bupati blitar peraturan bupati blitar...

BUPATI BLITAR

PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas dalam

melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif,

transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Blitar tentang Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan

Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2003/17TAHUN2003UU.htm

2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4712);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2004/1TAHUN%202004UU.htm

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2004/15TAHUN2004UU.htm

3

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS

BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.

2. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati

Kabupaten Blitar.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Blitar.

4. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang

ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan

pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi serta pegawai diluar pemerintah daerah Kabupaten Blitar yang ditugaskan dalam pelaksanaan kegiatan daerah.

6. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dalam atau luar wilayah Kabupaten Blitar ke tempat yang dituju untuk kepentingan daerah dan

kembali ke tempat kedudukan semula.

4

7. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat

Daerah.

8. Tempat tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah

yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.

11. Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat Unit Kerja SKPD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkunagan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai

dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.

15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah dokumen yang ditandatangani

oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.

16. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri

dan PTT yang melaksanakan perjalanan dinas.

17. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan

dibayarkan sekaligus.

18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

5

19. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil

berdasarkan ketentuan yang berlaku.

20. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang

diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan

dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada APBD.

(2) Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;

b. Efisien, yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas

dilakukan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata;

c. Efektif, yaitu pelaksanaan perjalanan dinas

disesuaikan dengan pencapaian kinerja SKPD;

d. Akuntabel, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan

pembebanan biaya perjalanan dinas.

6

BAB IV

PERJALANAN DINAS

Pasal 4

(1) Perjalanan dinas digolongkan menjadi :

a. Perjalanan dinas Luar Daerah yaitu perjalanan

dinas yang melewati batas wilayah Kabupaten;

b. Perjalanan dinas Dalam Daerah yaitu perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten.

(2) Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka :

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada

jabatan;

b. Mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus dan sejenisnya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;

d. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat

keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;

e. Mengikuti pendidikan tugas belajar setara

Diploma/S1/S2/S3, hanya untuk 1 (satu) kali keberangkatan.

Pasal 5

(1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam Surat Perintah

Tugas.

(2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :

a. Di Lingkungan Sekretariat Daerah :

- Bupati, untuk perjalanan dinas yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati, apabila berhalangan

ditandatangani Wakil Bupati;

- Wakil Bupati, untuk perjalanan dinas yang dilakukan Sekretaris Daerah, apabila

berhalangan ditandatangani Bupati;

- Sekretaris Daerah, untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat Eselon II dan Staf Ahli, apabila berhalangan ditandatangani Asisten

Administrasi dan Umum;

- Asisten Administrasi dan Umum, untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat Eselon

7

III, apabila berhalangan ditandatangani Asisten yang lain;

- Kepala Bagian, untuk perjalanan dinas yang

dilakukan Pejabat Eselon IV dan Pegawai lainnya, apabila berhalangan ditandatangani Pejabat Eselon IV yang membidangi

ketatausahaan.

b. Ketua DPRD, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, apabila berhalangan ditandatangani salah satu

Wakil Ketua DPRD.

c. Di Lingkungan Sekretariat DPRD :

- Sekretaris Daerah, untuk perjalanan dinas yang

dilakukan Pejabat Eselon II, apabila berhalangan ditandatangani Asisten Administrasi dan Umum;

- Sekretaris DPRD, untuk perjalanan dinas yang

dilakukan Pejabat Eselon III dan IV, apabila berhalangan ditandatangani Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;

- Pejabat Eselon III, untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pegawai lainnya, apabila berhalangan ditandatangani Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

d. Di Lingkungan Dinas / Badan / Rumah Sakit /Inspektorat :

- Sekretaris Daerah, untuk perjalanan dinas yang

dilakukan Pejabat Eselon II, apabila berhalangan ditandatangani Asisten Administrasi dan Umum;

- Direktur Rumah Sakit/Inspektur, untuk

perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat Eselon IIIa, apabila berhalangan ditandatangani Wakil Direktur/Sekretaris;

- Direktur Rumah Sakit/Inspektur/Kepala Badan/Dinas, untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat Eselon III, apabila berhalangan ditandatangani Wakil

Direktur/Sekretaris/Pejabat Eselon III lainnya;

- Kepala Bidang masing-masing, untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat Eselon

IV dan Pegawai lainnya, apabila berhalangan ditandatangani Sekretaris/Pejabat Eselon III lainnya.

