workshop implementasi program hibah kompetisi berbasis institusi ta 2008 pengadaan barang/jasa
Post on 13-Jan-2016
41 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Workshop Implementasi
Program Hibah Kompetisi berbasis Institusi
TA 2008
PENGADAAN BARANG/JASA
Dewan Pendidikan Tinggi
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Jakarta, 27-29 Mei 2008
P H K
berbasis Institusi
TA 2008
PROGRAMADMINISTRASI /
KEUANGAN / PENGADAAN
DPT Dikti
Dekan/Biro/P3AI
Ka Jurusan/Prodi
Auditor - BPK
KPIPT-Dikti
Pengelola DIPA
BAUK / Unit Pengadaan
Pimpinan PT
Ketua Pelaksana, Koord Kegiatan, PIC
PENGERTIAN DAN TUJUANPENGERTIAN DAN TUJUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PENGERTIAN DAN TUJUANPENGERTIAN DAN TUJUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PengertianPengertian: Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelolaswakelola maupun oleh penyedia barang/jasapenyedia barang/jasa.
TujuanTujuan: Memperoleh barang atau jasa dengan hargaharga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlahjumlah dan mutumutu yang sesuai serta pengadaannya tepat waktutepat waktu.
PHK-I : PTN - DIPA PTN PTS/PT BHMN - DIPA Dikti
Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.
Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dari PHLN yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan.
Pengadaan barang/jasa untuk investasi dilingkungan BI, BHMN, BUMN, dan BUMD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.
RUANG LINGKUP KEPPRES 80 TAHUN RUANG LINGKUP KEPPRES 80 TAHUN 2003 2003
DAN REVISINYA S.D 2006DAN REVISINYA S.D 2006
DILIHAT DARI SISI SUMBER PENDANAANDILIHAT DARI SISI SUMBER PENDANAAN
RUANG LINGKUP KEPPRES 80 TAHUN RUANG LINGKUP KEPPRES 80 TAHUN 2003 2003
DAN REVISINYA S.D 2006DAN REVISINYA S.D 2006
DILIHAT DARI SISI SUMBER PENDANAANDILIHAT DARI SISI SUMBER PENDANAAN
• EFISIEN harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
• EFEKTIFharus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
• TERBUKA DAN BERSAINGharus dilakukan terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
PRINSIP-PRINSIP DASARPRINSIP-PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PRINSIP-PRINSIP DASARPRINSIP-PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
• TRANSPARANsemua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
• ADIL / TIDAK DISKRIMINATIFmemberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
• AKUNTABELharus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
PRINSIP-PRINSIP DASARPRINSIP-PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH…PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH…
PRINSIP-PRINSIP DASARPRINSIP-PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH…PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH…
• Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional;
• Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional;
• Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa
• Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa;
KEBIJAKAN UMUM KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KEBIJAKAN UMUM KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KEBIJAKAN UMUM KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH …PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH …
KEBIJAKAN UMUM KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH …PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH …
• Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
• Kewajiban mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.
• Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggungjawab pengguna, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa;
• Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
KATEGORIKATEGORI BARANG DAN JASA PEMERINTAHBARANG DAN JASA PEMERINTAH
KATEGORIKATEGORI BARANG DAN JASA PEMERINTAHBARANG DAN JASA PEMERINTAH
• BarangBarang: Benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
Peralatan/Buku/Furniture/ATK…
• Jasa PemboronganJasa Pemborongan: Layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa.
Renovasi ruangan,….
RUANG LINGKUPRUANG LINGKUP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
RUANG LINGKUPRUANG LINGKUP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
• Jasa KonsultansiJasa Konsultansi: Layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa.
pembuatan program aplikasi, …
• Jasa LainnyaJasa Lainnya: Segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang.
jasa pelatihan, …
PENGGUNA ANGGARANPENGGUNA ANGGARAN
PRESIDEN PRESIDEN
PejabatPembuat
Komitmen(PPK)
PejabatPembuat
Komitmen(PPK)
Bendahara PengeluaranBendahara
PengeluaranPejabat
VerifikatorPejabat
Verifikator
Pejabat Penandatangan
SPM
Pejabat Penandatangan
SPM
Bendahara Pembantu Bendahara Pembantu
KUASA PENGGUNA ANGGARANKUASA PENGGUNA ANGGARAN
Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit
Layanan Pengadaan
Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit
Layanan Pengadaan
STRUKTUR ORGANISASISTRUKTUR ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH-APBNPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH-APBN
STRUKTUR ORGANISASISTRUKTUR ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH-APBNPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH-APBN
PELAKU PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PELAKU PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Pengguna AnggaranPengguna Anggaran: MendiknasPejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan perangkat daerah
Kuasa Pengguna AnggaranKuasa Pengguna Anggaran: Pimp.PT Ketua Pelaksana PHK-IPejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran kementerian negara/lembaga /satuan perangkat daerah.
Pejabat Pembuat KomitmenPejabat Pembuat Komitmen (PPKPPK): Pej.Pengadaan -PTS/BHMNPejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
penandatangan KONTRAK
PELAKUPELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH …PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH … PELAKUPELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH …PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH …
Panitia PengadaanPanitia Pengadaan: Tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
Unit Layanan PengadaanUnit Layanan Pengadaan (Procurement UnitProcurement Unit) BAUKSatu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibentuk oleh Pengguna yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
PELAKU PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ... ...
PELAKU PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ... ...
Pejabat PengadaanPejabat Pengadaan: Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
Penyedia Barang/Jasa:Penyedia Barang/Jasa: Badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
S E K R E TA R IS m eran g kap A N G G O TA(A h li su b s tan s i)
A N G G O TAA h li p erjan jian /kon trak
A N G G O TAA h li p en g ad aan
A N G G O TA(A h li su b s tan s i)
K E TU A m eran g kap A N G G O TA(A h li p en g ad aan )
– Struktur dan Unsur Anggota Panitia PengadaanStruktur dan Unsur Anggota Panitia Pengadaan:• Memahami tata cara pengadaan.• Memahami substansi pekerjaan/kegiatan yang akan diadakan.• Memahami hukum-hukum perjanjian/kontrak.
