analisis penurunan kinerja penerimaan retribusi pelayanan...
TRANSCRIPT
1651
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
ANALISIS PENURUNAN KINERJA PENERIMAAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR DI WILAYAH KABUPATEN MADIUN
Dewi Prastiwi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya
ABSTRACT
Market service levy is the payment for the provision of facilities for traditional markets
, such as stalls , kiosks run by local governments, and dedicated to the merchant . Acceptance
of market services in the district Madiun each year is increasing , but the percentage increase
in steady decline . This study aims to determine the cause of performance degradation levies
market services in district Madiun . This research is a descriptive qualitative research using
primary data and secondary data . Data were collected through observation , literature /
documentation and semi- structured interviews .
The results of this study indicate the cause of performance degradation due to resource levy
financial services market has experienced burnout caused by : 1 ) market the facilities provided
by the local government less attractive ; 2 ) The market is managed by the local government
less attractive as a place to meet daily needs ; 3 ) The market has not been able to fulfill its
function as a place to meet daily needs because there is a mismatch in some districts and a
number of market operations with the density of population , 4 ) yet there are programs and
activities developed by the Department of Revenue as the manager of the market in order to
improve the quality of service market
Key word: performance, levy, services, market
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah telah memberikan
kewenangan lebih luas bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya secara lebih
mandiri.Kebijakan tersebut telah memberikan setiap daerah kesempatan untuk melaksanakan
proses pembangunan berdasarkan ide, nilai-nilai,dan potensi sumberdaya lokal yang
dimiliki.Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut, pemerintah telah
menyusun berbagai perangkat kebijakan diantaranya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diperbarui menjadi Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD). Undang-Undang tersebut memberikan otonomi lebih bagi
Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
diterbitkan dengan maksud untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi di
daerah, selain itu dimaksudkan juga sebagai pemberian kewenangan perpajakan yang lebih
kepada daerah sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan perpajakan (Jawa Pos,
Senin, 23 November 2009).
Di dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah diatur
mengenai pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat
II dan jenis-jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah. Jenis retribusi yang dapat dipungut
oleh daerah terdiri dari: retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, dan retribusi perijinan
tertentu. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Negara sehubungan dengan
1652
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh Negara (Suandy, 2009). Berdasarkan definisi
tersebut retribusi merupakan mandat yang diberikan oleh pemerintah Pusat kepada pemerintah
daerah untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya dalam rangka meningkatkan pendapatan
asli daerah. Salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2009
adalah retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009
adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan. Di dalam retribusi jasa umum terdapat beberapa jenis retribusi, diantaranya
retribusi pelayanan pasar. Restribusi ini menarik untuk diteliti karena obyek dari retribusi
pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los,
kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Pasar
merupakan Ginanjar (1980) bahwa pasar merupakan tempat untuk menjual dan memasarkan
barang atau sebagai tempat penampungan aktivitas perdagangan.Pasar memiliki hubungan erat
dengan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi masyarakat, pasar
berfungsi sebagai sarana distribusi dan pertukaran barang/jasa, di mana kepentingan produsen
dan konsumen bertemu yang pada gilirannya menumbuhkan ekonomi masyarakatnya.
Kabupaten Madiun untuk rentang 2009-2013, telah menetapkan Visi pembangunan
daerahnya yaitu menjadi “Kabupaten Madiun Sejahtera Tahun 2013”. Dalam mencapai visi
tersebut, salah satu misi yang dibawa pemerintah kabupaten Madiun adalah “membangun
perekonomian rakyat berbasis agro dan berwawasan bisnis.” Pilihan terhadap sektor agro
dan perdagangan sebagai basis pembangunan ekonomi sangat beralasan, mengingat kedua
sektor ini merupakan sektor dominan dalam perekonomian Kabupaten Madiun. Proporsi
kedua sektor tersebut dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Madiun
seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.
Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Madiun Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2010 (Juta Rp)
No Sektor Tahun
2007 2008 2009 2010
1 Pertanian 1.007.185,04 1.044.314,24 1.085.373,78 1.127.800,68
2 Pertambangan
dan Penggalian
15.026,10 15.465,51 15.629,81 15.420,59
3 Industri
pengolahan
84.669,81 90.780,96 95.269,87 98.990,69
4 Listrik, Gas, dan
Air Bersih
23.200,37 25.243,42 27.415,84 28.615,95
5 Bangunan 89.082,33 92.610,62 95.636,99 99.624,69
6
Perdagangan,
Hotel
&restoran
805.440,54 858.851,65 916.909,51 992.622,23
a. Perdagangan
besar & Eceran
785.699,78 838.088,12 895.117,54 969.672,30
1653
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
b. Hotel 469,50 478,07 486,15 495,73
c. Restoran 19.271,26 20.285,46 21.305,82 22.454,20
7 Pengangkutan
dan Komunikasi
76.830,85 84.378,37 92.503,53 101.311,91
8 Keuangan,
Persewaan dan
Jasa Perusahaan
84.541,93 87.953,31 91.400,08 96.010,09
9 Jasa-Jasa 435.638,10 460.089,36 479.744,55 511.210,71
Sumber: BPS Kabupaten Madiun
Tabel 1 menunjukkan bahwa pertanian dan perdagangan merupakan dua sektor
yang mendominasi kegiatan perekonomian di Kabupaten Madiun. Setiap tahunnya, kedua
sektor ini menyumbang rata-rata lebih dari 80% dari total PDRB daerah. Sampai dengan
tahun 2010 misalnya, sektor pertanian menyumbang 44,04% dari total PDRB Kabupaten
Madiun. Sedangkan sektor Perdagangan menyumbang 38,76% dari total PDRB. Adapun
tujuh sektor lain hanya menyumbang kurang dari 20% bagi PDRB kabupaten Madiun.
