dr. ir. hanny j. berchmans, m.t., m.sc. senior clean ... · 2.pemprov ntt membantu kabupaten sumba...
Post on 18-Aug-2019
223 Views
Preview:
TRANSCRIPT
DR. Ir. Hanny J. Berchmans, M.T., M.Sc.
Senior Clean Energy Project Development Specialist/Component 2 Lead for USAID-ICED
Solar PV Power Plant (PLTS) Feasibility Study Guideline: Pre-dissemination Workshop , Kupang, 30-31 Mei 2018
1. Tarif Listrik On Grid PLN & Subsidi
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tariff listrik off grid
3. Metode Pembayaran Tariff Listrik
6/5/2018 FOOTER GOES HERE 2
Outline
6/5/2018 FOOTER GOES HERE
Tarif Listrik On Grid PLN (1)
Sumber: http://listrik.org/pln/tarif-dasar-listrik-pln/
6/5/2018 FOOTER GOES HERE
Tarif Listrik On Grid PLN (2)
Sumber: http://listrik.org/pln/tarif-dasar-listrik-pln/
Tarif Dasar Listrik Rumah Tangga R1
6/5/2018 FOOTER GOES HERE
Siapakah yang berhak menerima subsidi ?
Tarif Dasar Listrik (TDL) subsidi diberikan HANYA kepada
pelanggan PLN/masyarakat yang mempunyai sambungan
listrik ke PLN dengan daya 450VA s.d 900VA saja.
Masyarakat yang mempunyai sambungan listrik ke PLN dengan daya
450 VA s.d 900 VA hampir tidak semuanya tergolong masyarakat 5T
(Terdepan,Terluar,Tertinggal,Terpencil,Terlupakan dan Termiskin).
Kalau masyarakat yang mempunyai sambungan listrik ke PLN dengan
dengan daya 450 VA s.d 900 VA saja MENDAPATKAN SUBSIDI
LISTRIK MURAH, MENGAPA MASYARAKAT 5T TIDAK JUGA
MENDAPATKAN LISTRIK MURAH?
Jadi SUBSIDI LISTRIK MURAH didaerah 5T ADALAH HARUS
DIBERIKAN
6/5/2018 FOOTER GOES HERE
Siapakah Masyarakat 5T itu ?
6/5/2018 FOOTER GOES HERE
Pendekatan untuk menentukan tariff listrik
TDL subsidi seharusnya diterapkan juga kepada pemakai listrik nonPLN didaerah/dimasyarakat 5T, karena kalau tidak maka itu tidak adil.
TDL Subsidi listrik 450VA = 415 Rp/kWh,
TDL Subsidi listrik 900VA = 586 Rp/kWh
Apabila Kebutuhan Energi Listrik Rumah rata-rata = 48 kWh/hari,maka: biaya listik yang harus dibayarkan:
TDL Subsidi 450VA = 415 x 48 x 30 = 597,600 Rp/Bulan
TDL Subsidi 900VA = 586 x 48 x 30 = 843,840 Rp/Bulan
Atau rarat-rata adalah: 720,720 Rp/Bulan
NTT: Rasio pendapatan = 7 juta RP/Tahun : 40 juta RP/Tahun = 0.175,maka perkiraan kemampuan membayar: adalah 126,126 Rp/Bulan
6/5/2018 FOOTER GOES HERE 8
1. Tarif Listrik On Grid PLN & Subsidi
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tariff listrik off grid
3. Metode Pembayaran Tariff Listrik
6/5/2018 FOOTER GOES HERE 9
Outline
6/5/2018 FOOTER GOES HERE
Faktor-faktor yang mempengaruhi tariff listrik off grid (1)
Struktur Biaya PLTS Terpusat:
Komponen A = Biaya Investasi (CAPEX)
Komponen B = Biaya Bahan Bakar
Komponen C = Biaya Tetap Operasional dan Pemeliharaan
Komponen D = Biaya Distribusi
Komponen E = Biaya Lain (Sewa lahan,Asuransi)
Biaya Real yang harus ditanggung untuk O & M PLTS Terpusat:
Komponen A = 0 (karena berbentuk Hibah/Grant)
Komponen B = 0 (sumber energi matahari gratis)
Komponen C ≠ 0 = Biaya Tetap Operasional dan Pemeliharaan
Komponen D = 0
Komponen E =0
6/5/2018 FOOTER GOES HERE
Faktor-faktor yang mempengaruhi tariff listrik off grid (1)
Komponen C = Biaya Tetap Operasional dan Pemeliharaan:
Biaya Tetap Operasional: Gaji Pegawai (teknisi, administrasi/ manajemen), operasional kantor (ATK, komunikasi, transportasi).