PANITIA/PEJABAT PANITIA/PEJABAT
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PANITIA/PEJABAT PANITIA/PEJABAT
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
– Memiliki ssertifikat keahlian pengadaanertifikat keahlian pengadaan berlaku efektif 1 Jan1 Januari uari 20020088; – Personil yang diangkat menjadi panitia/pejabat pengadaan tidak mempunyai tidak mempunyai
hubungan keluargahubungan keluarga dengan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
– Personil yang diangkat panitia/pejabat pengadaan tidak boleh dijabat oleh tidak boleh dijabat oleh PPK kegiatan yang bersangkutanPPK kegiatan yang bersangkutan atau bendaharabendahara, atau pegawai pada pegawai pada unit/instansi pengawasanunit/instansi pengawasan.
– Pegawai negeriPegawai negeri (untuk PTN)
– Untuk PPK, pendidikan minimal D3D3 dan memiliki pengalaman minimal 2 tahunpengalaman minimal 2 tahun memimpin/mengorganisasi kelompok kerja yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa.
– Tidak terlibat KKNTidak terlibat KKN.
– Masa Masa KKerja erja PPanitiaanitia/Pejabat Pengadaan/Pejabat Pengadaan: dimulai persiapan sampai dengan dokumen kontrak siap ditandatangani (secara formal) bahkan sampai dengan pelaksanaan audit oleh unit pemeriksa internal/eksternal (informal).
PERSYARATAN PERSYARATAN PPK/PANITIA/PEJABAT/UNITPPK/PANITIA/PEJABAT/UNIT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PERSYARATAN PERSYARATAN PPK/PANITIA/PEJABAT/UNITPPK/PANITIA/PEJABAT/UNIT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PENYEDIA BARANG/JASA
• Badan Usaha : PT, CV, Firma, Koperasi, Perusahaan Perseorangan.
• Badan usaha yang dibentuk Yayasan
• Badan Usaha yang dibentuk BHMN.
• BUMN/BUMD.
• Perorangan.
PELAKU PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ... ...
PELAKU PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ... ...
Penyedia Barang/Jasa Berbentuk Badan Usaha:
1) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
2) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
3) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
4) secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;5) sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun
terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
6) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
7) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
8) tidak masuk dalam daftar hitam;9) memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan
pos; 10) khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan
persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f.
PELAKU PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ... ...
PELAKU PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ... ...
PELAKU PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ... ...
PELAKU PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ... ...
Tenaga Ahli Konsultan :
1) memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak;
2) lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijasahnya telah disyahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi;
3) mempunyai pengalaman di bidangnya.
PELAKU PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ... ...
PELAKU PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ... ...
PAKTA INTEGRITAS
- Tidak akan melakukan praktek KKN
- Akan melaporkan kepada yg berwenang bila ada indikasi KKN
- Akan melakukan pengadaan dengan bersih, transparan, dan profesional
- Apabila melanggar, bersedia menerima sanksi moral s.d. sanksi pidana
Ditandatangani oleh : Pejabat Pembuat Komitmen
Panitia / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan
Penyedia Jasa
Terhitung mulai 1 Januari 2008:Terhitung mulai 1 Januari 2008:
• Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia/Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia/Pejabat Pengadaan, dan Anggota Unit Layanan Pengadaan, dan Anggota Unit Layanan Pengadaan Pengadaan harus memilikiharus memiliki sertifikat sertifikat keahliankeahlian pengadaan barang/jasa pengadaan barang/jasa pemerintahpemerintah
PELAKU PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ... ...
PELAKU PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ... ...
PERSIAPANPERSIAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PERSIAPANPERSIAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
1. Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
2. Pembentukan Panitia/Penunjukan Pejabat Pengadaan.
3. Penetapan Sistem Pengadaan.
4. Penyusunan Jadual Pelaksanaan Pengadaan.
5. Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atau Owner’s Estimates (OE).
6. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa.
PERSIAPANPERSIAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PERSIAPANPERSIAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
penyediaan biaya: (i) honorarium, (ii) pengumuman, (iii) penggandaan dokumen, (iv) administrasi lainnya
KAK: (i) tujuan dan lingkup pekerjaan, (ii) acuan dan informasi bagi penyedia, (iii) acuan dalam evaluasi-klarifikasi-kontrak-hasil; HPS: (i) menilai kewajaran harga,
(ii) nilai jaminan penawaran, (iii) acuan tambahan nilai jaminan
alokasi waktu yang mencukupi: (i) penayangan pengumuman, (ii) pengambilan dokumen, (iii) mempelajari dokumen, (iv) penyiapan dokumen penawaran
pengadaan B/JP/JL: (i) pelelangan umum, (ii) pelelangan terbatas, (iii) pemilihan langsung, (iv) penunjukan langsung; pengadaan JK: (i) seleksi umum, (ii) seleksi
terbatas, (iii) seleksi langsung; (iv) penunjukan langsung
pengadaan B/JP/JL: (i) pengumuman, (ii) undangan, (iii) instruksi, (iv) bentuk penawaran & kontrak, (v) syarat kontrak, (vi) daftar kuantitas & harga, (vi)
spesifikasi teknis; pengadaan JK: (i) pengumuman, (ii) undangan, (iii) KAK; (iv) RKS, (v) konsep kontrak
wajib: (i) memaksimalkan PDN, (ii) perluasan kesempatan usaha kecil,(iii) mengumumkan secara luas; dilarang: (i) memecah paket, (ii) menyatukan kegiatan daerah, (iii) menyatukan paket pekerjaan kecil, (iv) prosedur diskriminatif/tidak obyektif
Paket Pekerjaan
Biaya Pengadaan
KAK dan HPS
Jadual Pengadaan
Sistem Pengadaan
Dokumen Pengadaan
PERENCANAANPERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PERENCANAANPERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PERENCANAANPERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PERENCANAANPERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
• Penyusunan Paket dan Ketentuan Pemaketan PekerjaanPenyusunan Paket dan Ketentuan Pemaketan Pekerjaan:– Penggunaan produksi dalam negeri dan usaha kecil
termasuk koperasi kecil;– Dilarang memecah paket pengadaan barang/jasa; – Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa
kegiatan yang menurut sifat pekerjaan dan efisiensinya seharusnya terdesentralisasi atau dilakukan usaha kecil; serta
– Dilarang menentukan kriteria dan persyaratan bagi penyedia barang/jasa yang diskriminatif.
• Biaya Pengadaan:Biaya Pengadaan:– Honorarium pengelola proyek.– Biaya iklan di media cetak.– Biaya untuk penggandaan dokumen pengadaan.– Biaya untuk rapat.– Biaya mencari data bagi penyusunan HPS/OE.– Biaya untuk peninjauan lapangan.
