pt diadyani timber - tuv.com · menara karya 10th floor, ... identitas perusahaan pt wijaya sentosa...
Post on 15-Jun-2019
219 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)
HASIL AUDIT PENILIKAN I
PHPL
PT DIADYANI TIMBER
(Pemegang IUPHHK HA)
PROVINSI PAPUA
Oleh
LPPHPL PT TUV RHEINLAND INDONESIA
1
IDENTITAS LPPHPL PT TUV Rheinland Indonesia
1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia
2. Nomor Akreditasi : LVLK-016-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 - Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Phone / Fax : 021-579 44 579 / 021-579 44 575
e-mail : forestry@idn.tuv.com
5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama: Ralf Scheller Komisaris: Andreas Hoefer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana Direktur Utama: I Nyoman Susila Direktur: Edmundus Wiharyono Abdul Qohar General Manager Sustainability Assurance: Dian S. Soeminta, S.Hut
6. Standar : Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
7. Tim Auditor : 1. Tri Sugeng Riyanto (Auditor Ekologi)
2. Ichsan Setyowibowo ( Auditor Prasyarat)
3. Amin Pujiyanto (Auditor Produksi)
4. Muhammad Jamaluddin (Auditor Sosial)
5. Suseno Djoko Suhendro (Auditor VLK)
8. Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut
2
IDENTITAS PERUSAHAAN PT WIJAYA SENTOSA PAPUA BARAT
1. Nama Unit Manajemen PT. Diadyani Timber
2. Alamat Kantor Pusat Jakarta:
Jl. S.Parman Kav-67, Jakarta Barat
Nama Kontak : Ir. Neneng
Telephone : (021) 5306448
Fax : (021) 5306458
Email : prckli@kli-group.com
prckli@yahoo.com
Kantor Cabang:
Jl. KS. Tubun No. 52A, Resimen Hamadi, Jayapura, Provinsi Papua
3. Lokasi Unit Manajemen Lokasi Unit Manajemen : Distrik Mimika Barat Tengah,
Kabupaten Mimika, Provinsi Papua
4. Luas Areal Hutan yang
Disertifikasi
± 205.160Ha
5. SK IUPHHK -HA SK. Menteri Kehutanan No. SK.292/Menhut-II/2009 Tanggal 18 Mei 2009
6. Susunan Komisaris dan Pengurus
Perusahaan
Berdasarkan akta perubahan terakhir Akta Nomer 36 tanggal 18-
08-2016, Pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:
Komisaris : Bonari
Direktur : Puji Suwahyono
7. Pemilik Perusahaan/Saham
Susunan Kepemilikan Saham PT. Diadyani Timber sesuai
dengan Akte Notaris Jose Dima Satria No.36 tanggal 18 -08-
2016 adalah PT Abadi Sinar Pelangi dan Hunawan Widjajanto
8. Penanggung Jawab Sertifikasi Ir. Neneng SM Teguh
3
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan 18 Nopember 2018
Ruang Pertemuan Kantor PT
DDT Base Camp Mapar
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh
Manager Camp dan para PIC bidang
yang diaudit dan Tim Auditor Lembaga
Sertifikasi PT TUV Rheinland
Indonesia.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
19 - 21 Nopember 2018
Kantor dan lokasi PT DDT
Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Pertemuan Penutupan 21 Nopember 2017
Ruang Pertemuan Kantor DDT
Pertemuan penutupan dihadiri oleh Manajer Camp dan PIC pendamping serta Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT TUV
Rheinland Indonesia
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menhut-II/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
4
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Indikator Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A Penilaian Kinerja PHPL
1 Prasyarat
1.1 Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HT
Sedang
PT DDT telah memiliki dokumen legal (dokumen
legal perizinan perusahaan, dokumen legal
kegiatan pengelolaan hutan) dan dokumen legal
administrasi tata batas lengkap sesuai dengan
tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang
telah dilakukan
Tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT DDT
sampai dengan tahun 2018 belum mencapai
temu gelang, realisasi penataan batas areal
kerjanya sepanjang 230,22 Km (95,72%) dari
panjang keseluruhan 450,51 Km.
