ditjenbun.ppid.pertanian.go.idditjenbun.ppid.pertanian.go.id/doc/16/lakin/lakin bun 2015.pdf · k e...
Post on 08-Oct-2020
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
KATA PENGANTAR
Serangkaian proses restrukturisasi program dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 diawali dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN). Laporan Kinerja Instansi yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi/organisasi dalam mencapai tujuan atau
sasaran strategis instansi. Oleh karena itu Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perkebunan disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Pada Bulan Maret 2015 telah disyahkan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan dokumen pernyataan kinerja antara Menteri Pertanian dan Direktur Jenderal Perkebunan untuk mewujudkan target kinerja meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan yang meliputi 7 (tujuh) kegiatan utama yaitu: (1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar; (2) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim; (3) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan; (4) Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha; (5) Dukungan Perlindungan Perkebunan; (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan; (7) Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih dan Penyerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan. Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan pada tahun 2015 sebesar Rp.3.567.602.932.924,- atau mencapai 79,33% dari total pagu anggaran sebesar Rp.4.497.268.026.000,- dengan capaian fisik seluruhnya 86,97%. Capaian keuangan per kegiatan utama secara berurutan adalah kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar 93,65%, kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar sebesar 88,98%, kegiatan Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha sebesar 87,63%, kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan sebesar 86,73%, kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan sebesar 82,15%, kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya sebesar 78,03%, dan kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim sebesar 63,70% Dokumen Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 ini tersusun berkat dukungan dan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, semoga dokumen ini menjadi pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan. Jakarta, Februari 2016
Direktur Jenderal Perkebunan,
Ir. Gamal Nasir,MS Nip.19560728 198603 1 001
i Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KKeemmeenntteerriiaann PPeerrttaanniiaann
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 ini dibuat
dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan
Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:
61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian bahwa Direktorat
Jenderal Perkebunan adalah unsur pelaksana pada Kementerian
Pertanian yang dipimpin oleh Direktur Jenderal dan bertanggung jawab
kepada Menteri Pertanian.
Laporan ini disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Per Men-PAN
& RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. .
Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun
2015-2019, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tujuan: (1)
Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui
rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung
oleh penyediaan benih unggul, bermutu dan bersertifikat, sarana
produksi dan alat mesin pertanian serta pembangunan kebun sumber
benih tanaman semusim, tanaman tahunan dan tanaman rempah
ii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KKeemmeenntteerriiaann PPeerrttaanniiaann
penyegar; (2) Melakukan pengembangan komoditas unggulan
perkebunan pada lahan-lahan eksisting dan lahan bukaan baru sesuai
potensi kearifan lokal, kebutuhan pengembangan kawasan dan kesiapan
daerah pengembangan melalui pendekatan kawasan yang terintegrasi
antar sektor dan memperhatikan kelayakan ekonomi, agroekosistem,
sosial, pasar dan pengembangan/ potensi berkelanjutan; (3) Melakukan
pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada pekebun
dalam mendorong usaha agribisnis perkebunan dibudidayakan melalui
sistem budidaya perkebunan yang baik, berkelanjutan dan
memperhatikan isu-isu lingkungan terutama dalam penggunaan benih
dan sarana produksi (pupuk dan pestisida); (4) Memberikan fasilitasi
kegiatan pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan
kelompok petani tanaman semusim, tanaman tahunan dan tanaman
rempah penyegar melalui pelatihan penumbuhan kebersamaan/
dinamika kelompok, pelatihan penguatan kelembagaan, penyuluhan
dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana prasarana
budidaya, dukungan penyediaan fasilitasi pembiayaan dan permodalan
serta kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi informasi,
pascapanen dan perlindungan perkebunan; (5) Memfasilitasi
penyediaan/ pengadaan alat pascapanen tanaman semusim, tanaman
tahunan dan tanaman rempah penyegar yang spesifik lokasi dan fungsi;
(6) Melakukan upaya strategis dan bimbingan teknis dalam
memfasilitasi penerapan pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan,
perizinan usaha pekebunan, penilaian usaha perkebunan serta
inventarisasi, identifikasi dan penanganan kasus gangguan usaha dan
konflik perkebunan; (7) Melakukan upaya strategis dan bimbingan
teknis dalam memfasilitasi penerapan pembinaan usaha perkebunan
iii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KKeemmeenntteerriiaann PPeerrttaanniiaann
berkelanjutan, perizinan usaha pekebunan, penilaian usaha perkebunan
serta inventarisasi, identifikasi dan penanganan kasus gangguan usaha
dan konflik perkebunan; (8) Memberikan pelayanan perencanaan,
program, anggaran, kerjasama teknis, administrasi keuangan, aset,
umum, organisasi, tata laksana, kepegawaian, hukum, humas,
administrasi perkantoran, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan
penyediaan data serta informasi yang berkualitas; (9) Melakukan upaya
pengembangan komoditas perkebunan sumber bio-energy, sistem
pertanian polikultur serta penerapan integrasi tanaman perkebunan
dalam mendukung pengembangan sistem pertanian bio-industry melalui
pendekatan zero waste management.
Sasaran strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015 yaitu
peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
berkelanjutan, yang difokuskan pada peningkatan produksi dan
produktivitas 16 komoditas strategis yang menjadi unggulan nasional
perkebunan (tebu, kapas, tembakau nilam, karet, kelapa sawit, kelapa,
kopi, kakao, jambu mete, lada, cengkeh, teh, pala, sagu dan kemiri
sunan).
Mengingat banyaknya permasalahan yang ada, sedangkan sumberdaya
(SDM, teknologi, sarana dan prasarana serta dana) yang jumlahnya
terbatas, maka kegiatan pembangunan perkebunan dilaksanakan
berdasarkan skala prioritas. Dengan menetapkan skala prioritas,
diharapkan sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif
dan efesien untuk memecahkan permasalahan yang ada secara
komprehensif. Atas dasar skala prioritas tersebut pada tahun 2015
Strategi Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019 dalam pencapaian 6
iv Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KKeemmeenntteerriiaann PPeerrttaanniiaann
sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 diantaranya
meliputi: 1) strategi pemenuhan penyediaan bahan baku Tebu dalam
rangka peningkatan produksi gula nasional; 2) strategi peningkatan
diversifikasi pangan berbasis komoditas perkebunan; 3) strategi
peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi
ekspor dalam mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan; 4)
strategi pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan
pengembangan fondasi sistem pertanian bio-industry; 5) strategi
akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik; dan 6) strategi
peningkatan pendapatan keluarga pekebun.
Pengukuran Kinerja berdasarkan capaian kinerja tingkat nasional di
lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 yang diwujudkan
dalam bentuk produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, dapat
diperoleh hasil sebagai berikut:
Capaian kinerja makro Direktorat Jenderal Perkebunan selama enam
tahun terakhir (2010-2015), semua indikator mengalami peningkatan
yang cukup signifikan, khususnya PDB berdasarkan harga berlaku
(10,39%) yang dapat digunakan untuk melihat kontribusinya terhadap
pembangunan ekonomi, keterlibatan tenaga kerja di sektor perkebunan
mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan yang mencapai
2,50%. Neraca perdagangan untuk komditi perkebunan yang sedikit
peningkatan sebesar 0,73% dan ekspor komoditi perkebunan yang
mencapai 3,17% per tahun.
Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran program yang
berupa outcomes yang diwujudkan dalam bentuk produksi dan
v Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KKeemmeenntteerriiaann PPeerrttaanniiaann
produktivitas tanaman perkebunan, selama 6 tahun (2010-2015)
mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan laju pertumbuhan
produksi rata-rata sebesar 5,21% per tahun dari 32,38 juta ton pada
tahun 2010 menjadi 41,67 juta ton pada tahun 2015. Bila dibandingkan
dengan target Renstra sesuai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 bahwa capaian produksi 16
komoditas unggulan mencapai 41,67 juta ton dari target sebesar 42,69
juta ton atau mencapai 97,59%. Namun meningkat menjadi 103,47%
bila dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2014 yang besarnya
40,27 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 3,47%. Jika
dibandingkan dengan target sampai dengan berakhirnya Rencana
Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 - 2019,
maka capaian tahun 2015 mencapai 83,01%. Sedangkan capaian luas
areal tanaman, jika dibandingkan dengan RKT tahun 2015 yang nilainya
23,61 juta hektar, maka capaiannya sebesar 135,67%. Apabila
dibandingkan dengan tahun 2014, luas areal perkebunan mengalami
peningkatan sebesar 1,45% atau mencapai 101,45% dari 23,27 juta
hektar menjadi 23,60 juta hektar untuk tahun 2015. Terhadap target
Renstra 2015-2019 yang besarnya 18,29 juta ha, maka kinerja tahun
2015 sudah mencapai 129,09%.
Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka mendukung
pengembangan perkebunan tahun 2015 mendapat alokasi anggaran awal
(refocusing) pada bulan Maret 2015 sebesar Rp.1.585.459.690.000,-.
Pada tanggal 13 April 2015 terjadi revisi I karena mendapat anggaran
tambahan yang disebut APBN Perubahan (APBN-P) menjadi sebesar
Rp.4.754.153.234.000,-. Kemudian dilakukan revisi ke 2 dengan
vi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KKeemmeenntteerriiaann PPeerrttaanniiaann
pengurangan anggaran untuk kegiatan tanaman pangan pada tanggal 10
Juli 2015 terhadap total alokasi pengelolaan anggaran, sehingga
menjadi sebesar Rp.4.505.279.599.000,-. Pada tanggal 28 Agustus 2015
dilakukan revisi ke 3 karena adanya penambahan dana menjadi sebesar
Rp.4.509.268.026.000,-. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2015
dilakukan revisi ke 4 dengan pengurangan anggaran sebesar
Rp.12.000.000.000,- untuk membayar kenaikan tunjangan kinerja
pegawai di Kementerian Pertanian sehingga total anggaran menjadi
sebesar Rp.4.497.268.026.000,-.
Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan Program Peningkatan
Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan pada
tahun 2015 sebesar Rp.3.567.602.932.924,- dari total pagu sebesar
Rp.4.497.268.026.000,- atau keuangan mencapai 79,33% dengan
capaian fisik seluruhnya 86,97%.
Capaian kinerja per kegiatan utama secara berurutan adalah kegiatan
Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih dan Penyiapan
Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar 93,65%, Peningkatan
Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar sebesar
88,98%, Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha
sebesar 87,63%, Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan sebesar 86,73%, Dukungan Perlindungan Perkebunan sebesar
82,15%, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
Perkebunan sebesar 78,03%, dan Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman Semusim sebesar 63,70%.
Pada Tahun 2015 pembangunan perkebunan dilaksanakan oleh 88 satker
yang terdiri atas Satker Direktorat Jenderal Perkebunan (Pusat), Satker
vii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KKeemmeenntteerriiaann PPeerrttaanniiaann
UPT Pusat (4 satker), Satker Dinas Provinsi (33 satker) dan Satker Dinas
Kabupaten/kota (50 satker).
Capaian kinerja pada triwulan IV cukup mengalami peningkatan
dibandingkan triwulan III. Jika dilihat dari satker yang masuk kategori
sangat berhasil yaitu meningkat 26,14% dari 8 satker menjadi 23 satker,
untuk yang berhasil meningkat 56,82% dari 7 satker menjadi 50 satker,
cukup berhasil juga meningkat 13,64% dari 11 satker menjadi 12 satker
dan kurang berhasil turun menjadi 3,41% yaitu dari 62 satker menjadi 3
satker.
No. Satker Sangat berhasil
Berhasil Cukup berhasil
Kurang berhasil
1. Pusat 0 0 1 0 2. Balai/UPT 2 2 0 0 3. Provinsi 4 19 8 2 4. Kabupaten/kota 17 29 3 1 Total 23 50 12 3
Satker yang serapan anggarannya dibawah 80% akan dipertimbangkan untuk dikenakan punishment pada pengalokasian anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2017.
Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2015 secara umum adalah pengadaan barang dan jasa, permodalan petani yang masih sulit di akses, dan terlambatnya penyediaan benih dan koordinasi yang belum optimal. Permasalahan tersebut dikelompokkan menjadi administrasi dan teknis. Lebih lanjut untuk teknis diuraikan lagi menjadi teknis perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Permasalahan tersebut sebagian besar telah mampu diatasi dengan baik, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
viii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ....................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF...................................................... ii DAFTAR ISI ................................................................. ix DAFTAR TABEL ............................................................ xiv DAFTAR LAMPIRAN ....................................................... xvi
BAB I PENDAHULUAN ................................................ 1 1.1. Latar Belakang .......................................... 1 1.2. Organisasi ................................................ 4 1.3. Aspek Strategis Organisasi.............................. 16
1.3.1. Tantangan Pembangunan Perkebunan Dalam Ruang Lingkup Global ................. 16 1.3.2. Tantangan Pembangunan Perkebunan Dalam Ruang Lingkup Sektor Pertanian ..... 17 1.3.3. Tantangan Pembangunan Perkebunan Dalam Ruang Lingkup Sub Sektor Perke- bunan ............................................ 18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................. 20 2.1. Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal
Perkebunan Tahun 2015 – 2019 ....................... 20 2.1.1. Visi Direktorat Jenderal Perkebunan
Tahun 2015-2019 ............................... 23 2.1.2. Misi Direktorat Jenderal Perkebunan
Tahun 2015-2019 ............................... 24 2.1.3. Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan
Tahun 2015-2019 ............................... 25 2.1.4. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perke-
bunan Tahun 2015-2019 ....................... 28 2.1.5. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perke-
bunan Tahun 2015-2019 ....................... 29 2.1.6. Program Direktorat Jenderal Perkebunan
ix Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Tahun 2015-2019 ............................... 33 2.1.7. Agenda Prioritas NAWACITA Tahun 2015-
2019 .............................................. 37 2.1.8. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan
Tahun 2015-2019 ............................... 41 2.1.9. Kaitan Kegiatan Dengan Fokus Kegiatan
Pembangunan Perkebunan Tahun 2015- 2019 .............................................. 42
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 ....... 48 2.2.1. Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Per-
kebunan Tahun 2015 ........................... 49 2.3. Perjanjian Kinerja ...................................... 55
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................... 64
3.1. Pengukuran Kinerja ..................................... 64 3.1.1. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran
Program (Outcomes) ........................... 67 3.1.1.1. Produksi ............................. 69 3.1.1.2. Produktivitas ........................ 71
3.1.2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs) ............................. 72 3.1.2.1. Pengukuran Kinerja Terhadap
Capaian Sasaran Kegiatan Nasional ............................. 72
3.1.2.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kegiatan Yang Dibiayai APBN ....................... 74
3.1.2.2.1. Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar ..................... 74
3.1.2.2.2. Direktorat Tanaman Semusim .. 77 3.1.2.2.3. Direktorat Tanaman Tahunan .. 79 3.1.2.2.4. Direktorat Pascapanen dan
Pembinaan Usaha ................ 83 3.1.2.2.5. Direktorat Perlindungan
Perkebunan........................ 84 x
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
3.1.2.2.6. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan ............ 88
3.1.2.2.7. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) ............ 89
3.2. Evaluasi Sasaran Pembangunan Perkebunan Tahun 2015 .............................................. 93 3.2.1. Evaluasi Kinerja Terhadap Capaian Sasaran
Program (Outcomes) ........................... 93 3.2.1.1. Produksi ............................. 93 3.2.1.1.1. Capaian Kinerja Terhadap
Rencana Kinerja Tahunan/ Perjanjian Kinerja 2015 ......... 94
3.2.1.1.2. Capaian Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2014 .... 95
3.2.1.1.3. Capaian Kinerja terhadap Sasaran RENSTRA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 ......................... 96
3.2.1.2. Produktivitas ........................ 97 3.2.1.2.1. Capaian Kinerja Terhadap
Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan 2015 ........... 97
3.2.1.2.2. Capaian Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2014 .... 99
3.2.1.2.3. Capaian Kinerja Terhadap Sasaran RENSTRA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 ......................... 99
3.2.2. Evaluasi Kinerja Terhadap Capaian Sasaran (Outputs) ....................................... 100 3.2.2.1. Capaian Kinerja Terhadap
Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan 2015 ............. 100
3.2.2.2. Capaian Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2014 ...... 102
xi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
3.2.2.3. Capaian Kinerja Terhadap Sasaran RENSTRA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 ........................... 102
3.3. Akuntabilitas Keuangan ................................ 103
3.3.1. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2015 .................. 104 3.3.1.1. Peningkatan Produksi dan Pro-
duktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar ............................ 105
3.3.1.2. Peningkatan Produksi dan Pro-duktivitas Tanaman semusim ..... 110
3.3.1.3. Peningkatan Produksi dan Pro-duktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan ............................. 113
3.3.1.4. Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha ................................ 118
3.3.1.5. Dukungan Perlindungan Perkebunan ......................... 122
3.3.1.6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya ......... 126
3.3.1.7. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan ............. 128
3.3.2. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Serapan Per Satker Tahun 2015 .............. 130
3.3.3. Penilaian Kinerja Per Satker Tahun 2015 ... 134 3.3.3.1. Hasil Penilaian Kinerja Tri- wulan (PKTw)....................... 135 3.3.3.1.1. Hasil Penilaian Kinerja Tri- wulan I Tahun 2015............. . 135 3.3.3.1.2. Hasil Penilaian Kinerja Tri- wulan II Tahun 2015.............. 136
xii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
3.3.3.1.3. Hasil Penilaian Kinerja Tri- wulan III Tahun 2015............ . 137 3.3.3.1.4. Hasil Penilaian Kinerja Tri- wulan IV Tahun 2015............. 138 3.3.3.2. Hasil Penilaian Kinerja Tahunan (PKTh)............................... 139
3.4. Permasalahan dan rencana Tindak Lanjut .......... 140 3.4.1. Permasalahan ................................... 141
3.4.1.1. Administrasi ......................... 141 3.4.1.2. Teknis ................................ 143 3.4.1.2.1. Perencanaan ...................... 143 3.4.1.2.2. Pengorganisasian ................. 144 3.4.1.2.3. Pelaksanaan ....................... 145 3.4.1.2.4. Pengawasan ....................... 147
3.4.2. Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian ...... 148 3.4.2.1. Administrasi ......................... 148 3.4.2.2. Teknis ................................ 149 3.4.2.2.1. Perencanaan ...................... 149 3.4.2.2.2. Pengorganisasian ................. 150 3.4.2.2.3. Pelaksanaan ....................... 151 3.4.2.2.4. Pengawasan ....................... 153
BAB IV PENUTUP ....................................................... 155
4.1. Kesimpulan............................................... 155 4.2. Saran Rekomendasi ..................................... 159
xiii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
DAFTAR TABEL Tabel 1 : Indikator Kinerja Program (IKP) Peningkatan Produk-
si dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelan-
jutan Tahun 2015-2019 .................................... 36
Tabel 2 : Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 ................................... 57
Tabel 3 : Capaian Kinerja Makro Pembangunan Perkebunan Tahun 2015 .................................................. 66
Tabel 4 : Perkembangan Produksi Komoditas perkebunan Tahun 2010-2015 ........................................... 70
Tabel 5 : Perkembangan Produktivitas Perkebunan Tahun 2010-2015 ................................................... 71
Tabel 6 : Perkembangan Luas Areal Komoditas Perkebunan Tahun 2010-2015 ........................................... 73
Tabel 7 : Capaian Kinerja Produksi Tahun 2015 ................... 95
Tabel 8 : Capaian Kinerja Produktivitas Tahun 2015 ............. 98
Tabel 9 : Capaian Kinerja Luas Areal Perkebunan Tahun 2015 .. 101
Tabel 10 : Realisasi Serapan Keuangan Per Kegiatan Utama Tahun 2015 .................................................. 105
Tabel 11 : Output Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2015 .......................................................... 110
Tabel 12 : Output Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim Tahun 2015 .......... 113
xiv Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Tabel 13 : Output Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan Tahun 2015 .......... 117
Tabel 14 : Output Kegiatan Dukungan Penanganan Pascapanen Dan Pembinaan Usaha Tahun 2015....................... 118
Tabel 15 : Output Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2015 .................................................. 126
Tabel 16 : Output Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan Tahun 2015 .......................................................... 127
Tabel 17 : Output Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan tahun 2015 ............. 129
Tabel 18 : Satker Provinsi Yang Capaian Serapan Keuangan Mulai Dari Yang Tertinggi Sampai Dengan Yang Terendah .................................................... 131
Tabel 19 : Satker Kabupaten/Kota Yang Capaian Serapan Keuangan Mulai Dari Yang Tertinggi Sampai Dengan
Yang Terendah.............................................. 132
xv Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Pengukuran Kinerja Outcomes Tahun 2015
(Berdasarkan Dari RKT/Renstra) .................. 161
Lampiran 2 : Capaian Kinerja Program/Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 (Berdasarkan Dari RKT/Renstra)................................... 163
Lampiran 3 : Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 .............. 167
Lampiran 4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Triwulan IV Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 .......................................... 189
xvi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KKeemmeenntteerriiaann PPeerrttaanniiaann
BAB I P E N D A H U L U A N
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan
pertanian dan pembangunan nasional merupakan salah satu potensi
strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya
pengelolaan sumberdaya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar
bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke-
generasi. Pada tahun 2015-2019, sub sektor perkebunan masih menjadi
sub sektor penting dalam peningkatan perekonomian nasional. Peran
strategis sub sektor perkebunan baik secara ekonomis, ekologis maupun
sosial budaya ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang
PDB; nilai investasi yang tinggi dalam membangun perekonomian
nasional; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan
komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas
ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai,
pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku
industri; penyerap tenaga kerja; sumber utama pendapatan masyarakat
pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal; pengentasan
kemiskinan; penyedia bahan bakar nabati dan bioenergy yang bersifat
terbarukan, berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca
serta berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan
hidup dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi. Sejalan dengan 1
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
berbagai kontribusi sub sektor perkebunan tersebut maka segala bentuk
usaha budidaya perkebunan harus mengedepankan keseimbangan
pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan alat/sarana
prasarana input produksi melalui kegiatan penyelenggaraan perkebunan
yang memenuhi kaidah pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut
dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang
Perkebunan.
Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 yang diterbitkan pada tanggal 17
Oktober 2014 yang menyatakan bahwa perkebunan adalah segala
kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana
produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran
terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian yang luas tersebut,
penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat yang berat dalam
mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan
penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk (1) meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber
devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan
berusaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai
tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi
kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6)
memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan
masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya
perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, dan (8)
meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.
2 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal perencanaan dan
penganggaran diamanatkan mengikuti pembagian kewenangan pusat
dan daerah sesuai UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dan
tanggung jawab masing-masing dalam pembangunan.
Undang-undang tersebut memasukkan bidang-bidang terkait sub sektor
perkebunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah seperti
tenaga kerja, statistik, pemberdayaan masyarakat dan desa, pangan,
lingkungan hidup dan pertanahan sebagai urusan wajib yang tidak
terkait pelayanan. lmplikasi penetapan urusan pertanian sebagai urusan
pemerintah bersifat pilihan khususnya sub sektor perkebunan yang
memiliki kekhasan komoditas sesuai potensi unggulan daerah adalah
akan membuka peluang negosiasi antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah untuk menentukan pembagian kewenangan sub
sektor perkebunan yang tepat dan disesuaikan dengan kebijakan
program, anggaran dan regulasi yang efektif dan efisien.
Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program
bagi instansi pemerintah, maka diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memadai. Penyusunan Laporan
Kinerja (LAKIP) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Laporan ini disusun
sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun
1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
3 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014,
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
dalam penyusunannya mengacu pada yang ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (MENPAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah dengan Format yang terdiri dari: 1) Ikhtisar
Eksekutif; 2) Bab I Pendahuluan; 3) Bab II Perencanaan Kinerja; 4) Bab
III Akuntabilitas Kinerja yang meliputi: (a) Capaian Kinerja Organisasi
sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan
analisis capaian kinerja; (b) Realisasi Anggaran yang digunakan dan
telah digunakan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja; 5) Bab IV
Penutup dan Lampiran-lampiran.
1.2. Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Pertanian yang menjadi
nomenklatur organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang baru.
Namun peraturan yang baru tersebut belum bisa dilaksanakan karena
belum ada uraian tugas dan fungsi terhadap struktur organisasinya.
Oleh karena itu program dan kegiatan yang dilaksanakan Direktorat
Jenderal Perkebunan masih menggunakan Peraturan Menteri Pertanian
4 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Pertanian (lama).
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perkebunan
mempunyai tugas “merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standarisasi teknis di bidang perkebunan”. Untuk pelaksanaan tugas
tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
1) Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya,
perlindungan, dan pascapanen perkebunan;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya,
perlindungan dan pascapanen perkebunan;
3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang
perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan;
4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan,
budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan; dan
5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.
Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari
Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Tanaman Semusim,
Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Tanaman
Tahunan, Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Direktorat
Pascapanen dan Pembinaan Usaha.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut maka tugas dan
fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:
5 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, mempunyai tugas
memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
a. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran,
dan kerjasama di bidang perkebunan;
b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana,
pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan
masyarakat dan informasi publik;
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang
perkebunan; dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Perkebunan.
2) Direktorat Tanaman Semusim, mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang tanaman semusim. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Tanaman Semusim
menyelenggarakan fungsi:
6 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan
pendayagunaan, sumber daya, perbenihan, budidaya serta
pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim;
b. Pelaksanan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan
sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan
kelembagaan tanaman semusim;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang
identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan,
budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman
semusim;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi
dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta
pember-dayaan dan kelembagaan tanaman semusim;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Semusim.
3) Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, pedoman, prosedur, dan kriteria serta
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman
rempah dan penyegar. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar menye-lenggarakan
fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan
pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta 7
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan
penyegar;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan
sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan
kelembagaan tanaman rempah dan penyegar;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang
identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan,
budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman
rempah dan penyegar;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi
dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta
pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan
penyegar;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Rempah dan Penyegar.
4) Direktorat Tanaman Tahunan, mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang tanaman tahunan. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Tanaman Tahunan
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan
pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta
pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan; 8
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
b. Pelaksanan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan
sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan
kelembagaan tanaman tahunan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang
identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan,
budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman
tahunan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi
dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta
pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Tahunan.
5) Direktorat Perlindungan Perkebunan, mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan
perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat
Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifilkasi dan
pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, tanaman
semusim, rempah dan penyegar, dan tahunan, serta dampak
perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
b. Pelaksanan kebijakan di bidang identifilkasi dan pengendalian
organisme pengganggu tumbuhan, tanaman semusim, rempah 9
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
dan penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan
pencegahan kebakaran;
c. Penyusunan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan,
tanaman semusim, rempah dan penyegar, dan tahunan, serta
dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifilkasi
dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, tanaman
semusim, rempah dan penyegar, dan tahunan, serta dampak
perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan
Perkebunan.
6) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen dan
pembinaan usaha. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat
Pascapanen dan Pembinaan Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen tanaman
semusim, rempah dan penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha
dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan
penanganan konflik;
b. Pelaksanan kebijakan di bidang pascapanen tanaman semusim,
rempah dan penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan 10
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan
penanganan konflik;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang
pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan,
dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta
gangguan usaha dan penanganan konflik;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen
tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan, dan
bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan
usaha dan penanganan konflik;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen dan
Pembinaan Usaha.
7) UPT Pusat yang berada di daerah sebanyak 4 UPT sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 08,09,10,11/Permentan
/OT.140/2/2008, tanggal 9 Pebruari 2008 yaitu: BBP2TP Surabaya,
BBP2TP Medan, dan BBP2TP Ambon. yang statusnya setara Eselon
II.b dan BPTP Pontianak statusnya setara Eselon III.a.
Kedudukan dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman
Perkebunan (BBP2TP) adalah sebagai unit pelaksana teknis
Direktorat Jenderal Perkebunan berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan, pembinaan teknis
bidang perbenihan dilaksanakan oleh Direktur Tanaman Semusim,
Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktur Tanaman
11 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Tahunan, dan bidang proteksi dilaksanakan oleh Direktur
Perlindungan Perkebunan. Sedangkan untuk Balai Proteksi Tanaman
Perkebunan (BPTP) adalah sebagai unit pelaksana teknis Direktorat
Jenderal Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur Jenderal Perkebunan, pembinaan teknis
dilaksanakan oleh Direktur Perlindungan Perkebunan.
Tugas pokok BBP2TP Surabaya, Medan, dan Ambon adalah
melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih,
dan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman
perkebunan, serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem
manajemen mutu dan laboratorium. Sedangkan BPTP Pontianak
mempunyai tugas pokok melaksanakan analisis teknis dan
pengembangan proteksi tanaman perkebunan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas,
BBP2TP Surabaya, Medan, dan Ambon menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut:
a. Pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional;
b. Pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks
impor, dan yang akan di ekspor, serta rekayasa genetika;
c. Pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan
dalam rangka pelepasan varietas;
d. Pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih
perkebunan dalam rangka penarikan varietas; 12
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
e. Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan
dalam rangka pemberian sertifikat layak edar;
f. Pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar
lintas provinsi;
g. Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu
benih perkebunan dan uji acuan (referee fest);
h. Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan
(OPT) perkebunan;
i. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi
OPT serta faktor yang mempengaruhi;
j. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan
dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
k. Pengembangan teknik surveillance OPT penting;
l. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model
peramalan taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian
OPT perkebunan;
m. Pelaksanaan eksplorasi dan iventarisasi musuh alami OPT
perkebunan;
n. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan , penilaian
kualitas, dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;
o. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi agens hayati OPT
perkebunan; 13
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
p. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan
yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama
terpadu;
q. Pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida;
r. Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi
tanaman perkebunan;
s. Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan
proteksi tanaman perkebunan;
t. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen
mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi
tanaman perkebunan;
u. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama
laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
v. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan
rumah tangga Balai Besar.
Sedangkan BPTP Pontianak dalam melaksanakan tugasnya,
menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan
(OPT) perkebunan;
b. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi
OPT serta faktor yang mempengaruhi;
c. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan
dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
14 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
d. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan dan
pelepasan agens hayati OPT perkebunan;
e. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model
peramalan taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian
OPT perkebunan;
f. Pelaksanaan eksplorasi dan iventarisasi musuh alami OPT
perkebunan;
g. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian
kualitas, dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;
h. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan
yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama
terpadu;
i. Pelaksanaan pengujian dandan pemanfaatan pestisida nabati;
j. Pemberian pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan
pengembangan proteksi tanaman perkebunan;
k. Pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis teknis dan
pengembangan proteksi tanaman perkebunan;
l. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama
laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
m. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan
rumah tangga Balai.
15 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
1.3. Aspek Strategis Organisasi
Mencermati isu-isu strategis sebagaimana diungkapkan dalam
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 yang meliputi bidang
ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup, kesejahteraan
rakyat, kewilayahan dan kedaerahan serta bidang politik, hukum,
pertahanan dan keamanan, maka tantangan kedepan yang akan
dihadapi dalam membangun perkebunan secara garis besar
dikelompokkan menjadi 1) tantangan pembangunan perkebunan dalam
ruang lingkup global; 2) tantangan pembangunan perkebunan dalam
ruang lingkup sektor pertanian dan 3) tantangan pembangunan
perkebunan dalam ruang lingkup sub sektor perkebunan.
1.3.1. Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Ruang Lingkup
Global
Tantangan yang akan dihadapi pembangunan perkebunan kedepan
dalam ruang lingkup global terutama berkaitan dengan liberalisasi pasar
global yang dapat diklasifikasikan yaitu:
1. Liberalisasi perdagangan global (implikasi pertemuan WTO, APEC,
G20 dan kerjasama bilateral/multilateral/regional lainnya)
2. Kondisi perekonomian global yang menimbulkan gejolak harga
dunia (implikasi negatif era pasar bebas ASEAN/AEC 2015)
3. Tuntutan terhadap atribut mutu/kualitas produk (implikasi dari
tuntutan daya saing komoditas)
16
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
4. Perubahan iklim akibat pemanasan global (implikasi terhadap
munculnya bencana alam dan peningkatan serangan 0PT)
5. Dukungan terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan hidup (implikasi terhadap pembangunan perkebunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan)
6. Tingginya tingkat permintaan akibat ledakan jumlah penduduk dan
urbanisasi (implikasi terhadap ketersediaan bahan baku)
7. Aspek distribusi/pengangkutan dan pemasaran (implikasi dari
globalisasi produksi dan pasar)
1.3.2. Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Ruang Lingkup
Sektor Pertanian
Tantangan yang akan dihadapi pembangunan perkebunan kedepan
dalam ruang lingkup sektor pertanian terutama berkaitan dengan
kondisi pertanian secara umum dapat diklasifikasikan yaitu:
1. Kondisi keberlangsungan kelembagaan petani/pekebun (implikasi
lemahnya posisi tawar lembaga petani/pekebun)
2. Penurunan minat generasi muda terhadap budidaya pertanian/
perkebunan (implikasi terbatasnya sumber daya insani (SOl)
pertanian/perkebunan)
3. Kondisi permodalan dan akses kredit usaha (implikasi
pengembangan usaha agribisnis pertanian/ perkebunan)
17 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
4. Dukungan ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana
pertanian/ perkebunan (implikasi terhadap daya dukung usaha
agribisnis pertanian/ perkebunan)
5. Penurunan kehilangan hasil (implikasi penanganan pascapanen
yang baik)
6. Kecukupan pangan bergantung impor (implikasi kebijakan
ketahanan dan kedaulatan pangan)
7. Desentralisasi pengembangan pertanian/ perkebunan (implikasi dari
pemusatan pembangunan pertanian/ perkebunan di Pulau Jawa)
8. Tuntutan atas penerapan otonomi daerah (implikasi terhadap
pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota)
9. Ketidaksinambungan kebijakan/ regulasi serta koordinasi lintas
sektoral dan daerah (implikasi tumpang tindih kebijakan/ regulasi
lintas sektor)
1.3.3. Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Ruang Lingkup
Sub Sektor Perkebunan
Tantangan yang akan dihadapi pembangunan perkebunan kedepan
dalam ruang lingkup sub sektor perkebunan terutama berkaitan dengan
kondisi perkebunan secara khusus dari aspek hulu dan hilir dapat
diklasifikasikan yaitu:
18 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
1. Ketersediaan benih dan sarana produksi (implikasi peningkatan
produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan)
2. Keterbatasan, penurunan kualitas, status kepemilikan, persaingan
pemanfaatan, degradasi dan konversi/ alih fungsi lahan (implikasi
permasalahan umum sumber daya lahan berkelanjutan)
3. Pemberdayaan pekebun (implikasi peningkatan kemampuan
pekebun dalam usaha agribisnis perkebunan)
4. Kondisi pertanaman perkebunan (implikasi banyaknya tanaman tua
dan tanaman dengan produktivitas rendah)
5. Tuntutan penerapan konsep pembangunan perkebunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (implikasi dari
pemberlakuan ISPO)
6. Tuntutan pengaturan perizinan usaha perkebunan (implikasi
reformasi birokrasi perizinan dalam era otonomi daerah)
7. Konflik dan gangguan usaha perkebunan (implikasi keamanan,
kenyamanan berusaha serta penciptaan minat dan iklim investasi)
19 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KKeemmeenntteerriiaann PPeerrttaanniiaann
BAB II PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
Tahun 2015-2019
Berdasarkan perencanaan yang telah disusun dalam Rencana Strategis
(Renstra) Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu
pada arah dan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana
tercantum dalam RPJMN 2015-2019 sesuai amanat Peraturan Presiden
nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional tahun 2015-2019. Arah kebijakan umum pembangunan nasional
tahun 2015-2019 adalah 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan; 2) meningkatkan pengelolaan dan nilai
tambah sumber daya alam yang berkelanjutan; 3) mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan; 4)
meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan
penanganan perubahan iklim; 5) penyiapan landasan pembangunan yang
kokoh; 6) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan
kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; dan 7) mengembangkan dan
memeratakan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut,
pemerintah menetapkan 9 Agenda Prioritas NAWACITA sebagai jalan
perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri
dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Amanat pembangunan nasional dalam 9 Agenda Prioritas NAWACITA
yang wajib dilaksanakan Ditjen. Perkebunan dalam pengembangan 20
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
perkebunan tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam RPJMN
2015-2019 mencakup 2 agenda prioritas diantaranya 1) meningkatkan
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional dengan sub
agenda prioritas akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui
peningkatan agroindustri berbasis komoditas perkebunan; dan 2)
mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik dengan sub agenda peningkatan kedaulatan
pangan. Selain itu agenda prioritas terkait membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah (perbatasan, daerah
tertinggal dan daerah kawasan timur Indonesia) dan desa dalam
kerangka negara kesatuan menjadi salah satu arah kebijakan yang akan
diprioritaskan Ditjen. Perkebunan melalui kegiatan sistematik.
Sasaran pokok sub agenda prioritas peningkatan agroindustry adalah
peningkatan produksi komoditas andalan dan prospektif ekspor
perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi dan kelapa
serta mendorong berkembangnya agroindustri di perdesaan. Sedangkan
sasaran pokok sub agenda prioritas peningkatan kedaulatan pangan
adalah tercapainya peningkatan ketersediaan pangan dari tebu yang
bersumber dari produksi dalam negeri untuk memenuhi konsumsi gula
rumah tangga dan industri rumah tangga.
Secara umum pengembangan komoditas perkebunan difokuskan pada 16
komoditas unggulan yaitu Tebu, Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kakao,
Kopi, Lada, Teh, Pala, Cengkeh, Jambu Mete, Sagu, Kemiri Sunan,
Kapas, Tembakau dan Nilam. Penentuan komoditas tersebut sesuai
dengan Keputusan Menteri Pertanian nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 21
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
tentang jenis komoditas tanaman binaan Direktorat Jenderal
Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat
Jenderal Hortikultura serta Keputusan Menteri Pertanian nomor
3399/Kpts/PD.310/10/2009 tentang perubahan lampiran I dari
Keputusan Menteri Pertanian nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006. Arah
pengembangan komoditas-komoditas tersebut dicapai melalui program
peningkatan produksi dan produktivitas dengan implementasi kegiatan
seperti rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang
didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan pekebun dan
penguatan kelembagaan, pembangunan dan pemeliharaan kebun
sumber benih, penanganan pascapanen, pembinaan usaha dan
perlindungan perkebunan serta pemberian pelayanan berkualitas
dibidang manajemen dan kesekretariatan. Komoditas-komoditas
unggulan perkebunan yang masih dalam tahap inisiasi tetap
dikembangkan dan difasilitasi Ditjen. Perkebunan yang diarahkan untuk
pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) yang meliputi
penyediaan benih/ varietas unggul, pembangunan/ pemeliharaan kebun
sumber benih (demplot, kebun induk, kebun entres dan lain-lain),
pengendalian OPT, penanganan pascapanen, pemberdayaan pekebun,
peningkatan kapasitas sumber daya insani (SDI) dan penguatan
kelembagaan.
