PERGESERAN PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

PADA MASYARAKAT MINANGKABAU

( Dalam Perspektif Studi Hukum Adat )

Disusun oleh :

Catharina De11<i Wulansari

LEMBAGA PENELITIAN

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

BA NDU N G

1999

ABSTRACT

THE TRANSITION OF ROLES AND FUNCTIONS OF

TRADITIONAL INSTITUTION IN MINANGKABAU SOCIETY

( IN THE PERSPECTICAL SUDY OF ADAT LAW)

By: Catharina Dewi Wulansari, SH.,MH.

This research was performed in Kecamatan Lima Kaum, the country of Tanah Datar, the provence of West Sumatera. The research used the qualitative method, because of the close relation with the aims of this study to gain the deep understanding about the role and functional transition in Minangkabau society.

This sudy gave some understanding senses that Minangkabau traditional institution had the impact of social function, were needed, and l1ad to exist, to countinue the structural integration of tradition , social structure, and facilities in the Minangkabau society. If one of these elements didn't have "any " role nor function then it would have any impact to the role and function of the other elements in Minangkabau traditional institution . That's why, at December 7 th

' 2000 the west Sumatera's house of representatives, agreed to reiegalize pemerintahan Nagari through the regional regulation about the principle of the west Sumatera Rural Government Replacement become Pemerintahan Nagari which had been erase by Indonesian Government 52 years ago, by the m iddle Sumatera Regional Government Regulation No 17/GP/48 at April 8th, 1948; and No 58/GP/50 at June 14th 1950; The basic law about regional government No 22/1948; Rural Government Law No 5/ 1979 which performance in West Sumatera by the province of West Sumatera Government Regulation No 7 /1981. In the further development, this Minangkabau traditional institution experienced the role and functional shifting in the society life and Minangkabau tradition. These shifting were seen in the role and function of mamak in Kaum or in his tribes at Parui or rumah gadang which moved to "urang sumando'', and the relation between son and his "bako" became deeper and deeper, which drew social alteration i n the relatives system and Minangkabau tradition. The mamak's role and functional shiftin g in rumah gadang had been exist since the Islamic influence entered via Aceh to Minangkabau, which made the husband status was higher and higher in the family life. The influence of going abroad custom caused and acculturation in the social life and Minangkabau tradition. The agrarian

regulation No 511960, the government regulation No 10/1961 about the land registration, and the agriculture and agrarian minister regulation No 211962 about the confirm of conversi,on and land registration of ex

Indonesian rights which needed to be certified by government, caused the shifting of traditional institution's role and function exist in Minangkabau Society. As a whole, the role and functional transition of Minangkabau traditional institution were gave some influences to set apart the traditional methods by the society, towards the reorientation, the acceptance changing of the other cultures normative structure, without considering the reaffirmation possibilities, to strengthen the traditional custom of Minangkabau Society.

If the role and social function of Minangkabau traditional institution were studied, there were the binding and moving power of society; which pointed out the social system identity and Minangkabau society's culture. These binding and moving power were capable to become the supporting power of the developing implementation in the Province of west Sumatera. Then it's suggested that Minangkabau Government, and traditional society, eagered to realize the role and social function of Minangkabau traditional society. The effort of west Sumatera's House represntatives at December ih, 2000 to legalize the regional regulation about the basic principle, of the rural government changing in west Sumatera to become Pamarintahan Nagari, suggested the center government, West Sumatera Government and Minangkabau Society; to support seriously this plan in the relation of regional autonomy of west Sumatera. Considering Agrarian Law No 5/1960, Government Regulation No. 1011961 about Land Registration and the agriculture the agrarian minister regulation No 2/1962 about the confirm of conversion and land registration of ex Indonesian rights, which had broad impact to the land controlling, using, and possessing i n Minangkabau society, those are: the appearance of social changes in the nature of the social relation gap; wheter in Kaum or i nter kaum; the lost of Kaum and the testament law in Minangkabau society tradition. Then, it's suggested to observed the laws and regulations, so the negative issues which influenced the implementation of west Sumatera Province Development could be eliminate.

11

ABSTRAK

PERGESERAN PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU

(DALAM PERSPEKTIF STUDI HUKUM ADAT) Oleh:

Catharina Dewi Wulansari, SH.,MH.

Penelitian ini dilaksanaka11 d i Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten OT. II Tanah Oatar Propinsi OT. I Sumatera Bara!. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan alasan erat hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman dan makna yang mendalam tentang pergeseran peran dan fungsi lembaga adat dalam masyarakat Minangkabau.

Hasil penelitian menunjukkan pemahaman, bahwa lembaga adat Minangkabau memiliki fungsi sosial, yang memberi pengaruh dan merupakan suatu kebutuhan serta mutlak adanya terhadap kelangsungan masyarakat dan adat Minangkabau yang secara struktural. adat, struktur sosial dan pranata sosial terintegrasi kedalamnya. Apabila salah satu di antara u nsur-unsur lembaga adat Minangkabau ini seperti rumah gadang, mamak kaum atau mamak suku, lembaga kerapatan adat Minangkabau dan Nagari, tidak memiliki peran dan fungsinya, maka ia akan memberi pengaruh terhadap peran dan fungsi dari unsur-unsur yang lainnya. Sehubungan dengan adanya usaha DPRD Tingkat I Sumatera Barat pada tanggal 7 Desember tahun 2000 yang lalu, sepakat untuk mengesahkan kembali adanya pemerintahan nagari melalui Perda tentang Ketentuan Pokok Perunabahan Pemerintahan Desa di Sumatera Barat menjadi Pemerintah Nagari yang telah 52 tahun dihapuskan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui P P Oaerah Propinsi Sumatera Tengah No. 17 /GP/48 tertanggal 8 April 1948 dan No. 50/GP/50 tertanggal 1 4 juni 1950, serta UU Pokok tentang Pemerintahan Daerah No. 22 tahu n 1 948, UU No 5 tah u n 1979 tentang Pemerintahan Desa yang pelaksaanannya di Sumatera Barat ditetapkan dalam Perda Tingkat I P ropinsi Sumatera Barat No. 7 tah u n 1981, menunjukkan bahwa lembaga adat Minangkabau masih merupakan suatu kebutuhan serta mutlak adanya terhadap kelangsungan masyarakat dan adat minangkabau. Terjadinya pergeseran peran dan fungsi lembaga adat dalam masyarakat Minangkabau yang menggambarkan telah terjadi perubahan sosial dalam masyarakat dan ;:idat Minangkabau, sebenarnya telah terjadi sejak masuknya pengaruh Islam lewat Aceh di Minangkabau. lni terlihat pada lembaga mamak kaum atau suku pada parui' atau rumah gadang telah beralih ke " urang Sumando", kemudian semakin eratnya h ubungan antara anak dengan "bako" nya, semakin erat hubungan antara bako dengan anak

111

"pisang"nya, masuknya malim ke lembaga kerapatan adat Minangkabau, masuknya gelar Sutan atau Marah, Sidi, Bagindo ke dalam tatanan panghulu dalam kaum alau suku. Pergeseran peran dan fungsi lembaga adal dalam masyarakal Minangkabau ini dapal juga terjadi sebab adanya lradisi meranlau dalam masyarakal dan adal Minangkabau yang menyebabkan lerjadinya akullurasi budaya lain ke dalam masyarakat dan adat Minangkabau. Begilu pula dengan adanya UUPA No. 5 tahun 1960 dan PP No. 10 tahun 1961 lentang pedaftaran tanah dan peraluran menteri pertanian dan agraria No. 2 lahun 1962 lenlang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia alas Tanah yang menghendaki dibualnya serlifikal lanah oleh pemerinlah turul pula memberi pengaruh terhadap terjadinya pergeseran peran dan fungsi lembaga adal dalam masyarakat Minangkabau. Secara menyeluruh pergeseran peran dan fungsi lembaga adal Minangkabau ini memberi pengaruh lerhadap pengasingan cara-cara lradisional oleh masyarakal menuju ke arah reorientasi, penerimaan slruktur normalif kebudayaan lain lanpa mengindahkan kemungkinan penguatan kembali (reafirmation), unluk memperkokoh kebudayaan masyarakat Minangkabau.

Padahal apabila dililik lembaga adal Minangkabau di samping memiliki peran dan fungsi sosialnya yang menggambarkan identilas sosial dan budaya masyarakal dan adat Minankabau, ia juga memiliki daya pengikal dan daya gerak masyarakat yang dapat dijadikan polensi penunjang pelaksanaan pembangunan di propinsi OT. I Sumalera Baral. Oleh karena itu dalam penelilian ini d1sarankan agar pihak pemerintah dan masyarakat adal Minangkabau, mau memahami kembali tentang penting peran dan fungsi lembaga adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Sebab itu adanya usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkal I Sumalera Baral yang pada tanggal 7 Desember 2000 unluk mengesahkan Peraluran Daerah tentang Ketentuan Pokok Perubahan Pemerintahan Desa di Sumatera Baral kembali menjadi Pemerintahan Nagari, perlu Pemerintah Pusal dan Pemerintah Daerah Sumalera Baral, serta masyarakat Minangkabau untuk secara bersungguh sungguh mendukung rancangan tersebut dalam kailannya dengan pelaksanaan otonomi daerah yang akan dilaksanakan di Sumatera Barat. Apabila ditilik tentang masih berlakunya UUPA No. 5 tahun 1960, P P No. 1 O lahun 1961 tenlang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 tenlang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Alas Tanah, yang memberi akibat luas dalam penguasaan , penggunaan, dan kepemilikan lanah dalam masyarakat Minangkabau yang menimbulkan adanya perubahan sosial sebaiknya ketenluan peraluran perundang-undangan i n i perlu dilinjau kembali untuk menghilangkan adanya isu negalif dalam pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah d i propinsi OT. I S umatera Baral.

IV

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya

penelitian ini yang merupakan pe'lelitian perorangan yang d ilaksanakan

dalam u.saha untuk memahami s·1stem sosial dan budaya masyarakat

Minangkabau dari perspektif kajian studi Hukum Ad at

Cukup sulit untuk memahami masyarakat dan adat Minangkabau,

yang disebabkan karena sangat kompleksnya struktur sosial yang ada

dalam sistem sosial dan budaya masyarakat Minangkabau. Sesulit

apapun usaha pemahaman terhadap masyarakat dan adat Minangkabau

ini haruslah dilakuka n , dalam rangka pengembangan studi hukum adat

pada Fcikultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian ini banyak melibatkan berbagai pihak, oleh karena itu

sudah pada tempatnya dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih

yang sedalam-dalamnya, terutama masyarakat di lokasi penelitian yang

dijadikan responden dalam penelitian ini seperti, Kaum Panghulu, Kaum

Alim Ulama, Kaum Cerdil\ Pandai, Kaum Ninik Mama!<, anggota

masyarakat Jainnya, Kepala Desa, Kepala Kelurahan dan Carnal. Begitu

pula ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya disampaikan kepada

yang terhormat Bapak Prof. Dr. Arief Sidharta ,S.H, Kepala Lembaga

Penelitian U n iversitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan

kesempatan untuk terselenggaranya penelitian ini.

Harapan dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat dalam proses

belajar dan mengajar serta pengembangan studi ilmu hukum adat pada

Fakultas Hukum U n iversitas Katolik Parahyangan.

Bandung, 25 Desember 2000

v

ABSTRACT

ABSTRAK

DAFTAR ISi

Halaman

iii

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISi

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

v

vi

viii

IX

BAB I

BAB 11

BAB Ill

PENDl\HULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

1.2. ldentifikasi Masalah

1.3. Maksud dan Tujuan Pener1tian

1.4. Kegunaan Penelitian

1.5. Kerangka Pemikiran dan Asumsi Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

1

1

16

16

17

17

38

2.1. Teori Perubahan Sosial 38

2.2. Teori Struktural-Fungsional 81

2.3. Teori Struktural-Fungsional Bronislaw K.Malinowski 84

2.4. Teori Struktural-Fungsional A.R.Radcliffe-Brown 110

OBYEK DAN METODE PENELITIAN 162

3.1. Metode Penelitian yang Digunakan 162

3.2. Pemilihan Daerah Penelitian 168

3.3. Data Penelitian yang Diperlukan 172

3.4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 173

3.5. Teknik Analisis Data Penelitian 178

VI

BAB IV

BAB V

HASIL PENEL/TIAN DAN PEMBAHASAN 184

4.1. Masyarakat Minangkabau Tradisional 184

4.2. Lembaga Adat Minangkabau 201

4.3. Peran dan Fungsi Lembaga Ada! Da/am

Masyarakat Minangkabau 205

4.4. Pergeseran Peran Dan F�ngsi Lembaga A.dat, Faktor

Yang Mempengaruhi Serta Dampaknya Dalam

Masyarakat Minangkabau

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpu/an

5.2. Saran

306

337

337

350

DAFTAR PUSTAKA 353

Vil

DAFT AR T ABEL

TABEL 11-1 Perbandingan Antara Organisme Biologi Dengan Organisme Sosial

TABEL 111-2 Pengelompokkan Sumber Data Penelitan

TABEL IV-1 Nama Suku dan Kumpulan Suku

Vlll

Halaman

129

173

214

DAFT AR GAMBAR

GAMBAR 111-1 Komponen-komponen Analisa Data

GAMBAR IV-1 Lembaga Rumah Gadang

GAMBAR IV-2 Lembaga Ada! Minangkabau

GAMBAR IV-3 Pola Perubahan Hubungan Sosial

IX

Halaman

182

207

254

320

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Masyarakat Minangkabau adalah satu dari 1 40 kumpulan etnik

yang tersebar di alas 3000 IPUlau di Indonesia yang menempati bagian

tengah pulau Sumatera sebagai kampung halaman mereka yang kin i

sebagian besarnya merupakan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera

Ba rat.

Mengikuti hasil sensus penduduk yang di lakukan oleh

pemerintah Belanda (Kato, 1 989: 1 -2) pada tahun 1 930 saja, jumlah

masyarakat Minangkabau dikalangan penduduk I ndonesia telah

mencapai 3%, namun mereka in i merupakan kumpulan etnik yang ke

empat besarnya di Indonesia diband ingkan orang Jawa (47%), orang

Sunda ( 1 5% ) , dan orang Madura (7%). Sedangkan di pulau Sumatera

masyarakat Minangkabau i ni merupakan kelompok etnik yang terbesar

dengan jumlah penduduknrya 25,6% dari seluruh penduduk pulau

Sumatera, setelah itu d i ikuti orang Batak ( 1 5 ,6% ) , orang Jawa

1

( 1 1 ,4%), orang Aceh ( 1 0%), orang Palembang (9 ,9%) dan orang

Melayu (7 , 9%).

Dalam tahun 1 920-an dan 1 930-an menurut Gravis ( 1 971 :3-4)

dari l ima belas penulis utama di Indonesia sembilan diantaranya

adalah orang Minangkabau. Begiiu pula menurut Noer ( 1 973:3 1 -35)

sumbangan orang Minangkabau kepada kepemimpinan Islam baik

dalam bidang politik maupun pendidikan amat mengagumkan. Mereka

ini menurut Furnavall ( 1 967:47) dipercayai adalah satu dari bilangan

kecil kumpulan etnik I ndonesia yang berupaya bersaing dengan orang

Cina dalam perniagaan.

Pada tahun 1 952 (Yasunaka, 1 970: 1 16) surat kabar harian

"Abadi" di Jakarta melakukan suatu tinjauan pendapat umum

mengenai orang terkemuka di Indonesia, maka dari sepuluh orang

yang terpi l ih , empat diantaranya adalah orang Minangkabau yaitu

Mohammad Hatta, Mohammad Natzsir, Haji Agus Sal im, dan Sutan

Syahrir merupakan nasional!is terkenal pada waktu itu, dan 1 1 % dari

kursi kabinet antara 1 945 dan 1 957 di isi oleh orang Minangkabau.

Kemashyuran orang Minangkabau dalam bidang-bidang ini

banyak sedikitnya disebabkan pener imaan pendidikan lebih awal yang

diperoleh mereka dari orang-orang Belanda. Pada tahun 1 950-an,

2

kelebihan mereka dari segi pendidikan dibandingkan dengan

kumpulan etnik /ainnya mulai berkurang sejak adanya pemberontakan

"PRRI" di wi layah Sumatera Tengah dalam tahun 1 958. Menurut Kato

( 1 989:3) pemberontakan in i banyak sedikitnya mengurangi peranan

orang Minangkabau di tingkat nasional.

Jumlah orang Minangkabau in i cukup besar ditemukan di

berbagai w i layah Indonesia termasuk di Semenanjung tanah Melayu.

Di Aceh misa lnya menurut Teuku Syamsuddin (Koentjaraningrat,

1 97 1 : 229) di pantai barat dan barat daya Aceh terdapat kira-kira

350.000 orang Anak Jamee (tamu) yaitu para migran Minangkabau,

yang berdasarkan perkiraan pada tahun 1 961 menunjukkan bahwa

20% dari penduduk Aceh yaitu 1 .630. 983 menggunakan bahasa

Minangkabau. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh adanya tradisi

merantau dalam lembaga adat Minangkabau yang telah berjalan

cukup panjang.

Menurut Nairn ( 1 984:72) para migran Minangkabau di Aceh ini

dapat ditemukan di Sengkel, Trumon, Tapak Tuan , Moukok dan

Meu/aboh. Mereka in i diterima oleh masyarakat setempat sebagai

anak Jamee (tamu) dan diperlakukan sama dengan anggota mereka

sendir i . Sedangkan asimi lasi mereka dengan suku bangsa Aceh tidak

3

memerlukan waktu yang pa111jang, hal in i karena mereka menghadapi

musuh yang sama yaitu kolonial Belanda. Umpamanya Teuku Umar

Johan Pahlawan dan Cut Ny:ak Dien, pahlawan Aceh dalam memimpin

pertempuran melawan Belanda keduanya adalah Anak Jamee.

Walaupun demikian asimi lasi yang terjadi tidak menjauhkan

mereka dalam mempertahankan identitasnya sebagai masyarakat

Minangkabau. Bahkan di antara mereka sampai sekarang masih terus

mempergunakan logat Minangkabau dalam percakapan sehari­

harinya, dan hanya mempergunakan bahasa Aceh dan Melayu dengan

orang l,a in . Karena itulah menurut Nairn (1 984: 7 1 ) mereka masih

mengikuti adat Minangkabau dan di atas segala-galanya mereka

bangga disebutkan sebagai keturunan Minangkabau.