PT DDT telah mendapatkan pengakuan
eksistensi areal kerja dari pemerintah,
perusahaan yang berbatasan langsung dengan
PT DDT (persekutuan) dan tidak terdapat konflik
batas. Namun berdasarkan bukti pengakuan
eksistensi dari masyarakat atau desa,
keberadaan PT DDT baru diakui oleh 5 Desa
dari 10 Desa yang ada di areal PT DDT menurut
RKUPHHK-HA
Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di
areal kerja PT DDT. Perubahan perencanaan
baru akan dilakukan bersamaan dengan
penyusunan RKUPHHK-HA PT DDT yang akan
berakhir masa berlakunya tahun 2019 namun
demikian pada saat dilakukan penilaian Penilikan
I belum ditemukan bukti-bukti persiapan
penyusunan dokumen tersebut.
Pada periode Penilikan I PT DDT menunjukan di
dalam areal kerja PT DDT tidak terdapat
kegiatan atau penggunaan di luar sektor
kehutanan
1.2 Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI
Baik
PT DDT telah memiliki dokumen visi dan misi
perusahaan
Kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan
5
Indikator Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
telah dilakukan oleh manajemen PT DDT kepada
seluruh karyawannya baik secara langsung
maupun tidak langsung dan kepada masyarakat
yang terkena dampak kegiatan penebangan PT
DDT dan terdapat bukti pelaksanaannya berupa
berita acara sosialisasi visi dan misi perusahaan.
Implementasi kegiatan pengelolaan hutan lestari
(kelola produksi, kelola ekologi, kelola sosial)
yang telah dilakukan PT DDT baru sebagian
yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
1.3 Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan
Sedang
Jumlah tenaga profesional yang dimiliki PT DDT
saat ini sebanyak 6 orang dengan latar belakang
pendidikan kehutanan dan 11 orang tenaga
teknis PHPL (32,35 %) dari 34 orang tenaga
teknis PHPL yang seharusnya dimiliki PT DDT
PT DDT telah merealisasikan peningkatan
kompetensi SDM Realisasi peningkatan
kompetensi sumber daya manusia (SDM) PT
DDT pada tahun 2013 s/d 2017 sebesar 89,60%
dari yang direncanakan dengan realisasi jenis
kegiatan sebesar 82,93% dari yang
direncanakan sesuai kebutuhan.
PT DDT telah memiliki dokumen
ketenagakerjaan lengkap
1.4 Kapasitas dan Mekanisme Untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK – HTI
Baik
Tersedia Struktur Organisasi dan Job Description PT DDT yang telah diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT DDT Nomor 025/DIR-E/DDY/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Unit Camp Pengusahaan Hutan PT DDT sesuai dengan kerangka PHPL dimana di dalamnya terdapat unit kerja yang membidangi Kelola Produksi, Kelola Lingkungan, Kelola Sosial, Audit Internal, dan lain sebagainya, dan tidak ditemukan adanya perangkapan jabatan dan jabatan yang kosong
PT DDT telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) baik software dan hardware maupun perangkat pendukung lainnya, serta terdapat SDM sebagai tenaga pelaksana SIM.
PT DDT telah memiliki organisasi SPI sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Nomor 004/Dir-DDY/i/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Penetapan Tim Pengawas Intern (SPI),
6
Indikator Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
namun belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan dalam kerangka pengelolaan hutan produksi lestari.
Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh PT DDT belum menyeluruh dan belum dapat mengontrol seluruh kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari.
1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)
Sedang
Kegiatan penebangan yang direncanakan PT
DDT pada Blok RKT 2017 dan 2018 yang akan
mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat
setempat (Kampung Pronggo, Kampung Kipia,
Kampung Mapar, Kampung Akar, Kampung
Wumuka dan Kampung Wakia), telah mendapat
persetujuan dari para pihak atas dasar informasi
awal yang memadai.
Proses tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT
DDT baru mendapat persetujuan dari sebagian
para pihak sebesar 70% yaitu 7 kampung
(Kampung Kapiraya, Kampung Pronggo,
Kampung Kipia, Kampung Mapar, Kampung
Akar, Kampung Wumuka dan Kampung Wakia)
dari 10 kampung terdampak tata batas areal
kerja IUPHHK-HA PT DDT (Kampung Umar,
Kampung Kapiraya, Kampung Pronggo,
Kampung Kipia, Kampung Mapar, Kampung
Akar, Kampung Wumuka, Kampung Wakia,
Kampung Uta dan Kampung Mupuruka). Sampai
dengan tahun 2018 ini masih terdapat lokasi
batas areal kerja IUPHHK-HA PT DDT yang
belum dilakukan penataan batas, yaitu batas
hutan lindung Charles Lois sepanjang 10,30 km
yang harus dilakukan rekonstruksi tata batasnya
dan mendapat persetujuan dan pengesahan
para pihak yang terkait.
