ANATOMI KEJAHATAN DI PASAR MODAL

“Imagine that the exchange of commodity between two persons is modeled as a

game, the exchange game, and the rules of the game do not prohibit theft. Each

player has three options: trade, no trade, theft. There are four possible solutions

to the exchange game. In one both players keep what they have. This occurs

when both players take no trade option. In another exchange of commodities take

place. This occurs when both players adopt the trade option. In another one

player has all the goodies; in other solution, the other player has all goodies.

These outcomes occurs when one of the players take the trade option, which

amounts to turning over his commodity, whereas the other player pursues the no

trade option, which amounts to taking the other’s offer without reciprocating,

that is, theft. ”

Jules Coleman. Risk and Wrong. Cambridge Study in Philosophy of Law.

(Cambridge: Cambridge University Press, 1992), pp. 87-88.

1. I. Tindak Pidana di Pasar Modal

Kasus Howey

U.S. SUPREME COURT

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

v.

W. J. HOWEY CO.

328 U.S. 293 (1946)

328 U.S. 293

Diajukan 2 Mei 1946. Diputuskan 27 Mei 1946.

Opini Justice MURPHY

Kasus ini adalah mengenai penerapan Pasal 2(1) Securities Act of 1933 tentang

penawaran unit pengembangan tanaman citrus yang berhubungan dengan

kontrak untuk penanaman, pemasaran dan pembagian laba bersih untuk para

investor.

The Securities and Exchange Commission (SEC) mengajukan gugatan untuk

melarang tergugat menggunakan surat dan sarana perdagangan antar negara

bagian dalam penawaran efek yang tidak terdaftar dan tidak dikecualikan dari

pendaftaran yang melanggar Pasal 5(a) Securities Act of 1933.

Pengadilan District menolak pelarangan tersebut, dan Pengadilan Banding

Sirkuit Kelima (Fifth Circuit Court of Appeals) menguatkan putusan Pengadilan

1. I. Tindak Pidana di Pasar Modal

distrik tersebut. Supreme Court memberikan keputusan atas pernyataan yang

menyatakan bahwa keputusan Pengadilan Banding Sirkuit Kelima bertentangan

dengan keputusan pengadilan district dan pengadilan federal lainnya dan bahwa

putusan itu memperkenalkan suatu test fiktif dan tidak berdasarkan undang-

undang yang oleh SEC telah dinyatakan tidak dapat dilaksanakan secara

administratif.

Sebagian besar fakta [dalam kasus ini] telah disampaikan. Tergugat, W. J.

Howey Company dan Howey-in-the-Hills Service Inc., adalah perusahaan yang

didirikan di Florida yang berada di bawah control langsung dan manajemen yang

sama. Howey Company memiliki areal tanaman citrus yang luas di Lake County,

Florida. Selama beberapa tahun terakhir perusahaan tersebut telah menanam

sekitar 500 hektar per-tahun, perusahaan itu memegang separuh dari tanaman itu

untuk perusahaan dan menawarkan separuh lainnya kepada masyarakat umum

‘untuk membantu mereka mendanai pengembangan tambahan.

Howey-in-the-Hills Service, Inc., adalah perusahaan jasa yang melakukan

penanaman dan mengembangkan sebagian besar tanaman tersebut, termasuk

pemanenan dan pemasaran hasil tanaman itu.

Setiap calon pembeli ditawarkan kontrak penjualan tanah dan juga kontrak jasa,

setelah diberitahu bahwa adalah tidak feasible untuk melakukan investasi di

bidang tanaman kecuali apabila disertai suatu rancangan pemberian jasa

sebagaimana tersebut di atas. Meskipun calon pembeli bebas untuk membuat

kontrak jasa dengan perusahaan jasa lainnya, namun dalam penawaran selalu

ditekankan kelebihan dari Howey-in-the-Hills Service, Inc.