PEMBENTUKAN PANITIAPEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PEMBENTUKAN PANITIAPEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PEMBENTUKAN PANITIAPEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PEMBENTUKAN PANITIAPEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
B/JP/JL JKPejabat Pengadaan 0 - 50 Juta 0 - 50 JutaPanitia Min 3 Orang 0 - 500 Juta 0 - 200 JutaPanitia Min 5 Orang > 500 Juta > 200 Juta
JENIS PENGADAANPERSONIL PENGADAAN
B/JP/JL JKPejabat Pengadaan 0 - 50 Juta 0 - 50 JutaPanitia Min 3 Orang 0 - 500 Juta 0 - 200 JutaPanitia Min 5 Orang > 500 Juta > 200 Juta
JENIS PENGADAANPERSONIL PENGADAAN
Unit Layanan
Pengadaan
LAMA (KEPPRES 80 TAHUN 2003) BARU (PERPRES 8 TAHUN 2006)
PENETAPAN SISTEMPENETAPAN SISTEM
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PENETAPAN SISTEMPENETAPAN SISTEM
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
• BarangBarang• Jasa Jasa
PemboronganPemborongan• Jasa lainJasa lain
KegiatanKegiatanSwakelolaSwakelola PenggunaPengguna
Instansi lainInstansi lain
Penerima Penerima hibahhibah
Metode pemilihan:Metode pemilihan:• Seleksi Seleksi
umum/terbatasumum/terbatas• Seleksi langsungSeleksi langsung• Penunjukan langsungPenunjukan langsungMetode pemilihan:Metode pemilihan:• Pelelangan Pelelangan
Umum/TerbatasUmum/Terbatas• Pemilihan langsungPemilihan langsung• Penunjukan langsungPenunjukan langsung
Jasa KonsultanJasa Konsultan
• BarangBarang• Jasa PemboronganJasa Pemborongan
• Jasa lainJasa lain
KegiatanKegiatanSwakelolaSwakelola PenggunaPengguna
Instansi lainInstansi lain
Penerima hibahPenerima hibah
Metode pemilihan:Metode pemilihan:• Seleksi umum/terbatasSeleksi umum/terbatas
• Seleksi langsungSeleksi langsung
• Penunjukan langsungPenunjukan langsung
Metode pemilihan:Metode pemilihan:• Pelelangan Pelelangan
Umum/TerbatasUmum/Terbatas
• Pemilihan langsungPemilihan langsung
• Penunjukan langsungPenunjukan langsung
Jasa KonsultanJasa Konsultan
Badan usaha & orang Badan usaha & orang perseoranganperseorangan
METODE PENILAIAN METODE PENILAIAN KOMPETENSIKOMPETENSI CALON PENYEDIA BARANG DAN JASA CALON PENYEDIA BARANG DAN JASA
PEMERINTAHPEMERINTAH
METODE PENILAIAN METODE PENILAIAN KOMPETENSIKOMPETENSI CALON PENYEDIA BARANG DAN JASA CALON PENYEDIA BARANG DAN JASA
PEMERINTAHPEMERINTAH
• Prakualifikasi: proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukan penawaran.
• Pascakualifikasi: proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukan penawaran.
PENETAPAN SISTEMPENETAPAN SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PENETAPAN SISTEMPENETAPAN SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
• Metode Pemilihan Barang, Jasa Pemborongan Metode Pemilihan Barang, Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya (B/JP/JL) serta Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya (B/JP/JL) serta Jasa Konsultasi (JK)(JK): disesuaikan dengan jenis, sifat, nilai barang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat, dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada/mampu melaksanakan pekerjaan yang diadakan.
– Metode pemilihan pengadaan B/JP/JLMetode pemilihan pengadaan B/JP/JL: (i) pelelangan umum; (ii) pelelangan terbatas; (iii) pemilihan langsung; dan (iv) penunjukkan langsung.
– Metode pemilihan pengadaan JKMetode pemilihan pengadaan JK: (i) seleksi umum; (ii) seleksi terbatas; (iii) seleksi langsung; dan (iv) penunjukkan langsung.
TABEL PERBANDINGAN METODA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN/JASA LAINNYA
Pelelangan UMUM
1.Diumumkan secara luas.
2.Untuk menciptakan persaingan sehat.
3.Semua pengadaan prinsipnya harus dilelang
Pelelangan TERBATAS
1.Lelang sulit dilaksanakan karena penyedia yang mampu mengerjakan diyakini terbatas.
2.Diumumkan secara luas dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan.
PEMILIHAN Langsung
1. Lelang sulit dilaksanakan/Tidak akan mencapai sasaran.
2. Membandingkan penawaran dari beberapa penyedia yg memenuhi syarat.
3. Dilakukan negosiasi teknis dan harga secara bersaing
PENUNJUKAN Langsung
1.Tunjuk langsung ke 1 penyedia barang/jasa.
2. Dilakukan negosiasi teknis dan harga.
Kriteria Pelelangan Terbatas :
Pekerjaan dengan nilai < 100 juta rupiah
1. Keadaan Tertentu :
1.Penyedia yang mampu mengerjakan diyakini terbatas.
2.Pekerjaan Kompleks
Kriteria Pemilihan Langsung :
Kriteria Penunjukan Langsung:
a. Darurat yang tidak bisa ditunda.
b. Pekerjaan rahasia seijin Presiden.
c. Pekerjaan dengan nilai < 50 juta rupiah.
2.Keadaan Khusus : .
a. Tarif resmi pemerintah.
b. Pekerjaan spesifik (penyedia tunggal, pabrikan, dan pemegang hak paten).
c. Pekerjaan kompleks yg penyedia yg mampu mengerjakan hanya satu.
d. Merupakan hasil produksi usaha kecil yg mempunyai pasar dan harga yg stabil.
TABEL PERBANDINGAN METODA PENGADAAN JASA KONSULTANSI
SELEKSI UMUM
1.Diumumkan secara luas.
2.Untuk menciptakan persaingan sehat.
3.Semua pengadaan jasa konsultansi dilakukan melalui seleksi umum
4.Dilakukan negosiasi teknis dan harga secara bersaing
SELEKSI TERBATAS
1.Pekerjaan kompleks dan penyedia yang mampu mengerjakan diyakini terbatas.
2.Diumumkan secara luas dengan mencantumkan penyedia jasa yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan.