8

e. Di Lingkungan Kantor/Kecamatan :

- Asisten Administrasi dan Umum, untuk

perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat Eselon IIIa, apabila berhalangan ditandatangani Asisten yang lain;

- Kepala Kantor/ Camat, untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Pegawai lainnya, apabila berhalangan ditandatangani Kepala Bagian Tata

Usaha/Sekretaris Kecamatan.

f. Di Lingkungan Kelurahan :

- Camat masing-masing, untuk perjalanan dinas

yang dilakukan Pejabat Eselon IVa, apabila berhalangan ditandatangani Sekretaris Kecamatan;

- Lurah, untuk perjalanan dinas yang dilakukan

Pejabat Eselon IV dan Pegawai lainnya, apabila berhalangan ditandatangani Sekretaris Kelurahan.

(3) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pemberi tugas;

b. Pelaksana tugas;

c. Waktu pelaksanaan tugas;

d. Tempat pelaksanaan tugas; dan

e. Maksud pelaksanaan tugas.

(4) Perjalanan dinas luar daerah maksimal :

a. 3 (tiga) hari, dengan angkutan udara;

b. 5 (lima) hari, dengan angkutan darat/laut;

c. Batasan waktu perjalanan dinas luar daerah dapat

melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, apabila dilampiri dengan jadwal kegiatan/undangan/bukti lain yang sah.

Pasal 6

(1) Dalam Penerbitan SPPD, PA/KPA berwenang menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan

perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan perjalanan dinas.

9

(2) Contoh Format SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran A.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA-SKPD penerbit SPPD.

Pasal 8

(1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :

a. Uang harian;

b. Biaya transport;

c. Biaya penginapan;

d. Uang representasi; dan/ atau

e. Sewa kendaraan.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. Uang makan;

b. Uang transport lokal; dan

c. Uang saku.

(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari atas :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

- Biaya transport dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan sebaliknya;

- Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

- Biaya tiket, airport tax, taxi/angkutan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan

keberangkatan dan sebaliknya;

- Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

10

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk

menginap :

a. Di hotel; atau

b. Di tempat menginap lainnya.

(5) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

berlaku ketentuan :

a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang besarnya sebagaimana

tercantum dalam Lampiran B dengan melampirkan surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya;

b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dibayarkan secara lumpsum;

c. Ketentuan sebagimana dimaksud pada huruf a

tidak berlaku bagi pelaksana SPPD yang menginap di Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Blitar di Jakarta.

(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II.

(7) Untuk keperluan pelaksanaan tugas di tepat tujuan,

sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada :

a. Bupati/Wakil Bupati;

b. Pelaksana SPPD secara bersama-sama atau rombongan (minimal 3 orang).

(8) Sewa kendaraan sebagaimana pada ayat (7) sudah

termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

(9) Apabila melakukan perjalanan dinas yang

menggunakan mobil pribadi atau dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transport.

(10) Komponen biaya perjalanan dinas dicantumkan pada

Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran C.

11

Pasal 9

(1) Biaya perjalanan dinas, digolongkan dalam 2 (dua)

kelas, yaitu :

a. Kelas I untuk Bupati/Wakil Bupati;

b. Kelas II :

- Tingkat A untuk Sekretaris Daerah, Pimpinan

dan Anggota DPRD;

- Tingkat B untuk pejabat eselon IIb atau pejabat lainnya yang setara;

- Tingkat C untuk pejabat eselon III atau pejabat

lainnya yang setara;

- Tingkat D untuk pejabat eselon IV dan eselon V

atau pejabat lainnya yang setara;

- Tingkat E untuk PNS Golongan IV, III, II, I dan Pegawai Tidak Tetap serta pegawai lainnya yang setara.

(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelas/tingkat biaya perjalanan dinas, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran D;

b. Biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan

Biaya Riil berdasarkan fasilitas transport yang tercantum dalam Lampiran E;

c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya

Riil;

d. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum

dan merupakan batas tertinggi;

e. Sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya Umum.

Pasal 10

(1) Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, biaya perjalanan dinasnya dapat ditanggung oleh penyelenggara.

(2) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat/

undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.

(3) Dalam hal perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan

12

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung atau tidak memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara, maka biaya perjalanan dinas

dibebankan pada DPA-SKPD Penerbit SPPD.

(4) Apabila menghadiri kegiatan yang akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara, pelaksana

SPPD hanya mendapatkan Transport/Tiket dan Uang Saku.

(5) Untuk menghadiri suatu kegiatan rapat, seminar, dan kegiatan lainnya, pelaksana SPPD dapat menginap

pada hotel/tempat penginapan yang sama dengan penyelenggara kegiatan tersebut.