PT DDT telah mandapatkan persetujuan dari
pemerintah dan manajemen perusahaan dalam
menetapkan rencana PMDH namun masih
sebagian masyarakat/desa yang menyetujui
proses dan pelaksanaan PMDH.
Proses penetapan kawasan lindung di areal
kerja PT DDT telah mendapat dukungan
7
Indikator Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
pengakuan dan persetujuan dari para pihak, baik
pemerintah maupun masyarakat sekitar areal
kerjanya yaitu 4 kampung (66,67%) dari 6
Kampung terdampak kawasan lindung yaitu
Kampung Pronggo, Kampung Kipia, Kampung
Mapar, dan Kampung Akar, sedangkan yang
belum memberikan persetujuan adalah
masyarakat dari Kampung Umar dan Kampung
Uta.
2 Produksi
2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
Sedang
PT Diadyani Timber telah memiliki dokumen
Rencana Jangka Panjang (Management Plan)
yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan
melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.
SK.146/VI-BPHA/2011 tanggal 27 Oktober 2011
tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan
Alam Pada Hutan Produksi Berbasis
Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)
periode tahun 2010-2019
Kesesuaian rencana penataan areal
penebangan tahun 2017 dan 2018 dalam
dokumen RKT dan RKU yaitu 8.166 Ha/9.964 Ha
atau 81,95 %, Blok RKT 2018 berada di lokasi
RKT 2019 dengan kode VIII
Batas Blok dan Petak terlihat berupa penoletan
warna merah pada pohon/tiang/pancang,
terdapat pemasangan plang batas dan sebagian
rintis batas tidak jelas.
2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
Buruk
PT Diadyani Timber memiliki data potensi
tegakan berdasarkan hasil IHMB dan hasil ITSP.
Berdasarkan ITSP potensi tegakan tahun 2016
sebesar 61.478 pohon dengan volume
215.458,23 m3, tahun 2017 sebanyak 55.670
pohon dengan volume 150.017,78 m3 dan tahun
2018 sebanyak 37.034 pohon dengan volume
117.058,80 m3
Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA diketahui
bahwa hutan PT Diadyani Timber terdiri dari
hutanan tanah kering, hutan rawa dan hutan
mangrove sehingga pembuatan PUP setidaknya
8
Indikator Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
mewakili ketiga ekositem tersebut. Terdapat
SOP PUP. PT Diadyani telah membuat PUP dan
melakukan pengukuran pertama sehingga belum
bisa melakukan analisis pertumbuhan riap
PT Diadyani Timber telah melakukan
perhitungan Etat volume tebangan berdasarkan
hasil IHMB dan pertumbuhan riap. PUP telah
dibuat dan dilakukan pengukuran namun belum
dianalisis, besarnya JTT ditetapkan berdasarkan
hasil ITSP.
2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
Baik
Terdapat SOP Tahapan Kegiatan Silvikultur
namun belum lengkap sesuai dengan ketentuan
teknis
Kegiatan pengelolaan hutan yang dilaksanakan
oleh PT DDT sebagian telah sesuai dengan
teknis kegiatan pada prosedur operasional,
tetapi terdapat kegiatan yang belum sesuai
dengan prosedur seperti pada kegiatan
penanaman pengayaan, pemeliharaan tanaman
pengayaan
Besarnya potensi pohon masak tebang
sebanyak 63 batang/Ha.
2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan
Baik
Terdapat prosedur standar operasional untuk
kegiatan penebangan ramah lingkungan yaitu
PSO No. Prod-03 yang menjelaskan tentang
tahapan pelaksanaannya yaitu tahap
praperencanaan, perencanaan, operasional
penebangan, dan pasca penebangan. Tetapi
prosedur tersebut belum mempertimbangkan
kondisi areal kerja dalam tekniis pekerjaannya.
Implementasi prosedur penebangan ramah
lingkungan yang telah dilakukan yaitu pada
praperencanaan penebangan, perencanaan
penabangan, operasional dan pasca
penebangan. Terdapat penerapan teknologi
tepat guana pada 1 – 2 tahapan
Rata-rata tingkat kesrusakan tegakan tinggal
13,49 %.