Di Malaysia masyarak.at Minangkabau in i dapat ditemukan dan

penempatannya yang besar cii Neger i Sembilan. Perpindahan mereka

in i ke Malaysia menurut de .Jong ( 1952: 7) diperkirakan terjadi pada

awal abad ke-15 atau abad! ke-16 yang lampau. Perluasan daerah

merantau mereka in i sampai juga ke wilayah-wi layah pantai Serawak,

Brunei, dan bahkan ke SulUJ di Fi l ipina Selatan yang diperkirakan

terjadi pada awal abad ke-15.

4

Dalam hal ini Nairn (1 984: 75-76) menyebutkan bahwa keluarga

Kerajaan Brunei Darussalam pun sam pai kini masih mengakui dan

mengenal seluk beluk ketuirunan nenek moyang mereka dar i Johar

dan Minangkabau. Peninggalan in i dapat ter l ihat pada ::>i ls i lah Sultan

Muhammad Tajuddin dari Brunei yang terpahat pada batu nisan

makamnya.

Daerah MinangkabauJ secara tradisi terdiri dari kesatuan­

kesatuan geografis, politik-ekonomis, kultur, histor is lazim disebut

sebagai Pesisir, Dare dan Rantau. Untuk daerah rendah di sebelah

barat Bukit Barisan dan berbiatasan d�ngan Samudera Indonesia biasa

disebut Pesisir. Daerah Pesisir itu terbagi pula atas kesatuan­

kesatuan politik ekonomis., kultur-historis menurut nama daerah

ataupun kota (dagang) yang dalam sejarah pernah memainkan

peranan ekonomis dan pvlitik penting, seperti Tiku-Pariaman di

sebelah utara, Padang di te111gah-tengah, Bandar Sepuluh dan sebelah

lndrapura di selatan. Daera1h yang berbatasan dengan Pesisir, yang

terletak di tengah-tengah pegunungan Bukit Barisan disebut sebagai

Dare (darat). Dataran-dataran tinggi Dare ter letak di lembah gunung

Singgalang-Tandikat, Gunurng Merapi dan Gunung Sago. Oataran

tinggi d i lembah-lembah p•uncak Bukit Barisan itulah sebenarnya

5

daerah Minangkabau as;l i yang secara tradisi disebut Alam

Minangkabau.

Lembah- lembah surngai dan anak-anak sungai yang berasal

dari daerah pegunungan Bukit Bar isan dan bermuAra di Selat

Sumatera (Malaka) rnaupurn di Laut Cina Selatan kemudian disebut

sebagai daerah Rantau. P;ada mulanya pengertian rantau ini hanya

terbatas pada derah-daeralh kolonisasi di lembah sungai-sungai dan

anak-anak sungai yang m<engalir ke arah jurusan t imur dari Alam

Minangkabau. Akan tetapi pada dewasa ini istilah rantau itu telah

mengalami perluasan pengertian yang bermakna daerah-daerah yang

berada di luar Minangkabau1.

Pergi merantau dalann arti kata meninggalkan rumah orang tua,

sanak saudara dan kamfPung halaman untuk sementara waktu

maupun untuk selama- lamanya, telah menjadi darah daging sepanjang

perjalanan sejarah masyaral<at Minangkabau. Dan secara tradisi yang

dimaksud rantau adalah tempat mereka berusaha mencari pelbagai

i lmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang hasilnya

diharapkan dapat untuk menambah kesejahteraan dan kebahagiaan

diri mereka sendir i , sanak s;audara dan kampung halamannya seperti

diungkapkan dalam pantun :

6

Kerantau mandang dihulu,

Berbunga, berbuah belum,

Kerantau bujang dahulu,

Di kampung bergunia belum.

Melembaganya tra•disi merantau ini dalam masyarakat

Minangkabau bertalian erat dengan sistem sosial mereka yang terpatri

pada lembaga adatnya , d imana seorang laki-laki tidak memi l iki

peranan baik d i rumah ibu1nya sendiri maupun d i rumah istrinya. Di

rumah ibunya ia tidak memi i l iki ruangan atau bi l ik untuknya yang dapat

digunakan bagi kepentinga111 pribadinya, sebagaimana halnya dengan

anggota keluarga vvanitanya Sedangkan di rumah istrinya dia hanya

mengunjungi istrinya di malam hari , dan biasanya ia tidak mewarisi

bagian dari harta mil i k dari keluarga istrinya maupun keluarganya

sendirL Sebagai a nggota keluarga laki-laki dalam garis ibu, di rumah

ibunya dia hanya berfungsi sebagai pelindung dan wali (mamak

rumah), yang difatwakan dalam lembaga adat Minangkabau. Karena

7

itulah menjadi tugas mereka untuk memperbesar dan memperbanyak

harta benda kaum dari ibu1r1ya.

Dikarenakan posisinya yang tidak mapan dalam tradisi yang

terdapat pada lembaga adat Minangkabau, maka menurut Nairn

( 1984: 13) dia cenderung untuk bepergian ke mana saja yang

dikehendakinya. Bahkan sebelum kawin ia didorong untuk perg1

merantau dan untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia

sanggup mencari uang dian berdiri sendiri meninggalkan kampung

halamannya.

Apa[?ila diti l ik tentang masyarakat Minangkabau di atas, maka

menarik untuk dikaji diantaranya adalah tentang lembaga adat

Minangkabau yang meletakkan dasar bagi sistem sosialnya, yang

pada dewasa ini telah men1galami pergeseran peran dan fungsinya.

Adanya pergeserarn peran dan fungsi dimaksudkan di atas

dapat dil ihat dari bergesernya peran dan fungsi pada lembaga nenek,

mamak (paman) dalam rumah gadang, begitu pula telah terjadi

pergeseran peran dan fungsi mamak kaum atau suku, dan juga pada

lembaga kerapatan adat lvll inangkabau. Sedangkan untuk peran dan

fungsi nagari secara melembaga telah hilang sejak tahun 1948 ketika

dikeluarkannya oleh pemeri ntah U ndang-Undang Pokok Pemerintahan

8

Nomor 22 tahun 1 948 yang menghapuskan pemerintahan nagari

diganti dengan pemerintahan wilayah otonom . Kemudian pada tahun

1 950 Propinsi Sumatera Tengah dengan peraturannya tertanggal 1 4

Juni 1 950 Nomor 50/GP/50 memperkenalkan kembali susunan baru

tentang pemerintallan wilayah sebagai tindak lanjut dari Undang­

Undang Tahun 1 948 Nomor 22.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan tentang

dibentuknya pemerintahan wilayah sebagai pengganti pemerintahan

nagari. Dan kemudian drtetapkan pula bahwa pemerintahan wilayah

d ilakukan secara bersama-sama antara Kepala Wilayall dengan

Dewan Pemerintahan Wilayah. Untuk selanjutnya ditetapkan pula

berdirinya Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah yang dengan tegas

nyata-nyata menghapuskan pemerintahan nagari ini . Yang lebih nyata

lagi sejak diberlakukarmya Undang-undang Nomor 5 tahun 1 979

tentang Pemerintahan Desa, yang pelaksanaannya di Sumatera Baral

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Baral

Nomor 7 1 98 1 , dimana diantaranya dikatakan bahwa jorong adalah

merupakan bagian dari sebuah nagari yang diubah menjadi desa

Padahal jorong dalam sistem pemerintahan nagari, semata-mata

hanyalah merupakan perangkat dari wilayah adm inistratif nagari.

9

Akan tetapi pada tanggal 7 Desember tahun 2000 Dewan

Perwakilan Rakyat Daeralh Tingkal I Sumatera Bara! sepakal dengan

Pemerinlah Daerah Tingkat I Sumalera Barat mengesahkan Peraluran

Daerah lenlang Kelentuain Pokok Perubahan Pemerinlahan Desa di

Sumalera Baral k&mbali menjadi Pemerintahan Nagari Menurut

Gubernur Sumalera Barat hal in i di lakukan sebagai proses olonomi

daerah yang akan di laks;anakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I

Sumatera Baral sebagai p>ersiapan pelaksanaan otonomi daerah yang

telah memiliki legitimasi hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1 999 lenlang Oton<0m i Daerah.

Yang menjadi pers;oalan adalah bagaimana bentuk pemerinlah

nagari yang hendak dilak.sanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I

Sumalera Baral, apakah kembal i kepada benluk nagari pada masa

lalu ataukah benluk nagari yang lelah dimodifikasi yang merupakan

benluk gabungan pola rnigari masa lalu dengan pola pemerinlahan

desa yang dibentuk oleh pemerintah.

Persoalan in i meinjadi menarik unluk dikaji dalam perpektif

lembaga adal dalam masyarakat Minangkabau. Sebab efek negatif

yang timbu l sebagai akib•at lidak berperan dan berfungsinya lembaga

10

adat ini menurut Kemal ( 1984:7) antara lain dapat berupa lahirnya

bentuk kehidupan baru dalam keluarga, kaum atau suku.

Begitu pula berdasarkan hasil penelitian pendahuluan

ditemukan adanya efek negatif yang timbul ke dalam rumah gadang

yaitu semakin renggangnya hubunyan aniara mamak dan

kamanakannya, sementara itu hubungan antara ayah dengan anaknya

semakin erat yang semula demikian idealnya seperti yang

tergambarkan dalam kala adat "anak di pangku, kamanakan

dibimbiang", yang dalam kenyalaannya dewasa ini mulai sulit

ditemukan. Di samping itu efek negatif lainnya adalah adanya

pergeseran norma sosial dan perihal tanah serta waris yang

menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakal M inangkabau.

Munculnya persoalan-persoalan waris dan lanah yang

dimaksudkan di alas, menurul Nairn ( 1 984:i) dapat d ikalakan sudah

demikian akuutnya yang dapal dibuklikan lebih dari 80% perkara­

perkara perdala yang diajukan ke Pengadilan Negeri d i Sumalera

Baral lidak lain dari adanya sengkela mengenai harta pusaka

khususnya mengenai sengketa lanah dan waris yang pada waklu

masih adanya peran dan fungsi lembaga adat, Minangkabau masalah

1 1

yang demikian b isa diselesaikan dengan mudah melalui musyawarah­

mufakat para pemuka adat.

Karena itu, apabi la p•ergeseran peran dan fungsi lembaga adat

Minangkabau ini tidak diantiisipasi lebih jauh atau dibiarkan begitu saja,

hal yang mungkin suatu ketika masyarakat Minangkabau kehiiangan

identitas jati dirinya sebagai masyarakat yang memi l ik i adat

Minangkabau.

Per ihal lembaga adat Minangkabau yang diperbincangkan di

sini , dimaksudkan adalah llembaga adat yang di dalamnya terdapat

norma-norma ,sosial yang pada tradisinya dimulai dari rumah gadang

kemudian berlanjut ke lembaga mamak kaum atau mamak suku dan

lembaga kerapatan adat Minangkabau serta nagar i , yang pada

hakikatnya menggambarkarn sistem sosial dan budaya masyarakat

Minangkabau. Lembaga adat ini lah yang kemudian meletakkan dasar

tradisi matrilineal dalam sistem sosial masyarakat Minangkabau.

Tradisi matr i l ineal in i menurut de Jong (1960:84) yang

menyebabkan adanya bahw�:

1 . Keturunan bagi masyarakat Minangkabau ditetapkan menurut garis

ibu, karena itu suku terbentuk menurut garis ibu;

12

2. Dalam perkawinan, sistemnya ditentukan sejalan dengan sistem

suku, dan harus dengan orang yang memi liki suku yang berbeda;

3. Pengurusan keluarga dikuasakan kepada mamak; akan tetapi

puncak kekuasaan di dalam rumah gadang masih di tangan nenek

perempuan yang dinamakan sebagai "amban purue"', karena itu

peran pria lebih kec i l pada masyarakat Minangkabau dalam

memberi nafkah kepada istrinya. Begitu pula bahwa hasil usaha

atau pencaharian orang laki-laki adalah diperuntukkan bagi

kamanakannya, sedangkan panghulu hanyalah berkuasa dalam

ha! menjaga harta kaumnya saja, dan mf?meriksa penggunaan

serta pengurusannya dengan pihak luar;

4. Bagi seorang mamak ,atau tungganai-tungganai, begitu pula

panghulu pada dasarnya tidak berhak membawa hasil pusaka

mereka ke dalam keluarganya atau ke rumah istrinya.

5. Apabila anak akan dikawinkan oleh mamak atau oleh tungganai

atau oleh panghulu, maka semenda atau urang sumando sifatnya

hanyalah diberi tahu saja.

Dalam hal ini lah terlihat bahwa seorang mamak dalam

masyarakat Minangkabau memitiki tradisi yang berperan dan berfungsi

sebagai pendidik dan pengasuh bagi setiap kamanakannya, serta turut

13

bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dari segenap

anggota ke/uarganya.

Memetik pendapat Mansoer et.al ( 1 970: 1 9) sehubungan

dengan peran dan fungsi seorang mamak in i dalam tradisi lembaga

adat Minangkabau, maka seorang mamak itu memi l ik i peran dan

fungsinya sebagai mamak rumah, mamak kaum atau mamak suku.

Penamaan mamak rumah dimaksudkan ada/ah penamaan status dari

seorang mamak yang terpilih untuk menjadi wakil pembina dan

pembimbing anggota-anggota ke/uarganya serumah gadang, yang

!ugasnya ialah mengampungkan artinya memelihara, membina,

memimpin kehidupan dan kebahagiaan jasmani maupun rohaniah

para kamanakannya yaitu1 anak-anak dari anggota-anggota dari

seluruh keluarganya serumah gadang. Sebab itu dalam masyarakat

Minangkabau seorang mamak memi l ik i kuasa atau menguasai

penggunaan pusaka ke/uar9a serumah gadang seperti mengerjakan

sawah atau ladang dan me�manennya bagi kepentingan keluarganya

dalam rumah gadang.

Disini lah seorang mamak dalam tradisi lembaga adat

Minangkabau disebutkan sebagai instansi pertama dalam

menyelesaikan segala macam dan jenis persengketaan yang mungkin

14

timbul d i antara sesama anggota keluarganya. Peran dan fungsinya

yang demikian itu, menyebabkan seorang mamak rumah disebut

sebagai tungganai yang dipanggil dengan sebutan datuk dan

memakai gelar pusaka kaumnya.

Kemudian tungganai-tungganai yang memi l ik i suku yang sama

dari kaum yang sama secara melembaga ia akan menjadi anggota dari

lembaga mamak kaum atau mamak suku, yang dalam tradisinya di

antara mereka dapat dipilih sebagai wakil mereka yang berperan dan

berfungsi sebagai pembimbing, atau pembina seluruh kaumnya.

Dalam ha/ inilah seorang tungganai akan berperan dan berfungsi

sebagai mamak kaum yang disebut panghulu dipanggil dengan gelar

kaumnya. Sebagai panghulu mamak kaum ia disebut sebagai ninik

mamak yang lazimnya juga ia akan menjadi anggota lembaga

kerapatan adat Minangkabau yang memiliki peran dan fungsinya

sebagai dewan pemerintahan dalam nagari. Sedangkan nagari sendiri

memiliki peran dan fungsinya secara historis sebagai lembaga adat

Minangkabau yang tertinggL

Menilik dari uraian di atas menarik kemudian untuk diteliti /ebih

jauh tentang pergeseran peran dan fungsi lembaga adat dalam

masyarakat Minangkabau

15

1.2. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan uraian Jatar belakang penelitian di alas, dapat

diajukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1 . Sejauhmana pergeseran peran dan fungsi lembaga adat dalam

masyarakat Minangkabau

� .. 1inangkabau serta dampaknya forharian .... ., ,' ................. ,..... masyarakat

Mina ngkabau

1.3. Maksud danTujuan �ene!itian

Pene!itian in i bermaksud :

1. f\�engkaji sejauh mana pergeseran peran dan fungsi /embaga adat

dalam masyarakat M ina:ngkabau;

2. Mengkaji faktor-fa ktor epa saja yang dapat memberi pengaruh

terhadap pergeseran peran dan fungsi lembaga adat da!am

masyarakat Minangkabau serta apa dampaknya terhadap

masyarakat Minangkabau;

Adapun penelitian in i bertujuan untuk :

16

1 . Memperoleh pemahaman dan makna yang mendalam tentang

pergeseran peran dan f ungsi lembaga adat dalam masyarakat

Minangkabau;

2. Memperoleh pemahaman dan makna yang mendalam tentang

faktor-faktor apa saja yang dapat memberi pengaruh terhadap

pergeseran peran dan fungsi lembaga adat dalam masyarakat

Minangkabau serta aipa dampaknya terhadap masyarakat

Minangkabau

1.4. Kegunaan Penelitian

Seiring dengan tujuan pene!itian di alas, m3ka kegunaan

penelitian in i diharapkan dapat :

1 . Menambah bahan kaj ian analisis dan sumbangan bagi

pengembangan teori sosiologi tentang masyarakat M inangkabau;

2. Memberikan masukkan kepada pemerintah dalam rangka

pe/aksanaan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera

Ba rat

1.5. Kerangka Pemikiran dan Asumsi Penelitian

1. Kerangka Pemikir.an

Untuk mengkaji serta guna memperoleh pemahaman dan

makna yang mendalam tentang pergeseran peran dan fungsi lembaga

17

adat dalam masyarakat Minangkabau digunakan pendekatan teoritis

melalui perspektif teori st;ruktural-fungsional dari Bronislaw King

Malinowski dan AR. Radcliftfe Brown, serta perspektif teori perubahan

sosial . Melalu i perspektif i n i diharapkan dapat ditelaah tentang

pergeseran peran dan fUJngsi lembaga adat dalam masyarakat

Minangkabau.

Jika perspektif teori perubahan sosial yang digunakan untuk

memahami pergerseran pieran dan fungsi lembaga adat da!am

masyarakat Minangkabau, maka titik tolak pemahaman dalam

penelitian ini dapat digunakan pemahaman tentang perubahan sosial

dari Wilbert Moore ( 1 967:23) yang menyatakan bahwa perubahan

sosial merupakan perubahan penting yang terjadi pada struktur sosial ,

yaitu berupa perubahan dairi pola-pola perilaku dan interaksi sosial

yang terjadi dalam suatu masyarakat. Sebab dalam setiap perubahan

sosial itu terdapat berbagai variasi atau modifikasi pada aspek proses

sosial, pola sosial , dan benrtuk-bentuk sosial , serta set iap modifikasi

pola antar hubungan yang telah mapan dengan standar perilaku yang

ada.

Begitu pula dengan pemahaman Lauer (1993:5) tentang

perubahan sosial yang mengatakan bahwa perubahan sosial itu

18

dipandang sebagai sebuah konsep yang serba mencakup, yang

menunjuk kepada perubahan fenomena sosial diberbagai tingkat

kehidupan manusia, mulai dari tingkat individu h ingga ke tingkat

masyarakat. Karena itu semua kajian teori perubahan sosia/ mengacu

kepada mekanisme yang m endorong perubahan, dan bagaimana

caranya memahami ja/annya proses perubahan sosial dalam arti

bentuk dan po/a perubahan yang terjadi.

