babak baru pajak digital di indonesia
TRANSCRIPT
BABAK BARU PAJAK DIGITAL
DI INDONESIA 22 JULI 2020
KANWIL DJP JAWA BARAT III
TANTANGAN PERPAJAKAN
OUTLINE
PMSE FASILITAS PAJAK
TANTANGAN PERPAJAKAN
Pengelolaan pelayanan TANTANGAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Borderless International Transaction
Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memerlukan redefinsi
Batasan antar Negara yang semakin tidak terlihat
Kebutuhan akan Digitalized Tax Services , Digitalized Tax Education , Digitalized Tax Infrastructure
Pengelolaan pelayanan STRATEGI TRANFORMASI DIGITAL
Pengelolaan pelayanan PAJAK DI ERA DIGITAL
Pengelolaan pelayanan LAYANAN DIGITAL
e-Registration
• Layanan pembuatan NPWP
e-Filing
• Layanan penyampaian SPT secara elektronik dan real time melalui internet pada website http://www.pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP)
e-Form
• Formulir SPT elektronik berbentuk file dengan ekstensi . xfdl yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline menggunakan aplikasi form viewer
e-Billing
•Bagian dari sistem billing DJP yang menyediakan antarmuka berupa aplikasi berbasis web bagi WP untuk menerbitkan Kode Billing dan dapat diakses melalui jaringan internet
Pengelolaan pelayanan LAYANAN DIGITAL
e-Faktur
• Layanan untuk membuat, menerbitkan dan melaporkan faktur pajak dan laporan SPT Masa PPN 1111
e-Bupot 23/26
• Layanan untuk membuat Bukti Pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik
e-PHTB
• Layanan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan
e-Reporting
• Laporan Penempatan Harta Dalam Negeri dan/atau Formulir Laporan Penempatan Harta Repatriasi yang disampaikan secara elektronik
Pengelolaan pelayanan BENCANA NASIOAL
Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional
Pengelolaan pelayanan DAMPAK COVID-19 K
eseh
atan
Menciptakan
krisis
kesehatan So
sial
Berhentinya
aktivitas
ekonomi
penyerap
tenaga kerja
Eko
no
mi
Pertumbuhan
ekonomi
menurun
tajam /
melambat
Keu
anga
n
Volatilitas
sektor
keuangan &
penurunan
kinerja sektor
riil
Pandemi telah memberikan tekanan kepada perekonomian
dari supply dan demand
Sumber: Press Conference APBN Kita, Juni 2020
Pengelolaan pelayanan PERUBAHAN POSTUR APBN 2020
83,06%
16,90%
0,04%
PAJAK
PNBP
HIBAH
SEBAGIAN BESAR APBN
TETAP DITOPANG DARI
PENERIMAAN
PERPAJAKAN
Pendapatan
Negara
Belanja Negara
2.613,8 T 2.232,2 T
Belanja Pemerintah
Pusat
Transfer ke Daerah
dan Dana Desa
1.851,1 T
762 T
Penerimaan
Perpajakan
1.462,6 T PNBP
297,7 T PNBP
0,5 T
Pengelolaan pelayanan LAYANAN PAJAK ERA TATANAN NORMAL BARU
DJP menyediakan berbagai media untuk Wajib Pajak agar dapat nyaman dan aman dalam menggunakan layanan perpajakan
1. Layanan perpajakan secara online diakses melalui laman www.pajak.go.id secara mandiri.
2. Layanan konsultasi secara tatap muka dilakukan dengan membuat perjanjian terlebih dahulu melalui saluran yang telah tersedia seperti email, telepon, atau chat.
3. Layanan yang tidak dapat dilakses secara online, Wajib Pajak dapat menyampaikannya melalui pos/jasa kurir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Layanan perpajakan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) seperti Mal Pelayanan Pajak.
5. Kegiatan edukasi/penyuluhan, termasuk dalam rangka pelaporan SPT, dilakukan dengan mengutamakan kegiatan secara daring.