Tahun 2008 pertumbuhan sektor perdagangan mencapai 6,63%. Kemudian meningkat
sebesar 6,76% pada tahun 2009. Pertumbuhan sektor ini terus meningkat menjadi 8,26% pada
tahun 2010. Pertumbuhan sektor perdagangan juga dapat dilihat dari jumlah pedagang dan
industri formal yang terus meningkat di Kabupaten Madiun. Pada tahun 2010, jumlah pedagang
dan industri formal meningkat 8,83%, yaitu menjadi 431 unit dari 396 unit pada tahun 2009.
Penyerapan tenaga kerja meningkat sebesar 3,90% dari 5.485 orang pada tahun 2009 menjadi
5.699 orang pada tahun 2010. Pedagang dan industri informal meningkat 0,44% dari 17.148
unit pada tahun 2009 menjadi 17.224 unit pada tahun 2010. Penyerapan tenaga kerja meningkat
sebesar % dari 37.612 orang menjadi 37.789 orang pada tahun 2010. Melihat aktivitas dan
perkembangan pasar di wilayah Kabupaten Madiun yang cukup tinggi seharusnya berbading
lurus dengan penerimaan retribusi pelayanan pasar, namun kondisi di lapangan menunjukkan
hal yang berbeda. Penerimaan retribusi dari sector ini setiap tahun mengalami peningkatan,
namun persentase peningkatannya setiap tahun terus mengalami penurunan. Berikut ini data
penerimaan retribusi pelayanan pasar selama tahun 2009 sd 2012:
Sumber: Data diolah
Gambar1.1
Pendapatan Pasar Daerah Kabupaten Madiun
1654
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui penyebab penurunan kinerja penerimaan retribusi pelayanan pasar yang terjadi
wilayah Kabupaten Madiun.
1.1 Pertanyaan Penelitian
Mengapa terjadi penurunan kinerja penerimaan retribusi pelayanan pasar daerah di
wilayah Kabupaten Madiun??
1.2 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya penurunan kinerja
penerimaan retribusi pelayanan pasar daerah di wilayah Kabupaten Madiun.
1.3 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi:
a. Pemerintah Kabupaten Madiun
Sebagai masukan dalam proses pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah dari sector retribusi pelayanan pasar.
b. Peneliti selanjutnya
Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang pendapatan asli
daerah dan manajemen kebijakan public.
2. KAJIAN PUSTAKA
2.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal
1 ayat 5 menyebutkan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan”. Artinya, otonomi daerah
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan,
mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan – kebijakan daerahnya sendiri dalam
mencapai kemandirian daerah.
Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah, pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa
“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia”. Untuk mendukung pelaksanaan Desentralisasi yang didasarkan atas penyerahan
tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan
keseimbangan fiskal, maka diberikan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah.
Menurut Mardiasmo (2007:139), pelaksanan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal
membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem
pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan
kepentingan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan sumber
daya keuangan dari daerah dengan mengetahui potensi riil yang dimiliki daerahnya dan harus
mampu menggali dan mengelola potensi pendapatan daerahnya sendiri.
1655
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
2.3 Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai pendapatan
yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Pada bab V (Lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli
daerah bersumber dari :
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang meliputi:
2.4 Retribusi Daerah
Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan retribusi
daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau Badan. Retribusi terbagi atas tiga golongan, yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa
usaha, dan retribusi perijinan tertentu.
Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum
dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak
swasta.
Obyek retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah
kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
2.4.1 Retribusi Pelayanan Pasar
Menurut Sunarto (2005) retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada
pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa
took/kios, counter/los, dasaran, dan halaman yang disediakan di dalam pasar daerah atau
pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah
sampai dengan radiun 200 meter dari pasar tersebut. Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 obyek
retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa
pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
2.4.1.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Retribusi Pasar
Faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pasar menurut Soejamto (dalam Raga,
2011) adalah sebagai berikut:
1656
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
1. Subyek dan Obyek Retribusi
Subyek dan obyek retribusi akan menentukan besarnya “tax base” yang digunakan
sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya beban retribusi yang harus dibayar
oleh subyek retribusi.