(6) Dalam hal tarip penginapan pada hotel/tempat

penginapan sebagaimana dimaksud ayat (5) lebih tinggi dari standart biaya hotel/tempat penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati, maka pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan dengan tarip terendah pada hotel/tempat penginapan

dimaksud.

(7) Apabila fasilitas kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tersedia, dapat menggunakan fasiltas

diatasnya dengan menyertakan surat keterangan dari pihak hotel/tempat penginapan yang menerangkan bahwa pada saat penyelenggaraan kegiatan tersebut tidak tersedia fasilitas dengan tarip terendah.

Pasal 11

(1) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara

bersama-sama, pendamping Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah/ Pejabat Struktural lainnya dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan melampirkan

surat tugas dan pelaksanaannya menggunakan fasilitas kamar dengan biaya sesuai standart golongan SPPD dan/atau biaya terendah pada hotel/ penginapan dimaksud.

(2) Dalam hal fasilitas kamar dengan biaya terendah pada

hotel/ penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak tersedia, maka pelaksana SPPD dapat menggunakan fasilitas kamar di atasnya dengan

menyertakan surat keterangan dari pihak hotel/penginapan.

(3) Contoh format Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam Pasal 10 ayat (6)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran F.

Pasal 12

13

(1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah

Tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian pelaksana SPPD, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan.

(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan pada PA/ KPA untuk mendapat persetujuan dengan

melampirkan dokumen berupa :

a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/ kepala bandara/ perusahaan jasa

transportasi lainnya; dan/atau

b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas sebagaimana tersebut pada Lampiran G.

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan

sewa kendaraan pada DPA-SKPD yang bersangkutan.

(4) Dalam hal hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD dan SPT, pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian,

biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan yang telah diterimanya kepada PA/KPA.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR

PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 13

(1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD yang

bersangkutan.

(2) Biaya perjalanan dinas kepada pelaksana SPPD dibayarkan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

(3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

(4) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 3 (tiga) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur

14

mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 14

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme UP.

(2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran.

(3) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan,

kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran.

(4) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan persetujuan pemberian uang

muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

a. Fotocopy Surat Perintah Tugas;

b. Fotocopy SPPD (lembar 1);

c. Kuitansi tanda terima uang muka; dan

d. Rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.

Pasal 15

(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-

SKPD yang berangkutan.

(2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembenanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas, yang dibuat sesuai format

sebagaimana tersebut dalam lampiran H;

b. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas yang seuai format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;

c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau

penginapan yang disahkan PA/KPA.

(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-

15

SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya

penginapan atau pengeluaran riil lainnya; atau

b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi

atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 16

(1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas

dilaksanakan.

(2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

melampirkan dokumen berupa :

a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang sesuai Pasal 5 ayat (2);

b. SPPD (lembar1) yang telah ditandatangani oleh

PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas dan pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas (lembar 2);

c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;

d. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa

kendaraan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan

kendaraan;

e. Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;

f. Surat keterangan dari hotel atau tempat menginap

bagi pelaksana SPPD jika fasilitas kamar dengan tarip terendah pada hotel atau tempat penginapan sudah tidak tersedia sebagaimana tersebut dalam

Lampiran F; dan

g. Laporan hasil perjalanan dinas kepada PA/KPA.

16

(3) Apabila bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c, huruf d, dan huruf e tidak diperoleh maka pelaksana SPPD melampirkan daftar pengeluaran riil sebagaimana tersebut dalam Lampiran J.

Pasal 17

(1) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh

bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

(2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan

kewajaran atas biaya-baiya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil.

(3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP.

BAB VIII

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 18

PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal

terhadap pelaksana perjalanan dinas sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pejabat penerbit Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai

Negeri, dan/atau Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas.

Pasal 20

Satuan Biaya untuk komponen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur

dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.

17

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blitar Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tentang

Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Pemerintah Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 23 Desember 2014

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar pada tanggal 23 Desember 2014

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN

2014 NOMOR : 53/E

SEKRETARIS DAERAH

PALAL ALI SANTOSO

PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI,

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

A. FORMAT SPPD

SKPD …………………………………

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

2. Nama Pegawai yang diperintahkan

3. a. Pangkat dan Golongan

b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas

4. Maksud Perjalanan Dinas

5. Alat angkutan yang dipergunakan

6. a. Tempat Berangkat

b. Tempat Tujuan

7. a. Lamanya Perjalanan Dinas

b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru*)

8. Pengikut : Nama Pangkat/Golongan Jabatan

1. 2.

3.

9. Pembebanan Anggaran

a. SKPD b. Kegiatan

10. Keterangan lain-lain

Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di : Tanggal :

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

(......................................)