Daftar saluran seperti email, telepon, atau chat dapat dilihat di https://pajak.go.id/unit-kerja atau untuk wilayah Kanwil DJP Jawa Barat III dapat dilihat di https://linktr.ee/pajakjabar3
Pengelolaan pelayanan LAYANAN SECARA ONLINE
Pendaftaran NPWP
Pelaporan SPT Tahunan dan Masa yang sudah wajib e-
filing
SKF
Validasi SSP PPhTB
Aktivasi dan Lupa EFIN
Layanan di UPRPPN Bandara (VAT Refund)
PEMUNGUTAN PPN ATAS
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK
Pengelolaan pelayanan SUBJEK YANG DITUNJUK SEBAGAI PEMUNGUT PPN PMSE
Pelaku usaha PMSE, yang terdiri dari Pedagang Luar Negeri,
Penyedia Jasa Luar Negeri, Penyelenggara PMSE (PPMSE) Luar
Negeri, dan/atau PPMSE Dalam Negeri, yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan
Pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE
adalah yang telah memenuhi kriteria tertentu
Wewenang penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE dilimpahkan
dari Menteri Keuangan kepada Dirjen Pajak
Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE mulai berlaku awal bulan
berikutnya setelah tanggal ditetapkan keputusan penunjukannya
Pemungut PPN PMSE diberikan nomor identitas sebagai sarana
administrasi perpajakan
Pengelolaan pelayanan PEMUNGUT PPN PMSE
Pedagang Luar Negeri, atau
Penyedia Jasa Luar Negeri.
UNTUK TRANSAKSI SECARA LANGSUNG
Pedagang Luar Negeri,
Penyedia Jasa Luar Negeri,
Penyelenggara PMSE (PPMSE) Luar Negeri, atau
Penyelenggara PMSE (PPMSE) Dalam Negeri.
UNTUK TRANSAKSI MELALUI PPMSE
Atas Objek PPN PMSE selain yang telah dipungut oleh
Pemungut tersebut diatas, tetap terutang PPN & PPN
tersebut dipungut, disetorkan, & dilaporkan sendiri
oleh Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa
Pengelolaan pelayanan PEMUNGUT PPN PMSE GELOMBANG PERTAMA
Amazon Web Services Inc.
Google Asia Pacific Pte. Ltd.
Google Ireland Ltd.
Google LLC. Netflix
International B.V.
Spotify AB
Pengelolaan pelayanan OBJEK
PEMUNGUTAN PPN PMSE
Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak
Berwujud, termasuk juga pemanfaatan Barang Digital (contoh: piranti lunak,
multimedia, data elektronik)
dan/atau
Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP), termasuk juga pemanfaatan Jasa Digital (contoh: layanan jasa
berbasis piranti lunak)
dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui
PMSE.
Pengelolaan pelayanan PEMUNGUTAN
PPN PMSE
Jumlah PPN yang dipungut oleh Pemungut PPN PMSE:
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu nilai berupa uang yang
dibayar oleh Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa, tidak
termasuk PPN yang dipungut
Pemungutan PPN dilakukan pada saat pembayaran
oleh Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa
Dasar Pengenaan Pajak 10% x
Pengelolaan pelayanan PER-07/PJ/2020
Dirjen Pajak menetapkan tempat terdaftar Wajib Pajak,
Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau tempat
pelaporan usaha PKP pada KPP BKM (KPP di lingkungan
Kanwil LTO, Jkt Khusus, KPP Madya)
KPP Badan dan Orang Asing, untuk:
a. WP BUT yang berkedudukan di DKI Jakarta;
b. orang asing yang bertempat tinggal di DKI Jakarta;
c. BUT yang merupakan PPMSE yang berkedudukan di dalam wilayah DKI Jakarta atau di luar DKI Jakarta;
d. WP Badan yang merupakan PPMSE Dalam Negeri; e. Pedagang Luar Negeri; f. Penyedia Jasa Luar Negeri; g. PPMSE Luar Negeri; dan
h. organisasi internasional yang termasuk Subjek PPh
RESPON PAJAK TERHADAP PANDEMI
COVID-19
Pengelolaan pelayanan RESPON PAJAK
PERPPU Nomor 1 Tahun 2020
Kebijakan Penurunan Tarif PPh
Badan
PMK-44/PMK.03/2020
Perluasan Insentif Pajak Untuk WP
Terdampak COVID-19
PMK-28/PMK.03/2020
Fasilitas Pembebasan Pajak atas
Barang/Jasa Penanganan COVID-
19
Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2020
Fasilitas PPh dalam rangka
Penanganan COVID-19
Pengelolaan pelayanan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020
PENURUNAN TARIF PPh BADAN DAN GO
PUBLIC
SALAH SATU SUBSTANSI PERPPU
Meningkatkan kemampuan badan usaha untuk tetap
mempertahankan usahanya dalam situasi pandemi
COVID-19 dan menyediakan kemampuan
pengembangan usaha
Memberikan insentif bagi Wajib Pajak untuk go public
dan menjual 40% saham di lantai bursa
Pengelolaan pelayanan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020
22% 2020
2021
POKOK PENGATURAN
Tarif PPh Badan turun
secara bertahap menjadi:
20% mulai
2022
Aturan sebelumnya
Tarif PPh Badan sebesar
25%