2. Tarif Retribusi
Dalam menentukan tariff retribusi harus bersifat progresif . Tarif harus berdasarkan
lokasi/tempat untuk berdagang, pemakaian tempat berdagang, lokasi berdagang
dalam kategori strategis dan nonstrategic yang ditentukan oleh letak tempat yang
berada di bangunan utama,los terbuka atau dasaran terbuka serta luas tempat yang
digunakan oleh pedagang.
2.5 Pasar dan Masyarakat
Pasar memiliki hubungan erat dengan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam
kegiatan ekonomi masyarakat, pasar berfungsi sebagai sarana distribusi dan pertukaran
barang/jasa, di mana kepentingan produsen dan konsumen bertemu yang pada gilirannya
menumbuhkan ekonomi masyarakatnya. Pasar menjadi pusat sosial ekonomi suatu lingkungan,
dimana penduduk dapat memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan barang-barang pokok
sehari-hari atau kebutuhan jasa dalam bentuk eceran.
Seperti diungkap Ginanjar (1980) bahwa pasar merupakan tempat untuk menjual dan
memasarkan barang atau sebagai tempat penampungan aktivitas perdagangan. Pada mulanya
pasar merupakan perputaran dan pertemuan antar persediaan dan penawaran barang dan jasa.
Pasar dapat didefinisikan sebagai institusi atau mekanisme di mana pembeli (yang
membutuhkan) dan penjual (yang memproduksi) bertemu dan secara bersama-sama
mengadakan pertukaran barang dan jasa (Campbell, 1990). Sedangkan Stanton (2006)
mengartikan pasar sebagai kumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan untuk
dipuaskan, mempunyai uang untuk dibelanjakan, dan kemauan untuk membelanjakan uang.
Pasar menjadi tempat pertemuan pembeli dengan penjual, barang-barang atau jasa-jasa yang
ditawarkan untuk diperjualbelikan yang kemudian terjadi pemindahan hak milik.
Kottler (2002) melihat arti pasar dalam beberapa sisi, antara lain:
1. Dalam pengertian aslinya, pasar adalah suatu tempat fisik di mana pembeli dan penjual
berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa.
2. Bagi seorang ekonom, pasar mengandung arti semua pembeli dan penjual yang melakukan
transaksi atas barang/jasa tertentu. Dalam hal ini para ekonom memang lebih tertarik akan
struktur, tingkah laku dan kinerja dari pasar.
3. Bagi seorang pemasar, pasar adalah himpunan dari semua pembeli nyata dan potensial dari
suatu produk.
Dari sudut pelayanan, pasar merupakan sarana umum yang disediakan oleh pemerintah
sebagai tempat transaksi jual beli dimana pedagang secara teratur dan langsung
memperdagangkan barang dan jasa dengan mengutamakan barang-barang kebutuhan sehari-
hari.
Pasar menurut kelas pelayanannya dapat digolongkan menjadi pasar tradisional dan
pasar modern, sedangkan menurut sifat pendistribusiannya dapat digolongkan menjadi pasar
eceran dan pasar kulakan/grosir. Pasar tradisional diartikan sebagai pasar yang dibangun oleh
pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios,
1657
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah atau koperasi dengan
usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
Berdasarkan pola manajemen yang dipakai, pasar dapat dibedakan menjadi dua
kelompok besar yaitu:
1. Pasar Tradisional, adalah pasar yang masih memakai pola manajemen yang sangat
sederhana dengan ciri-cirinya setiap pedagang mempunyai satu jenis usaha, adanya
interaksi antara penjual dan pembeli (tawar menawar harga), penempatan barang dijajar
kurang tertata rapi, kenyamanan dan keamanan kurang diperhatikan.
2. Pasar Modern, adalah pasar yang sudah memakai pola-pola manajemen modern, dengan
ciri-ciri jenis barang dagangan yang dijajakan oleh satu pedagang, harga fixed (tetap), tata
letak barang dagangan teratur dengan baik dan rapi, serta memprioritaskan aspek
kenyamanan dan keamanan.
Deni Mukbar (2007: 44) menjelaskan perbedaan karakteristik pasar tradisional dan
pasar modern ditinjau dari beberapa aspek. Berdasarkan aspek kondisi fisik tempat usaha, pasar
tradisional memiliki bangunan temporer, semi permanen, atau permanen. Kondisi fisik pasar
modern yaitu memiliki bangunan permanen, fasilitas memadai, dan mewah. Berdasarkan aspek
metode pelayanan, pedagang di pasar tradisional melayani pembeli secara langsung dan terjadi
proses tawar-menawar. Sedangkan di pasar modern metode yang digunakan mengunakan
sistem swalayan dimana pembeli melayani dirinya sendiri dan harga sudah ditentukan secara
pasti sehingga tidak ada proses tawar-menawar.Secara umum pasar dapat diklasifikasikan
kedalam tiga kategori, yaitu :
1. Pasar tradisional merupakan pasar dengan area jual beli yang dikembangkan dan dikelola
secara resmi oleh PEMDA dimana aktivitas tersebut hanya didukung oleh jumlah sarana
serta tingkat kenyamanan yang relative secukupnya. Termasuk dalam hal ini pasar regional,
pasar kota, pasar wilayah dan pasar lingkungan.
