Nama : Akbar Kurniadi (1112113000092)

Prodi/Smst : Hubungan Internasional/ 6 C

Matkul : Studi Kawasan Afrika dan Timur Tengah

Review Artikel:

Under the Emperors Neoliberal Clothes! Why the International Financial Institutions Got it Wrong in Tunisia. In Genealogies of Dissent: The Making of the Tunisian Revolution by Emma C. Murphy (Gana: Nouri Indiana University Press, 2013).

Tindak korupsi, banyaknya pengangguran, dan buruknya sistem pemerintahan di

bawah kepemerintahan otoriter Ben Ali selama hampir 24 tahun di Tunisia seakan sudah

tidak dapat membendung kemarahan rakyat Tunisia. Akhirnya terjadi serangkaian unjuk

rasa yang berlangsung di berbagai kota di Tunisia yang membuat Presiden Zine El Abidine

Ben Ali mundur dari jabatannya pada 14 Januari 2011. Pengunjuk rasa memprotes

kenaikan harga pangan dan bahan bakar, pengangguran, korupsi, dan kebebasan berbicara.

Masyarakat memberontak sebagai bentuk tuntutan mereka terhadap pemerintah yang

seakan tidak bisa lagi bahkan mengenyampingkan kebutuhan masyarakatnya. Terlihat dari

tingkat pengangguran Tunisia yang tinggi, dan para lulusan-lulusan sarjana yang tidak bisa

mendapatkan pekerjaan yang layak merujuk kepada tingkat kesejahteraan masyarakat

Tunisia yang memburuk.

Selama masa pemerintahan Zine El Abidine Ben Ali, tercatat bahwa terjadi

peningkatan kestabilan politik dan peningkatan kesejahteraan dengan mengembangkan

program pembangunan. Data statistik menunjukkan bahwa selama masa pemerintahan Ben

Ali tercapai prestasi berupa peningkatan pendapatan per kapita, penurunan tingkat

kemiskinan, peningkatan angka harapan hidup, dan pengendalian peningkatan jumlah

penduduk. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, program pembangunan yang

dicanangkan dan dilaksanakan dalam masa pemerintahan Ben Ali sudah terbukti berhasil

engan didukung data yang menyatakan bahwa pada tahun 2002-2008 terjadi pertumbuhan

GDP melampaui 4.6% sehingga terjadi peningkatan standar hidup yang menunjukkan

keseimbangan kebijakan sosial dan pendekatan ekonomi yang humanis. Angka harapan

hidup meningkat dari 67 tahun pada 1984 menjadi 74,6 tahun pada 2008. Pertumbuhan

penduduk berhasil dikendalikan dari 2,34 persen tahun 1967 menjadi 1,09 persen tahun

2008. Demikian juga income per kapita rata-rata meningkat dari 960 dinar tahun 1986

menjadi 4.847,2 dinar tahun 2008.

Data-data tersebut di atas menunjukkan bahwa Tunisia meraih prestasinya pada

masa masa pemerintahan Ben Ali. Namun, pada kenyataannya, di balik prestasi yang diraih

oleh pemerintah, terjadi gejolak di tengah masyarakat yang merasa diperlakukan tidak

selayaknya oleh para elit pemerintahan. Rakyat Tunisia merasa bahwa kebebasan pers telah

dibatasi dan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat pemerintahan. Selain

itu, secara ekonomi, masyarakat merasa bahwa peningkatan perekonomian di Tunisia tidak

membawa dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Tunisia. Justru

jurang kesenjangan yang terdapat antara kaum kelas atas dan masyarakat kelas bawah

semakin lebar, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin melarat. Hal ini dirasa

sebagai ketidakadilan yang diterima masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menyadari

bahwa sebagian besar perusahaan, sekolah, pusat perbelanjaan, dan lahan bisnis lain

dikuasai dan dimonopoli oleh Ben Ali dan keluarga. Looking at 220 companies owned

by family members that were seized by Tunisian authorities after the regime fell, the World

Bank determined that while the firms accounted for only three percent of economic output,

they controlled 21 percent of net private sector profits.

Selain itu, masyarakat Tunisia merasakan bahwa terjadi peningkatan pengangguran

di tengah masyarakat. The number of unemployed people increased to 700.000, compared

with fewer than 500.000 at the end of 2010. As a result, the unemployment rate reach 17

percent, compared with 14 percent before the revolution. Bahkan, pada masa menjelang

penggulingan pemerintahannya, terjadi peningkatan pengangguran yang luar biasa tinggi

karena adanya kesenjangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah calon

pekerja. Hal ini, menjadikan Tunisia, di mata dunia, sebagai negara dengan perkembangan

perekonomian yang baik, padahal pada kenyataannya peningkatan perekonomian tersebut

tidak mewakili seluruh level masyarakat di Tunisia.

Selain itu, kebijakan Ben Ali pada masa pemerintahannya tersebut dibarengi

dengan kian dalamnya kesenjangan ekonomi. Program pemerintahan Ben Ali

menyebabkan orang kaya menjadi semakin kaya dan orang miskin semakin bertambah

miskin. Yang terjadi di Tunisia adalah kekuasaan milik keluarga Ben Ali yang menguasai

bisnis dan perekonomian Tunisia. Berdasarkan seluruh penjabaran data-data statistik

mengenai pencapaian yang berhasil diraih oleh pemerintahan Ben Ali dengan dikaitkan

dengan kondisi masyarakat Tunisia secara keseluruhan, maka dapat dilihat bahwa telah

terjadi monopoli kekuasaan yang dilakukan oleh sang pemimpin diikuti dengan korupsi

besar-besaran yang dilakukan oleh Ben Ali dan keluarga. Hal ini membuat tidak meratanya

peningkatan perekonomian yang dapat dirasakan oleh masyarakat Tunisia secara

keseluruhan.

Penulis berpendapat bahwa Gagalnya pemerintahan Ben Ali dalam membawa

kestabilan yang berkelanjutan bagi masyarakat Tunisia menunjukkan adanya masalah

internal yang disebabkan adanya bad leadership. Bad leaders yang dalam hal ini ditujukan

pada Ben Ali dan jajaran pemerintahannya, mengelola pemerintahan Tunisia dengan

ketidakadilan, otoritarianisme, dan kekuasaan yang berpusat pada satu pihak, sehingga

menyebabkan masyarakat merasakan tekanan, ketidakbebasan, dan hidup dalam

ketidakpastian ekonomi. Dan permasalahan ekonomi (economic problem), cepat atau

lambat akan menjadi pemicu terjadinya konflik internal.