan Penelitian................................................................................... 7

a. Tujuan Umum................................................................................... 7

b. Tujuan Khusus.................................................................................. 7

1.6. Manfaat Penelitian................................................................................. 7

a. Manfaat Teoritis................................................................................ 7

b. Manfaat Praktis................................................................................. 8

1.7. Landasan Teoritis................................................................................... 8

2

1.8. Metode Penelitian.................................................................................. 16

a. Jenis Penelitian.................................................................................. 16

b. Jenis Pendekatan............................................................................... 17

c. Sifat Penelitian.................................................................................. 18

d. Jenis Sumber Data............................................................................. 18

e. Teknik Pengumpulan Data................................................................ 19

f. Teknik Penentuan Sampel Penelitian................................................ 20

g. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.............................................. 20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PENGELOLAAN

TANAH NEGARA DAN LEMBAGA MASYARAKAT ADAT

2.1. Pengertian Perjanjian............................................................................. 21

2.2. Pengertian dan Konsep Tanah Negara................................................... 28

2.3. Pengelolaan Tanah Negara oleh Lembaga Masyarakat Adat................ 34

BAB III BENTUK PERJANJIAN YANG DILAKUKAN OLEH DESA

ADAT DALAM PENGELOLAAN TANAH NEGARA

3.1. Perjanjian Sewa Menyewa Oleh Desa Adat Dalam Pengelolaan Tanah

Negara.................................................................................................... 39

3.2. Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Negara Oleh Desa Adat

Kedonganan Kabupaten Badung............................................................ 41

BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH

NEGARA OLEH DESA ADAT KEDONGANAN DAN AKIBAT

HUKUMNYA

3

4.1. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Negara Oleh Desa

Adat

Kedonganan........................................................................................... 46

4.2. Akibat Hukum Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Negara

Oleh Desa Adat Kedonganan................................................................. 49

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan............................................................................................ 52

5.2. Saran...................................................................................................... 53

DAFTAR PUSTAKA

4

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGELOLAAN SEWA MENYEWA

TANAH NEGARA OLEH DESA ADAT KEDONGANAN

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum perjanjian

pengelolaan sewa menyewa tanah negara oleh desa adat kedonganan.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu mengenai

bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan oleh desa adat dalam pengelolaan

tanah negara serta bagaimana pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh desa

adat dalam pengelolaan tanah negara dan akibat hukumnya. Skripsi ini

menggunakan metode penelitian hukum empiris yang terdiri dari penelitian

terhadap indentifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

Kewengan yang diberikan Bupati kepada BPKP2K tidak selaras dengan apa yang

diatur dalam Keputusan Bupati dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara dan

untuk Badan Milik Daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor17 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam hal BPKP2K

melakukan penataan serta pengelolan yang jelas sesuai aturan. Terkait dengan hal

tersebut bahwa telah terjadi praktek perjanjian sewa-menyewa tanah negara yang

dilakukan oleh BPKP2K dengan memungut bayaran terhadap penggunaan tanah

negara yang tidak diatur besarannya dalam suatu Keputusan Bupati.

Kata Kunci: Perjanjian, Sewa-Menyewa Tanah Negara, Desa Adat,

Hukum Perdata.

5

MANAGEMENT AGREEMENT OF STATE LAND LEASE RENT BY

INDIGENOUS VILLAGE KEDONGANAN

ABSTRACT

Thesis writing is motivated by legal issues management agreement lease of

state land by the indigenous village of Kedonganan. Issues raised in writing this

essay is about how the shape of the agreement made by the indigenous villages in

the management of state land and how the implementation of the agreement made

by the indigenous villages in the management of state land and its legal

consequences. This thesis uses empirical legal research method which consists of

a study of legal identification and research on the effectiveness of the law. Regent

Kewengan given to BPKP2K not in tune with what is stipulated in the Decree of

the Regent and the Minister of Finance Regulation Number 33 / PMK.06 / 2012

on Procedures for Lease of State Property and for Regional Property Agency set

out in Regulation Number 17 Year 2007 on Technical Guidelines management of

the Region, in terms of making the arrangement and management of BPKP2K

clear by the rules. Related to the above that there has been a practice of land

lease agreements conducted by the state BPKP2K to charge a fee on the use of

state land that is not regulated amount in a decision of the Regent.