Dengan pembayaran penuh harga pembelian, tanah diserahkan kepada pembeli

dengan akta jaminan. Pembagian tanah biasanya dilakukan dengan membuat

galian tanah yang dangkal, dan satu hektar terdiri dari deretan 48 pohon. Dalam

jangka waktu antara 1 Februari 1941, dan 31 Mei 1943, 31 dari 42 orang

membeli kurang dari 5 hektar masing-masing. Rata-rata kepemilikan dari 31

orang ini adalah 1,33 hektar dan penjualan hanya 0,65, 0,7 dan 0,73 setiap

hektar. Areal ini tidak dipagar secara terpisah dan satu-satunya tanda hanya

melalui catatan pembukuan. Kontrak jasa, umumnya untuk jangka 10 tahun

tanpa opsi untuk pemutusan, memberi Howey-in-the-Hills Service, Inc., hasil

sewa dan kepemilikan yang penuh dan lengkap (‘full and complete ’) atas areal

tersebut. Dengan mengutip pembayaran dan biaya buruh yang ditetapkan,

perusahaan itu diberi kewenangan penuh untuk menanam, memanen dan

memasarkan hasilnya.

Tanpa izin dari perusahaan, pemilik tanah atau pembeli tidak berhak untuk

masuk dan memasarkan hasil panen, jadi umumnya tidak ada hak untuk buah

tertentu. Perusahaan bertanggungjawab hanya untuk mengalokasikan laba bersih

berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada waktu pemetikan.

Pembeli sebagian besar bukan penduduk Florida. Mereka kebanyakan orang

bisnis dan profesional yang tidak mempunyai pengetahuan, keahlian dan

peralatan yang diperlukan untuk mengurus dan menanam pohon citrus. Mereka

tertarik dengan harapan akan laba yang cukup besar.

Sebagai contoh, laba pada musim tahun 1943-1944 tercatat sebesar 20% dan juga

laba yang lebih besar dapat diharapkan pada musim tahun 1944-1945, meskipun

hanya 10% laba tahunan yang diharapkan dalam periode 10 tahun.

Banyak diantara pembeli ini adalah pelanggan dari hotel resort yang dimiliki dan

dioperasikan oleh Howey Company di daerah yang berpemandangan bagus

berdekatan dengan areal tanaman. Iklan hotel menyebutkan ada areal tanaman

yang bagus di sekitar daerah itu dan perhatian para tamu diarahkan kepada

tanaman itu ketika mereka dibawa berjalan-jalan kesekitar daerah itu, mereka

mengatakan bahwa areal tanaman itu akan dijual, jika mereka merasa tertarik

maka mereka akan diajak untuk membicarakan penjualannya.

Tidak ada pernyataan pendaftaran atau surat pemberitahuan yang telah diajukan

kepada SEC sesuai dengan Securities Act of 1933 dan rules serta regulation

yang mengikutinya.

Pasal 2(1) Securities Act memberi definisi ‘efek’ dengan memasukkan dokumen

perdagangan yang biasa digunakan untuk melakukan spekulasi atau investasi.

Definisi ini juga mencakup ‘efek’ dengan berbagai karakter lainnya, sebagai

‘sertifikat penyertaan atau partisipasi dalam perjanjian pembagian laba’, ‘kontrak

investasi’ dan secara umum, setiap penyertaan atau instrumen yang biasa dikenal

sebagai ‘efek’.

Masalah hukum yang timbul adalah apakah kontrak penjualan tanah, akta

jaminan dan kontrak jasa merupakan suatu ‘kontrak investasi’ dalam pengertian

Pasal 2(1)?. Apabila jawabannya ’ya’ maka berlakulah ketentuan tentang

pendaftaran berdasarkan Pasal 5(a), kecuali bila efek tersebut diberi

pengecualian berdasarkan Pasal 3(b), 15 U.S.C.A.77c(b).

Pengadilan District, memutuskan jawaban ’tidak’ atas kasus ini, dengan

memperlakukan kontrak dan akta tersebut sebagai transaksi yang terpisah yang

melibatkan tidak lebih dari penjualan real estate biasa dan perjanjian dengan

penjual untuk mengelola harta milik pembeli.

