SISTEM POLITIK INDONESIA

FISIP Universitas AirlanggaFISIP Universitas Airlangga1

Apakah sistem politik?

• Cara lain memandang fenomena yang sebelumnya digunakan konsep: state, government, nation (legal and institutional) tetapi juga mencakup aspek baru dari politics. Kebutuhan akan “comprehensive framework of analysis”.

2

Apakah sistem politik?

• State berkonotasi institutional specificity, authority, and legitimacy;

• Government mengacu pada formal-legal institutional yang lain;

• Nation mengacu pada citizens share a sense of historic identity and destiny. Konsep-konsep ini tetap digunakan untuk mendiskusikan aspek spesifik sistem politik dan pembangunan politik.

3

Apakah sistem politik?

• Konsep ekologis, menekankan interaksi antara kehidupan politik dan lingkungan;

• Sistem politik berkaitan dengan “legitimate physical coercion”. [David Easton: “authoritative allocation of values”. Lasswell and Kaplan: “severe deprivations”. Robert Dahl: “power, rule and authority”]

4

5

Semua mengandaikan, “rightful power to punish, to enforce, to compel.”

Pemegang otoritas politik, hanya mereka, memiliki hak yang diterima dalam suatu wilayah tertentu untuk menggunakan paksaan (coercion)

dan menuntut kepatuhan berdasarkan otoritas itu.

Apakah sistem politik?

6

Sistem politik mencakup semua interaksi yang mempengaruhi penggunaan paksaan fisik berlegitimasi. Tak sekadar mencakup institusi-institusi pemerintahan, seperti badan perwakilan, peradilan, kantor administrasi, melainkan semua struktur dalam aspek-aspek politiknya. Struktur tradisional, ikatan kekerabatan, fenomena anomik, NGO, parpol, kelompok kepentingan, media komunikasi.

Apakah sistem politik?

SISTEMSISTEMMengandaikan “some interdependence

of parts and some kind of boundary between it and its environment.”

Interdependensi berarti bila satu komponen berubah, komponen-komponen lain dan sistem secara keseluruhan terpengaruh.

7

INDONESIA = sebuah Sistem Politik?

• Merupakan satu kesatuan wilayah politik• Ada otoritas berlegitimasi yang

“merangkaikan” interaksi antarberbagai komponen pluralitas masyarakat Indonesia

• Ada saling pengaruh antara politik dan lingkungan – domestik maupun internasional.

8

Aspek-aspek penting

• Legal framework: konteks historis dan institusional, perkembangan konstitusi

• Sejarah dan karakteristik masyarakat Indonesia: plural society, colonialism, modernization, etc

• Budaya politik: pandangan tentang tertib sosial dan politik, sikap terhadap kekuasaan, pluralitas dan ketegangan kultural, pers, dll

9

10

Aspek-aspek pentingLingkungan internasional: globalisasi, ketimpangan global, perang thd teror, dllElite dan kepemimpinan politik: karakteristik power and strategic elites, interaksi, sirkulasi, dllOrganisasi dan kelompok politik: sistem kepartaian, civil society organization, pembilahan sosial, politik kelas, partisipasi politik, dll

Aspek-aspek penting

• Kebijakan publik: ekonomi politik pembangunan, kapabilitas politik, social empowering, dll

• Masalah-masalah pembangunan politik: konsolidasi demokrasi, desentralisasi dan integrasi nasional, perlindungan HAM, multikulturalisme, jender dan politik, partisipasi dan kekerasan politik, dll

11

Tugas rumah: untuk dipresentasikan di kelas

1. Cermati UUD 1945 dan seluruh hasil amandemennya, dan identifikasi prinsip dan nilai dasar apa saja yang menentukan sistem politik Indonesia;

2. Konstruksikan secara skematik sistem politik Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan kondisi empirik yang melingkupinya!