2.5 Realisasi penebangan sesuai
Baik Kegiatan pengelolaan hutan alam PT DDT
berdasarkan pada dokumen rencana jangka
9
Indikator Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dengan rencana kerja penebangan /pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya
panjang (RKUPHHK –HA) periode tahun 2010
s/d 2019 dan dokumen rencana jangka pendek
(RKT) tahun 2017 dan 2018 yang disahkan oleh
pejabat Dinas Kehutanan provinsi Papua.
Dokumen RKT sesuai dengan RKU.
PT DDT telah memeiliki petak kerja yang terdiri
dari peta kerja RKU dan peta kerja pada periode
tahunan (RKT) yang menggambarkan areal yang
efektif (areal blok tebangan) dan areal non
produktif yaitu areal yang tidak boleh ditebang
yang terdiri dari areal Pantai, Rawa, Mangrove,
sungai, Buffer Zone hutan lindung dan areal
yang dipelihara seperti PUP, KPPN dan areal
kelerengan lebih dari 40%. Terdapat kesesuaian
peta.
PT DDT telah melakukan penandaan pada areal
yang ditebang (blok Tebangan), areal yang tidak
boleh ditebang (kawasan lindung ) dan areal
yang dipelihara serta ditanam (persemaian,
penanaman, dan PUP), namun penandaan
kawasan lindung baru mencapai 51 %.
Realisasi volume produksi mencapai 35.172,14
m3 dari rencana semula sebesar 62.911,71 m3
atau terealisasi 55,91 %, berasal dari Petak yang
telah disahkan dengan jenis sesuai dengan
rencana produksi.
2.6 Kesehatan finansial
perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan
pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
Sedang
Kondisi kesehatan finansial PT Diadyani Timber
menunjukan bahwa tingakt Likuiditas sebesar
89,07 %, Solvabilitas 73,55 % dan Rentabilitas
1,01. Opini Kantor Akuntan Publik menyebutkan
wajar
Realisasi biaya kegiatan pengelolaan hutan PT
Diadyani Timber pada tahun 2016 adalah
sebesar Rp 29,648,854,442.00 dari rencana
semula sebesar Rp 101,199,046,408.00 atau
terealisasi sebesar 29,30 %.
PT Diadyani Timber telah melakukan
pembiayaan kegiatan pengelolaan hutan namun
demikian realisasi biaya beberapa kegiatan tidak
proporsional.
10
Indikator Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
PT Diadyani Timber telah melakukan
pembiayaan kegiatan pengelolaan hutan namun
demikian sebagaian kegiatan teknis kehutanan
tidak bisa berjalan sesuai dengan tata waktu
kegiatan.
Realisasi biaya pembianaan hutan sebesar Rp
2,383,227,000 dari rencana sebesar Rp
2,583,550,000 atau terealisasi 92,25 %.
Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan
hutan (luas dan kualitas) adalah sebesar 80,54
% x 95,75 % atau sebesar 77,11 %.
3 Ekologi
3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
Sedang
Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen
perencanaan yang ada seperti
AMDAL/UKLUPL/DPPL/DPLH, RKU RPKH;
tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi
biofisiknya.
Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan 59.79 %
Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup ≥ 80% (hampir 100 %)
Terdapat pengakuan kawasan lindung dari sebagian para pihak (minimal 50%)
Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan
yang sesuai dengan ketentuan terhadap
sebagian kawasan lindung hasil tata ruang
areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau
tata ruang yang ada di dalam RKU.
3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan
Sedang
PT DDT Sudah mempunyai prosedur terkait
dengan kegiatan perlindungan hutan namun
belum mencangkup seluruh jenis gangguan
sesuai ketentuan
PT DDT sudah mepunyai sejumlah peralatan
perlindungan hutan tetapi belum mencakup seluruh
potensi gangguan yang ada sesuai dengan
ketentuan.
PT DDT mempunyai personel pengamanan hutan
dan juga BKO dari aparat Brimob. Dibandingkan
dengan luasan ijin maka jumlah tenaga pengaman
yang ada masih jauh dari ketentuan.
11
Indikator Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
PT DDT melakukan kegiatan perlindungan hutan
tetapi belum mencakup seluruh seluruh aspek
perlindungan yang ada.
3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Sedang
Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup
seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat
pemanfaatan hutan tetapi belum sempurna.