Definisi ‘kontrak investasi’ tidak ditentukan oleh Securities Act atau oleh

laporan legislatif terkait. Akan tetapi terminologi itu umum terdapat dalam

berbagai ‘blue sky ’ law di banyak negara bagian yang ada sebelum penerapan

undang-undang federal, dan meskipun terminologi itu juga tidak didefinisikan

oleh undang-undang negara bagian, tetapi terminologi tersebut telah digunakan

secara luas oleh pengadilan negara bagian untuk memberikan perlindungan yang

cukup kepada masyarakat investor. Bentuknya tidak diutamakan, tetapi isi dan

penekanan diberikan pada kenyataan secara ekonomi.

Suatu kontrak investasi dapat berarti suatu kontrak atau skim untuk

‘menempatkan modal atau menyerahkan uang pada suatu cara yang ditujukan

untuk menjamin pendapatan atau keuntungan dari pengusahaannya’. (Kasus

State v. Gopher Tire & Rubber Co., 146 Minn. 52, 56, 177 N.W. 937, 938).

Definisi ini telah digunakan oleh pengadilan negara bagian dalam berbagai

situasi dimana para individu menginvestasikan uangnya dalam perusahaan

dengan harapan akan mendapatkan keuntungan semata-mata melalui usaha dari

pendiri perusahaan atau orang lain. Dengan memasukkan kontrak investasi

dalam lingkup Pasal 2(1) Securities Act, Kongres menggunakan terminologi

yang pengertiannya telah disarikan dengan penafsiran yuridis ini.

Dengan perkataan lain, suatu kontrak investasi yang oleh Securities Act diartikan

sebagai kontrak, transaksi atau skim dimana seseorang yang menginvestasikan

uangnya di perusahaan dan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan

semata-mata dari usaha pendiri perusahaan atau pihak ketiga, adalah tidak

penting apakah saham dalam perusahaan itu dibuktikan dengan sertifikat resmi

atau dengan jumlah nominal penyertaan dalam bentuk aset fisik yang digunakan

oleh perusahaan.

Definisi ini mendasari keputusan Pengadilan dalam kasus Securities Exchange

Commission v. C. M. Joiner Leasing Corp dan telah sering sekali diterapkan oleh

pengadilan federal tingkat pertama. Hal itu memberi kesempatan untuk

memenuhi tujuan undang-undang untuk memaksakan full dan fair disclosure

yang berkaitan dengan penerbitan ‘berbagai jenis instrumen yang dalam dunia

perdagangan masuk dalam konsep umum tentang efek’. Hal itu adalah untuk

menciptakan prinsip yang fleksibel, tidak statis, dan mampu menyesuaikan untuk

memenuhi skim yang tidak terhitung dan sangat bervariasi yang diciptakan oleh

seseorang yang ingin menggunakan uang orang lain dengan menjanjikan

keuntungan.

Transaksi dalam kasus ini jelas melibatkan kontrak investasi sebagaimana yang

didefinisikan. Perusahaan yang menjadi tergugat menawarkan sesuatu yang lebih

dari sekadar hasil dari tanah, sesuatu yang berbeda dari pertanian atau

perkebunan yang dirangkaikan dengan jasa manajemen. Mereka menawarkan

kesempatan untuk menyertakan uang dan untuk berbagai keuntungan dari

perusahaan citrus yang besar yang dikelola dan sebagian dimiliki oleh Tergugat.

Mereka menawarkan kesempatan ini kepada orang-orang yang tinggal di lokasi

yang jauh dan yang tidak punya peralatan dan pengalaman tentang penanaman,

pemanenan dan pemasaran produk citrus. Orang-orang ini tidak mempunyai

keinginan untuk menempati tanah atau mengembangkannya sendiri, mereka

tertarik semata-mata hanya akan prospek keuntungan dari investasinya.

Penyertaan dalam perusahaan ini dibuktikan dengan kontak penjualan tanah dan

akta jaminan, yang digunakan sebagai metode yang aman untuk menentukan

bagian masing-masing investor dalam pembagian laba.

Jadi semua unsur bisnis pencarian keuntungan terdapat disini. Para investor

menyediakan modal dan dapat bagian dalam pendapatan dan laba sedangkan

pendiri mengelola, mengontrol dan mengoperasikan perusahaan. Hal tersebut

sesuai dengan suatu rancangan penyertaan para investor di dalam kontrak

investasi. Kontrak investasi dalam kasus ini mengambil bentuk kontrak

penjualan tanah, akte penjaminan dan kontrak jasa yang ditawarkan tergugat

kepada calon investor. Dan tergugat gagal untuk mematuhi undang-undang dan

peraturan administratif dalam melakukan penawaran tersebut.