Keywords: Covenant, the State Land Lease-rental, Village People, Civil Law.

6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Manusia beraktifitas,

bermasyarakat, dan dalam melangsungkan kehidupannya memerlukan tanah, yang

hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada baik di permukaan, di

dalam tubuh bumi, maupun di atas permukaan bumi. Demikian besar keberadaan

tanah bagi kehidupan, sehingga tanah menjadi bagian dasar dari kebutuhan

manusia. Tanah juga merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai

ekonomis dan nilai sosial yang tinggi. Tanah tidak dapat diproduksi ataupun

diperbaharui seperti sumber daya alam yang lain yang dapat tergantikan.1

Mengingat kenyataan bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang tidak

dapat diperbaharui dan pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka

pengaturan penguasaan tanah dipandang sangat penting. Tanah diatur dalam

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa tanah

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan

kemakmuran rakyat Indonesia.

Hubungan hukum antara negara dengan tanah, yang dalam UUD NRI Tahun

1945 dirumuskan dengan istilah “dikuasai” itu, ditegaskan sifatnya sebagai

hubungan hukum publik oleh UUPA yang tercantum dalam Pasal 2.

1 Bernhard Limbong, 2012, Hukum Agraria Nasional, cet. I, Margaretha Pustaka, hal. 245

1

7

Pasal 2 UUPA menyebutkan rincian kewenangan hak menguasai dari

negara berupa kegiatan2 :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan

pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang orang

dengan bumi, air dan ruang angkasa

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang orang

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang

angkasa. Berdasarkan hak menguasai dari negara seperti ditegaskan dalam

Pasal 2.

Hak-hak atas tanah yang selanjutnya dirinci dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA,

adalah: hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak

membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak tersebut

dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta

hak-hak yang sifatnya sementara yang akan ditetapkan sementara, dimaksudkan

untuk memberikan hak atas tanah berdasarkan peruntukannya dan subjek yang

memohon hak atas tanah tersebut.

Berkaitan dengan hak sewa yang diuraikan secara khusus dalam Pasal 44

ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa “Seseorang atau suatu badan hukum

mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak menggunakan tanah milik

orang lain untuk keperluan pembangunan, dengan membayar sejumlah uang

sebagai sewanya.”

2 Boedi Harsono, Hukum Agrarian Indonesia, Sejarah Dan Pembentukan Undang- Undang

Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 1994, hlm. 4

8

Dalam kegiatan ekonomi, bentuk hak-hak atas tanah dituangkan dalam

bentuk praktek ekonomi atau kegiatan bisnis, dalam arti kata tanah dapat

diperoleh dengan mengadakan perjanjian. Perjanjian sebagaimana didefinisikan

oleh ketentuan pasal 13.13 KUHPerdata3: “perjanjian adalah suatu perbuatan

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau

lebih”. Perjaajian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum untuk

mendapatkan hak atau melkasanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian

itu. Perjanjian memberikan kepastian bagi penyelesaian sengketa, dan perjanjian

ditujukan untuk memperjels hubungan hukum. Perjanjian dapat dilakuka secara

lisan dan dapat dilakukan di masyarakat adat untuk ikatan hukum yang sederhana,

sedangka perjanjian tertulis lazimnya dilakukan dimasyarakat yang relatif sudah

modern, berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya kompleks. Pernjanjian

tertulis untuk hubungan bisnis itu lazim disebut dengan kontrak.namun demikian

tidak semua perjanjian tertulis harus diberkan judul kontrak, tetapi tergantung

kepada kesepakatan para pihak, sifat materi perjanjian dan kelaziman dalam

mengunakan istilah untuk perjanjian tersebut.

