qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

(Chapter 11)Development Policy Making and The Roles of Market, State, and Civil Society

Tugas kelompok

Agustian Singgih 11/317478/EK/18640Herna O. S 11/319841/EK/18645Juanita Fathul Amani 11/315980/EK/18633Nadya Aufa 11/315829/EK/18591

Ekonomika Pembangunan 1 T.A 2012/2013UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA

Chapter 11

Development Policy Making and The Roles of Market,

State, and Civil SocietyA Question of Balance

Three important trends in governance and reform:

Tackling the problem of corruption, implementing

Decentralization

Encouraging broad-based development participation.

Development Planning: Concept and Rationale

The Planning Mystique

The Nature of Development Planning

Planning in Mixed Developing Economies

The Rationale for Development Planning

The Planning Mystique

National planning was widely believed to offer the essential and perhaps the only institutional and

organizational mechanism for overcoming the major obstacles to development and for ensuring a sustained

high rate of economic growth.

The Nature of Development Planning

Economic planning

Economic plan

Comprehensive plan

Partial plan

Planning process

Planning in Mixed Developing Economies

The private sector in developing countries typically comprises four traditional forms of private

ownership and a more recent emerging one:

◦ The subsistence sector,

◦ Small-scale individual or family-owned commercial business and service activities in the

formal and informal urban sectors

◦ Medium-size commercial enterprises

◦ Large jointly owned or completely foreign-owned manufacturing enterprises,mining

companies, and plantations, catering primarily to foreign

◦ A growing number of relatively large

The Rationale for Development Planning

Market Failure

Resource Mobilization and Allocation

Attitudinal or Psychological Impact

Foreign Aid

11.4 Kegagalan Pemerintah dan Preferensi Pasar mengenai Perencanaan

Perencanaan pembangunan dalam prakteknya seringkali mengecewakan. Kejadian pada kebanyakan

negara-negara yang sedang berkembang adalah perencanaan pembangunan dengan sistem perekonomian

yang dianut sangat berorientasi pada pasar. Terdapat dua kemungkinan mengapa hal ini dapat terjadi, yakni

akibat perbedaan antara manfaat ekonomi secara teoritis dan hasil yang muncul dari perencanaan

pembangunan, ataupun akibat banyaknya cacat yang sifatnya sangat fundamental dalam proses perencanaan,

terkait dengan kapasitas administratif, keinginan politik, dan pelaksanaan rencana. Selanjutnya, muncul

pertanyaan mengenai masalah yang timbul dari pelaksanaan rencana ini dan letak kegagalannya.

Teori vs Praktek

Perencanaan pada mulanya dibuat antara lain untuk:

- Mengoreksi akibat kegagalan pasar.

- Perbedaan antara penilaian publik dan privat.

- Pergerakan sumber daya.

- Koordinasi investasi.

- kebutuhan untuk memastikan penggunaan keuangan yang terbatas dan keahlian sumber daya

manusia secara paling produktif.

Akan tetapi, kebijakan pemerintah di kebanyakan negara yang sedang berkembang ini gagal memperbaiki

perbedaan yang timbul antara privat dan publik dalam hal penilaian biaya dan manfaat, yang ada malah

makin memperbesar perbedaannya. Hal ini diakibatkan kesalahan di awal perencanaan pembangunan ini

dibuat, sehinggs kenyataan yang ada tidak sesuai dengan teori.

Defisiensi Perencanaan dan Implementasinya

Rencana yang dibuat seringkali terlalu ambisius, dimana dalam rencana tersebut berbagai tujuan yang

ingin diraih ingin dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan tanpa memperhitungkan apakah antara capaian

satu dengan yang lainnya saling bersaing atau bahkan bertolak belakang.

Ketidakcukupan dan Tidak Adanya Hubungan Antar Data

Nilai ekonomi dari suatu perencanaan pembangunan tentunya perlu diukur melalui data statistik yang

reliable. Sayangnya, pada beberapa negara miskin dalam kelompok negara yang sedang berkembang,

datanya tidak memadai, sehingga keakuratan dan konsistensi internal dalam rencana kuantitatif ekonominya

menurun.

Tidak Diantisipasinya Gangguan Ekonomi dari Dalam maupun Luar

Kebanyakan negara yang sedang berkembang bergantung pada perubahan tak terduga dalam perdagangan

internasional, bantuan, spekulasi arus modal masuk dan investasi asing, sehingga ramalan fluktuasi ekonomi

jangka pendeknya sulit diantisipasi.

Kelemahan Institusi

yakni:

- Pemisahan biro perencanaan dari mesin pembuatan keputusan pemerintah yang dari hari ke hari.