3.Dilakukan negosiasi teknis dan harga secara bersaing
SELEKSI LANGSUNG
1. Seleksi sulit dilaksanakan/Tidak akan mencapai sasaran.
2. Membandingkan penawaran dari beberapa penyedia yg memenuhi syarat.
3. Dilakukan negosiasi teknis dan harga secara bersaing
PENUNJUKAN LANGSUNG
1.Tunjuk langsung ke 1 penyedia barang/jasa.
2. Dilakukan negosiasi teknis dan harga.
Kriteria Seleksi Terbatas :
Pekerjaan dengan nilai < 100 juta rupiah
1. Keadaan Tertentu :
1.Penyedia yang mampu mengerjakan diyakini terbatas.
2.Pekerjaan Kompleks
Kriteria Seleksi Langsung:
Kriteria Penunjukan Langsung:
a. Darurat yang tidak bisa ditunda.
b.Pekerjaan rahasia seijin Presiden.
c. Pekerjaan dengan nilai < 50 juta rupiah.
2.Keadaan Khusus : .
a. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin
Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola :
a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa; dan/atau
b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan/atau
c. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau
d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau
e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau
f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau
g. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;
h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan.
SWAKELOLA SWAKELOLA SWAKELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
SWAKELOLA SWAKELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PENYUSUNAN JADUAL PELAKSANAANPENYUSUNAN JADUAL PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PENYUSUNAN JADUAL PELAKSANAANPENYUSUNAN JADUAL PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PENYUSUNAN JADUAL PELAKSANAANPENYUSUNAN JADUAL PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH …PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH …
PENYUSUNAN JADUAL PELAKSANAANPENYUSUNAN JADUAL PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH …PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH …
Pasal 12 dan Lampiran I Butir D.1 dan 2 yang intinya:
Kewajiban mengalokasikan waktu yang cukup untuk penayangan pengumuman, kesempatan untuk mengambil dokumen dokumen, kesempatan untuk mempelajari dokumen, dan penyiapan dokumen penawaran.
Alokasi waktu dalam penyusunan jadual pengadaan yang diatur cukup rinci untuk pelelangan umum/seleksi umum dan pelelangan terbatas/seleksi terbatas, sementara untuk pemilihan/seleksi langsung hanya pada bagian pengumuman saja
PROSEDUR PELAKSANAANPROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN PENGADAAN B/JP/JLB/JP/JL DENGAN DENGAN PRAKUALIFIKASIPRAKUALIFIKASI
PROSEDUR PELAKSANAANPROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN PENGADAAN B/JP/JLB/JP/JL DENGAN DENGAN PRAKUALIFIKASIPRAKUALIFIKASI
1. Pengumuman prakualifikasi2. Pengambilan dokumen
prakualifikasi3. Pemasukan dokumen
prakualifikasi4. Evaluasi dokumen prakualifikasi5. Penetapan hasil prakualifikasi6. Pengumuman hasil prakualifikasi7. Masa sanggah prakualifikasi8. Undangan kepada peserta yang
lulus prakualifikasi9. Pengambilan dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa
10. Penjelasan11. Penyusunan BAP Penjelasan12. Pemasukan Penawaran13. Pembukaan Penawaran14. Evaluasi kelengkapan data
administrasi dan teknis15. Evaluasi penawaran harga
16. Penetapan pemanang17. Pengumuman pemenang18. Masa sanggah19. Penunjukan pemenang
20. Penandatanganan kontrak/SPK
KETENTUAN ALOKASI WAKTUKETENTUAN ALOKASI WAKTU PENGADAAN PENGADAAN B/JP/JLB/JP/JL DENGAN DENGAN PRAKUALIFIKASIPRAKUALIFIKASI
KETENTUAN ALOKASI WAKTUKETENTUAN ALOKASI WAKTU PENGADAAN PENGADAAN B/JP/JLB/JP/JL DENGAN DENGAN PRAKUALIFIKASIPRAKUALIFIKASI
• Ketentuan Alokasi Waktu Pelelangan Umum – Prakualifikasi:
– Penayangan pengumuman prakualifikasi sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayangan pengumuman prakualifikasi yang dilaksanakan melalui media cetak dan atau radio dan atau televisi minimal dilakukan 1 kali, diawal masa pengumuman.
– Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.
– Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi.
KETENTUAN ALOKASI WAKTUKETENTUAN ALOKASI WAKTU PENGADAAN PENGADAAN B/JP/JLB/JP/JL DENGAN DENGAN PRAKUALIFIKASI …PRAKUALIFIKASI …
KETENTUAN ALOKASI WAKTUKETENTUAN ALOKASI WAKTU PENGADAAN PENGADAAN B/JP/JLB/JP/JL DENGAN DENGAN PRAKUALIFIKASI …PRAKUALIFIKASI …
– Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja.
– Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah dikeluarkannya undangan lelang sampai dengan satu hari sebelum pemasukan dokumen penawaran.
– Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman.
– Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan.
1. Pengumuman lelang umum dengan pascakulafikasi
2. Pendaftaran3. Pengambilan dokumen
lelang dan dokumen dokumen pascakualifikasipascakualifikasi
4. Penjelasan5. Penyusunan BAP penjelasan
dokumen lelang6. Pemasukan dokumen
penawaran dan dokumen pascakualifikasi
7. Evaluasi penawaran (administrasi,teknis,harga)8.8. Evaluation dokumen Evaluation dokumen
pascakualifikasi dan pascakualifikasi dan pembuktian kualifikasipembuktian kualifikasi
9. Penetapan pemenang10. Pengumuman pemenang11. Masa sanggah12. Penunjukan pemenang13. Penandatanganan
Pembukaan Penawaran14. Kontrak/SPK
PROSEDUR PELAKSANAANPROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN PENGADAAN B/JP/JLB/JP/JL DENGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASIPASCAKUALIFIKASI
PROSEDUR PELAKSANAANPROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN PENGADAAN B/JP/JLB/JP/JL DENGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASIPASCAKUALIFIKASI
PPK Panitia Penyedia Barang/Jasa Keterangan
Penjelasan (aanwijzing)
TidakPengubahan
Dokumen Pemilihan
Berita Acara Penjelasan (BAP)
Pemasukan Penawaran
Pembukaan Penawaran
Penarikan/Pengubahan Penawaran2
ProsesPembukaan
Penawaran2
Evaluasi Penawaran ProsesEvaluasi
Penawaran1
Ada pertanyaan?Ya
Kontrak3
Penunjukan Pemenang Pengadaan
Pelaksanaan pekerjaan
Monitoring dan Evaluasi
ProsesPenunjukanPemenang Pengadaan
ProsesKontrak
Lihat Bagan Alur II-1 tentang Proses Pembukaan Penawaran
Lihat Bagan Alur II-2 tentang Proses Evaluasi Penawaran
Lihat Bagan Alur II-3 tentang Proses Penunjukkan Pemenang Pengadaan
Lihat Bagan Alur III tetang Proses Kontrak
(2) diberi kesempatan untuk menarik/mengubah penawaran tanpa sanksi dengan memasukkan pemberitahuan.