Para pihak dalam perjanjian adalah merupakan subjek hukum. Subyek

hukum (Rechts Subject) adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak

dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subyek

hukum ialah Manusia atau orang (Naturlijke Person) dan Badan Hukum (Vicht

Person) contohnya : PT, PN, dan Koperasi. Badan hukum merupakan badan-

3 Ketut Artadi & Dewa Nyoman Rai Asmara, Implementasi Ketentuan- Ketentuan Hukum

Perjanjian Ke Dalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press, Denpasar, 2014, hlm. 28

9

badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum.

Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum

(melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum

dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali

terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat

bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya.

Badan hukum menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai

berikut: “suatu badan yang di damping menusia perorangan juga dapat bertindak

dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan

kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Seperti

contohnya Perseroan Terbatas (PT). Namun dalam penerapannya Desa Adat yang

bukan merupakan subyek hukum dapat mengadakan perjanjian terhadap

pengelolaan sewa menyewa tanah negara. Dalam hal ini di desa adat Kedonganan

telah berlaku praktik sewa menyewa tanah negara yang dikelola oleh

kepengurusan badan pengelolaan kawasan pariwisata pesisir Kedonganan (BP-

KP2K) dengan masyarakat setempat. Hal ini ditegaskan melalui Keputusan Bupati

Badung Nomor 1238/ 01/HK/2010 tentang Persetujuan Pelaksanaan Penataan Dan

Pengelolaan Kawasan Pantai Kedonganan Kabupaten Badung Oleh Desa Adat

Kedonganan, namun dalam keputusan Bupati tidak terdapat bahwa kewenangan

desa adat Kedonganan dapat melakukan suatu tindakan hukum yaitu melakukan

suatu perjanjian menyewakan tanah negara kepada masayarakat sebagai bentuk

pengelolaan tanah negara. Melalui Peraturan Bupati dengan Nomor

1238/01/HK/2010 ini diputuskan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung, hanya

10

menyetujui permohonan Desa Adat Kedonganan sebagai pelaksana dan

pengelolaan kawasanan pantai Kedonganan, yang ditegaskan dalam tugas dan

tanggung jawab Desa Adat Kedonganan sebagai pelaksanan penataan dan

pengelolaaan kawasan pesisir pantai. Kenyataan yang terjadi dilapngan adalah

bahwa desa adat sebagai pengelola kawasan pesisir pantai Kedonganan

melakukan pengelolaan terhadap kawasan psesisir pantai dengan menyewakan

tanah negara untuk dapat di fungsikan sebagai tempat usaha.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan

mengkaji sebagai bentuk karya Ilmiah (Skripsi) terhadap pengelolaan kawasan

pesisir pantai Kedonganan yang dikelola oleh Desa Adat Kedonganan atau BP-

KP2K dengan menyewakan tanah negara kepada masyarakat, dengan judul

”Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Sewa Menyewa Tanah Negara oleh Desa

Adat Kedonganan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perjanjian yang dilakukan oleh desa adat dalam

pengelolaan tanah negara ?

2. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh desa adat dalam

pengelolaan tanah negara dan akibat hukumnya ?

11

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Sesuai dengan lingkup masalah yang telah ditentukan maka untuk

menghindari jangan sampai timbul suatu pembahasan yang nantinya keluar dari

pokok permasalahan, dalam kaitannya dengan judul yang telah dipilih tersebut,

maka untuk itu fokus pembahasan masalah dalam skripsi ini hanya mengenai

Perjanjian Pengelolaan Sewa Menyewa Tanah Negara oleh Desa Adat.

