komparasi
Post on 01-Feb-2016
70 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
KOMPARASI
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIAKEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIADengan Negara-negara Anggota ASEANDengan Negara-negara Anggota ASEAN
Thailand’s Thailand’s National National
Coastal and Marine Coastal and Marine PoliciesPolicies
Oleh Kepala Sekretariat Dewan Kelautan IndonesiaDr. Ir. Syahrowi R. Nusir, MM
Thirteenth Congress of the Republic
of the Philippines
a) LUAS LAUT : ± 5,8 JUTA KM2,
b) PULAU : ± 17.480
c) GARIS PANTAI : ± 95.181 KM (TERPANJANG KE-4 SETELAH RUSIA);
d) POTENSI SUMBER DAYA HAYATI & NON HAYATI :
• Perikanan : US$ 31.935.651.400/th (PKSPL IPB,1977)
• Wilayah pesisir : US$ 56.000.000.000 (ADB 1997)
• Bioteknologi : US$ 40.000.000.000 (PKSPL-IPB, 1997)
• Wisata Bahari : US$ 2.000.000.000/ th(DEPBUDPAR, 2000)
• Minyak bumi : US$ 6.643.000.000/th (PIT-IAGI 1999)
• Transportasi laut : US$20.000.000.000/th (DMI, Bappenas, DEPHUB, 2003)
JUMLAH KESELURUHAN : ± US$ 171.000.000.000 / THNAtau + 1.700 Triliun rupiah/tahun
POTENSI BIDANG KELAUTAN
Indonesia menjadi Negara Maritim yang Kuat, Maju dan Mandiri
Mengintegrasikan Kebijakan di Bidang Kelautan
VISI DAN MISI VISI DAN MISI DEWAN KELAUTAN INDONESIADEWAN KELAUTAN INDONESIA
VISI
MISI
DEWAN KELAUTAN INDONESIA
(KEPPRES NO. (KEPPRES NO. 2121 TH THNN 20072007))
DLM RANGKA IMPLEMENTASI HUKUM LAUT 1982 DIPERLUKAN LANGKAH2 PENANGANAN YG MENYELURUH & TERPADU UTK MENINGKATKAN PEMANFAATAN,PELESTARIAN PERLINDUNGAN LAUT & PENGELOLAAN WILAYAH LAUT NASIONAL SCR TERPADU,SERASI,EFEKTIF & EFISIEN
MEMBANGUN KELAUTAN PERLU LINTAS SEKTOR SCR TERPADU MAKA PERLU DIBENTUK DEWAN KELAUTAN INDONESIA (DEKIN)
a. PENGKAJIAN & PEMBERIAN PERTIMBANGAN SERTA REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BID KELAUTAN KPD PRESIDEN;
b. KONSULTASI DGN LEMBAGA PEMERINTAH & NONPEMERINTAH SERTA WAKIL KELOMPOK MASYARAKAT DLM RANGKA KETERPADUAN KEBIJAKAN & PENYELESAIAN MASALAH ;
c. PEMANTAUAN & EVALUASI THDP KEBIJAKAN, STRATEGI, & PEMBANGUNAN KELAUTAN;
d. HAL-HAL LAIN ATAS PERMINTAAN PRESIDEN;
MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KPD PRESIDEN DLM PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM DI BID KELAUTAN
LATAR BELAKANG
TUGAS
FUNGSI
KETUA : PRESIDEN RIKETUA HARIAN : MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
MERANGKAP ANGGOTAANGGOTA : - MENDAGRI - MENLU RI - MENHAN RI - MENHUB RI - MEN.ESDM RI - MENKEU RI - MENDIKBUDRI - MENPAREKRAF RI - MENEG PPN /BAPPENAS RI - MENEG LH RI - MENEGRISTEK RI, dan - KAPOLRI
- KSAL, dan - TIM PAKAR,
- WAKIL PERGURUAN TINGGI SEKRETARIS : STAF AHLI MENTERI BIDANG EKOLOGI DAN SUMBER
DAYA LAUT M.K.P
KEANGGOTAANKEANGGOTAAN DEWAN KELAUTAN DEWAN KELAUTAN INDONESIAINDONESIA
Sesuai dengan Keppres RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Sesuai dengan Keppres RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan IndonesiaKelautan Indonesia
- WAKIL ASOSIASI, DAN LSM :• INSA• MPN• PELRA• GAHAWISRI• GAPPINDO• IPERINDO• GPASDP• IMS• HNSI• KPI• MAPPEL• PNTI• FMMI• FMPPPI
A. RAPAT-RAPAT DAN SIDANG, SEBAGAI PROBLEM SOLVER/CLEARING HOUSE
1. RAPAT KELOMPOK KERJA.2. RAPAT INSIDENTIL.3. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD).4. SIDANG ANGGOTA DEKIN.