2. Pasar modern, yaitu pasar dengan jual beli berbagai jenis barang yang dikelola secara
terpadu dan pada umumnya menerapkan pola swalayan. Karakteristik yang terpenting dari
pola pasar ini adalah adanya pengelolaan modern seperti menejemen, teknologi, serta
promosi yang agresif, disamping tersedianya sarana belanja umum yang mewah, teratur,
bersih dan nyaman. Pasar swalayan (supermarket), pusat perbelanjaan seperti mall dan
plaza termasuk dalam kategori ini.
3. Pasar informal, merupakan pasar dengan area jual beli yang menempati lokasi secara tidak
legal, sehingga aktivitas perdagangan yang terjadi berlangsung dalam suasana yang darurat
dan seadanya. Pasar ini tidak memiliki sarana penunjang, pengaturan, maupun kenyamanan
berbelanja. Pasar ini biasanya terdapat disekitar pasar formal, titik keramaian dijalan raya
atau di wilayah permukiman.
3 METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif
kualitatif.
1658
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
3.2 Objek Penelitian
Objek dari penelitian ini yaitu kinerja keuangan penerimaan retribusi pelayanan pasar,
hal ini sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penurunan kinerja
keuangan pelayanan pasar di wilyah Kab. Madiun.
3.3 Unit Analisis
Unit analisis dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan penerimaan retribusi
pelayanan pasar dan keseluruhan situasi social yang mempengaruhinya.
3.4 Informan
“Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang
situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar
penelitian” (Moleong, 2006:132). Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah:
a. Orang yang memahami pengelolaan pasar di Kabupaten Madiun: Kepala DPPKAD
Kabupaten Madiun.
b. Orang yang bertugas mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam
pengelolaan pasar di Kabupaten Madiun: Kepala Pasar di Wilayah Kabupaten
Madiun.
c. Orang yang terlibat langsung dalam kegiatan pasar di wilayah Kabupaten Madiun:
pedagang pasar di wilayah Kabupaten Madiun.
3.5 Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat fotografi, daftar pertanyaan
wawancara, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian dan alat bantu
lainnya.
3.6 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Melakukan Observasi. “Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan,
penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap” (Arikunto 2006:156).
b. Penelitian Kepustakaan/Dokumentasi.
c. Wawancara semi struktur.
3.7 Teknik Analisis Data
Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif
dengan analisis data di lapangan Model Miles dan Huberman, yaitu aktivitas dalam analisis
data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.
Untuk menyajikan data supaya mudah dipahami maka menggunakan interactive model Miles
dan Huberman.
Dalam model ini terdapat 3 tahapan analisis, diantaranya:
1. Tahap reduksi data
2. Tahap penyajian data
3. Tahap verifikasi data.
1659
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
4 HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum
Jumlah pasar di seluruh wilayah kabupaten madiun saat ini mencapai 46 pasar, yang
terdiri dari 18 pasar daerah dan 28 pasar desa. Pasar daerah merupakan pasar yang dikelola
pemerintah kabupaten yang tersebar dalam beberapa kecamatan. Pasar tersebut dibedakan
dalam dua jenis, yaitu pasar umum dan pasar hewan. Adapun secara keselurihan kondisi pasar
di wilayah kabupaten Madiun digambarkan dalam tabel-tabel berikut:
Tabel 4.1.
Daftar Pasar di Kabupaten Madiun Berdasaran Jenis dan Waktu Operasi
No Nama Pasar Jenis Kecamatan Waktu
pelayanan
1 Pasar Caruban Baru Umum Mejayan Setiap Hari
2 Pasar Dolopo Baru Umum Dolopo Setiap Hari
3 Pasar Pagotan Umum Geger Setiap Hari
4 Pasar Sambirejo Umum Jiwan Setiap Hari
5 Pasar Mlilir Umum Dolopo Setiap Hari
6 Pasar Umum Caruban Umum Mejayan Setiap Hari
7 Pasar Sukolilo Umum Jiwan Setiap Hari
8 Pasar Pintu Dagangan Umum Dagangan Setiap Hari
9 Pasar AAPIK Umum Mejayan Setiap Hari
10 Pasar Saradan Umum Saradan Setiap Hari
11 Pasar Balerejo Umum Balerejo Setiap Hari
12 Pasar Unggas Dolopo Umum Dolopo Setiap Hari
13 Pasar Babadan Umum Madiun Legi & Wage
14 Pasar Dungus Umum Wungu Pon & Kliwon
15 Pasar Muneng Umum Pilangkenceng Wage
16 Pasar Hewan Caruban Hewan Saradan Legi
17 Pasar Hewan Dolopo Hewan Dolopo Legi
18 Pasar Hewan Mlilir Hewan Dolopo Wage
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah
1660
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
Tabel 4.2.
Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Madiun
No Kecamatan
Kepadatan
Penduduk/
Km
Jumlah Pasar
Daerah Pasar Desa
1 Jiwan 1.908 2 5
2 Geger 1.904 1 0
3 Wungu 1.393 1 0
4 Dolopo 1.334 5 0
5 Kebonsari 1.309 0 0
6 Sawahan 1.226 0 3
7 Madiun 1.178 1 4
8 Wonoasri 1.113 0 2
9 Balerejo 936 1 1
10 Mejayan 905 3 2
11 Dagangan 785 1 0
12 Pilangkenceng 738 1 3
13 Saradan 541 2 6
14 Gemarang 376 0 2
15 Kare 180 0 0
Tabel 4.3.
Luas Area dan Peruntukkan
No. Nama Pasar Luas
(M2)
Jumlah Kios
dan
Los Kios Los
1 Pasar Caruban Baru 8.000 141 890 1.031
2 Pasar Dolopo 11.922 178 493 671
3 Pasar Umum Caruban 5.000 49 447 496
4 Pasar Pagotan 3.128 37 337 374
5 Pasar Mlilir - 70 183 253
6 Pasar Dungus 3.271 36 151 187
7 Pasar Babadan 6.940 23 173 196
8 Pasar Muneng 5.000 17 110 127
9 Pasar Unggas 5.400 157 0 157
10 Pasar Sambirejo 4.602 20 94 114
11 Pasar Sukolilo 7.440 20 103 123
12 Pasar Balerejo 8.000 22 36 58
13 Pasar Saradan 780 26 20 46
14 Pasar Pintu 2.176 28 12 40
15 Pasar AAPIK 700 38 0 38
16 Pasar Hewan Mlilir 3.113 31 0 31
17 Pasar Hewan Dolopo 525 13 7 20
18 Pasar Hewan Caruban 9.800 9 0 9
Total 906 3.056 3.962
1661
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
Tabel 4.4.
Fasilitas Dasar Pasar di Kabupaten Madiun
No. Nama Pasar
Jumlah
Pedagan
g
Fasilitas
Ka
nto
r
Tel
epo
n
Lis
tri
k
Hy
dra
nt
Air
PM
K
Ke
ber
sih
an
Toi
let
Mu
sha
lla
Par
kir
1
Pasar Caruban
Baru 1.090
Ad
a
tdk
ada ada 2 2 2 2 ada
Ad
a
2 Pasar Dolopo 757
Ad
a
Ad
a ada 4 4 2 8 ada
Ad
a
3 Pasar Pagotan 389
Ad
a
tdk
ada ada 1 2 1 4 ada
Ad
a
4
Pasar Umum
Caruban 309
Ad
a
tdk
ada ada 0 2 0 2 ada
Ad
a
5 Pasar Dungus 292
Ad
a
tdk
ada ada 0 3 0 1
tdk
ada
Ad
a
6 Pasar Mlilir 213
Ad
a
tdk
ada ada 1 1 1 4 ada
Ad
a
7 Pasar Muneng 185
Ad
a
tdk
ada ada 1 1 1 1
tdk
ada ada
8
Pasar
Sambirejo 166
Ad
a
tdk
ada ada 0 1 1 1 ada
Ad
a
9 Pasar Babadan 142
Ad
a
tdk
ada ada 0 0 1 1
tdk
ada
Ad
a
10 Pasar Sukolilo 118
Ad
a
tdk
ada ada 0 3 1 1
tdk
ada
Ad
a
11 Pasar Balerejo 57
tdk
ada
tdk
ada ada 0 0 1 3
tdk
ada
Ad
a
12 Pasar Saradan 40
Ad
a
tdk
ada ada 0 0 1 1
tdk
ada
Ad
a
13 Pasar AAPIK 38
Ad
a
tdk
ada
tdk
ada 0 0 6 1
tdk
ada
tdk
ada
14 Pasar Pintu 23
tdk
ada
tdk
ada
tdk
ada 0 0 0 0
tdk
ada
tdk
ada
15
Pasar Hewan
Mlilir 16
Ad
a
tdk
ada
tdk
ada 0 0 1 1
tdk
ada
Ad
a
16
Pasar Hewan
Caruban 15
Ad
a
tdk
ada
tdk
ada 0 0 0 1
tdk
ada
Ad
a
17 Pasar Unggas 12
tdk
ada
tdk
ada ada 0 0 0 1
tdk
ada
tdk
ada
18
Pasar Hewan
Dolopo 10
tdk
ada
tdk
ada
tdk
ada 0 0 0 3
tdk
ada
Ad
a
1662
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
Tabel. 4.5.