1.4. Orisinalitas Penelitian

Skripsi ini merupakan karya tulis asli sehingga dapat dipertanggung

jawabkan kebenarannya. Untuk memperlihatkan orisinalitas skripsi ini maka

dapat dilihat perbedaannya dengan skripsi terdahulu yang sejenisya itu berjudul

Status Hukum Memorandum Of Understanding (MOU) dalam Hukum Perjanjian

Indonesia dengan penulis bernama Ketut Surya Darma di Fakultas Hukum

Universitas Udayana pada tahun 2015 dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum Memorandum Of Understanding (MOU)

dalam hukum perjanjian di Indonesia ?

2. Bagaimana kekuatan mengikat Momerandum Of Understanding (MOU)

dalam hukum perjanjian Indonesia?

Penulis dapat memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dapat terjamin

keorisinalitasnya dan berbeda dengan skripsi yang telah disebutkan di atas. karena

dalam penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan pada Perjanjian

Pengelolaan Sewa Menyewa Tanah Negara oleh Desa Adat.

12

1.5. Tujuan Penelitian

Setiap pembahasan pasti memiliki tujuan tertentu karena dengan adanya

tujuan yang jelas maka akan memberikan arah yang jelas pula untuk mencapai

tujuan tersebut.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ada 2 (dua) tujuanya itu tujuan

umum dan tujuan khusus.

a. Tujuan Umum

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan tersebut diatas maka

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian pengelolaan sewa

menyewa tanah negara oleh Desa Adat.

b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui serta memahami apakah Desa Adat dapat bertindak

sebagai subjek hukum dalam perjanjian sewa menyewa.

2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukumya.

1.6. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat dari penelitian

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

1. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan

merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.

13

2. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan

menghubungkannya dengan praktek dilapangan.

3. Untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dibidang hukum pada

umumnya maupun dibidang hukum bisnis pada khususnya yaitu dengan

mempelajari literature yang ada di kombinasikan dengan perkembangan

yang terjadi dilapangan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan masukan bagi

mahasiswa, masyarakat dan lembaga pemerintah yang terkait berkenaan

dengan Perjanjian Pengelolaan Sewa Menyewa Tanah Negara oleh Desa Adat.

1.7. Landasan Teoritis

Suatu ilmu tanpa teori yang kuat, bagaikan bangunan tanpa fondasi yang

kukuh. Teori hukum dewasa ini telah berkembang kearah teori hukum yang

terintegritas. Teori hukum yang berintegritas dikembangkan oleh J. Hall

berlandaskan konsepsi “law in action” atau badan hukum sebagai pola tindak,

dengan unsur- unsurnya berupa idea atau konsep- konsep hukum (ideal or

concept), fakta dan nilai.4 Dalam membedah permasalah dalam penelitian ini

memerlukan teori sebagai pedoman dalam memecahpak permasalah dalam

penelitian ini. Teori hukum secara essensial bersifat interdisipliner, hal ini

mengandung arti bahwa teori hukum dalam derajat yang besar akan menggunakan

hasil-hasil penelitian dari berbagai disiplin yang mempelajari hukum. Dalam

4 Lord Lyoyd Hampstead& M.D.A Freman, 1985, Introduction To Jurisprudence, English

Language Book Society, London, hlm. 18-19

14

konteks perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum pada saat ini, ilmu

hukum tidak dapat menutup diri terhadap perkembangan dan pengaruh konteks

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Ilmu hukum berkembang

bersamaan dan bersentuhan di dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan

yang berkembang dengan cepat, kompleks, dan universal dalam globalisasi.

1. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, yakni

perjanjian atau persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan adanya peristiwa

tersebut (perjanjian) timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih

yang disebut perikatan, dimana di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-

masing pihak. Mengenai perikatan, disebutkan dalam Pasal 1233 KUHPerdata,

bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang.

Subekti membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian, yakni

bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu

menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-

sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu

setuju untuk melakukan sesuatu. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan

hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak

menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban

untuk memenuhi tuntutan itu, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa

dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dmn dua orang itu saling

berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

15

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu

persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk

melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.