Penutupan pemasukan penawaran
4
5
7
6
8
9
10
11
12
(3) antara PPK dan Penyedia Barang/ Jasa.
Peninjauan Lokasi
Perlu meninjau lokasi?
Ya
Proses Prakualifikasi
Lihat Bagan Alur I-1(b) tentang Proses Prakualifikasi
1
2
Undangan pemasukan penawaran1
Proses Prakualifikasi
(1) undangan disampaikan kepada penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi.
Pengambilan Dokumen Pemilihan
3
Proses Pengadaan B/JP/JL dengan Prakualifikasi
ProsesPrakualifikasi
Pengumuman Prakualifikasi
Pendaftaran dan PengambilanDokumen Prakualifikasi
1
PenyampaianFormulir
Kualifikasi
PPK Panitia Penyedia Barang /Jasa Keterangan
2
3
Pengumuman Hasil Prakualifikasi
Penetapan Hasil Prakualifikasi
(1) jika diperlukan dapat dilakukan klarifikasi formulir kualifikasi yang waktunya bersamaan dengan proses penilaian kualifikasi.
.
Penilaian Kualifikasi
Ya
Tidak
Memenuhipersyaratankualifikasi?
Lulus
Gugur
5
6
Klarifikasi1
4
Adakeberatan?
Mengajukansanggahan tingkat I/
banding2
Sanggahan tertulis
Memerintahkan penilaiankualifikasi ulang
pengenaan sanksi&daftar hitam
Undangan kepada PesertaPrakualifikasi yang Lulus
Menjawab sanggahansecara tertulis
Sanggahanditerima?
Ya
Tidak
Tidak
8
9
Ya
(2): - Sanggahan diajukan selambat -lambatnya 5 (lima ) hari kerja sesudah Pengumuman Hasil Prakualifikasi .
- PPK/Pejabat yang Berwenang memberikan jawaban tertulis tingkat pertama selambat - lambatnya 5 (lima ) hari kerja setelah sanggahan diterima .
- Sanggahan tingkat I ditujukan kepada PPK /Pejabat yang Berwenang , sanggahan banding ditujukan kepada Pejabat yang Berwenang .
7
Bandingtidak
diterima
Peserta LulusPrakualifikasi=3?
Ya
PrakualifikasiU
lang3
Tidak
(3) Peserta Prakualifikasi yang telah lulus tidak perlu diprakualifikasi ulang . Prakualifikasi ulang hanya dilakukan terhadap peserta prakualifikasi baru yang mendaftar .
10
Proses Prakualifikasi
Pengadaan B/JP/JL
KETENTUAN ALOKASI WAKTUKETENTUAN ALOKASI WAKTU PENGADAAN PENGADAAN B/JP/JLB/JP/JL DENGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASIPASCAKUALIFIKASI
KETENTUAN ALOKASI WAKTUKETENTUAN ALOKASI WAKTU PENGADAAN PENGADAAN B/JP/JLB/JP/JL DENGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASIPASCAKUALIFIKASI
• Ketentuan Alokasi Waktu Penyusunan Jadual:Ketentuan Alokasi Waktu Penyusunan Jadual:– Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya
dilaksanakan selama 7 hari di websitewebsite pengadaan nasionalpengadaan nasional. Penayangan pengumuman lelang melalui surat kabar nasional/propinsi minimal dilakukan 1 kali tayang pada awal masa pengumuman.
– Pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran dilakukan 1 hari setelah pengumuman sampai dengan 1 hari sebelum batas akhir pemasukkan dokumen penawaran.
– Penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 hari kerjapaling cepat 4 hari kerja sejak tanggal sejak tanggal pengumumanpengumuman.
– Pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 hari setelah penjelasan. Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 2 hari kerja setelah penjelasankurangnya 2 hari kerja setelah penjelasan.
– Evaluasi penawaran dapat dilakukan dalam 1 hari atau sesuai Evaluasi penawaran dapat dilakukan dalam 1 hari atau sesuai dengan waktu yang dibutuhkandengan waktu yang dibutuhkan.
Pengumuman
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen
Pemilihan
PPK Panitia Penyedia Barang/Jasa Keterangan
Penjelasan
Tidak
PengubahanDokumen Pemilihan
Berita Acara Penjelasan (BAP)
Penyampaian Penawaran
Pembukaan Penawaran2
Penarikan/Pengubahan Penawaran1
ProsesPembukaan Penawaran2
Evaluasi Penawaran ProsesEvaluasi
Penawaran1
Ada pertanyaan?Ya
Kontrak3
Penunjukan Pemenang Pengadaan
Pelaksanaan pekerjaan
Monitoring dan Evaluasi
ProsesPenunjukan Pemenang Pengadaan
ProsesKontrak
2
1
Lihat Bagan Alur II-1 tentang Proses Pembukaan Penawaran
Lihat Bagan Alur II-2 tentang Proses Evaluasi Penawaran
Lihat Bagan Alur II-3 tentang Proses Penunjukkan Pemenang Pengadaan
Lihat Bagan Alur III tentang Proses Kontrak
(1) diberi kesempatan untuk menarik/mengubah penawaran tanpa sanksi dengan memasukkan pemberitahuan.
Penutupan pemasukan penawaran
(2) harus memenuhi minimal 3 (tiga) peserta.
3
4
6
5
7
8
9
10
11
(3) antara PPK dan Penyedia Barang/ Jasa.
Peninjauan Lokasi
Perlu meninjau lokasi?
Ya
Proses Pengadaan B/JP/JLdengan Pascakualifikasi
ProsesEvaluasi Penawaran1
PPK PanitiaPenyedia Barang /
JasaKeterangan
Evaluasi terhadapsemua penawaran?
Memenuhipersyaratan
harga?
Lulus
GugurTidak
Ya
1
Semua diatas pagu?
PelelanganGagal
Tida
k
PenunjukanPemenang
Pengadaan2
(1) Ada dua alternatif dalam melakukan koreksi aritmatik : a) Koreksi aritmatik dilakukan sebelum evaluasi kewajaran harga ; b) Koreksi aritmatik dapat dilakukan pada awal evaluasi sebelum evaluasi administrasi untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran terendah .