Sasaran strategis Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019 yang selaras
dengan kebijakan Kementerian Pertanian sebagaimana tertuang dalam
Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah mendukung: 1)
pemenuhan penyediaan bahan baku tebu dalam rangka peningkatan
22 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
produksi gula nasional; 2) peningkatan diversifikasi pangan berbasis
komoditas perkebunan yang difokuskan pada pengembangan komoditas
sagu dalam rangka penganekaragaman pangan perkebunan, kegiatan
integrasi tanaman perkebunan dan ternak, pengembangan kegiatan
tumpang sari dengan komoditas tanaman pangan/hortikultura/
perkebunan lainnya dan pemanfaatan tanaman sela; 3) peningkatan
komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam
mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan yang difokuskan pada
pengembangan produk segar dan olahan dari 16 komoditas unggulan
perkebunan; 4) pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan
pengembangan fondasi sistem pertanian bio-industry dengan fokus
pengembangan komoditas kelapa sawit baik melalui peningkatan
produksi dan produktivitas maupun melalui kegiatan integrasi tanaman
dan ternak serta penyediaan benih kemiri sunan; 5) akuntabilitas
kinerja aparatur pemerintah yang baik dengan menerapkan prinsip
keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum,
keadilan, integritas/komitmen, kejujuran, konsistensi dan bebas KKN di
lingkungan organisasi Ditjen. Perkebunan; dan 6) peningkatan
pendapatan keluarga pekebun yang merupakan resultan dari
pencapaian sasaran strategis lainnya.
2.1.1. Visi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019
Dalam rangka mendukung Visi Pembangunan Nasional tahun 2015- 2019
yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong" dan Visi Kementerian
23 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Pertanian tahun 2015-2019 yaitu terwujudnya sistem pertanian bio-
industry berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan
produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk
kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani maka Direktorat Jenderal
Perkebunan menetapkan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun
2015-2019 yaitu "Menjadi Direktorat Jenderal yang profesional dalam
mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman
perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi
untuk kesejahteraan pekebun dan memperkokoh fondasi sistem
pertanian bio-industry berkelanjutan".
2.1.2. Misi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019
Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian
maka misi pembangunan perkebunan ditetapkan sebagai berikut:
1) Mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman
semusim, tanaman tahunan dan tanaman rempah penyegar secara
berkelanjutan.
2) Mewujudkan integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman
perkebunan dengan pendekatan kawasan.
3) Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan
dengan baik dan berwawasan lingkungan.
4) Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan
kelembagaan petani.
24 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
5) Mewujudkan peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan
pascapanen tanaman perkebunan secara berkelanjutan.
6) Menyediakan fasilitasi bimbingan dan penanganan usaha
perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan
konfik perkebunan.
7) Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan
dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan
berkelanjutan.
8) Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas dibidang manajemen
dan kesekretariatan.
9) Mewujudkan sistem pertanian bio-industry berbasis pengembangan
komoditas perkebunan.
2.1.3. Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019
Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan
pembangunan pertanian pada periode jangka menengah tahun 2015-
2019, maka Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan tujuan
Direktorat Jenderal Perkebunan dalam pembangunan perkebunan
tahun 2015-2019 yang akan dicapai sesuai dengan penetapan Visi, Misi
serta tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai berikut :
1) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi
yang didukung oleh penyediaan benih unggul, bermutu dan
25 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
bersertifikat, sarana produksi dan alat mesin pertanian serta
pembangunan kebun sumber benih tanaman semusim, tanaman
tahunan dan tanaman rempah penyegar.
2) Melakukan pengembangan komoditas unggulan perkebunan pada
lahan-lahan eksisting dan lahan bukaan baru sesuai potensi kearifan
lokal, kebutuhan pengembangan kawasan dan kesiapan daerah
pengembangan melalui pendekatan kawasan yang terintegrasi antar
sektor dan memperhatikan kelayakan ekonomi, agroekosistem,
sosial, pasar dan pengembangan/ potensi berkelanjutan.
3) Melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada
pekebun dalam mendorong usaha agribisnis perkebunan
dibudidayakan melalui sistem budidaya perkebunan yang baik,
berkelanjutan dan memperhatikan isu-isu lingkungan terutama
dalam penggunaan benih dan sarana produksi (pupuk dan pestisida).
4) Memberikan fasilitasi kegiatan pemberdayaan pekebun dan
penguatan kelembagaan kelompok petani tanaman semusim,
tanaman tahunan dan tanaman rempah penyegar melalui pelatihan
penumbuhan kebersamaan/dinamika kelompok, pelatihan penguatan
kelembagaan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem
dan sarana prasarana budidaya, dukungan penyediaan fasilitasi
pembiayaan dan permodalan serta kemudahan akses ilmu
pengetahuan dan teknologi informasi, pascapanen dan perlindungan
perkebunan.
26 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
5) Memfasilitasi penyediaan/ pengadaan alat pascapanen tanaman
semusim, tanaman tahunan dan tanaman rempah penyegar yang
spesifik lokasi dan fungsi.
6) Melakukan upaya strategis dan bimbingan teknis dalam memfasilitasi
penerapan pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, perizinan
usaha pekebunan, penilaian usaha perkebunan serta inventarisasi,
identifikasi dan penanganan kasus gangguan usaha dan konflik
perkebunan.
7) Melakukan upaya strategis dan bimbingan teknis dalam memfasilitasi
penerapan pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, perizinan
usaha pekebunan, penilaian usaha perkebunan serta inventarisasi,
identifikasi dan penanganan kasus gangguan usaha dan konflik
perkebunan.
8) Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran, kerjasama
teknis, administrasi keuangan, aset, umum, organisasi, tata laksana,
kepegawaian, hukum, humas, administrasi perkantoran, evaluasi
pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang
berkualitas.
9) Melakukan upaya pengembangan komoditas perkebunan sumber bio-
energy, sistem pertanian polikultur serta penerapan integrasi
tanaman perkebunan dalam mendukung pengembangan sistem
pertanian bio-industry melalui pendekatan zero waste management.
27
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
2.1.4. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-
2019
Dalam rangka mendukung arah kebijakan Pembangunan Nasional tahun
2015-2019 dan kebijakan Kementerian Pertanian tahun 2015- 2019,
maka Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan arah kebijakan
Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 sebagai dasar
pelaksanaan strategi, program dan kegiatan Direktorat Jenderal
Perkebunan tahun 2015-2019. Arah kebijakan pembangunan perkebunan
5 tahun mendatang ditetapkan menjadi Arah Kebijakan Umum dan
Arah Kebijakan Khusus.
Arah kebijakan umum ditetapkan dalam rangka mendukung program
Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 yaitu peningkatan
produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan,
sedangkan arah kebijakan khusus adalah arah kebijakan pembangunan
perkebunan tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam rangka mendukung
pencapaian 6 sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019.
Implementasi dukungan Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019 dalam
pencapaian 6 sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019
diantaranya meliputi: 1) pemenuhan penyediaan bahan baku Tebu
dalam rangka peningkatan produksi gula nasional; 2) peningkatan
diversifikasi pangan berbasis komoditas perkebunan; 3) peningkatan
komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam
mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan; 4) pemenuhan
penyediaan bahan baku bio-energy dan pengembangan fondasi sistem
28 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
pertanian bio-industry; 5) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah
yang baik; dan 6) peningkatan pendapatan keluarga pekebun.
2.1.5. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
Dalam RPJMN tahun 2015-2019 ditetapkan 9 agenda prioritas NAWACITA
yang menunjukkan sasaran prioritas pembangunan nasional dalam
mewujudkan jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara
politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam
kebudayaan. Perumusan agenda prioritas NAWACITA yang menjadi
tupoksi Ditjen. Perkebunan adalah mewujudkan kemandirian ekonomi
dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik melalui
peningkatan kedaulatan pangan dengan sasaran produksi gula tahun
2019 mencapai 3,8 juta ton. Selain itu agenda prioritas terkait
akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan
agroindustri berbasis komoditas perkebunan dengan sasaran produksi
tahun 2019 untuk komoditas kelapa sawit sebesar 36,42 juta ton CPO;
komoditas karet sebesar 3,81 juta ton karet kering; komoditas kakao
sebesar 961 ribu ton biji kering; komoditas teh sebesar 162,7 ribu ton
daun kering; komoditas kopi sebesar 778 ribu ton kopi berasan; dan
komoditas kelapa sebesar 3,49 juta ton setara kopra.
Sasaran pokok pembangunan nasional tersebut dijabarkan lebih lanjut
kedalam 6 (enam) Sasaran Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-
2019 yang meliputi:
29 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
1) Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi
daging dan gula.
2) Peningkatan diversifikasi pangan.
3) Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam
memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.
4) Penyediaan bahan baku bio-energy dan bio-industry.
5) Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.
6) Peningkatan pendapatan keluarga petani.
Keenam sasaran strategis Kementerian Pertanian tersebut ditetapkan
dengan mempertimbangkan arah pembangunan pertanian sebagaimana
tercantum dalam dokumen Strategi Induk Pembangunan Pertanian
(SIPP) tahun 2013-2045.
Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nasional dan sasaran
strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, sesuai tugas pokok
dan fungsinya, Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan sasaran
strategisnya untuk periode 2015-2019 yang difokuskan pada
peningkatan produksi dan produktivitas 16 komoditas strategis
yang menjadi unggulan nasional perkebunan.
Strategi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian arah
dan kebijakan pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 yang
ditetapkan Direktorat Jenderal Perkebunan. Strategi pembangunan
perkebunan 5 tahun mendatang dapat dibagi menjadi Strategi Umum
dan Strategi Khusus.
30 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Strategi umum dirumuskan dalam rangka mendukung program
Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 yaitu peningkatan
produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan,
sedangkan strategi khusus adalah strategi pembangunan perkebunan
tahun 2015-2019 yang dirumuskan dalam rangka mendukung pencapaian
6 sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019. Strategi
Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019 dalam pencapaian 6 sasaran
strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 diantaranya meliputi:
1) strategi pemenuhan penyediaan bahan baku Tebu dalam rangka
peningkatan produksi gula nasional; 2) strategi peningkatan
diversifikasi pangan berbasis komoditas perkebunan; 3) strategi
peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi
ekspor dalam mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan; 4)
strategi pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan
pengembangan fondasi sistem pertanian bio-industry; 5) strategi
akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik; dan 6) strategi
peningkatan pendapatan keluarga pekebun.
Strategi umum pembangunan perkebunan 5 tahun mendatang adalah:
1) Strategi pengembangan komoditas perkebunan strategis;
2) Strategi pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan
unggulan nasional;
3) Strategi pengembangan sumber daya insani perkebunan (SDI);
4) Strategi penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha
perkebunan;
31 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
5) Strategi pengembangan dan penguatan sistem pembiayaan
perkebunan;
6) Strategi pengembangan sarana prasarana dan infrastruktur
pendukung usaha perkebunan;
7) Strategi perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
8) Strategi peningkatan upaya adaptasi, mitigasi bencana, perubahan
iklim dan perlindungan perkebunan;
9) Strategi dukungan pengelolaan dan pelaksanaan program tematik
pembangunan perkebunan;
10) Strategi penguatan tata ketota kepemerintahan yang baik dan
reformasi birokrasi sebagai dasar petayanan prima;
Strategi khusus pembangunan perkebunan 5 tahun mendatang adalah:
1) Strategi pemenuhan penyediaan bahan baku Tebu dalam rangka
peningkatan produksi gula nasional;
2) Strategi peningkatan diversifikasi pangan berbasis komoditas perkebunan;
3) Strategi peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan
berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing komoditas
perkebunan;
4) Strategi pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan
pengembangan fondasi sistem pertanian bio-industry;
5) Strategi akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik;
6) Strategi peningkatan pendapatan keluarga pekebun.
32 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
2.1.6. Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019
Pembangunan perkebunan saat ini dan dimasa yang akan datang
menghadapi tantangan yang cukup berat baik dalam tataran liberalisasi
perdagangan global maupun lingkup regional, terutama memasuki era
AEC (Asean Economic Community) tahun 2015. Tuntutan pembangunan
perkebunan di era AEC adalah bagaimana strategi pengembangan
komoditas perkebunan yang berkelanjutan, berdaya saing baik
kuantitas maupun kualitas dan ramah lingkungan serta mampu
memecahkan masalah kesenjangan ekonomi (kemiskinan dan
pengangguran). Selain itu bagaimana masalah pemerataan
pembangunan perkebunan dan kesejahteraan pekebun perlu benar-
benar menjadi prioritas program dan kegiatan Direktorat Jenderal
Perkebunan tahun 2015-2019. Keberhasilan pembangunan perkebunan
di era AEC yang penuh persaingan ini tidak hanya memerlukan
"keterpaduan" seluruh potensi sumber daya (SDI dan SDA) yang ada
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan tetapi yang justru
lebih penting adalah bagaimana "kebersamaan dan keterbukaan" dari
para stakeholder Pusat-Daerah dan masyarakat pekebun dalam menjaga
"kedaulatan dan kemandirian" NKRI ditengah serbuan investasi asing
dan produk-produk negara lain sehingga diperlukan pengamanan pasar
domestik yang "berefisiensi keadilan" dan berbasis "kearifan lokal"
untuk meningkatkan daya saing dan penguatan ekspor komoditas
perkebunan agar mampu mencapai tujuan "kebermanfatan dan
keberlanjutan" bagi perekonomian nasional dan "kelestarian
lingkungan hidup".
33 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat
edaran bersama Menteri Keuangan nomor SE-1848/MK/2009 dan
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas nomor
0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009, setiap unit Eselon I
mempunyai satu program yang mencerminkan nama Eselon I yang
bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya mempunyai dan tanggung
jawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian indikator
kinerja unit Eselon I adalah outcome dan indicator kinerja unit Eselon II
adalah output.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 45 tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian menyatakan bahwa Direktorat Jenderal
Perkebunan mempunyai tugas "menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tebu dan
tanaman perkebunan lainnya". Dalam menjalankan tugas tersebut,
Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan,
penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan,
dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya,
pengembangan bahan baku bioenergi, pembinaan usaha perkebunan
berkelanjutan serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan
perkebunan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan,
penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan,
dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya,
34 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
pengembangan bahan baku bioenergi, pembinaan usaha perkebunan
berkelanjutan serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan
perkebunan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan
pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan
tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bioenergi,
pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan serta pengendalian
hama penyakit dan perlindungan perkebunan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang di bidang
penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan
pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan
tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bioenergi,
pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan serta pengendalian
hama penyakit dan perlindungan perkebunan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen,
pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman
perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bioenergi,
pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan serta pengendalian
hama penyakit dan perlindungan perkebunan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.
35 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Sesuai hasil analisa terhadap potensi, permasalahan, peluang dan
tantangan pembangunan perkebunan ditetapkan bahwa program
pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 yang menjadi tanggung
jawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah "peningkatan produksi
dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan" dengan 2
Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu 1) laju peningkatan produksi
tanaman tebu dan 2) laju peningkatan produksi tanaman unggulan
perkebunan lainnya. Adapun proyeksi Indikator Kinerja Program Ditjen.
Perkebunan tahun 2015-2019, disajikan pada tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Indikator Kinerja Program (IKP) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan tahun 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019
1. Laju peningkatan produksi tanaman tebu (%) 12,91 10,03 7,03 4,57 4,37 7,78
2. Laju peningkatan produksi tanaman unggulan perkebunan lainnya (%) 16,35 2,45 2,9 2,89 2,86 5,49
Target IKP per tahunNo. Indikator Rata- rata
Sumber: Ditjen. Perkebunan, 2015.
Pada tabel 1 dapat dijelaskan bahwa rata-rata proyeksi IKP laju
peningkatan produksi tanaman tebu diproyeksikan selama tahun 2015-
2019 sebesar 7,78%, sedangkan rata-rata proyeksi IKP laju peningkatan
produksi tanaman unggulan perkebunan lainnya diproyeksikan selama
tahun 2015-2019 sebesar 5,49%. Untuk mencapai proyeksi tersebut,
program Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 lebih
diprioritaskan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman
unggulan perkebunan melalui intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi
36 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu,
pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan, pembangunan/
pemeliharaan kebun sumber benih, penanganan pascapanen,
pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan serta pemberian
pelayanan berkualitas.
Fasilitasi dan pembinaan baik dukungan kegiatan, pembinaan/
pengawalan/pendampingan, regulasi dan pendanaan didaerah perlu
didukung oleh Pemerintah Daerah setempat melalui SKPD yang
membidangi perkebunan di provinsi dan kabupaten/kota terhadap
komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya masing masing selain
dukungan terhadap pengembangan 16 komoditas unggulan perkebunan
yang ditetapkan dalam Renstra ini yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa,
Kakao, Kopi, Lada, Teh, Pala, Tebu dan Cengkeh, Jambu Mete, Sagu,
Kemiri Sunan, Kapas, Tembakau dan Nilam.
2.1.7. Agenda Prioritas NAWACITA Tahun 2015-2019
NAWACITA sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019
mengamanatkan Kementerian Pertanian untuk berkewajiban dan
bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran pokok sub agenda
prioritas peningkatan kedaulatan pangan dan peningkatan agroindustri
tahun 2015-2019.
Dari Agenda Prioritas NAWACITA sebagaimana diketahui yang dijabarkan
lebih lanjut kedalam kegiatan prioritas dimana Ditjen. Perkebunan
mendapat amanat untuk melaksanakan kegiatan prioritas tahun 2015-
2019 sebagai berikut: 37
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
1) Pengembangan 150 desa pertanian organik berbasis komoditas
perkebunan
Sasaran kegiatan prioritas ini adalah tercapainya 150 desa pertanian
pertanian organik berbasis komoditas perkebunan yang berhasil
tersertifikasi sampai dengan tahun 2019 oleh Lembaga Sertifikasi
Organik yang terakreditasi. Berdasarkan hal tersebut, mulai tahun
2016, Ditjen. Perkebunan memprioritaskan kegiatan desa organik ini
pada tahap awal dengan melakukan pembinaan pada kelompok tani
tentang bagaimana melakukan budidaya tanaman perkebunan organik
sampai dengan fasilitasi sertifikasi organik berbasis kelompok tani pada
lahan perkebunan tertentu.
2) Perluasan areal perkebunan 150.000 hektar di lahan kering
Perluasan areal perkebunan di lahan kering bertujuan untuk
mengembangkan komoditas perkebunan dilahan-lahan bukaan baru
yang sesuai dengan agroekosistemnya dan dilahan-lahan sub optimal.
Komoditas perkebunan yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2019
seluas 150.000 hektar adalah komoditas cengkeh, kakao, kopi, lada,
pala, tebu, jambu mete, karet, kelapa, kelapa sawit dan kemiri sunan.
3) Pengembangan food estate
Pengembangan food estate bertujuan untuk menciptakan pusat-pusat
pertumbuhan/sentra pangan berbasis komoditas pertanian dalam
rangka mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa
dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara
berdaulat. Pengembangan food estate dilaksanakan di daerah yang
38 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
belum dapat dikategorikan sebagai daerah lumbung-lumbung pangan
dan belum secara mandiri memenuhi pangan masyarakatnya.
Pelaksanaan food estate bersamaan dalam mendukung kegiatan
pengembangan 1 juta hektar kawasan pangan Merauke dan
pengembangan rice estate dengan di provinsi Kalimantan Barat (8
Kabupaten/Kota) seluas 120.000 hektar; provinsi Kalimantan Tengah
(14 Kabupaten/Kota) seluas 180.000 hektar; provinsi Kalimantan Utara
(Kabupaten Bulungan) seluas 10.000 hektar dan provinsi Maluku (Kab.
Kepulauan Aru) seluas 190.000 hektar.
4) Pengembangan kelapa sawit di wilayah perbatasan
Sasaran kegiatan ini adalah pengembangan perkebunan kelapa sawit
rakyat pada areal eksisting dan perluasan areal perkebunan kelapa
sawit seluas 1 juta hektar di perbatasan negara terutama di provinsi
Kalimantan Barat, provinsi Kalimantan Utara dan provinsi Kalimantan
Timur melalui pola PIR (perkebunan inti rakyat). Diharapkan melalui
kegiatan ini dapat menarik investor untuk membangun industri hilir
kelapa sawit di daerah perbatasan.
5) Pengembangan tebu dan inisiasi pembangunan pabrik gula baru
Pengembangan tebu dimaksudkan dalam mendukung pemenuhan bahan
baku tebu untuk peningkatan produksi gula nasional 3,82 juta ton pada
tahun 2019 (pemenuhan gula Kristal putih/ GKP) melalui perluasan
areal tebu 500.000 hektar di provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan
kegiatan inisiasi pembangunan pabrik gula baru dilakukan dengan
merekomendasikan Kementerian/Lembaga terkait (BUMN, Kementerian
39 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Perindustrian dan Kementerian Perdagangan) dalam hal pemanfaatan
lahan pengembangan tebu yang belum dilengkapi pabrik gula dengan
target membangun/rehabilitasi 10 PG baru di Jawa & Luar Jawa.
6) lntegrasi tanaman perkebunan dengan ternak sapi di lahan
perkebunan kelapa sawit dan integrase tanaman pangan di lahan
perkebunan kelapa sawit
Tujuan kegiatan ini adalah sebagai upaya dalam 1) mendukung
swasembada daging dan pengembangan sapi berkelanjutan; 2)
peningkatan produktivitas usahatani kelapa sawit melalui pemanfaatan
kotoran padat dan cair ternak sapi sebagai pupuk organik dan 3)
mendukung pemenuhan energi dalam bentuk biogas pada wilayah
perkebunan kelapa sawit.
Pelaksanaan kegiatan integrasi tanaman kelapa sawit dan ternak yang
sudah menghasilkan TM seluas 20% dilaksanakan dengan pendekatan
pemanfaatan potensi lestari sumber pakan berupa: pelepah dan daun
kelapa sawit serta gulma sebagai pakan hijauan; serta bungkil dan solid
sebagai bahan pakan konsentrat. Pelaku kegiatan ini adalah pekebun,
perusahaan kelapa sawit dan kemitraan. Pengembangan integrasi sawit-
sapi oleh perkebunan dapat ditempuh dengan memanfaatkan/
mendorong tumbuhnya industri kegiatan pendukung, baik dalam negeri
maupun luar negeri, seperti produsen bakalan/indukan, produsen pakan
konsentrat, alat pencacah pelepah dan daun (chopper).
Adapun komponen bantuan kepada pekebun antara lain bibit ternak
sapi, kandang, padang penggembalaan, alat pengolah hasil samping
40 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
kelapa sawit, alat pengolah limbah ternak dan pendampingan oleh
tenaga pendamping dan tenaga ahli.
2.1.8. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019
Sebagai penjabaran dari program, masing-masing unit eselon II lingkup
Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai 1 (satu) kegiatan. Dengan
demikian di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdapat 9
(sembilan) kegiatan pembangunan perkebunan sesuai Peraturan Menteri
Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yaitu:
(1) Direktorat Tanaman Semusim dengan kegiatan peningkatan
produksi dan produktivitas tanaman semusim;
(2) Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar dengan kegiatan
peningkatan produksi dan produktivitas tanaman rempah dan
penyegar;
(3) Direktorat Tanaman Tahunan dengan kegiatan peningkatan
produksi dan produktivitas tanaman tahunan;
(4) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dengan kegiatan
dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha;
(5) Direktorat Perlindungan Perkebunan dengan kegiatan dukungan
perlindungan perkebunan;
(6) Sekretariat Ditjen. Perkebunan dengan kegiatan dukungan
manajemen dan dukungan teknis lainnya;
41 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
(7) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP)
Medan dengan kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu
benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan
(8) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP)
Surabaya dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta
penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan;
(9) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP)
Ambon dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta
penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan.
2.1.9. Kaitan Kegiatan Dengan Fokus Kegiatan Pembangunan
Perkebunan Tahun 2015-2019
Kaitan antara kegiatan pembangunan perkebunan yang menjadi
tanggung jawab masing-masing Eselon II lingkup Direktorat Jenderal
Perkebunan dengan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai
berikut:
1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim
Sasaran peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim
adalah terlaksananya pengembangan tanaman semusim dengan fokus
kegiatan pengembangan tahun 2015-2019 adalah:
a. Pengembangan areal produktif tanaman tebu;
b. Pengembangan areal produktif tanaman semusim lainnya (kapas,
tembakau dan nilam);
42 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
c. Perluasan areal tanaman tebu di lahan kering;
d. Koordinasi pelaksanaan pengembangan tanaman semusim.
2) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan
Penyegar
Sasaran peningkatan produksi dan produktivitas tanaman rempah
penyegar adalah terlaksananya pengembangan tanaman rempah dan
penyegar dengan fokus kegiatan pengembangan tahun 2015-2019
adalah:
a. Pengembangan areal produktif tanaman kakao;
b. Pengembangan areal produktif tanaman kopi;
c. Pengembangan areal produktif tanaman teh;
d. Pengembangan areal produktif tanaman lada;
e. Pengembangan areal produktif tanaman cengkeh;
f. Pengembangan areal produktif tanaman pala;
g. Perluasan areal tanaman rempah dan penyegar di lahan kering
(kakao, kopi, teh, lada, cengkeh dan pala);
h. Pengembangan kebun sumber benih tanaman rempah dan penyegar;
i. Pemberdayaan pekebun tanaman rempah dan penyegar;
j. Pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman rempah dan
penyegar; dan
k. Koordinasi pelaksanaan pengembangan tanaman rempah dan
penyegar. 43
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
3) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan
Sasaran peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tahunan
adalah terlaksananya pengembangan tanaman tahunan dengan fokus
kegiatan pengembangan tahun 2015-2019 adalah;
a. Pengembangan areal produktif tanaman kelapa sawit;
b. Pengembangan areal produktif tanaman karet;
c. Pengembangan areal produktif tanaman kelapa;
d. Pengembangan areal produktif tanaman sagu;
e. Pengembangan areal produktif tanaman tahunan lainnya (jambu
mete dan kemiri sunan);
f. Perluasan areal tanaman tahunan di lahan kering (kelapa sawit,
karet, kelapa, jambu mete dan kemiri sunan);
g. Pengembangan kebun sumber benih tanaman tahunan;
h. Pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman tahunan;
4) Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha
Sasaran kegiatan dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan
usaha adalah meningkatnya penerapan pascapanen dan pembinaan
usaha perkebunan dengan fokus kegiatan pengembangan tahun 2015-
2019 adalah:
a. Pembinaan pascapanen tanaman semusim;
b. Pembinaan pascapanen tanaman tahunan;
44 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
c. Pembinaan pascapanen tanaman rempah dan penyegar;
d. Fasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan;
e. Pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan; dan
f. Koordinasi pelaksanaan penanganan pascapanen dan pembinaan
usaha
5) Dukungan Perlindungan Perkebunan
Sasaran kegiatan dukungan perlindungan perkebunan adalah
menurunnya luas areal yang terserang OPT dan terfasilitasinya
pencegahan kebakaran lahan dan kebun, bencana alam serta dampak
perubahan iklim dengan fokus kegiatan pengembangan tahun 2015-2019
adalah:
a. Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan;
b. Pemberdayaan perangkat;
c. Antisipasi dampak perubahan iklim;
d. SL-PHT tanaman perkebunan;
e. Pemberdayaan petugas pengamat OPT;
f. Kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan dan kebun;
g. Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organic berbasis komoditas
perkebunan;
h. Koordinasi pelaksanaan dukungan perlindungan perkebunan.
45 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Sasaran kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya
adalah terfasilitasinya pelayanan perencanaan program, anggaran dan
kerjasama yang berkualitas; pelaksanaan pengelolaan administrasi
keuangan dan aset yang berkualitas; pelayanan umum, organisasi, tata
laksana kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang
berkualitas; serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data
dan informasi yang berkualitas dengan fokus kegiatan pengembangan
tahun 2015-2019 adalah:
a. Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, umum, perlengkapan,
kepegawaian, hukum dan humas serta evaluasi dan pelaporan;
b. Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan;
c. Dukungan kegiatan manajemen dan teknis lainnya.
7) Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan
Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan, Surabaya
dan Ambon
Sasaran kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih
serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BBP2TP)
Medan, Surabaya dan Ambon adalah terlaksananya pengawasan dan
pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan penyiapan teknologi
proteksi tanaman perkebunan dengan fokus kegiatan pengembangan
tahun 2015-2019 adalah:
a. Sertifikasi dan pengujian mutu benih;
46 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
b. Pembangunan kebun contoh, uji dempot dan uji koleksi;
c. Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan;
d. Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia
pengendali hayati;
e. Koordinasi pembinaan dan monev perbenihan dan proteksi tanaman
perkebunan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor
08/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
BBP2TP Surabaya; Peraturan Menteri Pertanian nomor
09/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
BBPPTP Medan; dan Peraturan Menteri Pertanian nomor:
10/Permentan/ OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
BBPPTP Ambon; Dari peraturan tersebut bahwa BBPPTP Medan,
Surabaya dan Ambon melaksanakan fungsi dalam memfasilitasi
terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih, penerapan
teknologi proteksi tanaman dan memberikan dukungan pelayanan
organisasi yang berkualitas sebagai rujukan UPTD.
Wilayah kerja BBPPTP Medan di bidang perbenihan meliputi Provinsi
Sumatera Utara, Pemerintah Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi
Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jambi,
Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan
Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan
Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk bidang proteksi meliputi
Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Aceh, Provinsi Sumatera Barat,
47 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung,
Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.
Wilayah kerja BBPPTP Surabaya di bidang perbenihan meliputi Provinsi
Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.l Yogyakarta, Provinsi
Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi
Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah,
Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat. Sedangkan untuk bidang proteksi meliputi Provinsi Jawa
Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.l Yogyakarta, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Wilayah kerja BBPPTP Ambon di bidang perbenihan meliputi Provinsi
Maluku dan Provinsi Maluku Utara sedangkan bidang proteksi meliputi
Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, Provinsi Papua
Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi
Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara dan
Provinsi Gorontalo.
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015
Program Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015 merupakan bagian
dari program Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 yaitu:
“Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
berkelanjutan”.
48 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
2.2.1. Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 adalah
Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman
perkebunan secara optimal serta pengembangan sistem pertanian
bioindustry berkelanjutan. Dalam mengukur kinerja Ditjen Perkebunan
ada 2 (dua) indikator yang dipergunakan yaitu: (1) Laju peningkatan
produksi tanaman tebu sebesar 12,91%; (2) Laju peningkatan produksi
tanaman unggulan perkebunan lainnya sebesar 5,89%.
Sedangkan sasaran kegiatan pada unit kerja Eselon II lingkup Direktorat
Jenderal Perkebunan Tahun 2015 ditetapkan sesuai dengan Renstra
Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 yang diterbitkan
bulan Juli 2015 adalah:
1) Sasaran peningkatan produksi dan produktivitas tanaman rempah dan
penyegar adalah terlaksananya pengembangan tanaman rempah
penyegar dengan fokus kegiatan pengembangan dan indikator
kinerja kegiatan (IKK) adalah:
a) Pengembangan areal produktif tanaman kakao seluas 184.910 ha;
b) Pengembangan areal produktif tanaman kopi seluas 34.150 ha;
c) Pengembangan areal produktif tanaman teh seluas 3.215 ha;
d) Pengembangan areal produktif tanaman lada seluas 10.580 ha;
e) Pengembangan areal produktif tanaman cengkeh seluas 9.770 ha;
f) Pengembangan areal produktif tanaman pala seluas 10.775 ha;
49 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
g) Perluasan areal tanaman rempah dan penyegar di lahan kering
(kakao,kopi, teh, lada, cengkeh, dan pala) seluas 0 ha;
h) Pengembangan kebun sumber benih tanaman rempah dan
penyegar seluas 101 ha;
i) Pemberdayaan pekebun tanaman rempah dan penyegar sebanyak
27.940 orang;
j) Pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman rempah dan
penyegar masih nol (0) KT;
k) Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman rempah dan
penyegar sebanyak 21 Dokumen.
2) Sasaran peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim
adalah terlaksananya pengembangan tanaman semusim dengan
fokus kegiatan pengembangan dan indikator kinerja kegiatan (IKK)
adalah:
a) Pengembangan areal produktif tanaman tebu seluas 66.710 ha;
b) Pengembangan areal produktif tanaman kapas seluas 7.630 ha;
c) Pengembangan areal produktif tanaman tembakau seluas 510 ha;
d) Pengembangan areal produktif tanaman nilam seluas 65 ha;
e) Perluasan areal tanaman tebu di lahan kering masih nol (0) ha;
f) Koordinasi pelaksanaan pengembangan tanaman semusim
sebanyak 23 Dokumen.
50 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
3) Sasaran peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tahunan
adalah terlaksananya pengembangan tanaman tahunan dengan
fokus kegiatan pengembangan dan indikator kinerja kegiatan (IKK)
adalah:
a) Pengembangan areal produktif tanaman kelapa sawit 7.990 ha;
b) Pengembangan areal produktif tanaman karet seluas 19.990 ha;
c) Pengembangan areal produktif tanaman kelapa seluas 35.650 ha;
d) Pengembangan areal produktif tanaman sagu seluas 1.100 ha;
e) Pengembangan areal produktif tanaman tahunan lainnya (jambu
mete dan kemiri sunan) seluas 1.720 ha;
f) Perluasan areal tanaman tahunan di lahan kering (kelapa sawit,
karet, kelapa, jambu mete dan kemiri sunan) masih nol (0) ha;
g) Pengembangan kebun sumber benih tanaman tahunan 218 ha;
h) Pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman tahunan
sebanyak 18 KT;
i) Pemberdayaan pekebunan tanaman tahunan untuk 15.070 orang;
j) Pembinaan dan pengawalan Revitalisasi Perkebunan (Karet,
Kelapa Sawit dan Kakao) sebanyak 91 laporan;
k) Koordinasi pelaksanaan pengembangan tanaman tahunan
sebanyak 15 Dokumen.
4) Sasaran kegiatan dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan
usaha adalah meningkatnya penerapan pascapanen dan
51 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
pembinaan usaha dengan fokus kegiatan pengembangan dan
indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah:
a) Pembinaan pascapanen tanaman semusim sebanyak 9 KT;
b) Pembinaan pascapanen tanaman tahunan sebanyak 188 KT;
c) Pembinaan pascapanen tanaman rempah dan penyegar sebanyak
102 KT;
d) Fasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunanan
sebanyak 42 Kasus;
e) Pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan sebanyak 32 Provinsi;
f) Koordinasi pelaksanan pananganan pascapanen dan pembinaan
usaha perkebunan sebanyak 17 Dokumen.
5) Sasaran kegiatan dukungan perlindungan perkebunan adalah
menurunkan luas areal yang terserang OPT dan terfasilitasinya
pencegahan kebakaran lahan dan kebun, bencana alam serta
dampak perubahan iklim dengan fokus kegiatan pengembangan dan
indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah:
a) Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan
seluas 33.366 ha;
b) Pemberdayaan perangkat sebanyak 135 Unit;
c) Antisipasi dampak perubahan iklim sebanyak 77 KT;
d) Kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan dan kebun sebanyak
18 Dokumen;
52 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
e) SL-PHT Perkebunan sebanyak 224 KT;
f) Pemberdayaan petugas pengamat OPT sebanyak 994 Orang;
g) Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis
komoditas perkebunan masih nol (0) Desa;
h) Koordinasi pelaksanaan dukungan perlindungan perkebunan 20
Dokumen.
6) Sasaran kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya
adalah terfasilitasinya pelayanan perencanaan program, anggaran
dan kerjasama yang berkualitas; pelaksanaan pengelolaan
administrasi keuangan dan aset yang berkualitas; pelayanan
umum, organisasi, tata laksana kepegawaian, humas, hukum dan
administrasi perkantoran yang berkualitas; serta evaluasi
pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang
berkualitas dengan fokus kegiatan pengembangan dan indikator
kinerja kegiatan (IKK) adalah:
a) Jumlah dukumen Perencanaan, Keuangan, Umum, Perlengkapan,
Kepegawaian, Hukum dan Humas serta Evaluasi dan Pelaporan
sebanyak 19 Dokumen.
b) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan
selama 12 Bulan.
c) Dukungan kegiatan Manajemen dan Teknis lainnya selama 12
Bulan;
53 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
7) Sasaran kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih
serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BBP2TP)
Medan, Surabaya dan Ambon adalah terlaksananya pengawasan dan
pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan penyiapan
teknologi proteksi tanaman perkebunan dengan fokus kegiatan
pengembangan dan indikator kinerja kegiatan adalah:
a) Sertifikasi dan pengujian mutu benih sebanyak 17,19 Juta batang;
b) Pembangunan kebun contoh, uji demplot dan uji koleksi sebanyak
100 Unit;
c) Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan
sebanyak 29 Paket Teknologi;
d) Eksplorasi pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia
pengendali hayati sebanyak 15 Jenis;
e) Koordinasi pembinaan dan monev perbenihan dan proteksi
tanaman perkebunan sebanyak 12 Dokumen.
Sedangkan sasaran kegiatan dukungan penyiapan teknologi proteksi
tanaman perkebunan (BPTP) Pontianak adalah terlaksananyan
penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan dengan fokus
kegiatan pengembangan dan indikator kinerja kegiatan adalah:
a) Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan
sebanyak 10 Paket Teknologi;
b) Pembangunan kebun contoh, uji demplot dan uji koleksi sebanyak
3 Unit;
54 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
c) Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia
pengendalian hayati sebanyak 5 Jenis.
2.3. Perjanjian Kinerja
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen
pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara
atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja
pembangunan dari sumber daya alam yang tersedia melalui target
kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan
pencapaiannya yang berupa hasil (outcomes) maupun keluaran
(output).
Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2015 disusun setelah
DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan diterima pada bulan Januari 2015
dan telah mengikuti Pedoman Permen-PAN dan RB No. 53 Tahun 2014.
PK Direktorat Jenderal Perkebunan ditandatangani oleh Direktur
Jenderal Perkebunan dan Menteri Pertanian pada bulan Maret 2015. PK
tersebut berupa outcomes yang dimanifestasikan dalam dimensi
produksi tanaman perkebunan.
Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka melaksanakan
pembangunan perkebunan tahun 2015 dengan program utama yaitu
”Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan” mendapat alokasi dana dari APBN Murni
sebesar Rp.1.585.459.690.000,- dan pada tanggal 13 April 2015 terjadi
revisi I karena mendapat anggaran tambahan yang disebut APBN 55
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Perubahan (APBN-P) menjadi sebesar Rp.4.754.153.234.000,- (Murni
dan Perubahan). Anggaran tersebut terdiri dari dana Dekonsentrasi,
dana Tugas Pembantuan (TP) Provinsi dan Tugas Pembantuan (TP)
Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan utama pembangunan
perkebunan yang tersebar di 88 satker yang meliputi 1 satker pusat, 4
satker UPT pusat, 33 satker Provinsi dan 51 satker Kabupaten/Kota.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta target yang telah disusun
dalam Format Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan
Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:
56 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Tabel 2. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
Sasaran Program
1. Laju peningkatan produksi tanaman Tebu
12,9 %
2. Laju peningkatan produksi tanaman unggulan perkebunan lainnya
5,9 %
Rp. 1.953.609.130.000 Rp. 1.921.251.405.000 Rp. 392.155.550.000 Rp. 47.777.599.000 Rp. 174.404.758.000 Rp. 194.583.299.000 Rp. 70.371.493.000
Jumlah Rp. 4.754.153.234.000
Menteri Pertanian,
ttd ttd
A. Amran Sulaiman
Dukungan Pascapanen dan Pembinaan Usaha
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
Kegiatan
Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tebu dan tanaman unggulan perkebunan lainnya secara berkelanjutan
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman SemusimPeningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar
Anggaran
Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
Dukungan Perlindungan PerkebunanDukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Gamal Nasir
Indikator Kinerja Program Target
Jakarta, Maret 2015 Direktur Jenderal,
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan
57 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Sasaran program dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2015
yang ditetapkan dalam DIPA/POK dan selanjutnya menjadi Perjanjian
Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 untuk
melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan utama dengan sub kegiatan atau
komponen kegiatan beserta kegiatan pendukungnya dari setiap kegiatan
utama yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.953.609.130.000,- dan setelah
ditambah APBN-P serta dengan pemotongan anggaran menjadi
sebesar Rp.1.565.285.225.000,- untuk melaksanakan sub/komponen
kegiatan yang terdiri atas :
a) Pengembangan areal produktif tanaman Tebu seluas 66.713 Ha;
b) Pengembangan areal produktif tanaman Kapas seluas 7.630 Ha;
c) Pengembangan areal produktif tanaman Tembakau seluas 510 Ha;
d) Pengembangan areal produktif tanaman Nilam seluas 165 Ha;
e) Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman semusim sebanyak 23
Laporan;
f) Koordinasi pembinaan dan monev pengembangan tanaman
semusim selama 12 Bulan;
g) Layanan perkantoran selama 12 Bulan.
2) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah
dan Penyegar dengan alokasi anggaran sebesar
58 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Rp.1.921.251.405.000,- dan setelah ada APBN-P serta dengan
pemotongan anggaran menjadi sebesar Rp.2.066.288.635.000,-
untuk melaksanakan sub/komponen kegiatan yang terdiri atas :
a) Pengembangan areal produktif tanaman Kopi seluas 34.150 Ha;
b) Pengembangan areal produktif tanaman Teh seluas 3.215 Ha;
c) Pengembangan areal produktif tanaman Kakao seluas 184.910 Ha;
d) Pengembangan areal produktif tanaman Lada seluas 10.580 Ha;
e) Pengembangan areal produktif tanaman Cengkeh 9.770 Ha;
f) Pengembangan areal produktif tanaman Pala 10.775 Ha;
g) Pemberdayaan pekebun tanaman rempah dan penyegar sebanyak
27.940 Orang;
h) Pengembangan kebun benih tanaman rempah dan penyegar
dengan luas 101 Ha;
i) Koordinasi pembinaan dan monev pengembangan tanaman
rempah dan penyegar sebanyak 11 Laporan;
j) Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman rempah dan
penyegar selama 12 Bulan;
k) Layanan perkantoran selama 12 Bulan.
3) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.392.155.550.000,- dan setelah
59 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
pemotongan anggaran menjadi sebesar Rp.386.568.590.000,- untuk
melaksanakan sub/komponen kegiatan yang terdiri atas :
a) Pengembangan tanaman areal produktif Karet seluas 19.990 Ha,
b) Pengembangan tanaman areal produktif Kelapa seluas 35.650 Ha,
c) Pengembangan tanaman areal produktif Kelapa Sawit 7.990 Ha,
d) Pengembangan tanaman areal produktif Jambu Mete 1.700 Ha;
e) Pengembangan tanaman areal produktif Kemiri Sunan 20 Ha;
f) Pengembangan areal produktif tanaman Sagu seluas 1.100 Ha;
g) Revitalisasi Perkebunan (Karet, Kelapa Sawit dan Kakao) sebanyak
55 Laporan;
h) Pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman tahunan untuk
4 KT;
i) Pemberdayaan pekebunan tanaman tahunan 9.190 Orang;
j) Koordinasi pembinaan dan monev pengembangan tanaman
tahunan sebanyak 15 Laporan;
k) Pengembangan kebun benih tanaman tahunan seluas 20 ha;
l) Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman tahunan selama 12
Bulan;
m) Layanan perkantoran selama 12 Bulan
60 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
4) Kegiatan Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.777.599.000,- untuk
melaksanakan sub/komponen kegiatan yang terdiri atas:
a) Peralatan penanganan pascapanen tanaman tahunan sebanyak 128
KT;
b) Koordinasi, pembinaan dan monev tanaman kegiatan pascapanen
dan pembinaan usaha selama 17 Laporan;
c) Koordinasi kegiatan pananganan pascapanen dan pembinaan
usaha perkebunan selama 12 Bulan;
d) Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan sebanyak 6
Kasus;
e) Pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan sebanyak 298 KT
untuk 1 Provinsi;
f) Layanan perkantoran selama 12 Bulan.
5) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.174.404.758.000,- untuk melaksanakan
sub/komponen kegiatan yang terdiri atas :
a) Pemberdayaan perangkat sebanyak 135 Unit;
b) SL-PHT Perkebunan sebanyak 130 KT;
c) Antisipasi dampak perubahan iklim sebanyak 52 Dokumen;
d) Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (OPT)
seluas 32.816 Ha;
61 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
e) Koordinasi pembinaan dan monev kegiatan perlindungan
perkebunan sebanyak 20 Laporan;
f) Pemberdayaan petugas pengamat OPT sebanyak 926 Orang;
g) Layanan perkantoran sebanyak 12 Bulan.
6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.194.583.299.000,- dan setelah
pemotongan anggaran menjadi sebesar Rp.186.571.726.000,- untuk
melaksanakan sub/komponen kegiatan yang terdiri atas :
a) Administrasi kegiatan dana Dekonsentrasi (DK) selama 12 Bulan;
b) Administrasi kegiatan dana Tugas Pembantuan (TP) selama 12
Bulan;
c) Dukungan kegiatan Manajemen dan Teknis lainnya selama 12
Bulan;
d) Dokumen Perencanaan sebanyak 3 Dokumen;
e) Dokumen Keuangan dan Perlengkapan sebanyak 3 Dokumen;
f) Dokumen Kepegawaian, Hukum dan Humas sebanyak 10 Dokumen;
g) Dokumen Evaluasi dan Pelaporan sebanyak 3 Dokumen;
h) Layanan perkantoran selama 12 Bulan;
i) Kendaraan bermotor sebanyak 5 Unit;
j) Peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 438 Unit.
62 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
7) Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta
Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan pada 4 UPT
Pusat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.371.493.000,- untuk
melaksanakan sub kegiatan yang terdiri atas :
a) Pembangunan kebun contoh, uji demplot uji koleksi dan lain-
lainnya seluas 100 Ha;
b) Rakitan teknologi spesifikasi proteksi tanaman perkebunan
sebanyak 24 Paket Teknologi;
c) Pemanfaatan agensia hayati sebanyak 12 Jenis;
d) Sertifikasi dan pengujian mutu benih sebanyak 145.650.000
Batang;
e) Koordinasi pembinaan dan monev perbenihan dan proteksi
tanaman perkebunan selama 12 Bulan;
f) Layanan perkantoran selama 12 Bulan;
g) Kendaraan bermotor sebanyak 8 Unit;
h) Perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 1 Unit;
i) Peralatan dan fasilitas perkantoran selama 315 Unit;
j) Gedung /Bangunan sebanyak 600 M2.
63 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KKeemmeenntteerriiaann PPeerrttaanniiaann
BAB III AKUNTABILITAS
KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran Kinerja
Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus
melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target
kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran
pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara
target kinerja dan realisasi kinerja dengan menggunakan Format
Pengukuran Kinerja yang ditetapkan dalam Permen-PAN dan RB No.53
Tahun 2014.
Hasil evaluasi pembangunan perkebunan dilihat dari aspek indikator
makro menunjukan kinerja yang cukup baik. Data yang diperoleh dari
sumber BPS untuk tahun 2015 sebagaimana diketahui masih
menggunakan data Triwulan II karena merupakan angka sangat
sementara. Sedangkan tahun 2014 datanya juga masih merupakan
angka sementara, sehingga angka tetap yang dipergunakan adalah
Tahun 2013.
Capaian kinerja makro Direktorat Jenderal Perkebunan selama lima
tahun terakhir (2010-2014) hampir semua indikator mengalami
peningkatan yang cukup signifikan, khususnya PDB berdasarkan harga
berlaku mencapai 10,39% dan berdasarkan harga konstan tahun 2010
juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup bagus, diperkirakan sampai
akhir Desember 2015, mengalami peningkatan mencapai 5,97%.
Keterlibatan tenaga kerja disektor perkebunan yang diperkirakan untuk 64
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
tahun 2014 berjumlah 22,71 juta orang dan bila dibandingkan dengan
realisasi tahun 2013 sebesar 22,33 juta orang (101,70%), maka
mengalami peningkatan sebesar 1,70% dengan laju pertumbuhan
mencapai 2,50%. Neraca perdagangan untuk komoditi perkebunan tahun
2014 mencapai US$ 22,84 milyar yang mengalami peningkatan bila
dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar US$ 22,63 milyar
(100,93%) dan laju pertumbuhan mengalami sedikit peningkatan
sebesar 0,73%. Komditi perkebunan merupakan sumber devisa Negara
karena banyak komoditasnya yang diekspor keluar negeri dan sebagai
indikator pendapatan pemerintah pada sektor pertanian termasuk sub
sektor perkebunan. Untuk tahun 2014 hasil ekspor perkebunan dengan
perkiraan realisasi sampai dengan Desember 2015 sebesar US$ 26,78
milyar dan bila dibandingkan capaian realisasi tahun 2013 sebesar US$
26,77 milyar atau mencapai 100,04% dengan peningkatan 0,04%. Ekspor
komoditi perkebunan dalam laju pertumbuhan antara tahun 2010-2014
mengalami peningkatan sebesar 3,17%. Nilai Tukar Petani (NTP)
Perkebunan Rakyat yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan
petani pada tahun 2014 mencapai 101,30 dan mengalami penurunan
dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 104,13 dengan capaian
-0,65%.
Perkembanganan capaian Indikator makro sampai dengan akhir
Desember 2015, berdasarkan realisasi capaian Indikator makro mulai
dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 yang dapat dilihat
sebagaimana Tabel 3 berikut ini :
65
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Tabel 3. Capaian Kinerja Makro Pembangunan Perkebunan Tahun 2010-2015
Laju
Pertumbuhan
Triwulan I Triwulan II1 Pertumbuhan PDB
- harga berlaku (Rp milyar) 268.207 303.403 323.362 358.172 397.896 83.360 113.627 10,39- harga konstan 2010 (Rp milyar) 268.207 281.465 301.020 319.533 338.155 70.112 113.627 5,97
2 Keterlibatan tenaga kerja (juta orang) 20,58 20,94 21,29 22,33 22,71 23,38 2,5
3 Neraca Perdagangan Perkebunan (US$ milyar) 23,23 29,36 25,74 22,63 22,84 5,36 9,67 0,73
4 Ekspor perkebunan (US$ milyar) 24,73 32,22 29,96 26,77 26,78 5,6 11,16 3,175 NTP Perkebunan Rakyat 104,07 107,29 105,9 104,13 101,3 97,7 -0,65
20152)Th 2010-2014
(%)
NO. INDIKATOR
CAPAIAN
2010 2011 2012 2013 20141)
Sumber : BPS Keterangan : Diluar perikanan dan kehutanan
1) Angka Sementara 2) Angka Sangat Sementara
Selanjutnya untuk pengukuran kinerja hanya dilaksanakan pada
indikator kinerja mikro yang terdiri dari luas areal, produksi dan
produktivitas tanaman unggulan nasional perkebunan.
Perjanjian Kinerja (PK) untuk Direktorat Jenderal Perkebunan berupa
outcomes yang diwujudkan dalam bentuk produksi tanaman
perkebunan. Terhadap outcomes tersebut sampai dengan saat ini masih
menjadi perdebatan simpul kritis sebagai berikut: (1) Mengingat
tanaman perkebunan pada umumnya bersifat tahunan sehingga produksi
tanaman baru dapat dihitung minimal 4 (empat) tahun kedepan; (2)
Sebagaimana diketahui bahwa biaya investasi pengembangan
perkebunan yang dibiayai dengan APBN jumlahnya sangat kecil sekitar
66 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
2% per tahun. Apabila yang dihitung hanya kegiatan yang dibiayai
dengan APBN, maka pengaruhnya terhadap produksi tingkat nasional
sangat kecil sekali, padahal Direktorat Jenderal Perkebunan telah
membina seluruh perkebunan yang ada di Indonesia, baik perkebunan
rakyat maupun perkebunan besar melalui pembinaan, pengawalan, dan
pendampingan, serta kebijakan maupun surat-menyurat.
Pendekatan pertama, apabila tanaman yang ditanam pada tahun
berjalan sesuai berlakunya APBN, maka tidak dapat dihitung
produksinya pada tahun yang sama, dengan demikian apabila sesuai
ketentuan yang berlaku maka produksinya (outcomes) adalah nol (tidak
ada produksi). Pendekatan lainnya, jika yang dihitung produksi tahun
berjalan, maka yang dihitung merupakan produksi dari tanaman yang
tahun tanamnya minimal 4 (empat) tahun yang lalu. Berkenaan dengan
kedua pendekatan dimaksud, meskipun tidak sepenuhnya benar,
Direktorat Jenderal Perkebunan menyepakati produksi dan
produktivitas pada tahun berjalan ditetapkan sebagai outcomes dengan
menggunakan target dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat
Jenderal Perkebunan dalam pembangunan perkebunan tahun 2015-2019
sebagai acuannya.
3.1.1 Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Program (Outcomes)
Sasaran program dalam perjanjian kinerja tahun 2015 ini adalah
terwujudnya laju peningkatan produksi tanaman tebu dan tanaman
unggulan perkebunan lainnya melalui upaya pengembangan tanaman
semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan dengan 67
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha, penyediaan
benih unggul bermutu dan sarana produksi, perlindungan perkebunan
serta dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya. Adapun
indikator yang digunakan adalah meningkatnya produksi dan
produktivitas 16 komoditi unggulan nasional perkebunan yang meliputi
tebu, kapas, tembakau, nilam, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi,
kakao, jambu mete, lada, cengkeh, teh, pala, sagu dan kemiri sunan.
Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja antara
Direktur Jenderal Perkebunan dan Menteri Pertanian berupa outcomes
yang dimanifestasikan dalam produksi. Sedangkan perjanjian kinerja
yang ditandatangani antara Pejabat Eselon II dan Direktur Jenderal
Perkebunan berupa outputs yang diwujudkan dalam luas areal
produktif komoditas perkebunan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 45 tahun 2015 dengan Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian Pertanian Renstra Direktorat Jenderal
Perkebunan bahwa Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu: (1) laju
peningkatan produksi tanaman tebu; dan (2) laju peningkatan produksi
tanaman unggulan perkebunan lainnya. Adapun proyeksi IKP Ditjen
Perkebunan tahun 2015 adalah 1) laju peningkatan produksi tanaman
tebu yang ditargetkan sebesar 12,91% dan 2) laju peningkatan
produksi tanaman unggulan perkebunan lainnya dengan target
sebesar 16,35%.
68 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Untuk mengukur keberhasilan kinerja sesuai kesepakatan di lingkup
Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan
yaitu: 1) Sangat Berhasil (capaian > 95%); 2) Berhasil (capaian 80%-
95%); 3) cukup berhasil (capaian 60%-79%), dan 4) tidak berhasil
(capaian <59%) dari target sasaran.
3.1.1.1. Produksi
Pada umumnya produksi komoditas utama perkebunan selama 6 tahun
(2010–2015) mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan laju
pertumbuhan produksi rata-rata sebesar 5,21% per tahun dari 32,38
juta ton pada tahun 2010 menjadi 41,67 juta ton pada tahun 2015.
Beberapa komoditi unggulan utama selama 6 tahun terakhir mengalami
peningkatan produksi per tahun yang cukup signifikan yaitu pala
(16,63%), sagu (13,72%), tembakau (13,07%), kelapa sawit (7,10%),
cengkeh (6,76%), kapas (6,07%), karet (2,70%), tebu (1,94%), jambu
mete (1,61%), lada (1,13%) dan nilam (0,78%). Namun sebaliknya
beberapa komoditi mengalami penurunan produksi yang cukup serius
yaitu kemiri sunan (-30,00%), kakao (-4,37%), kelapa (-1,32%), kopi
(-0,49%) dan teh (-0,20%). Kenaikan produksi tersebut tidak terlepas
dari keberhasilan dalam memilih kegiatan-kegiatan prioritas yang dapat
menstimulasi peningkatan produksi tanaman melalui penerapan IPTEK
dan 4-ASI (intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi dan diversifikasi),
yang didukung degan sistem penyuluhan, pengawalan, pendampingan
yang intensif dan keterkaitan antara aspek penelitian dan
pengembangan sehingga teknologi mudah diakses. Khusus untuk kemiri
69 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
sunan tidak ada angka produksinya sejak tahun 2012, 2013 dan 2014,
karena tidak dipanen akibat belum tersedianya unit pengolahan hasil
(UPH) dan tidak ada pembelinya. Rincian produksi per komoditi
sebagaimana Tabel 4.
Tabel 4. Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2010 – 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015*)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. TANAMAN SEMUSIM
1. Tebu (Hablur) 2.290.116 2.267.887 2.591.687 2.551.026 2.579.173 2.497.997 1,942. Kapas (Serat Kering) 3.174 2.275 2.948 1.871 761 1.712 6,073. Tembakau (Daun Kering) 135.678 214.524 260.818 164.448 198.301 202.322 13,074. Nilam (Daun Kering) 2.206 2.866 2.648 2.082 2.098 2.144 0,78
II. TANAMAN TAHUNAN
5. Karet (Karet Kering) 2.734.854 2.990.184 3.012.254 3.237.433 3.153.186 3.108.260 2,706. Kelapa Sawit (CPO) 21.958.120 23.096.541 26.015.518 27.782.004 29.278.189 30.889.335 7,107. Kelapa (Kopra) 3.166.666 3.174.379 3.189.897 3.051.585 3.005.916 2.960.851 -1,328. Kopi (Kopi Berasan) 686.921 638.647 691.163 675.881 644.605 665.256 -0,499. Kakao (Biji Kering) 837.918 712.231 740.513 720.862 728.414 661.243 -4,37
10. Jambu Mete (Gldg Kering) 115.149 114.789 116.915 116.113 131.302 123.564 1,6111. Lada (Lada Kering) 83.663 87.089 91.039 91.039 87.448 88.296 1,1312. Cengkeh (Bunga Kering) 98.386 72.207 99.890 109.694 122.134 123.277 6,7613. Teh (Daun Kering) 156.604 150.776 145.575 145.460 154.369 154.551 -0,2014. Pala (Biji Kering) 15.793 22.252 25.321 28.167 31.011 33.213 16,6315. Sagu (Tepung Sagu) 89.629 85.960 132.309 155.061 156.696 157.549 13,7216. Kemiri Sunan (Biji Kering) 2 1 0 0 0 0 -30,00
32.374.879 33.632.608 37.118.495 38.832.726 40.273.603 41.669.570 5,21
No. Komoditas PerkebunanRealisasi Produksi Perkebunan ( T o n )
Jumlah I dan II
Laju Pertumbuhan
(%)
Catatan : *) Angka Sementara **) Produksi 1 kg daun kering Nilam setara dengan 0,02% minyak nilam/atsiri
70
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
3.1.1.2. Produktivitas
Produktivitas komoditas utama perkebunan selama 6 tahun terakhir
(2010–2015) cenderung mengalami peningkatan dengan laju rata-rata
sebesar 0,73% per tahun. Rincian produktivitas per komoditi dapat
dilihat sebagaimana Tabel 5.
Tabel 5. Perkembangan Produktivitas Perkebunan Tahun 2010-2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015*)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
II. TANAMAN SEMUSIM
13. Tebu (Hablur) 5.292 5.030 5.770 5.467 5.413 5.613 1,4414. Kapas (Serat Kering) 380 303 333 288 270 955 44,7215. Tembakau (Daun Kering) 884 950 1.009 928 947 349 -11,0916. Nilam (Daun Kering) 119 132 110 120 121 122 1,00
I. TANAMAN TAHUNAN
1. Karet (Karet Kering) 986 1.071 1.073 1.083 1.053 1.036 1,072. Kelapa Sawit (CPO) 3.595 3.526 3.722 3.536 3.568 3.679 0,533. Kelapa (Kopra) 1.159 1.158 1.157 1.130 1.128 1.131 -0,484. Kopi (Kopi Berasan) 756 702 745 739 741 721 -0,855. Kakao (Biji Kering) 804 821 850 821 817 794 -0,216. Jambu Mete (Gldg Kering) 371 367 364 359 359 394 1,307. Lada (Lada Kering) 756 784 771 818 824 921 4,138. Cengkeh (Bunga Kering) 322 238 325 350 352 394 6,139. Teh (Daun Kering) 1.553 1.477 1.467 1.465 1.464 1.689 1,92
10. Pala (Biji Kering) 310 387 466 469 490 511 10,9311. Sagu (Tepung Sagu) 1.953 1.854 2.710 2.173 2.174 2.181 4,3312. Kemiri Sunan (Biji Kering) 667 250 0 0 0 0 -32,50
19.907 19.050 20.872 19.746 19.721 20.490 0,73
No. Komoditas Perkebunan
Capaian Produktivitas (Kg/Ha)
Laju Pertumbuhan (%)
Jumlah I dan IICatatan : *) Angka Sementara
Namun dibandingkan antara tahun 2014 dengan tahun 2015,
produktivitas komoditi perkebunan secara umum mengalami
peningkatan sebesar 3,89%. Dibalik penurunan produktivitas secara
71 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
umum, ternyata beberapa komoditi banyak yang mengalami
peningkatan produktivitas yang cukup menggembirakan yaitu kapas
(44,72%), pala (10,93%), cengkeh (6,13%), sagu (4,33%) lada (4,13%),
teh (1,92%), tebu (1,44%), jambu mete (1,30%), karet (1,07%), nilam
(1,00%) dan Kelapa Sawit (0,53%). Sedangkan komoditas lainnya
mengalami penurunan akibat anomali iklim yang semakin ekstrim.
3.1.2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs)
Capaian kinerja capaian sasaran kegiatan (outputs) yang disajikan
dalam Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2015 ini adalah capaian kinerja
secara nasional dan capaian kinerja yang dibiayai APBN.
3.1.2.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kegiatan
Secara Nasional
Sebagaimana disampaikan terdahulu, bahwa penetapan/perjanjian
kinerja yang ditandatangani antara Pejabat Eselon II dan Direktur
Jenderal Perkebunan berupa outputs yang diwujudkan dalam luas areal
komoditi.
Target yang digunakan adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun
2015 yang merupakan bagian dari target dalam Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 (Juli 2015).
Pengukuran kinerja capaian luas areal 16 komoditas yang
pembangunannya menggunakan dana dari berbagai sumber diantaranya
dari APBN, APBD I, APBD II, Swasta dan Swadaya Petani, diukur dengan
membandingkan RKT tahun 2015 dengan realisasi berdasarkan capaian
72 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
data statistik tahun 2015. Rincian luas areal per komoditi sebagaimana
Tabel 6.
Tabel 6. Perkembangan Luas Areal Komoditas Perkebunan Tahun 2010 – 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015*)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. TANAMAN SEMUSIM
1. Tebu (Sugar cane) 454.111 451.788 451.255 469.227 477.123 445.651 -0,312. Kapas (Cotton) 10.194 10.238 9.565 8.738 3.670 7.630 7,023. Tembakau (Tobacco) 216.271 228.770 270.290 192.809 215.865 218.738 1,714. Nilam (Patchouli ) 24.472 28.615 31.155 28.226 28.255 28.325 3,35
II. TANAMAN TAHUNAN
5. Karet (Rubber) 3.445.415 3.456.128 3.506.201 3.555.946 3.606.245 3.621.587 1,006. Kelapa sawit (Oil Palm) 8.385.394 8.992.824 9.572.715 10.465.020 10.754.801 11.115.868 5,837. Kelapa (Coconut) 3.739.350 3.767.704 3.781.649 3.654.478 3.609.812 3.571.376 -0,908. Kopi (Coffee) 1.210.365 1.233.698 1.235.290 1.241.712 1.230.495 1.233.227 0,389. Kakao (Cocoa) 1.650.621 1.732.641 1.774.464 1.740.612 1.742.039 1.756.439 1,28
10. Jambu mete (Cashewnut) 570.930 575.841 575.920 554.510 531.154 527.681 -1,5411. Lada (Pepper) 179.318 177.490 177.787 171.920 162.751 163.315 -1,8312. Cengkeh (Clove) 470.041 485.191 493.887 501.378 510.174 512.880 1,7613. Teh (Tea) 122.898 123.938 122.206 122.035 118.899 118.441 -0,7314. Pala (Nutmeg ) 118.345 122.396 134.709 140.424 150.618 157.596 5,9215. Sagu (Sago ) 102.174 102.601 127.157 128.106 128.902 129.510 5,2416. Kemiri Sunan 918 944 995 1.057 1.057 1.057 2,89
20.700.817 21.490.807 22.265.245 22.976.198 23.271.860 23.609.321 2,67
No. Komoditas Perkebunan
Luas Areal Perkebunan (Hektar)
Jumlah I dan II
Laju Pertumb
uhan (%)
Catatan: *) angka sementara *) Data Statistik Perkebunan tahun 2015
Untuk mengetahui secara rinci capaian kinerja sasaran kegiatan
(Outputs) berdasarkan RKT, disajikan pada Formulir Pengukuran Kinerja
Tahun 2015 dapat dilihat sebagaimana pada Lampiran 2.
73 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
3.1.2.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kegiatan
yang Dibiayai dengan APBN.
Pada Tahun 2015 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi
dana yang tertuang dalam DIPA/POK dengan total anggaran awal
(refocusing) pada bulan Maret 2015 sebesar Rp.1.585.459.690.000,-.
Pada tanggal 13 April 2015 terjadi revisi I karena mendapat anggaran
tambahan yang disebut APBN Perubahan (APBN-P) menjadi sebesar
Rp.4.754.153.234.000,-. Kemudian dilakukan revisi ke 2 dengan
pengurangan anggaran untuk kegiatan tanaman pangan pada tanggal 10
Juli 2015 terhadap total alokasi pengelolaan anggaran, sehingga
menjadi sebesar Rp.4.505.279.599.000,-. Pada tanggal 28 Agustus 2015
dilakukan revisi ke 3 karena adanya penambahan dana menjadi sebesar
Rp.4.509.268.026.000,-. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2015
dilakukan revisi ke 4 dengan pengurangan anggaran sebesar
Rp.12.000.000.000,- untuk membayar kenaikan tunjangan kinerja
pegawai Kementerian Pertanian sehingga total anggaran menjadi
sebesar Rp.4.497.268.026.000,-. Dengan adanya penghematan anggaran
maka terjadi perubahan pada target outputs kegiatan yang diwujudkan
dalam penurunan luas areal komoditas.
3.1.2.2.1. Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Tanaman
74 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Rempah dan Penyegar melaksanakan fungsi dalam meningkatkan
produksi dan produktivitas tanaman rempah dan penyegar melalui
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma
standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi
dalam kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang
didukung oleh identifikasi dan pendayagunaan sumber daya,
perbenihan, budidaya serta pemberdayaan kelembagaan tanaman
rempah dan penyegar.
Prioritas pengembangan tanaman rempah dan penyegar difokuskan
pada 6 komoditas unggulan perkebunan yaitu Kakao, Kopi, Lada, Teh,
Cengkeh dan Pala.
Sasaran kegiatan dalam perjanjian kinerja tahun 2015 adalah
terlaksananya pengembangan tanaman rempah dan penyegar dengan
fokus kegiatan pengembangan areal produktif tanaman yang menjadi
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) meliputi kakao seluas 184.910 ha, kopi
34.150 ha, teh 3.215 ha, lada 10.580 ha, cengkeh 9.770 ha, pala 10.775
ha. Pengembangan kebun sumber benih tanaman rempah dan penyegar
101 ha, pemberdayaan pekebunan tanaman rempah dan penyegar
27.940 orang dan koordinasi pelaksanaan pengembangan tanaman
rempah penyegar 21 dokumen. Output kegiatan penting pada tahun
2015 meliputi:
1) Pengembangan tanaman kakao seluas 184.910 ha yang terdiri atas
intensifikasi tanaman kakao 127.835 ha, intercropping tanaman
kakao (diversifikasi) 2.150 ha, pengadaan saprodi untuk kegiatan
intercropping tanaman kakao 200 ha, peremajaan tanaman kakao
8.950 ha, perluasan tanaman kakao 375 ha dan rehabilitasi
75 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
tanaman kakao 45.400 ha. Realisasi capaian fisik seluas 183.519 ha
(99,25%) dari target seluas 184.910 ha sesuai pada dokumen
perjanjian kinerja tahun 2015 yang telah direvisi.
2) Pengembangan tanaman kopi seluas 34.150 ha yang terdiri atas
intensifikasi tanaman kopi arabika 15.100 ha, intensifikasi tanaman
kopi robusta 17.350 ha, peremajaan tanaman kopi robusta 200 ha,
perluasan tanaman kopi arabika 500 ha dan perluasan tanaman kopi
arabika dan robusta 1.000 ha. Realisasi capaian fisik seluas 34.150
ha (100,00%) dari target seluas 34.150 ha sesuai pada dokumen
perjanjian kinerja tahun 2015 yang telah direvisi.
3) Pengembangan tanaman teh seluas 3.215 ha untuk kegiatan
intensifikasi tanaman teh 2.050 ha dan rehabilitasi tanaman teh
1.165 ha dengan realisasi fisik seluas 3.215 ha atau mencapai
100,00% dari target seluas 3.215 ha sesuai pada dokumen
perjanjian kinerja tahun 2015 yang telah direvisi.
4) Pengembangan tanaman lada seluas 10.580 ha, yang terdiri atas
intensifikasi tanaman lada 8.930 ha, perluasan tanaman lada 700
ha dan rehabilitasi tanaman lada 950 ha. Realisasi capaian fisik
kegiatan ini seluas 10.450 ha (98,77%) dari target 10.580 ha pada
dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 yang telah direvisi.
5) Pengembangan tanaman cengkeh seluas 9.770 ha, untuk kegiatan
intensifikasi tanaman cengkeh 5.200 ha dan rehabilitasi tanaman
cengkeh 4.570 ha. Realisasi fisik mencapai 9.770 ha (100,00%) dari
target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 yang telah
direvisi.
6) Pengembangan tanaman pala seluas 10.775 ha, untuk kegiatan
intensifikasi tanaman pala 7.750 ha, peremajaan 1.500 ha dan
76 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
perluasan tanaman pala 1.525 ha. Realisasi capaian fisik kegiatan
ini seluas 9.775 ha (90,72%) dari target 10.775 ha pada dokumen
perjanjian kinerja tahun 2015 yang telah direvisi.
7) Pengembangan kebun sumber benih tanaman rempah dan penyegar
seluas 101 ha dan terealisasi 62 ha atau mencapai 61,19% sesuai
dengan target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 yang
telah direvisi.
8) Pemberdayaan pekebun tanaman rempah dan penyegar sebanyak
27.940 orang yang terealisasi 100% dan sesuai dengan target pada
dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 yang telah direvisi.
9) Koordinasi pelaksanaan pengembangan tanaman semusim dengan
output dalam bentuk laporan sebanyak 15 laporan dan terealisasi
100% dari target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 yang
telah direvisi.
Untuk mengetahui secara rinci capaian kinerja sasaran kegiatan
(Outputs) berdasarkan RKT dan PK disajikan pada Formulir Pengukuran
Kinerja Tahun 2015 (Lampiran 2).
3.1.2.2.2. Direktorat Tanaman Semusim
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Tanaman
Semusim melaksanakan fungsi dalam meningkatkan produksi dan
produktivitas tanaman semusim melalui penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan
kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi dalam kegiatan 77
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh
identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya
serta pemberdayaan kelembagaan tanaman semusim.
Prioritas pengembangan tanaman semusim difokuskan pada 4 komoditas
unggulan perkebunan yaitu Tebu, Kapas, Tembakau dan Nilam.
Sasaran kegiatan dalam perjanjian kinerja tahun 2015 adalah
terlaksananya pengembangan tanaman semusim dengan fokus kegiatan
pengembangan areal produktif tanaman yang menjadi Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK) meliputi tebu 66.163 ha, kapas 7.630 ha, tembakau 510
ha dan nilam 165 ha. Dan Koordinasi pelaksanaan pengembangan
tanaman semusim sebanyak 23 dokumen. Output kegiatan penting pada
tahun 2015 meliputi:
1) Pengembangan tanaman tebu seluas 66.163 ha yang terdiri atas
kegiatan bongkar ratoon 2.631 ha terealisasi 986 ha (41,24%),
rawat ratoon 57.061 ha terealisasi 23.378 ha (66,69%), perluasan
tanaman tebu 9.588 ha terealisasi 8.652 ha (61,57%), pembangunan
kebun bibit datar (KBD) 2.854 ha terealisasi 729 ha (33,59%) dan
rintisan kebun benih tebu 670 ha terealisasi 367 ha (60,24%).
Sehingga realisasi seluruhnya seluas 34.111 ha dengan capaian
72,22% dari target 66.163 ha sesuai pada dokumen perjanjian
kinerja tahun 2015 yang telah direvisi.
2) Pengembangan tanaman kapas seluas 7.630 ha dalam rangka
pemenuhan konsumsi dalam negeri. Capaian fisik seluas 7.560 ha
(99,08%) dari target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2015
yang telah direvisi.
78 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
3) Pengembangan tanaman tembakau seluas 630 ha, untuk kegiatan
penanaman tanaman tembakau rajangan 60 ha, pengembangan
tanaman tembakau rajangan 420 ha dan pengembangan tanaman
tembakau Virginia Krosok 150 ha. Realisasi capaian fisik kegiatan
ini seluas 235 ha (42,07%) dari target 630 ha pada dokumen
perjanjian kinerja tahun 2015 yang telah direvisi.
4) Pengembangan tanaman nilam seluas 175 ha dalam rangka
pengembangan komoditas ekspor. Capaian realisasi fisik 175 ha
(100,00%) dari target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2015
yang telah direvisi.
5) Koordinasi pelaksanaan pengembangan tanaman semusim dengan
output dalam bentuk laporan sebanyak 23 laporan dan terealisasi
100% dari target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 yang
telah direvisi.
Untuk mengetahui secara rinci capaian kinerja sasaran kegiatan
(Outputs) berdasarkan RKT dan PK disajikan pada Formulir Pengukuran
Kinerja Tahun 2015 (Lampiran 2).
3.1.2.2.3. Direktorat Tanaman Tahunan
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Tanaman
Tahunan melaksanakan fungsi dalam meningkatkan produksi dan
produktivitas tanaman tahunan melalui penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan
kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi dalam kegiatan
79 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh
identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya
serta pemberdayaan kelembagaan tanaman tahunan.
Prioritas pengembangan tanaman tahunan difokuskan pada 6 komoditas
unggulan perkebunan yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Jambu Mete,
Kemiri Sunan dan Sagu.
Sasaran kegiatan dalam perjanjian kinerja 2015 adalah terlaksananya
pengembangan tanaman tahunan dengan fokus kegiatan pengembangan
areal produktif tanaman yang menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
meliputi karet 19.990 ha, kelapa 35.300 ha, kelapa sawit 7.990 ha,
jambu mete 1.700 ha, kemiri sunan 20 ha, sagu 1.100 ha. selain itu
kegiatan pengembangan kebun sumber benih tanaman tahunan 218 ha,
pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman tahunan untuk 18
kelompok tani, pemberdayaan pekebunan tanaman tahunan sebanyak
15.130 orang, pembinaan dan pengawalan revitalisasi perkebunan
(kelapa sawit, karet dan kakao) sebanyak 114 laporan serta koordinasi
pelaksanaan pengembangan tanaman tahunan sebanyak 18 dokumen.
Output kegiatan penting pada tahun 2015 meliputi:
1) Pengembangan tanaman karet seluas 19.990 ha meliputi kegiatan
Peremajaan tanaman karet rakyat 17.340 ha dan perluasan
tanaman karet rakyat di wilayah perbatasan pasca konflik 2.650 ha.
Capaian fisik untuk kegiatan ini seluas 19.440 ha (97,25%) dari
target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 yang telah
direvisi.
80 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
2) Pengembangan tanaman kelapa seluas 35.650 ha untuk kegiatan
Peremajaan seluas 31.150 ha dan perluasan 4.500 ha. Realisasi fisik
mencapai 32.600 ha (91,44%) dari target pada dokumen perjanjian
kinerja tahun 2015 yang telah direvisi.
3) Pengembangan tanaman kelapa sawit seluas 7.990 ha untuk
kegiatan perluasan tanaman kelapa sawit 3.140 ha dan kegiatan
sosialisasi penggunaan benih kelapa sawit unggul bermutu
bersertifikat 4.850 ha. Capaian fisik untuk kegiatan ini seluas 6.740
ha (84,36%) dari target pada dokumen perjanjian kinerja tahun
2015 yang telah direvisi.
4) Pengembangan tanaman jambu mete seluas 1.700 ha yang terdiri
atas kegiatan peremajaan tanaman Jambu mete 900 ha dan
perluasan tanaman Jambu mete 800 ha. Capaian fisik untuk
kegiatan ini 100% dari target 1.700 ha pada dokumen perjanjian
kinerja tahun 2015 yang telah direvisi.
5) Pengembangan tanaman kemiri sunan seluas 20 ha untuk kegiatan
pengembangan tanaman kemiri sunan 15 ha dan perluasan 5 ha.
Realisasi fisik mencapai 20 ha (100,00%) dari target pada dokumen
perjanjian kinerja tahun 2015 yang telah direvisi.
6) Pengembangan tanaman sagu seluas 1.100 ha untuk melaksanakan
penanaman tanaman sagu 1.100 ha. Realisasi fisik mencapai
100,00% dari target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2015
yang telah direvisi.
81 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
7) Pengembangan kebun sumber benih tanaman tahunan seluas 218 ha
dan terealisasi 218 ha (100,00%) sesuai dengan dokumen perjanjian
kinerja tahun 2015 yang telah direvisi.
8) Pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman tahunan untuk
18 kelompok tani dan terealisasi 4 kelompok tani (22,22%) dari
target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 yang telah
direvisi.
9) Pemberdayaan pekebun tanaman tahunan sebanyak 15.130 orang
dan setelah direvisi menjadi 9.190 orang. Realisasi fisik mencapai
100,00% dari target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2015
yang telah direvisi.
10) Pembinaan dan pengawalan revitalisasi perkebunan (kelapa sawit,
karet dan kakao) dalam bentuk laporan sebanyak 114 laporan dan
setelah direvisi menjadi 55 laporan. Realisasi fisik mencapai
100,00% dari target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2015
yang telah direvisi.
11) Koordinasi pelaksanaan pengembangan tanaman tahunan dalam
bentuk laporan sebanyak 18 dokumen yang terealisasi 100,00%
sesuai dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 yang telah direvisi.