- Kegagalan perencana, pihak administrasi, dan pemimpin politik untuk merangkul dalam dialog yang

berkelanjutan mengenai tujuan dan strategi

- Transfer internasional mengenai pelatihan perencanaan dalam institusi dan penataan organisasi yang

mungkin tidak cocok dengan kondisi lokal

- Kurangnya kompetensi dan kurang berkualitasnya pegawai publik

- Prosedur birokrasi yang tidak praktis

- Larangan dan hambatan berlebihan terhadap inovasi dan perubahan

- Persaingan antar departemen maupun pihak kementriannya sendiri

- Kurangnya komitmen terhadap tujuan nasional yang bertentangan dengan daerah, departemen, atau

tujuan pribadi dalam kaitannya terhadap kepentingan pemimpin politik dan birokrat pemerintahan

- Korupsi

Kurangnya Keinginan Politik

Keinginan politik menyangkut kemampuan yang tidak biasa dan keberanian politik untuk menantang

pihak elit yang berkuasa dan kelompok yang berkepentingan dan meyakinkan mereka bahwa pembangunan

dalam keuntungan jangka panjang dari seluruh penduduk meskipun beberapa dari penduduk tersebut akan

menderita kerugian jangka pendek.

Konflik, Setelah Konflik, dan Negara yang Rapuh

Kegagalan dalam skala besar akan mengarah pada bencana kegagalan yang akan melemahkan suatu negara.

Pergeseran Kebijakan ke Arah Pasar Bebas di Tahun 1980

Munculnya kekecewaan pada perencanaan dan gagalnya campur tangan pemerintah membuat banyak pihak

di negara berkembang memutuskan instrumen kunci dari efisiensi yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi

yang lebih cepat melalui mekanisme pasar. Selanjutnya, program liberalisasi ini mengurangi peran sektor

publik, meningkatkan aktivitas sektor privat, menghilangkan distorsi dalam suku bunga, upah, dan harga

barang-barang konsumsi. Pada akhirnya, alokasi investasi yang lebih produktif dapat dicapai

11.5 Ekonomi berbasis Pasar

Kondisi Sosial-Budaya yang Harus Dipenuhi dan Syarat-syarat Ekonomi

Untuk negara yang sedang berkembang, penilaian mengenai kelebihan relatif aktivitas ekonomi

publik dengan privat atau reformasi pasar tidak dapat ditentukan tanpa mempertimbangkan kesesuaian

kondisi sosial-budaya yang harus dipenuhi dan syarat-syarat ekonomi negara tersebut. Menurut Nathan

Keyfitz dan Robert Dorfman, ada 14 syarat institusi dan budaya agar pasar privat bekerja secara efektif,

antara lain:

1. Kepercayaan (bank, perusahaan asuransi)

2. Hukum dan perintah (penekanan pada kontrak)

3. Keamanan seseorang dan harta benda

4. Kompetisi seimbang dengan kerja sama (untuk lingkungan kerja yang aman dan bersih)

5. Pembagian tanggung jawab dan penyamarataan kekuasaan (dalam peradilan yang independen)

6. Masyarakat yang mendahulukan kepentingan orang lain (perlindungan masyarakat pada yang lemah

‘safety net’, pengangguran yang terus menerus, orang jompo)

7. Mobilitas sosial, ambisi terhadap legitimasi, dan toleransi terhadap persaingan

8. Nilai materialistis sebagai rangsangan produksi yang lebih banyak

9. Penundaan kesenangan demi adanya tabungan pribadi

10. Tidak terbatasi secara rasional oleh tradisi

11. Kejujuran dalam pemerintahan

12. Bentuk kompetisi yang efisien

13. Kebebasan informasi (sejalan dengan perlindungan terhadap privasi)

14. Aliran informasi tanpa hambatan dan pemrioritasan

Apabila kondisi di atas terpenuhi, sistem pasar yang berfungsi secara baik memiliki 11 praktek hukum dan

ekonomi yang difasilitasi oleh pasar:

1. Hak atas properti yang diterbitkan dan dibatasi secara jelas: prosedur penerbitannya, dan tata cara

transfer

2. Hukum dagang dan pengadilan yang mendukungknya, khususnya perihal hukum kontrak dan

kebangkrutan

3. Kebebasan mendirikan bisnis di semua sektor kecuali yang terkait dengan eksternalitas tanpa syarat

perijinan yang berlebihan

4. Nilai tukar yang stabil

5. Pengawasan publik dan pengaturan monopoli alamiah

6. Penyediaan informasi yang cukup di tiap pasar tentang karakteristik produk yang ditawarkan, serta

permintaan dan penawarannya

7. Proteksi preferensi konsumen dari produsen dan distributor

8. Pengaturan publik masalah eksternalitas

9. Alat untuk menstabilkan keuangan dan kebijakan fiskal

10. Safety nets

11. Penggalakan inovasi

11.6 Konsensus Washington pada Peran Negara dalam Pembangunan dan Evolusinya yang

Berurutan

Dikemukakan oleh John Williamson. Isinya merefleksikan pendekatan pasar bebas terhadap pembangunan.