Daftar penawaranterendah
Ya
PelelanganGagal
Ya
Tidak
EvaluasiAdministrasi
Memenuhipersyaratanadministrasi?
Lulus
Gugur
Ya
Tidak
Evaluasi Teknis
Memenuhipersyaratan
teknis?
Lulus
GugurTidak
KoreksiAritmatik1a
Ya
Semua diatas pagu?
2
3
4
5
Ya
6
7
8
9
Tidak
2
Ya
KoreksiAritmatik1b
3
EvaluasiAdministrasi
Memenuhipersyaratanadministrasi?
Lulus
GugurTidak
Ya
Evaluasi Teknis
Memenuhipersyaratan
teknis?
Lulus
GugurTidak
Ya
4
6
5
1
Memenuhipersyaratan
harga?
Lulus
GugurTidak
PenunjukanPemenang
Pengadaan2
Daftar penawaranterendah
7
9
10
8
Evaluasi terhadap >3penawaran terendah
setelah koreksi aritmatik
(2) Lihat Bagan Alur II -3 tentang Proses Penunjukan Pemenang Pengadaan .
Penilaiansetelah
PreferensiHarga
Evaluasiharga satuan
timpang
Evaluasi Harga Penawaran
Evaluasikewajaran
harga
Penilaiansetelah
PreferensiHarga
Evaluasiharga satuan
timpang
Evaluasi Harga Penawaran
Evaluasikewajaran
harga
Evaluasi Penawaran
Pengadaan B/JP/BL
Contoh Percepatan Jadwal
Pelelangan Umum Dengan Prakualifikasi (tidak terjadi sanggahan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 351 Pengumuman Prakulifikasi 7 hari2 Pendaftaran dan pengambilan
dokumen prakualifikasi9 hari
3 Pemasukan dokumen prakualifikasi 9 hari4 Evaluasi dokumen prakualifikasi tidak diatur5 Pengumuman hasil prakualifikasi tidak diatur6 Masa sanggah atas hasil
prakualifikasitidak diatur
7 Undangan Lelang tidak diatur8 Pengambilan dokumen pemilihan
penyediatidak diatur lama
pengambilan9 Penjelasan (Aanwijzing) min 7 hr sejak
pengumuman10 Pemasukan dokumen penawaran 7 hari11 Pembukaan dokumen penawaran hari terakhir
pemasukan dok. penawaran
12 Evaluasi dokumen penawaran tidak diatur13 Penetapan pemenang tidak diatur14 Pengumuman pemenang
maks 2 hr setelah surat penetapan diterima panitia
15 Masa sanggah maks 5 hr sejak pengumuman
16 Penunjukan pemenang (SPPBJ) paling lambat 5 hr sejak pengumuman
17 Penandatanganan kontrak paling lambat 14 hr sejak SPPBJ
No Uraian Kegiatan KeteranganHari Kerja Ke-
PENYUSUNAN JADUAL PELAKSANAAN PENGADAAN
Contoh Percepatan Jadwal
Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi(tidak terjadi sanggahan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 231 Pengumuman lelang min 7 hari2 Pendaftaran dan pengambilan
dokumen13 hari
3 Penjelasan (Aanwijzing) paling cepat 7 hr sejak tanggal pengumuman
4 Pemasukan penawaran min 7 hari5 Pembukaan dokumen penawaran hari terakhir
pemasukan dok. 6 Evaluasi dokumen penawaran tidak diatur7 Penetapan pemenang tidak diatur8 Pengumuman pemenang maks 2 hr setelah
surat penetapan
9 Masa sanggah maks 5 hr sejak pengumuman
10 Penunjukan pemenang (SPPBJ) paling lambat 5 hr sejak pengumuman
11 Penandatanganan kontrak paling lambat 14 hr sejak SPPBJ
No Uraian Kegiatan KeteranganHari Kerja Ke-
No Uraian KegiatanHari Kerja Ke-
Keterangan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Pengumuman lelang X X X X X X X 1 hari di surat kabar dan minimal 7 hari untuk di internet
2 Pendaftaran dan pengambilan dokumen
X X X X X X 1 hari setelah pengumuman s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen
3 Penjelasan (Aanwijzing)
X paling cepat 4 hr sejak tanggal pengumuman
4 Pemasukan penawaran X X batas akhir pemasukan, min 2 hari setelah penjelasan
5 Pembukaan dokumen penawaran
X hari terakhir pemasukkan dok. penawaran
6 Evaluasi dokumen penawaran
X tidak di atur, namun dapat 1 hari (mis. tender ATK)
7 Penilaian dan pembuktian kualifikasi
X tidak diatur (bila diperlukan dapat dilakukan survai lap.)
8 Usulan calon pemenang
X Paling lambat 7 hari setelah pembukaan penawaran harga
9 Penetapan pemenang X tidak diatur
10 Pengumuman pemenang
X maksimal 2 hari setelah surat penetapan
11 Masa sanggah X X X X X maks 5 hr sejak pengumuman
12 Penunjukan pemenang (SPPBJ)
X paling lambat 6 hari sejak pengumuman
13 Penandatanganan kontrak
X paling lambat 14 hari sejak SPPBJ
Contoh Percepatan Jadwal Pelelangan Umum Pengadaan Barang Sederhana Dengan Pascakualifikasi (tidak terjadi sanggahan)
PROSEDUR PELAKSANAANPROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN PENGADAAN JASA KONSULTASIJASA KONSULTASI DENGAN DENGAN PRAKUALIFIKASIPRAKUALIFIKASI
PROSEDUR PELAKSANAANPROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN PENGADAAN JASA KONSULTASIJASA KONSULTASI DENGAN DENGAN PRAKUALIFIKASIPRAKUALIFIKASI
1. Pengumuman prakualifikasi2. Pengambilan dokumen
prakualifikasi3. Pemasukan dokumen
prakualifikasi4. Evaluasi dokumen prakualifikasi5. Penetapan hasil prakualifikasi6. Pengumuman hasil prakualifikasi7. Masa sanggah prakualifikasi8. Undangan kepada peserta yang
lulus prakualifikasi9. Pengambilan dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa
10. Penjelasan11. Penyusunan BAP Penjelasan12. Pemasukan Penawaran13. Pembukaan Penawaran14. Evaluasi kelengkapan data
administrasi dan teknis15. Evaluasi penawaran harga
16. Penetapan pemanang17. Pengumuman pemenang18. Masa sanggah19. Penunjukan pemenang
20. Penandatanganan kontrak/SPK
PPK Panitia Penyedia Jasa Konsultansi Keterangan
Penjelasan (aanwijzing)
TidakPengubahan Dokumen
Seleksi
Berita Acara Penjelasan (BAP)
Pemasukan Penawaran
Pembukaan Penawaran
Penarikan/Pengubahan Penawaran2
ProsesPembukaan Penawaran1
Evaluasi Penawaran ProsesEvaluasi
Penawaran
Ada pertanyaan?Ya
Kontrak3
Penunjukan Pemenang Seleksi
Pelaksanaan pekerjaan
Monitoring dan Evaluasi
ProsesPenunjukanPemenang
Seleksi
ProsesKontrak
Lihat Bagan Alur II-1 & 3 tentang Proses Pembukaan Penawaran (Sampul I & II)
Lihat Bagan Alur II-2 & 3 tentang Proses Evaluasi Penawaran (Data Teknis & Data Biaya)
Lihat Bagan Alur II-4 tentang Proses Penunjukkan Pemenang Seleksi
Lihat Bagan Alur III tentang Proses Kontrak
(2) diberi kesempatan untuk menarik/mengubah penawaran tanpa sanksi dengan memasukkan pemberitahuan.