B. PERUMUSAN KEBIJAKAN:1. KAJIAN DAN REKOMENDASI.2. KONSULTASI.3. MONEV.
C. SOSIALISASI1. WORLD OCEAN DAY.2. HARI NUSANTARA.3. PEMBENTUKAN DEKIN DI PROPINSI DAN KAB/KOTA.4. SOSIALISASI KEPADA AKADEMISI, BIROKRASI, BISNIS DAN MASYARAKAT
LAINNYA.5. SAIL INDONESIA
KEGIATAN DEWAN KELAUTAN INDONESIA
Permasalahan yang Dihadapi
•Belum ada Kebijakan Kelautan Indonesia•Belum ada Undang-undang tentang Kelautan•Mindset yang cenderung ke darat (land
based)
Upaya yang Perlu Dilakukan
• Menghasilkan Kebijakan Kelautan Indonesia• Menghasilkan Undang-undang tentang
Kelautan• Perlu ada sosialisasi tentang Wawasan
Kelautan (untuk mengubah mindset ke laut)• Perlu dibentuk DEKIN di daerah
Komparasi
-Belum Ada Ocean Policy
-Sdh meratifikasi
UNCLOS 1982
Fokus sbg negara penghubung utama jalur perdagangan di Selat
Malaka
Pembentukan Maritime & Ocean Affair Center dibawah Kemenlu
Integrasi kebijakan dgn menyusun Promotion of Marine
& Coastal Resources Management Act
Kebijakan Kelautan Indonesia melalui Ocean Culture Policy,
Ocean Governance Policy, Ocean Economic Policy,
Maritime Security Policy & Marine Environment Policy
PANCASILA
UUD 1945
ALUR KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
UNCLOS 1982 (UU17/1985)
UU 17/ 2007RPJPN (2005-2025)
RPJP BIDANG KELAUTAN
Undang-Undang Terkait Kelautan di IndonesiaUndang-Undang Terkait Kelautan di Indonesia1. UUD Tahun 1945
2. Deklarasi Djuanda Tahun 1957
3. UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
4. UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
5. UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
6. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention of the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)
7. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
8. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
9. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
10. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
11. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu dan Teknologi
12. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
13. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional
14. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
15. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
1. UUD Tahun 1945
2. Deklarasi Djuanda Tahun 1957
3. UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
4. UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
5. UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
6. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention of the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)
7. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
8. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
9. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
10. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
11. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu dan Teknologi
12. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
13. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional
14. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
15. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
16. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
17. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
18. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
19. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
20. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
21. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
22. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
23. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
24. UU No. 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh)
25. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
26. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU No. 9 Tahun 1985 (UU No. 31 Tahun 2004) tentang Perikanan
16. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
17. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
18. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
19. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
20. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
21. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
22. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
23. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
24. UU No. 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh)
25. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
26. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU No. 9 Tahun 1985 (UU No. 31 Tahun 2004) tentang Perikanan
KEBIJAKAN KELAUTAN
INDONESIA SAAT INI
PENGUATAN KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
YANG DIHARAPKAN
TERPADUNYA KEBIJAKAN KELAUTAN
ANTAR SEKTOR DALAM
MENGELOLA, MEMANFAAT
KAN, MENJAGA
SERTA MEMELIHARA LAUT SECARA BERKELANJUT
AN
ISU-ISU
1. SINERGI PEMBANGUNAN KELAUTAN BELUM TERPADU SECARA OPTIMAL
2. AMANAT UU 17 TAHUN 2007 DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BIDANG KELAUTAN BELUM SEPENUHNYA DILAKSANAKAN DAN DIJABARKAN
3. DESAIN PEMBANGUNAN MASIH BELUM SEPENUHNYA MENDASAR PADA REALITAS GEOGRAFI NEGARA KITA YANG BERBENTUK KEPULAUAN DAN BERADA DI TENGAH PERSIMPANGAN JALUR PENTING PERDAGANGAN DUNIA
