visum et repertum ppt.pptx
Post on 14-Jul-2016
60 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Visum Et Repertumdr. Ricka Brillianty Zaluchu,SpKF
Definisi .....Laporan tertulis seorang dokter atas hasil
yang didapatkan dari pemeriksaan dari korban baik yang hidup, korban mati ataupun berupa barang bukti yang diduga berasal dari tubuh manusia kepada pihak penyidik demi kepentingan peradilan.
Dasar Hukum ....Pasal 133 KUHAP menyebutkan : (1). Dalam hal penyidikan utk kepentingan
peradilan menangani korban luka, keracunan, maupun mati yang diduga krn peristiwa tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya.
(2) Permintaan dlm ayat (1) dilakukan scr tertulis, disebutkan secara tegas utk Pemeriksaan Luka atau Pemeriksaan Bedah Mayat
Yg berhak meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu yg merupakan pejabat Polri dgn pangkat serendah-rendahnya adalah Pembantu Letnan Dua (utk Penyidik) dan sersan ( Penyidik pembantu)
Pasal 179 KUHAP : Setiap orang yg diminta pendapatnya sbg
ahli kedokteran kehakiman/ dokter/ ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan
Keterangan Saksi
Keterangan Ahli
VERPetunjuk
Keterangan
TerdakwaPasal 184
KUHAP
Alat Bukti yang Sah
VER Kasus Perlukaan ........Umumnya korban dgn luka ringan datang
ke dokter dgn membawa SPV setelah melapor ke penyidik polri, sedangkan dlm keadaan luka sedang hingga berat biasanya korban akan datang ke dokter atau RS terlebih dahulu shg SPV akan terlambat sampai di tangan dokter.
Derajat Luka ....... Luka Ringan diatur
dalam Pasal 352 KUHP :
“... Penganiayaan yg tidak menimbulkan penyakit atau halangan utk menjalankan jabatan atau pekerjaan.....“
Luka Sedang diatur dlm Psl 351 KUHP:
“....Penganiayaan yang menyebabkan timbulnya sakit atau luka dan menimbulkan halangan dlm menjalankan jabatan atau pekerjaan.....”
Luka Berat diatur dlm Psl 90 KUHP terdiri dari :1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak
memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus utk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencahariannya.
3. Menyebabkan kehilangan salah satu panca indera
4. Menyebabkan cacat berat5. Sakit Lumpuh6. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu
berturut-turut atau lebih7. Gugur atau matinya kandungan seorang
perempuan
VER Jenazah .......Sebelum dilakukan
px Autopsi, penyidik wajib memberitahukan keluarga korban dan menerangkan maksud dan tujuan pemeriksaan.
...lanjutan
Pelaksanaan autopsi menunggu 2 x 24 jam pihak keluarga memberikan persetujuan, apabila lewat dari batas waktu tersebut maka pihak penyidik akan tetap melakukan pelaksanaan autopsi. (pasal 134 KUHAP)
Jenazah yang diperiksa dapat pula didapatkan dari penggalian kuburan (pasal 135 KUHAP)
...lanjutanJenazah hanya boleh keluar dari institusi
kesehatan dan diberikan surat keterangan kematian bila seluruh prosedur pemeriksaan telah dilakukan apabila jenazah dibawa pulang paksa tidak mendapatkan surat keterangan kematian
Rahasia KedokteranPP No.10 tahun 1966
◦Kewajiban seorang dokter untuk menyimpan rahasia kedokteran
Rahasia kedokteran dijunjung tinggi dalam masy walaupun pengadilan meminta dokter untuk membuka rahasia kedokteran, ia masih memiliki hak untuk menolak (verschoningsrecht)
Rahasia kedokteran harus tetap disimpan walaupun pasien telah meninggal dan ikut dikuburkan bersama jenazah.