Biaya Tidak Tetap Pemeliharaan: Penggantian Perelatan (Inverter,Baterai, Kabel, dll.)
Yang hanya ditanggung oleh masyarakat pengguna PLTS Terpusat padadasarnya hanyalah Komponen C = Biaya Tetap Operasional danBiaya Pemeliharaan.
Apabila masyarakat pengguna PLTS Terpusat dibebankan biayaKomponen A dan Komponen E, maka dapat dipastikan bahwa biayalistrik yang harus dibayarkan dalam Rp/kWh menjadi jauh lebih besar.
6/5/2018 FOOTER GOES HERE
Ilustrasi Penghitungan Biaya Operasional danPerawatan dan Penentuan Tarif (1)
6/5/2018 FOOTER GOES HERE
Ilustrasi Penghitungan Biaya Operasional danPerawatan dan Penentuan Tarif (2)
Biaya perbulan yang harus ditanggung per KK pada table diatas adalah
atas dasar asumsi. Biaya riil harus dihitung berdasarkan data riil yang
ada di lokasi proyek PLTS Terpusat.
Biaya yang paling besar pada Pengoperasian dan Pemeliharaan ini
adalah biaya penggantian yaitu mencapai 72% dari biaya
kesuluruhan.
Apabila biaya tidak tetap pemeliharaan PLTS dimasukkan sebagai biaya
investasi di awal proyek (Komponen A=CAPEX), maka PLTS akan
dapat menurunkan biaya komponen C menjadi sangat signifikan.
6/5/2018 FOOTER GOES HERE 14
Ilustrasi Penghitungan Biaya Operasional danPerawatan dan Penentuan Tarif (3)
1. Tarif Listrik On Grid PLN & Subsidi
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tariff listrik off grid
3. Metode Pembayaran Tariff Listrik
6/5/2018 FOOTER GOES HERE 15
Outline
6/5/2018 FOOTER GOES HERE
Metode Pembayaran Tariff Listrik (1)
6/5/2018 FOOTER GOES HERE
Metode Pembayaran Tariff Listrik (2)
Metode pembayaran tariff listrik harus dimusyawarahkan dengan Pemda
dan masyarakat pengguna PLTS. Skema yang diusulkan diatas adalah salah
satu cara dimana koperasi dan/atau operator berperan dalam menerima
pembayaran dari masyarakat dan menerima subsidi dari Pemda.
Metode dan mekanisme pembayaran yang diusulkan dikembangkan sehingga
keberlanjutan/sustainabilitas proyek dapat terjaga.
Keberlanjutan/Sustainabilitas proyek PLTS Terpusat membutuhkan peran dan
tanggung jawab beberapa-pemangku kepentingan untuk memastikan sistem
PLTS berfungi dan beroperasi sesuai/mencapai target. Masing-masing
pemangku kepentingan mempunyai peran yang spesifik didalam
keberlangsungan proyek.
6/5/2018 FOOTER GOES HERE
Metode Pembayaran Tariff Listrik (3)
PemKab di NTT
ESDM
Koperasi
Pemprov NTT/ESDM
(Builder-Operator)O & M Operator
“Aset”
PV System, Batteries,Inverters,
Distribution, etc.