NIP.

Lampiran : Peraturan Bupati Nomor :

Tanggal :

I. Berangkat dari :

(Tempat Kedudukan) : Pada tanggal :

Kepala (……………………………………)

NIP.

II. Tiba di :

Pada tanggal : Kepala :

(…………………………………)

NIP.

Berangkat dari :

Ke : Pada Tanggal : Kepala :

(…………………………………….) NIP.

III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :

(…………………………………)

NIP.

Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :

Kepala : (…………………………………….)

NIP.

IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :

(…………………………………)

NIP.

Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :

Kepala : (…………………………………….)

NIP.

V. Tiba di :

Pada tanggal : Kepala :

(…………………………………) NIP.

Berangkat dari :

Ke : Pada Tanggal : Kepala :

(…………………………………….) NIP.

VI. Tiba di (Tempat Kedudukan) :

Pada tanggal :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(…………………………………)

NIP

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk

kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(………………………………………)

NIP.

VI. Catatan lain-lain

VII. PERHATIAN

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPPD, Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Non PNS yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran

bertanggungjawab berdasrakan peraturan-peraturan keuangan apabila daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

C. FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPT Nomor :

Tanggal :

NO PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

JUMLAH

Rp.

Terbilang

…………….., tanggal, bulan, tahun

Telah dibayar sejumlah Telah menerima jumlah uang sebesar Rp. ……………………….. Rp. ………………………………………….

Bendahara Pengeluaran

…………………….. NIP : ……..

Yang Menerima

…………………….. NIP : ……..

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG Ditetapkan sejumlah : Rp. ……………………………..

Yang telah dibayar semula : Rp. ……………………………..

Sisa kurang/lebih : Rp. ……………………………..

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

(…………………………………………)

NIP.

E. FASILITAS TRANSPORT

FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPPD (LUAR/DALAM DAERAH)

NO PELAKSANA SPPD

TINGKAT BIAYA

PERJALANAN DINAS

MODA TRANSPORASI

PESAWAT

UDARA

KAPAL

LAUT

KERETA

API/BUS LAINNYA

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

KELAS I : BUPATI/WAKIL BUPATI

KELAS II : TINGKAT A :

Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat

lainnya yang setara TINGKAT B :

Pejabat Eselon IIb serta Pejabat lainnya yang

setara TINGKAT C :

Pejabat Eselon III serta Pejabat lainnya yang setara

TINGKAT D : Pejabat Eselon IV dan

Eselon V serta Pejabat lainnya yang setara

TINGKAT E : PNS Golongan IV, III, II, I dan Pegawai Tidak

Tetap serta pegawai lainnya yang setara

A

B

C

D

E

BISNIS

EKONOMI

EKONOMI

EKONOMI

EKONOMI

EKONOMI

KELAS IB

KELAS IB

KELAS IB

KELAS IIA

KELAS IIA

KELAS IIA

EKSEKUTIF

EKSEKUTIF

EKSEKUTIF

EKSEKUTIF

EKSEKUTIF

EKSEKUTIF

Sesuai

Kenyataan

Sesuai

Kenyataan

Sesuai Kenyataan

Sesuai Kenyataan

Sesuai Kenyataan

Sesuai

Kenyataan

Keterangan :

- Kolom (7) : Kategori Lainnya adalah menggunakan kendaraan sendiri atau alat

transportasi selain ketiga kategori diatas.

- Sesuai kenyataan adalah sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan harga

umum dan dibuktikan dengan bukti pembayaran.

F. SURAT KETERANGGAN DARI PIHAK HOTEL/PENGINAPAN

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jabatan : Hotel/Penginapan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari ini………....... tanggal………………………………. Hotel kami tidak tersedia (penuh) kamar………………………………….

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerangkan Stempel

Ttd (……………………….)

G. FORMAT SURAT KETERANGGAN PERPANJANGAN TUGAS

SURAT KETERANGGAN PERPANJANGAN TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : NIP :

Jabatan : Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor……….......

tanggal………………………………. Atas nama……………………………. Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:…………………………………………………. Adanya perpanjangan tugas……….. hari disebabkan bukan oleh kelalaian pelaksana SPPD.

Pemberi Tugas,

(……………………….) NIP. (……………………….) NIP.

H. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

NOMOR :…………………………..