Dikalangan antropolog ada tiga po/a yang d ianggap sangat

penting da/am memahami bentuk dan po/a perubahan sosial itu, yakni

evolusi , difusi dan alkulturasi. Di akhir abad 1 9 para antropo/og sosial

mengidentifikasi evolusi menurut po/a perkembangan kehidupan

kebudayaan mulai dari bentuk yang rendah h ingga kebentuk yang

lebih tinggi. Pola ini dilakukan o leh Morgan (Stern & Jacobs, 1952 :

122) dalam usahanya mengkategorisasikan masyarakat menurut

perbedaan ciri-ciri sosial yang dimiliki bersama o /eh anggotanya pada

t ingkat organisasi sosial te1rtentu dan untuk memperhatikan rentetan

perkembangan setiap tipe organisasi sosia/ itu.

Sementara itu Murdock ( 1 949:47 , 185) mengatakan bahwa inti

tu/isan teoritis evolusi kuno memuat ide bahwa bentuk organisasi

sosial yang paling primitif adalah kekeluargaan matril ineal. Bentuk ini

19

akhirnya menghasilkan bentuJk kekeluargaan patr ilineal dan patriarkhat

karena laki-laki memperoleh dominasi. Akhirnya garis keturunan

bilateral dan keluarga batih muncul ke penghujung tingkat evolusi.

Aspek evolusi kebudayaan ini nampak sedemikian logis dan sangat

sesuai dengan seluruh fakta yang diketahui dan benar-benar dapat

diterima oleh sesuai ahli ilmu sosial hingga penghujung abad 1 9.

Sekarang ini telah muncul pemikiran tentang evolusi baru yang

menurut Lauer (op.cit. ,390) muncul berangkat dari upaya untuk

mensintesiskan pemikiran ahli evolusi kuno, serta pemikiran ah l i difusi,

dan pemikiran ahli fungsior<al pada dewasa in i yang penekanannya

lebih ke arah sifat dari mobilitas berbagai unsur kebudayaan dan

mencoba untuk mengetahui bagaimana cara berbagai unsur yang

membentuk suatu kebudayaan tertentu menyatu bersama. Sebab

pemikiran ahli teori fungsional yang menekankan pada saling

ketergantungan unsur-unsuir kebudayaan , hubungan masing-masing

unsur menjadi satu keseluruhan yang penuh makna, seperti

pandangan fungsionalisme sosiologis tidak mampu menerangkan

masalah perubahan secara memadai.

Karena itulah menu rut Lauer ( ibid.) muncul pemikiran

evolusionisme baru yang mencakup berbagai ide, di antaranya para

20

antropolog kontemporer yang menyamakan evolusi dengan

perubahan, atau membayangkan evolusi sebagai pertumbuhan,

perkembangan, atau kemajuan

Mengenai yang dimaksud dengan unsur kebudayaan dalam

uraian Lauer di atas secara universal dapat dijelaskan memetik

pendapat Kluckhohn (Koentjaraningrat, 1964: 79) yang mengatakan

sebagai berikut (a) peraPatan dan perlengkapan hidup manusia

(pakaian , perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat

produksi, transport, dan sebagainya); (b) mata pencaharian hidup dan

sistem ekonomi (pertanian, peiernakan, sistem produksi , s.istem

distribusi); (c) sistem kernasyaratan (sistem kekerabatan, organisasi

po litik , sistem hukum, sistem perkawinan) ; (d) bahasa (lisan maupun

tertulis); (e) kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak); (f) sistem

pengetahuan; (g) religi.

Begitu pula mengenai pemahaman tentang kebudayaan di atas

dapat dilihat dari pemahaman Taylor dalam bukunya "Primitive

Culture" ( Harsojo, 1 977:92) yang mengatakan bahwa kebudayaan

adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung i lmu

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral , hukum, adat-istiadat,

21

dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang di dapat oleh

manusia sebagai anggota masyarakat.

Sehubungan dengan minat terhadap evolusi yang dewasa ini

hidup kembali, maka pendef<atan yang lebih umum atas perubahan

kebudayaan itu menurut Lauer (op.cit . ,397) kini dipusatkan pada

proses difusi atau alkulturasi . Difusi adalah merupakan proses yang

menyebarkan inovasi (penemuan) keseluruh lapisan satu masyarakat

atau ke dalam satu bagian atau dari satu masyarakat ke masyarakat

lain, dan pendekatan antropologis, difusi mengacu kepada penyebaran

unsur-unsur satu kebudayaan ke kebudayaan lain.

Mengenai alkulturasi di atas memetik pendapat dari Herskovits

et.al. (Lauer,op.cit. ,403) memberi penjelasannya yang mengatakan

bahwa akulturasi adalah bentuk sebagai pengaruh suatu kebudayaan

terhadap kebudayaan lain atau bisa juga saling mempengaruhi satu

sama lain antara dua kebudayaan yang mengakibatkan terjadinya

perubahan kebudayaan. Karena itu alkulturasi mel iputi fenomena yang

dihasilkan sejak dua kelomjpok yang berbeda kebudayaannya m ulai

melakukan kontak langsung, yang di ikuti perubahan pada pola

kebudayaan yang asl i dari salah satu atau kedua kelompok itu.

22

Apabila akulturasi dik�itkan dengan difusi, maka yang terlihat

adalah bahwa difusi itu menupakan suatu aspek saja dari akulturasi.

Oleh karena itu Lauer ( ibid ) berpendapat bahwa difusi selalu terjadi

pada proses akulturasi, dan akulturasi itu sendiri hanyalah merupakan

satu aspek saja dari perubahian kebudayaan.

Menurut Barnett et.a l . ( Lauer. ibid. ) pemahaman yang menjadi

standar dalam studi perubahlan kebudayaan pada dewasa ini adalah

alkulturasi yang dipahamkan sebagai perubahan kebudayaan yang

dimulai dengan bernubungannya dua sistem kebudayaan atau lebih

ya:ig masing-masing otono;n_ Yang menjadi unit analisis dalam kajian

ini adalah setiap kebudayaan yang dimi l iki masyarakat, karena individu

adalah sebagai anggota masyarakat yang mendukung kebudayaan,

sebab itu ia menjadi peran1tara dalam penyebaran kebudayaannya

kepada individu lain yang berasal dari masyarakat lain. Dalam analisis

alkulturasi, individu-individu tidakiatl menjadi pusat perhatian, yang

menjadi pusat perhatian adalah adat masyarakat, walaupun individu

yang mengubah kebiasaan berperilaku dan keyakinan mereka karena

pengaruh bentuk kebiasaan dan keyakinan asing, namun dikatakan

adat masyarakatnyalah yang mengalami alkulturasi.

23

Karena itu menurut Kroeber ( 1 948 :425) alkulturasi berarti

mempunyai pengaruh yang besar ketimbang difusi, setidaknya dalam

arti kebudayaan lain yang dipengaruhi akan lebih menyerupai

kebudayaan yang mempengaruhi. Sebab itulah bisa jadi alkulturasi itu

merupakan proses perubaharn ke arah peningkatan keserupaan antara

dua kebudayaan.

Kalau demikian adanya, dapat dikatakan bahwa alkulturasi

merupakan pola perubahan sebagai akibat terjadinya penyatuan

antara dua kebudayaan, yang penyatuan ini dihasilkan dari adanya

kontak yang berlanjut. Kontak ini rnenurut Lauer (ibid. ) dapat terjadi

antara lain melalui migrasi, perdagangan, misi penyebaran agama,

media massa terutama media cetak, radio dan televisi.

Akulturasi yang terjad i melalui kontak sebagaimana disebutkan

di alas dalam masyarakat Minangkabau bisa terjadi sebab adanya

tradisi merantau dalam masyarakat Minangkabau yang telah

berlangsung lama yang memberi pengaruh terhadap pergeseran

peran dan fungsi lembaga adat Minangkabau. D i samping itu

akulturasi yang terjadi ke dalam masyarakat Minangkabau bisa

disebabkan juga oleh karena adanya perkembangan pendidikan di

kalangan masyarakat Minangkabau yang telah terjadi sejak masuknya

24

Islam dan pemerintah jajahan Belanda dan alam kemerdekaan hingga

dewasa ini. Adanya pendidikan yang berkembang dalam masyarakat

Minangkabau dengan sendirinya memberi pengaruh pula terhadap

pekerjaan atau mata pencaharian serta tingkat pendapatan

masyarakat Minangkabau.

Begitu pula adanya pola merantau di atas memberi pengaruh

terhadap hubungan kelua rga dalam masyarakat dan adat

Minangkabau. Secara keseluruhan memberi pengaruh pula terhadap

struktur sosial dan budaya masyarakat Minangka bau

Adanya perubahan kebudayaan di alas sebagai akibat dari ·

adanya kontak dua kebudayaan itu menurut Dobrenwend dan Smith

(Lauer, ibid) ada tiga kemungkinan arah perubahan yang dapat

dihasilkan dari kontak itu, yakni (a) pengasingan, menyangkut

pembuangan cara-cara tradisional oleh anggota pendukung suatu

kebudayaan tanpa menerima cara-cara kebudayaan lain; (b)

reorientasi, menyangkut perubahan ke a rah penerimaan struktur

normatif kebudayaan lain', (c) penguatan kembali (reaffirmation).

dalam hal ini dimaksudkan adalah diperkokohnya kembal i kebudayaan

tradisional .

25

Sedangkan menurut Sani ( 1 986:3) dalam perspektif sosiologi

tentang perubahan sosial pada hakikatnya digambarkan melalui suatu

perspektif struktural historikal, dimana dimungkinkan adanya

pendeskripsian suatu perubahan sosial. Sebab itulah tidak ada suatu

perubahan tanpa adanya iattanan dan tidak ada suatu tatanan tanpa

perubahan. Dalam ha! ini ya1ng patut menjadi obyek perubahan sosial

itu ialah kelompok-kelompok manusia yang terinteraksi dalam struktur

sosial menurut ruang dan waktunya Dengan demikian perubahan

sosial itu mesti terjadi dikalangan masyarakat rnanapun di dunia ini.

ltulah sebabnya Moore ( 1 974:4) berpendapat bahwa perubahan

sosial bukanlah suatu gejala masyarakat modern saja, akan tetapi

sesuatu ha! yang berlaku universal, sifatnya yang dinyatakan dalam

pengalaman hidup manusia.. Manifestasi seperti ini sifatnya adalah

dinamis, baik dalam masyarakat maupun dalam suatu kebudayaan

tertentu.

Apabila penjelasan di atas dikaitkan dengan masalah penelitian

ini, maka pergeseran peran dan fungsi lembaga adat dalam

masyarakat Minangkabau meliputi lembaga rumah gadang, mamak

kaum atau mamak suku, lembaga kerapatan adat Minangkabau dan

nagari.

26

Bagaimana lembaga adat Minangkabau di atas memiliki peran

dan fungsinya dalam masyarakat Minangkabau, serta peran dan

fungsinya untuk kelangsufllgan struktur sosial dalam masyarakat

Minangkabau ada baiknya pula dikaji melalui perspektif teori struktural

fungsional dari Malinowski dlan Radcliffe-Brown.

Menurut Malinowski dan Radcliffe-Brown perspektif teori

struktural fungsional pada lhakikatnya mencoba mengkaji mayarakat

dan kebudayaannya melalui ide struktur dan fungsi.

Sehubungan dengan ide struktur dan fungsi ini, Malinowski

(Daud, 1991: 1 5) mendeskripsikan pengertian struktur dan fungsi ke

dalam pemahaman adanya satu pola hubungan di dalam satu unit

sosial yang stabil, yang memiliki identitas sendiri. Dimana setiap pola

memiliki fungsi-fungsi tertentu bagi individu dalam masyarakat, dan

bagi kelanjutan masyarakat. Karena itu semua tradisi dalam

kebudayaan merupakan bagian-bagian yang penting dalam

masyarakat sebab ia memiliki fungsi tertentu.

Sebab itu menurut Daud (ibid) para fungsionalis selalu

memandang bahwa setiap pola adat merupakan bagian dari fungsi

dasar di dalam kebudayaan itu. Sehubungan dengan hal itu

27

Malinowski percaya bahwa fungsional mempunyai ni lai praktis yang

penting dalam kehidupan masyarakat.

Tumpuan kajian Mal inowski terhadap masyarakat melalui

kebudayaan bisa dikatakan erat hubungannya dengan para antrop0log

Amerika yang menerima deif in isi Taylor tentang kebudayaan sebagai

dasar antropologi budaya Amerika, dimana Taylor mendefinisikan

kebudayaan adalah sebagai keseluruhan cara hidup manusia.

Pemahaman ini yang dideskripsikan o leh Kluckhohn dalam

menyebutkan dan menjela1skan tentang unsur-unsur kebudayaan

sebagaimana terlihat di atas.

Sehubungan dengan pemahaman Malinowski di atas,

Koentjaraningrat (1987:127) mengatakan bahwa Malinowski pernah

mengatakan bahwa masyarakat dapat di l ihat sebagai suatu gabungan

s istem-sistem sosial dimana sistem-sistem itu melibatkan unsur-unsur

yang berhubungan dengan usaha manusia untuk memenuhi keperluan

dasarnya seperti keselamatan, makanan, memi lki keturunan,

kebebasan, dan pertumbuhannya.

Pendekatan struktural fungsional yang dinyatakan Malinowski

di atas menurut Daud (op.cit.) memil ik i tiga persoalan penting yaitu:

adakah ia berfungsi, bagaimana ia berfungsi dan mengapa ia

28

berfungsi. Ketiga persoalan in ilah merupakan hal yang penting dalam

pendekatan struktural fungsional dari Malinowski. ln i bisa di l ihat dari

apa yang dikatakan Malin•owski yang menyarankan apabila ingin

mengkaji masyarakat, seharusnya di l ihat hukum-hukum yang

menentukan pengekalan suatu kebudayaan. Hukum-hukum dalam

masyarakat in i pada hakikatnya berhubungan erat dengan individu,

atau individu dengan individu, atau juga antara individu dengan

lembaga yang terdapat dalam masyarakat itu, bisa juga terjadi

hubungan antara lembaga tersebut dengan lembaga yang lainnya.

Karena itu lah sebuah masyarakat merupakan suatu sistem yang

berhubungan dan mempunyai pola-pola kepentingan untuk

masyarakat itu sendiri.

Cara hidup individu dalam masyarakat yang digambarkan

Malinowski di alas menurut Daud (ibid) erat hubungannya guna

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sebagai manusia. Setiap

keperluan dasar individu ini akan membawa kepada perwujudan

lembaga, dimana lembaga in i kemudian memi l iki suatu organisasi

tertentu dan yang menjadi ahl inya adalah individu itu sendiri.

Sekiranya salah satu anggota lembaga itu tidak berfungsi, maka

lembaga itu akan berhenti fungsinya, oleh sebab itu pemahaman

29

terhadap masyarakat tidak terlepas dari suatu kerangka konsep yang

mengatakan bahwa masyairakat itu merupakan suatu sistem yang

berpadu dan dapat diselaraskan.

Apabila pemahaman Malinowski dikaitkan dengan masalah

penelitian in i dapat d ikati:lkan bahwa pergeseran peran dan fungsi

lembaga adat dalam masyarakat Minangkabau, memberi pengaruh

terhadap pola hubungan dalam sistem kekerabatan dan kelanjutan

masyarakat dan adat Minangkabau. Sebab lembaga adat

Minangkabau merupakan hal yang penting dalam melestarikan tradisi

kebudayaan masyarakat Minangkabau. Lembaga adat Minangkabau

in i memi l iki peran dan fungsinya sebagai suatu sistem sosial dan

sistem budaya masyarakat Minangkabau yang terintegrasi ke dalam

pola-pola adat yang me111entukan sistem hubungan di dalam

masyarakat Minangkabau. ldentitas masyarakat dan adat

M inangkabau muncul dalam pola hubungan anggota masyarakat

yang terstruktur ke dalam lembaga adat Minangkabau.

Di sinilah terlihat bahwa lembaga adat M inangkabau rnerni l iki

peran dan fungsi rnengekalkan kebudayaan masyarakat dan adat

Minangkabau. Memetik pendapat Malinowski d i atas dapat

d iselaraskan bahwa lembaga adat Minangkabau in i memi l iki fungsi

30

kebudayaan. Karena itu hga persoalan penting dari pendekatan

struktural fungsional Malinowski sangat relevan diajukan kepada peran

dan fungsi lembaga adat Minangkabau bagi masyarakatnya yaitu

adakah ia berfungsi, bagaimana ia berfungsi dan mengapa ia

berfungsi merupakan panduan yang dapat digunakan sebagai

kerangka telaahan dalam penelitian ini.

Sebab itu apabila ingin mengkaji masyarakat Minangkabau,

maka seharusnyalah di l ihat adakah, bagaimanakah, dan mengapakah

hukum-hukum yang menenrtukan pengekalan masyarakat dan adat

Minangkabau memil iki perall! dan fungsinya. Peran dan fungsi ini pada

dasarnya terstruktur ke dalam iembaga adat Minangkabau , yang

mel iputi "cupak nan duo, kato nan ampek, undang-undang nan ampek,

nagari nan ampek" yang berakar ke dalam masyarakat dan adat

Minangkabau.

Apabila terjadi pergeseran peran dan fungsi lembaga adat

dalam masyarakat Minangkabau maka pergeseran ini dapat dikatakan

menuju ke arah terjadinya perubahan dalam masyarakat dan adat

Minangkabau. Dan jika pergeseran peran dan fungsi in i tidak dapat

d iikuti perkembangannya maka perkembangan ini dapat

membahayakan kelangsungan lembaga adat dalam masyarakat

31

Minangkabau yang di dalarn kata adat disebutkan "bak abu di ateh

tunggua ditiuk angin"

Kajian terhadap peran dan fungsi lembaga adat dalam

masyarakat Minangkabau di alas, berikutnya dijelaskan melalui

perspektif pemahaman Radcliffe Brown ( 1 952:59) tentang teori

struktural fungsional yang mengatakan bahwa masalah teoritis yang

mendasar dalam kajian sosi<0logi adalah tentang kelangsungan suatu

masyarakat dimana kelangsungan itu ditentukan oleh kelangsungan

struktur yaitu kelangsungan dalam penyusunan orang dan hubungan

mereka antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu

kelangsungan rangkaian hubungan sosial yang membentuk struktur

ditentukan oleh proses sosial. Tingkah /aku individu yang saling

berhubungan satu dengan yang lainnya pada hakikatnya dikontrol oleh

norma dan peraturan yang cfibentuk dalam kehidupan sosial tertentu

yang dikenal sebagai lembaga, yang diterima oleh suatu kelompok

atau kelas sosial yang terdapat pada masyarakat itu sendiri.

ltulah sebabnya menu.irut Radcliffe Brown ( ibid) terdapat dua

aspek struktur sosial, pertama semua hubungan sosial di antara

individu itu merupakan sebagai bagian dari struktur sosial, misalnya

dalam struktur keluarga terdlapat hubungan antara anak dengan ibu

32

bapaknya. Kedua, bahwa dlalam struktur sosial terdapat perbedaan

antara individu dan kelas sosial yang ditentukan oleh peran sosial

yang dimainkan oleh mereka. Contohnya, seperti perbedaan dari segi

peranan dan kedudukan sosial antara lelaki dengan perempuan,

pemimpin dan rakyat, majika111 dan pekerjanya.