Terdapat peralatan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan tetapi belum sesuai
dengan kebutuhan kegiatan yang ada
Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan
dampak terhadap tanah dan air. Jumlah Ganis
Binhut belum sesuai dengan ketentuan.
Terdapat dokumen, dan ada implementasi
kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah
dan air
Terdapat dokumen perencanaan pemantauan
dampak terhadap tanah dan air yang
diimplementasikan meskipun belum sempurna.
Belum ada kerjasama dengan laboratorium
penguji kualitas air.
Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar
dan penting terhadap tanah dan air, serta ada
upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
Sedang
Tersedia prosedur identifikasi untuk flora dan
fauna dimana penanggung jawab
pelaksanaannya tidak sesuai dengan struktur
organisasi PT DDT, Focus identifikasi untuk jenis
flora hanya pada vegetasi berkayu, sedangkan
untuk fauna baru sebatas jenis aves, mamalia,
reptile atau amphibi. Belum mencakup jenis
vegetasi non kayu, dan fauna jenis insect dan
ikan
Berdasarkan hasil verifikasi tersebut diketahui
bahwa PT DDT telah melakukan identifikasi flora
dan fauna, akan tetapi baru sebagian berada di
areal kawasan lindung KPPN sehingga baru
sebagian dari ketentuan yang berlaku. Kegiatan
identifikasi tahun 2018 sudah di SPK kan bulan
Januari tetapi baru dilaksanakan bulan
Nopember dan belum ada laporannya
12
Indikator Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
3.5 Pengelolaan flora untuk :
a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
Sedang
PT DDT mempunyai prosedur Pengelolaan Flora
jarang, langka, terancam punah, endemik dan
dilindungi. Penanggung jawab pelaksanaan
kegiatan didalam prosedur tidak sesuai dengan
struktur organisasi PT DDT.
Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi
tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan
endemic yang terdapat di areal pemegang izin.
Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian
species flora dilindungi dan/atau jarang, langka
dan terancam punah dan endemik yang terdapat
di areal pemegang izin. Terdapat upaya
pengelolaan untuk mengatasi ancaman
tersebut.
3.6 Pengelolaan fauna untuk :
a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
b. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik
Sedang
PT DT mempunyai prosedur terkait dengan
kegiatan pengelolaan fauna. Pelaksana kegiatan
didalam prosedur tidak sesuai dengan struktur
organisasi PT DDT yang berlaku saat ini.
Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi
tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan
endemic yang terdapat di areal pemegang izin
Terdapat gangguan tetapi ada upaya
penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.
4 Sosial
4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
Baik
PT Diadyani Timber memiliki mekanisme
Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan
Komunitas Setempat (No.: SOS-03 Tanggal 1
April 2016) dan Prosedur Standar Operasional
(PSO) Penyelesaian Konflik Dengan
Masyarakat (No.: SOS-4 Tanggal 1 April 2016.
Kesepakatan terkait tata batas dilakukan dengan
musyawarah untuk menentukan wilayah hak
ulayat mana perusahaan bekerja. Hal ini
diperkuat dengan keberadaan bukti dokumentasi
kesepakatan dalam hal pembagian wilayah yang
terdampak kegiatan operasional PT Diadyani
Timber dengan pemilik Hak Ulayat.
13
Indikator Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
PT Diadyani Timber memiliki PSO
Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap
Hutan, (No.: SOS-01 Tanggal 1 April 2016),
PSO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan
(PMDH), (No.: SOS-02 Tanggal 1 April 2016,
PSO Mekanisme Pembuatan Perjanjian Dengan
Masyarakat (No.: SOS- 05 Tanggal 1 April 2016,
PSO Pemanafaatan Hasil Hutan Non Kayu Oleh
Masyarakat (No.: SOS-06 Tanggal 1 April 2016)
dan struktur organisasi pengelola
PT Diadyani Timber telah melaksanakan
sebagian musyawarah persetujuan terkait
tentang luas dan batas kawasan pemegang izin
dengan batas kawasan yang dimiliki masyarakat
sesuai dengan berita acara musyawarah
persetujuan adata kegiatan pengusahaan hutan
PT Diadyani Timber pada blok RKT 2017 sampai
dengan 2021 di Areal Hak Ulayat masyarakat
Adat Kipia, Mapar, Akar, Wumuka dan Wakia
Distrik Mimika Barat Tengah-Kabupaten Mimika
dengan kesepakatan pada point Pertama :
Menetapkan bahwa tanah ulayat sebelah timur
Sungai Awaruga sampai bagian Barat Sungai
Wakia, merupakan tanah Adat Suku Kamaro ,
yang didalamnya terdapat kampong Kipia,
Mapar, Akar dan Wumuka dan Wakia Distrik
Barat Tengah, Kabupaten Mimika.