4. PELUANG DAN POTENSI BIDANG KELAUTAN BELUM DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
5. PENETAPAN BATAS MARITIM YANG HARUS SEGERA DITUNTASKAN
6. KARAKTER DAN BUDAYA BANGSA INDONESIA SEBAGAI “ORANG PELAUT” SEMAKIN HILANG DAN DILUPAKAN
7. EKOSISTEM LAUT YANG KIAN TERANCAM AKIBAT PENCEMARAN, OVER-EKSPLOITASI SUMBER DAYA, DSB.
8. BELUM ADANYA PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
INSTRUMENTALINPUT
ENVIRONMENTALINPUT
TERWUJUDNYA INDONESIA
MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG
MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASIS
KEPENTINGAN NASIONAL
GEOGRAFI
IDEOLOGI
POLITIK
EKONOMI
SOSBUD
HANKAM
SKA
DEMOGRAFI
KONSEPSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
SUBYEK OBYEK METODE
•SUPRA STRUKTUR•INFRASTRUKTUR•SUBSTRUKTUR
•PEMERINTAH•LSM•ASOSIASI•SAR PRAS•PER UU-AN
•REGULASI•LEGISLASI•FASILITASI•SINERGI•KOORDINASI•SOSIALISASI•EDUKASI•EVALUASI
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
YANG DIHARAPKAN
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
SAAT INI
TERPADUNYA KEBIJAKAN
KELAUTAN ANTAR SEKTOR DALAM
MENGELOLA, MEMANFAATKAN, MENJAGA SERTA
MEMELIHARA LAUT SECARA
BERKELANJUTAN
TERWUJUDNYA INDONESIA MENJADI
NEGARA KEPULAUAN YANG
MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASIS
KEPENTINGAN NASIONAL
INSTRUMENTAL INPUT
PARADIGMA NASIONAL (PANCASILA, UUD 1945, WASANTARA, TANNAS)PERATURAN PER UU-ANLANDASAN TEORI
ENVIRONMENTAL INPUT
BANGLISTRA (GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL)
PELUANG DAN KENDALA
FEEDBACK
POLA PIKIR
PENGUATAN KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA GUNA MEWUJUDKAN NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASIS KEPENTINGAN NASIONAL
Melalui:1. PENGUATAN KEBIJAKAN BUDAYA BAHARI2. PENGUATAN KEBIJAKAN TATA KELOLA LAUT3. PENGUATAN KEBIJAKAN EKONOMI KELAUTAN4. PENGUATAN KEBIJAKAN PERTAHANAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI LAUT5. PENGUATAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN LAUT
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”
TUJUAN KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA(berdasarkan UU No. 17 Tahun 2007)
KEBIJAKAN STRATEGI UPAYAInstitusi yang
Bertanggungjawab Periode Waktu
Kebijakan Ekonomi Kelautan (Ocean Economic Policy)
1. Memperbaiki iklim investasi usaha di bidang kelautan agar menjadi lebih kondusif dan efisien
(Sebagai Contoh)
a) Menyederhanakan/ menyempurnakan peraturan yang menyangkut perizinan usaha bidang kelautan
Kemendag, Kemenperin, KKP, Kemenhub, Kemenparekraf, Kemen-ESDM, dan Pemda
Jangka Pendek
b) Merealisasikan sistem pelayanan terpadu untuk penanaman modal usaha bidang kelautan dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang jelas
Kemendag, Kemenperin, KKP, Kemenhub, Kemenparekraf, Kemen-ESDM, dan Pemda
Jangka Pendek
c) Memberikan insentif perpajakan
Kemenkeu Jangka Pendek
d) Memberikan jaminan keamanan dan aset usaha, serta perlindungan HAM.
POLRI, TNI AL, Kemenkumham, Pemda
Jangka Pendek
e) Memperbaiki sistem distribusi logistik yang efisien dan terpadu
Kemendag, Kemenhub, dan Pemda
Jangka Menengah
KEBIJAKAN STRATEGI UPAYAInstitusi yang
Bertanggungjawab Periode Waktu
Kebijakan Tata Kelola Kelautan (Ocean Governance Policy)
1. Mempercepat terbentuknya Undang-undang yang mengatur bidang kelautan secara komprehensif dan terpadu
(Sebagai Contoh)
a) Mempercepat finalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan
DEKIN Jangka Pendek
b) Mempercepat penyampaian dan pembahasan RUU Kelautan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Pemerintah Pusat dan DPR
Jangka Pendek
2. Membentuk sistem kelembagaan pemerintahan di laut yang komprehensif, terintegrasi dan berwenang untuk membuat perencanaan dan mengevaluasi implementasi program-program pembangunan kelautan nasional secara keseluruhan
a) Meningkatkan dan memperkuat peran dan fungsi DEKIN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian bidang Kelautan (National Ocean Office dan Steering Committee)
Presiden dan DEKIN
Jangka Pendek
b) Menata Tata Pemerintahan Kelautan antar strata (Pusat dan Daerah)
Kemendagri dan DEKIN
Jangka Menengah
3. Membangun sistem tata kelola kelautan Indonesia yang adil, transparan, dan bertanggungjawab, serta berbasiskan pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekosistem
a) Membangun sistem tata pemerintahan di bidang kelautan yang efisien, komprehensif dan terintegrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kemendagri, Kemenegpan, DEKIN, dan Pemda
Jangka Menengah
b) Menyusun rencana induk pengelolaan darat, pesisir, dan laut dalam kesatuan Tata Ruang Nasional
BAPPENAS dan BAPPEDA
Jangka Menengah
KEBIJAKAN STRATEGI UPAYAInstitusi yang
Bertanggungjawab
Periode Waktu
Kebijakan Keamanan Maritim (Maritime Security Policy)
1) Membentuk Indonesian Coast Guard yang kuat
(Sebagai Contoh)
a) Mempercepat terbentuknya Indonesian Coast Guard yang memiliki kewenangan multi-fungsi dalam maritime law enforcement, search and rescue at sea, environment protection, shipping safety, fishery protection, dan custom and immigration.