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ………………………………………………. (1)

NIP : ………………………………………………. (2)

Jabatan : ………………………………………………. (3)

Unit Organisasi : ………………………………………………. (4)

Lembaga : ………………………………………………. (5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan

atas nama :

Nama : ………………………………………………. (6)

NIP : ………………………………………………. (7)

Jabatan : ………………………………………………. (8)

Unit Organisasi : ………………………………………………. (9)

Lembaga : ………………………………………………. (10)

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya

yang sangat mendesak/ penting dan tidak dapat ditunda yaitu

………………………………………………(11)…..………………………………………………………

….....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat

digantikan oleh pejabat/ PNS/ Pegawai Tidak Tetap.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari

ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia

diproses sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku.

………………………………………… (12)

Yang Membuat Pernyataan

………………………………………… (13)

Petunjuk Pengisian Format Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan : (1) Diisi nama pejabat penerbit Surat Tugas

(2) Diisi NIP pejabat penerbit Surat Tugas

(3) Diisi jabatan penerbit Surat Tugas

(4) Diisi nama Unit Kerja penerbit Surat Tugas

(5) Diisi nama SKPD penerbit Surat Tugas

(6) Diisi nama Pelaksana SPD

(7) Diisi NIP Pelaksana SPD

(8) Diisi jabatan PelaksanaSPD

(9) Diisi nama Unit Kerja Pelaksana SPD

(10) Diisi nama SKPD Pelaksana SPD

(11) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas

(12) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan

(13) Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat penerbit Surat Tugas.

I. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN

BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN


Nama : ……………………………………………………………………. (1)

NIP : ……………………………………………………………………. (2)

Jabatan : ……………………………………………………………………. (3)

Unit Organisasi : ……………………………………………………………………. (4)

Lembaga : ……………………………………………………………………. (5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan

berdasarkan Surat Tugas Nomor :………………….………tanggal

………….……………………dan SPT Nomor ………………………………tanggal

………….…………..atas nama :

Nama : ……………………………………………………………………. (6)

NIP : ……………………………………………………………………. (7)

Jabatan : ……………………………………………………………………. (8)

Unit Organisasi : ……………………………………………………………………. (9)

Lembaga : ……………………………………………………………………. (10)

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas

Jabatan Nomor ……………… tanggal ……………………………

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa ………………..(11)

…………………dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA-

SKPD tidak dapatdikembalikan/ refund (sebagian/ seluruhnya) sebesar Rp.

…………………………(12) ………………….. sehingga dibebankan pada DPA-SKPD Nomor :

……………………… tanggal ………………………..SKPD …………………………(13).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari

ternyata surat pernyataan ini tidak benar, dan menimbulkan kerugian Negara, saya

bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah tersebut ke Kas

daerah.

………………………………………… (14)

Yang Membuat Pernyataan

………………………………………… (15)

Petunjuk Pengisian Format Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas

Jabatan :

(1) Diisi nama PA/ KPA SKPD/ Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan

dinasnya

(2) Diisi NIP PA/ KPA SKPD/ Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan

dinasnya

(3) Diisi jabatan PA/ KPA SKPD/ Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan

dinasnya

(4) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

(5) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

(6) Diisi nama Pelaksana SPPD

(7) Diisi NIP Pelaksana SPPD

(8) Diisi jabatan Pelaksana SPPD

(9) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

(10) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

(11) Diisi transport yang digunakan

(12) Diisi dengan jumlah rupiah biaya transport dan penginapan yang tidak dapat

dikembalikan/ refund sebagian/ seluruhnya

(13) Diisi nomor DPA-SKPD, tanggal dan nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan

dinasnya

(14) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan

(15) Diisi tanda tangan dan nama jelas PA/ KPA pada SKPD/ Unit Kerja SKPD yang

dibebani biaya perjalanan dinasnya.

J. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL


Nama : …………………………………………………………………….

NIP : …………………………………………………………………….

Jabatan : …………………………………………………………………….

Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor …………………………….tanggal

…………………..dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pejabat/ pegawai dan/ atau biaya penginapan dibawah ini yang

tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No. U R A I A N J U M L A H

1 2 3

J U M L A H

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas, benar-benar dikeluarkan untuk

pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdpat

kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut

ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetujui :

Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran,

………………………….

NIP…………………..

…………………..tanggal, bulan, tahun

Pelaksana SPPD.

…………………….

NIP………………..