PT Diadyani Timber telah memiliki sebagian
persetujuan oleh sebagian para pihak sesuai
laporan TBT 1359 tahun 1999 dan dan berita
acara Acara musyawarah persetujuan adat
kegiatan pengusahaan hutan PT Diadyani
Timber pada blok RKT 2017 sampai dengan
2021 masih ada konflik
4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Sedang
Ketersediaan dokumen menyangkut tanggung
jawab sosial PT DDT meliputi: (1) Rencana
Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi
Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh
Berkala (IHMB) Periode Tahun 2010 s/d 2019
PT Diadyani Timber ; (2) Rencana Kerja
14
Indikator Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Dalam Hutan Alam Tahun 2013 – 2017 PT DDT ;
dan (3) Peraturan Perusahaan PT DDT.
PT Diadyani Timber memiliki PSO Pembinaan
Masyarakat Desa Hutan (PMDH), (No.: SOS-02
Tanggal 1 April 2016), PSO Penerimaan
Karyawan, (No: ADM-05 Tanggal 1 April
2016),PSO Meningkatkan Akses Masyarakat
Terhadap Hutan, (No.: SOS-01 Tanggal 1 April
2016).,PSO Pemanafaatan Hasil Hutan Non
Kayu Oleh Masyarakat (No.: SOS-06 Tanggal 1
April 2016) didokumentasikan berdasarkan
tahapan kegiatan kelola sosial.
PT DDT telah melaksanaan kegiatan sosialisasi
kepada perwakilan masyarakat Kampung Kipia,
Kampung Mapar, Kampung Akar, Kampung
Waruka, Kampung Pronggo, Kampung Wumuka,
mengenai Visi misi perusahaan PT DDT,
Peraturan Perusahaan PT DDT, , Keselamatan
dan kesehatan bekerja (K3), Penerapan RIL
(Reduce Impact Logging) dalam kegiatan
Pengelolaan Hutan, Batas-batas areal kerja
Tahun RKT berjalan IUPHHK-HA PT DDT,
Kawasan lindung di areal kerja PT DDT,
Larangan mengenai flora fauna dilindungi di
sekitar areal kerja PT DDT, Areal konservasi dan
bernilai tinggi di areal kerja PT DDT,
Kompensasi Hak Ulaya.
Realisasi pelaksanaan program CSR/Kelola
Sosial PT DDT tahun 2017 mencapai 232 %
(dua ratus tiga puluh dua prosen), dimana
realisasi biaya mencapai Rp.2.709.773.000,- dari
rencana yang dianggarkan sebesar
Rp.1.166.500.000, per Oktober 2018 mencapai
60.71 % (enam puluh koma tujuh puluh satu
prosen), dimana realisasi biaya mencapai
Rp.619.922.000,- dari rencana yang dianggarkan
sebesar Rp.1.021.000,- dengan anggaran
terbesar untuk Pembayaran hak ulayat.
PT DDT telah mendokumentasikan seluruh
output hasil pelaksanaan kegiatan kelola sosial
15
Indikator Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dan/atau kegiatan lainnya terkait dengan
tanggung jawab sosial mulai dari tahap rencana
operasional dengan berita acara serah terima
bantuan kelola sosial sampai dengan ganti rugi.
4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
Sedang
PT DDT memiliki data dan informasi mengenai
kelompok-kelompok masyarakat Hukum adat
yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh
aktivitas perusahaan, namun data-data belum
tersusun dengan jelas dan lengkap dalam format
pelaporan yang utuh dalam suatu kajian dampak
social.