10 elemen yang terkandung di dalamnya berisi apa yang suatu negara lakukan dan yang tidak dilakukan.

Namun, dalam konsensus ini tidak disebutkan perihal pemerataan pertumbuhan, pentingnya pusat berfokus

pada penghapusan kemiskinan absolut guna mencapai pembangunan yang berarti, ataupun pengurangan

ketimpangan.

Dalam tabel ini dapat disimpulkan, bahwa kedua negara telah mencapai peran yang lebih jauh dalam

pengalaman pembangunan yang sukses dibandingkan yang hanya dirangkum oleh konsensus Washington.

Washington Consensus hanya menekankan pada indikator kesuksesan pembangunan ekonomi, namun Korea

Selatan dan Taiwan telah sampai pada pertumbuhan yang merata, dimana kemiskinan absolut sudah terlebih

dahulu dihilangkan, dan kelompok berpenghasilan rendah telah mendapat manfaat dari proses pembangunan.

Menuju sebuah Konsensus Baru

Dimensi yang penting dalam konsensus baru ini adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam

pengurangan angka kemiskinan, karena kebijakan pasar bebas pada tahun 1980an dan awal 1990an dilihat

tidak cukup membantu kaum miskin. Konsensus baru ini muncul untuk merefleksikan kepekaan

pertumbuhan bahwasanya penghapusan kemiskinan pada akhirnya terwujud, khususnya kemajuan dalam

kesehatan, pendidikan, dan area lain. Namun konsensus baru ini tidak berdasarkan asumsi bahwa pemerintah

adalah penyedia kesejahteraan sosial yang terbaik, juga beberapa fitur yang berpengaruh secara signifikan

terhadap kesuksesan di Asia Timur seperti penargetan kebijakan industri secara aktif, karena perspektif ini

dirasa tidak efektif apabila pemerintahnya tidak mahir atau kemampuan pemerintah terbatas. Maka, kunci

dari peran pemerintah ialah membantu mengamankan dasar pembangunan ekonomi dengan menjamin bahwa

syarat pasar efektis berbasis ekonomi terpenuhi.

Voting Patterns on Policy ReformRaquel Fernandez dan Dani Rodrik mengemukakan contoh yang terkenal dari suatu situasi di mana risiko

pemilih netral dapat memilih terhadap kebijakan dari mayoritas.

Demokrasi VS Otokrasi, mana yang memberikan fasilitas pertumbuhan ekonomi lebih cepat?

Demokrasi:

Banyak politisi korupsi

Tujuan pembangunan strategis jangka pendek

Pertumbuhan ekonomi lambat tapi stabil

Peran penguasa lemah

Otokrasi:

Pertumbuhan ekonomi cepat tapi tidak stabil

Tujuan pembangunan strategis jangka panjang

Tingkat korupsi tapi sedikit

peran penguasa pemerintah yang kuat

NGOsWorld Bank, mendefenisikan NGOs sebagai “organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk

meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan

sosial dasar atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat”. 

Dalam konteks yang lebih luas, istilah NGOs dapat diartikan sebagai semua organisasi nirlaba yang tidak

terkait dengan pemerintahan dan pada umumnya organisasi berbasis nilai (value-based organizations) yang

bergantung kepada, baik sebagian atau keseluruhan, bantuan amal (charitable donations) dan pelayanan

sukarela (voluntary service).

1. Tujuan:

Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur, Mendukung inovasi, ujicoba dan proyek

percontohan, Memfasilitasi komunikasi,Bantuan teknis dan pelatihan, Penelitian,Monitoring dan

Evaluasi,dan Advokasi untuk dan dengan masyarakat miskin.

2. Peran:

Inovasi

memprogram desain dan keefektifan kebijakan pemerintah

Program flexibility

Melihat seberapa pentingnya program pemerintah terhadap masyarakat

Specialized technical knowledge

Memberikan pengetahuan khusus atau spesialisasi pada program pemerintah

Targeted local public goods

Mengawasi kinerja pemerintah terhadap barang publik atau fasilitas sosial

Common property resource management design and implementation

Mengawasi kinerja pemerintah terhadap sumber daya, biasanya sumber daya alam

Representation and advocacy

Memrepresentasikan apa yang masyarakat butuhkan

11.9 Trends Dalam Pemerintahan dan Pembentukannya

Pengurangan masalah korupsi

Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi, dan ini

adalah bentuk pencurian. Angka indeks korupsi yang terjadi di negara sedang berkembang biasanya

jaauh lebih tinnggi daripada di negara maju. Untuk Indonesia sendiri menurut korupedia.org

menyebutkan ada 7(tujuh) kategori bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang mencakup korupsi

APBN/APBD, pemerasan, penggelapan, korupsi perbankan, gratifikasi, penyuapan, dan terakhir

pungutan liar.