Untuk kelangsungan struktur sosia l itu menurut Malinowski

(Daud,op.cit , .29) selalu menigikuti masa dan sifatnya dinamis, seperti

penerusan struktur organik suatu anggota tubuh manusia. D imana

sepanjang hayatnya strukt1Ur dari suatu organisme itu senantiasa

selalu mengalami perubahan, demikian pula halnya dengan kehidupan

sosial, dimana senantiasa selalu memperbaiki struktur sosialnya.

Hubungan antara pemimpin imungkin saja berubah dari masa ke masa,

yaitu perubahan pada strukturnya, namun bentuk struktur yang umum

mungkin secara relatifnya tetap ada dalam jangka waktu yang lebih

panjang, biasanya bentuk struktur yang umum ini mengalami

perubahan. Tetapi meskipun demikian penerusan struktur pada derajat

tertentu tetap ada.

Mengenai konsep stiruktur sosial di alas menurut Radcliffe

Bro\Nll (ibid . ) memili ki hubungan yang era! dengan konsep personaliti

sosial yaitu kedudukan seseorang dalam struktur sosial yang

33

kompleks, dimana setiap manusia itu memi l ik i dua ciri yaitu individu

dan manusia. Sebagai individu ia adalah satu organisme biologi yaitu

kumpulan dari sejumlah besar molekul yang tersusun dan di

dalamnya berlaku proses sal ing bertindak, serta perubahan yang

terjadi bersifat fisiologikal dan psikologikal. Dalam hal manusia sebagai

orang, ia adalah sesuatu yang kompleks dalam hubungan sosial

dengan berbagai peran dan fungsi yang dapat dimainkannya.

Apabila diti l i k pergeseran peran dan fungsi lembaga adat

Minangkabau ini yang menjadi persoalan dalam perspektif di alas

adalah apakah pergeseran 1n1 memberi pengaruh terhadap

kelangsungan masyarakat Minangkabau, karena kelangsungan

masyarakat Minangkabau ditentukan oleh kelangsungan struktur

sosial masyarakat Minangka1bau.

Sebab struktur sosial yang terdapat d i dalam masyarakat

Minangkabau memil ik i aspek sebagaimana dikemukanan Radcliffe­

Brown yaitu adanya hubu;ngan sosial d i antara individu dan

terdapatnya perbedaan individu dan kelas sosial di dalam masyarakat.

Hubungan sosial di antara individu dalam masyarakat Minangkabau

terstruktur ke dalam lembaga adat Minangkabau. Karena itu di dalam

lembaga adat d itetapkan peran dan fungsi seseorang berdasarkan

34

hubungan sistem kekerabatan yang diatur dalam norma adat seperti

peran dan fungsi seorang mamak di dalam kaum atau sukunya pada

sebuah parui' atau rumah gadang. Kemudian bagaimana peran dan

fungsi in i diterima oleh setiap anggota kaum atau sukunya. Peran dan

fungsi yang demikian kemrudian menempatakan adanya perbedaan

individu dan kelas sosial dalam struktur sosial masyarakat

Minangkabau seperti peran seorang nenek sebagai amban purue

artinya bermakna sebagai bendahara keluarga di rumah gadang

karena itu ia menguasai harta benda dari keluarganya serumah

gadang dan mfiJngatur penglhidupan keluarga serumah gadang.

Begitu pula adanya peran seorang mamak yang mengurus

anggota keluarga dan kamanakan serta mengurus ekonomi anggota

keluarga dan harta pusako kaum atau sukunya serumah gadang.

Karena itu ia menguasai penggunaan hasi l sawah ladang keluarganya

yang dikerjakan dan dirnil ik i bersama oleh anggota-anggota

keluarganya. la pu lalah yarng dalam instansi pertama menyelesaikan

segala macam dan jenis persengketaan yang timbul di antara sesama

anggota keluarganya. la disebut sebagai tungganai dipanggilkan datuk

dan memakai gelar pusaka kaumnya.

3 5

Peran dan fungsi lembaga adat dalam masyarakat

Minangkabau terlihat pula adanya lembaga mamak kaum atau suku

yang memiliki peran dan fungsi sebagai orang yang dituakan dalam

kaum atau sukunya untuk membina atau memelihara harta pusako

keluarga sekaum atau sesuiku dalam bentuk tanah dan rumah pusako

Peran dan fungsi lembaga adat Minangkabau ini juga ditunjukkan oleh

adanya lembaga kerapatan adat Minangkabau yang berperan dan

berfungsi sebagai dewan p>emerintahan dalam nagari yang tertinggi

yang menentukan peran dan fungsi nagari di mana para anggotanya

terdiri dari panghulu pucuk atau andiko yang merupakan waki l dari

panghulu-panghulu mamak kaum atau sukunya.

Di sini terlihat bahw;a kelangsungan struktur sosial masyarkat

Minangkabau sangat ditentukan oleh peran dan fungsi lembaga adat

Minangkabau. Apabila pera1n dan fungsi ini h i lang sebagaimana telah

diuraikan di atas, maka m a<Syarakat dan adat Minangkabau pun akan

h i lang, sebab identitas struktur sosial masyarakat Minangkabau

menampakkan dirinya dalam lembaga adat Minangkabau.

36

2. Asumsi Penelitiarn

Berdasarkan uraian d i atas dapat diajukan asumsi penelitian

sebagai kerangka pemikiran penelitian yaitu:

1. Pergeseran peran dan fungsi lembaga adat dalam masyarakat

Minangkabau menyentuh peran dan fungsi lernbaga rumah

gadang, lembaga mamiak kaum atau mamak suku, lembaga

kerapatan adat Minangkabau dan Nagari sebagai akibat adanya

akulturasi dalam kebudayaan masyarakat Minangkabau melalui

pendidikan, pekerjaan attau mata pencaharian, tingkat pendapatan

yang berkembang dan adanya tradisi pola merantau dalam

masyarakat MinangkabaUJ.

2. Adanya pergeseran peran dan fungsi lembaga adat dalam

masyarakat MinangkabaUJ sebagai akibat adanya alku!turasi di atas

memberi pengaruh terhadap pengasingan, yang menyangkut

pergeseran cara-cara tradisional oleh masyarakat Minangkabau

menuju ke arah reorientasi, yaitu perubahan penerimaan struktur

normatif kebudayaan lain tanpa mengindahkan kemungkinan

penguatan kembali ( reaffirmation), untuk memperkokoh

kebudayaan tradis ionaJ masyarakat Minangkabau.

3 7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2 .1 . Teori Perubahan Sosial

2 .1. 1 . Arti Perubahan Sosial

Perubahan Sosiia/ ada/ah fenomena kompleks yang

menembus pada berb;agai tahapan dari kehidupan sosial.

Perubahan itu sendiri pada wujudnya senantiasa menyertai

setiap kehidupan masyarakat. Dengan kata lain suatu atau

sejumlah perubahan selalu berlaku pada semua masyarakat

manusia, setiap saat diimanapun mereka hidup dan berada.

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa tidak ada

sesuatupun yang tidalk berubah dalam perjalanan sejarah

kehidupan masyarakat. Perubahan itu dapat berupa

kemajuan atau kemunduran, luas ataupun terbatas, cepat

atau lambat.

Bagaimana unttuk memahami tentang arti dari

perubahan sosial itu ada baiknya dipahamkan beberapa

batasan tentang perubahan sosial sebagaimana terlihat d i

bawah ini :

a. Wilbert Moore(Lauer, 1 977:4) , mendefinisikan perubahan

sosial sebagai peirubahan yang penting dari struktur

3 8

sosial Struktur s<0sial di sini d imaksudkan pola-pola

perilaku dan interaksi sosial.

b. Robert H . Lauer ( Ibid. , ) , memandang perubahan sosial

sebagai sebuah knnsep yang serba mencakup, yang

menunjuk kepada perubahan fenomena sosial di

berbagai tingkat kehidupan manusia mulai dari tingkat

individual hingga tingkat dunia. Berbagai tingkat

perubahan yang mewaki l i kawasan analisis, dan satuan

(unit) analisis yang mewakil i setiap tingkat perubahan

pada setiap tingkat kehidupar. sosial yang dianggap

sebagai perubahan sosial.

c. Selo Soemardjan ( 1 974:491 ), mendefinisikan perubahan

sosial segala perubahan pada lembaga-lembaga sosiai di

dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem

sosialnya, termasuk d i dalamnya ni lai-ni lai , sikap-sikap

dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam

masyarakat.

d. Kingsley Davis ( 1 960: 17- 1 8), memberi arti perubahan

sosial sebagai perU!bahan yang terjadi pada struktur dan

fungsi masyarakat. Misalnya, timbulnya

pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis

menyebabkan timbulnya perubahan dalam h ubungan

3 9

antara buruh deingan majikannya, yang kemudian

rnenyebabkan t imbulnya perubahan-perubahan dalam

organisasi ekonomi politik.

e. Samuel Konig ( 1 9fi7:279), mengartikan bahwa

perubahan sosiai itu menuntut pada modifikasi-modifikasi

yang terjadi dala1m pola-pola kehidupan manusia.

Modifikasi tersebutt terjadi karena sebab-sebab yang

intern dan ekstern.

f. Karl Manheim (Susanto: 1 985: 1 60), mengatakan bahwa

inti dari proses perubahan sosia'. itu adalah perubahan

norma-norma masyarakat karena perubahan norma dan

proses pembentuklkan norma baru merupakan i nt i dari

usaha mempertahankan persatuan h idup berkelompok

dengan sendirinyai proses disintegrasi dalam banyak

bidang, sehingga demi kemajuan harus diusahakan

adanya re-integras:i yaitu penampungan kembali dalam

suatu kehidupan bermasyarakat yang lebih cocok dengan

kebutuhan baru masyarakat di mana norma-norma yang

lebih cocok in i akain merupakan i katan dari ITlasyarakat

yang baru dan lebihi luas lagi .

g . Soedjono Dirjosisworo ( 1 982:63-B4) menyebutkan bahwa

perubahan sosial adalah perubahan fudamental yang

40

terjadi dalam struktux sosial, sistem sosial dan organisasi

sosial. Struktur sosial d imaksudkan adalah bentuk dari

pada seluruh jaringan hubungan antar individu dalam

masyarakat dimana terjadi interaksi , interrelasi , dan

komunikasi sosial. Sistem sosiai yang dimaksudkan

adalah keseluruhan jaringan-jaringan antar individu

dalam kelompok sosial, yang berhubungan dengan nilai-

ni lai dan pola-pola kebudayaan serta kaidah-kaidah

masyarakat terseburt. Sedangkan yang dirnaksud dengan

organisasi sosial adalah wadah-wadah pergaulan

kelompok yang disusun secara jelas antara para petugas

dan tugas-tugasnya yang berhubungan dengan usaha

mencapai tujuan tertentu, yang umumnya berhubungan

dengan aspek kesejahteraan dan keamanan anggota

organisasi tersebut.

h. Astrid S.Susanto ( Ib id. , ) , mengatakan bahwa : inti

perubahan masyarakat itu adalah demi kemajuan

anggota masyarakat yang bersangkutan guna

menemukan penyesuaian dirinya dengan perkembangan

anggota masyarakat dalam usaha menguasai keadaan

yang baru guna menghindarkan kekacauan yang

mungkin terjadi di dalam masyarakat. Langkah pertama '

4 1

penyaluran/pengarahan perkembangan sosial menuju ke

kemajuan sosial ialah meyakini bahwa kejadian-kejadian

politik-ekonomi-tekrnik-administratif tidak merupakan

kejadian yang lepas satu sama lain, melainkan

merupakan kejadiarn yang mutual-interdependent (Sal i ng

berkaitan).

1 . F.Ogburn (Johnson, 1 988 : 1 1) menambahkan bahwa,

ruang l ingkup perubahan sosial itu mencakup setiap

unsur-umsur kebudayaan baik yang materiil maupun

immateri i l , terutama penekanan besarnya pengaruh

unsur kebudayaan materiil terhadap immateriil. Sebagai

akibatnya perubahan sosial itu selalu ditandai oleh

adanya ketegangan antara kebudayaan materiil dengan

immaterii l seperti , besarnya pengaruh i /mu pengetahuan

dan perkembanga111 teknologi yang merangsang adanya

perubahan sosial. Perubahan yang demikian

mencerminkan adanya perubahan materil dalam aspek

kebudayaan i mmateriil .

Berdasarkan pendapat para ahl i di alas dapatlah

dimengerti bahwa yang dimaksud dengan perubahan sosial

itu adalah perubahan y.ang terjadi dalam masyarakat meli puti '

42

perubahan struktur, sistem dan organisasi sosial sebagai

akibat adanya modifikasi pola-pola kehidupan manusia yang

dipengaruhi oleh adanrya faktor kebutuhan intern dan ekstern

masyarakat itu sendiri.

Perubahan di atras terjadi secara terus menerus, oleh

karena itu perubahan sosial merupakan fenomena yang

kompleks menembus pada berbagai tahapan dari kehidupan

sosial. Perubahan itu sendiri pada wujudnya senantiasa

menyertai setiap kehidupan masyarakat dimanapun ia

berada, oleh karenanya tidak ada satu masyarakat pun yang

tidak mengalami perubahan di dalam sejarah perjalanan

kehidupannya.

Apabila masyarakat ditil ik dari perspektif perubahan

sosial maka masyarakat sebagai suatu sistem sudah tentu

dalam perwujudannya1, senantiasa mengalami perubahan

dapat berupa kemajjuan atau kemunduran, luas atau

terbatas, cepat atau lambat sebagaimana disebutkan di atas.

Sebagai suatu sistem masyarakat itu terdiri dari sub­

sub sistem yang saliing berinteraktif dan secara abstrak

masyarakat itu terdiri dari pranata sosial, struktur sosial,

sistem ni lai , norma, aturan maupun kebiasaan-kebiasaan

yang mewujud ke dalam tatanan konkrit sub-sistem ekonomi,

43

sub-sistem sosial, subi-sistem budaya, sub-sistem politik dan

sub-sub sistem lainnya.

Jika salah satu p ihak mengalami perubahan, maka

dalam perspektif pern;bahan sosial dapat dikatakan akan

memberi pengaruh kepada sub-sub sistem yang lain baik

langsung atau tidak langsung. Keberadaan sub-sub sistem

pada hakikatnya saling memperkokoh satu sama lainnya

karena setiap sub-sistem itu dengan peranannya dipandang

mutlak adanya. Bagaimana gambaran tentang hal in i dapat

terlihat dalam uraian berikutnya.

2.1 .2. Sebab-Sebab Terjadinya Perubahan Sosial

Sebab-sebab terjadinya perubahan sosial itu dapat

diterangkan menurut pendapat para ahl i berikut :

a. Raymond Firth (1 960:241 -242) menyebutkan sebab

terjadinya perubahan sosial itu karena penggerak tertentu

di dalam masyarakat yang dapat datangnya dari luar atau

dalam masyarakat. Yang datang dari dalam adalah daya

gerak berupa penemuan baru di lapangan teknik,

perjuangan perseorangan untuk memperoleh tanah dan

kekuasaan, perum!llsan baru dari paham-paham orang

kritis yang dianugerahi bakat-bakat istimewa (para ahl i

44

atau filsuf), lekanan jumlah penduduk atas mata

pencaharian dan barangkali perubahan ikl im. Sebab yang

datang dari luar, untuk sebagian terletak dalam

l ingkungan pergauffan itu sendiri dan untuk sebagian lagi

terletak dalam kekuatan ekspansinya peradaban.

b. Alvin L. Bertrand ( 1 980: 1 06) berpendapat bahwa

perubahan sosial itu disebabkan oleh faktor adanya

komunikasi yaitu proses dengan mana informasi

disampaikan dari individu yang satu kepada individu yang

l ain . Sedangkan yang dikomunikasikan adcilah suatu

gagasan-gagasanl'ride-ide atau keyakinan maupun hasil

budaya yang berupa fisik.

c. Robert L.Sutherland et.a l . ( 1 961 : 369) menyebutkan

bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan

sosial itu adalah faktor adanya inovasi (penemuan

baru/pembaharuan), invensi (penemuan baru), adaptasi

(penyesuaian secara sosial dan budaya), adopsi

(penggunaan dari penemuan baru/teknologi).

d. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi ( 1 964:489-

490) menyebutkan pada umumnya dapat dikatakan

bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan sosial adalah

dikarenakan adanya pengaruh dari dalam dan luar

45

masyarakat itu. Selbab-sebab yang bersumber dari dalam

masyarakat itu sendiri misalnya bertambah atau

berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru

(inventions), pertentangan antar golongan dan

pemberontakan attau revolusi yang terjadi di dalam

masyarakat. Apabil sebab-sebab perubahan sosial itu

bersumber dari luar masyarakat, maka biasanya

perubahan itu terja<di karena kebudayaan dari masyarakat

yang lain melanca1rkan pengaruhnya pada kebudayaan

dari masyarakat yang sedang dipelajari . Hubungan yang

dilakukan secara fisik antara kedua masyarakat,

memilikikecenderu111gan untuk menimbulkan pengaruh

timbal balik , aniinya masing-masing masyarakat

mempengaruhi masyarakat yang lainnya, tetapi juga

menerima pengarLli.h dari masyarakat yang lain. Proses

penerimaan pengairuh kebudayaan dari masyarakat lain

yang berbeda kebudayaannya di dalam studi antropologi

budaya dinamaka111 alkulturasi (alculturation) . Apabila

pengaruh itu diteriima tidak karena paksaan dari pihak

yang mempenganuhi maka hasilnya di dalam ilmu

ekonomi dinamaka111 demonstration effect

46

Dengan demiki;an dapatlah dimengerti bahwa sebab­

sebab terjadinya perubahan sosial itu dapat disebutkan

karena adanya pengairuh dari dalam dan luar masyarakat itu

sendiri sebagaimana digambarkan di atas.