Definisi dalam arti sempit ini jelas menunjukkan telah terjadi persetujuan

(persepakatan) antara pihak yang satu (kreditor) dan pihak yang lain (debitor),

untuk melaksanakan satu hal yang bersifat kebendaan (sakelijk) sebagai objek

perjanjian.

Ricardo Simanjuntak menyatakan bahwa kontrak merupakan bagian dari

pengertian pernjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan

yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang

pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing

pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.

Syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian diatur dalam

Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu hal tertentu;

4. suatu sebab yang halal;

Kesepakatan (konsesualisme) bagi emreka yang mengikatkan dirinya,

maksudnya adalah bawha para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut harus

bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa

adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Dalam hal ini antara para pihak harus

mengikatkan diri, dimana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun

16

diam-diam. Bebas disini artinya bebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan,

dimana berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata, perjanjian menjadi tidak sah apabila

kesepakatan tersebut terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau

penipuan.

Kecakapan yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus

cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

Mengenai kecakapan, Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang

cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan

tidak cakap. Mengenai perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata,

yakni : orang belum dewasa. Mengenai kedewasaan, dalam ketentuan Pasal 330

KUHPerdata, kecakapan diukur apabila para pihak yang membuat perjanjian telah

berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat

pikirannya. Mereka yang berada dibawah pengampuan. Orang perempuan dalam

hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang.

Semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat

perjanjian-perjanjian tertentu. Suatu hal tertentu, maksudnya disini adalah bahwa

perjanjian tersebut harus mengenai suatu objek tertentu. Sedangkan suatu sebab

yang halal, perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan

dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

2. Teori Negara Hukum

Penggunaan teori negara hukum digunakan sebagai pisau analisa terhadap

menganalisa bagaimankan peran negara dalam mewujudkan keadilan dan

kepastian dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan kawasan pesisr

17

pantai Kedonganan yang dilakukan oleh BP-KP2K. Berkaitan dengan hal

tersebut bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagimana diatur dalam

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

bahwa negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan yang

menjamin keadilan bagi warganya; segala kewenangan dan tindakan alat-alat

perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan

kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi

pergaulan hidup warganya.5 Secara teoritis pelaksanaan pemerintahann negara

dilandasi atau sangat dipengaruhi oleh ketentuan dalam konstitusi. Konstitusi

merupakan hukum dasar suatu negara yang memuat hal-hal yang fundamental

dalam suatu negara.

Samuel Edward Finer menjelaskan, sebuah konstitusi adalah:

“Codes of norm what aspire to regulate the allocation of power, function

and duties among the various agencies and offiver of government, and to

devine the relationship between these and the public”.6

Konsep negara hukum yang khusus bagi negara Republik Indonesia adalah

Negara Hukum Pancasila. Konsep Negara hukum ini menurut Padmo Wahyono7

adalah suatu kehidupan berkelompok bangsa Indonesia, atas berkat rahmat Allah

Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan

kebangsaan yang bebas dan merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur, yang

berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis sebagai wahana

untuk ketertiban dan kesejahteraan dengan fungsi pengayoman dalam arti

5 Abu DaudBusrodan Abu BakarBusro, 1983, Azas-AzasHukum Tata Negara, Ghalia

Indonesia, Jakarta, hal. 111. 6 Finer, Samuel Edward, 1995, Comparing Constitutions, Clandorn Press, Oxport, hal. 9.