Pihak yang wajib menyimpan rahasia kedokteran forensik
Dokter spesialis kedokteran forensikDokter umumDokter spesialis klinik lainnyaPetugas kamar jenazahMahasiswa kedokteran atau yang sedang menjalani
kepaniteraan forensik maupun kepaniteraan klinik lainnya
Petugas kamar bedah jenazahPetugas laboratorium forensikMaupun, petugas lain yang secara tidak langsung atau
langsung mengetahui kegiatan pemeriksaan tersebut
Informed consent• Prinsip moral profesi kedokteran
Pada masa sebelum tahun 50-an. Paternalistik dianggap sebagai hubungan yang sebagai hubungan yang paling tepat, dimana dokter menentukan apa yang akan dilakukan terhadap pasien berdasarkan prinsip beneficence prinsip ini mengabaikan hak pasien untuk menentukan keputusan terhadap tindakan medis
Lalu di tahun 70-an sifat hubungan kontraktual antara dokter dengan pasien menitikberatkan kepada hak otonomi pasien dalam menentukan apa saja yang boleh dilakukan terhadapnya.
Sekarang, profesi kedokteran mengenal 4 prinsip moral utama yaitu otonomy, beneficence, non maleficence dan justice
Otonomi : menghormati hak pasien terutama hak otonomi pasien (the rights to self determination)
Beneficence : mengutamakan tindakan yang ditujukan kearah kebaikan pasien
Non maleficence : melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai “primum non nocere”, atau “do no harm”
Justice : mementingkan fairness dan keadilan dalam mendistribusikan sumber daya (distributive justice)
Salah satu hak pasien disahkan dalam Declaration of Lisbon dari World Medical Association (WMA) adalah the right to accept or to refuse treatment after receiving adequate information!
Suatu tindakan medis terhadap seorang pasien tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dapat dianggap sebagai penyerangan atas hak orang lain atau perbuatan melanggar hukum
Informed Consent
Informed : telah diberitahukan, telah disampaikan atau telah diinformasikan
Consent : persetujuan yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu
Definisi Permenkes no 290/MENKES/PER/III/2008
Pasal 1 Ayat (1)“Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengennai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien”
Definisi “Informed consent adalah suatu proses yang menunjukkan komunikasi yang efektif antara dokter dengan pasien, dan bertemunya pemikiran tentang apa yang akan dan apa yang tidak akan dilakukan terhadap pasien”
Sampurna Budi, Zulhasmar Syamsu, Siswaja Tjejep. Bioetik dan Hukum Kedokteran, Pengantar bagi Mahasiswa Kedokteran dan Hukum. Jakarta : Pustaka Dwipar, 2005.
Definisi “Informed consent adalah suatu kesepakatan atau persetujuan pasien atas usaha medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mngenai segala resiko yang mungkin terjadi”
Komalawati, dalam bukuTanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter.Jakarta : Pustaka Prestasi Publisher,2006
Fungsi Informed Consent1
Penghormatan terhadap harkat dan martabat
pasien selaku manusia dalam menentukan
nasibnya sendiri
2Untuk mendorong dokter melakukan
kehati-hatian dalam mengobati pasien
3Secara tidak langsung
merupakan pemberian ijin oleh pasien pada dokter
untuk melakukan tindakan medis
4Merupakan
Risk Transfer
Penerapan Informed Consent
Dalam kasus-kasus yang
menyangkut
dengan pembedahan / operasi
Dalam kasus-kasus yang
menyangkut dengan
pengobatan yang
memakai teknologi baru yang
sepenuhnya belum
dipahami efek
sampingnya
Dalam kasus-kasus
yang memakai
terapi atau obat yang
kemungkinan banyak
efek samping, seperti terapi
dengan sinar laser,dll.
Dalam kasus-kasus
penolakan
pasien
Dalam kasus-kasus
dimana di samping
mengobati, dokter juga melakukan riset dan
eksperimen dengan
berobjekan pasien
12 5
4
3
Jenis Informed Consent
Dinyatakan
Tertulis
Lisan
Prosedur Informed Consent
DOKTER •INFORMASI
PASIEN •PERSETUJUAN
SAKSI
terimakasih
top related