Penutupan pemasukan penawaran
4
5
7
8
10
11
12
13
(3) antara PPK dan Penyedia Jasa Konsultansi.
Peninjauan Lokasi
Perlu meninjau lokasi?
Ya
Proses Prakualifikasi
Lihat Bagan Alur I-2 tentang Proses Prakualifikasi
1
2
Undangan pemasukan penawaran1
Proses Prakualifikasi
(1) undangan disampaikan kepada penyedia jasa konsultansi yang lulus prakualifikasi.
PengambilanDokumen Seleksi
3
Klarifikasi/Negosiasi Penawaran
9
6
Proses Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Prakualifikasi
ProsesPrakualifikasi
Pengumuman Prakualifikasi
Pendaftaran dan PengambilanDokumen Prakualifikasi
1
PenyampaianFormulir
Kualifikasi
PPK Panitia Penyedia Jasa Konsultansi Keterangan
2
3
Pengumuman Hasil Prakualifikasi
Penetapan Hasil Prakualifikasi
(1) jika diperlukan dapat dilakukan klarifikasi formulir kualifikasi yang waktunya bersamaan dengan proses penilaian kualifikasi
.
Penilaian Kualifikasi
Tidak
Memenuhipersyaratankualifikasi?
Ya
Lulus
Gugur
5
6
Klarifikasi1
4
Adakeberatan?
Mengajukansanggahan tingkat I/
banding2
Sanggahan tertulis
Memerintahkan penilaiankualifikasi ulang
pengenaan sanksi&daftar hitam
Undangan kepada PesertaPrakualifikasi yang Lulus
Menjawab sanggahansecara tertulis
Sanggahanditerima?
Ya
Tidak
8
10
Ya
(2): - Sanggahan diajukan selambat -lambatnya 5 (lima) hari kerja sesudah Pengumuman Hasil Prakualifikasi .
- PPK/Pejabat yang Berwenang memberikan jawaban tertulis tingkat pertama selambat - lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah sanggahan diterima .
- Sanggahan tingkat I ditujukan kepada PPK /Pejabat yang Berwenang , sanggahan banding ditujukan kepada Pejabat yang Berwenang .
7
Bandingtidak
diterima
Jumlah Peserta lulusPrakualifikasi(x)?
Ya
PrakualifikasiU
lang3
Tidak
(3) Peserta Prakualifikasi yang telah lulus tidak perlu diprakualifikasi ulang . Prakualifikasi ulang hanya dilakukan terhadap peserta prakualifikasi baru yang mendaftar .
11
Tidak
Jasa KonsultansiPerseorangan
DaftarPenyedia Jasa
KonsultansiYang lulus
x = 3
Jasa KonsultansiBadan Usaha
Daftar PendekKonsultan
5 = x =7
9
Proses Prakualifikasi
Pengadaan Jasa Konsultansi
No METODA
PEMILIHAN PENYEDIA
Nilai Pengadaan
(Rp)
Waktu Proses Pengadaan
Normal + Praklfs Percepatan*)
Pengadaan BARANG / JASA PEMBORONGAN / JASA LAINNYAPengadaan BARANG / JASA PEMBORONGAN / JASA LAINNYA
1 Pelelangan umum
Tidak terbatas
45 hrk 18 hrk brg biasa
23 hrk brg khusus2 Pelelangan terbatas 35 hrk
3 Pemilihan langsung < 100 juta 18 hrk 14 hrk
4 Penunjukan langsung < 50 juta 10 hrk 7 hrk
Pengadaan JASA KONSULTANSIPengadaan JASA KONSULTANSI
1 Seleksi umum
Tidak terbatas
45 hrk
23 hari2 Seleksi terbatas 35 hrk
3 Seleksi langsung < 100 juta 18 hrk 14 hrk
4 Penunjukan langsung < 50 juta 10 hrk 7 hrk
*) : SANGAT BERGANTUNG kpd kesiapan panitia dan perangkat pengadaan
KONTRAKKONTRAK PENGADAAN BARANG/JASAPENGADAAN BARANG/JASA
KONTRAKKONTRAK PENGADAAN BARANG/JASAPENGADAAN BARANG/JASA
Kwitansi Bermeterai : < Rp 5 juta
Surat Perintah Kerja (SPK) : < Rp 50 juta , tanpa Jaminan Pelaksanaan
Kontrak : > Rp 50 juta , dengan Jaminan Pelaksanaan 5%
Uang Muka : max. 30% untuk usaha kecil
max. 20% untuk usaha lainnya
Jaminan : Jaminan Pelaksanaan senilai 5% nilai kontrak
Jaminan Uang Muka senilai 100% uang muka
Jaminan Pemeliharaan senilai 5% nilai kontrak
AMANDEMEN KONTRAK : atas perubahan lingkup, harga, waktu
dibuat dan harus disepakati para pihak
PEMBAYARAN TERMIN ditentukan dalam Kontrak,
berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
KONTRAKKONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA…PENGADAAN BARANG/JASA…
KONTRAKKONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA…PENGADAAN BARANG/JASA…
Pekerjaan selesai 100%,
PEMBAYARAN dilakukan sebesar :
a. 95% nilai kontrak, 5% dibayar setelah selesai masa pemeliharaan
b. 100% nilai kontrak, dengan menerima Jaminan Pemeliharaan
Batas waktu penyelesaian SELURUH pengadaan barang/jasa PHK-I TA 2008:
11 Desember 2008
Batas waktu pembayaran seluruh nilai kontrak :
15 Desember 2008 * (* disesuaikan ketentuan Departemen Keuangan)
a. Keterlambatan Proses Pengadaan
b. Hasil Pengadaan Tidak Mencapai Sasaran
c. Temuan Pada Pemeriksaan
LESSON-LEARNTPengadaan barang/jasa Pemerintah
LESSON-LEARNTPengadaan barang/jasa Pemerintah
a. Keterlambatan proses pengadaan
Karena:
1. Pengumuman kurang efektif sehingga tidak ada peserta lelang
2. Dokumen teknis pengadaan terlambat disusun karena PIC terlambat mengirimkan spesifikasi teknis.
3. Terjadi sanggahan akibat kurang teliti melakukan evaluasi (administratif,
teknis, ekonomis)
4. Proses pendaftaran mahasiswa S2/S3 terlambat dilakukan, karena calon peserta belum siap
5. Belum ada komitmen legal yang dibuat mengenai kontrak PHK
LESSON-LEARNT Pengadaan barang/jasa Pemerintah …LESSON-LEARNT Pengadaan barang/jasa Pemerintah …
b. Hasil Pengadaan tidak mencapai sasaran
karena:
1. Spesifikasi dalam dokumen teknis tidak lengkap atau tidak tepat
2. Penjelasan teknis pada Aanwijzing tidak tuntas dan ‘mengambang’
3. Pengawasan pada pemeriksaan hasil pekerjaan kurang baik, karena
panitia penerima barang kurang memahami spesifikasi yang disyaratkan.
4. Terjadi keterlambatan penyelesaian pengadaan karena kekurangmampuan penyedia barang/jasa
5. Barang/jasa direncanakan selesai menjelang akhir tahun
LESSON-LEARNT Pengadaan barang/jasa Pemerintah …LESSON-LEARNT Pengadaan barang/jasa Pemerintah …
c. Temuan pada pemeriksaan
Akibat pengadaan tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku:
1. HPS tidak dibuat sesuai pagu dan harga satuan yang wajar
2. Jaminan Pelaksanaan tidak memenuhi syarat (jumlah dan jangka waktu)
3. Pengadaan dilakukan oleh penyedia yang tidak memenuhi syarat
4. Pengadaan tidak dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan, karena perencanaan pengadaan tidak dilakukan dengan baik,
5. Pembayaran honor tetap tim tidak didukung SK pengangkatan ybs.
6. Pembayaran honor melebihi jangka waktu pelaksanaan dan/atau melebihi harga satuan yang ditentukan.
7. Pengadaan komponen swakelola (misalnya: barang/jasa untuk workshop) tidak mengikuti ketentuan ttg pengadaan dan pajak.
8. Pekerjaan konsultan tidak sesuai ketentuan karena TOR/KAK kurang rinci
atau terlalu ketat.
LESSON-LEARNT Pengadaan barang/jasa Pemerintah …LESSON-LEARNT Pengadaan barang/jasa Pemerintah …
9. Konsultan perorangan/tenaga ahli tidak ber-NPWP10. Kontrak dibuat hingga melebihi batas waktu pembayaran tahun anggaran,
11. Pembayaran 5% biaya kontrak pekerjaan sipil dibayarkan sebelum masa pemeliharaan berakhir.
12. Penerimaan barang tidak sesuai spesifikasi atau belum terpasang, atau belum lulus uji-pakai
13. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan tanpa peringatan/denda
14. Perubahan lingkup/volume/biaya/jangka waktu pekerjaan tanpa adendum dan/atau tanpa persetujuan PPK, misalnya;
Ganti judul buku – out of print
15. Jaminan pelaksanaan tidak diperpanjang sesuai adendum waktu16. Jasa giro Bank digunakan untuk membiayai pengadaan tambahan17. Pembayaran/pemungutan Pajak (PPn-PPh) terlambat/tidak dilakukan18. Adminstrasi penanggalan dokumen/BAP pengadaan tidak konsisten dengan prosedur dan jadwal yang ditentukan.
….LESSON-LEARNT Pengadaan barang/jasa Pemerintah….LESSON-LEARNT Pengadaan barang/jasa Pemerintah
1. Pimpinan PT menyusun dan menetapkan struktur organisasi pelaksana PHK-I, dan mengarahkan kooordinasi dan pembagian tugas diantara pelaksana.
2. Koordinasi antara PIC, pengguna, Unit/pelaksana pengadaan, dan pengelola DIPA (di PTN) dilakukan secara intensif dan sedini mungkin.
3. PIC pro-aktif menyusun daftar kebutuhan bersama pengguna, dengan spesifikasi yang benar, lengkap dan jelas, serta menentukan batas waktu penyelesaian pekerjaan yang jelas.
4. PIC mengusulkan nama-nama tim kerja yang akan melakukan pekerjaan secara swakelola, untuk dibuatkan SK-nya oleh yang berwenang.
5. PIC/wakilnya pro-aktif terlibat dalam kepanitiaan, penjelasan pekerjaan, dan evaluasi pengadaan.
6. PIC pro-aktif memonitor pelaksanaan pengadaan, dan memberi masukan yang diperlukan kepada pelaksana pengadaan (misal: pemeriksaan hasil pekerjaan).
BEBERAPA SARAN: BEBERAPA SARAN:
7. Pelaksana pengadaan mengikuti pelatihan bersertifikat dan mengikuti Ujian untuk memperoleh Sertifikat Keahlian.
8. Perencanaan pengadaan (skedul, dokumen, ketersediaan dana,dsb)
disusun sedini mungkin dan segera disesuaikan (bila diperlukan).
9. PHK-I menyusun dan aktif mengisi Format Rencana Pengadaan dan Format Realisasi Pengadaan, untuk keperluan pengendalian pengadaan bersama Tim Monevin.
10.Tim Monevin ikut memantau kegiatan pengadaan barang/jasa
BEBERAPA SARAN: BEBERAPA SARAN:
Bahan Pustaka / Sumber:
1. Keppres No.80 Tahun 2003 dan Perubahannya s.d. 2006
2. Bahan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAPPENAS, 2008
3. Catatan pelaksanaan PHK pada beberapa PT
top related