Pengalihan Aset
Pengalihan Aset
Pengalihan Aset
Pemilik & Pngembang
Perjanjian(O&M)
Membayar listrik melalui tarif yang disetujuioleh Pemprov NTT dan DPRD
Memberikan Perizinan& Lisensi
Menentukan LokasiProyek
Memberikan Hibah/Grant/Pendanaan kepadaKontraktor dan/atau Operator
Membangun“Aset”
O&M “Aset”
1
2
4
5
7
8
6
3
Pengalihan aset yang diusulkan, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan strukturoperasional proyek
6/5/2018 FOOTER GOES HERE 19
Stakeholder Peran dan Tanggung Jawab
1. ESDM Melaksanakan Seleksi Proposal & menyampaikan hasilnya;
Melaksanakan Seleksi Kontraktor;
Memberikan Pendanaan untuk Persiapan Proyek dan Biaya
Proyek Sistem PLTS Terpusat;
Melakukan koordinasi dengan ESDM dan Pemda setempat;
Supervisidan inspeksi pelaksanaan proyek;
Pegalihan Aset ke Koperasi/Pemda.
Memfasilitasi “Ijin Usaha Wilayah Kelistrikan” dari Pemprov &
Koperasi. Merujuk ke PP 12/2012
2.Pemprov NTT Membantu Kabupaten Sumba Timur untuk menyiapkan peraturan
tambahan untuk mendukung keberlanjutan proyek, khususnya:
(Pergub, Perda, dll.)
Menentukan tarif pembayaran Listrik mengacu pada UU 23/2014
dan PP 14/2012
Memfasilitasi proses dokumen hukum untuk Bisnis Listrik Daerah
atau “Izin Usaha Wilayah Kelistrikan” yang diusulkan oleh
Koperasi dan Pengembang Pembangun untuk menjalankan
model bisnis Catu Daya Listrik Berbasis Komunitas di lokasi
sasaran. mengacu pada UU 23/2014 dan PP 14/2012
6/5/2018 FOOTER GOES HERE 20
Stakeholder Peran dan Tanggung Jawab
3. PemKab/Pemda
di NTT
Mempersiapkan peraturan tambahan untuk mendukung
keberlanjutan proyek, khususnya: Perbup, Perkab, dll.
Memfasilitasi proses dokumen hukum untuk Bisnis Listrik
Daerah atau "Izin Usaha Wilayah Kelistrikan" yang
diusulkan oleh Koperasi dan Pengembang Proyek
kepada Pemerintah Provinsi NTT.
Mengawasi dan memantau keberlanjutan proyek,
khususnya: keuangan / administrasi / pembayaran pada
masyarakat melalui Koperasi, juga sistem pemeliharaan
dan operasi.
Memfasilitasi pendirian, pelatihan dan pengembangan
kapasitas untuk Koperasi dan masyarakat di lokasi target
bekerjasama dengan Pengembang Pembangun untuk
keberlanjutan proyek.
4. Pemerintah Desa
pada Lokasi PLTS
Memfasilitasi pembebasan lahan untuk implementasi
proyek
Memfasilitasi pengembangan masyarakat untuk
penerimaan dan kemauan membayar tarif listrik.
Mengawasi langsung dan memantau operasi, sistem
tenaga pemeliharaan, dan pembayaran masyarakat.
6/5/2018 FOOTER GOES HERE 21
Stakeholder Peran dan Tanggung Jawab
5. Kotraktor-
operator
Implementasi Proyek dan mengembangkan
sustainabilitynya dengan bermitraa dengan pemerintah
daerah Provinsi NTT, Kabupaten Sumba Timur dan
Koperasi;
Mendukung pelatihan teknis dan pengembangan
kapasitas untuk Koperasi untuk pembayaran dan sistem
penagihan.