Kami menolak pandangan Pengadilan Banding, bahwa suatu kontrak investasi

sesungguhnya tidak terjadi apabila perusahaan tersebut tidak bersifat spekulatif

atau promosional dan apabila penyertaan yang berwujud yang dijual mempunyai

nilai intrinsik yang terlepas dari keberhasilan perusahaan secara keseluruhan.

Test yang dilakukan adalah mengenai apakah skim itu melibatkan investasi

dalam bentuk uang di suatu perusahaan dengan keuntungan yang didapat semata-

mata dari usaha pihak lain. Jika test ini dipenuhi, maka tidak material lagi apakah

perusahaan itu merupakan perusahaan yang melakukan spekulasi atau bukan atau

apakah disitu terjadi penjualan properti dengan atau tanpa nilai yang nyata.

Kebijakan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan yang luas

kepada para investor tidak dapat dikesampingkan dengan formula yang tidak

realitis dan tidak relevan.

PUTUSAN PENGADILAN BANDING DITOLAK (REVERSED).

Mr. Justice JACKSON tidak ikut serta dalam pertimbangan atau pengambilan

keputusan dalam kasus ini.

Mr. Justice FRANKFURTER memberi opini dissenting.

“Kontrak investasi” bukan terminologi seni; tetapi merupakan konsep yang

tergantung pada keadaan dari situasi tertentu. Jika kasus ini diajukan kepada kita

dengan kewenangan yang diberikan oleh Kongres bahwa fakta menunjukkan

suatu “kontrak investasi” dalam lingkup umum Pasal 2(1) Securities Act, temuan

Securities and Exchange Commission akan dipakai sebagai acuan, apabila hal itu

sama sekali tidak didukung. Akan tetapi, bukan hal itu yang menjadi masalah

bagi kita. Di sini penentuan suatu “kontrak investasi” haras dilakukan secara

independen oleh District Court dan pengadilan ini tidak menemukan

keberadaannya. Pengadilan Banding Sirkuit mempertahankan temuan itu. Jika

perhatian haras ditujukan pada kebijakan peraturan administrasi peradilan yang

mengatur, Pengadilan ini tidak menolak temuan yang berkaitan dari kedua

pengadilan tingkat yang lebih rendah dalam penerapan fakta-fakta dan pengaruh

yang relevan untuk ditarik dari fakta itu, kasus ini dengan jelas meminta agar

fakta itu diterapkan. Lihat Allen v. Trust Co. of Georgia, 326 U.S. 630, 66 S.Ct.

389.

Karena isu yang krusial dalam kasus ini berubah menjadi apakah kontrak atas

tanah untuk pengelolaan properti adalah nyata-nyata merupakan perjanjian

terpisah atau hanya bagian dari satu transaksi. Adalah jelas dari opininya bahwa

Pengadilan District menyatakan dalam putusannya bahwa catatan tersebut tidak

menciptakan eksistensi kontrak investasi:

. catatan dalam kasus ini menunjukkan bahwa tidak satupun penjualan areal

citrus dilakukan oleh Howey Company dalam periode yang dinyatakan dalam

peradilan ini, kecuali kepada pembeli yang benar-benar telah memeriksa properti

itu sebelum membeli. Catatan menyatakan bahwa disclosure lebih lanjut

diperlukan untuk menunjuk Service Company untuk mengelola propertinya dan

bahwa dari lima puluh satu pembeli yang membeli properti pada periode itu,

hanya empat puluh dua yang mengikat kontrak dengan Service Company untuk

pengelolaan propertinya’.