PT DDT memiliki PSO Meningkatkan Akses
Masyarakat Terhadap Hutan, (No.: SOS-01
Tanggal 1 April 2016), PSO Pembinaan
Masyarakat Desa Hutan (PMDH), (No.: SOS-02
Tanggal 1 April 2016). belum secara utuh
mengarah pada upaya untuk meningkatkan
akses dan peran serta masyarakat dalam
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
PT DDT memiliki dokumen rencana mengenai
kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat dengan konsistensi data
yang baik antara dokumen rencana yang satu
dengan rencana lainnya dalam hal perincian
kegiatan dan biaya yang akan dikeluarkan oleh
PT DDT untuk kegiatan kelola sosialnya.
kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat PT DDT telah terealisasi
sebagian dari dokumen perencanaan yang telah
dibuat. Tingkat realisasi masih didominasi
kegiatan pemberian bantuan yang sifatnya
diberikan secara rutin dan pemenuhan
proposal/permohonan bantuan masyarakat.
Sedangkan untuk industri pengembangan rumah
tangga, pembinaan Pertukangan, pembinaan
kerajinan industri rumah tangga, pengembangan
koperasi tidak diketemukan bukti implementasi.
PT DDT telah merealisasikan dan
mendokumentasikan seluruh kegiatan terkait
dengan distribusi manfaat kepada para pihak
seperti yang termuat dalam RKTUPHHK-HA
16
Indikator Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Tahun 2017 - 2018, dokumen realisasi Kelola
Sosial Tahun 2017 – 2018, serta terdapat dalam
Laporan Realisasi Produksi dan Perhitungan
Dana Kompensasi Tahun 2017 – 2018
4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
Sedang
PT Diadyani Timber memiliki Prosedur Standar
Operasional (PSO) Penyelesaian Konflik
Dengan Masyarakat (No.: SOS-4 Tanggal 1
April 2016, Prosedur Standar Operasional (PSO)
Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat (No.:
SOS-4 Tanggal 1 April 2016).
PT DDT telah melakukan Identifikasi Konflik dan
Peta Spasial Potensi konflik, sesuai Lampiran
Perdirjen PHPL Nomor: P.5/2016
PT DDT memiliki Nota dinas No. 008/MPH-
DDY/02/2018 staff yang bertanggung jawab
menangani masalah social yang saat ini
menjabat Kepala Bagian Kelola Sosial. dan
pendanaan PT DDT untuk mengelola konflik
cukup memadai selama kurun waktu 5 (lima)
tahun terakhir dengan alokasi biaya kegiatan
kelola sosial dalam upaya pemenuhan tuntutan
masyarakat yang mencapai Rp. 5.108.771.950,-
PT DDT memiliki bukti penyelesaian konflik yang
pernah terjadi dengan didukung oleh
dokumentasi surat-menyurat dan Berita Acara
penyelesaian konflik. Namun belum dalam
bentuk laporan.
4.5 Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
Sedang
PT DDT telah merealisasikan sebagian
hubungan industrial kepada karyawan realisasi
memberikan kebebasan berserikat, terdapat
organisasi pengusaha, memiliki peraturan
perusahaan, terdapat perjanjian perusahaan
dengan karyawan yang mengacu pada peraturan
perundang undangan.
PT DDT telah merealisasikan seluruh rencana
pengembangan kompetensi,
PT DDT telah menjalankan standar jenjang karir
karyawannya sesuai dengan pedoman/acuan yaitu
mengacu kepada Peraturan Perusahaan. Namun
implementasi standar jenjang karir belum
dilaksanakan secara rutin dan merata pada setiap
17
Indikator Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
bagian/unit kerja karyawan.
PT DDT memiliki sebagian dokumen tunjangan
kesejahteraan karyawan pembayaran BPJS
kesehatan, dan pemenuhan Mess.
B Verifikasi Legalitas Kayu
1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA dipenuhi seluruhnya.
b. Bukti pemenuhan
kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu.
(IIUPHHK).
Memenuhi PT Diadyani Timber telah membayar IIUPHHK sesuai dengan SPP Nomor: S.601/VI-BIKPHH/2009, tanggal 16 Juni 2009 sebesar Rp.7.161.525.000,00 yang dibayar secara mengangsur sebanyak 5 (lima) kali setoran
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
N/A Di areal IUPHHK-HA PT Diadyani Timber tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (NA)
2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :
Dokumen
RKUPHHK/RPKH &
lampirannya yang
disusun berdasar-kan
IHMB/risalah hutan
dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL
Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK
dan RKTUPHHK PT Diadyani Timber beserta
lampirannya dipenuhi seluruhnya.
18
Indikator Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Timber Cruising dan/atau Canhut.