Pentingnya pembersihan korupsi

1. Pemerintahan yang jujur bisa mempromosikan pertumbuhan dan mempertahankan pendapatan

yang tinggi secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk mendoronng iklim investasi dalam

negeri, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing. Dengan adanya upaya demikian

maka ‘kue (pie)’ yang akan didistribusikan tidak lagi diperebutkan, melainkan karena kue itu

sekarang sudah lebih besar. Daripada memperebutkan distribusi sekarang justru lebih memfouskan

untuk mendorong pertumbuhan ekonomidengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan

pengurangan masalah korupsi.

2. Secara langsung, pemerintahan yang bersih juga merupakan tujuan dari pembangunan termasuk

pada maksimisasi pemberdayaan fasilitator. Sebenarnya sama halnya dengan perdebatan antara

ayam dan telur, antara pendapatan dan pemerintahan yang baik juga menjadi sulit diinterpretasikan.

Kita mengerti bahwa secara umum pemerintahan yang baik telah terbukti mampu menuju

percepatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negaranya. Namun, di sisi lain kita juga

menemukan fenomena ketika masyarakat bertumbuh dengan baik maka pemerintahan yang baik

akan secara luas dibutuhkan oleh masyarakat.

Praktik pemerintahan yang buruk, seperti suap/penyuapan, yang mengendalikan jurnalistik dan

sekaligus membatasi hak kebebasan sipil yang ditemukan justru satu sama lain saling menguatkan

sebab akibat yang sama bobroknya.

3. Korupsi menjadi masalah bagi masyarakat miskin karena mengakibatkan pembatasan pada

kesempatan/kemampuan mereka untuk keluar dari garis kemiskinan. Fenomena ini bisa dijelaskan

secara konkrit dari realiltas perwujudan beberapa kebijakan oleh pemerintahan yang seharusnya

berkewajiban mengayomi seluruh masyarakatnya dan menjamin keadilan implementasi hak-hak

asasi seluruh rakyatnya menuju kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Sesuai dengan tujuan negara

menurut pembukaan UUD 1945, salah satunya disebutkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk tujuan fungsi itu muncullah program wajib belajar 9(sembilan) tahun, program dana BOS

bagi masyarakat tidak mampu(miskin), melalui program BOS juga dicanangkan pembangunan

fasilitas pendidikan bagi sekolah-sekolah yang tidak layak standar pendidikan baik gedung, fasilitas

perpustakaan, pengadaan buku, dan sebagainya. Tentang kebijakan program ini dalam

perwujudannya tidak se-ideal normatifnya. Seharusnya dengan adanya program ini banyak anak-

anak miskin yang memiliki peluang untuk keluar dari kemiskinannya melalui pendidikan yang

dijamin oleh pemerintah untuk masa depan mereka, namun lagi-lagi tidak sedikit berita yang

meliput penyelewengan impementasi kebijakan ini. Akhirnya si miskin tetap pada kemiskinannya

dan semakin terselubung, dan gap antara si kaya dan si miskin semakin jauh. Jika gap antara

masyarakat miskin dan masyarakat kaya semakin jauh maka ini menunjukkan kegagalan

pemerintah dalam menjaga keadilan sosial masyarakatnya.

Pembersihan masalah korupsi menjadi bagian dalam strategi memerangi kemiskinan, à korupsi

muncul seperti “pajak progresif” bagi si miskin.

Figure 11.3 Korupsi sebagai Pajak Regresif: Kasus di Negara Ekuador

Desentralisasi

Di Indonesia desentralisasi berarti penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan

aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya

desentralisasi maka muncullan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya

adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan

kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini

seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang

menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di

atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan

kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada

campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Jadi dengan adanya desentralisasi, maka akan

berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu negara. Agar

daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

Karakter desentralisasi di Asia sangat erat kaitannya dengan fenomena demokrasi.

Partisipasi dalam Pembangunan

Tujuan pertumbuhan ekonomià Pembangunan manusiaà tanpa partisipasi???

◦ Partisipasi membuat suatu pekerjaan/ proyek berjalan lebih baik.

◦ Peran NGOs