7 PadmoWahyono, 1989, Pembangunan Hukum di Indonesia, Ind-Hill, Jkt, hal. 153-155.

18

menegakkan demokrasi, perikemanusiaan, dan keadilan sosial. Negara Hukum

Pancasila mengandung lima unsur yaitu:

a. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber-sumber hukum;

b. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga tertinggi negara, yang

berwenang merubah dan menetapkan UUD yang melandasi segala peraturan

perundang-undangan lainnya;

c. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi;

d. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan

pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

tidak ada kecualinya;

e. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya lepas dari

kekuasaan pemerintahan.8

3. Teori Kewenangan

Teori kewenangan ini digunakan untuk melihat sejauh mana wewenang BP-

KP2K selaku pemegang hak yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Badung

dalam hal pengelolaan kawasan pesisir pantai Kedonganan. Bahwa saat ini

pengelolaan yang dilakukan oleh BP-KP2K tidak sesuai dengan apa yang

dijinkan oleh pemerintah daerah kaupaten badung. Dalam hal pengelolaan

kawasan pesisir pantai Kedonganan pihak BP-KP2K selaku pemegang tanggung

jawab tidak melaksanakan apa yang diatur dalam Keputusan Bupati Nomor

1238/01/HK/2010. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat pandangan Philipus

M. Hadjon mengemukakan bahwa istilah wewenang atau kewenangan

8 I b i d,hal 156-158.

19

disejajarkan dengan bevoegheid, akan tetapi mempunyai perbedaan karakter.

Bevoegheid digunakan dalam hukum publik dan hukum privat sedangkan

wewenang selalu digunakan dalam hukum public;dengan demikian wewenang

sejajar dengan bevoegheid dalam hukum publik.9

Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan inti dari hukum tata

negara dan hukum administrasi negara. Dalam hukum tata negara, wewenang

dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Wewenang berkaitan dengan

kekuasaan. Wewenang terdiri atas minimal tiga (3) unsur, yaitu: Pengaruh, dasar

hukum dan konformitas hukum. Wewenang dapat dilukiskan sebagai suatu

kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah;dengan adanya unsur

kekuasaan, wewenang merupakan legitimasi bagi dikeluarkannya keputusan-

keputusan sepihak yang bersifat mengikat terhadap orang lain. Pelaksanaan

wewenang itu dapat melahirkan norma-norma hukum material maupun hukum

formal. Teori atau konsep kewenangan selalu digunakan dalam konsep hukum

publik. Dalam kamus istilah hukum, disamakan arti kewenangan dan kompetensi

yaitu kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal.10

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa kewenangan merupakan salah satu

konsep inti dalam hukum administrasi. Dalam hal ini perlu dibedakan antara

kewenangan dengan wewenang, walaupun dalam praktik perbedaannya tidak

selalu dirasakan perlu. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap orang-orang

tertentu atau terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu

9 Philipus M. Hadjon, 1997, Tentang Wewenang, I, hal. 29.

10 Andreas Fockema, 1983, KamusIstilahHukumBelanda-Indonesia, Penerjemah Saleh

Adiwinata, Cet. Pertama, BinaCipta, Bandung, hal. 74.

20

yang bulat. Menteri misalnya, mempunyai kekuasaan terhadap orang (jabatan)

yang berada di bawahnya serta kepada bidang urusan pemerintahan yang

dialokasikan Presiden kepadanya.11

Kewenangan ini masih dapat diuraikan lebih lanjut lagi hingga menjadi

wewenang-wewenang. Wewenang didefinisikan dengan kekuasaan mengenai

suatu onderdil tertentu saja dari bidang urusan pemerintahan tertentu yang utuh.

Didalam kewenangan terdapat wewenang berupa kekuasaan untuk melakukan

suatu tindakan hukum public,misal wewenang menandatangani atau menerbitkan

surat-surat izin;dengan demikian kewenangan tidak dapat didelegasikan kepada

orang lain sedangkan wewenang-wewenang dapat didelegasikan kepada orang

lain. Ada kalanya kewenangan itu terdiri dari satu wewenang saja, dalam hal ini

antara kewenangan dan wewenang tidak perlu dibedakan.