Dokumen RKT/RTT
yang disusun
berdasarkan
RKU/RPKH dan
disahkan oleh pejabat
yang berwenang atau
yang disahkan secara
self approval
Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan
Memenuhi PT Diadyani Timber memiliki peta lokasi yang tidak
boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang
benar dan terbukti keberadaannya di lapangan
c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
Memenuhi Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan
2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah
2.2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pe-manfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
Memenuhi Keabsahan dan kelangkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan
Tidak diterapkan
Izin yang diberikan ke PT Diadyani Timber adalah
IUPHHK-HA sehingga tidak terdapat penyiapan
19
Indikator Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang di-izinkan untuk pem-bangunan hutan tanaman industri
lahan untuk pembangunan HTI (NA)
3.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
Memenuhi Seluruh LHP yang diterbitkan dibuat dan disahkan
oleh petugas yang berwenang
Uji Petik terhadap fisik kayu di TPK Hutan/Logpond
dengan dokumen LHP terdapat kesesuaian.
Nomor batang kayu yang terdaftar di LHP dapat
ditemukan di lapangan.
3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
Surat keterangan sahnya hasil hutan & lampirannya dari :
- TPK hutan ke TPK Antara,
- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,
- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
Memenuhi Kayu yang diangkut dari TPK Hutan/Logpond ke
tujuan pengiriman kayu dilindungi dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.
Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di
LMHH sesuai dengan dokumen surat keterangan
sahnya hasil hutan terkait
3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin IUPHHK-HT
a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak
Memenuhi Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu yang
diterapkan PT Diadyani Timber telah sesuai dengan
dokumen dan bisa dilacak balak.
b. Identitas kayu diterapkan secara
Memenuhi PT Diadyani Timber memiliki sistem penomoran
20
Indikator Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
konsisten oleh pemegang izin
yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan
secara konsisten
3.1.4 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampiran-nya untuk hutan tanaman
Memenuhi Dokumen SKSHHK Periode Bulan November 2017
s/d Oktober 2018 untuk pengangkutan kayu bulat
dari TPK Hutan/Logpond Mapar ke tujuan
pengiriman tersedia lengkap dan sah.
3.2 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
3.2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
Memenuhi Dokumen SPP(kelompok jenis, volume dan tarif)
sesuai dengan LHP yang disahkan
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH
Memenuhi DR dan/ atau PSDH PT Diadyani Timber telah
dibayar lunas dan Bukti Penerimaan Negara telah
sesuai dengan dokumen Rincian Pembuatan
Tagihan Kementerian Lembaga atas PSDH dan DR
yang diterbitkan SIPNBP-SIMPONI
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pem-bangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
Memenuhi Pembayaran DR dan/atau PSDH oleh PT Diadyani
Timber telah sesuai dengan persyaratan ukuran
dan dibayar sesuai dengan tarif
3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
Dokumen PKAPT Memenuhi PT DDT sedang dalam proses pengajuan
dokumen SIPT (terkait PKAPT) yang telah
21
Indikator Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal
Memenuhi Setiap kapal pengangkut kayu PT Diadyani Timber adalah kapal berbendera Indonesia
3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan.
Memenuhi Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V-legal sesuai ketentuan
4.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
4.1.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL
Memenuhi PT Diadyani Timber memiliki dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan
4.1.2 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
a. Dokumen RKL dan RPL
Memenuhi Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun
mengacu pada dokumen AMDAL yang telah
disahkan
b. Bukti pelaksana-an pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial
Memenuhi Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak
penting yang terjadi di lapangan sesuai dengan
rekomendasi yang tercantum dalam dokumen
ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan, dan
telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3
a. Implementasi prosedur K3
Memenuhi PT Diadyani Timber memiliki Prosedur Standar
Operasional K3, tetapi belum memiliki SMK3 dan
Ahli K3 Umum berikut Susunan P2K3 yang telah
22
Indikator Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
disahkan sebagaimana yang diamanatkan oleh
Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012.
Ahli K3 sedang dalam proses mutasi a/n Sdr Yana
Saharina.
b. Ketersediaan peralatan K3
Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
c. Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau ter-libat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan
perusahaan yang membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hah-hak pekerja
Ketersediaan dokumen KKB atau PP
Memenuhi Tersedia dokumen PP yang mengatur hak hak
pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang
berwenang
5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur ( diluar ketentuan)
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi PT. Diadyani tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur.
top related