departemen perhubungan direktorat jenderal perhubungan udara
Post on 25-Jan-2016
79 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
DEPARTEMEN PERHUBUNGANDEPARTEMEN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TANTANGAN DAN STRATEGI TANTANGAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN TRANSPORTASI PEMBANGUNAN TRANSPORTASI
UDARAUDARA
Dipresentasikan oleh :Dipresentasikan oleh :
MUZAFFAR ISMAILMUZAFFAR ISMAILDirektorat Kelaikan dan Pengopersian Pesawat UdaraDirektorat Kelaikan dan Pengopersian Pesawat Udara
UNIVERSITAS INDONESIA UNIVERSITAS INDONESIA 04 Nopember 200904 Nopember 2009
2
TANTANGAN KEDEPAN
Globalization (Open Sky Policy) Human population / GDP Growth High growth of passengers High number of operator High Technology
Number of Air Operator Certificate (CASR 121) : 22 Operators
Number of Air Operator Certificate (CASR 135) : 30 Operators
Number of AMO, (CASR 145) : 62 AMOs
Number of Approved Pilot School, (CASR 141) : 5 Schools + 4 In Process
Number of AMTO, (CASR 147) : 8 AMTOs
Number of Approved Training Center , (CASR 142) : 11 Training Centers
Total Aircraft Operations : 710 Unit
Total Aircraft Operates by AOC 121 : 355 Unit
Total Aircraft Operates by AOC 135 : 213 Unit
Total Aircraft Operates by OC 91, Pilot School and FASI : 142 Unit
TANGGUNG JAWAB KITATANGGUNG JAWAB KITA
a) Operator penerbangan dan pemilik pesawatb) Otoritas Penerbanganc) Profesional Penerbangan (awak pesawat, awak kabin,
pemandu lalu lintas penerbangan (ATC) dan teknisi perawatan pesawat udara)
d) Pabrikan pesawat udara (airframe dan engine)e) Asosiasi Industri Penerbangan (IATA, INACA, dsb)f) Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangang) Serikat (federasi) profesional penerbangan (Federasi Pilot,
ATC, dsb.)h) Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO)i) Badan Investigasi kecelakaan penerbangan (NTSB, NTSC,
ATSB)j) Masyarakat pengguna jasa
5
Pelaku dalam PenerbanganPelaku dalam Penerbangan
• REVISI UNDANG-UNDANG PENERBANGAN
• REVISI REGULASI PENERBANGAN (CASR)
• STRUKTUR BARU ORGANISASI DIT. JEND HUBUD.
• PENGUATAN KELEMBAGAAN yang BERTANGGUNG JAWAB di BIDANG
PENEBANGAN
• PROGRAM KESELAMATAN & KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL
• PENGAWASAN KESELAMATAN DIT. JEND. HUBUD
• PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PENERBANGAN
• PEMBERDAYAAN INDUSTRI PENERBANGAN
• PEMBERDAYAAN & FLEKSIBILITAS PROSES SERTIFIKASI
• PENEGAKAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN NASIONAL TRANSPORTASI UDARA
REVISI UNDANG-UNDANG PENERBANGAN
UU Penerbangan Baru
• 24 BAB (terdapat 11 BAB baru)
• 466 Pasal
UU 15 Thn 1992• 15 BAB
• 76 Pasal
REVISI REGULASI PENERBANGAN (CASR)
Mengikuti perkembangan ICAO Annexes
ICAO Annex 1 – Personnel Licensing CASR 65, 61
ICAO Annex 6 – Operation of Aircraft CASR 121, 135
ICAO Annex 8 – Airworthiness of Aircraft CASR 23, 25, 27, 29, 31
ICAO Annex 13 – Aircraft Accident and Incident Investigation
CASR 830
ICAO Annex 16 – Environmental Protection CASR 34, 36
STRUKTUR ORGANISASI BARU DITJEND. HUBUD.
STRUKTUR BARU1.Direktorat Keamanan
Penerbangan2.Direktorat Navigasi
Penerbangan
3.Direktorat Angkutan Udara
4.Direktorat Bandar Udara5.Direktorat Kelaikan
Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara
STRUKTUR LAMA1.Direktorat Keselamatan
Penerbangan2.Direktorat Fasilitas
Elektronika dan Listrik Penerbangan
3.Direktorat Angkutan Udara
4.Direktorat Teknik Bandara
5.Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara
ITSAP CASA Australia Mentoring Training for DAAO Inspectors
63 Inspectors (Airworthiness and Flight Operations)
ICAO Enhancement of Safety Oversight Capability of DGCA
5 ICAO Experts (2 Airworthiness and 3 Pilots for Flight Operations)
JICA 1 Technical Expert
DGCA Training for Inspectors (Airworthiness and Flight Operations)
PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM DITJEN HUBUDDITJEN HUBUD
PENGUATAN KELEMBAGAAN yang BERTANGGUNG JAWAB di BIDANG PENERBANGAN
penataan struktur kelembagaan,
peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya
manusia,
pengenaan sanksi kepada pejabat dan/atau
pegawai atas pelanggaran dalam pelaksanaan
ketentuan Undang-Undang ini,
peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia.
PROGRAM KESELAMATAN & KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL
KESELAMATAN peraturan keselamatan, sasaran keselamatan, sistem pelaporan keselamatan,
analisis data dan pertukaran informasi keselamatan (safety data analysis and exchange),
kegiatan investigasi kecelakaan dan kejadian (accident and incident investigation),
promosi keselamatan (safety promotion),
pengawasan keselamatan (safety oversight), dan
penegakan hukum (law enforcement)
KEAMANAN peraturan keamanan, sasaran keamanan, personel keamanan, pembagian tanggung jawab
keamanan, perlindungan bandar udara, pesawat
udara, dan fasilitas navigasi, pengendalian dan penjaminan
keamanan terhadap orang dan barang di pesawat udara,
penanggulangan tindakan melawan hukum,
penyesuaian sistem keamanan terhadap tingkat ancaman keamanan,
dan pengawasan keamanan penerbangan
PENGAWASAN KESELAMATAN DIT. JEND. HUBUD
• Safety Audits
(2 tahun sekali tiap operator penerbangan)
• Flight Operations and Airworthiness
Surveillance (secara rutin tiap bulan)
• Ramp Inspections
(secara rutin tiap bulan di berbagai bandara di
Indonesia)
• Annual Inspection for Certificate of
Airworthiness (dilakukan untuk individual
pesawat)
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PENERBANGAN
Penyusunan Model Pendidikan dan Pelatihan.Modernisasi dan Peningkatan Teknologi sarana
dan prasarana belajar mengajar pada lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan.
Kerja sama Internasional Pengendalian dan Pengawasan terhadap
pendidikan dan pelatihan.Kontribusi Penyedia Jasa Penerbangan.Pengaturan Waktu Kerja bagi SDM penerbangan
PEMBERDAYAAN INDUSTRI PENERBANGAN
Ketentuan mengenai kepentingan internasional terhadap objek pesawat udara(Cape Town Convention)
Persyaratan kepemilikan pesawat udara dalam pembuatan Airlines (AOC 121/135)
Peran serta dalam kegiatan penerbangan dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi, profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
PENEGAKAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI
PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).
Independensi KNKT.
Pembentukan Majelis Profesi Penerbangan.
Tata cara pemberian sanksi pidana dan
administratif yang lebih jelas.
top related