Jumlah Pedagang Berdasarkan Tempat Usaha di Pasar Madiun
No. Nama Pasar
Kios Los PKL
Jml
Pedagang Jml Pdg
Se-
lisih Jml Pdg
Se-
Lisih Jml Pdg
Se-
lisih
1
Pasar
Caruban
Baru 141 130 11 890 140 750 279 820 -541
1.090
2 Pasar Dolopo 178 167 11 493 387 106 211 203 8 757
3
Pasar
Pagotan 37 37 0 337 337 0 5 5 0
379
4 Pasar Dungus 36 36 0 151 251 -100 41 5 36 292
5 Pasar Mlilir 70 51 19 183 118 65 5 0 5 169
6
Pasar
Muneng 17 15 2 110 75 35 50 95 -45
185
7
Pasar
Babadan 23 19 4 173 118 55 5 5 0
142
8
Pasar Umum
Caruban 49 14 35 447 145 302 217 150 67
309
9
Pasar
Sambirejo 20 21 -1 94 115 -21 30 30 0
166
10
Pasar
Balerejo 22 8 14 36 39 -3 10 10 0
57
11
Pasar
Sukolilo 20 16 4 103 98 5 4 4 0
118
12
Pasar
Saradan 26 21 5 20 13 7 10 6 4
40
13 Pasar Pintu 28 17 11 12 4 8 2 2 0 23
14
Pasar Hewan
Caruban 9 5 4 0 0 0 10 10 0
15
15
Pasar Hewan
Dolopo 13 4 9 7 6 1 0 0 0
10
16
Pasar Hewan
Mlilir 31 10 21 0 4 -4 0 2 -2
16
17 Pasar AAPIK 38 38 0 0 0 0 3 0 3 38
18 Pasar Unggas 157 12 145 0 0 0 0 0 0 12
Jumlah 915 621 294 3056 1850 1206 882 1347 -465 3.818
4.1.5. Kinerja Keuangan Pasar Daerah
Setiap tahun pendapatan daerah yang dikumpulkan Pasar daerah terus
meningkat. Sumber pendapatan tersebut berasal dari Karcis retribusi pasar,
herregistrasi, parkir sepeda, MCK, dan pasar desa. Secara makro pendapatan pasar
daerah kabupaten Madiun dapat digambarkan sebagai berikut:
1663
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
Sumber: Data diolah
Gambar 4.1
Pendapatan Pasar Daerah Kabupaten Madiun
4.2 PEMBAHASAN
Bersdasarkan data kinerja keuangan pasar daerah di pembahasan sebelumnya,
setiap tahun realisasi pendapatan terus meningkat, namun jika diperhatikan lebih
seksama, persentase kenaikan pendapatan pasar daerah terus menurun. Pada tahun
2009, pendapatan yang diperoleh dari pasar daerah sebesar Rp. 738.365.850.
Pendapatan ini meningkat pada tahun 2010 menjadi Rp. 789.742.750, kemudian
menjadi Rp. 834.349.612 pada tahun 2012.
Pada tahun 2010 terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp. 51.376.900 dari
tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, pendapatan yang diperoleh dari pasar daerah
kembali mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tetapi hanya sebesar Rp.
44.606.862. Kenaikan pendapatan dari tahun sebelumnya kembali diperoleh pada tahun
2012 sebesar Rp. 40.035.808. Gambar berikut menggambarkan besaran dan persentase
kenaikan pendapatan pasar daerah setiap tahunnya.
Thn 2009, Pasar,
Rp738,365,850
Thn 2010, Pasar,
Rp789,742,750
Thn 2011, Pasar,
Rp834,349,612
Thn 2012, Pasar,
Rp874,385,420
Pendapatan Pasar Daerah
Thn 2009 Thn 2010 Thn 2011 Thn 2012
1664
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
Gambar 4.2.
Kenaikan Retribusi Pasar Daerah
Gambar di atas menunjukkan bahwa persentase kenaikan pendapatan pasar daerah
terus berkurang, sementara pada saat yang sama pertumbuhan sektor perdagangan di kabupaten
Madiun setiap tahunnya mengalami kenaikan. Untuk sumber dan besaran pendapatan pasar
daerah, adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1
Sumber Pendapatan Pasar Daerah
No Sumber Thn 2009 Thn 2010 Thn 2011 Thn 2012
1 Karcis Retribusi Pasar Rp569.587.600 Rp614.896.100 Rp667.270.900 Rp696.754.500
2 Heregestrasi Rp55.156.850 Rp63.943.350 Rp45.447.812 Rp50.367.000
3 Sepeda Rp48.286.000 Rp51.773.500 Rp57.566.500 Rp62.075.500
4 MCK Rp40.067.500 Rp43.989.200 Rp46.299.200 Rp50.126.420
5 Pasar Pintu Rp9.301.900 Rp7.503.600 Rp7.825.200 Rp1.000.000
6 Pengganti Lahan Rp6.875.000 Rp0 Rp0 Rp0
7 Pasar Desa Rp4.260.000 Rp3.860.000 Rp2.790.000 Rp2.490.000
8 BPR Kabupaten Rp2.377.000 Rp2.377.000 Rp150.000 Rp30.000
9 Bank Jatim Rp1.704.000 Rp0 Rp0 Rp0
10 Paguyuban/Koperasi Rp750.000 Rp750.000 Rp0 Rp0
11 Konstruksi Rp0 Rp0 Rp7.000.000 Rp11.542.000
12 Pasar Unggas Dolopo Rp0 Rp650.000 Rp0 Rp0
13 Listrik Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Grand Total Rp738.365.850 Rp789.742.750 Rp834.349.612 Rp874.385.420
Sumber pendapatan pasar terbesar berasal dari Karcis retribusi pasar, herregistrasi,
parkir sepeda, MCK, dan pasar desa. Sebagai contoh pada tahun 2012, total pendapatan kelima
Jumlah Kenaikan, 2010, Rp51,376,900 Jumlah
Kenaikan, 2011, Rp44,606,862
Jumlah Kenaikan, 2012, Rp40,035,808
6,95%5,64% 4,79%
KENAIKAN RETRIBUSI PASAR DAERAHJumlah Kenaikan % Kenaikan
1665
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
sumber ini adalah 98,3% dari total pendapatan pasar pada tahun tersebut. Karcis retribusi pasar
berkontribusi sebesar Rp. 696.754.500 atau 79,7%. Herregistrasi berkontribusi sebesar Rp.