Mendukung Pemerintah Daerah / “Pemerintah Desa”
pada pengembangan kapasitas untuk masyarakat
khususnya: sistem grid mini PV Solar, mekanisme
pembayaran, dan keberlanjutan proyek.
Melakukan operasi dan pemeliharaan sistem minigrid
solar pv berdasarkan perjanjian layanan kontrak dengan
Koperasi.
Bertanggung jawab untuk pengukuran, pengumpulan
pembayaran dan mentransfer pembayaran ke Koperasi
6/5/2018 FOOTER GOES HERE 22
Stakeholder Peran dan Tanggung Jawab
6. Koperasi Mempersiapkan kemitraan pada perjanjian layanan dengan
Builder Developer dalam operasi dan pemeliharaan solar pv
sistem grid mini yang disepakati oleh Pemerintah Provinsi NTT
dan Kabupaten Sumba Timur.
Menyediakan sumber daya untuk keuangan / administrasi untuk
mendukung pengumpulan pembayaran.
Mendukung Pemerintah Desa dalam pengembangan kapasitas
bagi masyarakat khususnya: sistem grid mini PV Solar,
kepemilikan aset, mekanisme pembayaran, dan keberlanjutan
proyek.
Mendukung pembayaran manajemen hubungan pelanggan
koleksi
Pemilik Aset Final
9. Kommunitas /
Pelanggan
Kontribusi lahan untuk konstruksi proyek
Anggota Koperasi
Menerima akses listrik dan membayar tarif reguler (pra-bayar)
Pertahankan aset dan dukung Solar PV Cooperatives dalam
keberlanjutan proyek
Hak untuk meminta pendanaan kepada Koperasi Tenaga Surya
PV untuk mengembangkan bisnis industri lokal menggunakan
tenaga listrik / penggunaan produktif, khususnya: penggilingan
padi, gergaji, penyimpanan ikan dingin, tenun ikat, dll.
6/5/2018 FOOTER GOES HERE 23
Kebijakan dan Peraturan yang mendukungmekanisme diatas
No. Kebijakan dan
Peraturan
Stake holder Catatan Undang-
undang/Peratur
an Pendukung
1. Peraturan Desa Pemerintah Desa di
lokasi PLTS
Perdes untuk keberlanjutan proyek,
khususnya: kepemilikan aset dan
kemitraan Koperasi sebagai SPV
UU 6/2014
2. SK Bupati Bupati, Dinas
Koperasi
Kabupaten Sumba
Timur
Desa di Lokasi PLTS UU 17/2012
3. Peraturan Bupati Bupati, Dinas
Koperasi
Kabupaten Sumba
Timur
Kemitraan SPV Koperasi dengan
AE dan Pemerintah Desa di lokasi
target
UU 17/2012
PP 50/2007
4. Peraturan
Gubernur
Gubernur NTT and
DPRD NTT
Tentukan tarif listrik di lokasi target UU 23/2014
PP 14/2012
5. Izin Usaha
Penyediaan
Kelistrikan (Lisensi
IUPTL) dan
Wilayah Usaha
penyediaan listrik
Gubernur, Dinas
ESDM Provinsi
NTT, and
Kementerian ESDM
Approval of Business UU 23/2014
PP 14/2012
Permen ESDM
28/2012
6/5/2018 24FOOTER GOES HERE
DR. Ir. Hanny J. Berchmans., M.T., M.Sc.
+62811831965Hanny.Berchmans@iced.or.id, hannyjberchmans2018@gmail.com
Senior Clean Energy Project Development Specialist / Component 2 Lead
USAID ICED – Indonesia Clean Energy Development II
Implemented by
Tetra Tech | Complex World, Clear Solutions™
Menara Jamsostek, North Tower 14th Floor | Jl. Gatot Subroto No. 38 | Jakarta12710 INDONESIA
Main: +62 21 5296 2325 | Fax: +62 21 5296 2326
www.iced.or.id
top related