Hanya karena rancangan lain dapat timbul dari transaksi ini yang digunakan

sebagai suatu penghindaran dari Securities Act tidak berarti bahwa kontrak yang

ada sekarang juga penghindaran. Saya tidak menemukan dalam Securities Act

yang mengindikasikan bahwa Kongres bermaksud untuk membawa setiap

transaksi yang tidak benar ke dalam lingkup Securities Act hanya karena suatu

penghindaran daripadanya dicakup oleh Undang-undang ini.II. Analisis Kasus

Dari uraian kasus di atas kita dapat melihat beberapa unsur yang dapat diambil

untuk menentukan apakah suatu kontrak [jual beli] merupakan suatu kontrak

investasi yang termasuk di dalam terminologi “efek” yang ada di dalam undang-

undang tentang sekuritas di Amerika Serikat, yaitu:

- adanya investasi dalam bentuk uang

- ditanamkan di dalam suatu perusahaan

- diharapkan akan mendapatkan keuntungan

- diusahakan oleh pendiri perusahaan atau pihak lain selain pemilik

uang.

Pengadilan Distrik memutuskan bahwa transaksi jual beli tanah dan kontrak

manajemen tersebut sebagai transaksi yang terpisah yang merupakan penjualan

real estate biasa dan perjanjian dengan penjual untuk mengelola harta milik

pembeli, jadi tidak termasuk dalam pengertian kontrak investasi yang ada dalam

undang-undang sekuritas.

Pengadilan Banding sependapat dengan pengadilan distrik.

Supreme Court menyatakan bahwa apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi maka

instrumen tersebut termasuk ke dalam kontrak investasi yang ada di dalam

undang-undang tentang sekuritas.

Putusan Supreme Court tersebut selanjutnya dipakai oleh pengadilan lainnya di

Amerika Serikat untuk menentukan apakah suatu kasus akan dikenakan

ketentuan/ aturan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang sekuritas atau

bukan, dengan perkataan lain ’’apakah suatu kasus merupakan kasus pasar modal

atau bukan’.

Hal ini erat kaitannya dengan tugas dan wewenang SEC dalam melakukan

pengawasan berdasarkan undang-undang tentang sekuritas, karena apabila suatu

kasus memenuhi unsur-unsur di atas maka SEC akan mengambil tindakan sesuai

dengan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

Dalam menangani kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di pasar modal ada

beberapa jenis tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang mempunyai

kewenangan, yaitu tindakan administratif, cease and desist order dan penjatuhan

hukuman pidana.

Secara proporsional dapat dikatakan bahwa pelanggaran administrasi dapat

dikenakan sanksi berupa tindakan administratif, terhadap pelanggaran atau

kejahatan yang dapat berkelanjutan dapat diberikan cease and desist order,

sedangkan terhadap tindak pidana dapat dikenakan sanksi berupa hukuman

pidana.

Hal tersebut secara harfiah sangat sederhana namun tidak demikian dengan

pelaksanaannya di dalam kasus yang nyata. Diperlukan berbagai aparat, petugas,

penyidik, hakim, pengadilan, hukum acara dan lain-lain.

III. Praktek di Indonesia

Sekarang ini banyak sekali penipuan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan

dengan kedok investasi, dan telah banyak korban yang mengalami kerugian.

Namun, tidak ada tindakan dari otoritas yang mengawasi penerbitan dan

penawaran efek di Indonesia. Untuk itu, kita lihat ketentuan perundang-

undangan di Indonesia yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu

kasus merupakan kasus yang menyangkut pasar modal atau efek.

UU Pasar Modal 1995Pasal 70

(1) Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah

menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan

atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut

telah efektif

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak

yang m elakukan:

a. penawaran Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari

satu tahun;

b. penerbitan sertifikat deposito;

c. penerbitan polis asuransi;

d. penawaran Efek yang diterbitkan dan dijamin Pemerintah Indonesia; atau

e. penawaran Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam.

Sedangkan pada Penjelasan UU Pasar Modal 1995 dinyatakan bahwa: Pasal 1

Angka 15

Penawaran Umum dalam angka ini meliputi penawaran Efek oleh emiten yang

dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara

Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari

100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak,

dalam batas waktu tertentu.

Penawaran Efek di wilayah Indonesia meliputi penawaran Efek yang

dilakukan oleh Emiten dalam negeri atau asing, baik kepada pemodal Indonesia

maupun asing, yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia melalui

pemenuhan Prinsip Keterbukaan.

Ketentuan Penawaran Umum berlaku juga bagi Emiten dalam negeri yang

melakukan Penawaran Umum di luar negeri kepada warga negara Indonesia.