Tarif PPh Badan Go Public
dengan persyaratan tertentu
3% lebih rendah dari tarif
normal:
Aturan sebelumnya
Tarif PPh Badan Go Public
(semuanya) adalah 5% lebih
rendah dari tarif normal
yaitu menjadi 20%
19% 2020
2021
17% mulai
2022
Pengelolaan pelayanan PMK-44/PMK.03/2020
PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) untuk pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah
PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR
PENGURANGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 sebesar 30%
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah
Insentif Pajak Untuk WP Terdampak Pandemi COVID-19
PPh FINAL UMKM DITANGGUNG PEMERINTAH
Pengelolaan pelayanan PMK-44/PMK.03/2020
Bentuk Insentif Sektor Terkait (PMK-23) Sektor Terkait (PMK-44)
1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
(DTP)
• Sektor manufaktur tertentu
(440 KLU)
• WP KITE
• Sektor tertentu (1.062 KLU)
• WP KITE
• WP Kawasan Berikat
2. PPh Final UMKM Ditanggung
Pemerintah
Belum diberikan insentif WP yang memiliki peredaran bruto
tertentu & dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018
3. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor • Sektor manufaktur tertentu
(102 KLU)
• WP KITE
• Sektor tertentu (431 KLU)
• WP KITE
• WP Kawasan Berikat
4. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
sebesar 30%
• Sektor manufaktur tertentu
(102 KLU)
• WP KITE
• Sektor tertentu (846 KLU)
• WP KITE
• WP Kawasan Berikat
5. Pengembalian pendahuluan PPN sebagai
PKP berisiko rendah bagi WP yang
menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar
restitusi paling banyak 5 miliar rupiah
• Sektor manufaktur tertentu
(102 KLU)
• WP KITE
• Sektor tertentu (431 KLU)
• WP KITE
• WP Kawasan Berikat
Pengelolaan pelayanan PMK-28/PMK.03/2020
Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang & Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka
Penanganan Pandemi COVID-19
FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI tidak dipungut PPN/PPN ditanggung pemerintah/tidak dikenai PPN
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN Pembebasan PPh Pasal 22 Impor/Pasal 22/Pasal 21/Pasal 23 selama 6 bulan
Pengelolaan pelayanan PMK-28/PMK.03/2020
SUBJEK PMK
Yang mendapatkan fasilitas dalam PMK ini adalah Pihak Tertentu, yaitu:
Badan/Instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang ditunjuk
untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19
Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan
pasien pandemi COVID-19
Pihak Lain yang ditunjuk oleh Badan/Instansi Pemerintah atau Rumah Sakit
untuk membantu penanganan pandemi COVID-19
Pengelolaan pelayanan PMK-28/PMK.03/2020
OBJEK PMK
Obat-obatan;
Vaksin;
Peralatan laboratorium;
Peralatan pendeteksi;
Peralatan pelindung diri;
Peralatan untuk perawatan
pasien; dan/atau
Peralatan pendukung lainnya
yang dinyatakan untuk
keperluan penanganan
pandemi COVID-19.
BARANG
Jasa konstruksi;
Jasa konsultasi, teknik, dan
manajemen;
Jasa persewaan; dan/atau
Jasa pendukung lainnya yang
dinyatakan untuk keperluan
penanganan pandemi COVID-
19.
JASA
Pengelolaan pelayanan PMK-28/PMK.03/2020
• Atas impor Barang Kena Pajak (Objek PMK) oleh Pihak Tertentu
tidak dipungut PPN 1 • Atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (Objek PMK)*
oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada Pihak Tertentu, PPN
ditanggung pemerintah 2 • Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak (Objek PMK) dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu, PPN
ditanggung pemerintah 3 •Atas impor Barang Kena Pajak yang digunakan untuk pemanfaatan Jasa Kena Pajak (Objek
PMK) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu, tidak dikenai
PPN sepanjang memiliki SKJLN (Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean) sebelum melakukan impor 4
*) termasuk juga penyerahan berupa pemberian cuma-cuma
Pengelolaan pelayanan PP Nomor 29 Tahun 2020
Fasilitas Pajak Penghasilan dalam
rangka penanganan COVID-19
penghasilan berupa
kompensasi &
penggantian atas
penggunaan harta
pembelian kembali
saham yang
diperjualbelikan di
bursa
tambahan
penghasilan yg
diterima/diperoleh
SDM di Bidang
Kesehatan yg
mendapat penugasan
sumbangan yang
dapat menjadi
pengurang
penghasilan bruto
tambahan
pengurangan
penghasilan neto
berlaku mulai 1 Maret 2020 sampai dengan 30 September 2020
& dalam hal tertentu dapat diperpanjang