1. BIAYA FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

1 3 4

1 Bintang Empat Deluxe



4 Tingkat C Bintang Tiga Standar

5 Tingkat D Bintang Tiga Standar

6 Tingkat E Bintang Dua Standar

7 Tingkat F Bintang Dua Standar

8 Tingkat G Bintang Satu Standar

NO KELASFASILITAS

HOTELESELON/PANGKAT/GOL

2

Pejabat Daerah

Tingkat A

Tingkat B

B. FASILITAS PENGINAPAN

PEJABAT

DAERAHTINGKAT A TINGKAT B TINGKAT C TINGKAT D TINGKAT E

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 ACEH OH 4.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.050.000 400.000

2 SUMATERA UTARA OH 4.900.000 1.000.000 900.000 800.000 650.000 450.000

3 R I A U OH 3.450.000 1.050.000 950.000 850.000 700.000 450.000

4 KEPULAUAN RIAU OH 3.400.000 900.000 800.000 700.000 650.000 350.000

5 J A M B I OH 4.000.000 1.000.000 900.000 800.000 550.000 350.000

6 SUMATERA BARAT OH 4.200.000 1.000.000 900.000 800.000 800.000 450.000

7 SUMATERA SELATAN OH 4.500.000 1.000.000 900.000 800.000 550.000 400.000

8 LAMPUNG OH 3.900.000 1.150.000 1.050.000 950.000 750.000 350.000

9 BENGKULU OH 1.300.000 750.000 700.000 650.000 550.000 500.000

10 BANGKA BELITUNG OH 2.400.000 1.000.000 900.000 800.000 600.000 450.000

11 B A N T E N OH 3.250.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 900.000 450.000

12 JAWA BARAT OH 3.250.000 1.450.000 1.350.000 1.250.000 800.000 450.000

13 D.K.I. JAKARTA OH 8.700.000 1.000.000 900.000 800.000 650.000 600.000

14 JAWA TENGAH OH 4.050.000 1.450.000 1.350.000 1.250.000 750.000 450.000

15 D.I. YOGYAKARTA OH 4.600.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 650.000 500.000

16 JAWA TIMUR OH 4.400.000 1.150.000 1.050.000 950.000 750.000 350.000

17 B A L I OH 4.500.000 1.800.000 1.700.000 1.600.000 1.200.000 900.000

18 NUSA TENGGARA BARAT OH 3.050.000 1.050.000 950.000 850.000 550.000 500.000

19 NUSA TENGGARA TIMUR OH 3.000.000 1.000.000 900.000 800.000 650.000 450.000

20 KALIMANTAN BARAT OH 2.400.000 1.100.000 1.000.000 900.000 700.000 400.000

21 KALIMANTAN TENGAH OH 3.000.000 1.350.000 1.250.000 1.150.000 750.000 400.000

22 KALIMANTAN SELATAN OH 4.250.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 750.000 500.000

23 KALIMANTAN TIMUR OH 4.000.000 1.450.000 1.350.000 1.250.000 750.000 550.000

24 SULAWESI UTARA OH 3.200.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 600.000 500.000

25 GORONTALO OH 1.300.000 1.000.000 900.000 800.000 900.000 400.000

26 SULAWESI BARAT OH 1.200.000 1.000.000 900.000 800.000 900.000 400.000

27 SULAWESI SELATAN OH 4.800.000 1.000.000 900.000 800.000 850.000 450.000

28 SULAWESI TENGAH OH 2.000.000 1.000.000 900.000 800.000 500.000 400.000

29 SULAWESI TENGGARA OH 1.850.000 1.050.000 950.000 850.000 700.000 450.000

30 MALUKU OH 3.000.000 1.000.000 900.000 800.000 650.000 400.000

31 MALUKU UTARA OH 3.100.000 1.500.000 1.400.000 1.300.000 600.000 400.000

32 P A P U A OH 2.850.000 1.250.000 1.150.000 1.050.000 700.000 450.000

33 PAPUA BARAT OH 4.500.000 1.250.000 1.150.000 1.050.000 900.000 400.000

Keterangan :

- Biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah diatas merupakan harga tertinggi untuk yang tidak menggunakan