Untuk mengetahui secara rinci capaian kinerja sasaran kegiatan
(Outputs) berdasarkan RKT dan PK disajikan pada Formulir Pengukuran
Kinerja Tahun 2015 (Lampiran 2).
82 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
3.1.2.2.4. Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat
Pascapanen dan Pembinaan Usaha melaksanakan fungsi penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar,
prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pascapanen dan pembinaan usaha yaitu penanganan pascapanen
tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan,
bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha
dan penanganan konflik.
Sasaran kegiatan dalam perjanjian kinerja tahun 2015 adalah
meningkatkan penerapan pascapanen dan pembinaan usaha perkebunan
dengan fokus kegiatan yang menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
meliputi pembinaan pascapanen tanaman semusim sebanyak 9 KT,
pembinaan pascapanen tanaman rempah dan penyegar 102 KT,
pembinaan pascapanen tanaman tahunan 187 KT, fasilitasi pananganan
gangguan usaha dan konflik perkebunan sebanyak 42 kasus, pembinaan
usaha perkebunan berkelanjutan sebanyak 32 provinsi dan koordinasi
pelaksanaan pananganan pascapanen dan pembinaan usaha sebanyak 17
dokumen. Output kegiatan penting pada tahun 2015 meliputi:
1) Pembinaan pascapanen tanaman semusim mencapai 9 kelompok
tani atau 100% dari target pada dokumen perjanjian kinerja tahun
2015 yang telah direvisi.
83 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
2) Pembinaan pascapanen tanaman rempah dan penyegar mencapai
102 kelompok tani atau 100% dari target pada dokumen perjanjian
kinerja tahun 2015 yang telah direvisi.
3) Pembinaan pascapanen tanaman tahunan mencapai 187 kelompok
tani atau 100% dari target 187 kelompok tani pada dokumen
perjanjian kinerja tahun 2015 yang telah direvisi.
4) Fasilitasi pananganan gangguan usaha dan konflik perkebunan
mencapai 42 kasus atau 100% dari target 42 kasus sesuai pada
dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 yang telah direvisi.
5) Pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan mencapai 32 provinsi
atau 100% dari target sesuai pada dokumen perjanjian kinerja
tahun 2015 yang telah direvisi.
6) Koordinasi pelaksanaan penanganan pascapanen dan pembinaan
usaha dalam bentuk laporan yang mencapai 17 dokumen atau 100%
dari target sesuai pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2015
yang telah direvisi.
Untuk mengetahui secara rinci capaian kinerja sasaran kegiatan
(Outputs) berdasarkan RKT dan PK disajikan pada Formulir Pengukuran
Kinerja Tahun 2015 (Lampiran 2).
3.1.2.2.5. Direktorat Perlindungan Perkebunan
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat
Perlindungan Perkebunan melaksanakan fungsi dalam penyiapan
84 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar,
prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
perlindungan perkebunan yaitu identifikasi dan pengendalian organisme
penganggu tanaman (OPT) tanaman semusim, tanaman tahunan,
tanaman rempah penyegar serta dampak perubahan iklim dan
pencegahan kebakaran kebun dan lahan.
Sasaran kegiatan dalam perjanjian kinerja tahun 2015 adalah
menurunnya luas areal yang terserang OPT dan terfasilitasinya
pencegahan kebakaran lahan dan kebun, bencana alam serta dampak
perubahan iklim dengan fokus kegiatan yang menjadi Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK) meliputi penanganan Organisme Pengganggu Tanaman
(OPT) perkebunan seluas 33.366 ha, pemberdayaan perangkat sebanyak
135 unit, antisipasi dampak perubahan iklim untuk 77 kelompok tani,
kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan dan kebun dengan 18
dokumen, SL-PHT tanaman perkebunan sebanyak 224 kelompok tani,
pemberdayaan petugas pengamat OPT sebanyak 994 orang dan
koordinasi pelaksanaan dukungan perlindungan perkebunan sebanyak 20
dokumen. Output kegiatan penting pada tahun 2015 meliputi:
1) Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan
seluas 33.366 ha yang terdiri dari: (1) Dem-Farm pengendalian
Aceria sp pada tanaman kelapa 20 ha; (2) Dem-Farm pengendalian
JAP pada tanaman jambu mete 10 ha, (3) Dem-Farm pengendalian
JAP pada tanaman karet 70 ha; (4) Dem-Farm pengendalian OPT
tanaman kakao (PBK) 20 ha; (5) Dem-Farm pengendalian uret pada
tanaman tebu 10 ha; (6) Demplot pengendalian OPT tanaman nilam
85 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
30 ha; (7) Demplot pengendalian OPT tanaman tebu (Tikus) dengan
burung Hantu 10 ha; (8) OPT tanaman cengkeh bakteri pembuluh
kayu cengkeh 500 ha; (9) OPT tanaman cengkeh hama penggerek
batang 1.100 ha; (10) OPT tanaman cengkeh penyakit Jamur Akar
Putih (JAP) 200 ha; (11) OPT tanaman jambu mete 450 ha; (12)
OPT tanaman kakao hama penggerek buah kakao (PBK) 4.650 ha;
(13) OPT tanaman kapas 325 ha; (14) OPT tanaman karet 5.250 ha;
(15) OPT tanaman karet (penyakit JAP) 350 ha; (16) OPT tanaman
kelapa 375 ha; (17) OPT tanaman kelapa (oryctes rhynoceros)
600 ha; (18) OPT tanaman kelapa busuk pucuk 350 ha; (19) OPT
tanaman kelapa hama Aceria sp 500 ha; (20) OPT tanaman kelapa
hama Brontispa 3.900 ha; (21) OPT tanaman kelapa hama oryctes
rhynoceros 1.875 ha; (22) OPT tanaman kelapa hama Sexava
1.300 ha; (23) OPT tanaman kelapa sawit (oryctes sp) 900 ha; (24)
OPT tanaman kopi hama penggerek buah kopi (PBKo) 2.775 ha; (25)
OPT tanaman lada penyakit busuk pangkal batang 400 ha; (26) OPT
tanaman lada penyakit Jamur Pirang 200 ha; (27) OPT tanaman
tebu hama babi hutan 230 ha; (28) OPT tanaman tebu hama
penggerek batang/pucuk 3.861 ha; (29) OPT tanaman tebu hama
tikus 1.380 ha; (30) OPT tanaman tebu hama uret 1.500 ha; (31)
OPT tanaman tembakau 225 ha. Adapun capaian realisasi fisik
keseluruhan seluas 32.816 ha (98,35%) dari target pada dokumen
perjanjian kinerja tahun 2015 yang telah direvisi.
86 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
2) Pemberdayaan perangkat sebanyak 135 unit dan terealisasi 128 unit
atau mencapai 94,81% sesuai target pada dokumen perjanjian
kinerja tahun 2015 yang telah direvisi.
3) Antisipasi dampak perubahan iklim untuk 77 kelompok tani dan
terealisasi 100,00% sesuai target pada dokumen perjanjian kinerja
tahun 2015 yang telah direvisi.
4) Kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan dan kebun dengan
target 18 dokumen dan telah terealisasi 100,00% dari target
dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 yang telah direvisi.
5) Pelaksanaan SL-PHT Perkebunan sebanyak 224 Kelompok Tani yang
terdiri dari SL-PHT cengkeh sebanyak 9 KT, jambu mete 6 KT,
kakao 46 KT, karet 28 KT, kelapa 20 KT, kopi 31 KT, lada 22 KT,
tebu 60 KT dan teh 2 KT. Setelah direvisi menjadi 130 kelompok
tani dan capaian fisik dari kegiatan tersebut 100,00% dari target
pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 yang direvisi.
6) Pemberdayaan petugas pengamat OPT sebanyak 994 orang dan
terealisasi 100,00% dari target pada dokumen perjanjian kinerja
tahun 2015 yang telah direvisi.
7) Koordinasi pelaksanaan dukungan perlindungan perkebunan dengan
output dalam bentuk laporan sebanyak 20 dokumen telah
terealisasi 100,00% dari target pada dokumen perjanjian kinerja
tahun 2015 direvisi.
Untuk mengetahui secara rinci capaian kinerja sasaran kegiatan
(Outputs) berdasarkan RKT dan PK disajikan pada Formulir Pengukuran
Kinerja Tahun 2015 (Lampiran 2).
87 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
3.1.2.2.6. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Ditjen.
Perkebunan melaksanakan fungsi dalam memfasilitasi dan memberikan
dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas. Kegiatan yang
dimaksud antara lain memfasilitasi pelayanan perencanaan program,
anggaran dan kerjasama yang berkualitas; pelayanan administrasi
keuangan dan aset yang berkualitas, pelayanan umum, organisasi, tata
laksana kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang
berkualitas; serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data
dan informasi yang berkualitas.
Sasaran kegiatan dalam perjanjian kinerja tahun 2015 adalah
terfasilitasinya pelayanan perencanaan program, anggaran dan
kerjasama yang berkualitas; pelaksanaan pengelolaan administrasi
keuangan dan aset yang berkualitas; pelayanan umum, organisasi, tata
laksana kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang
berkualitas; serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data
dan informasi yang berkualitas dengan fokus kegiatan yang menjadi
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Output kegiatan yang meliputi:
1) Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, umum, perlengkapan,
kepegawaian, hukum dan humas serta evaluasi dan pelaporan
dalam bentuk laporan sebanyak 19 dokumen dan terealisasi
88 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
100,00% dari target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2015
yang telah direvisi;
2) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan
dengan target 12 bulan dan terealisasi 100,00% dari target pada
dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 yang telah direvisi;
3) Dukungan kegiatan manajemen dan teknis lainnya dengan target 12
bulan dan terealisasi 100,00% dari target pada dokumen perjanjian
kinerja tahun 2015 yang telah direvisi.
Untuk mengetahui secara rinci capaian kinerja sasaran kegiatan
(Outputs) berdasarkan RKT dan PK disajikan pada Formulir Pengukuran
Kinerja Tahun 2015 (Lampiran 2).
3.1.2.2.7. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman
Perkebunan (BBPPTP) Medan, Surabaya dan Ambon
serta Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP)
Pontianak
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor
08/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
BBP2TP Surabaya; Peraturan Menteri Pertanian nomor
09/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
BBP2TP Medan; dan Peraturan Menteri Pertanian nomor
10/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
BBP2TP Ambon, BBP2TP Medan, Surabaya dan Ambon melaksanakan
89 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
fungsi dalam memfasilitasi terlaksananya pengawasan dan pengujian
mutu benih, penerapan teknologi proteksi tanaman dan memberikan
dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas sebagai rujukan UPTD.
Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor
11/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP
Pontianak; BPTP Pontianak melaksanakan fungsi analisis teknis dan
pengembangan proteksi tanaman perkebunan dalam identifikasi dan
penanganan OPT tanaman perkebunan, pengembangan teknologi agens
hayati OPT perkebunan, eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT
perkebunan, pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang
berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu,
pemanfaatan pestisida nabati serta pengelolaan data, informasi dan
analisis teknis dalam bidang proteksi tanaman perkebunan.
Sasaran kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih
serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BBPPTP)
Medan, Surabaya dan Ambon adalah terlaksananya pengawasan dan
pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan penyiapan teknologi
proteksi tanaman perkebunan dan sasaran kegiatan dukungan
penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BPTP) Pontianak
adalah terlaksananya penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan
dengan fokus kegiatan dalam perjanjian kinerja tahun 2015 untuk
Output kegiatan penting yang meliputi:
1) BBPPTP Medan dengan 4 (empat) kegiatan yaitu: (i) Sertifikasi dan
pengujian mutu benih sebanyak 130.000.000 batang, (ii) Rakitan
teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan sebanyak 5 90
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
paket teknologi, (iii) Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan,
pengujian agensia pengendali hayati sebanyak 3 jenis, (iv)
Koordinasi pembinaan dan monev perbenihan dan proteksi tanaman
perkebunan dalam bentuk laporan sebanyak 10 dokumen;
2) BBPPTP Surabaya dengan 5 (lima) kegiatan yaitu: (i) Sertifikasi dan
pengujian mutu benih sebanyak 17.192.500 batang, (ii) Rakitan
teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan sebanyak 5
paket teknologi, (iii) Pembangunan kebun contoh, uji demplot dan
uji koleksi sebanyak 5 unit, (iv) Eksplorasi, pemanfaatan,
pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati sebanyak 2
jenis, (v) Koordinasi pembinaan dan monev perbenihan dan
proteksi tanaman perkebunan dalam bentuk laporan sebanyak 6
dokumen;
3) BBPPTP Ambon dengan 5 (lima) kegiatan yaitu: (i) Sertifikasi dan
pengujian mutu benih sebanyak 150.000 batang, (ii) Rakitan
teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan sebanyak 9
paket teknologi, (iii) Pembangunan kebun contoh, uji demplot dan
uji koleksi sebanyak 2 unit, (iv) Eksplorasi, pemanfaatan,
pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati sebanyak 3
jenis, (v) Koordinasi pembinaan dan monev perbenihan dan
proteksi tanaman perkebunan dalam bentuk laporan sebanyak 8
dokumen;
4) BPTP Pontianak dengan 4 (empat) kegiatan yaitu: (i) Rakitan
teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan sebanyak 10
paket teknologi, (ii) Pembangunan kebun contoh, uji demplot dan
91 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
uji koleksi sebanyak 3 unit, (iii) Eksplorasi, pemanfaatan,
pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati sebanyak 5
jenis, (iv) Koordinasi pembinaan dan monev perbenihan dan
proteksi tanaman perkebunan dalam bentuk laporan sebanyak 5
dokumen;
Realisasi fisik terhadap kegiatan tersebut adalah: (i) Sertifikasi dan
pengujian mutu benih sebanyak 110.742.623 batang atau 75,16%
dari target 147.342.500 batang untuk 3 Balai Besar yaitu BBPPTP
Medan, Surabaya dan Ambon, (ii) Rakitan teknologi spesifik lokasi
proteksi tanaman perkebunan sebanyak 28 paket teknologi atau
96,55% dari target 29 peket teknologi untuk 4 UPT Pusat (BBPPTP
Medan, Surabaya dan Ambon dan BPTP Pontianak), (iii)
Pembangunan kebun contoh, uji demplot dan uji koleksi sebanyak
10 unit atau 100,00% dari target 10 Unit untuk 3 UPT Pusat
(BBPPTP Surabaya dan Ambon serta BPTP Pontianak), (iv)
Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia
pengendali hayati sebanyak 13 jenis atau 100,00% dari target 13
jenis untuk 4 UPT Pusat (BBPPTP Medan, Surabaya dan Ambon dan
BPTP Pontianak) , (v) Koordinasi pembinaan dan monev perbenihan
dan proteksi tanaman perkebunan dalam bentuk laporan sebanyak
29 dokumen atau 100,00% dari target 29 dokumen untuk 4 UPT
Pusat (BBPPTP Medan, Surabaya dan Ambon dan BPTP Pontianak);
Output kegiatan penting pada tahun 2015 dari masing-masing Balai
berdasarkan RKT dan PK disajikan pada Formulir Pengukuran
Kinerja Tahun 2015 (Lampiran 2).
92 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
3.2. Evaluasi Sasaran Pembangunan Perkebunan Tahun 2015
Hasil evaluasi pembangunan perkebunan dilihat dari aspek indikator
mikro yang terdiri dari luas areal, produksi dan produktivitas umumnya
mengalami kenaikan. Namun demikian beberapa komoditas produksinya
menurun, hal ini terjadi karena adanya banyak tanaman tua,
pengelolaan tanaman yang tidak sesuai baku teknis dan terjadinya
perubahan iklim yang ekstrim serta serangan OPT di beberapa sentra
produksi.
3.2.1. Evaluasi Kinerja terhadap Capaian Sasaran Program
(Outcomes)
Evaluasi dan pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran program
untuk tahun 2015 ini masih dilakukan terhadap produksi dan
produktivitas tanaman perkebunan karena perjanjian kinerja (PK)
Direktur Jenderal Perkebunan dengan Menteri Pertanian Tahun 2015
sebagaimana dokumen PK masih mencantumkan kedua indikator
dimaksud.
3.2.1.1. Produksi
Evaluasi produksi perkebunan tahun 2015 dilaksanakan terhadap (a)
Rencana Kinerja Tahunan/Perjanjian Kinerja tahun 2015, (b) Capaian
Kinerja tahun 2014 dan (c) Capaian terhadap Renstra Direktorat
Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019.
93 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
3.2.1.1.1. Capaian Kinerja terhadap Rencana Kinerja Tahunan/
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Secara umum capaian produksi 16 komoditas unggulan mencapai 41,67
juta ton dari target sebesar 42,69 juta ton dalam Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) atau Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2015 yang mencapai
97,59%. Capaian tertinggi terhadap RKT dan PK dari 16 komoditas
unggulan adalah pada komoditi pala (119,90%) dan secara berurutan
sebagai berikut cengkeh (109,48%), kelapa sawit (100,30%), jambu
mete (99,95%), teh (96,84%), lada (94,94%), karet (93,62%), kapas
(92,54%), kopi (91,76%), kakao (85,54%), kelapa (89,48%) dan tebu
(84,05%). Sebaliknya untuk komoditi yang sangat sensitif terhadap
perubahan iklim sehingga mengakibatkan capaian produksi turun cukup
tajam yaitu nilam (77,96%) dan tembakau (72,36%). Selain itu untuk
dua komoditi unggulan nasional lainnya yang produksinya rendah adalah
sagu (0%) dan kemiri sunan (0%) karena untuk sagu, baru tahun 2015 ini
menjadi komoditas unggulan dan belum ada jaminan pasarnya.
Sedangkan komoditas kemiri sunan masih belum atau tidak ada pasar
yang menjaminnya.
Rincian secara detail capaian kinerja masing-masing komoditi yang
dibandingkan dengan RKT/PK tahun 2015 sebagaimana pada Tabel 7.
94 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Tabel 7. Capaian Kinerja Produksi Tahun 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. TANAMAN SEMUSIM
1. Tebu (Hablur) 2.579.173 3.820.000 2.972.000 2.497.997 96,85 65,39 84,052. Kapas (Serat Kering) 761 2.170 1.850 1.712 224,97 78,89 92,543. Tembakau (Daun Kering) 198.301 365.100 279.600 202.322 102,03 55,42 72,364. Nilam (Daun Kering) 2.098 2.840 2.750 2.144 102,19 75,49 77,96
II. TANAMAN TAHUNAN
5. Karet (Karet Kering) 3.153.186 3.810.000 3.320.000 3.108.260 98,58 81,58 93,626. Kelapa Sawit (CPO) 29.278.189 36.420.000 30.798.000 30.889.335 105,50 84,81 100,307. Kelapa (Kopra) 3.005.916 3.491.000 3.309.000 2.960.851 98,50 84,81 89,488. Kopi (Kopi Berasan) 644.605 778.000 725.000 665.256 103,20 85,51 91,769. Kakao (Biji Kering) 728.414 961.000 773.000 661.243 90,78 68,81 85,5410 Jambu Mete (Gldg Kering) 131.302 132.700 123.630 123.564 94,11 93,12 99,9511 Lada (Lada Kering) 87.448 97.300 93.000 88.296 100,97 90,75 94,9412 Cengkeh (Bunga Kering) 122.134 121.200 112.600 123.277 100,94 101,71 109,4813. Teh (Daun Kering) 154.369 162.700 159.600 154.551 100,12 94,99 96,8414. Pala (Biji Kering) 31.011 33.400 27.700 33.213 107,10 99,44 119,9015. Sagu 156.696 0 0 157.549 100,54 0,00 0,0016. Kemiri Sunan (Biji Kering) 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Jumlah 40.273.603 50.197.410 42.697.730 41.669.570 103,47 83,01 97,59
Komoditas No.
Produksi (Ton) Realisasi Kinerja (%)
RKT/PK 2015Realisasi 2014 Target Renstra 2015-2019 RKT/PK 2015 Realisasi
2015*) Capaian 2014 Target Renstra
Catatan : *) Angka sementara *) Data Statistik Perkebunan Tahun 2015
3.2.1.1.2. Capaian Kinerja terhadap Capaian Kinerja Tahun 2014
Pada tahun 2015, capaian produksi 16 komoditas unggulan sebesar
41,66 juta ton meningkat menjadi 103,47% dibandingkan capaian
produksi tahun 2014 yang besarnya 40,27 juta ton atau mengalami
peningkatan sebesar 3,47% seperti yang disajikan pada Tabel 7.
95 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Peningkatan produksi tersebut, selain karena pembinaan, pengawalan
dan pendampingan yang lebih intensif juga didukung dengan harga yang
relatif menguntungkan dan iklim yang lebih kondusif. Peningkatan
tertinggi terjadi pada komoditi kapas (224,97%), pala (107,10%), kelapa
sawit (105,50%), kopi (103,20%), nilam (102,19%), tembakau (102,03%),
lada (100,97%), cengkeh (100,94%), sagu (100,54%), teh (100,12%).
Sebaliknya terdapat beberapa komoditi yang mengalami penurunan
produksi yaitu karet (98,58%), kelapa (98,50%), tebu (96,85%), jambu
mete (94,11%), kakao (90,78%) dan kemiri sunan (0%).
3.2.1.1.3. Capaian Kinerja terhadap Sasaran RENSTRA Direktorat
Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019
Pada tahun 2015, capaian produksi 16 komoditas unggulan sebesar
41,66 juta ton. Jika dibandingkan dengan target sampai dengan
berakhirnya Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal
Perkebunan Tahun 2015-2019, maka capaian tahun 2015 telah mencapai
83,01%. Capaian yang telah melebihi target RENSTRA adalah komoditi
cengkeh (101,71%). Sedangkan capaian yang telah mendekati target
RENSTRA adalah komoditi pala (99,44%), teh (94,99%), jambu mete
(93,12%), lada (90,75%), kopi (85,51%), kelapa sawit (84,81%), kelapa
(84,81%), dan karet (81,58%). Lebih lanjut untuk capaian yang masih
jauh dari target adalah kemiri sunan (0,00%), sagu (0,00%), tembakau
(55,42%), tebu (65,39%), kakao (68,81%), nilam (75,49%) dan kapas
(78,89%).
96 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
3.2.1.2. Produktivitas
Evaluasi produktivitas perkebunan tahun 2015 dilaksanakan terhadap
(a) Rencana Kinerja Tahunan tahun 2015, (b) Capaian Kinerja tahun
2014 dan (c) Capaian terhadap Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan
tahun 2015-2019.
Beberapa komoditi selama enam tahun terakhir (tahun 2010-2015)
sangat terpengaruh oleh adanya perubahan iklim yang ekstrim sehingga
berdampak pada penurunan rata-rata produktivitas yang daoat dilihat
dari laju pertumbuhan pada tabel 5 sebelumnya.
3.2.1.2.1. Capaian Kinerja terhadap Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2015
Capaian produktivitas untuk 16 komoditas unggulan pada tahun 2015
tidak mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kinerja
Tahunan tahun 2015. Sebagaimana disampaikan terdahulu, bahwa
produktivitas tahun 2015 ditargetkan sesuai dengan Rencana Strategis
tahun 2015-2019 yang disusun tahun 2015 dengan asumsi kondisi
normal. Namun dalam perkembangannya, pada tahun 2015 terjadi
peningkatan produktivitas tanaman perkebunan yang signifikan
meskipun adanya anomali iklim. Capaian produktivitas tanaman
perkebunan secara berurutan yaitu pala (276,22%), nilam (141,86%),
kapas (132,20%), teh (129,03%), kakao (121,22%), lada (115,41%),
cengkeh (108,24%) dan jambu mete (106,78%). Untuk tanaman yang
sangat sensitif terhadap perubahan iklim, dan capaiannya dibawah
target RKT 2015 secara berurutan yaitu kopi (96,01%), karet (95,31%),
tembakau (93,63%), kelapa sawit (92,18%), tebu (91,42%) dan kelapa
97 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
(90,70%). Sedangkan untuk komoditi yang diharapkan sebagai sumber
bahan pangan dan bahan bakar nabati, tetapi produktivitasnya masih
sangat rendah karena belum ditangani secara serius, yaitu sagu (0.00%)
dan kemiri sunan (0,00%) dari target dalam Rencana Kinerja Tahunan
tahun 2015. Rincian secara detail dapat dilihat pada Tabel 8. Tabel 8. Capaian Kinerja Produktivitas Tahun 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. TANAMAN SEMUSIM
1. Tebu (Hablur) 5.413 7.389 6.140 5.613 103,69 75,96 91,422. Kapas (Serat Kering) 270 310 264 349 129,26 112,58 132,203. Tembakau (Daun Kering) 947 1233 1.020 955 100,84 77,45 93,634. Nilam (Daun Kering) 121 87 86 122 100,83 140,23 141,86
II. TANAMAN TAHUNAN
5. Karet (Karet Kering) 1.053 1.170 1.087 1.036 98,39 88,55 95,316. Kelapa Sawit (CPO) 3.568 4.485 3.991 3.679 103,11 82,03 92,187. Kelapa (Kopra) 1.128 1.295 1.247 1.131 100,27 87,34 90,708. Kopi (Kopi Berasan) 741 773 751 721 97,30 93,27 96,019. Kakao (Biji Kering) 817 752 655 794 97,18 105,59 121,2210 Jambu Mete (Gldg Kering) 359 382 369 394 109,75 103,14 106,7811 Lada (Lada Kering) 824 820 798 921 111,77 112,32 115,4112 Cengkeh (Bunga Kering) 352 379 364 394 111,93 103,96 108,2413. Teh (Daun Kering) 1.464 1.322 1.309 1.689 115,37 127,76 129,0314. Pala (Biji Kering) 490 188 185 511 104,29 271,81 276,2215. Sagu (Tepung Sagu) 2.174 0 0 2.181 100,32 0,00 0,0016. Kemiri Sunan (Biji Kering) 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
No. Komoditas Realisasi 2014
Target Renstra 2015-2019
Produktivitas (Kg/Ha) Realisasi Kinerja (%)
RKT 2015 Realisasi 2015*) Capaian 2014 Target
Renstra RKT 2015
Catatan : *) Angka sementara *) Data Statistik Perkebunan Tahun 2015
98
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
3.2.1.2.2. Capaian Kinerja terhadap Capaian Kinerja Tahun 2014
Pada umumnya capaian produktivitas tanaman perkebunan tahun 2015
banyak mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014, secara berurutan
yaitu Kapas (129,26%), teh (115,37%), cengkeh (111,93%), lada
(111,77%), jambu mete (109,75%), pala (104,29%), tebu (103,69%),
kelapa sawit (103,11%), tembakau (100,84%), nilam (100,83%), sagu
(100,32%) dan kelapa (100,27%). Sedangkan yang mengalami penurunan
produktivitas adalah karet (98,39%), kopi (97,30%) dan kakao (97,18%).
Selain itu untuk komoditi yang diharapkan sebagai sumber bahan bakar
nabati, produktivitasnya yang masih sangat rendah dan cenderung
menurun karena belum ditangani secara serius, yaitu kemiri sunan
(0,00%) dari target dalam Rencana Kinerja Tahunan tahun 2015.
3.2.1.2.3. Capaian Kinerja terhadap Sasaran RENSTRA Direktorat
Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019
Bila dibandingkan dengan sasaran Renstra Ditjen Perkebunan Tahun
2015-2019 dengan target pada Tahun 2019, maka terdapat 8 (delapan)
komoditas yang capaian produktivitasnya telah melebihi target
RENSTRA yaitu pala (271,81%), nilam (140,23%), teh (127,76%), kapas
(112,58%), lada (112,32%), kakao (105,59%), cengkeh (103,96%) dan
jambu mete (103,14%). Sebaliknya produktivitas yang masih jauh dari
target adalah kemiri sunan (0,00%), sagu (0,00), tebu (75,96%),
tembakau (77,45%), kelapa sawit (82,03%), kelapa (87,34%), karet
(88,55%) dan kopi (93,27%).
99 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
3.2.2. Evaluasi Kinerja terhadap Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs)
Evaluasi Kinerja terhadap capaian sasaran kegiatan (outputs) yang
disajikan dalam Laporan Kinerja (LAKIN) ini adalah capaian kinerja luas
areal dan kegiatan dukungan untuk mencapai target nasional tersebut.
Evaluasi luas areal perkebunan tahun 2015 dilaksanakan terhadap (a)
Rencana Kinerja Tahunan/Perjanjian Kinerja tahun 2015, (b) Capaian
Kinerja tahun 2014 dan (c) Capaian terhadap Renstra Direktorat
Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019.
3.2.2.1. Capaian Kinerja terhadap Rencana Kinerja Tahunan/
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Secara umum capaian luas areal perkebunan untuk 16 komoditas
unggulan mencapai 23,61 juta ha dari target sebesar 17,40 juta ha
dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015 yang mencapai
135,67%. Capaian tertinggi terhadap RKT untuk 16 komoditas unggulan
adalah pada komoditi cengkeh (165,98%) dan secara berurutan sebagai
berikut jambu mete (157,56%), kakao (148,85%), kelapa sawit
(144,04%), lada (140,18%), kelapa (134,62%), kopi (127,66%), karet
(118,56%), kapas (109,00%), pala (105,06%). Sebaliknya untuk komoditi
yang sangat sensitif terhadap perubahan iklim sehingga mengakibatkan
capaian luas areal yang turun yaitu teh (97,16%), tebu (92,08%), nilam
(88,79%) dan tembakau (79,83%). Selain itu untuk dua komoditi
unggulan nasional lainnya yang luas arealnya sulit untuk diukur adalah
sagu dan kemiri sunan karena dari target yang ditetapkan dalam
100 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Renstra tahun 2015-2019 dan target RKT sangat rendah bila
dibandingkan dengan realisasi areal yang ada. Rincian secara detail
capaian kinerja masing-masing komoditi yang dibandingkan dengan
RKT/PK tahun 2015 sebagaimana pada Tabel 9.
Tabel 9. Capaian Kinerja Luas Areal Perkebunan Tahun 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. TANAMAN SEMUSIM
1. Tebu (Sugar cane) 477.123 517.000 484.000 445.651 93,40 86,20 92,082. Kapas (Cotton) 3.670 7.000 7.000 7.630 207,90 109,00 109,003. Tembakau (Tobacco) 215.865 296.000 274.000 218.738 101,33 73,90 79,834. Nilam (Patchouli ) 28.255 32.800 31.900 28.325 100,25 86,36 88,79
II. TANAMAN TAHUNAN
5. Karet (Rubber) 3.606.245 3.257.000 3.055.000 3.621.587 100,43 111,19 118,556. Kelapa Sawit (CPO ) 10.754.801 8.121.000 7.717.000 11.115.868 103,36 136,88 144,047. Kelapa (Coconut) 3.609.812 2.696.000 2.653.000 3.571.376 98,94 132,47 134,628. Kopi (Coffee) 1.230.495 1.006.000 966.000 1.233.227 100,22 122,59 127,669. Kakao (Cocoa) 1.742.039 1.278.000 1.180.000 1.756.439 100,83 137,44 148,8510 Jambu Mete (Cashewnut) 531.154 347.000 334.900 527.681 99,35 152,07 157,5611 Lada (Pepper) 162.751 118.700 116.500 163.315 100,35 137,59 140,1812 Cengkeh (Clove) 510.174 320.000 309.000 512.880 100,53 160,28 165,9813. Teh (Tea) 118.899 123.100 121.900 118.441 99,61 96,22 97,1614. Pala (Nutmeg ) 150.618 178.000 150.000 157.596 104,63 88,54 105,0615. Sagu (Sago ) 128.902 1.400 1.400 129.510 100,47 9250,71 9250,7116. Kemiri Sunan 1.057 25 25 1.057 100,00 4228,00 4228,00
Jumlah 23.271.860 18.299.025 17.401.625 23.609.321 101,45 129,02 135,67
Realisasi Kinerja (%)
RKT 2015 Realisasi 2015*) Capaian 2014 Target
Renstra RKT 2015No. Komoditas Realisasi
2014
Target Renstra 2015-
2019
Luas Areal (Ha)
Catatan : *) Angka sementara *) Data Statistik Perkebunan Tahun 2015
101 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
3.2.2.2. Capaian Kinerja terhadap Capaian Kinerja Tahun 2014
Pada tahun 2015, capaian luas areal untuk 16 komoditas unggulan
sebesar 23,61 juta ha meningkat menjadi 101,45% dibandingkan
capaian produksi tahun 2014 yang besarnya 23,27 juta ha atau
mengalami peningkatan sebesar 1,45% seperti yang disajikan pada
Tabel 9. Peningkatan luas areal tersebut, selain karena pembinaan,
pengawalan dan pendampingan yang lebih intensif juga didukung
dengan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang
didukung oleh identifikasi dan pendayagunaan sumber daya,
perbenihan, budidaya serta pemberdayaan kelembagaan tanaman
perkebunan. Peningkatan tertinggi terjadi pada komoditi kapas
(207,90%), pala (104,63%), kelapa sawit (103,36%), tembakau
(101,33%), kakao (100,83%), cengkeh (100,53%), sagu (100,47%), karet
(100,43%), lada (100,35%), nilam (100,25%), kopi (100,22%) dan kemiri
sunan (100,00%). Sebaliknya terdapat beberapa komoditi yang
mengalami penurunan produksi yaitu teh (99,61%), jambu mete
(99,35%), kelapa (98,94%) dan tebu (93,40%).
3.2.2.3. Capaian Kinerja terhadap Sasaran RENSTRA Direktorat
Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019
Pada tahun 2015, capaian luas areal tanaman perkebunan untuk 16
komoditas unggulan sebesar 23,61 juta ha. Jika dibandingkan dengan
target sampai dengan berakhirnya Rencana Strategis (RENSTRA)
Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019, maka capaian tahun
102 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
2015 telah mencapai 129,02%. Capaian yang telah melebihi target
RENSTRA adalah komoditi cengkeh (160,28%), jambu mete (152,07%),
lada (137,59%), kakao (137,59%), kelapa sawit (136,88%), kelapa
(132,47%), kopi (122,59%), karet (111,19%) dan kapas (109,00%).
Sedangkan capaian yang mendekati target RENSTRA adalah komoditi
teh (96,22%), pala (88,54%), nilam (86,36%), tebu (86,22%) dan
tembakau (73,90%). Lebih lanjut untuk capaian yang belum bisa diukur
dari target adalah kemiri sunan dan sagu karena kamoditi tersebut baru
tahun ini ditetapkan menjadi sasaran strategis, sehingga belum
disesuaikan antara target dengan kondisi arealnya.
3.3. Akuntabilitas Keuangan
Berdasarkan pagu definitif Kementerian Negara/Lembaga tahun 2015,
alokasi anggaran untuk Kementerian Pertanian sebesar Rp.32,725
trilyun dan sebesar Rp.4,497 trilyun (13,74%) dialokasikan untuk
Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka mendukung
pengembangan perkebunan tahun 2015 khususnya dimanfaatkan untuk
mendukung pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan utama.
Capaian serapan anggaran tahun 2015 sebesar Rp.3.567.602.932.924,-
atau mencapai 79,33% dari pagu anggaran setelah penghematan sebesar
Rp.4.497.268.026.000,- yang mengalami penurunan sebesar 8,72% bila
dibandingkan dengan tahun 2014 mencapai 88,05% dari total pagu
Rp.1.320.618.976.000,- yang terealisasi Rp.1.162.841.295.863,-. Hal ini
disebabkan adanya APBN-P yang sebesar 184% dari pagu APBN Awal
sebesar Rp.1.585.459.690,- yang diterima pada bulan April 2015
103 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
sehingga beberapa Satker belum melakukan persiapan yang cukup, baik
secara teknis maupun non teknis.
Dalam laporan akuntabilitas keuangan ini akan disajikan (a) Capaian
kinerja keuangan berdasarkan kegiatan utama dan (b) Capaian kinerja
keuangan berdasarkan serapan per satker.
3.3.1. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Kegiatan Utama
Tahun 2015
Capaian kinerja keuangan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015
yang disajikan adalah realisasi keuangan berdasarkan kegiatan utama
pembangunan perkebunan dan berdasarkan serapan satuan kerja
(satker).
Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan Program Peningkatan
Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan pada
tahun 2015 sebesar Rp.3,567 trilyun atau 79,33% dari total pagu
sebesar Rp.4,497 trilyun. Realisasi terbesar tercapai untuk kegiatan
Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih dan Penyiapan
Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar 93,65%, diikuti secara
berturut-turut yaitu kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Tanaman Rempah dan Penyegar sebesar 88,98%, Dukungan Penanganan
Pascapanen dan Pembinaan Usaha sebesar 87,63%, Peningkatan
Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan sebesar 86,73%, Dukungan
Perlindungan Perkebunan sebesar 82,15%, Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan sebesar 78,03%, dan
104 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim sebesar
63,70%. Adapun rinciannya sebagaimana disajikan pada Tabel 10.
Tabel 10. Realisasi Serapan Keuangan per Kegiatan Utama Tahun 2015
KODE PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
PAGU (Rp.)
REALISASI (Rp.)
%
1775 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar
2.066.288.635.000
1.838.673.547.580
88,98
1776 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim
1.565.285.225.000
997.039.050.139
63,70
1777 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan
386.568.590.000
335.261.715.769
86,73
1778 Pengembangan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha
47.777.599.000
41.865.342.589
87,63
1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan
174.404.758.000
143.275.482.774
82,15
1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan
186.571.726.000
145.586.454.723
78,03
1781
Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
70.371.493.000
65.901.339.350
93,65
JUMLAH
4.497.268.026.000 3.567.602.932.924 79,33
3.3.1.1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah
dan Penyegar
Realisasi serapan untuk kegiatan Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar berdasarkan SPAN-
Perbendaharaan Kementerian Keuangan Rp.1.838.673.547.580,-
(88,98%) dari pagu sebesar Rp.2.066.288.635.000,- dengan realisasi
105 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
fisik sebesar 95,77%. Tidak tercapainya target serapan anggaran
tersebut terutama dikarenakan adanya optimalisasi anggaran dari
pengadaan dan tender serta penghematan.
Output kegiatan penting untuk Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Tanaman Rempah dan Penyegar pada tahun 2015 meliputi:
1) Pengembangan tanaman kopi 34.150 ha dengan anggaran sebesar
Rp.306.885.383.000,- untuk kegiatan intensifikasi, peremajaan
dan perluasan tanaman kopi. Terdapat dua jenis kopi yang
dikembangkan meliputi (a) Intensifikasi tanaman kopi arabika
seluas 15.100 ha yang dilaksanakan di 20 kabupaten 7 provinsi yaitu
Jawa Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, NTT, Papua,
Sulawesi Barat; (b) Intensifikasi tanaman kopi robusta seluas 17.350
ha yang dilaksanakan di 23 kabupaten 10 provinsi yaitu Aceh,
Jateng, Jatim, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, NTB, NTT
dan Bengkulu; (c) Peremajaan tanaman kopi robusta seluas 200 ha
di Kab. Kediri Provinsi Jawa Timur; (d) Perluasan tanaman kopi
arabika seluas 500 ha yang dilaksanakan di 5 kabupaten 3 provinsi
yaitu Jawa Barat dan Papua; (e) Perluasan tanaman kopi arabika
dan robusta seluas 1.000 ha yang dilaksanakan di Kabupaten
Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Capaian serapan keuangan untuk
output kegiatan tersebut sebesar Rp.280.050.784.881,- (91,26%).