2.1 .3. Faktor Pendorong dan Penghambat Perubahan Sosial

Beberapa faktor pendorong perubahan sosial dapat

disebutkan antara laiin adalah sebagaimana dikemukakan

oleh Ralph Linton dan Soerjono Soekamto berikut ini :

a. Menurut Linton ( 1 952:324) faktor pendorong perubahan

sosial itu adalah karena terjadinya kontak dengan

kebudayaan lain. Salah satu proses menyangkut hal ini

adalah misalnya difusi (diffut ion). Difusi adalah suatu

proses penyebara111 unsur-unsur kebudayaan dari orang

perorangan kepad!a orang perorangan lain, dan dari

suatu masyarakat ke masyarakat lain. Dengan proses

tersebut manusia mampu untuk menghimpun penemuan­

penemuan baruyang telah dihasilkan. Dengan terjadinya

difusi suatu penemuan baru yang telah diterima oleh

masyarakat dapat diteruskan dan disebarluaskan pada

masyarakat lain sampai umat manusia di dunia in i dapat

menikmati kegunaan bagi kemajuan peradaban, yaitu

47

antara lain proses tersebut merupakan pendorong bagi

pertumbuhan suatu kebudayaan dan memperkaya

kebudayaan masyarakat manusia

b. Menurut Soekanto ( 1 982:355) yang dapat menjadi faktor

pendorong perub;ahan sosial adalah adanya sistem

pendidikan formal yang maju, adanya sikap menghargai

karya orang lain :serta keinginan untuk maju, toleransi

terhadap perbuatain-perbuatan yang menyimpang yang

bukan merupakan delik, sistem terbuka dalam lapisan-

lapisan , sosial, adanya penduduk yang heterogen,

ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang

kehidupan tertentu, orientasi ke masa depan, n i lai bahwa

manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki

h idupnya, adany<a disorganisasi dalam masyarakat,

sikapmudah menerima hal-hal yang baru dan seterusnya.

Beberapa faktor penghambat terjadinya perubahan

sosial memetik pendapat Soekanto (Ibid.,) menyebutkan

karena kurangnya h!ubungan suatu masyarakat dengan

masyarakat lain sehingga keterasingan anggota masyarakat

yang demikian ini tidak jarang tidak mengetahui

perkembangan apa yang terjadi dalam masyarakat lain, '

48

padahal kebudayaan masyarakat lain dapat memperkaya

kebudayaan sendiri. Di samping itu dapat juga disebabkan

karena terlambatnya perkembangan i lmu pengetahuan

dalam suatu masyarakat yang dimungkinkan oleh Adanya

keterasingan dan ketertutupan masyarakat tersebut dari

pengaruh luar.

Sementara itu Selo Soemardjan dan Soelaeman

Soemardi (Op.Cit. ,383) mengatakan bahwa faktor

penghambat terjadinya perubahan sosial dikarenakan sikap

masyarakat yang sangat tradisiona,I, adanya kepentingan

yang telah tertanam dengan kuat sekali dalam suatu

organisasi sosial dan mereka sangat menikmati

kedudukannya karena dimungkinkan o leh adanya sistem

lapisan-laoisan kedudukan yang enggan melepaskan

kedudukan yang sedang dipangkunya. Bahkan tidak jarang

mereka mengidentifikasikan dirinya dengan usaha-usaha

dan jasa-jasanya di dalam membentuk organisasi sosial itu.

J .M van der Kroef (1 954:206) mengatakan bahwa

faktor penghambat terjadinya perubahan sosial dapat

disebutkan antara lain adalah adanya hambatan yang

bersifat ideologis seperti yang ditemukan pada masyarakat

yang memi l iki unsur-unsur kebudayaan rohaniah yang kuat

49

sekali. Begitu pula terjadi hambatan perubahan sosial akibat

rasa takut atau kuatir terjadinya kegoncangan pada transisi

kebudayaan, disamping tertutup terhadap hal-hal yang baru

dan adanya adat atau kebiasaan yang menjadi pola

perikelakuan bagi anggota masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan utamanya. Adat atau kebiasaan ini dapat berupa

kepercayaan, sistem mata pencaharian hidup, cara-cara

berpakaian, pembuatain rumah dan lain sebagainya.

2.1 .4. Proses Perubahan Sosial

Menu rut Astrid S.Susanto (Op. Cit. , 170) proses

perubahan sosial d:apat terjadi melalui evo lusi sosial,

mobilitas sosial dan revolusi sosial. Evolusi sosial

merupakan perkembangan gradual yaitu karena adanya

kerja sama yang harmonis antara manusia dengan

lingkungannya. Bent1Uk evolusi ini dapatberupa evolusi

kosmis, evolusi orgaITTis, evolusi mental . Evolusi kosmis

adalah taraf evol1Usi dalam bentuk pertumbuhan,

perkembangan atau kemunduran hidup manusia. Evo lusi

organis adalah evolusi yang ditemukan dalambentuk

"survival of the fittest", yaitu perjuangan manusia untuk

mempertahankan hidupnya. Evolusi mental adalah evolusi

50

sebagai akibat adanya perubahan teknologi dan perubahan

kebudayaan .

Sedangkan proses perubahan sosial melalu i mobilitas

sosial menurut J\stid S.Susanto di atas (Ibid . , ) terjadi karena

adanya keinginan akan perubahan yan g diorganisasi. Sebab

dari gerakan sosial in i terjadi penyesuaian diri manusia

dengan keadaan (ekologi) karena didorong oleh keinginan

manusia akan hidup dalam keadaan yang lebih baik , serta

pemanfaatan dari penemuan-penemuan baru. Pada

umumnya mobilitas sosial ini terbentuk apabila ada konsep

yang jelas terlebih lagi apabila konsep i n i memiliki

strategiyang jelas pula. Suatu gerakan akan berakhir apabila

suatu idea oleh pengikut-pengikutnya dirasakan telah

terwujudkan atau bila keadaan telah berubah kembali.

Untuk proses perubahan sosial melalui revolusi sosial

pada umumnya ditaridai oleh adanya ketidakpuasan dari

golongan tertentu hal mana biasanya telah didahulu i oleh

terbesarnya suatu idea baru . Oleh Astrid S.Susanto (Ibi d . , )

disebutkan saat peca hnya suatu revolusi sosial ditandai

dengan adanya teror suatu coup d'etat.

Pada dewasa i n i proses perubahan sosial dapat

diketahui terjadinya karena ada beberapa kecenderungan

5 1

disebabkan tidak ada masyarakat yang lain stagnant (tidak

berproses). Setiap masyarakat sebagaimana terlihat dari arti

perubahan sosial diatas, cenderung untuk mengalami

perubahan-perubahan tinggal terjadinya dapat secara lambat

atau cepat.

Sehubungan de11gan ini Wi lbert Moore ( 1 963:27)

mengatakan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada

suatu lembaga sosial tertentu cenderung mengikuti

perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Oleh

karE:na itu lembaga-lembaga sosial tadi bersifat

interdependen, sehingga sulit sekali untuk mengisolasikan

perubahan pada lembaga sosial tertentu. Proses yang

dimulai dan proses-proses selanjutnya tidak jarang

merupakan suatu mata rantai.

Hanya saja perubahan sosial yang cepat biasanya

mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang sementara

sifatnya di dalam proses penyesuaian diri. Disorganisasi

biasanya akan diikuti o leh suatu reorganisasi yang

mencakup pemantapan dari norma-norma dan nilai-nilai baru

sehingga melembaga.

52

Secara tipologis menurut Neil J .Sme1ser ( 1 976: 1 5)

perubahan-perubahan sosial ini dapat dikategorisasikan

sebagai :

a. Suatu proses sosial yaitu hubungan timbal balik antara

berbagai bidang-bidang kehidupan , yakni bidang politik,

ekonomi, sosial , hukum dan hankam.

b. Segmentasi yaitu perpecahan struktural antara unit-unit

dalam masyarakat yang sebenarnya tidak berbeda

secara kual itatif.

c. Perubahan struktural yang menyangkut perubahan dalam

peranan dan organis;asi .

d. Perubahan kelompolk-kelompok sosial yang mencakup

komposisinya, taraf kesadaran dan h ubungan antar

kelompok sosial .

Suatu proses perubahan sosial akan lebih mudah

terjadi apabila masyarakat yang bersangkutan bersifat

terbuka terhadap hal-hal atau unsur-unsur baru baik yang

datangnya dari luar maupun dari dalam. Biasanya

perubahan sosial itu harus dimulai dengan usaha-usaha

yang persuasif oleh karena ada kecenderungan bahwa hal­

hal yang dipaksakan akan menghas ilkan suatu sikap atau

perikelakuan yang menentang yang mungkin berwujud atau

531

mungkin merupakan sikap melawan yang diam-diam. Sikap

melawan secara diam-diam tersebut suatu ketika akan

meledak sehingga m-enimbulkan akibat negatif yang

menggoncangkan masyarakat secara menyeluruh dan

mendasar.

Berdasarkan rangkaian pemahaman di atas dapat

disebutkan bahwa pembahan sosial itu bentuknya dapat

meliputi perubahan pada bentuk struktur sosial, sistem

sosial, organisasi sosial atau stratifikasi sosial . Pada struktur

sosial terlihat bentuk periubahannya pada jaringan h,ubungan

antar individu dalammasyarakat berupa jal inan interaksi,

interrelasi dan komunikarsi sosial.

Pada sistem sosial terlihat bentuk perubahannya pada

jaringan hubungan antair individu dalam masyarakat berupa

jal inan sistem nilai, norma-norma, pola-pola perilaku individu,

kelompok sosial dan kebudayaan serta kaidah-kaidah

masyarakat lainnya. Paida organisasi sosial terl ihat bentuk

perubahannya pada wadah pergaulan kelompok yang

disusun secara jelas antara para petugas dengan tugas­

tugasnya yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai

tujuan tertentu yang umumnya berhubungan dengan aspek

541

kesejahteraan dan keam•anan para anggota organisasi sosial

tersebut.

Pada stratikasi s<0sial terlihat bentuk perubahannya

pada kedudukan sosial seseorang karena faktor tertentu baik

secara vertikal maupun secara horizontal. Misalnya seorang

buruh karena pendidikain dapat menjadi seorang i lmuwan,

atau menjadi pedagang, komandan pasukan mi l iter dan lain

sebagainya.

Yang berhubungan dengan bentuk perubahan struktur

sistem dan organisasi sosial di atas m isalnya suatu gerak

masyarakat yang berhubungan dengan ruang geografi atau

terjadinya perpindahan tempat dari sekelompok anggota

masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain dalam jumlah

yang relatif besar, bentuknya yang terkenal d iantaranya

adalah imigrasi, emigrasi, transmigrasi, dan urbanisasi.

2.1 .5. Pola-Pola Perubahan

Oikalangan antropologi ada tiga pola perubahan yang

dianggap sangat penting dalam kebudayaan satu

masyarakat yaitu evolusi, difusi, dan alkulturasi.

Landasannya adalah penemuan atau inovasi . Penemuan

yang paling menentukan dalam pertumbuhan kebudayaan

55

dalam arti penemuan sesuatu atau secara etimologis

menerima sesuatu yang baru.

Dalam hal ini Lauer (Op. Cit. , 389) mengatakan bahwa

seperti dalam sosiologi1., pemikiran ten\lmg evolusi dalam

antropologi adaiah ha:si i pemikiran yang berubah-ubah.

Antropolog kuno tergi la-gila dengan ide evolusi ini.

Sementara generasi antropolog berikutnya hampir fanatik

menolak ide ini . Tetapi generasi berikutnya lagi dengan hati­

hati menelitinya kembal1i. Selama perjalanan sejarah ide ini

telah dilekatkan makna yang agak berbeda-beda padanya.

Menurut Jacobs & Stern ( 1 952: 1 22) mengatakan

bahwa diakhir abad ke- 1 9 para antropolog sosial

mengidentifikasikan evolusi menurut pola perkembangan

kehidupan kebudayaan mulai dari bentuk yang rendah

hingga ke bentuk yang lebih tinggi. Contohnya Lewis

H.Morgan orang pertama yang menerapkan ide evolusi pada

perkembangan sosial menelusuri evolusi kebudayaan

manusia secara berurutan mulai dari tingkat kekejaman,

kebiadaban hingga ke tiingkat peradaban. Perhatian Morgan

ditujukan untuk mengkategorisasikan masyarakat menurut

perbedaan ciri-ciri sosial yang dimi l iki bersama oleh

anggotanya pada tingkat organisasi sosial tertentu dan untuk

56

memperhatikan rentertan perkembangan setiap tipe

organisasi sosial itu.

Teori evolusi ini dalam tulisan teoritis evolusi kuno

menurut Murdock ( 1 949:47) intinya adalah memuat ide

bahwa bentuk organisasi sosiai yang pal ing primitif adalah

kekeluargaan matri l ineal. Bentuk in i akhirnya menghasilkan

bentuk kekeluargaan patrilineal dan patriarakhat karena laki­

laki memperoleh dominasi . Akhirnya garis keturunan bilateral

dan keluarga batih muincul ke penghujung tingkat evolus1.

A�pek evolusi kebudayaan in i nampak sedemikian logis dan

sangat sesuai dengan seluruh fakta yang diketahui dan

benar-benar dapat diterima oleh seluruh ahl i ilmu sosial

h ingga penghujung abad ke-1 9.

Pemikiran evolusi baru yang muncul setelah !ama

hancur karena serangan kritik, mengurangi mitos

perkembangan kebudayaan menurut garis lurus di atas.

Pemikiran evolusi banu in i menurut Lauer (Op.Cit. , 391 )

merupakan upaya untuk mensintesiskan pemikiran ahl i

evolusi kuno dan pemikiran ahl i difusi dan fungsional yang

muncul kemudian. Pemikiran ahl i difusi, menekankan s ifat

mobilitas berbagai unsur kebudayaan dan mencoba

mengetahui bagaimana cara berbagai unsur yang

57

membentuk s?tLJ kebLJQ?Y??n tertentu menyatu bersama.

Pemikiran ahli teori fungsional menekankan pada saling

ketergantungan unsur-unsur kebudayaan, hubungan

masing-masing unsur menjadi satu keseluruhan yang penuh

makna. Seperti pandangan fungsionalisme sosioiogis,

pandangan inipun te�rnyata tak mampu menerangkan

masalah perubahan sec:ara memadai.

Pemikiran evolu:sinisme baru menurut Lauer ( Ibid . , )

mencakup berbagai ide. Beberapa antropolog kontemporer

menyamakan evolusi c;J!engan perubahan, sedangkan yang

lain membayangkan evolusi sebagai pertumbuhan,

perkembangan atau kemajuan.

Menurut Leslie White ( 1 959: 1 40) kebudayaan itu

harus dipahami menurut tiga lapisan yaitu lapisan teknologi

adalah yang terendah, lapisan sosiologis yang menengah

dan lapisan filosofis yal!lg tertinggi. Artinya teknologi adalah

bidang paling mendasar dan pendorong utama proses

kebudayaan. Teknologii dan perkembangannya membentuk

sistem sosial dan falsafah yang mencerminkan baik sistem

sosial maupun teknologi yang melandasinya. Karena

ituteknologi menentukan jenis sistem sosial yang ada, dan

teknologi bersama masyarakat menentukan si lfat falsafah.

58

Terdapat pengaruh timbal balik antara ketiga lapis

kebudayaan itu namun arah hubungan kausal antara

ketiganya dimulai dari teknologi ke masyarakat dan ke

falsafah.

Sementara minat terhadap evolusi hidup kembali,

pendekatan lebih umum alas perubahan kebudayaan

dipusatkan pada proses difusi atau alkulturasi. Dalam ha! ini

Lauer (Op.Cit.,) mengatakan bahwa difusi sebagai proses

yang menyebarkan penemuan (inovasi) ke seluruh lapisan

satu masyarakat atau Ike dalam satu bagian atau, dari satu

masyarakat ke masyarai:kat lain pada pendekatan aniropologi

difusi meletakan dasar acuannya pada penyebaran umsur­

umsur atau ciri-ciri suatuJ kebudayaan ke kebudayaan lain.

Tetapi beberapa antropolog memperdebatkan hal ini.

Seperti Malinowski (1945:19) mengatakan bahwa difusi

takkan dapat dipelajarii kecuali bila kita mengambil sistem

organisasi atau institusi sebagai unit-unit yang disebarkan

ketimbang ciri-ciri atau lkompleks ciri-ciri kebudayaan.

Karena itu menurut Lauer (Op.Cit.,398) mengatakan

bahwa definisi yang umum tentang difusi dipahamkan

sebagai penyebaran aspek tertentu dari suatu kebudayaan

59

ke kebudayaan lain. Teori difusi muncul sebagai alternatif

bagi teori evolusi.

Mengenai alkulturasi yang dimaksudkan di atas

menurut Lauer (lbidl .. ,402) merupakan pengaruh satu

kebudayaan terhadaip kebudayaan lain atau saling

mempengaruhi antar d!ua kebudayaan yang mengakibatkan

terjadinya perubah1an kebudayaan. Sebenarnya

sebagaimana difusi, tak ada definisi alkulturasi yang dapat

memberikan kepuasan terhadap apa yang dimaksud dengan

alkulturasi.

Seperti Linton & Herskovits (Bonannan et.al.,

1967: 182) mengatakain bahwa yang dimaksud dengan

alkulturasi adalah meliJPuti fenomena yang dihasilkan sejak

dua kelompok yang berbeda kebudayaannya mulai

melakukan kontak langsung, yang diikuti perubahan pola

kebudayaan asli salah :satu atau kedua kelompok itu.

Apabila ditilik batasan di alas jelaslah bahwa

alkulturasi dipahamkain sebagai satu aspek saja dari

perubahan kebudayaain. Sedangkan difusi hanyalah suatu

aspek saja dari alkulturasi. Begitu pula difusi selalu terjadi

dalam proses alkulturasi, tetapi tak dapat terjadi tanpa

60

berlanjutnya kontak langsung yang diperlukan bagi

alkulturasi.

Menurut Lauer (Op.Cit. , ) definisi yang menjadi standar

dalam studi perl'bahan1 kebudayaan adalah yang dirumuskan

pada tahun 1954 yang menyatakan bahwa alkulturasi adalah

perubahan kebudayaan yang dimulai dengan

berhubungannya dua sistem kebudayaan atau lebih yang

masing-masing otonom. Yang menjadi unit analisis adalah

setiap kebudayaan yang dimiliki masyarakat tertentu.

lndividu di sini merupakan anggota masyarakat yang jelas

sebagai pendukung kebudayaan, karena itu menjadi

perantara yang meinyebarkan kebudayaannya kepada

individu yang berasal dari masyarakat lain.