12

Sistem Politik sebagai Sistem Politik sebagai PerspektifPerspektif

• Tiga fase: input, conversion, and output• Inputs dan outputs merupakan

transaksi antara sistem dan lingkungannya

• Proses-proses konversi = internal sistem politik

13

General System Theory: David EastonGeneral System Theory: David Easton

14

Sistem Politik Keputusan atauKebijakan

Tuntutan

Dukungan Out

puts

Out

puts

Inpu

tsIn

puts

Umpan-balikUmpan-balikLin

gkungan

Lingkungan

Modifikasi Model Sistem PolitikModifikasi Model Sistem Politik

15

GovernmentDecision Makers

Decisionsand actions

OutputsOutputs

Social, Economic, and Political Environment

Results InputsInputs

DemandsApathySupport

FeedbackFeedback

Withinputs

Sistem politik:Sistem politik:

Identifikasi:a. Unit-unitb. Batas

Input dan Output Diferensiasi Integrasi

16

Perspektif sistem atas proses Perspektif sistem atas proses politik: Gabriel A Almondpolitik: Gabriel A Almond

17

Inputs ConversionOutputs intoEnvironment

EnvironmentalOutcomes

Policy-MakingProcesses

ExtractionsDistributionsRegulationsSymbols

PrecedingEnvironmentalStates

EndogenousChanges inEnvironment*

*Changes not caused by actions of political system itself

Domestic andInternationalWelfare andSecurity

Demands

ParticipantSupport

SubjectSupport

Feedback loops

Inputs: demandsInputs: demands1. for distribution of goods and services: upah,

pendidikan, transportasi2. for the regulation of behavior: public safety 3. for … resource extraction, taxation4. for communication of information5. for participation … equity of representation,

vote, hold office, organize political association6. for stability and order

18

Inputs: supportInputs: support

Political resource supports, participant efforts … leaders and groups …Subject supports or compliance: response to authoritative policies of the legitimate political system. (1) Material supports: bayar pajak, wajib militer … (2) Obedience to law and regulation, (3) attention paid to governmental communication …

19

Structure and CultureStructure and Culture

• Structure: activities that have a certain regularity of behavior, intention, and expectation. A set of roles.

• Political culture: kecenderungan yang mendasari perilaku dan actual performance (dimensi psikologis), sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan skills

20

Struktur politikStruktur politik• Supra-struktur politikSupra-struktur politik: struktur-struktur

kenegaraan/pemerintahan (mengelola kewenangan) menjalankan fungsi-fungsi outputs;

• Infra-struktur politikInfra-struktur politik: struktur-struktur kemasyarakatan menjalankan fungsi-fungsi inputs: kelompok kepentingan, pers, LSM, parpol, dsb.

21

Struktur dan FungsiStruktur dan Fungsi

• Satu struktur bisa menjalankan lebih dari satu fungsi;

• Satu fungsi bisa dijalankan oleh lebih dari satu struktur;

• Modernisasi sistem politik biasanya ditandai oleh kecenderungan diferensiasi struktural dan spesialisasi fungsional.

22

Fungsi-fungsi pokokFungsi-fungsi pokok1. Sosialisasi politik dan rekrutmen,2. Artikulasi kepentingan,3. Agregasi kepentingan,4. Komunikasi politik,5. Pembuatan keputusan,6. Implementasi keputusan, dan7. Penghakiman (penegakan).

23

24

Rakyat INDONESIA: multietnik, ras, agama, dan lain-lainBERDAULAT

JAMINAN HAK ASASI MANUSIA

Sistem multipartai danPluralisme perwakilan

kepentingan

Sistem multipartai danPluralisme perwakilan

kepentinganSistem multipartai danPluralisme perwakilan

kepentingan

KONTESTASI PEMILU

PRESIDENDPR-RIDPD-RI

MPR-RI MAHKAMAHKONSTITUSI

BPK MA

Undang-undang

PERS

Judicial Review

NEGARA HUKUM

Nilai & Prinsip Dasar UUD 1945Nilai & Prinsip Dasar UUD 1945

Nilai-nilai dasar kemanusiaan: hak-hak dasar yang tak bisa dicabutPluralisme politik: kebebasan berorganisasi, multipartai politikPers independen dan bebasKontestasi politik terbuka, termasuk Presiden dipilih langsungKelembagaan plural: check and balancesDesentralisasi atau otonomi daerah

25

Nilai & Prinsip Dasar UUD 1945Nilai & Prinsip Dasar UUD 1945

Pancasila, NKRI, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum;Sistem Presidensial;Pluralisme dan desentralisasi kekuasaan;Pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM); Akuntabilitas keuangan;Pemanjuan kesejahteraan (affirmative policy?)