2) Pengembangan Tanaman teh seluas 3.215 ha dengan anggaran
sebesar Rp.41.537.790.000,- untuk kegiatan intensifikasi dan
rehabilitasi tanaman teh. Kegiatan intensifikasi teh seluas 2.050 ha
yang dilaksanakan di 5 kabupaten Provinsi Jawa Barat. Sedangkan 106
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
untuk rehabilitasi teh seluas 1.165 ha dilaksanakan di 7 kabupaten
Pprovinsi Jawa Barat. Realisasi anggaran untuk output kegiatan
tersebut sebesar Rp.40.468.638.390,- (97,43%).
3) Pengembangan tanaman kakao seluas 184.910 ha dengan
anggaran sebesar Rp.1.274.324.056.000,- untuk kegiatan
intensifikasi,intercropping/diversifikasi, pengadaan saprodi,
peremajaan, perluasan dan rehabilitasi tanaman kakao. (a)
Kegiatan intensifikasi tanaman kakao seluas 127.835 ha yang
dilaksanakan di 72 kabupaten 18 provinsi di Indonesia yaitu Jawa
Barat, D.I. Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, NTT, Papua, Maluku Utara,
Banten, Gorontalo, dan Sulawesi Barat serta Kalimantan Utara; (b)
Kegiatan intercropping (diversifikasi) seluas 2.150 ha yang
dilaksanakan di 8 kabupaten 5 provinsi yaitu Aceh, Sulut, Sulteng,
NTB dan Malut; (c) Kegiatan pengadaan saprodi seluas 200 ha untuk
peremajaan tanaman kakao di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi
Selatan; (d) Kegiatan Peremajaan tanaman kakao seluas 8.950 ha di
22 kabupaten 9 provinsi yaitu Aceh, Kalsel, Sulut, Sulteng, Sulsel,
Sultra, NTT, Malut dan Sulbar; (e) Kegiatan Perluasan tanaman
kakao seluas 375 ha dilaksanakan di 2 kabupaten Provinsi Aceh; (f)
Kegiatan rehabilitasi tanaman kakao seluas 45.400 ha yang
dilaksanakan di 36 kabupaten 10 provinsi yaitu Aceh, Sulut,
Sulteng, Sulsel, Sultra, NTB, NTT, Malut, Gorontalo, dan Sulbar.
Realisasi anggaran untuk output kegiatan tersebut sebesar
Rp.1.155.135.989.899,- (90,85%).
107 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
4) Pengembangan tanaman lada seluas 10.580 ha dengan anggaran
sebesar Rp.57.518.255.000,- untuk kegiatan intensifikasi,
perluasan dan rehabilitasi tanaman lada. (a) Kegiatan intensifikasi
tanaman lada seluas 8.930 ha dilaksanakan di 19 kabupaten 6
provinsi yaitu Sumsel, Lampung, Kalbar, Kaltim, Bengkulu dan
Babel; (b) Kegiatan perluasan tanaman lada seluas 700 ha
dilaksanakan di 5 kabupaten 3 provinsi yaitu Kalbar, Bengkulu dan
Babel; (c) Kegiatan rehabilitasi tanaman lada seluas 950 ha yang
dilaksanakan di 4 kabupaten 2 provinsi yaitu Sumsel dan Lampung.
Anggaran yang terserap untuk output kegiatan tersebut sebesar
Rp.49.562.251.375,- (86,17%).
5) Pengembangan tanaman cengkeh seluas 9.770 ha dengan
anggaran sebesar Rp.45.658.865.000,- untuk kegiatan
intensifikasi dan rehabilitasi. Kegiatan intensifikasi tanaman
cengkeh seluas 5.200 ha yang dilaksanakan di 18 kabupaten 10
provinsi yaitu Jabar, Jateng, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Maluku,
Bali, Malut dan Banten. Dan rehabilitasi tanaman cengkeh seluas
4.570 ha yang dilaksanakan di 18 kabupaten 10 provinsi yaitu
Jabar, Jateng, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Maluku, Bengkulu,
Malut dan Banten. Serapan anggaran sebesar Rp.41.921.689.273,-
(91,82%).
6) Pengembangan tanaman pala seluas 10.775 ha dengan dengan
anggaran sebesar Rp.42.656.600.000,- untuk kegiatan
intensifikasi, peremajaan dan perluasan tanaman pala. (a) Kegiatan
intensifikasi tanaman pala seluas 7.750 ha yang dilaksanakan di 9
kabupaten 3 provinsi yaitu Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi
Utara; (b) Kegiatan peremajaan tanaman pala seluas 1.500 ha yang
108 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
dilaksanakan di 2 kabupaten 2 provinsi yaitu Aceh dan Papua Barat;
(c) Kegiatan perluasan tanaman pala seluas 1.525 ha yang
dilaksanakan di 8 kabupaten 3 provinsi yaitu Sulut, Maluku dan
Malut. Anggaran yang terserap sebesar Rp.35.942.036.312,-
(84,26%).
7) Pengembangan kebun benih tanaman rempah dan penyegar seluas
101 ha dengan anggaran sebesar Rp.5.093.981.000,- untuk
melaksanakan kegiatan yang meliputi: (a) Pembangunan kebun
entres tanaman kakao 23 ha di 5 provisi yaitu Sulteng, Sulsel,
Sultra, Malut dan Sulbar; (b) Pembangunan kebun induk tanaman
cengkeh 13 ha di Jateng, Sulut, Maluku dan Gorontalo, gambir 2 ha
di Sumbar, kakao 10 ha di D.I. Yogyakarta, Sulteng, Sulsel, Sultra,
Malut dan Sulbar, kopi 7 ha di Sumut, Jambi, Sulsel,Sulbar, lada 8
ha di Aceh, Kalteng, Kaltim,Babel dan pala 6 ha di Sulut dan
Maluku; (c) Pemeliharaan kebun entres tanaman kakao 6 ha di
Aceh, Sumut, NTT dan kopi 2 ha di Jateng; (d) Pemeliharaan kebun
induk tanaman kopi 6 ha di Sulsel dan Bengkulu, lada 11 ha di
Aceh, Sumsel, Lampung Babel, pala 5 ha di Malut dan teh 2 ha di
Jabar. Anggaran yang terserap sebesar Rp.4.490.256.296,-
(88,15%).
Rincian capaian serapan keuangan output kegiatan Peningkatan
Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar seperti
pada Tabel 11.
109 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Tabel 11. Output Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar tahun 2015
No Program Anggaran (Rp.)
Output/ Fisik
Pagu Realisasi % %
I
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar
2.066.288.635.000
1.838.673.547.580
88,98 95,77
1 PengembanganTanaman Kopi
306.885.383.000 280.050.784.881
91,26
99,56
2 Pengembangan tanaman teh
41.537.790.000 40.468.638.390
97,43
99,87
3 PengembanganTanaman Kakao
1.274.324.056.000 1.155.135.989.899
90,65
97,53
4 PengembanganTanaman Lada
57.518.255.000 49.562.251.375
86,17
94,31
5 PengembanganTanaman Cengkeh
45.658.865.000 41.921.689.273
91,82
99,59
6 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar
177.839.033.000 145.827.019.825
82,00
87,10
7 Pengembangan Tanaman Pala
42.656.600.000 35.942.036.312
84,26
90,21
8 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar
5.093.981.000 4.490.256.296
88,15
94,41
9
Koordinasi, Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar
12.541.360.000 9.645.787.923
76,91
83,85
10 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar
101.614.009.000 75.069.360.926
73,88
78,69
11 Layanan Perkantoran 619.303.000 559.732.480
90,38
94,52
3.3.1.2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim
Realisasi serapan untuk kegiatan Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman Semusim sebesar Rp.997.039.050.139,-
(63,70%) dari target sebesar Rp.1.565.285.225.000,- dengan realisasi
fisik sebesar 70,34%. Tidak tercapainya target serapan anggaran 110
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
tersebut terutama disebabkan oleh tidak terlaksanakan penetapan
kelompok tani sasaran karena adanya penafsiran Permendagri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
khususnya pada Pasal 24 Ayat 1 (c) yang mengatur pemberian bansos
tidak boleh terus menerus (dua tahun berturut-turut) oleh Dinas
Kabupaten, APTRI dan KPTR dan pemeriksa ketentuan ini ditafsirkan
berlaku juga untuk APBN, meskipun Pemendagri tersebut hanya
mengatur bansos yang bersumber dari APBD. Dan sebagian kelompok
tani tebu belum masuk ke dalam daftar katalog yang ditebitkan oleh
Bakorluh. Selain itu terdapat kelompok tani yang mengudurkan diri
karena menganggap administrasi bansos terlalu rumit.
Output kegiatan penting untuk Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Tanaman Semusim pada tahun 2015 meliputi:
1) Pengembangan tanaman tebu seluas 66.163 ha dengan anggaran
Rp. 1.419.251.085.000,- untuk kegiatan yang terdiri dari: (a)
kegiatan bongkar ratoon tanaman tebu seluas 2.631 ha yang
dilaksanakan di 31 kabupaten 7 provinsi yaitu Jabar, Jateng, D.I.
Yogyakarta, Sumsel, Lampung, Gorontalo dan Sulsel; (b) Kegiatan
rawat ratoon seluas 57.061 ha yang dilaksanakan di 76 kabupaten
10 provinsi yaitu Jabar, Jateng, D.I. Yogyakarta, Jatim, Sumsel,
Aceh, Jambi, Lampung, Gorontalo dan Sulsel; (c) Kegiatan
perluasan tanaman tebu seluas 9.588 ha yang dilaksanakan di 35
kabupaten 9 provinsi yaitu Jabar, Jateng, Gorontalo Sumsel,
Sumbar, Jambi, Lampung, NTB dan Sulsel; (d) Kegiatan 111
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD) tanaman tebu seluas 2.854
ha yang dilaksanakan di 37 kabupaten 6 provinsi yaitu Aceh,
Lampung, Jateng, NTB dan Gororntalo; (e) Rintisan kebun benih
tebu seluas 870 ha yang dilaksanakan di 14 kabupaten 8 provinsi
yaitu Aceh, Papua, Sulteng, NTB, Sulsel, Sultra, Gorontalo dan
Malut. Realisasi anggaran untuk output kegiatan tersebut sebesar
Rp.879.124.632.725,- (61,94%).
2) Pengembangan tanaman kapas seluas 7.630 ha dengan anggaran
Rp.25.744.890.000,- yang dilaksanakan di 9 kabupaten 5 provinsi
yaitu Jatim, Bali, NTB, NTT dan Sulsel. Anggaran yang terserap
sebesar Rp.24.354.642.300,- (94,60%).
3) Pengembangan tanaman tembakau seluas 630 ha dengan anggaran
sebesar Rp.19.794.250.000,- yang dilaksanakan di 16 Kabupaten 7
Provinsi yaitu Aceh, Sumbar, Jabar, Jateng, Jatim, Bali dan NTB.
Realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp.7.761.071.133,-
(39,21%).
4) Pengembangan tanaman nilam seluas 175 ha dengan anggaran
sebesar Rp.5.039.050.000,- yang dilaksanakan di 21 kabupaten
10 provinsi yaitu Aceh, Sumut, Sumbar, Jabar, Jateng, Jatim, D.I.
Yogyakarta, Bali, Gorontalo dan Sultra. Anggaran yang terserap
sebesar Rp.4.430.685.475,- (87,93%).
Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan Peningkatan
Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim disajikan pada Tabel 12.
112 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Tabel 12. Output Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Tanaman Semusim tahun 2015
No Program Anggaran (Rp.)
Output/Fisik
Pagu Realisasi % %
II Peningkatan Produksi, dan Produktivitas Tanaman Semusim
1.565.285.225.000
997.039.050.139 63,70 70,34
1 Pengembangan Tanaman Tebu
1.419.251.085.000 879.124.632.725 61,94 68,10
2 Penanaman Tanaman Kapas
25.744.890.000 24.354.642.300 94,60 99,73
3 Penanaman Tanaman Tembakau
19.794.250.000 7.761.071.133 39,21 46,96
4 Penanaman Tanaman Nilam
5.039.050.000 4.430.685.475 87,93 99,40
5 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim
79.638.832.000 71.604.413.845 89,91 99,50
6 Koordinasi, Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman Semusim
15.387.533.000 9.485.640.191 61,64 98,08
7 Layanan Perkantoran 429.585.000 277.964.470 64,71 73,24
3.3.1.3. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan
Realisasi serapan untuk kegiatan Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman Tahunan pada tahun 2015 sebesar
Rp.335.261.715.769,- (86,73%) dari pagu sebesar
Rp.386.568.590.000,- dengan realisasi fisik sebesar 95,41%. Tidak
tercapainya target serapan anggaran tersebut terutama disebabkan
oleh terbatasnya sumber benih yang legal dan bermutu, sehingga petani
sulit mendapatkan benih bermutu. Sertifikasi lahan petani belum ada,
tidak dibangunnya kebun induk sebagai sumber bahan untuk benih
sebar/siap tanam. Persyaratan bank dan syarat-syarat sebagai avalis
113 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
yang menyulitkan perusahaan mitra dalam pelaksanaan Program
Revitalisasi.
Output kegiatan penting untuk Peningkatan Produksi, Produktivitas
dan Mutu Tanaman Tahunan pada tahun 2014 meliputi:
1) Pengembangan tanaman karet seluas 19.990 ha dengan anggaran
Rp.151.318.932.000,- untuk kegiatan peremajaan dan perluasan.
Untuk kegiatan peremajaan tanaman karet seluas 17.340 ha yang
dilaksanakan di 77 kabupaten 18 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa
Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi,
Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah,
Bengkulu, Banten, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Kalimantan
Utara. Sedangkan kegiatan perluasan tanaman karet seluas 2.650
ha yang dilaksanakan di 15 kabupaten 6 provinsi yaitu Aceh,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bengkulu
dan Kepulauan Riau. Realisasi anggaran untuk kegiatan output
tersebut Rp.137.906.048.154,- (91,14%).
2) Pengembangan tanaman kelapa seluas 35.650 ha dengan anggaran
Rp.89.731.856.000,- untuk kegiatan peremajaan dan perluasan.
Untuk kegiatan peremajaan tanaman kelapa seluas 31.150 ha yang
dilaksanakan di 101 kabupaten 23 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa
Tengah, D.I. Yogayakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat,
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi
114 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Tenggara, Bali, NTB, NTT, Maluku, Malut, Banten, Gorontalo, dan
Sulawesi Barat. Sedangkan kegiatan perluasan tanaman kelapa
seluas 4.500 ha yang dilaksanakan di 20 kabupaten 9 provinsi yaitu
Jawa Tengah, aceh, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, NTB, Bengkulu, Gorontalo dan Papua Barat. Capaian
serapan anggaran untuk output kegiatan tersebut sebesar
Rp.75.361.301.825,- (83,99%).
3) Pengembangan tanaman kelapa sawit seluas 7.990 ha dengan
anggaran Rp.62.509.240.000,- untuk kegiatan perluasan tanaman
kelapa sawit dan sosialisasi penggunaan benih kelapa sawit unggul
bermutu bersertifikat. Kegiatan perluasan tanaman kelapa sawit
seluas 3.140 ha yang dilaksanakan di 13 kabupaten 4 provinsi yaitu
Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara.
Sedangkan kegiatan sosialisasi penggunaan benih kelapa sawit
unggul bermutu bersertifikat seluas 4.850 ha dilaksanakan di 38
kabupaten 9 provinsi yaitu Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel,
Kalbar, Kalsel, Kaltim dan Bengkulu. Realisasi anggaran sebesar
Rp.53.788.548.664,- (86,05%).
4) Pengembangan tanaman jambu mete seluas 1.700 ha dengan
anggaran Rp.4.245.068.000,- untuk kegiatan peremajaan dan
perluasan. Untuk kegiatan peremajaan seluas 900 ha yang
dilaksanakan di 9 kabupaten 5 provinsi yaitu D.I. Yogyakarta,
Sulawesi Tenggara, Bali, NTB dan NTT. Sedangkan untuk perluasan
800 ha dilaksanakan di 6 kabuapten 5 provinsi yaitu Jawa Timur,
115 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Sulawesi Selatan, NTB, NTT, Maluku Utara. Realisasi Anggaran yang
terserap sebesar Rp. 4.123.562.535,- (97,14%).
5) Pengembangan tanaman kemiri sunan seluas 20 ha dengan
anggaran Rp.235.815.000,- untuk kegiatan penanaman kemiri
sunan seluas 15 ha yang dilaksanakan di Kabupaten Belu Provinsi
NTT, dan kegiatan perluasan tanaman kemiri sunan 5 ha yang
dilaksanakan di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Realisasi
serapan anggaran sebesar Rp.229.667.540,- (97,39%).
6) Pengembangan kebun benih tanaman tahunan seluas 213 ha dengan
anggaran Rp.6.168.962.000,- untuk melaksanakan yang terdiri
dari: (a) kegiatan pembangunan kebun entres tanaman karet 8 ha
di 8 kabupaten 5 provinsi yaitu Riau, Jambi, Kalteng, Bangkulu dan
Banten; (b) Kegiatan pembangunan kebun induk tanaman aren 5
ha di kabupaten Kutai Timur provinsi Kalimantan Timur; (c)
Kegiatan pembangunan kebun induk tanaman kelapa seluas 115 ha
yang dilaksanakan di 18 kabupaten 15 provinsi yaitu Jabar, Jateng,
Aceh, Sumbar, Riau, Jambi, Sulut, Sulteng, Sultra, Maluku, NTB,
NTT, Papua, Banten dan Gorontalo; (d) Kegiatan pemeliharaan
kebun entres tanaman karet 5 ha yang dilaksanakan di 5 kabupaten
5 provinsi yaitu Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng dan Papua; (e)
Kegiatan pemeliharaan kebun induk tanaman jambu mete 15 ha
yang dilaksanakan di 2 kabupaten 2 provisi yaitu Sultra dan NTT; (f)
Kegiatan pemeliharaan kebun induk tanaman kelapa seluas 59 ha
yang dilaksanakan di 13 kabupaten 7 provinsi yaitu Jateng, Sulut,
Sulteng, Sultra, Maluku, NTB, Malut dan Sulbar; (g) Kegiatan 116
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
pemeliharan kebun induk tanaman kemiri sunan 5 ha yang
dilaksanakan di 1 Kabupaten Karawang 1 Provinsi Jawa Barat.
Realisasi serapan anggaran kegiatan tersebut sebesar
Rp.5.168.168.085,- (83,78%).
7) Pengembangan tanaman sagu seluas 1.100 ha dengan anggaran
Rp.5.835.800.000,- yang dilaksanakan di 8 kabupaten 2 Provinsi
yaitu Papua dan Papua Barat. Realisasi serapan anggaran sebesar
Rp.5.824.649.000,- (99,81%).
Rincian capaian serapan keuangan untuk kegiatan Utama Peningkatan
Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan seperti pada Tabel 13.
Tabel 13. Output Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan Tahun 2015
No Program
Anggaran (Rp.) Output/ Fisik
%
Pagu
Realisasi
%
III Peningkatan Produksi, dan Produktivitas Tanaman Tahunan
386.568.590.000
335.261.715.769
86,73
95,41
1 Pengembangan tanaman karet rakyat
151.318.932.000 137.906.048.154 91,14 97,56
2 Pengembangan Tanaman Kelapa
89.731.856.000 75.361.301.825 83,99 93,20
3 Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit
62.509.240.000 53.788.548.664 86,05 93,30
4 Pengembangan tanaman Jambu Mete
4.245.068.000 4.123.562.535 97,14 99,86
5 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet)
16.419.089.000 13.165.396.530 80,18 99,01
6 Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan
2.064.760.000 1.808.948.550 87,61 99,38
7 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan
17.617.506.000 13.786.834.988 78,26 93,91
8 Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan
235.815.000 229.667.540 97,39 99,87
117 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
No Program
Anggaran (Rp.) Output/ Fisik
%
Pagu
Realisasi
% 9 Koordinasi, Pembinaan dan
Monev Pengembangan Tanaman Tahunan
9.979.286.000 7.830.023.212 78,46 93,92
10 Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan
6.168.962.000 5.168.168.085 83,78 91,19
11 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan
19.282.876.000 15.304.443.524 79,37 93,97
12 Pengembangan Tanaman Sagu
5.835.800.000 5.824.649.000 99,81 99,99
13 Pengembangan Tanaman Sagu
1.159.400.000 964.123.162 83,16 96,16
14 Layanan Perkantoran 6.168.962.000 5.168.168.085 83,78 91,19
3.3.1.4. Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha
Realisasi serapan keuangan untuk kegiatan Dukungan Penanganan
Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah sebesar
Rp.41.865.342.589,- (87,63%) dari pagu sebesar
Rp.47.777.599.000,- dengan realisasi fisik 98,95%. Tidak tercapainya
target serapan anggaran tersebut terutama disebabkan oleh perijinan
dan tata ruang di Provinsi maupun Kabupaten masih belum berjalan
dengan baik, tidak adanya pendampingan pada petani yang telah
mendapatkan pelatihan Pemberdayaan, banyaknya instansi terkait yang
terlibat dalam penanganan gangguan usaha, banyaknya permasalahan
dan luasnya wilayah gangguan usaha yang harus ditangani dengan waktu
yang terbatas, dan kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki
IUP atau IUP-B seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal
kebun untuk masyarakat belum terlaksana dengan baik dan sosialisasi
Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 yang belum memadai.
118 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Output kegiatan penting untuk Dukungan Penanganan Pascapanen
Komoditas Perkebunan pada tahun 2015 meliputi:
1) Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan sebanyak
298 Kelompok Tani (KT) dengan anggaran sebesar
Rp.29.931.519.000,- untuk melaksanakan kegiatan yang terdiri
atas: (a) Penanganan pascapanen tanaman semusim sebanyak 9 KT
yang meliputi: penanganan pascapanen tanaman nilam 5 KT yang
dilaksanakan di 5 kabupaten 3 provinsi yaitu Jabar, Aceh dan
Gororntalo; penanganan pascapanen tanaman tebu 5 KT yang
dilaksanakan di 2 kabupaten 1 provinsi Aceh dan pengadaan alat
tanaman nilam 2 KT dilaksanakan di 2 kabupaten 1 provinsi Jawa
Timur; (b) Penanganan pascapanen tanaman rempah dan penyegar
sebanyak 102 KT yang meliputi: penanganan pascapanen tanaman
cengkeh 12 KT yang dilaksanakan di 7 kabupaten 6 provinsi yaitu
Jabar, Jateng, Maluku, NTT, Banten dan Gorontalo; penanganan
pascapanen tanaman kakao 36 KT yang dilaksanakan di 22
kabupaten 14 provinsi yaitu Jateng, Jatim, Aceh, Sumbar, Kalteng,
Sulteng, Sulsel, Sultra, Bali, NTB, NTT, Banten, Gorontalo dan
Sulbar; penanganan pascapanen tanaman kopi 34 KT yang
dilaksanakan di 21 kabupaten 12 provinsi yaitu Jabar, Jateng,
Jatim, Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Sulsel, Bali, NTB, NTT dan
Bengkulu; penanganan pascapanen tanaman lada 2 KT yang
dilaksanakan di Kab. Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung dan
penanganan pascapanen tanaman pala 18 KT di 10 kabupaten 5
provinsi yaitu Jabar, Sulut, Maluku, Malut dan Papua Barat; (c)
119 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Pananganan pascapanen tanaman tahunan sebanyak 187 KT yang
meliputi: penanganan pascapanen tanaman jambu mete 20 KT yang
dilaksanakan di 7 kabupaten 4 provinsi yaitu Sultra, NTB, NTT dan
Malut; penanganan pascapanen tanaman karet 102 KT yang
dilaksanakan di 32 kabupaten 14 provinsi yaitu Jabar, Jateng,
Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Kaltim,
Bengkulu, Banten dan Babel; dan penanganan pascapanen tanaman
kelapa 65 KT yang dilaksanakan di 22 kabupaten 14 provinsi yaitu
Jabar, Jateng, Jatim, D.I. Yogyakarta, Sumut, Kalbar, Sulut, Sulsel,
Sultra, Maluku, NTT, Malut, Banten, Gorontalo dan Sulbar. Realisasi
serapan anggaran sebesar Rp.27.778.135.627,- (92,81%).
2) Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan sebanyak
42 Kasus dengan anggaran Rp.5.300.409.000,- yang dilaksanakan
di 31 provinsi yaitu: Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh,
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan,
Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Bali, NTB, NTT,
Papua, Bengkulu, Maluku Utara, Banten, Bangka Belitung,
Gorontalo, Kepulauan Riau, Papua Barat, Sulawesi Barat, dengan
serapan anggaran sebesar Rp.4.056.856.450,- (76,54%).
3) Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan dengan anggaran
sebesar Rp.5.027.148.000,- yang dilaksanakan di 32 provinsi
yaitu: Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, Sumatera
Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, 120
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Bali, NTB, NTT, Papua,
Bengkulu, Maluku Utara, Banten, Bangka Belitung, Gorontalo,
Kepulauan Riau, Papua Barat, Sulawesi Barat dan Kalimantan
Utara. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp.3.865.708.344,-
(76,90%).
Rincian capaian serapan keuangan untuk kegiatan Utama
Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan seperti
pada Tabel 14 berikut :
Tabel 14. Output Kegiatan Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2015
No Program Anggaran (Rp.) Output/
Fisik % Pagu Realisasi %
IV Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha
47.777.599.000
41.865.342.589
87,63
98,95
1 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan
29.931.519.000 27.778.135.627 92,81 99,64
2 Koordinasi, Pembinaan dan Monev Tanaman Kegiatan Pascapanen dan Pembinaan Usaha
6.863.673.000 5.619.327.245 81,87 96,09
3 Koordinasi Kegiatan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Perkebunan
81.100.000 81.100.000 100,00 100,00
4 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan
5.300.409.000 4.056.856.450 76,54 98,83
5 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan
5.027.148.000 3.865.708.344 76,90 98,84
6 Layanan Perkantoran 573.750.000 464.214.923 80,91 99,05
121 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
3.3.1.5. Dukungan Perlindungan Perkebunan
Realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan
sebesar Rp.143.275.482.774,- (82,15%) dari pagu anggaran sebesar
Rp.174.404.758.000,- dengan realisasi fisik sebesar 92,77%.
Output kegiatan penting untuk Dukungan Perlindungan Perkebunan
pada tahun 2015 meliputi:
1) Pelaksanaan SL-PHT Perkebunan dengan anggaran sebesar
Rp.22.121.920.000,- yang dilaksanakan sebanyak 224 Kelompok
Tani yang terbagi atas: (a) SL-PHT Cengkeh 9 KT di 4 kabupaten 4
provinsi yaitu Jateng, Sulsel, Sultra, Bali; (b) SL-PHT Jambu Mete 6
KT di 3 kabupaten 2 provinsi yaitu D.I. Yogyakarta dan NTT; (c) SL-
PHT Kakao 46 KT di 21 kabupaten 11 provinsi yaitu D.I. Yogyakarta,
Aceh, Lampung, Sulteng, Sulsel, Sultra, Bali, NTB, Bengkulu,
Gorontalo dan Sulbar; (d) SL-PHT Karet 28 KT di 14 kabupaten 7
provinsi yaitu Jabar, Sumut, Riau, Sumsel, Kalbar, Kaltim, dan
Banten; (e) SL-PHT Kelapa 20 KT di 8 kabupaten 5 propinsi
yaituJabar, D.I. Yogyakarta, Jatim, Kalbar dan Sulut; (f) SL-PHT
Kopi 31 KT di 11 kabupaten 6 provinsi yaitu Jabar, Jateng, Sulsel,
Bali, NTB dan Bengkulu; (g) SL-PHT Lada 22 KT di 7 kabupaten 3
provinsi yaitu Kaltim, Sulsel, dan Babel; (h) SL-PHT Tebu 60 KT di
20 kabupaten 6 provinsi yaitu Jabar, Jateng, Jatim, Sumsel,
Lampung dan Sulsel; (i) SL-PHT Teh 2 KT di Kab. Purwakarta Jawa
Barat. Realisasi anggaran yang terserap untuk output kegiatan
tersebut sebesar Rp.20.886.133.575,- (94,41%).
122 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
2) Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman perkebunan seluas
33.366 ha dengan anggaran sebesar Rp. 57.192.060.000 ,- yang
terdiri dari :
a) Pengendalian OPT Tanaman Rempah dan Penyegar dilaksanakan
seluas 9.845 ha dengan komoditi tanaman yaitu: (1) Dem-Farm
pengendalian OPT tanaman kakao (PBK) 20 ha di 2 kabupaten
provinsi Sulsel; (2) OPT tanaman cengkeh (Bakteri Pembuluh
Kayu) seluas 500 ha di 6 kabupaten 2 propinsi yaitu Jateng dan
Jatim; (3) OPT tanaman cengkeh hama penggerak batang seluas
1.100 ha di 5 kabupaten 4 provinsi yaitu Sulut, Sultra, Maluku,
Malut; (4) OPT tanaman cengkeh (Penyakit Jamur Akar Putih)
200 ha di Kab. Buleleng Proinsi Bali; (5) OPT Tanaman Kakao
(Hama Penggerek Buah Kakao/PBK) seluas 4.650 ha di 17
kabupaten 10 propinsi yaitu Jateng, D.I. Yogyakarta, Aceh,
Sumbar, Sulteng, Sulsel, Bali, NTB, NTT dan Sulbar; (6) OPT
Tanaman Kopi (Hama Penggerek Buah Kopi/PBKo) seluas 2.775
ha di 9 kabupaten 5 propinsi yaitu Jabar, Aceh, Sulsel, Bali dan
NTB; (7) OPT tanaman lada (Penyakit Busuk pangkal Batang)
seluas 400 ha di 3 kabupaten 2 propinsi yaitu NTT dan Babel; (8)
OPT tanaman lada (Penyakit Jamur Pirang) seluas 200 ha di Kab.
Pontianak Provinsi Kalbar.
b) Pengendalian OPT Tanaman Semusim seluas 7.571 ha dengan
komoditi tanaman yaitu: (1) Dem-Farm pengendalian Uret pada
tanaman tebu 10 ha di 2 kabupaten 2 provinsi yaitu Jateng dan
D.I. Yogyakarta; (2) Demplot pengendalian OPT tanaman nilam 123
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
30 ha di 5 kabupaten 5 provinsi yaitu Jabar, Jateng, Aceh,
Sumbar dan Sultra; (3) Demplot pengendalian OPT tanaman tebu
(Tikus dengan Burung Hantu) 10 ha di 2 kabupaten provinsi Jawa
Tengah; (4) OPT tanaman tebu (Hama Babi Hutan) seluas 230 ha
dilaksanakan di 4 kabupaten 2 propinsi yaitu Sumsel dan Sulsel;
(5) OPT tanaman tebu (Hama Penggerek Batang/Pucuk) seluas
3.861 ha di 29 kabupaten 8 provinsi yaitu Jabar, Jateng, Jatim,
Sumsel, Lampung, Sulsel, Papua dan Gorontalo; (6) OPT
tanaman tebu (Hama Tikus) seluas 1.380 ha di 17 kabupaten 4
provinsi yaitu Jabar, Jateng, Jatim dan Sulsel; (7) OPT tanaman
tebu (Hama Uret) seluas 1.500 ha di 13 kabupaten 4 provinsi
yaitu Jabar, Jateng, D.I. Yogyakarta dan Jatim; (8) OPT tanaman
tembakau 225 ha di 3 kabupaten 2 privinsi yaitu Jatim dan NTB;
(9) OPT tanaman kapas seluas 325 ha di 6 kabupaten 4 propinsi
yaitu Jatim, Sulsel, Bali dan NTB.
c) Pengendalian OPT Tanaman Tahunan seluas 14.950 ha dengan
komoditi tanaman yaitu: (1) Dem-Farm pengendalian Aceria sp
pada tanaman kelapa 20 ha di 2 kabupaten provinsi Sulut; (2)
Dem-Farm pengendalian JAP pada tanaman jambu mete 10 ha di
Kab. Karangasem Provinsi Bali; (3) Dem-Farm pengendalian JAP
pada tanaman karet 70 ha di 6 kabupaten 6 provinsi yaitu Jabar,
Sumut, Riau, Sumsel, Kalbar dan Kalsel; (4) OPT tanaman jambu
mete seluas 450 ha di 2 kabupaten 2 provinsi yaitu Bali dan NTT;
(5) OPT tanaman Karet seluas 5.250 ha dilaksanakan di 26
kabupaten 9 provinsi yaitu Jabar, Aceh, Sumut, Riau, Sumsel,
124 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Banten; (6) OPT tanaman karet
(Penyakit JAP) seluas 350 ha di 3 kabupaten provinsi Jawa Barat;
(7) OPT tanaman kelapa 375 ha dilaksanakan di 4 kabupaten
propinsi Jawa Tengah; (8) OPT tanaman kelapa (Oryctes
rhynoceros) seluas 600 ha di 4 kabupaten Provinsi D.I.
Yogyakarta; (9) OPT tanaman kelapa (Busuk Pucuk) seluas 350
ha di Kab. Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara; (10) OPT
tanaman kelapa (Hama Aceria sp) seluas 500 ha di 2 kabupaten
provinsi Sulut; (11) OPT tanaman kelapa (Hama Brontispa) 3.900
ha dilaksanakan di 17 kabupaten 10 provinsi yaitu Riau,
Lampung, Kalbar, Kalteng, Sulut, Sulteng, Sulsel, Bali, NTB dan
NTT; (12) OPT tanaman kelapa (Hama Oryctes rhynoceros) 1.875
ha dilaksanakan di 12 kabupaten 6 provinsi yaitu Jabar, Jateng,
Sulteng, Bali, NTB dan NTT; (13) OPT tanaman kelapa (Hama
Sexava) 1.300 ha dilaksanakan di 7 kabupaten 2 provinsi yaitu
Sulut dan Malut; (14) OPT Tanaman Kelapa Sawit (Hama Oryctes
sp) seluas 900 ha dilaksanakan di kabupaten Kampar dan Rokan
Hilir provinsi Riau. Realisasi anggaran untuk kegiatan output
tersebut yang terserap sebesar Rp.45.934.678.499,- atau
mencapai 80,32%.
Rincian capaian serapan keuangan untuk kegiatan Utama Dukungan
Perlindungan Perkebunan seperti pada Tabel 15.
125 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Tabel 15. Output Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2015
No Program Anggaran (Rp) Output/
Fisik % Pagu Realisasi %
V Dukungan Perlindungan Perkebunan
174.404.758.000 143.275.482.774 82,15 92,77
1 Pemberdayaan perangkat
48.034.549.000 38.973.715.071 81,14 94,06
2 Pelaksanaan SL-PHT Perkebunan
22.121.920.000 20.886.133.575 94,41 98,72
3 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim
29.231.267.000 21.401.313.420 73,21 87,66
4 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan
57.192.060.000 45.934.678.499 80,32 90,02
5 Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kegiatan Perlindungan Perkebunan
6.825.700.000 6.057.213.506 88,74 98,44
6 Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT
9.614.147.000 8.848.332.625 92,03 99,60
7 Layanan Perkantoran 1.385.115.000 1.174.096.078 84,77 99,24
3.3.1.6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan sebesar Rp. 145.586.454.723,-
(78,03%) dari pagu sebesar Rp. 186.571.726.000,- dengan realisasi
fisik sebesar 90,48%.
Output kegiatan penting untuk Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan pada tahun 2015 meliputi:
1) Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) dengan anggaran
sebesar Rp.3.646.680.000,- yang dilaksanakan di 34 Provinsi selama
126 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
12 bulan dan terealisasi sebesar Rp. 3.464.897.226,- (95,02%) dengan
capaian fisik 99,75%.
2) Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembatuan (TP) dengan anggaran
sebesar Rp.24.723.434.000,- yang dilaksanakan di 34 Provinsi
selama 12 bulan dan terealisasi sebesar Rp.19.685.379.745,-
(79,62%) dengan capaian fisik 94,98%.
3) Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya dengan anggaran
sebesar Rp.61.910.586.000,- yang dilaksanakan di 34 Provinsi
selama 12 bulan dan terealisasi sebesar Rp.55.549.812.530,-
(89,73%) dengan capaian fisik 95,49%.
Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan Utama
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
seperti pada Tabel 16 berikut:
Tabel 16. Output Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan tahun 2015
No Program Anggaran (Rp.) Output
/ Fisik % Pagu Realisasi %
VI
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
186.571.726.000 145.586.454.723 78,03 90,48
1 Administrasi kegiatan dana dekonsentrasi (DK))
3.646.680.000 3.464.897.226 95,02 99,75
2 Administrasi kegiatan dana tugas pembantuan (TP)
24.723.434.000 19.685.379.745 79,62 94,98
3 Dukungan kegiatan manajemen dan teknis lainnya
61.910.586.000 55.549.812.530 89,73 95,49
4 Dokumen Perencanaan 6.680.560.000 5.188.826.014 77,67 98,88
127 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
No Program Anggaran (Rp.) Output
/ Fisik % Pagu Realisasi %
5 Dokumen Keuangan dan Perlengkapan
10.683.672.000 8.413.485.787 78,75 98,94
6 Dokumen Kepegawaian, Hukum dan Humas
28.258.600.000 11.300.013.712 39,99 67,00
7 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan
4.966.855.000 4.630.282.183 93,22 98,66
8 Layanan Perkantoran 39.819.389.000 35.721.574.568 89,71 94,49
9 Kendaraan Bermotor 96.050.000 95.332.500 99,25 99,96
10 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
5.785.900.000 1.536.850.458 26,56 66,33
3.3.1.7. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta
Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
Realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan
Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
sebesar Rp.65.901.339.350,- (93,17%) dari pagu anggaran sebesar
Rp.70.371.493.000,- dengan realisasi fisik sebesar 98,12%.
Output kegiatan penting untuk Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan pada tahun 2015 meliputi:
1) Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, sebanyak 10 unit
dengan anggaran sebesar Rp.952.000.000,- yang dilaksanakan di 3
UPT Pusat yaitu BBPPTP Surabaya, BBPPTP Ambon dan BPTP
Pontianak dan terealisasi sebesar Rp.946.054.700,- (99,38%) dengan
capaian fisik 100,00%.
2) Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan sebanyak
29 Paket dengan anggaran sebesar Rp.2.336.863.000,- yang
dilaksanakan di 4 UPT Pusat yaitu BBPPTP Medan, Surabaya dan
128 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Ambon serta BPTP Pontianak dan terealisasi sebesar
Rp.2.151.411.034,- (92,06%) dengan capaian fisik 96,55%.
3) Pemanfaatan Agensia Hayati sebanyak 13 jenis dengan anggaran
sebesar Rp.561.041.000,- yang dilaksanakan di UPT Pusat yaitu
BBPPTP Medan, Surabaya dan Ambon serta BPTP Pontianak dan
terealisasi sebesar Rp. 528.847.755,- (94,26%) dengan capaian fisik
99,71%.