Barnett et.al. (Lauer.Ibid., ) mengatakan bahwa dalam

analisis alkulturasi, individu tidak menjadi pusat perhatian,

walaupun individu yang mengubah kebiasaan, berperilaku

dan keyakinan mereka karena pengaruh bentuk kebiasaan

dan keyakinan asing, namun dikatakan adat

masyarakatnyalah yang mengalami alkulturasi.

Karena itu Kroeber (Op.Cit.,) mengatakan bahwa

alkulturasi berarti mempunyai pengaruh Jebih besar

ketimbang difusi, setidak-tidaknya dalam arti kebudayaan

61

lain yang dipengaruhi akan lebih menyeruoai kebudayaan

yang mempengaruhL Sebab itu alkulturasi dapat

didefinisikan sebagai perubahan dimana terjadi peningkatan

keserupaan antara '<ed!ua kebudayaan.

Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa

alkulturasi adalah pola perubahan dimana terjadi penyatuan

antara dua kebudayaian yang dihasilkan melalui kontak­

kontak yang berlanjutt. Kontak ini dapat terjadi menurut

sejumlah cara seiperti, misi penyebaran agama,

perdagangan, penaklukan dan pendudukan militer, serta

melalui sejumlah media cetak, radio dan televisi.

Di samping polai-pola perubahan kebudayaan di atas,

dapat pula pola penubahan kemasyarakatan yang turut

membantu terjadinya perubahan sosial yaitu melalui

industrialisasi dan modlernisasi. Secara historis kedua istilah

ini berkaitan erat sekali, akan tetapi ditilik dalam arti

keduanya tidaklah sarma. Modernisasi adalah istilah yang

lebih inklusif, karena modernisasi dapat terjadi terlepas dari

industrialisasi. Seperti dikemukakan Apter (1965:43)

modernisasi barat dlidahului oleh komersialisasi dan

industrialisasi, sedangkan di negara non barat, modernisasi

didahului oleh komersialisasi dan birokrasi. Jadi modernisasi

62

dapat dilihat terlepas dari industrialisasi. Di barat

modernisasi disebabkan oleh industrialisasi, sedangkan di

kawasan lain modernisasi menyebabkan industrialisasi.

Yang jelas menurut Lauer (Op.Cit.,) baik modernisasi

maupun industrialisasi menyangkut unsur penting

pertumbuhan ekonomri, tetapi pertumbuhan ekonomi tak

dapat terjadi terlepas dari industrialisasi, dan industrialisasi

ini senantiasa menjadi lbagian integral dari modernisasi.

Dalam pengertiian yang sederhana industrialisasi

menurut Lenski (1966:298) adalah pembangunan ekonomi

melalui transformasi sumber daya dan kuantitas energi yang

digunakan.

Dengan demikian industrialisasi dapat merupakan

faktor lain yang turut se1ia terjadinya perubahan sosial,

sebab industrialisasi bukanlah merupakan pola perubahan

ekonomi dan teknologi semata, tetapi juga merupakan pola

perubahan sosial dan kultural. lmplikasi sosial dan kultural

industrialisasi ini terlihat pada kehidupan dewasa ini.

Sehubungan dengan modernisasi yang dimaksudkan

di atas menurut Lauer (Op.Cit,), modernisasi juga

menyangkut pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan

ekonomi itu mungkin didasarkan atau mungkinpula tidak

63

didasarkan alas industirialisasi. Jadi kita akan mengacu pada

industrialisasi sebagai pertumbuhan ekonomi yang terjadi

melalui penerapan teknologi terhadap perkembangan

industri, dan mengacu kepada modernisasi sebagai proses

umurn yang mencaku1p pertumbuhan ekonomi bersama­

sama dengan perkemb.angan sosial dan kebudayaan.

Sementara itu Bendix ( Lauer,lbid.,) mengatakan

bahwa mcdernisasi adalah sebagai seluruh perubahan

sosial dan politik yang menyertai industrialisasi

dikebanyakan negara yang menganut peradaban barat.

Menurut Lauer (Ibid.,) banyak ahli yang telah

mencoba menangkap makna esensi modernisasi, dimana

sebagian asli mengatalkan bahwa esensi modernisasi berarti

sejenis tatanan sosiall modern atau yang sedang berada

dalam proses menjadi modern. Diantara ciri-ciri kemodernan

yang disepakati dikaillangan ahli terlihat indikator yang

dikemukakan adalah :

a. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut

sendiri setidaknya tingkat pertumbuhan yang cukup

untuk meningkatkan produksi maupun konsumsi secara

tetap.

64

b. Kadar partisipasi rakyat dalam pemerintahan yang

memadai.

c. Difusi norma-norma sekuler-rasional dalam kebudayaan.

d. Peningkatan mobilitras dalam masyarakat

e. Transformasi kepr-ibadian individu, sehingga dapat

berfungsi secara efektif dalam tatanan sosial yang sesuai

dengan tuntutan kemodernan.

Dengan demikian jelaslah bahwa modernisasi

menuntut penyelesaiain masalah pemenuhan kebutuhan

pokok masyarakat Seperti industrialisasi , modernisasi selain

menyangkut pertumbuhan ekonomi juga menyangkut

sejumlah perubahan sosial dan kebudayaan.

2.1.6. Teori Perubahan Sosiial

Beberapa teori telah dikembangkan oleh para ahli

disekitar faktor-faktor utama yang telah menjadi sebab

adanya perubahan sosial. Lima teori diantaranya yang telah

dikembangkan oleh para ahli disekitar faktor-faktor utama

yang menyebabkan adanya perubahan sosial diantaranya

oleh S.C. Dube (1971 :47) disebutkan sebagai berikut:

a. Teori Ekonomi

b. Teori Idea

65

c. Teori Teknologi

d. Teori Konflik

e. Teori Adaptasi

Berikutnya S.C.Dube (lbid.,47-53) menjelaskan

masing-masing teori di atas sebagai berikut :

1) Teori Ekonomi

Marx adalah eksponen teori ini. la mencoba

menjelaskan segal.a bentuk perubahan sosial sebagai

akibatperubahan-perubahan yang terjadi di dalam infra

struktur ekonomi (y.ang terdiri dari totalitas kekuatan dan

hubungan-hubungan dalam tatanan produksi)

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan-

hubungan kerja produksi 1n1 akan menyebabkan

terjadinya perubalhan-perubahan pula dalam supra

struktur yang terdffri dari pranata-pranata politik, tata

hukum, dan agama. Bertolak dari teori seperti inilah Marx

menjelaskan perubahan sosial dari sistem perbudakan ke

sistem feodal, dari sitem feodal ke sistem kapitalisme dan

dari sistem kapitalisme ke sistem sosialisme.

2) Teori Idea

Teori ini me111ekankan peranan utama idea sebagai

determinan setiap perubahan sosial. Setiap gejala sosial '

66

itu selalu memiliki aspek-aspeknya yang ideal. Bukankah

manusia itu selalu memiliki idea tentang setiap hubungan

sosial yang telah ada dan yang seharusnya ada atau

diadakan dalam masyarakat? Idea tentang hubungan­

hubungan apa yang seharusnya diwujudkan dalam

masyarakat itu yang - oleh teori ini- ditunjuk sebagai

penyebab utama terjdinya perubahan, pembenahan

kembali, dan penataan kembali tatanan-tatanan sosial.

Revolusi danterjadinya perubahan, dari masyarakat

kolonial ke masyarakat nasional yang merdeka adalah,

contohnya : Idea tentang masyarakat nasional telah

berkembang terlebih dahulu , mendahului lahirnya

negara-negara, dan masyarakat-masyarakat nasional

abad ke-20 ini.

3) Teori Teknologi

Teori ini - seperti misalnya yang dikemukakan

oleh Ogburn - yang mencoba menemukan korelasi yang

eratantara, perubahan sosial dengan perubahan­

perubahan teknologi. Perubahan-perubahan teknologi

selalu ditunjuk sebagai penyebab terjadinya perubahan­

perubahan terteintu dalam tatanan kehidupan

bermasyarakat: misalnya perubahan-perubahan teknologi

r/S7

di bidang persenjataan (kecepatan kemajuannya diukur

atas dasar besarnya daya bunuh yang memiliki) atau di

bidang transportasi (dengan kemajuan yang diukur atas

dasar kecepatan maksimal alat-alat transport yang

ditemukan dan d1buat itu), atau di bidang kesehatan

( dengan kemajuan yang diukur atas dasar panjang

harapan hidup manusia), atau di bidang persebaran

informasi serta difusi kultural. Tak pelak lagi munculnya

dan tersebarnya invensi (inovasi) tertentu dalam

masyarakat .tertentUJ akan selalu menimbulkan sebagai

bentuk yang baru pula dalam pola-pola kultural dan

hubungan-hubungan sosial.

4) Teori Konflik

Masyarakat yang tertib, tenang, mengalami

gangguan konflik macam apapun serta penuh dengan

kesepakatan-kesepakatan dalam keadaan keseimbangan

yang sempurna. Dalam situasi seperti ini, perubahan­

perubahan yang akan menimbulkan kegoncangan

struktural tentulahJ tak akan dikehendaki, tak akan

diperlukan, dan tak akan terjadi . Tetapi adakah di alam

kenyataan orang akan menemui keadaan yang tenang

berkesinambungan penuh dan statis seperti ini tidaklah

68

demikian halnya. Berbagai macam konflik kepentingan -

dikehendaki maupun tidak - selalu terjadi. Maka apabila

orang mulai menentang kemufakatan yang ada, dan

konflik-konflik mulai terjadi, kegoncangRn-kegoncangan

akan mulai timbufi. Tekan menekan antar komponen

dalam sistem sosialpun lalu akan melahirkan gerakan­

gerakan dan doroingan-dorongan ke arah perubahan.

Oposisi radikal, kompetisi , bentrokkan kepentingan, dan

konflik-konflik dengan demikian dapatlah disebut sebagai

penyebab perubahan.

5) Teori Adaptasi

Beberapa sarjana memandang keterpaksaan

orang untuk beradaptasi sesuatu Jingkungan yang baru

sebagai sebab u;tama proses perubahan. Dalam

hubungan ini kutural dapatdianggap sebagai mekanisme

adaptif. Kultur mermbantu manusia, hidup rnanusia, dan

tatanan (sosial) kehidupan manusia untuk beradaptasi ke

situasi-situasi yang terus menerus berubah. Apabila

lingkungan (alam ataupun sosial) berubah misalnya dari

lingkungan perladangan kering ke lingkungan

persawahan basahi, atau dari lingkungan kehidupan pra

industri ke lingkungan kehidupan industri yang urban -

fi9

maka demi kelestarian hidup, manusia dan tatanan

kehidupannyapun harus berubah guna penyesuaian diri

dengan segala perubahan tersebut. Perubahan struktur

keluarga yang mengiringi perubahan lingkungan (dari

alam pra industri ke alam industri) dapatlah dijelaskan

dari sudut telaahan teori ini.

Disamping lima teori di atas, sebenarnya masih

terdapat beberapa teori pendekatan lainnya yang digunakan

para ahli sosiologi untuk menyoroti perubahan sosiai itu

diantaranya adalah:

1. lbnu Khaldum (1332-1406)

Pandangan lbnu Khaldum tentang pola perubahan

sosial 1n1 ditemukan di dalam karya besarnya

"Mukadimah" yang meneliti tentang pengaruh lingkungan

fisik terhadap manusia, bentuk-bentuk organisasi sosial

primitif dan modern, hubungan anter kelompok dan

berbagai fenomena kultural seperti kesenian, kerajinan,

ilmu pengetahuan dan sebagainya.(Lauer, Op.Cit.,41)

lbnu Kha Id um (Op. Cit. ,42) menyebutkan bahwa

banyak faktor yang menyebabkan perubahan sosial itu,

70

tetapi ada enam pninsip diantaranya yang harus diketahui

yaitu:

a. Bahwa fenomena sosial itu mengikuti pola-pola yang

sah menurut hukum.

b. Hukum-hukum 1Perubahan itu pada prinsipnya berlaku

pada tingkat kehidupan masyarakat,bukan pada

tingkat individual.

c. Bahwa hukum-hukum proses sosial harus ditemukan

melalui pengumpulan data dan denganbanyak

mengamati hubungan antara berbagai variabel.

d. Bahwa hukum--lhukum sosial yang serupa berlaku di

dalam berbagai masyarakat yang serupa strukturnya.

e. Bahwa masyarakat itu ditandai oleh perubahan.

f. Hukum-hukum yang berlaku terhadap perubahan itu

sifatnya adalah! sosiologis dan bukan biologis atau

bersifat ilmiah.

Menurut Lauer (Op.Cit.,49) Khaldum merupakan

tokoh yang mengemukakan teori perubahan sosial

dengan tajam dan sumbangan pikirannya dapat terlihat

sebagai berikut

a. Metode historisnya menawarkan pendekatan

pemahaman terbaik tentang perubahan sosial '

7 1

b. Faktor penyebab perubahan sosial menurutnya

banyak dan beiraneka ragam. Faktor tunggal seperti

kepribadian ataiu teknologi tidak mampu menerangkan

tentang perubahan sosial itu secara memadai.

c. Bentuk organisasi sosial yang berbeda menciptakan

tipe kepribadian yang berbeda pula.

d. Konflik adalah mekanisme mendasar dari perubahan.

e. Berbagai faktor psikologis sosial , kepemimpinan,

kepribadian, kekompakan kelompok, membantu kita

di dalam mematiami penyebab dan akibat dari konflik

yang terjadi antar kelompok-kelmpok masyarakat.

f. Perubahan cenderung merembes terjadi di semua

lembaga sosial, agama, keluarga, pemerintah dan

ekonomi dan sebagainya semuanya terlibat dalam

proses perubahian sosial.

2. Auguste Comte ( 1798-1853)

Comte (Op.Cit.,8) mengemukakan tentang

perubahan sosial disebabkan dari suatu akibat dari

perkembangan intelektual yang terjadi melalui tiga tahap

yaitu:

72

a. Tahap alam pi,i<iran teologi atau fiktif diasosiasikan

dengan bentuk militer daripada organisasi sosial.

b. Tahapalam pikiran meta-fisik dihubungkan dengan

militerisme defensif.

c. Tahap alam pii<iran positif atau ilmiah dihubungkan

dengan organisasi sosial yang industrial dan bersifat

tentram.

3. Herbert Spencer (1 820-1903)

Hampir sejalan dengan buah pikiran Auguste

Comte adalah pendapat Herbert Spencer yang

melakukan klasifikasi masyarakat ke dalam dua cara

yaitu melalui organiisasinya yang begitu kompleks dan ke

dalam tipe-tipe industrial serta militer. Masyarakat

Industrial dirumuskan oleh Herbert Spencer berbeda

dengan masyarakat industrial yang ada pada dewasa ini,

oleh karena ia juga menggolongkan masyarakat-

masyarakat seder1hana yang telah menetap dan tidak

gemar berperang ke dalam kategori masyarakat seperti

ini.

Herbert Spe•ncer menganggap masyarakat ini lebih

superior karena didasarkan pada kerjasama sukarela •

73

antara individu-individu yang statusnya bebas

(Op. Cit., 10).

4. Emile Durkheim (1815-1917)

Analisa Emile Durkheim (Johnson, 1988 181)

menyebutkan teritang perubahan sosial atau

perkembangan masyarakat terhadap konsekuensi sosial

dari pembagian kerja membedakan masyarakat ke dalam

tingkatan solidaritas yaitu solidaritas mekanis dan

organis.

Solidaritas mekanis merupakan ciri dari

masyarakat dimana taraf pembag1an kerja masih rendah

dan sifat masyarakat relatif adalah utuh, dimana sanksi­

sanksi represif sangat diutamakan.

Sedangkan solidaritas organis ditemukan pada

masyarakat yang kompleks dengan taraf pembagian

kerja yang tinggi Pada masyarakat ini struktur sosial

terdiri terdiri dari unsur-unsur yang interdependen yang

masing-masing menyumbangkan kebudayaan-

kebudayaan khusus (Sub-Culture) Diferensiasi

kepentingan warga>-warga masyarakat terlihat lebih tegas

dan berkembang ke arah spesialisasi.

74

5. Ferdinand Tonnies (1855-1936)

Perubahan sosial dapat diikuti menurut teori

Tonnies (Lee, 1960:82) melalui teorinya tentang

"gemeinschaft" dan gesselschaft". Jika gemeinschaft sifat

hubungan manusia itu adalah alamiah dan batiniah,

sedangkan pada gE>sselschaft sifat hubungan manusia

lebih menekankan sifat artifisial yang didasarkan pada

hubungan karena kepentingan-kepentingan rasiona/.

Kenyataan ini merupakan gambaran perkembangan

masyarakat Eropa Baral pada abadnya yang terlihat

berangkat dari unit keluarga yang merupakan prototipe

"gemeinschaft" melalui koperasi-koperasi di mana orang

berguru pada par:a ahli untuk menuju pada bentuk

perubahan yang disebut "gesselschaft" Gesselschaft ini

merupakan kelompok sosial yang didasarkan pada ikatan

lahiriah yang bersifat pokok dalam jangka waktu yang

pendek_ Gesse/schaft ini didasarkan pada Kurwille yaitu

kemauan yang dituj!Ukan pada tujuan tujuan yang tertentu

dan yang rasional sifatnya, terhadap tujuan-tujuan mana

unsur-unsur kehidiupan lainnya hanyalah berfungsi

sebagai a/at belaka.

75

6. LT. Hobhouse (1864-1929)

L. T. Hobhouse ( Soekanto, Op. Cit., 10) menyebutkan

terdapat empat kriteria perkembangan sosial yaitu, skala,

efisiensi (yang dikaitkannya dengan adanya diferensiasi,

serta spesialisasi dari struktur sosial), kebebasan dan

mutualitas. Keempat kriteria ini menurut L.T. Hobhouse

saling berhubungan atau terjadi hubungan timbal balik.

Konsepsi tentang kebebasan dan mutualitas

mengungkapkan posisi Hobhouse sebagai filsafat sosial

yang liberal, sedangkan kriteria serta efisiensi

menempatkannya pada posisi pengikut ajaran Durkheim.