26

IDE/FILOSOFI:KEBEBASANPERSAMAAN

27

LAIN-LAIN

PROSEDURKONTESTASI POLITIK

PARTISIPASICivil & political liberties

PLURALITAS KEINDONESIAAN

AGAMAGOLONGANETNISITAS

KELASDAERAHGENDER

DEMOKRASIPROSEDURALMINIMALIS

Level analisis fungsi-fungsiLevel analisis fungsi-fungsi

• Sistem: fungsi-fungsi pemeliharaan dan adaptasi

• Proses: artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, komunikasi politik, pembuatan kebijakan, implementasi

• Policy: sistem politik secara keseluruhan dalam hubungan dengan sistem sosial lain dan lingkungan. Implementasi outputs, outcomes

28

Perkembangan Politik Perkembangan Politik IndonesiaIndonesia

• Dari “awal” sejarahnya, atau sebaliknya dari deskripsi kondisi aktual (perkembangan terakhir) kemudian dilacak akar-akarnya;

• Pra-kolonial – periode kolonial – pergerakan kemerdekaan – pergulatan pasca kemerdekaan hingga reformasi;

29

30

MISKIN (transisi) KAYA

OTOKRASI Neg. ter-belakang

Neg. Pem-

bangunan(transisi)

DEMOKRASI Demokrasi Miskin

Neg. Maju

Transisi KembarTransisi Kembar

Posisi Strategis IndonesiaPosisi Strategis Indonesia• Dari segi besaran (size), letak (location), maupun

statusnya dalam perkembangan demokrasi– Pasca Soeharto, negara demokrasi terbesar ketiga di

dunia;– Penduduk muslim yg jumlahnya melebihi gabungan

antara Iran, Irak, Mesir dan Arab Saudi;– Sepertiga barang perdagangan dunia diangkut melalui

dan sepanjang wilayah laut Indonesia;– Separuh minyak dunia melewati jalur Selat Malaka

31

Posisi & Perkembangan Strategis Posisi & Perkembangan Strategis IndonesiaIndonesia

• Indonesia juga dipandang sebagai pemain kunci dalam pergulatan ideologi yang dominan: “Modernisasi Demokratis” versus “Islam Ekstrem”. Indonesia sedang berusaha keras untuk menunjukkan kepada dunia bahwa demokrasi dan Islam sepenuhnya kompatibel (saling melengkapi).

32

Posisi & Perkembangan Strategis Posisi & Perkembangan Strategis IndonesiaIndonesia

• Tengah melakukan reformasi ekonomi: ekonomi terbuka;

• Menyelesaikan konflik secara damai, perbedaan politik diselesaikan lewat dialog;

• Security service reform: mengakhiri Dwi-fungsi ABRI, pemisahan polisi dan TNI, tak ada wakil TNI/Polri diangkat di parlemen, bahkan ada kontrol legislatif terhadap kepentingan bisnis militer;

• dll

33

34

BIROKRASI

STATE

MARKETCIVIL SOCIETY

DEMOKRATIS

ASI GLOBAL

KAPITALISME

GLOBAL

•Efisiensi;•Privatisasi;•Re-Gov•NPM

• Akuntabilitas• Responsivitas• Responsibilitas• Keadilan

[Konsumen][Warga Negara/Pemilih]

Karakteristik Pluralisme1. Setiap kelompok masyarakat berhak

membentuk asosiasi tanpa campur tangan pemerintah;

2. Keanggotaan asosiasi bersifat suka rela;3. Pemerintah tak mencampuri urusan

kelompok, melainkan menjaga aturan yang sehat bagi persaingan;

4. Anggota berdaulat;5. Metode kerja: berunding, dan kompromi.

35

Kepentingan Laten & ManifesKepentingan Laten & Manifes

• Kondisi sosial: komunikasi antar-anggota;• Kondisi politik: kebijakan dan toleransi

thd kebebasan berorganisasi;• Kondisi teknis: kepemimpinan dan

agenda isu

36

Gabriel A. Almond

1. Kelompok kepentingan anomik;2. Kelompok kepentingan non-asosiasi;3. Kelompok kepentingan institusional;4. Kelompok kepentingan asosiasional.