Hal ini diperlukan dalam rangka melindungi warga negara Indonesia yang

melakukan investasi dalam Efek yang ditawarkan oleh Pihak tersebut di luar

wilayah Republik Indonesia.

Penawaran Efek kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak tersebut tidak

dikaitkan dengan apakah penawaran tersebut diikuti dengan pembelian Efek

atau tidak. Sedangkan penjualan Efek kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak

tersebut lebih ditekankan kepada realisasi penjualan Efek dimaksud tanpa

memperhatikan apakah penjualan tersebut dilakukan melalui penawaran atau

tidak.

Yang dimaksud dengan “media massa” dalam penjelasan angka ini adalah surat

kabar, majalah, film, televisi, radio, dan media elektronik lainnya, serta surat,

brosur, dan barang cetak lain yang dibagikan kepada lebih dari 100 (seratus)

Pihak.

Jumlah 100 (seratus) Pihak dalam penawaran Efek dan 50 (lima puluh)

Pihak dalam penjualan Efek ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan

Pasar Modal. Perubahan tersebut ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.

Dari uraian pasal-pasal dan penjelasannya dapat disimpulkan bahwa efek adalah

semua surat berharga, yaitu:Surat Pengakuan Utang

- Surat Berharga Komersial

- Saham

- Obligasi

- Tanda Bukti Utang

- Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif

- Kontrak Berjangka Atas Efek

- Setiap Derivatif Dari Efek

Sedangkan yang dimaksud dengan penawaran umum adalah penawaran Efek

oleh emiten yang dilakukan:

- Dalam wilayah Republik Indonesia; atau

- Kepada warga negara Indonesia;

- Menggunakan media massa; atau

- Ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak; atau

- Telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak;

- Dilakukan dalam batas waktu tertentu.

Untuk dapat melakukan penawaran umum maka suatu perusahaan haras

memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Perusahaan emiten telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada

Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat; dan

- Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif.

Bapepam dalam Peraturan Nomor IX A.5 menyatakan:

1. Definisi:

a. Penawaran adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung,

tersurat atau tersirat untuk melakukan suatu transaksi tertentu.

b. Penawaran Efek adalah semua penawaran untuk menjual atau memberi

kesempatan untuk membeli Efek yang terjadi dalam jangka waktu yang terpisah

dari Penawaran Efek sebelumnya atau selanjutnya, dalam jangka waktu

sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

c. Nilai Penawaran Secara Keseluruhan adalah jumlah uang dan nilai jasa,

kekayaan, surat hutang, kompensasi hutang, atau imbalan lain yang akan

diterima oleh Pihakyang menawarkan sehubungan dengan penawaran Efek.

d. Media massa adalah surat kabar, majalah, televisi, radio, film, dan media

elektronik lainnya, surat, brosur serta barang cetak lain yang dibagikan kepada

lebih dari 100 (seratus) Pihak.

2. Setiap Penawaran Efek yang menggunakan media massa dianggap

sebagai suatu penawaran kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak.

3. Suatu Penawaran Efek bukan merupakan suatu Penawaran Umum

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang

Pasar Modal, jika nilai seluruh penawaran dari Penawaran Efek tersebut

kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apabila telah jelas bahwa suatu tindakan, pelanggaran atau kejahatan melanggar

ketentuan tentang pasar modal atau berkaitan dengan efek, selanjutnya

diperlukan pula kejelasan mengenai lembaga mana yang berkewajiban dan

berwenang untuk menanganinya, agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun

saling tolak dalam penanganan suatu kasus, dan hendaknya lembaga yang diberi

kewenangan untuk mengawasi pasar modal mengambil tindakan atas

pelanggaran tersebut.

Asril Sitompul, S.H., LL.M

PUSAT INFORMASI HUKUM INDONESIA (PIHI)

* Disampaikan pada Seminar dan Diskusi Nasional Sehari Pasar Modal dengan

Tema: Pengawasan dan Penegakan Hukum di Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan. Aston Atrium Hotel Jakarta 31 Mei 2007. Penyelenggara: Lembaga

Pengembangan Profesi dan Manajemen.