50.367.000 atau 5,8%. Parkir sepeda sebesar Rp 62.075.500 atau sebesar 7,1% dan MCK
berkontribusi sebesar Rp.126.420 atau 5,7%. Adapun sumber-sumber yang lain hanya
berkontribusi kurang dari 2%.
Jika melihat komposisi penerimaan pendapatan dari pelayanan pasar, maka retribusi
pasar merupakan penyumbang terbesar penurunan persentase penerimaan pelayanan
pengelolaan pasar. Reribusi pasar sebagaimana yang diatur dalam Perda No 13 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum ditetapkan sebagai berikut:
Tarif biaya pemanfaatan fasilitas pasar tiap meter persegi (m2)
Jenis Bangunan Kualtas A Kualitas B Kualitas C Kualitas D
Kios 750.000 500.000 350.000 300.000
Los 350.000 300.000 250.000 200.000
Terbuka/Pelataran 175.000 100.000 - -
Tarif Retribusi Pasar per meter per segi per hari :
No Jenis Pasar Tarif Pasar Kelas I Tarif Pasar Kelas II
1 Kios Inpres Rp. 250,00 Rp. 200,00
2 Kios Swadaya Rp. 200,00 Rp. 150,00
3 Los Inpres Rp. 200,00 Rp. 150,00
4 Los Swadaya Rp. 150,00 Rp. 100,00
5 Kawasan Pasar Rp. 200,00 Rp. 150,00
Tarif Retribusi Pasar Hewan
No Jenis Ternak Tarif
1 Sapi/Kerbau 3.000,00/ekor
2 Kambing 1.000,00/ekor
3 Unggas dan aneka ternak 1.000,00/ekor
Tarif Retribusi pemakaian tempat bongkar muat di lingkungan pasar sebesar Rp. 500,00/koli
Tariff retribusi pemakaian fasilitas umum berupa :
1. Mandi/hajad besar Rp. 500,00
2. Hajad Kecil Rp. 300,00
Tarif penitipan sepeda motor dan sepeda di dalam pasar, sebesar:
1. Sepeda motor ...................... Rp. 500,00
2. Sepeda ................................ Rp. 300,00
Berdasarkan struktur dan besarnya tariff sebagaimana yang diatur dalam Perda
tersebut, maka yang menentukan besarnya penerimaan retribusi pelayanan pasar sebagaimana
yang diungkapkan oleh (Raga: 2011) adalah subyek/obyek retribusi dan tariff retribusi. Subyek
retribusi adalah jumlah pedagang, sedaangkan obyek retribusi adalah los/kios tempat
berdagang. Berdasarkan data jumlah pedagang pasar di wilayah Kabupaten Madiun, rata-rata
jumlah pedagang di pasar terus mengalami penurunan dan jumlahnya lebih kecil jika
1666
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
dibandingkan jumlah los/kios yang disiapkan di pasar. Data ini dapat dimaknai bahwa 1)
fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kurang menarik pedagang, 2) pasar
tradisional kurang menarik masyarakat sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,
3) Tarif retribusi terlalu tinggi bagi pedagang. Dengan kondisi pasar yang sepi pembeli, tariff
retribusi sebagaimana yang diatur dalam Perda No. 13 Tahun 2011 dirasa terlalu tinggi bagi
para pedagang dan tidak bisa ditutup dengan hasil penjualan tiap hari. Sehingga dapat
disimpulkan sumber retribusi pasar daerah telah mengalami kejenuhan.