7. Max Weber (1864-1920)

Pendapat Weber (Wulansari, 1999:37) tentang

suatu perubahan menyebutkan bahwa perkembangan

hukum terjadi sebagai akibat dari terjadinya

perkembangan di bidang-bidang lainnya dalam

kehidupan ini. Tujuan Weber dalam mengemukakan

teorinya adalah untuk mengemukakan tahap-tahap

rasionalisasi peradaban Bara! pada zamannya beserta

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sejalan dengan itu

76

tujuan teori Weber berikutnya menelaah pengaruh politik,

agama dan ekonomi terhadap perkembangan hukum,

serta juga pengaruh dari para praktikus hukum, teoritisi

hukum maupun golrmgan masyarakat terpandang, yakni

para "honoratioren".

Berikutnya Max Weber (Wulansari,lbid. ,)

mengemukakan empat tipe ideal dari hukum tersebut

yaitu:

a Hukum irrasional dan material yakni dirnana

pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan

keputusan-keputusannya semata-mata pada nilai-nilai

emosional tanpa menunjuk pada suatu kaedahpun.

b. Hukum irrasional dan formal yaitu dimana pembentuk

undang-undang dan hakim berpedoman pada

kaedah-kaedah di luar akal oleh karena didasarkan

pada wahyu atau ramalan.

c. Hukum rasional dan material dimana keputusan­

keputusan para pembentuk undang-undang dan

hakim menunjuk pada suatu kitab suci,

kebijaksanaan-kebijaksanaan penguasa dan ideologi.

77

d. Hukum rasional dan formal yakni dimana hukum

dibentuk semata-mata atas dasar-dasar konsep

abstrak dari ilmu hukum.

Bagi /V!lax Weber (Wulansari,lbid.,) hukum yang

rasional dan formal merupakan dasar dari pembentukan

suatu negara modern. Kondisi-kondisi sosial yang

memungkinkain tercapainya taraf tersebut adalah sistem

kapitalisme cf:an profesi hukum. Sebaliknya introduksi

unsur-unsur yang rasional dalam hukum juga membantu

sistem kapitaffisme. Proses tersebut tak mungk1n terjadi

dalam masyarakat yang didasarkan pada kepemimpinan

kharismatis attau dasar ikatan darah, oleh karena proses

mengambil keputusan pada masyarakat-masyarakat tadi

mudah dipengaruhi oleh unsur-unsur yang irrasioanal.

8. William F.Ogburn (1886-1959)

Satu diantara dari sekian teori tentang perubahan

sosial itu yang terkenal adalah teori " Cultural Lag" dari

Ogburn (Soennardjan & Soemardi, Op. Cit.,493) . Teori

ini mulai dengan kenyataan bahwa pertumbuhan

kebudayaan tidak selalu sama cepatnya dalam

keseluruhannya, akan tetapi ada bagian yang tumbuh

78

lebih cepat, sedang ada bagian yang lain tumbuhnya

sangat lambat. Perbedaan antara taraf kemajuan dan

berbagai bagian dalamkebudayaan dari suatu

masyarakat itu yang dinamakasn sebagai "cultural lag"

(ketinggalan kebudayaan). Bagi mereka yang

berkewajiban membuat rancangan pembangunan

masyrakat atau pembangunan ekonomi, maka teori

"cultural lag" ini mempunyai kegunaan yang praktis.

9. Pitirim A Sorokin (1889-1968)

Teori Sorokin tentang perubahan sosial ini disebut

"pola perubahan sosiokultural". Menurut Sorokin

(Lauer,Op.Cit.,59), sejarah sosio kultural merupakan

lingkaran yang bervariasi antara ketiga super sistem yang

mencerminkan kultur yang agak homogen. Sebuah kultur

besar bukan sekedar "tempat meloncat sejumlah besar

fenomen kultural yang berbeda", melainkan "sebuah

kesatuan atau indivualitas yang unsur-unsurnya

dirembesi oleh prinsip sentral yang sama dan

membentuk nilai-nilai dasar yang sama".

Ketiga supersistem ini adalah, sistem inderawi,

dan sistem campuran. Ketiga supersistem atau

79

mentalitas budaya ini menunjukan perbedaan dasar

berpikir. Sistem ideasional diliputi oleh prinsip atau dasar

berpikir yang menyatakan tuhan sebagai realitas tertinggi

dan nilai terbenar. Sistem ideasional ini terbagi alas

ideasional as\\dik dan ideasional aktif. Mentalitas budaya

ideasiona/ asketik menunjukkan keterikatan pada

tanggung jawab untuk mengurangi sebanyak mungkin

kebutuhan duniawi atau material agar mudah terserap ke

dalam alam transenden. Mentalitas budaya ideasional

aktif, selain mengurangi kebutuhan duniawi juga

berupaya mengubah dunia material agar selaras dengan

alam transenden.

Berdasarkan uraian di alas dapatlah sudah diketahui bahwa

beberapa teori telah dikembangkan oleh para ahli disekitar faktor­

faktor utama yang menyebabkan adanya perubahan sosial itu, dan

memberi kesimpulan kepada kita bahwa banyak faktor yang

menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Oleh sebab itu

perbincangan mengenai teori perubahan sosial menjadi menarik

dalam hubungannya dengan pembangunan sedang berkembang

pada dewasa ini.

80

Mengapa perubahan sosial itu banyak diteliti para ahli dan

masyarakat luas? yang menjadi sebab utama tiada lain adalah

karena disadari bahwa perubahan sosial yang tidak dapat diikuti

perkembangannya dapat membahayakan kelangsungan hidup

manusia, masyarakat dan suatu negara.

2.2. Teori Struktural-Fungsional

Teori struktural fungsional pada awalnya diperkenalkan

untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada teori

evolusi. Menurut Daud (1992:13) jika dibandingkan df'?ngan teori

evolusi, maka teori struktural-fungsional ini dianggap lebih saintifik

dan empirikal. Karena setiap hipotesisnya dapat diuji melalui suatu

kajian yang sistematis dan metodologi yang amat populer

digunakan dalam kajian teori struktural fungsional ini adalah

mengenai metode partisipasi dan metode pengamatannya, yaitu

mengadakan hubungan secara langsung dengan orang-orang yang

menjadi bahan tulisannya. Berbeda dengan teori evolusi, banyak

mendapatkan kritik karena teori ini hanya didasarkan kepada

pemikiran semata-mata, tanpa memiliki bukti-bukti yang jelas dalam

kehidupan manusia.

Misalnya andaian Lewis Henry Morgan (1818-1881) menurut

Daud (ibid.,) yang mengatakan bahwa dalam kekeluargaan,

8 1

manusia tidak mengenal hubungan adik- beradik. Hal ini adalah

tidak benar dan sulit dtemui buktinya dikalangan masyarakat

manapun di dunia ini. Begitu pula mengenai skemanya tentang

masyarakat dan kebudayaan manusia yang menyebutkan adalah

bersifat uniliniear dan universal, ternyata tidaklah mesti berlaku

pada setiap bangsa-bangsa di dunia ini. Demikian pula mengenai

penelitiannya tentang sejarah perkembangan masyarakat manusia

yang ternyata juga tidak harus mengikuti proses perkembangan

yang dikemukakannya, disinilah terlihat bahwa Morgan terlalu

menumpukan uaraian pemikirannya kepada pendekatan sejarah

dan arkeologi.

Apabila ditilik tentang teori struktural fungsional ini dari segi

ide struktur dan fungsi yang terdapat di dalamnya bisa dikatakan

bahwa teori ini tidaklah dapat dipisahkan dari dua orang tokoh

pemikirnya, yaitu Broinislaw K.Malinowski (1884-1942) dan

A.R.Radcliffe-Brown (1881-1955). Walaupun sebenarnya teori ini

telah lahir sejak lbnu Khaldun (1332-1406), Herbert Spencer (1820-

1903), Emilie Durkheim (1858-1917) dan Auguste Comte (1798-

1857).

Comte misalnya mengatakan (Daud,ibid.,) bahwa dalam

mengkaji tentang masyrarakat dapat dilakukan melalui kajian

terhadap dinamika sosial dan statika sosial suatu masyarakat itu.

82

Menurut Oaud (1992:14) dari sinilah bermula pemikiran

Comte tentang "fungsi", begitu pula dengan Spencer yang

mencoba mengkaji tentang masyarakat melalui pendekatan fungsi

biologi. Sedangkari pemikiran Durkheim mengenai teori struktural

fungsional ini muncul melalui pengaruhnya terhadap kedua orang

tokoh teori ini yaitu Malinowski dan Radcliffe Brown.

Da/am perkembangannya di awal tahun 1920-an teori ini

telah mengalami perpecahan mengikuti perpecahan yang terjadi

antara antropologi Amerika Serikat dan lnggris. Terutama sekali

setelah perpindahan Malinowski ke Amerika Serikat yang

mengembangkan pemikirannya di sana, sementara itu Radc/iffe­

Brown tetap terus mengembangkan pemikirannya di lnggris, yang

kemudian dikenal sebagai teori struktural-fungsional dalam tradisi

Amerika Serikat dan tradisi lnggris.

Kedua tokoh ini dianggap berjasa dalam mempopulerkan

penggunaan teori struktural-fungsional dalam mengkaji tentang

masyarakat. Sebab itu dalam pene/itian ini digunakan sebagai

perspektif kajian untuk menelaah masalah yang diteliti. Bagaimana

pokok-pokok pemikiran teori struktural-fungsional mengikuti kedua

tokoh di atas baiklah disimak uraian berikutnya.

83

2.3. Teori Struktural-Fungsional Bronislaw K.Malinowski

Bronislaw K.Malinowski (1884-1942) lahir di Cracow,

Polandia sebagai putra keluarga bangsawan Polandia. Ayahnya

adalah seorang guru besar dalam ilmu sastra Slavik, yang tidak

heran kemudian apabiia Malinowski juga memperoleh jenjang

pendidikan dan karier akademik yang tinggi. Pada tahun 1908

Malinowski lulus dari Fakultas llmu Pasti dan Alam dari Universitas

Cracow, Polandia.

Selama mengikuti pendidikannya itu disamping ia

m�mpelajari llmu Pasti dan Alam, ia juga gemar membaca buku­

buku tentang Folklor dan dongeng-dongeng rakyat, sehingga ia

kemudian menjadi tertarik untuk belajari ilmu psikologi. la kemudian

belajar psikologi di bawah bimbingan seorang guru besar psikologi

yang pada waktu itu sangat terkenal yaitu W.Wundt, di Leipzig ,

Jerman, yang dikemudian hari turut memberi pengaruh terhadap

pemikirannya mengenai teori fungsional tentang kebudayaan.

Di antara buku-bku tentang Folkloryang paling ia minati

adalah buku karya J.G. Frazer, "The Golden Bough" , mengenai

ilmu gaib, yang menyebabkan pula ia tertarik kepada ilmu etnologi.

Setelah tamat dari Universitas Cracow ia melanjutkan studinya ke

London School of Economics , lnggris, tetapi karena di perguruan

tinggi ini tidak ada ilmu tentang Folklor dan etnologi, maka ia

84

memilih ilmu yang paling dekat kepada kedua perhatiannya itu,

yakni ilmu yang disebut "llmu Sosiologi Empirikal", gurunya antara

lain adalah ahli etnologi C.G Seligman.

Usahanya untuk memahami Folklor dan etnologi tersebut,

menghasilkan dua buah buku karangannya, yaitu "The Family

Among The Australian Aborigines" (1913) dan "The Native of Mailu"

(1913). Kedua buku ini pula yang dijadikannya sebagai pengganti

disertasi untuk memperoleh gelar Doktor pada tahun 1916 di

London School of Economics, lnggris. Kedua karangan tersebut

ditulisnya tanpasekalipun melakukan penelitian lapangan, di

daerah-daerah yang bersangkutan. Berpuluh-puluh buku dan

karangan mengenai penduduk Mailu di Papua Niugini Selatan.

dibacanya yang menyebabkan ia menjadi tertarik akan penelitian

lapangan di sana.

Kemudian berkat bantuan C.G.Seligman, pada tahun 1914 ia

berangkat ke kepulauan Trobiand di bagian utara Kepulauan

Masin, sebelah tenggara Papua Niugini untuk melakukan penelitan

selama dua tahun. Ketika ia melakukan penelitian lapangan ini

pecah Perang Dunia I di Eropa, karena ia seorang warga negara

Austria seharusnya ia ditangkap lnggris sebagai musuh dalam

peperangan ini, namun berkat surat rekomendasi C.G. Seligman ia

diperkenalkan tinggal di kepulauan Trobiand, dan bahkan ia

85

diperkenankan mengunjungi Australia di beberapa kesempatan

Dengan demikia ia mendapatkan kesempatan untuk

mengobservasi dan meneliti orang Trobiand selama dua tahun.

Sehabis Perang Dunia I pada tahun 1918 ia kembali ke

lnggris dan mendapatkan pekerjaan sebagai asisten ahli di London

School of Economics dimana ia pernah studi. Karena sekembalinya

dari kepulauan Trobiand ia terserang penyakit paru-paru, maka

baru tahun tahun 1921 ia dapat mulai melakukan penulisan buku­

buku hasil penelitiannya di Papua Niugini itu, dan pada tahun 1922

terbitlah bukunya yang pertama, yang bany,ak menarik perhatian

para dunia ilmu etnologi dan antropologi yang berjudul "Argonauts

of the Western Pacific". Ketika ia naik pangkat menjadi Lektor pad a

tahun 1924, ia kembali menyusun bul<.unya yang kedua dari hasil

penelitian lapangan di atas, yang berjudul "Crime and Custom in

Savage Society" dan diterbitkannyapada tahun 1926.

Bersamaan dengan itu, jenjang karir akademiknya menanjak

terus, tepatnya pada tahun 1925 ia diangkat sebagai guru besar

penuh dalam ilmu antropologi, yang merupakan suatu jabatan yang

baru pertama kali diadakan di London of Economics ketika itu.

Setelah itu masih terbit lagi beberapa buku hasil penelitiannya di

Trobiand yaitu "Sex and Repression in Savage Society" (1927),

86

"The Sexual Life of the Savages in North-Western Melanesia"

(1929), "Coral Gardens and Their Magic" (1935).

Setelah ia meninggal dunia pada tahun 1942, beberapa

bukunya yang belum sempat diterbitkannya yang diantaranya

bersumber dan hasil penelitian lapangannya itu yang setelah

diredaksi, antara lain oleh seorang muridnya yang bernama

H. Cairns, kemudian diterbitkan masing-masing berjudul, "A.

Scientific Theory of Culture andOther Essays" (1944), "The

Dynamics of Culture Change An Inquiry into Race Relation in

Africa" (1945)", "Myth in Primitive Psychology (1948), "Magic,

Science and Religion and Other Essays" (1954), dan "A Diary in the

Strict Sense of the Term" (1967).

Pemahaman mengenai pokok-pokok pikiran Malinowski

tentang teori struktural-fungsional itu tersebar di dalam karya­

karyanya di atas. Yang tak pelak lagi telah mengangkat namanya

sebagai tokoh dalam studi Antropologi dan Sosiologi terkenal

hingga dewasa ini. Banyak sarjana Antropologi lnggris dan India

yang ternama pernah menjadi mahasiswanya, seperti E.E. Evans­

Pritchavd, M. Fortes, Raymond Firth, L.Hogbin, S.F. Nadel, L.

Schapera, M.N. Srinivas, A. Richard, L. Mair, H.L. Kuper, dan M.

Wilson.

87

Dalam perkuliahannya banyak dikunjungi oleh calon-calon

pegawai pemerintah jajahan lnggris, pendeta-pendeta penyiar

agama, serta dokter-doktrer yang ingin buka praktek atau bekerja di

daerah jajahan lnggris. Sebagai akibatnya Malinowski mulai tertarik

pula akan penggunaan prakt1s dari ilmu antropologi, dalam meneliti

dan mengatur perubahani kebudayaaan tradisional bangsa-bangsa

Afrika Selatan, Asia dan Oseania, karena adanya pengaruh

kebudayaan Eropa. Begitu pula ia menaruh perhatian terhadap

Antropologi terapan dalarn Administrasi kolonial yang disebutnya

sebagai "Practical Antropologi", serta masalah-masalah yang ada

hubungannya dengan perubahan kebudayaan atau "cultural

change".

Berkaitan dengan perhatiannya terhadap Antropologi praktis

atau terapan tadi, ia breberapa kali diminta menjadi konsultan

Departemen Pemerintahan Kolonia! lnggris. Dalam kedudukkannya

itu ia pernah berkunjung ke Afrika Selatan dan Afrika Timur dalam

tahun 1934. la juga banivak diundang untuk memberi ceramah di

berbagai Universitas di Eropa dan Amerika dalam dasawarsa

antara tahun 1926 dan 1936. Dalam tahun 1938 ia sekali lagi pergi

Amerika Serikat, dan akhirnya ia menetap di negara itu setelah

pecah Perang Dunia II pada tahun 1939.

88

Satu tahun setelah itu, 1940 ia diundang menjadi guru besar

tamu di Universitas Yale, dan di universitas ini pula ia bertemu

dengan para ahli psikologi-behaviorisme Amerika Serikat, seperti

M.E. Miller dan J. Dollar yang mengembangkan teori-teori baru

tentang proses belajar, sebagai hasil dari penelitian-penelitian

mereka dengan binatang-binatang percobaan di laboratorium. Pada

saat itulah ia mulai tertarik kembali kepada ilmu psikologi, dan coba

mengadopsi ilmu ini ke dalam ilmu antropologi yang kemudian

melahirkan kerangka teori baru untuk menganalisa fungsi dari

kebudayaan manusia, yang disebutnya sebagai suatu teori

fungsional tentang kebudayaan, atau "A Functional Theory of

Culture". Dalam usahanya untuk mengembangkan teori ini, 1a

kemudian mengambil suatu keputusan untuk menetap di Amerika

Serikat, dan ketika itu pula ia ditawari untuk menjadi guru besar

tetap antropologi di UniversitasYale padatahun 1942. Namun,

disayangkan pada tahun itu pula ·1a men·1nggal dunia di Amerika

Serikat.

Mengenai konsep dan teori Malinowski tentang struktural­

fungsional, pada dasarnya berawal dari minat dan usahanya untuk

memahami studi etnologi dan antropologi secara secara mendalam.

Konsep dan teori tersebut untuk pertama kalinya dikemukakan

Malinowski di dalam tulisannya yang berjudul "Argonauts of the

89

Western Pacific" (1922). Buku inilah merupakan karangan etnografi

Malinowski yang pertama dan merupakan hasil penelitian

lapangannya di kepulauan Trobiand. Karyanya ini telah banyak

menarik p2rhatian kalangan luas pad a ketika itu., tidak saja dari

kalangan para 3ntropologi, tetapi juga dari para sosiolog dan

kalangan awam.