Rincian capaian serapan keuangan untuk output Dukungan Pengujian
dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyerapan Teknologi Proteksi
Tanaman Perkebunan seperti pada Tabel 17 berikut :
Tabel 17. Output Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Tahun 2015
No Program Anggaran (Rp.) Output
/ Fisik % Pagu Realisasi %
VII Dukungan Pengujian dan pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
70.371.493.000
65.901.339.350
93,65
98,12
1 Pembangunan kebun contoh, demplot, uji, koleksi dll
952.000.000 946.054.700 99,38 100,00
2 Rakitan teknologi spesifikasi proteksi tanaman perkebunan
2.336.863.000 2.151.411.034 92,06 96,55
3 Pemanfaatan agensia hayati 561.041.000 528.847.755 94,26 99,71
4 Sertifikasi dan pengujian
mutu benih 673.550.000 638.690.813 94,82 99,74
5 Koordinasi, Pembinaan dan
Monev Kegiatan
Perlindungan Perkebunan
11.030.627.000 9.466.227.137 85,82 94,29
129 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
No Program Anggaran (Rp.) Output
/ Fisik % Pagu Realisasi %
6 Layanan Perkantoran 50.741.297.000 48.159.552.065 94,91 98,75
7 Kendaraan Bermotor 154.540.000 148.537.000 96,12 98,81
8 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
85.750.000 51.796.766 60,40 88,02
9 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
3.305.825.000 3.281.148.080 99,25 99,96
10 Gedung/Bangunan 530.000.000 529.074.000 99,83 99,99
3.3.2. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Serapan per Satker
Tahun 2015
Sebagaimana diketahui bahwa jumlah kabupaten dan kota di seluruh
Indonesia sebanyak 511 yang tersebar di 34 provinsi. Dengan
keterbatasan APBN, untuk memenuhi rasa keadilan dan
ketidakberpihakan kepada kebupaten/kota yang ingin melaksanakan
pembangunan perkebunan, maka ditetapkan kriteria untuk penetapan
satker mandiri (otonom) sebagai berikut: (a) Kinerja satker dua tahun
terakhir (2013 dan 2014); (b) Nomenklatur Dinas. Urutan prioritas
pengalokasian anggaran terkait dengan nomenklatur dinas secara
berurutan: apabila Dinas Perkebunan berdiri sendiri akan memperoleh
prioritas utama, Dinas Gabungan namun masih tersurat kata
"Perkebunan", seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan menjadi
prioritas kedua, dan Dinas Gabungan tanpa kata "Perkebunan" akan
menjadi prioritas terakhir; (c) Alokasi anggaran yang dikelola minimal
Rp 1 milyar. Bila anggaran yang dikelola dibawah Rp 1 milyar, maka
dana tersebut dialokasikan dan dikelola oleh Provinsi sebagai Tugas
130 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Pembantuan (TP) Provinsi; dan (d) Besar-kecilnya kontribusi terhadap
sasaran produksi dan luas areal secara nasional sebagaimana tertuang
dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Perkebunan tahun
2015-2019.
Berdasarkan kriteria tersebut, pada tahun 2015 pembangunan
perkebunan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) lingkup Direktorat
Jenderal Perkebunan yang berjumlah 88 satker yang terdiri atas Satker
Direktorat Jenderal Perkebunan (Pusat), Satker UPT Pusat (4 satker),
Satker Dinas Provinsi (33 satker) dan Satker Dinas Kabupaten/kota (50
satker). Rincian capaian serapan keuangan masing-masing satker
Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 sebagaimana
disajikan pada Lampiran 3.
Bila diurut untuk Satker Provinsi yang capaian serapan keuangan mulai
dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah dapat dilihat pada
tabel 18 berikut ini :
Tabel 18 : Satker Provinsi Yang Capaian Serapan Keuangan Mulai Dari Yang Tertinggi Sampai dengan Yang Terendah
PAGU(Rp.) KEUANGAN (Rp.) % FISIK
1 DISBUN PROVINSI PAPUA BARAT 9.431.096.000,00 9.182.479.000,00 97,36 99,38 2 DISBUN PROVINSI BENGKULU 37.761.810.000,00 36.653.170.100,00 97,06 99,75 3 DISTANBUNNAK PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 17.370.212.000,00 16.703.725.301,00 96,16 94,06 4 DISBUNHORTI PROVINSI SULAWESI TENGGARA 300.495.284.000,00 287.336.807.750,00 95,62 99,75 5 DISBUN PROVINSI SULAWESI UTARA 62.580.761.000,00 59.152.773.875,00 94,52 92,77 6 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 23.372.376.000,00 22.039.829.151,00 94,30 94,96 7 DISBUN PROVINSI RIAU 37.176.139.000,00 34.733.191.665,00 93,43 97,36 8 DISBUN PROVINSI JAMBI 41.105.782.000,00 38.221.588.672,00 92,98 95,32 9 DISTAN PROVINSI MALUKU UTARA 36.897.362.000,00 34.263.307.200,00 92,86 98,71
10 DISBUN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 107.000.527.000,00 97.399.617.590,00 91,03 96,37 11 DISTANBUN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 54.511.057.000,00 49.345.578.811,00 90,52 94,72
No PROVINSI/KABUPATEN/KOTAREALISASI
131 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
PAGU(Rp.) KEUANGAN (Rp.) % FISIK
12 DISBUNNAK PROVINSI PAPUA 42.163.680.000,00 37.981.132.906,00 90,08 92,98 13 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 39.549.613.000,00 35.620.337.975,00 90,06 94,66 14 DISTAN PROVINSI MALUKU 36.798.349.000,00 32.891.670.300,00 89,38 96,92 15 DISHUTBUN PROVINSI BANTEN 4.374.435.000,00 3.764.479.597,00 86,06 92,00 16 DISBUN PROVINSI SUMATERA UTARA 41.958.759.000,00 35.858.086.630,00 85,46 86,74 17 DISBUN PROVINSI BALI 55.859.798.000,00 47.308.072.564,00 84,69 90,37 18 DISBUN PROVINSI SULAWESI BARAT 222.584.824.000,00 186.926.952.371,00 83,98 90,21 19 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 18.876.086.000,00 15.669.659.297,00 83,01 89,55 20 DISBUN PROVINSI SULAWESI SELATAN 496.224.633.000,00 409.903.760.520,00 82,60 89,14 21 DISBUN PROVINSI SULAWESI TENGAH 251.597.383.000,00 198.604.733.600,00 78,94 85,05 22 DISHUTBUN PROVINSI D.I.YOGYAKARTA 22.597.440.000,00 17.563.651.030,00 77,72 86,31 23 DISBUN PROVINSI LAMPUNG 214.600.620.000,00 163.528.142.081,00 76,20 85,73 24 DISBUN PROVINSI ACEH 109.931.409.000,00 83.463.590.021,00 75,92 83,56 25 DISTANHUTNAKPROVINSI KEPULAUAN RIAU 6.711.791.000,00 5.092.275.650,00 75,87 84,46 26 DISBUNNAK PROVINSI GORONTALO 59.377.992.000,00 43.967.764.745,00 74,05 85,20 27 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 15.907.906.000,00 11.384.497.275,00 71,57 81,13 28 DISBUN PROVINSI JAWA TIMUR 494.012.022.000,00 350.840.288.942,00 71,02 78,98 29 DISBUN PROVINSI SUMATERA BARAT 55.354.694.000,00 38.844.222.850,00 70,17 96,34 30 DISBUN PROVINSI JAWA BARAT 112.905.802.000,00 78.408.305.545,00 69,45 81,41 31 DISBUN PROVINSI SUMATERA SELATAN 85.522.094.000,00 51.228.553.870,00 59,90 82,90 32 DISTANHUTKETPANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 14.604.652.000,00 6.783.915.100,00 46,45 50,24 33 DISBUN PROVINSI JAWA TENGAH 414.490.928.000,00 185.453.181.526,00 44,74 58,25
No PROVINSI/KABUPATEN/KOTAREALISASI
Sedangkan untuk Satker Kabupaten/Kota dengan capaian serapan
keuangan yang tertinggi sampai dengan yang terendah dapat diurutkan
seperti yang dapat dilihat pada tabel 19 berikut ini :
Tabel 19 : Satker Kabupaten/Kota Yang Capaian Serapan Keuangan Mulai Dari Yang Tertinggi Sampai dengan Yang Terendah
No PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PAGU(Rp.) KEUANGAN (Rp.) % FISIK
1 DISBUNHORTI KABUPATEN KONAWE SELATAN 22.253.336.000,00 22.072.617.000,00 99,19 99,96 2 DISBUN KABUPATEN MINAHASA SELATAN 5.509.197.000,00 5.464.435.000,00 99,19 99,96 3 DISBUN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 7.635.595.000,00 7.537.094.000,00 98,71 99,94 4 DISTAN KABUPATEN KONAWE 22.389.560.000,00 21.986.662.000,00 98,20 99,91 5 DISBUN KABUPATEN ALOR 2.357.750.000,00 2.314.360.000,00 98,16 99,91 6 DISBUNHUT KABUPATEN KAPUAS HULU 6.153.944.000,00 6.035.644.700,00 98,08 99,90 7 DISTANHUTKELAUTAN KOTA PALU 2.722.271.000,00 2.665.431.800,00 97,91 99,90 8 DISHUTBUN KABUPATEN CIANJUR 9.128.821.000,00 8.902.877.500,00 97,52 99,88 9 DISTAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA 17.084.600.000,00 16.632.720.600,00 97,36 96,87
10 DISHUTBUN KABUPATEN MERANTI 5.476.076.000,00 5.316.377.020,00 97,08 99,85
REALISASI
132 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
No PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PAGU(Rp.) KEUANGAN (Rp.) % FISIK
11 DISTANBUNNAK KABUPATEN SIKKA 5.291.452.000,00 5.134.646.400,00 97,04 97,90 12 DISHUTBUN KABUPATEN BENGKAYANG 8.830.615.000,00 8.504.545.000,00 96,31 99,82 13 DISBUN KABUPATEN KOLAKA 29.426.388.000,00 28.294.703.600,00 96,15 99,81 14 DISHUTBUN KABUPATEN SIGI 36.369.140.000,00 34.905.692.854,00 95,98 99,79 15 DISHUTBUN KABUPATEN SOPPENG 22.728.882.000,00 21.734.100.859,00 95,62 99,78 16 DISHUTBUN KABUPATEN MAMUJU 39.737.876.000,00 37.977.807.200,00 95,57 97,78 17 DISHUTBUN KABUPATEN POLEWALI MANDAR 39.669.755.000,00 37.721.103.870,00 95,09 99,75 18 DISBUN KABUPATEN GARUT 14.475.075.000,00 13.722.875.600,00 94,80 99,74 19 DISBUN KABUPATEN PASAMAN BARAT 4.817.451.000,00 4.546.829.700,00 94,38 99,72 20 DISTAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT 9.918.615.000,00 9.356.366.000,00 94,33 99,72 21 DISHUTBUN KABUPATEN ACEH TIMUR 8.531.261.000,00 8.038.169.600,00 94,22 99,71 22 DISHUTBUN KABUPATEN LEBAK 5.580.000.000,00 5.242.099.749,00 93,94 98,70 23 DISTANBUNHORTI KABUPATEN MAMASA 29.258.988.000,00 27.412.677.000,00 93,69 98,68 24 DISHUTBUN KABUPATEN SINTANG 3.336.756.000,00 3.121.637.350,00 93,55 98,68 25 DISBUN KABUPATEN KAMPAR 5.262.880.000,00 4.881.349.000,00 92,75 99,30 26 DISBUN KABUPATEN TOLI-TOLI 19.668.580.000,00 18.166.204.835,00 92,36 95,62 27 DISBUN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 4.496.778.000,00 4.151.021.000,00 92,31 97,62 28 DISBUN KABUPATEN MUSI RAWAS 6.210.416.000,00 5.727.883.500,00 92,23 93,61 29 DISHUTBUN KABUPATEN NAGAN RAYA 5.165.009.000,00 4.732.699.500,00 91,63 96,58 30 DISTANBUNPANGAN KABUPATEN POHUWATO 11.178.645.000,00 10.213.738.250,00 91,37 95,57 31 DISHUTBUN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 1.762.259.000,00 1.590.064.000,00 90,23 95,51 32 DISTANBUNHUT KABUPATEN BENGKULU TENGAH 1.930.730.000,00 1.736.640.000,00 89,95 94,50 33 DISHUTBUN KABUPATEN BENER MERIAH 175.600.680.000,00 156.847.335.000,00 89,32 94,47 34 DISHUTBUN KABUPATEN SANGGAU 12.543.015.000,00 11.092.557.700,00 88,44 99,44 35 DISBUN KABUPATEN KOTABARU 2.224.016.000,00 1.961.654.100,00 88,20 87,41 36 DISBUNHUT KABUPATEN BANGKA TENGAH 1.634.540.000,00 1.437.225.700,00 87,93 92,40 37 DISHUTBUN KABUPATEN PIDIE 1.062.520.000,00 929.939.700,00 87,52 92,38 38 DISBUN KABUPATEN MUARA ENIM 6.811.826.000,00 5.930.045.340,00 87,06 93,35 39 DISHUTBUN KABUPATEN BULUKUMBA 18.495.707.000,00 16.059.941.332,00 86,83 92,34 40 DISHUTBUN KABUPATEN BANGKA 3.884.416.000,00 3.361.607.388,00 86,54 92,33 41 DISTANBUN KABUPATEN PANDEGLANG 5.969.316.000,00 5.158.177.400,00 86,41 90,32 42 DISHUTBUN KABUPATEN ACEH UTARA 6.913.985.000,00 5.897.131.110,00 85,29 93,26 43 DISBUN KABUPATEN TABALONG 1.859.536.000,00 1.582.100.700,00 85,08 90,25 44 DISTANPANGANBUN KABUPATEN TANAH LAUT 1.757.846.000,00 1.434.272.400,00 81,59 89,08 45 DISHUTBUN KABUPATEN LUWU UTARA 29.911.742.000,00 24.303.562.583,00 81,25 88,06 46 DISHUTBUN KABUPATEN MAJENE 18.805.750.000,00 14.849.590.917,00 78,96 82,08 47 DISBUN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 14.810.772.000,00 10.819.426.840,00 73,05 82,65 48 DISBUNPANGANNAKPERIKANAN KABUPATEN KUTAI BARAT 2.889.408.000,00 2.086.606.750,00 72,22 81,44 49 DISBUNHUT KABUPATEN BANGKA SELATAN 9.097.955.000,00 6.008.074.705,00 66,04 75,30 50 DISBUN KABUPATEN BATUBARA 2.501.755.000,00 1.017.437.500,00 40,67 40,24
REALISASI
Untuk Satker UPT Pusat dan Satker Ditjen Perkebunan dengan capaian
serapan keuangan yang tertinggi sampai dengan yang terendah dapat
diurutkan sebagaimana berikut ini :
133 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
PAGU(Rp.) KEUANGAN (Rp.) % FISIK
I UPT PUSAT1 BALAI BESAR (BBP2TP) AMBON 8.583.870.000,00 8.367.462.080,00 97,48 99,45 2 BALAI BESAR (BBP2TP) SURABAYA 17.922.826.000,00 17.188.843.846,00 95,90 99,79 3 BALAI PROTEKSI TAN. PERKEB. PONTIANAK 17.309.031.000,00 16.083.681.361,00 92,92 96,65 4 BALAI BESAR (BBP2TP) MEDAN 26.555.766.000,00 24.261.352.063,00 91,36 99,57
II DITJEN . PERKEBUNAN 1 DIRAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN 8.210.815.000,00 7.231.309.584,00 88,07 90,55 2 DIRAT PENANGANAN PASCA PANEN 7.437.423.000,00 6.083.542.168,00 81,80 88,12 3 DIRAT TANAMAN TAHUNAN 11.138.686.000,00 8.794.146.374,00 78,95 90,35 4 DIRAT TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR 13.160.663.000,00 10.205.520.403,00 77,55 92,52 5 SEKRETARIAT DITJEN. PERKEBUNAN 96.291.026.000,00 66.886.365.222,00 69,46 92,10 6 DIRAT TANAMAN SEMUSIM 15.817.118.000,00 9.763.604.661,00 61,73 70,46
REALISASINo UPT PUSAT DAN DITJEN PERKEBUNAN
3.3.3. Penilaian Kinerja per Satker Tahun 2015
Penilaian kinerja disusun sesuai dengan Pedoman Penilaian Kinerja
Pembangunan Perkebunan tahun 2014. Pedoman tersebut mengatur
kriteria penilaian tingkat keberhasilan satker dalam melaksanakan
pembangunan perkebunan tahun 2015. Penilaian ini dilaksanakan
dengan menjumlah bobot tertimbang dari semua parameter. Rincian
bobot masing-masing parameter sebagai berikut :
a. Capaian keuangan triwulan I, triwulan II dan triwulan III bobotnya 15%;
b. Capaian serapan keuangan sampai dengan triwulan IV bobotnya 35%;
c. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan fisik (menggunakan
pembobotan untuk menilai capaian kinerja fisik) bobotnya 35%;
d. Pelaporan tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku (ketepatan
waktu dan keteraturan penyampaian) bobotnya 10%;
134 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
e. Tindak lanjut penyelesaian LHA/LHP (administrasi dan kerugian
negara) bobotnya 5%.
Adapun kriteria nilainya sebagai berikut:
• 0% - 59% : Kurang/Tidak Berhasil
• 60% - 79% : Cukup Berhasil
• 80% - 95% : Berhasil
• > 95% : Sangat Berhasil
Berdasarkan pengalaman beberapa tahun belakangan ini, pelaksanaan
pembangunan perkebunan sampai dengan triwulan III (<50%) masih
sangat lambat belum sesuai dengan target yang ditetapkan Menteri
Pertanian yaitu sebesar 70%. Oleh karena itu perlu terobosan-terobosan
untuk memotivasi satker dalam mempercepat penyerapan anggaran dan
merealisasikan pembangunan fisiknya, yang salah satunya adalah
penilaian kinerja secara berkala baik triwulan maupun tahunan.
3.3.3.1. Hasil Penilaian Kinerja Triwulan (PKTw)
Penilaian kinerja per triwulan hanya dilaksanakan dari triwulan I (31
Maret 2015) sampai dengan triwulan III (30 September 2015). Adapun
hasil penilaian per triwulan sebagai berikut:
3.3.3.1.1. Hasil Penilaian Kinerja Triwulan I tahun 2015
Capaian kinerja Pembangunan Perkebunan sampai dengan 31 Maret
2015 (Triwulan I) sebesar 0,96% atau Rp.45.743.049.888,- dari pagu
anggaran sebesar Rp.4.754.153.234.000,-. Untuk realisasi keuangan
135 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
tersebut bila dibandingkan dengan target kinerja Menteri Pertanian
(minimal 25%), maka telah mencapai 0,96%.
Berdasarkan rasio capaian masing-masing satker terhadap target yang
ditetapkan Menteri Pertanian pada triwulan I (minimal 25%), diperoleh
penilaian dengan katagori sangat berhasil sebanyak 0 satker dari 88
satker (0%), berhasil sebanyak 3 satker (3,41%), cukup berhasil
sebanyak 1 satker (1,14%) dan sisanya sebanyak 84 satker yang masuk
kategori kurang berhasil (95,45%). Adapun rinciannya sebagai berikut:
No. Satker Sangat berhasil
Berhasil Cukup berhasil
Kurang berhasil
1. Pusat 0 0 0 1 2. Balai/UPT 0 3 1 0 3. Provinsi 0 0 0 33 4. Kabupaten/kota 0 0 0 50 Total 0 3 1 84
3.3.3.1.2. Hasil Penilaian Kinerja Triwulan II tahun 2015
Capaian kinerja Pembangunan Perkebunan sampai dengan 30 Juni 2015
(Triwulan II), realisasi keuangan sesuai SPAN dan SMART sebesar
Rp.377.814.194.353,- atau 7,95% dari total pagu anggaran sebesar
Rp.4.754.153.234.000,-. Untuk realisasi keuangan tersebut bila
dibandingkan dengan target kinerja Menteri Pertanian (minimal 50%),
maka hanya mencapai 15,89%.
Target kinerja yang digunakan sesuai arahan Menteri Pertanian yaitu
minimal 50% pada triwulan II. Berdasarkan rasio capaian masing-masing
satker terhadap target yang ditetapkan Menteri Pertanian pada triwulan
II diperoleh penilaian dengan kategori yaitu satker yang capaiannya
136 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
tergolong sangat berhasil berjumlah 4 satker dari 88 satker (4,55%),
berhasil berjumlah 1 satker (1,14%), cukup berhasil berjumlah 6 satker
(6,82%), dan kurang berhasil berjumlah 77 satker (87,50%). Adapun
rinciannya sebagai berikut:
No. Satker Sangat berhasil
Berhasil Cukup berhasil
Kurang berhasil
1. Pusat 0 0 0 1 2. Balai/UPT 0 0 4 0 3. Provinsi 0 0 0 33 4. Kabupaten/kota 4 1 2 43 Total 4 1 6 77
Capaian kinerja pada triwulan II lebih baik dibandingkan triwulan I,
dengan diindikasikan dari peningkatan satker yang masuk kategori
sangat berhasil memperoleh penilaian dari 0% menjadi 4,55% (ada 4
satker yang penilaiannya meningkat). Sedangkan satker yang masuk
kategori kurang/tidak berhasil terjadi penurunan dari 95,45% menjadi
87,50% (berkurang 7 satker dari 84 satker menjadi 77 satker yang
penilaiannya kurang berhasil).
3.3.3.1.3. Hasil Penilaian Kinerja Triwulan III tahun 2015
Capaian kinerja Pembangunan Perkebunan sampai dengan 30
September 2015 (Triwulan III), realisasi keuangan sesuai SPAN dan
SMART sebesar Rp.1.102.281.254.393,- atau 24,44% dari total pagu
anggaran sebesar Rp.4.509.268.026.000,- (setelah adanya penghematan
anggaran). Untuk realisasi keuangan tersebut bila dibandingkan dengan
target kinerja Menteri Pertanian (minimal 75%), baru mencapai 32,59%.
137 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Target kinerja yang digunakan sesuai arahan Menteri Pertanian yaitu
minimal 75% pada triwulan III. Berdasarkan rasio capaian masing-masing
satker terhadap target yang ditetapkan Menteri Pertanian tersebut,
satker yang capaiannya tergolong sangat berhasil berjumlah 8 satker
dari 88 satker (9,09%), berhasil berjumlah 7 satker (7,95%), cukup
berhasil berjumlah 11 satker (12,50%) dan kurang berhasil berjumlah 62
satker (70,45%). Adapun rinciannya sebagai berikut:
No. Satker Sangat berhasil
Berhasil Cukup berhasil
Kurang berhasil
1. Pusat 0 0 0 1 2. Balai/UPT 1 3 0 0 3. Provinsi 0 0 0 33 4. Kabupaten/kota 7 4 11 28 Total 8 7 11 62
3.3.3.1.4. Hasil Penilaian Kinerja Triwulan IV tahun 2015
Capaian kinerja Pembangunan Perkebunan sampai dengan 31 Desember
2015 (Triwulan IV), realisasi keuangan sesuai SPAN dan SMART sebesar
Rp.3.567.602.932.924,- atau 79,33% dari total pagu anggaran sebesar
Rp.4.497.268.026.000,- (setelah adanya penghematan anggaran). Untuk
realisasi keuangan tersebut bila dibandingkan dengan target kinerja
Menteri Pertanian (minimal 95%), baru mencapai 79,33%.
Capaian kinerja pada triwulan IV cukup mengalami peningkatan
dibandingkan triwulan III. Jika dilihat dari satker yang masuk kategori
sangat berhasil yaitu meningkat 26,14% dari 8 satker menjadi 23 satker,
untuk yang berhasil meningkat 56,82% dari 7 satker menjadi 50 satker,
138 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
cukup berhasil juga meningkat 13,64% dari 11 satker menjadi 12 satker
dan kurang berhasil turun menjadi 3,41% yaitu dari 62 satker menjadi 3
satker.
No. Satker Sangat berhasil
Berhasil Cukup berhasil
Kurang berhasil
1. Pusat 0 0 1 0 2. Balai/UPT 2 2 0 0 3. Provinsi 4 19 8 2 4. Kabupaten/kota 17 29 3 1 Total 23 50 12 3
Rincian perkembangan penilaian kinerja dari triwulan I sampai dengan
triwulan IV tahun 2015 untuk masing-masing satker lingkup Direktorat
Jenderal Perkebunan dapat dilihat sebagaimana disajikan pada Laporan
Penilaian Kinerja Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun
2015.
3.3.3.2. Hasil Penilaian Kinerja Tahunan (PKTh)
Capaian kinerja Pembangunan Perkebunan sampai dengan 31 Desember
2015, realisasi keuangan sebesar Rp.3.567.602.932.924,- atau 79,33%
dari total pagu anggaran sebesar Rp.4.497.268.026.000,-, (setelah
adanya penghematan anggaran). Untuk realisasi keuangan tersebut bila
dibandingkan dengan target kinerja Menteri Pertanian (minimal 95%),
baru mencapai 77,96% dengan realisasi fisik mencapai 86,97%.
Kriteria tingkat keberhasilan kinerja yang digunakan adalah standar
yang telah disepakati oleh Kementerian Pertanian yaitu realisasi 0% -
59% katagori kurang/tidak berhasil, 60% - 79% katagori cukup berhasil,
80% - 95% katagori berhasil dan > 95% katagori sangat berhasil.
139 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Hasil penilaian kinerja tahunan tahun 2015 ini dilakukan dengan
menjumlah bobot tertimbang dari parameter (1) capaian/realisasi
keuangan, (2) capaian/realisasi fisik, (3) penilaian penyampaian
laporan dan (4) penilaian atas tindak lanjut penyelesaian LHA/LHP
dengan mengacu pada Pedoman Penilaian Kinerja Pembangunan
Perkebunan Tahun 2015.
Capaian fisik pada tahun 2015 mencapai 86,97% atau mengalami
penurunan 5,93% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 92,90%. Hal
ini disebabkan dari adanya perubahan anggaran dari anggaran
Refocusing ke APBN Perubahan sehingga adanya penambahan kegiatan
teritama untuk belanja barang fisik (kontraktual), yang proses
pengadaannya cukup memerlukan waktu. Meskipun demikian
keteraturan dan ketaatan pelaporan telah dilakukan dengan baik oleh
setiap satker karena adanya interaksi dua arah yang cuku baik.
Satker yang serapan anggarannya dibawah 80% akan dipertimbangkan
untuk dikenakan punishment pada pengalokasian anggaran Direktorat
Jenderal Perkebunan pada tahun 2017.
Kinerja masing-masing satker lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan
tahun 2015 sebagaimana disajikan dalam Laporan Penilaian Kinerja
Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015.
3.4. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut.
Dalam mendukung keberhasilan pembangunan perkebunan dan terkait
dengan keragaan pembangunan perkebunan yang telah mampu dicapai,
perubahan lingkungan strategis, permasalahan, tantangan dan peluang
140 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
yang dihadapi serta tuntutan pembangunan ke depan dan tujuan serta
program pembangunan perkebunan pada tahun 2015, maka terdapat
permasalahan dan upaya penyelesaian serta rencana tindak lanjut yang
dapat diuraikan sebagai berikut:
3.4.1. Permasalahan
Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian
sasaran pembangunan perkebunan tahun 2015 secara umum adalah
tahun fiskal yang tidak sinkron dengan kalender tanam, dampak
perubahan iklim, permodalan petani yang masih belum memadai dari
jaringan irigasi dan prasarana terutama jalan, jembatan, pelabuhan
yang belum memadai. Permasalahan secara terinci dapat
dikelompokkan menjadi administrasi dan teknis. Lebih lanjut untuk
teknis diuraikan lagi menjadi teknis perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan.
3.4.1.1. Administrasi
Secara administrasi masih ditemui di banyak satker permasalahan
sebagai berikut:
1) Terlambatnya usulan proposal kegiatan dari daerah (provinsi dan
kabupaten/kota);
2) Masih banyaknya Revisi POK/DIPA yang diajukan, bahkan sampai
bulan Oktober 2015 masih ada usulan revisi;
141 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
3) Seluruh jenis belanja untuk pengembangan perkebunan di daerah
masuk dalam kategori belanja barang yang pelaksanaannya harus
melalui lelang/tender;
4) Keterbatasan SDM terutama di Satker Provinsi yang memiliki
anggaran besar, sedikitnya TP Mandiri sehingga distribusi anggaran
terbatas/pelaksana terbatas, terlambatnya penetapan pengelola
keuangan, besarnya penambahan anggaran perubahan yang terbit
pada awal bulan April 2015 yang diikuti oleh ketidaksiapan Satker;
5) Belum adanya sinergi yang baik antara Dinas dengan Unit Layanan
Pengadaan (ULP) dan antara pusat dengan pelaksana di Satker
daerah/antara Dinas Provinsi dengan Dins Kabupaten atau Kota
(khususnya TP Provinsi);
6) Pelelangan yang terpusat di ULP Pemprov/Pemkab/Pemkot masih
memprioritaskan kegiatan bersumber dari APBD dan infrastruktur
sehingga pelaksanaan kegiatan Dinas yang membidangi perkebunan
mengantri dalam waktu yang lama;
7) Pelaksana kegiatan atau penggunaan anggaran yang tidak mengikuti
ROPAK;
8) Kurangnya dukungan pendanaan dari APBD provinsi dan
kabupaten/kota dalam proses pengadaan barang dan jasa kegiatan
yang di danai APBN;
9) Terjadinya reorganisasi dalam tubuh dinas yang membidangi
perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota, yang berdampak pada
kurang optimalnya sistem Monev dan Pelaporan. 142
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
3.4.1.2. Teknis
3.4.1.2.1. Perencanaan
1) Sebagian besar kegiatan pengembangan perkebunan tergantung
pada musim tanam/iklim. Perubahan iklim global mengakibatkan
ketidakjelasan rencana penanaman (menunggu musim);
2) Penentuan kegiatan dalam usulan proposal belum sepenuhnya
memperhatikan arus bawah secara berjenjang dan koordinasi
dalam penentuan kegiatan kurang optimal;
3) Unit cost yang terlalu kecil;
4) Sertifikasi lahan petani belum semuanya ada;
5) Pengetahuan dan pemahaman rencana terhadap ROPAK belum
optimal menyebabkan pelaksanaan kegiatan tertunda;
6) Pimpinan, penanggungjawab dan petugas/pelaksana kegiatan
belum sepenuhnya memahami Pedoman Teknis dan Pedoman-
Pedoman lainnya;
7) Beberapa kegiatan utama belum didukung oleh identifikasi dan
penyediaan data CP/CL yang akurat ;
8) Masih terbatasnya investasi yang dapat menciptakan lapangan
kerja;
9) Masih terbatasnya anggaran untuk pembangunan perkebunan, baik
yang bersumber dari APBN, PAD maupun Dana Perimbangan;
143 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
10) Rencana kegiatan belum didukung oleh kebun induk sebagai sumber
bahan untuk benih sebar/siap tanam;
11) Rencana Revitalisasi Pabrik Gula khususnya milik BUMN belum
sinergis dengan rencana pengembangan tebu secara keseluruhan.
Karena ditangani oleh Instansi yang berbeda;
12) Tumpang tindih lahan dan RTRWP/RTRWK yang belum selesai;
13) Persyaratan bank dan syarat-syarat sebagai avalis yang menyulitkan
perusahaan mitra;
14) Beberapa kegiatan masih menunggu dan menyesuaikan dengan
musim hujan;
15) Terjadinya anomali iklim.
3.4.1.2.2. Pengorganisasian
1) Terlambatnya proses pengadaan benih dan distribusi pupuk;
2) SDM Petugas kurang profesional, penempatan petugas yang tidak
tepat, Sebagian Pemandu lapang (PL) memasuki usia pensiun;
3) Kurangnya koordinasi transparansi dan sinergi antara KPA, PPK,
pelaksana kegiatan dan pelaksana Monev dan Pelaporan;
4) Kapabiliti UPTD pada umumnya masih belum optimal;
5) Petunjuk teknis seringkali tidak sampai ke tingkat lapangan
(petugas dan petani);
6) Sistem Informasi dan Dokumentasi belum baik;
144 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
7) Terbatasnya sumber benih yang legal dan bermutu, sehingga petani
sulit mendapatkan benih bermutu;
8) Terjadinya alih fungsi pemanfaatan lahan;
9) Perijinan dan tata ruang di Provinsi maupun Kabupaten belum
berjalan dengan baik;
10) lembaga Penjaminan Kredit Petani belum memadai;
11) Kurangnya pendampingan pada petani yang telah mendapatkan
pelatihan Pemberdayaan;
12) Kurangnya dukungan pendanaan dari APBD Provinsi dan APBD
Kabupaten;
13) Aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain (Pemerintah Daerah) tanpa
dukungan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak
optimal pemanfaatannya;
14) Banyaknya instansi terkait yang terlibat dalam penanganan
gangguan usaha.
3.4.1.2.3. Pelaksanaan
1) Terkait dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Kelompok Tani penerima Bansos harus berbadan hukum dan terkait
dengan aturan bahwa petani/kelompok tani penerima Bansos tidak
diperbolehkan lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut menerima
bantuan;
145 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
2) Dinas yang menangani perkebunan di Kabupaten/Kota menangalami
keterlambatan/kesulitan dalam menyiapkan dan melengkapi
persyaratan CP/CL dan adanya petani penerima Bansos tahun
sebelumnya yang terjerat aparat hukum;
3) Kurangnya koordinasi dan sosialisasi antara Dinas yang menangani
Perkebunan di Provinsi dengan Kabupaten/Kota, sehingga
Implementasi Teknologi belum sepenuhnya diterapkan dan belum
tersosialisasi dengan baik;
4) Pelaksanaan pemupukan mengalami keterlambatan karena proses
pencairan dana ke rekening kelompok tani terlambat;
5) Pelaksanaan kegiatan bongkar ratoon dan perluasan tebu tidak
berjalan optimal, dikarenakan tidak tersedianya benih sesuai
standar teknis;
6) Belum seluruhnya lokasi merealisasikan benih kuljar untuk tebu dan
merivisi menjadi KBD konvensional;
7) Penyediaan bibit kuljar oleh P3GI terbatas dan masih belum
memenuhi pesanan petani, sehingga terjadi carry over;
8) Proses pengadaan alat dan mesin terlambat, mengakibatkan
pelaksanaan kegiatan pengolahan tanah terlambat;
9) Banyaknya permasalahan dan luasnya wilayah gangguan usaha yang
harus ditangani dengan waktu yang terbatas;
10) Pengetahuan dan keterampilan petani sebagian besar petani belum
memadai;
146 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
11) Brigade proteksi tanaman kurang berfungsi;
12) Ketepatan waktu penyediaan bibit dan pengadaan sarana dan
prasarana yang tidak sinkron antara provinsi dan kabupaten/kota;
13) Kurang tersedianya infrastruktur khususnya jalan produksi dan jalan
usaha tani;
14) Unit Fermentasi Biji Kakao belum beroperasi secara optimal;
15) Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perkebunan yang tercatat
dan ditatausahakan di Daerah sebagian besar merupakan aset eks.
Proyek-Proyek Direktorat Jenderal Perkebunan yang perolehannya
mulai dari tahun 1980. Kondisi aset tersebut sebagian besar telah
rusak berat
16) Koperasi komoditi rata-rata belum berjalan karena keterbatasan
modal untuk menampung hasil produksi anggotanya.
3.4.1.2.4. Pengawasan
1) Monev dan Pelaporan belum berjalan secara cepat, tepat dan
akurat;
2) Pimpinan Unit Kerja kurang komitmen dalam memfasilitasi
penanganan Monev dan Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan serta
hasil pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan;
3) Tim SPI belum optimal dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan
perkebunan;
4) Penerapan ISPO belum sepenuhnya terlaksana.
147 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
3.4.2. Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian
Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah
dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan
serapan anggaran dan pencapaian fisik. Rencana aksi tersebut meliputi:
3.4.2.1. Administrasi
1) Membuat penetapan kinerja (PK) antara Dirjen Perkebunan selaku
pemberi amanah dengan Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi/Kab/Kota selaku pelaksanan pembangunan perkebunan di
daerah yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2015 di Hotel
Royal Bogor;
2) Penetapan CP/CL secara bertahap terhadap yang telah memenuhi
syarat administrasi dan teknis;
3) Mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
4) Percepatan proses revisi penggantian pejabat pengelola keuangan
(KPA, PPK, Bendahara, dll);
5) Percepatan kesiapan petani dan pihak ke-3 dalam menyiapkan
benih;
6) Penerapan reward dan punishment;
7) Pemesanan benih agar dilaksanakan sedini mungkin dan sesuai
rencana operasional kegiatan;
8) Proses usul penghapusan BMN yang tidak ditemukan dan kondisi
rusak berat;
148 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
9) Proses usul Hibah BMN Dekonsentrasi kepada Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota
10) Proses usul Hibah BMN Tugas Pembantuan kepada Pemerintah
Daerah dimana SKPD BMN tersebut tercatat.
11) Pencapaian pelaksanaan anggaran tahun 2015 sebagai
pertanggungjawaban moral dan pemanfaatan anggaran kepada
pemerintah maupun masyarakat;
12) Menyiapkan dan menyampaikan laporan keuangan (SAK dan SIMAK-
BMN) semester II TA 2015 Kepada UAPPA/B Wilayah dan UAPPA/B
E-1 Pusat Direktorat Jenderal Perkebunan tepat waktu;
13) Melakukan rekonsiliasi SAK dan SIMAK-BMN baik internal maupun
antara satker dengan KPPN dan KPKNL.
14) Kontrak yg sudah selesai untuk segera dibayarkan dengan
menempatkan uang jaminan di bank untuk memastikan pekerjaan
pembibitan selesai sesuai dengan kontrak.
