hukum hak asasi manusia internasional -...
Post on 16-Mar-2019
220 Views
Preview:
TRANSCRIPT
� “law that deals with the protection of individuals
and groups against violations by governments of their internationally guaranteed rights, and with the promotion of these rights”. (Buergental, 1:1992)
� “… consists of the body international rules, procedures,
and institutions developed to implement this concept and to promote respect for human rights in all countries
on a worldwide basis”. (Bilder, 3:1984).
� “suatu klaim yang dapat dibenarkan, berdasarkan landasan moral dan hukum, untuk memiliki atau memperoleh sesuatu, atau untuk bertindak dengan cara tertentu”. (Dworkin, 267:1978)
� “klaim-klaim yang bisa kita buat semata-mata
karena kita adalah manusia”. (Natural Rights
Theory, Locke).
� Klaim-klaim atas kemerdekaan dan
kebebasan;
� Klaim-klaim atas pengakuan terhadap status sipil,
Legal dan politis;
� Klaim-klaim atas keamanan sosial dan standar hidup
� Teori Hukum Kodrati (Natural Law Theory)
- Santo Thomas Aquinas : pendekatan teistik
- Hugo de Groot (Grotius): pendekatan sekularistik
� Teori Hak Kodrati (Natural Rights Theory)
- Hak yang melekat pada setiap insan semata-mata
karena ia adalah manusia (Jhon Locke)
Bantahan pokok: Teori hak-hak kodrati tidak bisa
dikorfirmasi dan diverifikasi kebenarannya.
� Edmund Burke:
“propaganda terhadap ‘rekaan yang menakutkan
tentang persamaan manusia”
“ide-ide yang tidak benar dan harapan-harapan yang
sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani
hidup yang tidak jelas dan susah payah”.
� Jeremy Bentham (Utilitarian): “hak-hak kodrati adalah omong kosong yang dungu: hak
yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omong
kosong yang retorik, atau puncak omong kosong yang
berbahaya”.
“Bagi saya hak dan hukum merupakan hal yang sama,
karena saya tidak mengenal hak yang lain. Hak bagi
saya adalah anak kandung hukum: dari berbagai fungsi
hukum lahirlah beragam jenis hak. Hak kodrati adalah
anak yang tidak pernah punya ayah”.
� John Austin (Positivism):
“Eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan
dari hukum negara”
“Satu-satunya hukum yang sahih adalah
perintah dari yang berdaulat, bukan datang
dari “alam atau “moral”.
Karl Max (Marxism):
“hak asasi manusia merupakan “bualan ideologis”
(ideological nonsense) dan “sampah kata-kata yang
kedaluwarsa” (obselute verbal rubbish).
“HAM hanya mutlak diperlukan dalam kurun pra
sejarah ketika individu-individu membutuhkan
perlindungan dari dunia yg tidak sempurna. Tatkala
dunia itu sudah diubah, manusia yang telah
teremansipasi akan berkembang dan melepaskan
dirinya dari kebutuhan akan hak-hak”.
� HAM adalah ikhtiar melindungi individu2 agar tidak menjadi korban utilitarianisme (“the Greatest Happiness of the Greatest Number”);
� HAM adalah ikhtiar melawan paksaan2 komunitarianisme (“utilitas populi suprema lex est”);
� HAM adalah ikhtiar melawan kediktaroran dengan alasan penciptaan “dunia baru”.
� Pra Perang Dunia II
◦ Hukum Internasional Klasik
◦ Intervensi Kemanusiaan
◦ Penghapusan Perbudakan (Mandate System)
◦ Palang Merah Internasional
◦ Liga Bangsa-Bangsa
� Pasca PD II
◦ Piagam PBB
◦ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
◦ Komisi Hak Asasi Manusia PBB
◦ Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik
◦ Kovenan Internasional Hak-hakl Ekonomi, Sosial dan
Budaya.
� Individu sebagai pemegang hak (rights-holders)
� Negara sebagai pemegang kewajiban
(duty- holders)
� Masyarakat Internasional (PBB) sebagai
pengawas pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut
� Kewajiban untuk Memajukan (obligation to
promote)
� Kewajiban untuk Melindungi (obligation to
protect)
� Kewajiban untuk memenuhi (obligation to
fulfil)
� Dewan Hak Asasi Manusia
� Komite yang Dibentuk oleh Konvensinya (treaty based organs)
� Hukum Nasional
� Ajaran Dualis
◦ Hukum internasional dan hukum nasional merupakan
dua sistem hukum yang terpisah
� Ajaran Monist
◦ Hukum internasional dan hukum nasional merupakan
bagian integral dari sistem yang sama.
� Konvensi Hak Anak;
� Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
� Konvensi Anti Penyiksaan;
� Konvensi Anti Diskriminasi Rasial;
� Kovenan Hak Sipil dan Politik
� Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
� Perdebatan Awal
◦ Soekarno dan Soepomo
◦ Hatta, Yamin, dan Liem Koen Hian
� Perdebatan Kedua
◦ Konstituante
� Perdebatan Ketiga
◦ Awal Orde Baru
� I. Melalui Hukum Dasar
1. TAP MPR XVII/MPR/1998 tentang HAM
2. Amandemen UUD 1945
� II. Melalui Legislasi
1. UU No. 39/1999 tentang HAM
2. UU Ratifikasi
3. UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM
4. UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran
& Rekonsiliasi
� Diperbolehkan pada saat terjadi keadaan darurat
yg mengancam negara;
� Diperbolehkan demi menjaga ketertiban umum,
moralitas dan kesehatan umum;
� Diperbolehkan demi melindungi hak dan
kebebasan orang lain.
hak atas hidup; hak bebas dari penyiksaan; hak bebas dari perbudakan; hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi utang; hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; hak sebagai subyek hukum; dan hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.
top related