TNI AL, POLRI, Kemenhub, Kemenkeu, KKP, Basarnas, dan Kemenegpan
Jangka Pendek
b) Menyusun sistem manajemen operasi Indonesian Coast Guard yang efektif dan efisien
TNI AL, POLRI, Kemenhub, Kemenkeu, KKP, dan Basarnas
Jangka Pendek
2) Meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan (hankam) di laut
a) Memperkuat dan memodernisasi sistem ALUTSISTA di laut
Kemenhan, TNI AL, dan POLRI
Jangka Panjang
b) Membangun Pangkalan Utama dan Pangkalan Aju untuk skuadron pesawat intai maritim jarak sedang
Kemenhan dan TNI AL
Jangka Panjang
KEBIJAKAN STRATEGI UPAYAInstitusi yang
Bertanggungjawab
Periode Waktu
Kebijakan Kebudayaan Kelautan (Ocean Culture Policy)
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) di bidang kelautan melalui pendidikan dan pelatihan
(Sebagai Contoh)
a) Meningkatkan fasilitas dan kapabilitas sekolah kejuruan dan perguruan tinggi di bidang kelautan
Kemendikbud, Kemenhub, KKP, Kemenparekraf, dan Kemenperin.
Jangka Panjang
b) Menyusun dan menyempurna-kan kurikulum baku di sekolah kejuruan dan perguruan tinggi bidang kelautan sesuai standar kompetensi internasional
Kemendikbud, Kemenhub, KKP, Kemenparekraf, dan Kemenperin.
Jangka Pendek
c) Mengembangkan program beasiswa khusus di bidang kelautan
Kemendikbud Jangka Panjang
d) Meningkatkan kualitas pelatihan dan produktivitas SDM kelautan melalui program training profesional berstandar dan bersertifikat
Kemenakertrans, Kemenhub, KKP, Kemenparekraf, dan Kemenperin.
Jangka Menengah
2) Mengembangkan riset kelautan nasional
a) Menyusun rencana induk riset kelautan nasional dan mengintegrasikannya dengan kegiatan industri kelautan nasional
Kemenegristek, Kemendikbud, LIPI, Perguruan Tinggi, dan Asosiasi Pengusaha Kelautan Nasional
Jangka Pendek
KEBIJAKAN STRATEGI UPAYAInstitusi yang
Bertanggungjawab
Periode Waktu
Kebijakan Lingkungan Laut (Marine Environment Policy)
1) Mengembangkan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dengan prinsip "coastal zone integrated" dan ramah lingkungan
(Sebagai Contoh)
a) Menyusun konsep pengelolaan yang terintegrasi dan sinergis antara usaha pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut dengan kelestarian lingkungannya
BAPPENAS, BAPPEDA, KLH, KKP, Kemenhub, Kemenparekraf, Kemen-ESDM, dan Kemenperin
Jangka Menengah
b) Menyusun panduan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang terpadu dan harmoni dengan lingkungan laut
BAPPENAS, BAPPEDA, KLH, KKP, Kemenhub, Kemenparekraf, Kemen-ESDM, dan Kemenperin
Jangka Pendek
2) Meningkatkan dan memperkuat kawasan lindung laut sebagai daerah pengendali populasi hayati dan berperan pula sebagai sumber pangan
a) Mengembangkan dan mempertahankan kawasan lindung/konservasi laut nasional hingga mencapai luasan yang optimal.
KLH dan KKP Jangka Panjang
b) Mengoptimalkan peran kawasan lindung laut sebagai penyedia sumber pangan tidak langsung
KKP, LIPI, dan Perguruan Tinggi
Jangka Panjang
3) Menjadikan laut bersih dan menjadi sumber kehidupan bangsa masa kini dan masa depan
a) Mengintegrasikan kegiatan di laut secara vertikal (dari hulu ke hilir) dan horisontal (antar wilayah)
BAPPENAS dan BAPPEDA, KLH, KKP, Kemenhub, Kemenparekraf, Kemen-ESDM, dan Kemenperin
Jangka Pendek
top related