3.4.2.2. Teknis
3.4.2.2.1. Perencanaan
1) Membagikan database berisi rekapitulasi hasil temuan administrasi
dan kerugian negara untuk masing-masing provinsi agar segera
ditindak lanjuti;
2) Meminimalisir revisi anggaran dengan mematangkan sistem
perencanaan dan mempercepat proses revisi bila ada;
3) Mencairkan dana secepatnya dan dipilih kegiatan yang tidak
tergantung pada musim;
149 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
4) Mempersiapkan CP/CL dari tahun sebelumnya dan mempercepat
penetapan CP/CL serta dukungan administrasi lainnya dengan
eksekusi/penetapan/ pelaksanaan lebih awal;
5) Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi melakukan
koordinasi lebih intensif dengan Kabupaten dan harus ada dukungan
pemerintah daerah dari sisi perencanaan, sinergisitas anggaran, dll
3.4.2.2.2. Pengorganisasian
1) Telah dilaksanakan pembagian tugas antara Sekretariat dan
Direktorat sebagai penanggung jawab capaian fisik kegiatan dan
keuangan sesuai komoditas dari tugas dan fungsi serta wilayah
binaan;
2) Evaluasi kinerja satker setiap bulan dan triwulan yang disampaikan
kepada setiap satker. Penilaian capaian kinerja yang meliputi
realisasi keuangan dan fisik dimaksudkan untuk memotivasi satker
dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan perkebunan dan
mencapai target sebagaimana ditetapkan Menteri Pertanian;
3) Menyampaikan hasil penilaian capaian kinerja satker setiap triwulan
kepada Gubernur/ Bupati/Walikota dengan tembusan seluruh
Satker otonom Provinsi/Kab/Kota;
4) Menugaskan Tim ke lapangan dalam rangka mengidentifikasi
masalah keterlambatan dan mencari upaya penyelesaiannya;
5) Mengintensifkan pengawalan, pedampingan dan pembinaan dalam
melaksanakan kegiatan;
150 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
6) Menerapkan fungsi dan peranan Tim SPI dan efektifitas Koordinasi
di masing-masing Satker dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian kegiatan pembangunan perkebunan;
7) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan secara intensif baik di
internal dinas maupun dilapangan/petani;
8) Melakukan koordinasi dengan BMG untuk mendapatkan informasi
perubahan iklim yang dapat digunakan sebagai dasar dalam
penyusunan jadwal kegiatan lapangan;
9) Menugaskan Tim ke lapangan dalam rangka mengidentifikasi
masalah keterlambatan dan mencari upaya penyelesaiannya;
10) Perlu kesepakatan dengan BPN agar sertifikasi lahan untuk Program
Revitalisasi Perkebunan dapat dimasukan dalam Program PRONA
dan Sertifikasi Massal;
11) Penyediaan dana penjaminan untuk kredit KPEN-RP melalui dana
pemerintah, khususnya untuk komoditi Karet dan Kakao, diusulkan
kepada Kemenkeu;
12) Perlu diupayakan sharing APBD I maupun APBD II untuk
mengalokasikan pendampingan pada petani yang telah
mendapatkan pelatihan Pemberdayaan;
13) Mempersiapkan kelembagaan petani yang kuat dan profesional;
14) Meminimalkan campur tangan dari pihak lain, seperti Bupati, DPRD,
dll.
151 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
3.4.2.2.3. Pelaksanaan
1) Memepercepat sosialisasi Pedum/Pedoman Teknis dan
ditindaklanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis
kegiatan disosialisasikan secara cepat;
2) Mengambil langkah-langkah yang luar biasa untuk percepatan
penyerapan keuangan dengan meningkatkan pemantauan kinerja
secara teknis dan administrasi;
3) Pengadaan barang/jasa bersumber APBN adalah melalui ULP UPT
Pusat yang berada didaerah tersebut. Hal ini dimungkinkan karena
didalam Perpres No. 70 tahun 2012 dan perubahannya tidak
mengatur pelelangan harus dipusatkan pada tempat tertentu,
bahkan berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya ada
suatu Kabupaten tidak ada ULP maka proses pelelangan
dilaksanakan oleh ULP provinsi dimana kabupaten itu berada.
4) Diupayakan unit cost disesuaikan dengan perkembangan harga yang
berlaku di daerah;
5) Perlu kesepakatan dengan BPN agar sertifikasi lahan untuk Program
Revitalisasi Perkebunan dapat dimasukan dalam Program PRONA
dan Sertifikasi Massal;
6) Proses sertifikasi lahan dapat dilakukan sebelum akad kredit,
(didahulukan dengan cover letter jikaSertifikasi lahan petani
belum ada);
152 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
7) Diperlukan adanya Pedum dari bank pelaksana di tingkat Pusat
kepada seluruh cabang-cabang untuk mendukung Program
Revitalisasi Perkebunan;
8) Mengoptimalisasi dan pemberdayaan tim kerja;
9) Pencairan dana dimulai secepatnya dan dipilih kegiatan yang tidak
tergantung pada musim;
10) Mempercepat penyelesaian piutang negara pada petani eks Proyek
UPP tersebut dengan (a) Penghapusan non pokok (bunga dan
denda) Pinjaman petani dan (b) Pengendalian piutang negara pada
petani;
11) Peningkatan peranan Tim Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha
di Propinsi dan Kabupaten;
12) Meningkatkan intensitas sosialisasi ISPO kepada stakeholder terkait;
13) Penerapan kemitraan usaha antara lain melalui pelaksanaan
Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan dalam rangka
untuk mencegah terjadinya gangguan usaha perkebunan.
3.4.2.2.4. Pengawasan
1) Memerlukan kontrol dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan
kegiatan;
2) Mengintensifkan pengawalan, pedampingan dan pembinaan petugas
pusat ke satker daerah;
153 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
3) Melaksanakan pengawalan, pendampingan dan monitoring
pelaksanaan kegiatan secara intensif;
4) Menerapkan fungsi dan peranan Tim SPI dan alur Monev dan
Pelaporan yang baik di masing-masing Satker dalam melakukan
pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan perkebunan;
5) Melakukan koordinasi dengan BPKP setempat dalam mempercepat
penyelesaian temuan administrasi dan kerugian negara, khususnya
temuan lama;
6) Membuat surat teguran kepada Kadisbun Provinsi/Kab./Kota untuk
mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil audit (TLHA);
7) Melaporkan capaian keuangan setiap bulan kepada Sekretariat
Ditjen Perkebunan, baik melalui email, faksimile, telepon maupun
media lainnya;
8) Koordinasi dengan instansi/institusi terkait dalam rangka
pelaksanaan monitoring pembangunan kebun untuk masyarakat
sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang
diusahakan.
154 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KKeemmeenntteerriiaann PPeerrttaanniiaann
BAB IV P E N U T U P
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 yang
disusun merupakan salah satu pertanggung-jawaban penyelenggaraan
tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada tahun ke-1 (Pertama) pada
periode Pembangunan Perkebunan tahun 2015-2019. Kesemuanya itu
merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja
Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 dalam
Pembangunan Perkebunan yang dilaksanakan pada tahun 2015.
Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015–2019 yang
menjadi tanggung jawab adalah: “Peningkatan produksi,
produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan”. Program ini
dimaksudkan untuk lebih meningkatkan produksi dan produktivitas
tanaman perkebunan melalui peremajaan, perluasan, rehabilitasi,
intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh
peningkatan produksi dan produktivitas tanaman rempah penyegar,
tanaman semusim dan tanaman tahunan, yang didukung oleh
penanganan pascapanen dan pembinaan usaha, pelaksanaan
perlindungan perkebunan, manajemen dan dukungan teknis lainnya
Ditjen Perkebunan, dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih
serta penerapan teknologi proteksi tanaman.
155 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pembangunan
perkebunan tahun 2015 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat
alokasi dana dari APBN dengan total alokasi anggaran awal (refocusing)
pada bulan Maret 2015 sebesar Rp.1.585.459.690.000,-. Pada tanggal
13 April 2015 terjadi revisi I karena mendapat anggaran tambahan yang
disebut APBN Perubahan (APBN-P) menjadi sebesar
Rp.4.754.153.234.000,-. Kemudian dilakukan revisi ke 2 dengan
pengurangan anggaran untuk kegiatan tanaman pangan pada tanggal 10
Juli 2015 terhadap total alokasi pengelolaan anggaran, sehingga
menjadi sebesar Rp.4.505.279.599.000,-. Pada tanggal 28 Agustus 2015
dilakukan revisi ke 3 karena adanya penambahan dana menjadi sebesar
Rp.4.509.268.026.000,-. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2015
dilakukan revisi ke 4 dengan pengurangan anggaran sebesar
Rp.12.000.000.000,- untuk kenaikan tunjangan kinerja pegawai di
Kementerian Pertanian sehingga total anggaran menjadi sebesar
Rp.4.497.268.026.000,-. Dana tersebut untuk melaksanakan 7 (tujuh)
kegiatan utama pembangunan perkebunan yang dilaksanakan di 88
satker baik di Pusat maupun Daerah berupa dana Dekonsentrasi, dana
Tugas Pembantuan (TP) Provinsi dan TP Kabupaten. Adapun kegiatan
utama tersebut meliputi: (1) Peningkatan produksi dan produktivitas
tanaman semusim; (2) Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman
rempah dan penyegar; (3) Peningkatan produksi dan produktivitas
tanaman tahunan; (4) Dukungan penanganan pascapanen dan
pembinaan usaha; (5) Dukungan perlindungan perkebunan; (6)
Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya; (7) Dukungan
156 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi
proteksi tanaman Perkebunan di 3 UPT Pusat di Daerah (BBPPTP Medan,
BBPPTP Surabaya dan BBPPTP Ambon).
Capaian kinerja makro Direktorat Jenderal Perkebunan selama enam
tahun terakhir (2010-2015), semua indikator mengalami peningkatan
yang cukup signifikan, khususnya PDB berdasarkan harga berlaku
(10,39%) yang dapat digunakan untuk melihat kontribusinya terhadap
pembangunan ekonomi, keterlibatan tenaga kerja di sektor perkebunan
mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan yang mencapai
2,50%. Neraca perdagangan untuk komditi perkebunan yang sedikit
peningkatan sebesar 0,73% dan ekspor komoditi perkebunan yang
mencapai 3,17% per tahun.
Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran program yang
berupa outcomes yang diwujudkan dalam bentuk produksi dan
produktivitas tanaman perkebunan, selama 6 tahun (2010-2015)
mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan laju pertumbuhan
produksi rata-rata sebesar 5,21% per tahun dari 32,38 juta ton pada
tahun 2010 menjadi 41,67 juta ton pada tahun 2015. Bila dibandingkan
dengan target Renstra sesuai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 bahwa capaian produksi 16
komoditas unggulan mencapai 41,67 juta ton dari target sebesar 42,69
juta ton atau mencapai 97,59%. Namun meningkat menjadi 103,47%
bila dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2014 yang besarnya
40,27 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 3,47%. Jika
dibandingkan dengan target sampai dengan berakhirnya Rencana
157 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 -
2019, maka capaian tahun 2015 mencapai 83,01%. Sedangkan capaian
luas areal tanaman, jika dibandingkan dengan RKT tahun 2015 yang
nilainya 23,61 juta hektar, maka capaiannya sebesar 135,67%. Apabila
dibandingkan dengan tahun 2014, luas areal perkebunan mengalami
peningkatan sebesar 1,45% atau mencapai 101,45% dari 23,27 juta
hektar menjadi 23,60 juta hektar untuk tahun 2015. Terhadap target
Renstra 2015-2019 yang besarnya 18,29 juta ha, maka kinerja tahun
2015 sudah mencapai 129,09%.
Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan Program Peningkatan
Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan pada
tahun 2015 sebesar Rp.3.567.602.932.924,- dari total pagu sebesar
Rp.4.497.268.026.000,- atau keuangan mencapai 79,33% dengan
capaian fisik seluruhnya 86,97%.
Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian
sasaran pembangunan perkebunan tahun 2015 secara umum adalah
adanya perubahan iklim akibat pemanasan global (implikasi
terhadap munculnya bencana alam dan peningkatan serangan 0PT),
kondisi keberlangsungan kelembagaan petani/pekebun (implikasi
lemahnya posisi tawar lembaga petani/pekebun), permodalan petani
yang masih sulit di akses, sarana dan prasarana terutama jalan,
jembatan, pelabuhan yang belum memadai. Permasalahan tersebut
dapat dikelompokkan menjadi administrasi dan teknis. Lebih lanjut
untuk teknis diuraikan lagi menjadi teknis perencanaan,
158 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Permasalahan tersebut
sebagian besar telah mampu diatasi dengan baik.
4.2. Saran Rekomendasi
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 yang
disusun dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
merupakan laporan pertanggungjawaban pimpinan pada akhir tahun
anggaran dan merupakan tahun ke 1 (pertama) dari periode 5 (lima)
tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Kabinet Kerja, Kerja
dan Kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Laporan ini merupakan
sistem yang sangat aspiratif dalam mendukung penilaian kinerja suatu
unit kerja seperti Direktorat Jenderal Perkebunan. Berdasarkan
pengalaman penyusunan laporan yang telah dibuat, perlu dilakukan
beberapa perbaikan dalam proses penilaian mulai dari penyusunan
perencanaan, perekaman penyelenggaraan kegiatan, sampai dengan
kompilasi pelaporan penyelenggaraan maupun cara penilaiannya.
Berdasarkan permasalahan dan target yang ditetapkan, maka
direkomendasikan sebagai berikut:
1) Pemenuhan penyediaan bahan baku tebu, perlu disiapkan secara
cermat dengan penyediaan benih unggul bermutu melalui
pembangunan Kebun Benih Induk (KBI) dan Kebun Benih Datar
(KBD) menggunakan teknik kultur jaringan, bantuan alat dan mesin
pertanian, bongkar ratoon, rawat ratoon dan perluasan areal pada
daerah potensial pengembangan tebu;
2) Revitalisasi perkebunan, capaiannya hingga saat ini masih jauh
dari target semula yang 2 juta hektar. Provinsi yang tidak 159
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan program ini sebaiknya
tidak perlu lagi dialokasikan anggaran untuk tahun berikutnya;
3) Pengembangan tembakau perlu ditinjau ulang karena
produktivitasnya yang hanya mencapai 955 kg/ha atau 93,63% dari
target 1.020 kg/ha, padahal diberikan secara penuh benihnya dan
sebagian pupuk. Sebaiknya penggunaan benih virginia dialihkan ke
benih lainnya yang bersertifikat untuk dapat mengungkit
peningkatan produktivitas;
4) Pengembangan tanaman penghasil bahan bakar nabati, khususnya
kemiri sunan yang capaian produktivitasnya sangat rendah bahkan
tidak terlaksana padahal telah ditargetkan sebesar 16.000 kg/ha.
Sepanjang produk tersebut tidak dapat bersaing, maka
pengembangan komoditi tersebut kurang bermanfaat dan
cenderung ditinggalkan oleh petani;
5) Pengembangan kelapa sawit yang merupakan komoditi ekspor,
namun produktivitasnya masih rendah yaitu mencapai 3.679 kg/ha
atau 92,18% dari target 3.991 kg/ha. Hal ini perlu perhatian pihak
stakeholders terutama dalam pemilihan bibit unggul yang akan
dibudidayakan dan pangsa pasarnya.
6) Pengembangan kakao untuk peningkatan produktivitas kakao yang
telah dilakukan dengan Gernas kakao yaitu kegiatan peremajaan
yang hasilnya semula 150 kg/ha mejadi 600kg/ha pada TM 4,
rehabilitasi yang hasilnya semula 350 kg/ha menjadi 950kg/ha,
intensifikasi dengan hasil semula 400 kg/ha menjadi 600kg/ha.
Kegiatan rehabilitasi kakao melalui sambung samping mampu
160 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
menghasilkan produksi lebih dari 2 ton/ha dalam waktu yang
singkat, dengan pemeliharaan yang intensif. Dengan capaian
produksi yang meningkat tersebut menarik para petani kakao untuk
melakukan sambung samping secara swadaya;
7) Pengembangan kopi robusta di Kabupaten Lampung Barat mampu
mengungkit pertumbuhan perekonomian daerah, hal ini ditandai
dengan tumbuhnya industri kecil skala rumah tangga yang
menghadirkan berbagai produk turunan kopi antara lain kopi bubuk
klasik, kopi organik dan kopi strawberry serta kopi luwak. Sentra
kopi luwak yang berada di Kecamatan Balik Bukit dijuluki Sentra
Produsen kopi luwak liwa, yang saat ini menjadi salah satu
destinasi wisata dari manca negara.
8) Komoditi yang ditujukan untuk pengembangan ekspor perlu
dicermati fluktuasi harga ditingkat petani yang cenderung
merugikan petani, sehingga dapat lebih menggairahkan petani
dalam melaksanakan usahataninya;
9) Kinerja Tim SPI baik pusat maupun satker daerah perlu
dioptimalkan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian
terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan
perkebunan;
10) Penilaian kinerja atas satker terbukti dapat meningkatkan realisasi
keuangan dan fisik yang cukup signifikan, sehingga perlu
dilanjutkan;
11) Laporan ini sangat berguna sebagai acuan dalam penyusunan
laporan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. 161
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KKeemmeenntteerriiaann PPeerrttaanniiaann
L A M P I R A N
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
PENGUKURAN KINERJA OUTCOMES TAHUN 2015 (Berdasarkan Dari RKT / Renstra)
Eselon I : Direktorat Jenderal Perkebunan. Program : Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) (6)
I.
Meningkatnya produksi dan produktivitas 16 komoditas strategis yang menjadi unggulan nasional perkebunan.
I. Produksi tanaman (ribu ton) a Tebu (hablur) 2.972,00 2.497,99 84,05 b Kapas (kapas berbiji) 1,85 1,71 92,54 c Tembakau (daun kering) 279,60 202,32 72,36 d. Nilam (daun kering) 2,75 2,14 77,96 e. Karet (karet kering) 3.320,00 3.108,26 93,62 f. Kelapa sawit (CPO) 30.798,00 30.889,33 100,30 g. Kelapa (setara kopra) 3.309,00 2.960.85 89,48 h. Kopi (biji kering) 725,00 665,25 91,76 i. Kakao (biji kering) 773,00 661,24 85,54 j. Jambu mete (gelondong kering) 123,63 123,56 99,95
k. Lada (lada kering) 93,00 88,29 94,94 l. Cengkeh (bunga kering) 112,60 123,27 109,48 m T e h (daun kering) 159,60 154,55 96,84
Lampiran 1
161 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) (6)
n Pala (biji kering) 27,70 33,21 119,90 o Sagu (tepung sagu) 0,00 157,54 0 p Kemiri sunan (biji kering) 0,00 0,00 0 Jumlah Produksi 16 Komoditas 42.697,73 41.669,57 97,59 II. Produktivitas tanaman (kg/ha/tahun) a Tebu (hablur) 6.140 5.613 91,42 b Kapas (kapas berbiji) 264 349 132,20 c Tembakau (daun kering) 1.020 955 93,63 d. Nilam (daun kering) 86 122 141,86 e. Karet (karet kering) 1.087 1.036 95,31 f. Kelapa sawit (CPO) 3.991 3.679 92,18 g. Kelapa (setara kopra) 1.247 1.131 90,70 h. Kopi (biji kering) 751 721 96,01 i. Kakao (biji kering) 655 794 121,22 j. Jambu mete (gelondong kering) 369 394 106,78 k. Lada (lada kering) 798 921 115,41 l. Cengkeh (bunga kering) 364 394 108,24 m T e h (daun kering) 1.309 1.689 129,03 n Pala (biji kering) 185 511 276,22 o Sagu (tepung sagu) 0 0 0 p Kemiri sunan (biji kering) 0 0 0
162 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DITJEN PERKEBUNAN (Berdasarkan RKT) Tahun 2015
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIANKL PROG KEG (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 918 8 Program Peningkatan Produksi
dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal serta pengembangan sistem pertanian bioindustry b k l Laju peningkatan produksi tanaman tebu (%)
12,91 1,94 15,03Laju peningkatan produksi tanaman unggulan perkebunan lainnya (%) 5,89 5,45 92,53
18 8 1775 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar
Terlaksananya Pengembangan Tanaman Rempah Penyegar
Pengembangan areal produktif tanaman Kopi (ribu Ha) 34,15 34,15 100,00Pengembangan areal produktif tanaman Teh (ribu Ha) 3,22 3,22 100,00Pengembangan areal produktif tanaman Kakao (ribu Ha) 184,91 183,52 99,25Pengembangan areal produktif tanaman Lada (ribu Ha) 10,58 10,45 98,77Pengembangan areal produktif tanaman Cengkeh (ribu Ha) 9,77 9,77 100,00Pengembangan areal produktif tanaman Pala (ribu Ha) 10,78 10,78 100,00Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar (Orang) 27,94 27,94 100,00Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar (Ha) 101 62 61,39Pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman rempah dan penyegar (KT)
0 0 0,00Perluasan areal tanaman rempah dan penyegar di lahan kering (ribu Ha) 0 0 0,00Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (dokumen)
21 15 71,43
KODE
Lampiran 2
163 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIANKL PROG KEG (%)
18 8 1776 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim
Terlaksananya Pengembangan Tanaman Semusim
Pengembangan areal produktif tanaman Tebu (ribu Ha) 66,71 34,11 51,13Pengembangan areal produktif tanaman semusim lainnya (ribu Ha) 8,44 7,97 94,43Perluasan areal tanaman tebu di lahan kering (ribu Ha) 0 0 0,00Koordinasi Pelaksanaan PengembanganTanaman Semusim (dokumen) 23 23 100,00
18 8 1777 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan
Terlaksananya Pengembangan Tanaman Tahunan
Pengembangan areal produktif tanaman Karet (ribu Ha) 19,99 19,44 97,25Pengembangan areal produktif tanaman Kelapa (ribu Ha) 35,65 32,60 91,44Pengembangan areal produktif tanaman Kelapa Sawit (ribu Ha) 7,99 6,74 84,36Pengembangan areal produktif tanaman Sagu (ribu Ha) 1,10 1,10 100,00Pengembangan areal produktif tanamantahunan lainnya (ribu Ha) 1,72 1,72 100,00Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan (KT) 18 4 22,22Pembinaan dan pengawalan Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kakao) (laporan) 91 55 60,44Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (Orang) 15.070 9.190 60,98Pengembangan Kebun Sumber Benih Tanaman Tahunan (Ha) 218 218 100,00Perluasan areal tanaman tahunan di lahan kering (ribu Ha) 0 0 0,00Koordinasi Pelaksanaan PengembanganTanaman Tahunan (dokumen) 15 15 100,00
KODE
164 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIANKL PROG KEG (%)
18 8 1778 Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha
Meningkatnya Penerapan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Perkebunan
Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan (kasus) 42 42 100,00Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (provinsi) 32 32 100,00Pembinaan Pascapanen Tanaman semusim (KT) 9 9 100,00Pembinaan Pascapanen Tanaman rempah dan penyegar (KT) 102 102 100,00Pembinaan Pascapanen Tanaman tahunan (KT) 188 187 99,47Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha (dokumen) 17 17 100,00
18 8 1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan
Menurunnya Luas Areal yang Terserang OPT dan Terfasilitasinya Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun, Bencana Alam serta Dampak Perubahan Iklim
Pemberdayaan Perangkat (unit) 135 128 94,81
SL-PHT Perkebunan (KT) 224 130 58,04
Antisipasi Dampak Perubahan lklim (KT) 77 77 100,00Kesiapsiagaan pencegahan Kebakaran lahan dan kebun(dokumen)Penanganan Organisme Pengganggu TanamanPerkebunan (ribu Ha)Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT (Orang) 994 926 93,16Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasiskomoditas perkebunan (Desa)Koordinasi Pelaksanaan Dukungan Perlindungan Perkebunan (dokumen) 20 20 100,00
33,37
18 18
32,82
KODE
98,35
0,00
100,00
00
165
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIANKL PROG KEG (%)
18 8 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Terfasilitasinya Pelayanan Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama yang Berkualitas; Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset yang Berkualitas; Pelayanan Umum, Organisasi, Tata Laksana Kepegawaian, Humas, Hukum dan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas; serta Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyediaan Data dan Informasi yang Berkualitas
Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya (bulan) 12 12 100,00
Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (bulan) 12 12 100,00
Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan perlengkapan, kepegawaian dan umum serta evaluasi dan pelaporan (dokumen) 19 19 100,00
18 8 1781 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
Terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan
Sertifikasi dan pengujian mutu benih (juta batang) 17,19 109,48 636,88
Pembangunan kebun contoh, uji dempot dan uji koleksi (unit) 103 10 9,71
Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan (paket teknologi) 39 28 71,79
Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati (jenis) 20 13 65,00
Koordinasi, pembinaan dan monev perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan (dokumen) 12 29 241,67
KODE
166 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Lampiran 2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Lampiran 3
167 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Lampiran 2
168 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Lampiran 2
169 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Lampiran 2
170 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Lampiran 2
171 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Lampiran 2
172 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Lampiran 2
173 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Lampiran 2
174 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Lampiran 2
175 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Lampiran 2
176 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Lampiran 2
177 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Lampiran 2
178 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Lampiran 2
179 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Lampiran 2
180 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Lampiran 2
181 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Lampiran 2
182 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Lampiran 2
183 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Lampiran 2
184 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Lampiran 2
185 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Lampiran 2
186 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Lampiran 2
187 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
Lampiran 2
188 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN TRIWULAN IV SATKER LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2015
FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )
1 3 8
1 JAWA BARAT 136.509.698.000,00 773.640.000,00 0,57 20.562.241.000,00 15,06 56.594.648.000,00 41,46 101.034.058.645,00 74,01 84,59 2 JAWA TENGAH 414.490.928.000,00 1.216.918.680,00 0,29 4.290.776.000,00 1,04 20.356.137.677,00 2,04 185.453.181.526,00 44,74 58,25 3 D. I. YOGYAKARTA 22.597.440.000,00 398.746.100,00 1,76 4.951.869.000,00 21,91 10.118.862.643,00 44,78 17.563.651.030,00 77,72 86,31 4 JAWA TIMUR 494.012.022.000,00 952.520.400,00 0,19 3.207.371.300,00 0,65 28.950.061.200,00 5,86 350.840.288.942,00 71,02 78,98 5 A C E H 307.204.864.000,00 315.082.900,00 0,19 6.483.403.520,00 4,00 44.645.384.885,00 14,53 259.908.864.931,00 84,60 90,71 6 SUMATERA UTARA 44.460.514.000,00 147.760.800,00 0,33 2.243.918.501,00 5,05 12.031.750.789,00 27,06 36.875.524.130,00 82,94 84,12 7 SUMATERA BARAT 60.172.145.000,00 - - 1.767.431.585,00 2,94 8.563.938.985,00 14,23 43.391.052.550,00 72,11 96,61 8 R I A U 47.915.095.000,00 743.477.500,00 1,55 3.896.676.200,00 8,13 13.250.869.640,00 27,65 44.930.917.685,00 93,77 97,86 9 41.105.782.000,00 230.095.000,00 0,56 3.903.741.780,00 9,50 10.355.687.788,00 25,19 38.221.588.672,00 92,98 95,32
10 SUMATERA SELATAN 113.355.108.000,00 463.897.350,00 0,39 9.920.576.340,00 8,34 20.356.137.677,00 17,96 73.705.909.550,00 65,02 84,09 11 LAMPUNG 214.600.620.000,00 469.524.090,00 0,13 41.769.484.074,00 11,32 73.002.471.064,00 34,02 163.528.142.081,00 76,20 85,73 12 KALIMANTAN BARAT 70.413.943.000,00 669.081.200,00 0,95 2.669.538.130,00 3,79 14.896.528.180,00 21,16 64.374.722.725,00 91,42 96,81 13 KALIMANTAN TENGAH 27.869.154.000,00 266.025.900,00 0,95 6.542.891.700,00 23,48 10.216.900.601,00 36,66 26.190.850.151,00 93,98 95,39 14 KALIMANTAN SELATAN 26.479.743.000,00 297.375.500,00 1,12 7.244.197.000,00 27,36 11.332.490.475,00 42,80 22.237.750.497,00 83,98 89,78 15 KALIMANTAN TIMUR 18.797.314.000,00 122.932.950,00 0,65 853.827.750,00 4,54 2.432.433.825,00 12,94 13.471.104.025,00 71,67 81,18 16 SULAWESI UTARA 68.089.958.000,00 1.090.250.000,00 1,60 4.412.284.900,00 6,48 25.461.416.786,00 37,39 64.617.208.875,00 94,90 93,36 17 SULAWESI TENGAH 310.357.374.000,00 1.243.092.200,00 0,39 25.600.917.450,00 8,08 66.147.826.500,00 21,31 254.342.063.089,00 81,95 87,58 18 SULAWESI SELATAN 567.360.964.000,00 741.946.320,00 0,13 16.830.977.650,00 2,97 100.775.834.933,00 17,76 472.001.365.294,00 83,19 89,62 19 SULAWESI TENGGARA 374.564.568.000,00 915.915.000,00 0,24 61.385.638.100,00 16,39 172.798.333.210,00 46,13 359.690.790.350,00 96,03 99,77 20 MALUKU 36.798.349.000,00 274.048.000,00 0,74 3.799.178.250,00 10,32 11.473.751.950,00 31,18 32.891.670.300,00 89,38 96,92
REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ( 29 JAN 2016 )PAGU TRIWULAN I ( MAR 2015 ) TRIWULAN II ( JUN 2015 ) TRIWULAN III ( SEPT 2015 ) ANGGARAN
2 4 5 6 7
J A M B I
NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Lampiran 4
189 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )
1 3 8
21 B A L I 55.859.798.000,00 184.000.000,00 0,33 2.892.082.241,00 5,18 14.838.882.201,00 26,56 47.308.072.564,00 84,69 90,37 22 NUSA TENGGARA BARAT 107.000.527.000,00 600.811.050,00 0,41 14.943.951.152,00 10,19 46.825.580.720,00 43,76 97.399.617.590,00 91,03 96,37 23 NUSA TENGGARA TIMUR 62.160.259.000,00 529.270.242,00 0,85 6.251.693.970,00 10,06 23.056.538.039,00 37,09 56.794.585.211,00 91,37 95,19 24 P A P U A 42.163.680.000,00 200.000.000,00 0,47 8.354.883.250,00 19,82 16.447.403.650,00 39,01 37.981.132.906,00 90,08 92,98 25 BENGKULU 39.692.540.000,00 584.322.000,00 1,47 2.669.423.000,00 6,73 11.818.099.315,00 29,77 38.389.810.100,00 96,72 99,50 26 MALUKU UTARA 71.536.172.000,00 1.356.685.000,00 1,90 8.600.585.000,00 12,02 29.145.546.400,00 40,74 67.789.487.800,00 94,76 98,54 27 B A N T E N 15.923.751.000,00 246.897.000,00 1,55 1.262.555.050,00 7,93 5.773.659.150,00 36,26 14.164.756.746,00 88,95 93,72 28 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 31.987.123.000,00 426.868.000,00 1,33 3.096.288.151,00 9,68 10.529.083.039,00 32,92 27.510.633.094,00 86,01 88,43 29 GORONTALO 70.556.637.000,00 933.290.000,00 1,21 7.470.171.700,00 9,68 24.803.572.966,00 35,15 54.181.502.995,00 76,79 86,84 30 KEPULAUAN RIAU 6.711.791.000,00 - - 409.534.000,00 6,10 2.505.572.900,00 37,33 5.092.275.650,00 75,87 84,46 31 PAPUA BARAT 9.431.096.000,00 44.780.000,00 0,47 889.066.000,00 9,43 6.463.903.450,00 68,54 9.182.479.000,00 97,36 99,38 32 SULAWESI BARAT 350.057.193.000,00 1.559.980.200,00 0,45 30.309.656.875,00 8,66 98.464.625.295,00 28,13 304.888.131.358,00 87,10 92,42 33 KALIMANTAN UTARA 14.604.652.000,00 - - - - 328.236.200,00 2,25 6.783.915.100,00 46,45 90,21
34 UPT PUSAT 70.371.493.000,00 13.872.961.433,00 19,71 26.527.380.513,00 37,70 49.310.855.143,00 70,07 65.901.339.350,00 93,65 98,89
35 P U S A T 152.055.731.000,00 13.870.855.073,00 4,07 31.799.983.221,00 9,32 60.111.856.094,00 36,64 108.964.488.412,00 71,66 89,48
4.497.268.026.000,00 45.743.049.888,00 0,96 377.814.194.353,00 7,95 1.102.281.254.393,00 24,44 3.567.602.932.924,00 79,33 86,97 TOTAL DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
2 4 5 6 7
PAGUREALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ( 29 JAN 2016 )
TRIWULAN I ( MAR 2015 ) TRIWULAN II ( JUN 2015 ) TRIWULAN III ( SEPT 2015 ) ANGGARAN
190 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
FISIK
( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )
1 JAWA BARAT 136.509.698.000,00 773.640.000,00 0,57 20.562.241.000,00 15,06 56.594.648.000,00 41,46 101.034.058.645,00 74,01 84,59
PROVINSI 112.905.802.000,00 693.640.000,00 0,61 12.994.985.000,00 11,51 41.309.665.000,00 36,59 78.408.305.545,00 69,45 81,41
1 029101 DISBUN PROVINSI JAWA BARAT 3.334.352.000,00 115.370.000,00 3,46 994.085.000,00 29,81 1.651.970.000,00 49,54 3.277.673.998,00 98,30 99,92
029161 DISBUN PROVINSI JAWA BARAT 109.571.450.000,00 578.270.000,00 0,53 12.000.900.000,00 10,95 39.657.695.000,00 36,19 75.130.631.547,00 68,57 80,85
KABUPATEN 23.603.896.000,00 80.000.000,00 0,34 7.567.256.000,00 32,06 15.284.983.000,00 64,76 22.625.753.100,00 95,86 99,79
2 029107 DISHUTBUN KABUPATEN CIANJUR 9.128.821.000,00 - - 260.000.000,00 2,85 7.168.080.000,00 78,52 8.902.877.500,00 97,52 99,88
3 029116 DISBUN KABUPATEN GARUT 14.475.075.000,00 80.000.000,00 0,55 7.307.256.000,00 50,48 8.116.903.000,00 56,08 13.722.875.600,00 94,80 99,74
2 JAWA TENGAH 414.490.928.000,00 1.216.918.680,00 0,29 4.290.776.000,00 1,04 8.452.510.700,00 2,04 185.453.181.526,00 44,74 58,25
PROVINSI 414.490.928.000,00 1.216.918.680,00 0,29 4.290.776.000,00 1,04 8.452.510.700,00 2,04 185.453.181.526,00 44,74 58,25
4 039098 DISBUN PROVINSI JAWA TENGAH 2.490.645.000,00 237.323.000,00 9,53 657.721.000,00 26,41 1.451.561.600,00 58,28 2.243.764.800,00 90,09 99,50
039153 DISBUN PROVINSI JAWA TENGAH 412.000.283.000,00 979.595.680,00 0,24 3.633.055.000,00 0,88 7.000.949.100,00 1,70 183.209.416.726,00 44,47 58,00
KABUPATEN - - - - - - - - - -
3 D. I. YOGYAKARTA 22.597.440.000,00 398.746.100,00 1,76 4.951.869.000,00 21,91 10.118.862.643,00 44,78 17.563.651.030,00 77,72 86,31
PROVINSI 22.597.440.000,00 398.746.100,00 1,76 4.951.869.000,00 21,91 10.118.862.643,00 44,78 17.563.651.030,00 77,72 86,31
5 049058 DISHUTBUN PROVINSI D.I.YOGYAKARTA 1.271.110.000,00 90.547.400,00 7,12 527.191.600,00 41,47 956.226.600,00 75,23 1.257.314.975,00 98,91 99,95
049089 DISHUTBUN PROVINSI D.I.YOGYAKARTA 21.326.330.000,00 308.198.700,00 1,45 4.424.677.400,00 20,75 9.162.636.043,00 42,96 16.306.336.055,00 76,46 85,50
KABUPATEN - - - - - - - - - -
TRIWULAN II ( JUN 2015 ) TRIWULAN III ( SEPT 2015 ) ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ( 29 JAN 2016 )
NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PAGU TRIWULAN I ( MAR 2015 )
191 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )
4 JAWA TIMUR 494.012.022.000,00 952.520.400,00 0,19 3.207.371.300,00 0,65 28.950.061.200,00 5,86 350.840.288.942,00 71,02 78,98
PROVINSI 494.012.022.000,00 952.520.400,00 0,19 3.207.371.300,00 0,65 28.950.061.200,00 5,86 350.840.288.942,00 71,02 78,98
6 059114 DISBUN PROVINSI JAWA TIMUR 2.411.464.000,00 100.000.000,00 4,15 491.700.000,00 20,39 1.275.100.000,00 52,88 1.985.309.400,00 82,33 99,12
059180 DISBUN PROVINSI JAWA TIMUR 491.600.558.000,00 852.520.400,00 0,17 2.715.671.300,00 0,55 27.674.961.200,00 5,63 348.854.979.542,00 70,96 78,88
KABUPATEN - - - - - - - - - -
5 A C E H 307.204.864.000,00 315.082.900,00 0,19 6.483.403.520,00 4,00 44.645.384.885,00 14,53 259.908.864.931,00 84,60 90,71
PROVINSI 109.931.409.000,00 172.292.100,00 0,16 3.561.945.450,00 3,24 26.176.082.215,00 23,81 83.463.590.021,00 75,92 83,56
7 060100 DISBUN PROVINSI ACEH 4.871.896.000,00 72.391.300,00 1,49 335.370.100,00 6,88 1.089.670.100,00 22,37 2.140.914.100,00 43,94 45,06
060102 DISBUN PROVINSI ACEH 105.059.513.000,00 99.900.800,00 0,10 3.226.575.350,00 3,07 25.086.412.115,00 23,88 81.322.675.921,00 77,41 85,35
KABUPATEN 197.273.455.000,00 142.790.800,00 0,27 2.921.458.070,00 5,58 18.469.302.670,00 9,36 176.445.274.910,00 89,44 94,70
8 069082 DISHUTBUN KABUPATEN BENER MERIAH 175.600.680.000,00 - - 1.795.893.000,00 5,85 10.885.988.000,00 6,20 156.847.335.000,00 89,32 94,47
9 069087 DISHUTBUN KABUPATEN PIDIE 1.062.520.000,00 - - 31.741.400,00 2,99 489.449.700,00 46,06 929.939.700,00 87,52 92,38
10 069090 DISHUTBUN KABUPATEN ACEH UTARA 6.913.985.000,00 142.790.800,00 2,07 875.168.970,00 12,66 3.215.382.970,00 46,51 5.897.131.110,00 85,29 93,26
11 069092 DISHUTBUN KABUPATEN ACEH TIMUR 8.531.261.000,00 - - 139.764.700,00 1,64 2.661.373.000,00 31,20 8.038.169.600,00 94,22 99,71
12 069108 DISHUTBUN KABUPATEN NAGAN RAYA 5.165.009.000,00 - - 78.890.000,00 1,53 1.217.109.000,00 23,56 4.732.699.500,00 91,63 96,58
NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PAGU
REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ( 29 JAN 2016 )
TRIWULAN I ( MAR 2015 ) TRIWULAN II ( JUN 2015 ) TRIWULAN III ( SEPT 2015 ) ANGGARAN
192 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )
6 SUMATERA UTARA 44.460.514.000,00 147.760.800,00 0,33 2.243.918.501,00 5,05 12.031.750.789,00 27,06 36.875.524.130,00 82,94 84,12
PROVINSI 41.958.759.000,00 147.760.800,00 0,35 1.969.135.501,00 4,69 11.639.001.289,00 27,74 35.858.086.630,00 85,46 86,74
13 079077 DISBUN PROVINSI SUMATERA UTARA 2.438.478.000,00 66.410.800,00 2,72 815.244.300,00 33,43 1.214.363.000,00 49,80 2.339.090.210,00 95,92 94,85
079126 DISBUN PROVINSI SUMATERA UTARA 39.520.281.000,00 81.350.000,00 0,21 1.153.891.201,00 2,92 10.424.638.289,00 26,38 33.518.996.420,00 84,81 86,24
KABUPATEN 2.501.755.000,00 - - 274.783.000,00 10,98 392.749.500,00 15,70 1.017.437.500,00 40,67 40,24
14 072111 DISBUN KABUPATEN BATUBARA 2.501.755.000,00 - - 274.783.000,00 10,98 392.749.500,00 15,70 1.017.437.500,00 40,67 40,24
7 SUMATERA BARAT 60.172.145.000,00 - - 1.767.431.585,00 2,94 8.563.938.985,00 14,23 43.391.052.550,00 72,11 96,61
PROVINSI 55.354.694.000,00 - - 1.449.483.285,00 2,62 6.876.580.185,00 12,42 38.844.222.850,00 70,17 96,34
15 089083 DISBUN PROVINSI SUMATERA BARAT 2.374.618.000,00 - - 347.771.185,00 14,65 1.158.357.685,00 48,78 2.100.851.835,00 88,47 95,22
089132 DISBUN PROVINSI SUMATERA BARAT 52.980.076.000,00 - - 1.101.712.100,00 2,08 5.718.222.500,00 10,79 36.743.371.015,00 69,35 96,39
KABUPATEN 4.817.451.000,00 - - 317.948.300,00 6,60 1.687.358.800,00 35,03 4.546.829.700,00 94,38 99,72
16 089102 DISBUN KABUPATEN PASAMAN BARAT 4.817.451.000,00 - - 317.948.300,00 6,60 1.687.358.800,00 35,03 4.546.829.700,00 94,38 99,72
8 R I A U 47.915.095.000,00 743.477.500,00 1,55 3.896.676.200,00 8,13 13.250.869.640,00 27,65 44.930.917.685,00 93,77 97,86
PROVINSI 37.176.139.000,00 294.950.000,00 0,79 1.842.197.700,00 4,96 6.849.642.120,00 18,42 34.733.191.665,00 93,43 97,36
17 099270 DISBUN PROVINSI RIAU 6.740.701.000,00 100.000.000,00 1,48 599.460.000,00 8,89 1.200.040.000,00 17,80 6.331.859.020,00 93,93 99,00
099316 DISBUN PROVINSI RIAU 30.435.438.000,00 194.950.000,00 0,64 1.242.737.700,00 4,08 5.649.602.120,00 18,56 28.401.332.645,00 93,32 97,00
KABUPATEN 10.738.956.000,00 448.527.500,00 4,18 2.054.478.500,00 19,13 6.401.227.520,00 59,61 10.197.726.020,00 94,96 99,58
18 090135 DISBUN KABUPATEN KAMPAR 5.262.880.000,00 85.750.000,00 1,63 769.591.500,00 14,62 2.444.411.500,00 46,45 4.881.349.000,00 92,75 99,30
19 091312 DISHUTBUN KABUPATEN MERANTI 5.476.076.000,00 362.777.500,00 6,62 1.284.887.000,00 23,46 3.956.816.020,00 72,26 5.316.377.020,00 97,08 99,85
REALISASI ( 29 JAN 2016 )
TRIWULAN I ( MAR 2015 ) TRIWULAN II ( JUN 2015 ) TRIWULAN III ( SEPT 2015 ) ANGGARANNO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PAGU
REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
193 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )
9 41.105.782.000,00 230.095.000,00 0,56 3.903.741.780,00 9,50 10.355.687.788,00 25,19 38.221.588.672,00 92,98 95,32
PROVINSI 41.105.782.000,00 230.095.000,00 0,56 3.903.741.780,00 9,50 10.355.687.788,00 25,19 38.221.588.672,00 92,98 95,32
20 109071 DISBUN PROVINSI JAMBI 6.755.383.000,00 103.145.000,00 1,53 562.249.250,00 8,32 945.921.435,00 14,00 6.270.600.105,00 92,82 93,64
109120 DISBUN PROVINSI JAMBI 34.350.399.000,00 126.950.000,00 0,37 3.341.492.530,00 9,73 9.409.766.353,00 27,39 31.950.988.567,00 93,01 95,65
KABUPATEN - - - - - - - - - -
10 SUMATERA SELATAN 113.355.108.000,00 463.897.350,00 0,39 9.920.576.340,00 8,34 20.356.137.677,00 17,96 73.705.909.550,00 65,02 84,09
PROVINSI 85.522.094.000,00 424.936.900,00 0,48 2.274.806.050,00 2,57 11.244.143.275,00 13,15 51.228.553.870,00 59,90 82,90
21 119081 DISBUN PROVINSI SUMATERA SELATAN 6.506.489.000,00 197.236.900,00 3,03 758.618.150,00 11,66 1.364.181.250,00 20,97 5.841.140.700,00 89,77 91,21
119132 DISBUN PROVINSI SUMATERA SELATAN 79.015.605.000,00 227.700.000,00 0,28 1.516.187.900,00 1,85 9.879.962.025,00 12,50 45.387.413.170,00 57,44 82,22
KABUPATEN 27.833.014.000,00 38.960.450,00 0,13 7.645.770.290,00 25,23 9.111.994.402,00 32,74 22.477.355.680,00 80,76 87,71
22 119088 DISBUN KABUPATEN MUARA ENIM 6.811.826.000,00 17.000.450,00 0,23 71.233.190,00 0,95 148.620.990,00 2,18 5.930.045.340,00 87,06 93,35
23 119093 DISBUN KABUPATEN MUSI RAWAS 6.210.416.000,00 21.960.000,00 0,32 1.466.367.500,00 21,20 1.984.184.000,00 31,95 5.727.883.500,00 92,23 93,61
24 119095 DISBUN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 14.810.772.000,00 - - 6.108.169.600,00 38,49 6.979.189.412,00 47,12 10.819.426.840,00 73,05 82,65
11 LAMPUNG 214.600.620.000,00 469.524.090,00 0,13 41.769.484.074,00 11,32 73.002.471.064,00 34,02 163.528.142.081,00 76,20 85,73
PROVINSI 214.600.620.000,00 469.524.090,00 0,13 41.769.484.074,00 11,32 73.002.471.064,00 34,02 163.528.142.081,00 76,20 85,73
25 129072 DISBUN PROVINSI LAMPUNG 2.697.058.000,00 99.199.890,00 3,68 776.332.310,00 28,78 1.321.933.700,00 49,01 2.577.421.067,00 95,56 99,78
129114 DISBUN PROVINSI LAMPUNG 211.903.562.000,00 370.324.200,00 0,10 40.993.151.764,00 11,19 71.680.537.364,00 33,83 160.950.721.014,00 75,95 85,55
KABUPATEN - - - - - - - - - -
NO.