Retribusi pelayanan pasar menurut Suharto (2005) adalah pungutan yang dikenakan
pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat
berupa took/kios, counter/los, dasaran, dan halaman yang disediakan di dalam pasar daerah atau
pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah
sampai dengan radiun 200 meter dari pasar tersebut. Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 obyek
retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa
pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
Dari definisi tersebut, maka retribusi pelayanan pasar merupakan pembayaran atas fasilitas
yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Jika kinerja keuangan penerimaan retribusi pelayanan
pasar terus mengalami penurunan, berarti fasilitas tersebut sudah tidak banyak lagi
dimanfaatkan oleh masyarakat. Jika melihat data pasar berdasarkan jenis dan waktu operasi,
beberapa pasar buka tiap hari dan beberapa pasar buka mingguan, seperti pasar Babadan di
kecamatan Madiun buka setiap Legi dan Wage; Pasar Dungus di kecamatan Wungu buka setiap
Pond an Kliwon; dan Pasar Muneng di kecamatan Pilangkenceng buka setiap Wage. Sementara
berdasarkan data kepadatan penduduk setiap kecamatan, Kecamatan Madiun jumlah
penduduknya 1.178 jiwa; kecamatan Wungu 1.393 jiwa; dan kecamatan Pilangkenceng 738
jiwa. Jika melihat jumlah kepadatan penduduk serta ketersediaan fasilitas layanan pasar maka
tampak adanya ketidaksesuaian, sehingga pasar yang berfungsi sebagai tempat transaksi
ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah tidak mampu menjalankan
fungsinya secara optimal. Kondisi ini menyebabkan masyarakat pindah ke jenis pasar yag lain
dan di tempat yang lain, apalagi saat ini telah menjamur jenis toko swalayan yang juga
menyediakan kebutuhan sehari-hari di wilayah Kabupaten Madiun dengan fasilitas yang lebih
nyaman.
Kondisi pasar yag dikelola oleh Pemerintah Daerah sangat erat kaitanya dengan
organisasi Dinas Pendapatan sebagai pengelola pasar. Menurut Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Madiun, Dinas Pendapatan mengelola pasar daerah yang secara lebih teknis
dilaksanakan oleh Kepala Pasar. Namun sampai saat ini, Dinas Pendapatan belum menetapkan
visi dan misi pengelolaan pasar daerah sehingga belum ada program ataupun kegiatan yang
tertuang dalam APBD dalam rangka mengembangkan pasar daerah. Saat ini, anggaran yang
dikelola untuk peningkatan pelayanan pasar hanya berupa honor petugas pemungut dan biaya
pemeliharaan yang setiap tahun diperuntukkan pasar yang berbeda-beda.
Dari uraian di atas, maka perlu ada peningkatan kinerja keuangan pelayanan pasar.
Untuk meningkatkan kinerja keuangan pelayanan pasar, sumber penerimaan dari pemanfaatan
area pasar dapat dikembangkan dalam bentuk Jasa listrik, Jasa air dan telepon, Reklame dan
Promosi; dan penerimaan dari pengelolaan hasil usaha fasilitas penunjang lainnya.Sejalan
dengan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih nyata, maka pemerintah daerah memiliki
keleluasaan dalam mengelola potensi dan sumber pendapatan di daerahnya. Berbagai regulasi
tersebut memberikan petunjuk bagaimana daerah mampu mengoptimalkan PAD salah satunya
melalui unit usaha yang di miliki oleh pemerintah daerah.
1667
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
5 SIMPULAN DAN SARAN
5.1 SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyebab menurunnya
kinerja keuangan penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar adalah sumber retribusi telah
mengalami kejenuhan yang disebabkan oleh :
1. Fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kurang menarik
pedagang,
2. Pasar yang dikelola oleh Pemerintah daerah kurang menarik masyarakat sebagai
tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
3. Pasar sudah mampu memenuhi fungsinya sebagai tempat memenuhi kebutuhan
sehari-hari karena di beberapa kecamatan terdapat ketidaksesuaian jumlah dan
waktu operasi pasar dengan jumlah kepadatan penduduk
4. Belum terdapat program dan kegiatan yang dikembangkan oleh Dinas
Pendapatan sebagai pengelola pasar daerah dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan pasar
5.2 SARAN
1. Pemerintah Kabupaten Madiun
a. Penataan organisasi pengelola pasar dan perumusan visi dan misi pengelolaan pasar sebagai
pedoman pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan pelayanan pasar ke depan.
b. Prioritas pembangunan Kabupaten Madiun harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang
mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam upaya
meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan
tanpa mengesampingkan konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat
sebagai bentuk upaya untuk menekan angka kemiskinan, serta tetap memperhatikan
keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
______. 2009. Undang – Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
______. 2009. Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
______. 2004. Undang – Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .
______. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 13 tentang Retribusi Jasa Umum
______. 2013. Madiun Dalam Angka. BPS
Arikunto,Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitaan Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi.
Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
Mardiasmo. 2007. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.
1668
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
Moleong, lexy J.2008. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
Putri. Wulanda.2013.e-Journal Administrasi Negara. Fisip-Unmul
Raga. Wisnu Arjanggi.2011. Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Demak
Tahun 2006-2009. Skripsi. Universitas Diponegoro
Sugiyono. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatf dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suandy,Erly. 2009 ”Hukum Pajak” Salemba Empat. Jakarta
Suharto, Edi.2005. Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung
Staton, William.2006. Prinsip pemasaran (Edisi ke tujuh Alih Bahasa Y Lamarto) Erlangga :
Bandung