Prajudi Atmosudirjo mengemukakan:“Kita perlu membedakan antara

kewenangan (authoritygezag) dan wewenang (completence, bevoegheid) walau

dalam praktek pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Kewenangan adalah

apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan

legislative (diberikan oleh undang-undang), atau dari kekuasaan

eksekutif/administrative. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang

(rechtsbevoegdheiden). Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan

orang-orang tertentu atau terhadap sesuatu bidang pemerintahan (dalam bidang

urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu

onderdil tertentu saja. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu

11

Syaukani, 2002, Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.5.

21

tindakan hukum publik, sedangkan kewenangan adalah kekuasaan untuk

melakukan suatu tindakan hukum privat atau hukum pribadi (hukum perdata).12

Mochtar Kusumaatmaja menyatakan, kekuasaan sering bersumber pada

wewenang formal (formal authority) yang memberikan wewenang atau kekuasaan

kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu.13

Kewenangan

atau wewenang berkaitan dengan kekuasaan formal/legal, yaitu kekuasaan yang

bersumber dari ketentuan-ketentuan hukum, dan kewenangan selalu berkenaan

dengan hukum publik.

1.8. Metode Penelitian

Didalam melakukan penelitian ilmiah, tentunya menggunakan metode-

metode ilmiah dalam penelitiannya. Demikian pula pada penelitian dan penulisan

skripsi ini dilakukan dengan metode ilmiah, yaitu :

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penilitian

empiris yang berarti bahwa penelitian hukum ini akan berdasarkan pada

efektivitas hukum di dalam masyarakat. Kajian empiris adalah kajian yang

memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial,

kenyataan kultur dan lain-lain. Kajian ini bersifat deskriptif, dimana kajian

12

Prajudi Atmosudirjo, 1981, HukumAdministrasi Negara, Cetakan IV, Ghalia Indonesia,

Jakarta, hal. 73-74. 13

Mochtar Kusumaatmaja, tanpa tahun, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam

Pembangunan Nasional, BinaCipta, Bandung, hal. 4.

22

empiris mengkaji law in action. Kajian empiris dunianya adalah das sein

(apa kenyataannya).14

Dalam penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori

tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-

perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial. Maksud dari

dilakukannya penelitian secara empiris ini yaitu agar dapat menemukan

jawaban maupun pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam

skripsi ini, yang mana data-data maupun bentuk fakta yang terjadi dalam

masyarakat nyata ini tidaklah ada di dalam kajian

kepustakaan/perbendaharaan buku,maka dari itu dilaksanakannya suatu

penelitian secara empiris.

1.8.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan fakta (The Fact Approach), yaitu penelitian dengan

mengumpulkan fakta-fakta yang penulis cari dan amati sendiri secara

metodelogis untuk dijadikan bahan dalam menunjuang penulisan skripsi ini.

Kemudian jika melihat dari sifat penelitian skripsi ini, maka sifat

penelitiannya adalah deskriptif, yang mana penelitian ini dilakukan dengan

tujuan untuk mendeskripsikan secara sitematis, faktual, dan akurat terhadap

suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakterisitik atau

faktor-faktor tertentu. Yang mana diawali dengan hipotesis terlebih dahulu.

14

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,

Prenamedia Group, Jakarta, h. 2.

23

1.8.3. Sifat Penelitian

Skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris. Dalam suatu

penilitian empiris, terdapat pembedaan menurut sifat penelitiannya, yakni :

a) Penelitian Eksploratif (Penjajakan atau Penjelajahan)

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai

suatu gejala tertentu atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai

suatu gejala itu. Penelitian eksploratif umumnya dilakukan terhadap

pengetahuan yang masih baru, belum banyak informasi mengenai

masalah diteliti atau bahkan belum ada sama sekali. Penelitian

eksploratif dianggap remeh oleh sebagian orang, karena tidak

mempunyai nilai ilmiah. Penelitian jenis ini misalnya penelitian

identifikasi hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.

b) Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat

suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk

menentukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.