J A M B I
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PAGU
REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ( 29 JAN 2016 )
TRIWULAN I ( MAR 2015 ) TRIWULAN II ( JUN 2015 ) TRIWULAN III ( SEPT 2015 ) ANGGARAN
194 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )
12 KALIMANTAN BARAT 70.413.943.000,00 669.081.200,00 0,95 2.669.538.130,00 3,79 14.896.528.180,00 21,16 64.374.722.725,00 91,42 96,81
PROVINSI 39.549.613.000,00 525.306.200,00 1,33 1.649.834.930,00 4,17 6.364.677.430,00 16,09 35.620.337.975,00 90,06 94,66
26 139076 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 6.288.501.000,00 48.576.100,00 0,77 473.713.100,00 7,53 888.959.900,00 14,14 5.738.413.300,00 91,25 95,56
139127 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 33.261.112.000,00 476.730.100,00 1,43 1.176.121.830,00 3,54 5.475.717.530,00 16,46 29.881.924.675,00 89,84 94,49
KABUPATEN 30.864.330.000,00 143.775.000,00 0,47 1.019.703.200,00 3,30 8.531.850.750,00 27,64 28.754.384.750,00 93,16 99,56
27 139085 DISHUTBUN KABUPATEN SANGGAU 12.543.015.000,00 93.775.000,00 0,75 441.735.000,00 3,52 1.676.018.500,00 13,36 11.092.557.700,00 88,44 99,44
28 139087 DISHUTBUN KABUPATEN SINTANG 3.336.756.000,00 - - 121.758.300,00 3,65 1.005.737.400,00 30,14 3.121.637.350,00 93,55 98,68
29 139090 DISBUNHUT KABUPATEN KAPUAS HULU 6.153.944.000,00 - - 56.209.900,00 0,91 2.503.243.850,00 40,68 6.035.644.700,00 98,08 99,90
30 139092 DISHUTBUN KABUPATEN BENGKAYANG 8.830.615.000,00 50.000.000,00 0,57 400.000.000,00 4,53 3.346.851.000,00 37,90 8.504.545.000,00 96,31 99,82
13 KALIMANTAN TENGAH 27.869.154.000,00 266.025.900,00 0,95 6.542.891.700,00 23,48 10.216.900.601,00 36,66 26.190.850.151,00 93,98 95,39
PROVINSI 23.372.376.000,00 266.025.900,00 1,14 6.367.031.700,00 27,24 8.829.254.101,00 37,78 22.039.829.151,00 94,30 94,96
31 149067 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 5.820.029.000,00 85.325.900,00 1,47 327.848.000,00 5,63 752.038.601,00 12,92 5.666.015.801,00 97,35 95,87
149116 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 17.552.347.000,00 180.700.000,00 1,03 6.039.183.700,00 34,41 8.077.215.500,00 46,02 16.373.813.350,00 93,29 94,66
KABUPATEN 4.496.778.000,00 - - 175.860.000,00 3,91 1.387.646.500,00 30,86 4.151.021.000,00 92,31 97,62
32 149081 DISBUN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 4.496.778.000,00 - - 175.860.000,00 3,91 1.387.646.500,00 30,86 4.151.021.000,00 92,31 97,62
14 KALIMANTAN SELATAN 26.479.743.000,00 297.375.500,00 1,12 7.244.197.000,00 27,36 11.332.490.475,00 42,80 22.237.750.497,00 83,98 89,78
PROVINSI 18.876.086.000,00 273.695.500,00 1,45 4.426.440.200,00 23,45 7.950.705.875,00 42,12 15.669.659.297,00 83,01 89,55
33 159064 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 4.981.089.000,00 74.087.500,00 1,49 457.755.300,00 9,19 1.113.763.450,00 22,36 3.635.223.750,00 72,98 81,78
159109 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 13.894.997.000,00 199.608.000,00 1,44 3.968.684.900,00 28,56 6.836.942.425,00 49,20 12.034.435.547,00 86,61 92,33
KABUPATEN 7.603.657.000,00 23.680.000,00 0,31 2.817.756.800,00 37,06 3.381.784.600,00 44,48 6.568.091.200,00 86,38 90,37
34 150235 DISTANPANGANBUN KABUPATEN TANAH LAUT 1.757.846.000,00 16.880.000,00 0,96 41.894.900,00 2,38 203.549.400,00 11,58 1.434.272.400,00 81,59 89,08
35 150527 DISHUTBUN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 1.762.259.000,00 6.800.000,00 0,39 1.515.793.600,00 86,01 1.551.923.500,00 88,06 1.590.064.000,00 90,23 95,51
36 150861 DISBUN KABUPATEN KOTABARU 2.224.016.000,00 - - 30.700.000,00 1,38 89.900.000,00 4,04 1.961.654.100,00 88,20 87,41
37 159084 DISBUN KABUPATEN TABALONG 1.859.536.000,00 - - 1.229.368.300,00 66,11 1.536.411.700,00 82,62 1.582.100.700,00 85,08 90,25
REALISASI ANGGARAN REALISASI ( 29 JAN 2016 )
TRIWULAN I ( MAR 2015 ) TRIWULAN II ( JUN 2015 ) TRIWULAN III ( SEPT 2015 ) ANGGARANNO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PAGU
REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
195
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )
15 KALIMANTAN TIMUR 18.797.314.000,00 122.932.950,00 0,65 853.827.750,00 4,54 2.432.433.825,00 12,94 13.471.104.025,00 71,67 81,18
PROVINSI 15.907.906.000,00 122.932.950,00 0,77 841.252.750,00 5,29 2.362.671.825,00 14,85 11.384.497.275,00 71,57 81,13
38 169066 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 4.609.545.000,00 122.932.950,00 2,67 274.908.550,00 5,96 598.439.450,00 12,98 3.360.854.200,00 72,91 81,50
169114 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 11.298.361.000,00 - - 566.344.200,00 5,01 1.764.232.375,00 15,61 8.023.643.075,00 71,02 80,98
KABUPATEN 2.889.408.000,00 - - 12.575.000,00 0,44 69.762.000,00 2,41 2.086.606.750,00 72,22 81,44
39 169209 DISBUNPANGANNAKPERIKANAN KABUPATEN KUTAI BARAT 2.889.408.000,00 - - 12.575.000,00 0,44 69.762.000,00 2,41 2.086.606.750,00 72,22 81,44
16 SULAWESI UTARA 68.089.958.000,00 1.090.250.000,00 1,60 4.412.284.900,00 6,48 25.461.416.786,00 37,39 64.617.208.875,00 94,90 93,36
PROVINSI 62.580.761.000,00 700.000.000,00 1,12 2.440.468.500,00 3,90 20.602.428.786,00 32,92 59.152.773.875,00 94,52 92,77
40 179062 DISBUN PROVINSI SULAWESI UTARA 2.296.742.000,00 200.000.000,00 8,71 570.000.000,00 24,82 1.376.000.000,00 59,91 2.207.749.940,00 96,13 94,18
179105 DISBUN PROVINSI SULAWESI UTARA 60.284.019.000,00 500.000.000,00 0,83 1.870.468.500,00 3,10 19.226.428.786,00 31,89 56.945.023.935,00 94,46 92,72
KABUPATEN 5.509.197.000,00 390.250.000,00 7,08 1.971.816.400,00 35,79 4.858.988.000,00 88,20 5.464.435.000,00 99,19 99,96
41 179075 DISBUN KABUPATEN MINAHASA SELATAN 5.509.197.000,00 390.250.000,00 7,08 1.971.816.400,00 35,79 4.858.988.000,00 88,20 5.464.435.000,00 99,19 99,96
17 SULAWESI TENGAH 310.357.374.000,00 1.243.092.200,00 0,39 25.600.917.450,00 8,08 66.147.826.500,00 21,31 254.342.063.089,00 81,95 87,58
PROVINSI 251.597.383.000,00 552.171.200,00 0,21 18.084.367.150,00 7,00 47.309.592.350,00 18,80 198.604.733.600,00 78,94 85,05
42 189084 DISBUN PROVINSI SULAWESI TENGAH 2.029.665.000,00 77.336.000,00 3,81 511.277.500,00 25,19 917.905.500,00 45,22 1.924.879.200,00 94,84 98,34
189133 DISBUN PROVINSI SULAWESI TENGAH 249.567.718.000,00 474.835.200,00 0,19 17.573.089.650,00 6,86 46.391.686.850,00 18,59 196.679.854.400,00 78,81 84,94
KABUPATEN 58.759.991.000,00 690.921.000,00 1,18 7.516.550.300,00 12,79 18.838.234.150,00 32,06 55.737.329.489,00 94,86 98,40
43 189096 DISBUN KABUPATEN TOLI-TOLI 19.668.580.000,00 14.220.000,00 0,07 137.910.000,00 0,70 2.691.955.050,00 13,69 18.166.204.835,00 92,36 95,62
44 189112 DISHUTBUN KABUPATEN SIGI 36.369.140.000,00 537.194.000,00 1,48 6.161.426.000,00 16,94 14.304.132.300,00 39,33 34.905.692.854,00 95,98 99,79
45 189113 DISTANHUTKELAUTAN KOTA PALU 2.722.271.000,00 139.507.000,00 5,12 1.217.214.300,00 44,71 1.842.146.800,00 67,67 2.665.431.800,00 97,91 99,90
NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PAGU
REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ( 29 JAN 2016 )
TRIWULAN I ( MAR 2015 ) TRIWULAN II ( JUN 2015 ) TRIWULAN III ( SEPT 2015 ) ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
196 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )
18 SULAWESI SELATAN 567.360.964.000,00 741.946.320,00 0,13 16.830.977.650,00 2,97 100.775.834.933,00 17,76 472.001.365.294,00 83,19 89,62
PROVINSI 496.224.633.000,00 - - 12.856.672.750,00 2,59 80.427.718.880,00 16,21 409.903.760.520,00 82,60 89,14
46 199078 DISBUN PROVINSI SULAWESI SELATAN 2.507.387.000,00 - - 583.750.000,00 23,28 1.114.300.000,00 44,44 2.050.446.000,00 81,78 82,09
199127 DISBUN PROVINSI SULAWESI SELATAN 493.717.246.000,00 - - 12.272.922.750,00 2,49 79.313.418.880,00 16,06 407.853.314.520,00 82,61 89,18
KABUPATEN 71.136.331.000,00 741.946.320,00 1,04 3.974.304.900,00 5,59 20.348.116.053,00 28,60 62.097.604.774,00 87,29 92,92
47 199470 DISHUTBUN KABUPATEN BULUKUMBA 18.495.707.000,00 373.327.280,00 2,02 2.567.961.660,00 13,88 7.917.847.601,00 42,81 16.059.941.332,00 86,83 92,34
48 199549 DISHUTBUN KABUPATEN SOPPENG 22.728.882.000,00 328.884.040,00 1,45 754.633.240,00 3,32 6.152.098.546,00 27,07 21.734.100.859,00 95,62 99,78
49 199563 DISHUTBUN KABUPATEN LUWU UTARA 29.911.742.000,00 39.735.000,00 0,13 651.710.000,00 2,18 6.278.169.906,00 20,99 24.303.562.583,00 81,25 88,06
19 SULAWESI TENGGARA 374.564.568.000,00 915.915.000,00 0,24 61.385.638.100,00 16,39 172.798.333.210,00 46,13 359.690.790.350,00 96,03 99,77
PROVINSI 300.495.284.000,00 842.335.000,00 0,28 53.180.667.600,00 17,70 141.731.303.660,00 47,17 287.336.807.750,00 95,62 99,75
50 209008 DISBUNHORTI PROVINSI SULAWESI TENGGARA 2.023.270.000,00 159.282.000,00 7,87 755.821.800,00 37,36 1.208.653.100,00 59,74 1.899.706.850,00 93,89 94,69
209109 DISBUNHORTI PROVINSI SULAWESI TENGGARA 298.472.014.000,00 683.053.000,00 0,23 52.424.845.800,00 17,56 140.522.650.560,00 47,08 285.437.100.900,00 95,63 99,78
KABUPATEN 74.069.284.000,00 73.580.000,00 0,10 8.204.970.500,00 11,08 31.067.029.550,00 41,94 72.353.982.600,00 97,68 99,89
51 209053 DISTAN KABUPATEN KONAWE 22.389.560.000,00 - - 665.300.000,00 2,97 5.672.324.550,00 25,33 21.986.662.000,00 98,20 99,91
52 209079 DISBUN KABUPATEN KOLAKA 29.426.388.000,00 - - 6.100.440.500,00 20,73 12.681.146.500,00 43,09 28.294.703.600,00 96,15 99,81
53 209223 DISBUNHORTI KABUPATEN KONAWE SELATAN 22.253.336.000,00 73.580.000,00 0,33 1.439.230.000,00 6,47 12.713.558.500,00 57,13 22.072.617.000,00 99,19 99,96
20 MALUKU 36.798.349.000,00 274.048.000,00 0,74 3.799.178.250,00 10,32 11.473.751.950,00 31,18 32.891.670.300,00 89,38 96,92
PROVINSI 36.798.349.000,00 274.048.000,00 0,74 3.799.178.250,00 10,32 11.473.751.950,00 31,18 32.891.670.300,00 89,38 96,92
54 219001 DISTAN PROVINSI MALUKU 1.416.138.000,00 130.015.000,00 9,18 443.405.000,00 31,31 732.667.000,00 51,74 1.416.020.000,00 99,99 99,99
219092 DISTAN PROVINSI MALUKU 35.382.211.000,00 144.033.000,00 0,41 3.355.773.250,00 9,48 10.741.084.950,00 30,36 31.475.650.300,00 88,96 96,80
KABUPATEN - - - - - - - - - -
NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PAGU
REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ( 29 JAN 2016 )
TRIWULAN I ( MAR 2015 ) TRIWULAN II ( JUN 2015 ) TRIWULAN III ( SEPT 2015 ) ANGGARAN
197 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )
21 B A L I 55.859.798.000,00 184.000.000,00 0,33 2.892.082.241,00 5,18 14.838.882.201,00 26,56 47.308.072.564,00 84,69 90,37
PROVINSI 55.859.798.000,00 184.000.000,00 0,33 2.892.082.241,00 5,18 14.838.882.201,00 26,56 47.308.072.564,00 84,69 90,37
55 229061 DISBUN PROVINSI BALI 1.893.970.000,00 45.350.000,00 2,39 497.900.950,00 26,29 1.069.513.860,00 56,47 1.645.942.960,00 86,90 94,35
229101 DISBUN PROVINSI BALI 53.965.828.000,00 138.650.000,00 0,26 2.394.181.291,00 4,44 13.769.368.341,00 25,51 45.662.129.604,00 84,61 90,23
KABUPATEN - - - - - - - - - -
22 NUSA TENGGARA BARAT 107.000.527.000,00 600.811.050,00 0,41 14.943.951.152,00 10,19 46.825.580.720,00 43,76 97.399.617.590,00 91,03 96,37
PROVINSI 107.000.527.000,00 600.811.050,00 0,41 14.943.951.152,00 10,19 46.825.580.720,00 43,76 97.399.617.590,00 91,03 96,37
56 239072 DISBUN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2.562.702.000,00 87.894.100,00 3,43 370.810.050,00 14,47 1.107.418.310,00 43,21 2.278.313.160,00 88,90 89,20
239128 DISBUN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 104.437.825.000,00 512.916.950,00 0,36 14.573.141.102,00 10,11 45.718.162.410,00 43,78 95.121.304.430,00 91,08 96,55
KABUPATEN - - - - - - - - - -
23 NUSA TENGGARA TIMUR 62.160.259.000,00 529.270.242,00 0,85 6.251.693.970,00 10,06 23.056.538.039,00 37,09 56.794.585.211,00 91,37 95,19
PROVINSI 54.511.057.000,00 513.270.242,00 0,94 3.880.063.970,00 7,12 19.080.382.039,00 35,00 49.345.578.811,00 90,52 94,72
57 249031 DISTANBUN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2.135.668.000,00 254.199.342,00 11,90 633.873.811,00 29,68 1.167.981.089,00 54,69 2.115.621.726,00 99,06 99,95
249160 DISTANBUN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 52.375.389.000,00 259.070.900,00 0,49 3.246.190.159,00 6,20 17.912.400.950,00 34,20 47.229.957.085,00 90,18 94,51
KABUPATEN 7.649.202.000,00 16.000.000,00 0,21 2.371.630.000,00 31,00 3.976.156.000,00 51,98 7.449.006.400,00 97,38 98,52
58 249047 DISTANBUNNAK KABUPATEN SIKKA 5.291.452.000,00 - - 1.185.800.000,00 22,41 2.588.939.000,00 48,93 5.134.646.400,00 97,04 97,90
59 249106 DISBUN KABUPATEN ALOR 2.357.750.000,00 16.000.000,00 0,68 1.185.830.000,00 50,29 1.387.217.000,00 58,84 2.314.360.000,00 98,16 99,91
NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PAGU
REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ( 29 JAN 2016 )
TRIWULAN I ( MAR 2015 ) TRIWULAN II ( JUN 2015 ) TRIWULAN III ( SEPT 2015 ) ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
198 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )
24 P A P U A 42.163.680.000,00 200.000.000,00 0,47 8.354.883.250,00 19,82 16.447.403.650,00 39,01 37.981.132.906,00 90,08 92,98
PROVINSI 42.163.680.000,00 200.000.000,00 0,47 8.354.883.250,00 19,82 16.447.403.650,00 39,01 37.981.132.906,00 90,08 92,98
60 259060 DISBUNNAK PROVINSI PAPUA 2.868.385.000,00 200.000.000,00 6,97 635.157.400,00 22,14 1.124.847.400,00 39,22 2.848.735.600,00 99,31 99,97
259099 DISBUNNAK PROVINSI PAPUA 39.295.295.000,00 - - 7.719.725.850,00 19,65 15.322.556.250,00 38,99 35.132.397.306,00 89,41 92,47
KABUPATEN - - - - - - - - - -
25 BENGKULU 39.692.540.000,00 584.322.000,00 1,47 2.669.423.000,00 6,73 11.818.099.315,00 29,77 38.389.810.100,00 96,72 99,50
PROVINSI 37.761.810.000,00 584.322.000,00 1,55 2.156.274.000,00 5,71 10.179.069.315,00 26,96 36.653.170.100,00 97,06 99,75
61 269065 DISBUN PROVINSI BENGKULU 1.880.848.000,00 158.382.000,00 8,42 727.935.000,00 38,70 1.089.110.000,00 57,91 1.841.391.000,00 97,90 97,90
269111 DISBUN PROVINSI BENGKULU 35.880.962.000,00 425.940.000,00 1,19 1.428.339.000,00 3,98 9.089.959.315,00 25,33 34.811.779.100,00 97,02 99,85
KABUPATEN 1.930.730.000,00 - - 513.149.000,00 26,58 1.639.030.000,00 84,89 1.736.640.000,00 89,95 94,50
62 269061 DISTANBUNHUT KABUPATEN BENGKULU TENGAH 1.930.730.000,00 - - 513.149.000,00 26,58 1.639.030.000,00 84,89 1.736.640.000,00 89,95 94,50
26 MALUKU UTARA 71.536.172.000,00 1.356.685.000,00 1,90 8.600.585.000,00 12,02 29.145.546.400,00 40,74 67.789.487.800,00 94,76 98,54
PROVINSI 36.897.362.000,00 1.063.725.000,00 2,88 6.196.924.400,00 16,80 13.187.050.800,00 35,74 34.263.307.200,00 92,86 98,71
63 289035 DISTAN PROVINSI MALUKU UTARA 2.369.278.000,00 460.000.000,00 19,42 1.186.550.000,00 50,08 1.612.275.000,00 68,05 2.285.925.000,00 96,48 99,82
289105 DISTAN PROVINSI MALUKU UTARA 34.528.084.000,00 603.725.000,00 1,75 5.010.374.400,00 14,51 11.574.775.800,00 33,52 31.977.382.200,00 92,61 98,63
KABUPATEN 34.638.810.000,00 292.960.000,00 0,85 2.403.660.600,00 6,94 15.958.495.600,00 46,07 33.526.180.600,00 96,79 98,36
64 289044 DISTAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA 17.084.600.000,00 172.460.000,00 1,01 1.073.561.600,00 6,28 5.168.496.600,00 30,25 16.632.720.600,00 97,36 96,87
65 289056 DISTAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT 9.918.615.000,00 86.000.000,00 0,87 282.650.000,00 2,85 4.479.903.000,00 45,17 9.356.366.000,00 94,33 99,72
66 289181 DISBUN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 7.635.595.000,00 34.500.000,00 0,45 1.047.449.000,00 13,72 6.310.096.000,00 82,64 7.537.094.000,00 98,71 99,94
NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PAGU
REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ( 29 JAN 2016 )
TRIWULAN I ( MAR 2015 ) TRIWULAN II ( JUN 2015 ) TRIWULAN III ( SEPT 2015 ) ANGGARAN
199 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )
27 B A N T E N 15.923.751.000,00 246.897.000,00 1,55 1.262.555.050,00 7,93 5.773.659.150,00 36,26 14.164.756.746,00 88,95 93,72
PROVINSI 4.374.435.000,00 45.567.800,00 1,04 696.872.600,00 15,93 1.911.003.800,00 43,69 3.764.479.597,00 86,06 92,00
67 299347 DISHUTBUN PROVINSI BANTEN 1.471.220.000,00 45.567.800,00 3,10 405.675.600,00 27,57 963.172.800,00 65,47 1.392.582.197,00 94,65 99,73
299382 DISHUTBUN PROVINSI BANTEN 2.903.215.000,00 - - 291.197.000,00 10,03 947.831.000,00 32,65 2.371.897.400,00 81,70 88,08
KABUPATEN 11.549.316.000,00 201.329.200,00 1,74 565.682.450,00 4,90 3.862.655.350,00 33,44 10.400.277.149,00 90,05 94,37
68 299045 DISTANBUN KABUPATEN PANDEGLANG 5.969.316.000,00 - - 61.335.000,00 1,03 1.319.895.000,00 22,11 5.158.177.400,00 86,41 90,32
69 299352 DISHUTBUN KABUPATEN LEBAK 5.580.000.000,00 201.329.200,00 3,61 504.347.450,00 9,04 2.542.760.350,00 45,57 5.242.099.749,00 93,94 98,70
28 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 31.987.123.000,00 426.868.000,00 1,33 3.096.288.151,00 9,68 10.529.083.039,00 32,92 27.510.633.094,00 86,01 88,43
PROVINSI 17.370.212.000,00 299.292.800,00 1,72 1.872.202.980,00 10,78 6.757.471.468,00 38,90 16.703.725.301,00 96,16 94,06
70 309033 DISTANBUNNAK PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 1.510.307.000,00 99.292.800,00 6,57 448.037.350,00 29,67 1.035.635.750,00 68,57 1.431.000.400,00 94,75 94,74
309165 DISTANBUNNAK PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 15.859.905.000,00 200.000.000,00 1,26 1.424.165.630,00 8,98 5.721.835.718,00 36,08 15.272.724.901,00 96,30 94,00
KABUPATEN 14.616.911.000,00 127.575.200,00 0,87 1.224.085.171,00 8,37 3.771.611.571,00 25,80 10.806.907.793,00 73,93 81,74
71 300534 DISBUNHUT KABUPATEN BANGKA SELATAN 9.097.955.000,00 100.000.000,00 1,10 400.000.000,00 4,40 700.000.000,00 7,69 6.008.074.705,00 66,04 75,30
72 309043 DISHUTBUN KABUPATEN BANGKA 3.884.416.000,00 12.383.400,00 0,32 788.008.371,00 20,29 1.691.764.871,00 43,55 3.361.607.388,00 86,54 92,33
73 309235 DISBUNHUT KABUPATEN BANGKA TENGAH 1.634.540.000,00 15.191.800,00 0,93 36.076.800,00 2,21 1.379.846.700,00 84,42 1.437.225.700,00 87,93 92,40
NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PAGU
REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ( 29 JAN 2016 )
TRIWULAN I ( MAR 2015 ) TRIWULAN II ( JUN 2015 ) TRIWULAN III ( SEPT 2015 ) ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
200 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )
29 GORONTALO 70.556.637.000,00 933.290.000,00 1,21 7.470.171.700,00 9,68 24.803.572.966,00 35,15 54.181.502.995,00 76,79 86,84
PROVINSI 59.377.992.000,00 833.000.000,00 1,26 6.987.480.900,00 10,59 22.413.196.166,00 37,75 43.967.764.745,00 74,05 85,20
74 319057 DISBUNNAK PROVINSI GORONTALO 2.089.053.000,00 183.000.000,00 8,76 585.500.000,00 28,03 990.500.000,00 47,41 2.087.786.000,00 99,94 99,99
319090 DISBUNNAK PROVINSI GORONTALO 57.288.939.000,00 650.000.000,00 1,02 6.401.980.900,00 10,02 21.422.696.166,00 37,39 41.879.978.745,00 73,10 84,66
KABUPATEN 11.178.645.000,00 100.290.000,00 0,90 482.690.800,00 4,32 2.390.376.800,00 21,38 10.213.738.250,00 91,37 95,57
75 319067 DISTANBUNPANGAN KABUPATEN POHUWATO 11.178.645.000,00 100.290.000,00 0,90 482.690.800,00 4,32 2.390.376.800,00 21,38 10.213.738.250,00 91,37 95,57
30 KEPULAUAN RIAU 6.711.791.000,00 - - 409.534.000,00 6,10 2.505.572.900,00 37,33 5.092.275.650,00 75,87 84,46
PROVINSI 6.711.791.000,00 - - 409.534.000,00 6,10 2.505.572.900,00 37,33 5.092.275.650,00 75,87 84,46
76 329027 DISTANHUTNAKPROVINSI KEPULAUAN RIAU 1.343.385.000,00 - - 196.640.500,00 14,64 387.679.400,00 28,86 830.879.400,00 61,85 79,09
329079 DISTANHUTNAKPROVINSI KEPULAUAN RIAU 5.368.406.000,00 - - 212.893.500,00 3,97 2.117.893.500,00 39,45 4.261.396.250,00 79,38 85,80
KABUPATEN - - - - - - - - - -
31 PAPUA BARAT 9.431.096.000,00 44.780.000,00 0,47 889.066.000,00 9,43 6.463.903.450,00 68,54 9.182.479.000,00 97,36 99,38
PROVINSI 9.431.096.000,00 44.780.000,00 0,47 889.066.000,00 9,43 6.463.903.450,00 68,54 9.182.479.000,00 97,36 99,38
77 330023 DISBUN PROVINSI PAPUA BARAT 2.282.390.000,00 11.000.000,00 0,48 180.720.000,00 7,92 1.221.980.000,00 53,54 2.232.400.000,00 97,81 97,89
330024 DISBUN PROVINSI PAPUA BARAT 7.148.706.000,00 33.780.000,00 0,47 708.346.000,00 9,91 5.241.923.450,00 73,33 6.950.079.000,00 97,22 99,86
KABUPATEN - - - - - - - - - -
NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PAGU
REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ( 29 JAN 2016 )
TRIWULAN I ( MAR 2015 ) TRIWULAN II ( JUN 2015 ) TRIWULAN III ( SEPT 2015 ) ANGGARAN
201 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )
32 SULAWESI BARAT 350.057.193.000,00 1.559.980.200,00 0,45 30.309.656.875,00 8,66 98.464.625.295,00 28,13 304.888.131.358,00 87,10 92,42
PROVINSI 222.584.824.000,00 171.560.000,00 0,08 2.162.650.300,00 0,97 25.863.812.258,00 11,62 186.926.952.371,00 83,98 90,21
78 340999 DISBUN PROVINSI SULAWESI BARAT 1.069.835.000,00 75.000.000,00 7,01 400.855.000,00 37,47 550.855.000,00 51,49 1.004.920.500,00 93,93 91,70
341001 DISBUN PROVINSI SULAWESI BARAT 221.514.989.000,00 96.560.000,00 0,04 1.761.795.300,00 0,80 25.312.957.258,00 11,43 185.922.031.871,00 83,93 90,20
KABUPATEN 127.472.369.000,00 1.388.420.200,00 1,09 28.147.006.575,00 22,08 72.600.813.037,00 56,95 117.961.178.987,00 92,54 96,28
79 340176 DISHUTBUN KABUPATEN MAJENE 18.805.750.000,00 71.220.000,00 0,38 5.258.669.000,00 27,96 8.822.094.767,00 46,91 14.849.590.917,00 78,96 82,08
80 340217 DISHUTBUN KABUPATEN MAMUJU 39.737.876.000,00 699.700.200,00 1,76 6.749.494.200,00 16,99 24.420.817.200,00 61,45 37.977.807.200,00 95,57 97,78
81 340443 DISHUTBUN KABUPATEN POLEWALI MANDAR 39.669.755.000,00 554.650.000,00 1,40 11.697.743.375,00 29,49 28.585.427.970,00 72,06 37.721.103.870,00 95,09 99,75
82 340510 DISTANBUNHORTI KABUPATEN MAMASA 29.258.988.000,00 62.850.000,00 0,21 4.441.100.000,00 15,18 10.772.473.100,00 36,82 27.412.677.000,00 93,69 98,68
33 KALIMANTAN UTARA 14.604.652.000,00 - - - - 328.236.200,00 2,25 6.783.915.100,00 46,45 50,24
PROVINSI 14.604.652.000,00 - - - - 328.236.200,00 2,25 6.783.915.100,00 46,45 50,24
83 350036 DISTANHUTKETPANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 562.550.000,00 - - - - 25.845.000,00 4,59 74.519.000,00 13,25 25,80
350037 DISTANHUTKETPANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 14.042.102.000,00 - - - - 302.391.200,00 2,15 6.709.396.100,00 47,78 51,22
KABUPATEN - - - - - - - - - -
NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PAGU
REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ( 29 JAN 2016 )
TRIWULAN I ( MAR 2015 ) TRIWULAN II ( JUN 2015 ) TRIWULAN III ( SEPT 2015 ) ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
202 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
KK ee mm ee nn tt ee rr ii aa nn PP ee rr tt aa nn ii aa nn
FISIK( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( % )
34 UPT PUSAT 70.371.493.000,00 13.872.961.433,00 19,71 26.527.380.513,00 37,70 49.310.855.143,00 70,07 65.901.339.350,00 93,65 98,89
84 567338 BALAI BESAR (BBP2TP) SURABAYA 17.922.826.000,00 3.714.407.093,00 20,72 6.841.740.661,00 38,17 12.777.618.713,00 71,29 17.188.843.846,00 95,90 99,79
85 567408 BALAI BESAR (BBP2TP) MEDAN 26.555.766.000,00 5.502.271.162,00 20,72 10.160.456.333,00 38,26 17.948.279.188,00 67,59 24.261.352.063,00 91,36 99,57
86 567717 BALAI BESAR (BBP2TP) AMBON 8.583.870.000,00 2.914.454.951,00 16,84 3.208.450.089,00 37,38 6.458.661.973,00 75,24 8.367.462.080,00 97,48 99,45
87 567521 BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK 17.309.031.000,00 1.741.828.227,00 20,29 6.316.733.430,00 36,49 12.126.295.269,00 70,06 16.083.681.361,00 92,92 96,65
35 P U S A T 152.055.731.000,00 13.870.855.073,00 4,07 31.799.983.221,00 9,32 60.111.856.094,00 36,64 108.964.488.412,00 71,66 89,48
88 238830 DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
DIRAT TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR 13.160.663.000,00 357.542.870,00 2,72 2.335.479.700,00 17,75 4.713.533.220,00 35,82 10.205.520.403,00 77,55 92,52
DIRAT TANAMAN SEMUSIM 15.817.118.000,00 578.741.679,00 0,29 2.264.308.746,00 1,15 4.551.873.218,00 28,78 9.763.604.661,00 61,73 70,46
DIRAT TANAMAN TAHUNAN 11.138.686.000,00 885.931.434,00 7,95 2.224.681.902,00 19,97 4.261.343.776,00 38,26 8.794.146.374,00 78,95 90,35
DIRAT PENANGANAN PASCA PANEN 7.437.423.000,00 290.567.388,00 3,91 1.332.937.032,00 17,92 2.245.942.765,00 30,20 6.083.542.168,00 81,80 88,12
DIRAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN 8.210.815.000,00 377.376.741,00 4,60 1.431.623.791,00 17,44 2.512.111.732,00 30,60 7.231.309.584,00 88,07 90,55
SEKRETARIAT DITJEN. PERKEBUNAN 96.291.026.000,00 11.380.694.961,00 10,91 22.210.952.050,00 21,29 41.827.051.383,00 38,62 66.886.365.222,00 69,46 92,10
4.497.268.026.000,00 45.743.049.888,00 0,96 377.814.194.353,00 7,95 1.102.281.254.393,00 24,44 3.567.602.932.924,00 79,33 86,97 TOTAL DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PAGU
REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ( 29 JAN 2016 )
TRIWULAN I ( MAR 2015 ) TRIWULAN II ( JUN 2015 ) TRIWULAN III ( SEPT 2015 ) ANGGARAN
203 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
top related