fasilitas hotel/penginapan

2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO PROVINSI SATUAN

TARIF HOTEL

1. WILAYAH JAWA TIMUR

NO TUJUAN PERJALANAN DINAS JABATAN SATUANUANG

HARIAN

UANG

REPRESENTATIF

A Pejabat Daerah OH 410.000Rp 250.000Rp

Tingkat A: Sekda OH 390.000Rp 150.000Rp

Tingkat B: Eselon II B OH 370.000Rp 150.000Rp

Tingkat C: Eselon III OH 350.000Rp

Tingkat D: Eselon IV dan V OH 330.000Rp

Tingkat E: PNS Non Eselon Gol IV, III, II, I OH 310.000Rp

B PERJALANAN DINAS DALAM Pejabat Daerah OH 160.000Rp

WILAYAH KABUPATEN BLITAR Tingkat A: Sekda OH 140.000Rp

Tingkat B: Eselon II B OH 120.000Rp

Tingkat C: Eselon III OH 100.000Rp

Tingkat D: Eselon IV dan V OH 80.000Rp

Tingkat E: PNS Non Eselon Gol IV, III, II, I OH 60.000Rp

D. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

PERJALANAN DINAS DALAM

WILAYAH PROVINSI JAWA

TIMUR

Uang HarianUang

Representatif

1 ACEH OH 360.000Rp 250.000Rp

2 SUMATERA UTARA OH 370.000Rp 250.000Rp

3 RIAU OH 370.000Rp 250.000Rp

4 KEPULAUAN RIAU OH 370.000Rp 250.000Rp

5 JAMBI OH 370.000Rp 250.000Rp

6 SUMATERA BARAT OH 380.000Rp 250.000Rp

7 SUMATERA SELATAN OH 380.000Rp 250.000Rp

8 LAMPUNG OH 380.000Rp 250.000Rp

9 BENGKULU OH 380.000Rp 250.000Rp

10 BANGKA BELITUNG OH 410.000Rp 250.000Rp

11 BANTEN OH 370.000Rp 250.000Rp

12 JAWA BARAT OH 430.000Rp 250.000Rp

13 DKI JAKARTA OH 530.000Rp 250.000Rp

14 JAWA TENGAH OH 360.000Rp 250.000Rp

15 DI YOGYAKARTA OH 420.000Rp 250.000Rp

16 JAWA TIMUR OH 410.000Rp 250.000Rp

17 BALI OH 480.000Rp 250.000Rp

18 NTB OH 440.000Rp 250.000Rp

19 NTT OH 430.000Rp 250.000Rp

20 KALIMANTAN BARAT OH 380.000Rp 250.000Rp

21 KALIMANTAN TENGAH OH 360.000Rp 250.000Rp

22 KALIMANTAN SELATAN OH 380.000Rp 250.000Rp

23 KALIMANTAN TIMUR OH 430.000Rp 250.000Rp

24 KALIMANTAN UTARA OH 430.000Rp 250.000Rp

25 SULAWESI UTARA OH 370.000Rp 250.000Rp

26 GORONTALO OH 370.000Rp 250.000Rp

27 SULAWESI BARAT OH 410.000Rp 250.000Rp

28 SULAWESI SELATAN OH 370.000Rp 250.000Rp

29 SULAWESI TENGAH OH 370.000Rp 250.000Rp

30 SULAWESI TENGGARA OH 380.000Rp 250.000Rp

31 MALUKU OH 380.000Rp 250.000Rp

32 MALUKU UTARA OH 430.000Rp 250.000Rp

33 PAPUA OH 580.000Rp 250.000Rp

34 PAPUA BARAT OH 480.000Rp 250.000Rp

2. LUAR WILAYAH JAWA TIMUR

NO PROVINSI SATUAN

PEJABAT DAERAH

Uang HarianUang

Representatif

1 ACEH OH 340.000Rp 150.000Rp


3 RIAU OH 350.000Rp 150.000Rp


5 JAMBI OH 350.000Rp 150.000Rp






11 BANTEN OH 350.000Rp 150.000Rp






17 BALI OH 460.000Rp 150.000Rp

18 NTB OH 420.000Rp 150.000Rp

19 NTT OH 410.000Rp 150.000Rp












31 MALUKU OH 360.000Rp 150.000Rp


33 PAPUA OH 560.000Rp 150.000Rp


NO PROVINSI SATUAN

TINGKAT A

Uang HarianUang

Representatif

1 ACEH OH 320.000Rp 150.000Rp


3 RIAU OH 330.000Rp 150.000Rp


5 JAMBI OH 330.000Rp 150.000Rp






11 BANTEN OH 330.000Rp 150.000Rp






17 BALI OH 440.000Rp 150.000Rp

18 NTB OH 400.000Rp 150.000Rp

19 NTT OH 390.000Rp 150.000Rp












31 MALUKU OH 340.000Rp 150.000Rp


33 PAPUA OH 540.000Rp 150.000Rp


TINGKAT B

NO PROVINSI SATUAN

Uang HarianUang

Representatif

1 ACEH OH 300.000Rp -Rp

2 SUMATERA UTARA OH 310.000Rp -Rp

3 RIAU OH 310.000Rp -Rp

4 KEPULAUAN RIAU OH 310.000Rp -Rp

5 JAMBI OH 310.000Rp -Rp

6 SUMATERA BARAT OH 320.000Rp -Rp