37

Kelemahan Pluralisme1. Menekankan kelompok, mengabaikan

individu dalam proses politik;2. Aktivis berjumlah sedikit;3. Pengaruh pemimpin lebih menonjol;4. Terjadi ketimpangan dalam perundingan;5. Mengabaikan peran pemerintah (penjaga

kepentingan umum/nasional)

38

39

NEO-LIBERALISMENEO-LIBERALISME Homo Economicus [ekonomi motif tunggal hubungan antarmanusia]Homo Economicus [ekonomi motif tunggal hubungan antarmanusia]

Free Capital MovementFree Capital Movement

GLOBALISASIGLOBALISASIBAGAIMANAKonsumerisme/Ideologi

APAPraktik BisnisTrans-nasional

SIAPAPerusahaanTrans-nasional

AdvertismentAdvertisment

• BrandBrand• LogoLogo

• LabelingLabeling

World Bank, IMF, IFIs, MDBsWorld Bank, IMF, IFIs, MDBs

Newly-madeNewly-madeRulesRules

• WTOWTO•GATTSGATTS•TRIPsTRIPs• TRIMsTRIMs

DeregulasiDeregulasiLiberalisasiLiberalisasiPrivatisasiPrivatisasi

Gaya Hidup GlobalGaya Hidup GlobalIdentitas GlobalIdentitas GlobalKultur GlobalKultur Global

KebijakanKebijakanPublikPublik

PilihanPilihanIndividualIndividualProvision of Public Needs—Provision of Public Needs—

Our Shared LifeOur Shared Life

MarketMarketPowerPower

CommunityCommunityPowerPower

StateStatePowerPower

40

PERGESERAN PEMERINTAHAN

Dari RULING ke performing public authority;Government to governance;Potensi krisis legitimasi akut.

Master ofgovernment

PerformingPublic

Authority

Ruler

41

Governance in a broad sense [=social coordination]

Social coordinationby political authority

Social coordination by voluntary exchange

Bureaucracy (Hierarchy) Democracy Market

Bureaucratic Administration

bureaucratic governance

hierarchical governance NPM

the New GovernanceDemocratic Administration

co-governing Heterarchy Network governance (interactive/institutional) Shared governance Co-steering

emphasizes:-inter-organizational relations-Expansion of democracy in political authority

Self governingNeo-liberal governanceCompetition mechanism

network governance (instrumental)steeringemphasizes:-hierarchical control-top-down management

emphasizes:-internal management-deregulation (internal rules)-internal market

emphasizes:-Expansion of voluntary exchange-Reduction of political authority

Old Governance

New Governance

Asumsi Kepentingan PublikAsumsi Kepentingan Publik

1. Harus memperhitungkan adanya kepentingan privat;

2. Dikreasikan secara artifisial;3. Berada dalam relasi di antara pemerintah

(ruler) dan rakyat (ruled);4. Seringkali bukan dasar-dasar yang ideal,

melainkan lebih the best possible.

42

Konflik Kepentingan PublikKonflik Kepentingan Publik

• Tujuan pemerintahan demokratis (democratic governance): perlindungan kebebasan individu ya, tetapi bagaimana perlindungan bagi yang lemah untuk menjamin persamaan ekonomi, sosial, dan politik. Affirmative policy?

• Bentuk yang tepat pemerintahan demokratis: majoritarian vs komunitarian.

• Keseimbangan klaim ilmiah dan klaim sentiment mayoritas?

43

Kepercayaan pada PemerintahKepercayaan pada Pemerintahterus menurunterus menurun

• Di Amerika Serikat 1964 tingkat kepercayaan 75%, 1995 merosot tinggal 15%.

• Kemerosotan juga terjadi di tempat lain, tetapi juga tidak sebatas terhadap institusi pemerintahan: universitas, perusahaan, jurnalis juga mengalami kemerosotan.

44

Sebab-sebab turunnya kepercayaan kpd Pemerintah

[Seringkali tidak terkait dengan kinerja pemerintahan]

Keterpurukan ekonomi; Perbandingan dengan tetangga; Harapan yang meningkat; Perpecahan sosial; Ketidakjujuran; Pers

45

Bagaimana meningkatkan citra Bagaimana meningkatkan citra Pemerintah?Pemerintah?

1. Kenali masalah dan tentukan penyebabnya, kemudian prioritas tindakannya;

2. Beri jaminan pemerintahan yang terbuka: informasikan sejujurnya;

3. Buka ruang dan libatkan partisipasi warga masyarakat

46