Penelitian ini, berawal dari hipotesis, tetapi dapat juga tidak bertolak

dari hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat

materi yang sudah ada dan dapat menggunakan data kualitatif atau

kuantitatif.

c) Penelitian Eksplanatif (menerangkan)

Penelitian eksplanatif bertujuan menguji hipotesis-hipotesis tentang

ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variable yang

diteliti. Dengan demikian, penelitian eksplanatif baru dapat dilakukan,

apabila informasi-informasi tentang masalah yang diteliti sudah cukup

banyak, artinya telah ada beberapa teori tertentu dan telah ada

berbagai penelitian empiris yang menguji berbagai hipotesis tertentu.

d) Penelitian verifikatif

Penelitian verifikatif ini bertujuan untuk menguji suatu teori.15

1.8.4. Jenis Sumber Data

Didalam melakukan penelitian hukum empiris, terdapat dua jenis data

yang akan digunakan, yaitu :16

1) Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama

berupa data yang bersumber dari pengamatan langsung di lapangan.

15

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.

RajaGrafindo, Jakarta, h. 25-28. 16

Ibid, h.30.

24

Dari pengamatan langsung di lapangan akan diperoleh data yang

relevan untuk selanjutnya akan dianalisis.

2) Data Sekunder ialah merupakan data mencakup dokumen-dokumen

resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan

data yang bersifat kepustakaan lainnya.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum ataupun data dalam skripsi ini

menggunakan studi dokumen, yaitu melalui wawancara.

1. Teknik studi dokumen, digunakan untuk memperoleh data sekunder

dari penelitian hukum empiris, yang mana pada teknik ini dilakukan

penelitian atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan

permasalahan yang diangkat pada skripsi ini. Studi dokumen dalam

hukum dibedakan menjadi tiga, yaitu :

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang

mengikat, seperti konstitusi, peraturan perundang-undangan,

hukum adat, yurisprudensi, dan traktat. Dalam penelitian ini,

bahan hukum primer yang digunakan, ialah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria.

4. Undangundang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

Kepariwisataan.

5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001

Tentang Desa Pakraman.

6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun

2009 – 2029.

7. Keputusan Bupati Badung Nomor 1238/01/Hk/2010 Tentang

Persetujuan Pelaksanaan Penataan Dan Pengelolaan Kawasan

Pantai Kedonganan Kabupaten Badung.

8. Surat Permohonan Prajuru Desa Adat Kedongan Nomor:

096/ Dak/ I/ 2010, Tanggal 12 Januari 2010.

b. Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni rancangan

undang-undang, hasil penelitian, buku dan artikel.

25

c. Bahan hukum tersier, bahan-bahan yang memberikan penjelasan

atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

2. Teknik wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan bertanya

langsung kepada yang diwawancarai.17

Dalam skripsi ini akan

digunakan juga teknik wawancara dalam pengumpulan datanya untuk

mendapatkan fakta-fakta yang terdapat di dalam masyarakat seputar

permasalahan yang penulis angkat pada penelitian ini.18

1.8.6. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik

probability sampling, dengan bentuk area (cluster) sampling atau cluster

random sampling, dengan menggunakan data dari Pemilik Restaurant di

Pinggir Pantai Kedonganan dan BPKP2K sebagai sampel penelitian.

1.8.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ilmu hukum empiris dikenal dua model analisis,

yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Dalam

mengangkat permasalahannya lebih menggunakan analisis data kualitatif

yang diterapkan pada penelitian sifatnya eksploratif dan diskriptif.

Analisis data kualitatif digunakan jika sifat data yang dikumpulkan

hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga

tidak dapat disusun dalam suatu struktur klasifikasi. Yang berarti

mengumpulkan bahan- bahan yang akan digunakan sebagai pemaparan

secara mendalam dan menjurus pada penelitian yang telah dibuat.19

17

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Cet. IV,

Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 57. 18

Anonim, 2009, Buku Pedoman Pengenalan Bahan Hukum, Fakultas Hukum Universitas

Udayana, Denpasar, h. 8. 19

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Metode Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media

Group, Jakarta.