7 SUMATERA SELATAN OH 320.000Rp -Rp

8 LAMPUNG OH 320.000Rp -Rp

9 BENGKULU OH 320.000Rp -Rp

10 BANGKA BELITUNG OH 350.000Rp -Rp

11 BANTEN OH 310.000Rp -Rp

12 JAWA BARAT OH 370.000Rp -Rp

13 DKI JAKARTA OH 470.000Rp -Rp

14 JAWA TENGAH OH 300.000Rp -Rp

15 DI YOGYAKARTA OH 360.000Rp -Rp

16 JAWA TIMUR OH 350.000Rp -Rp

17 BALI OH 420.000Rp -Rp

18 NTB OH 380.000Rp -Rp

19 NTT OH 370.000Rp -Rp

20 KALIMANTAN BARAT OH 320.000Rp -Rp

21 KALIMANTAN TENGAH OH 300.000Rp -Rp

22 KALIMANTAN SELATAN OH 320.000Rp -Rp

23 KALIMANTAN TIMUR OH 370.000Rp -Rp

24 KALIMANTAN UTARA OH 370.000Rp -Rp

25 SULAWESI UTARA OH 310.000Rp -Rp

26 GORONTALO OH 310.000Rp -Rp

27 SULAWESI BARAT OH 350.000Rp -Rp

28 SULAWESI SELATAN OH 310.000Rp -Rp

29 SULAWESI TENGAH OH 310.000Rp -Rp

30 SULAWESI TENGGARA OH 320.000Rp -Rp

31 MALUKU OH 320.000Rp -Rp

32 MALUKU UTARA OH 370.000Rp -Rp

33 PAPUA OH 520.000Rp -Rp

34 PAPUA BARAT OH 420.000Rp -Rp

TINGKAT C

NO PROVINSI SATUAN

Uang HarianUang

Representatif


















18 NTB OH 360.000Rp -Rp

19 NTT OH 350.000Rp -Rp
















NO PROVINSI SATUAN

TINGKAT D

Uang HarianUang

Representatif


















18 NTB OH 340.000Rp -Rp

19 NTT OH 330.000Rp -Rp
















NO PROVINSI SATUAN

TINGKAT E

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

N A M A :

N I P :

ALAMAT :

JABATAN :

S K P D :

Menyatakan bahwa :

1. Kami benar-benar pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas

hotel atau tempat penginapan lainnya.

2. Menggunakan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif

hotel dikota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B

Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati/Wakil Bupati,

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri

dan Pegawai Tidak Tetap.

Demikian surat pernyataan ini kami laksanakan sebagaimana mestinya.

Blitar, ……………….

Kami yang menyatakan,

(tanda tangan dan bermaterai)

(N a m a)

(N I P)

(1) (2)

PROVINSI JAWA TIMUR

1 Kabupaten Bangkalan 195 km

2 Kabupaten Banyuwangi 361 km

3 Kabupaten Bojonegoro 173 km

4 Kabupaten Bondowoso 264 km

5 Kabupaten Gresik 185 km

6 Kabupaten Jember 270 km

7 Kabupaten Jombang 86 km

8 Kabupaten Lamongan 175 km

9 Kabupaten Lumajang 172 km

10 Kabupaten Madiun 122 km

11 Kabupaten Magetan 150 km

12 Kabupaten Malang 78 km

13 Kabupaten Nganjuk 72 km

14 Kabupaten Ngawi 134 km

15 Kabupaten Pacitan 182 km

16 Kabupaten Pamekasan 290 km

17 Kabupaten Pasuruan 133 km

18 Kabupaten Ponorogo 117 km

19 Kabupaten Probolinggo 172 km

20 Kabupaten Sampang 257 km

21 Kabupaten Sidoarjo 150 km

22 Kabupaten Situbondo 267 km

23 Kabupaten Sumenep 342 km

24 Kabupaten Trenggalek 64 km

25 Kabupaten Tuban 170 km

26 Kabupaten Tulungagung 33 km

27 Kota Kediri 44 km

28 Kota Mojokerto 118 km

29 Kota Surabaya 167 km

1. Kendaraan roda 4 < 1.700 cc 1 liter 8 km

2. Kendaraan roda 4 > 1.700 cc 1 liter 7 km

3. Kendaraan roda 6 untuk truk dan bus 1 liter 5 km

4. Kendaraan Pejabat Daerah / Pimpinan DPRD 1 liter 5 km

PERKIRAAN PENGGANTI BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

KETERANGAN

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

NO PROVINSI / KABUPATEN / KOTAJARAK ANTAR

KOTA (KM)

(3)

bupati blitar peraturan bupati blitar...

Documents