Pokok pikiran Malinowski di dalam bukunya ini menurut

Koentjaraningrat ( 1987: 164) adalah merupakan usahanya untuk

menggambarkan tentang suatu sistem perdagangan antara

penduduk Kepulauan•Trobiand atau Boyowa, Kepulauan Amphlett,

Kepulauan D'Entrecasteaux atau Dobu, Pulau St. Aignau atau

Mis·1ma, Kepulauan Woodhark atau Murua, yang kesemuanya

terletak di sebelah timur pucuk ekor Papua Niugini Tenggara, yang

disebut "kula". Hal yang sangat unik dari etnografi Malinowski ini

adalah cara Malinowski menggambarkan hubungan yang berkait

antara sistem kula dengan lingkungan alam sekitar Kepulauan

Trobiand serta berbagai macam unsur kebudayaan dan

masyarakatnya. Menurut Malinowski ini terlihat dari ciri-ciri fisik

lingkungan alam disetiap pulau, keindahan laut karangnya, aneka

warna floranya, pola-pola pemukiman komunitasa-komunitas, serta

kebun-kebunnya arti lingkungan alam dari pulau-pulau tersebut

bagi bahan untuk membuat perahu, barang-barang yang

90

diperdagangkan dalam kula, sistem kekerabatan, serta kaitannya

dengan kerja sama dalam sistem kula tersebut

Dengan hanya perahu-perahu kecil dan dengan awak kapal

yang berjumlah sepuluh hingga lima befas orang penduduk

Trobiand dan kepulauan lain tersebut di atas, berani menyeberangi

faut terbuka untuk berlayar dari pulau ke pulau sampai sampai

beratus-ratus mil jauhnya. Benda-benda yang diperdagangkan

dengan jalan tukar menukar (barter) berupa berbagai macam

bahan makanan, barang kerajinan, dan alat-alat perikanan,

perkebunan, dan rumah tangga, tetapi ·di samping itu pada tiap

transaksi diadakan tukar menukar dua macam benda perhiasan

yang dianggap mempunyai nilai yang sangat tinggi, yaitu kalung-

kalung kerang ( "sulava") yang beredar di satu arah mengikuti arah

jarum jam, dan gelang-gelang kerang ("mwali") yang beredarke

arah yang berlawanan. Sistem perdagangan ini yang disebut "kula".

Berikutnya Malinowski menurut Koentjaraningrat (Ibid ,)

menerangkan pula tentang keterkaitan antara sistem kula dengan

sistem pimpinan desa, dan pimpinan kula, sistem pemilikan perahu-

perahu, cara-cara penyerahan tenaga dan awak kapal untuk kula,

teknik pembuatan perahu bercadik, ilmu gaib yang berkaitan

dengan pembuatan serta pelayaran kula, pesta-pesta dan upacara-

upacara agama sebelum dan sesudah perjalanan kufa, sikap '

9 1

penduduk terhadap benda-benda perhiasan yang tinggi nilainya,

yaitu sulava dan mwali, berbagai cara dan siasat untuk bersaing,

guna mendapatkan sulava dan mwali yang sangat beriwayat dan

karena itu paling tinggi nilainya, cara untuk rnemperebutkan

kedudukan sosial dan gengsi apabila berhasil memperolehnnya

dan sebagainya.

Gambaran semua ini merupakan aktivitas kehidupan

masyarakat di desa-desa Trobiand , yang mengungkapkan tentang

suatu sistem sosial yang berintegrasi secara fungsional.

Dalam hal ini Malinowski juga mengemukakan mengenai

pemikirannya tentang syarat-syarat metode etnografi berintegrasi

secara fungsional yang dikembangkannya dalam kuliah-kuliahnya

tentang metode-metode penelitian lapangan dalam masa penulisan

ketiga biku etnografinya mengenai kebuc:jayaan Trobiand

selanjutnya, menyebabkan bahwa konsepnya menengenai fungsi

sosial dari adat, tingkah laku manusia, dan pranata-pranata sosial

menjadi semakin jelas.

Tidak heran jika kemudian banyak para ahli ketika itu

memberi tanggapannya, seperti Kaberry (1957:71-72) yang

menyebutkan bahwa Malinowski dalam mengemukakan pokok

pikirannya tentang fungsi sosial dari adat, tingkah laku manusia dan

pranata-pranata sosial melalui tiga tingkat abstraksi sangatlah tepat

92

adanya, ini dapat terlihat dari ketiga abstraksi tersebut yang

dikemukakannya sebagai berikut :

a. Bahwa fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur­

unsur kebudayaan pada tingkat pertama, dapat diabstraksikan

melalui pengaruh atau efeknya terhadap adat, tingKah laku

manusia dan pranata sosial yang ada di dalam masyarakat itu

sendiri;

b. Bahwa fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial, atau unsur­

unsur kebudayaan pada tingkat kedua, dapat diabstraksikan

melalui pengaruh atau efeknya terhadap kebutuhan suatu adat

atau pranata lain untuk mencapai maksudnya, seperti yang

dikonsepsikan oleh warga masyarakat yang bersangkutan;

c. Bahwa fungsi sosial dari suatu adat atau pranata sosial pada

tingkat abstraksi ketiga, dapat diabstraksikan melalui pengaruh

atau efeknya terhadap kebutuhan mutlak, untuk berlangsungnya

secara terintegrasi dari suatu sistem sos1al yang ada di dalam

suatu masyarakat.

Pada masa perkembangan karier intelektualnya, ketiga

fungsi sosial dari adat-istiadat dan pranata-pranata sosial manusia

dalam masyarakat itu, ia kembangkan ke dalam tingkat abstraksi

berikutnya melalui teori famgsional tentang kebudayaan dan teori

93

tentang perubahan kebudayaan yang dikemukakannya di dalam

bukunya "A Scientific Theory of Culture and Other Essays" (1944).

Bila ditilik tulisannya yang pertama tentang etnologi di atas,

menurut Koentjaraningrat (Log.Cit 167-168) Malino·.rvski juga

membincangkan mengena1 persoalan dasardari aktivitas

pengendalian sosial atau hukum di dalam suatu masyarakat.

Menurut Malinowski dalam masyarakat modern, tata tertib

kemasyarakatan dijaga, antara lain oleh suatu sistem pengendalian

sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum. Untuk me!aksanakan

hukum itu, ia d'1sokong olel1 suatu sistem alat kekuasaan seperti

kepolisian, pengadilan dan sebagainya, yang kesemuanya ini

diorganisir oleh negara. Sedangkan pada masyarakat primitif, alat

kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada, yang menjadi

pertanyaan adalah, apakah dalam hal ini masyarakat primitif itu

tidak ada hukum? Seandaianya demikian, maka timbullah suatu

persoalan lain, yaitu bagaimana suatu masyarakat serupa itu dapat

menjaga tata tertib dan kelancaran dari segala kehidupan

sosialnya.

Tentang hal ini para sarjana telah menjawab masalah itu

dengan mengajukan berbagai teori yang berbeda-beda, seperti

teori yang paling lazim dikemukakan adalah, bahwa dalam

masyarakat primitif, terdapat adanya kecenderungan naluriah yaitu

94

antara individu untuk secara spontan taat kepada adat istiadat.

Pendirian seperti ini disebut sebagai "automatic spontaneous to

tradition", dan yang demikian ini ditentang oleh Malinowski.

Dengan mempergunakan bahan dari masyarakat Trobiand,

Malinowski (Ibid. ,) menerangkan bahwa berbagai macam sistem

tukar menukar yang ada di dalam masyarakat, merupakan suatu

daya pengikatdan daya gerak dari masyarakat itu sendiri. Melalui

sistem penyumbangan untuk menimbulkan kewajiban membalas di

dalam masyarakat, merupakan suatu dasar, atau suatu prinsip,

yang mengaktifkan kehidupan dari suatu masyarakat dan ini

disebut sebagai prinsip timbal balik atau "principle of reciprocity"

Menurut Koentjraningrat (Ibid. ,) penje!asan mengenai hal ini

diilustrasikan Malinowski melalui tulisan-tulisan dari masyarakat

Trobiand mengenai, penukaran tenaga dan benda, yang

mengaktifkan hubungan ekonomi, penukaran kewajiban terhadap

kaum kerabat yang mengaktifkan kehidupan kekerabatan, sistem

penukaran mas kawin, telah mengaktifkan hubungan antara

kelompok-kelompok kekerabatan, penukaran bingkisan antara

kelompok-kelompok pada upacara-upacara keagamaan dan

sebagainya. Ada yang berkata bahwa prinsip timbal balik yang

kemudian menjadi penting sekali dalam pemikiran Malinowski ini

merupakan suatu perluasan dari suatu pendirian yang sepintas lalu

95

pernah disebut oleh seorang sarjana lain, yaitu Richard Thurwald

Di dalam masa sebelum Malinowski telah me/akukan penelitian di

daerah sungai Sepik di lrian Timur. Karangan-karangan hasil

penelitian Tharwald di lapangan itu telah men?rik perhatian

Malinowski sewaktu ia mengolah bahan hasi/ penelitian lapangan

dari Kepulauan Trobiandl.

Suatu pendirian penting lagi dari pemikiran Malinowski

adalah tentang teorinya UJntuk menganalisa fungsi dari kebudayaan,

yang disebutnya sebagai teori fungsional tentang kebudayaan atau

"a functional theory of culture". Sebagaimana disebutkan di atas

bahwa teorinya ini sangat dipengaruhi oleh teori belajar, atau

"learning theory" dari J.Dollar ahli psikologi Universitas Yale ketika

ia mengunjungi Universitas Yale selama setahun pada tahun 1935.

Menurut J. Dollar (Ibid.,) dasar dari proses be/ajar itu ad a I ah

tidak lain dari pada u/angan dari reaksi-reaksi suatu organisme

terhadap gejala-gejala dari luar dirinya, yang terjadi sedemikian

rupa, sehingga salah satu kebutuhan naluri dari organisme tadi

dapat dipuaskan (Ibid., h1170)

Teori belajar ini sangat menarik perhatian Malinowski,

sehingga dipakainya untuk memberi dasar eksak bagi pemikirannya

terhadap hubungan-hubungan berfungsi dari unsur-unsur

kebudayaan. Pada waktu Malinowski mula-mula menulis

karangannya tentang berbagai aspek masyarakat orang Trobiand

sebagai kebulatan, 1a tidak sengaja mengintroduksikan

pandangannya yang baru dianggap dalam ilmu antropologi. Dan

hal ini telah menimbulkan real<'si dari kalangan ilmu antropologi

ketika itu, dan memberinya kemudian dorongan untuk

mengembangkan suatu teori tentang fungsi dari unsur-unsur

kebudayaan manusia. Dengan menggunakan teori belajar J. Dollar

di atas sebagai dasarnya, Malinowski mengembangkan "teori

fungsionalismenya", yangterbit setelah ia meninggal dunia yang

dirangkum dalam bukunya "A Scientific Theory of Culture and Other

Essays" ( 1944).

Dalam buku ini Malinowski mengembangkan teori teniang

fungsi unsur-unsur kebudayaan yang sangat kompleks. Inti dari

teori ini menu rut Daud, ( 1992) dan Honigman ( 1976) adalah

mengenai pendirian Malinowski yang dikatakannya bahwa segala

aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu

rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri mahluk manusia yang

berhubungan dengan seluruh kehidupannya. Sebagai contoh

adalah kesenian, yang merupakan salah satu unsur kebudayaan ini

terjadi mula-mula karena manusia ingin memuaskan kebutuhan

nalurinya akan keindahan.

97

Begitu pula dengan ilmu pengetahuan yang timbul dari

adanya kebutuhan naluri manusia untuk tahu, namun banyak juga

aktivitas kebudayaan terjadi karena adanya kombinasi dari

berbagai macam "human needs" (Op.Cit.,). Dengan paham ini

menurut Malinowski, (1976:238) seorang peneliti dapat

menganalisa dan menerangkan banyak masalah dalam kehidupan

masyarakat dan kebudayaian manusia.

Menurut Honigman (Ibid.,) istilah "fungsionalisme" yang

digunakan oleh Malinowski dalam bukunya "Argonauts of the

Western Pacific" (1922) dan " Sexual Life of the Savage" (1919),

adalah merupakan usahanya untuk menggambarkan konsepsi

kebudayaan sebagai suatu yang terintegrasi, sebagai suatu sistem

yang unsur-unsurnya bersifat saling tergantung satu sama lainnya.

Kemudian istilah-istilah ini ia gunakan dalam pokok pikirannya

tentang kebudayaan sebagai suatu alat untuk memenuhi

kebutuhan dasar manusia, disamping respon kulturalnya.

Pemikiran Malinowski tentang teori fungsional kebudayaan di

alas kemudian ia kembangkan melalui istilah "needs". Menurut

Malinowski (1944:90, 116) orang akan dapat memahami kondisi dari

suatu sistem, baik dalam organisme manusia, maupun dalam

konteks kebudayaan, serta hubungannya baik dengan lingkungan

alam maupun dengan organismenya melalui pendekatan

98

kebutuhan_ Pendekatan yang demikian disebut pendekatan

fungsional karena berasal dari kebutuhan yang bersifat biologis,

kondisi lingkungan, serta respon kultural baik secara universal

maupun kategoriaL Dalam ha! ini sebagai contoh bahwa fungsi

kelompok usia merupakan koordinasi ciri-ciri anatomis dan fisiologis

sebagaimana berkembang menurut proses pertumbuhan seria

perubahan ke dalam kategori kulturaL

Dengan kata lain menurut Malinowski (Ibid.,) fungsionalisme

itu tergantung pada kebudayaan apa yang menjadi prinsip penentu

serta memenuhi standar kehidupan individual maupun kolektif. Hal

ini dapat dijelaskan misalnya adanya sebuah sendok dan garpu,

secara bersamaan seharusnya perlu diberikan informasi tambahan

mengenai cara menggunakannya, serta hubungannya dengan tata

cara makan, meja, piring, serbet, dan dengan jenis masakannya

rvlelalui contoh di atas, terlihat bahwa sebenarnya

Malinowski hendak menekankan bahwa di dalam mempelajari

kebudayaan serta masyarakat, perlu selalu bertumpu pada perilaku

seseorang atau sekelompok orang secara spesifik yang tidak

terlepas kaitannya satu dengan yang lainnya sebagai suatu sistem

sosial.

Karena itu kebutuhan dasar manusia menurut Malinowski

(Ibid.,) diartikan sebagai suatu kondisi keseluruhan yang penting

99

untuk mempertahankan individu dan kelompoknya. Dengan adanya

kebutuhan dasar manusia inilah, melahirkan adanya kebutuhan

budaya dalam bentuk respon kultural yang dapat digambarkan

sebagai berikut :

A 8

Kebutuhan Dasar Kebutuhan Budaya

a. Metabolisme a. Kelembagaan b. Reproduksi b. Kekerabatan c. Kenyamanan tubuh C. Tempat beristirahat d. Keamanan d. Perlindungan e. Perpindahan e. Aktivitas f. Pertumbuhan f. Pelatihan

g. Kesehatan g. Kebersihan

Menurut Malinowski (Ibid.,) kebutuhan dasar 1ni dapat juga

diterapkan pada hewan, namun bedanya bahwa manusia dengan

segala ciri-cirinya yang khas, mampu mengembangkan kebutuhan

dasar ini dalam bentuk kebudayaan.

Apabila ditilik pengertian struktural-fungsional dari pokok

pemikiran Malinowski tersebut menurut Daud (Op.Cit:.,) tidak lain

adalah satu pola perhubungan di dalam satu unit sosial yang stabil

dan memiliki identitas tersendiri. lni terlihat di dalam bukunya "A

Scientific Theory of Culture and Other Essays" (1944). Setiap pola

itu menurut Malinowski mempunyai fungsi-fungsi tertentu bagi

individu dalam masyarakat dan bagi kelanjutan masyarakat

tersebut. Karena itu tidak mengherankan, jika Malinowski membuat

JOO

penafsiran bahwa semua u::iri atau sifat dari kebudayaan itu adalah

merupakan bagian-bagian yang penting dalam masyarakat

Hal ini disebabka1t1 karena ia mempunyai fungsi-fungsi

tertentu. Para fungsionalis memandang setiap pola adat kebiasaan

menjadi sebagian dari pada fungsi dasar di dalam kebudayaan itu.

Di sini Malinowski percay'a bahwa fungsionalisasi itu mempunyai

nilai pratikal yang penting.

Dapat dimengerti di sin1 bahwa Malinowski banyak

menumpukan kajiannya terhadap kebudayaan dalam bukunya itu,

erat kaitannya derigan pemahaman para antropologis Amerika

Serikat yang menerima definisi dari Edward B Tylor (1832-1917)

tentang kebudayaan sebagai acuan dasar antropologi budaya

Amerika Serikat Dalam hal ini Tylor mendefinisikan kebudayaan

sebagai keseluruhan cara hidup, dengan demikian tidak

mengherankan pula jika Malinowski menumpukan kajiannya

terhadap masyarakat melalui kebudayaan mereka. Dalam bukunya

di atas Malinowski pun (Ibid.,) mengatakan bahwa masyarakat

dapat dilihat sebagai suattu gabungan sistem-sistem sosial, dan ia

menegaskan bahwa sistem-sistem ini melibatkan unsur-unsur yang

berhubungan bagi memenuhi kebutuhan atau keperluan manusia

yang mendasar.

101

Apabila disimak perndapatnya di atas, jelas bahwa pemikiran

Malinowski adalah berori>entasi kepada pendekatan fungsional ,

biologikal , dan psikologikal. Andaian yang dibuat Malinowski

adalah , bahwa manusia memerlukan keperluan atau kebutuhan

yang mendasar yaitu, keselamatan, kesehatan, makanan ,

kesenangan , fisik , pergeraikan, dan pertumbuhan.

Untuk memenuhi keperluan ini menurut Malinowski (Ibid.,)

manusia perlu bekerja sama dengan orang lain dan mereka

memerlukan perpaduan sesama mereka daiam masyarakat. Untuk

memenuhi kebutuhan sekunder ,manusia memerlukan suatu

peraturan, bahasa, dan lembaga yang akan mengawasi perilaku

sosial dan kelanjutan masyarakat mereka. Keperluan sekunder di

sini dimaksudkan ialah keiperluan akan kerjasama, keperluan untuk

mengatasi konflik, kepeorluan akan komunikasi dan interaksi

sesama mereka dalam masyarakatnya. Dengan adanya kebutuhan

tersebut, maka terbentuklah lembaga-lembaga yang dapat

menyelaraskan dan menigawasi serta menyatukan keseluruhan

anggota masyarakat.

Dari semua andaian yang telah diuraikan di atas, terlihat di

sini bahwa Malinowski telah membentuk satu kerangka konsep

masyarakat yang disebutniya sebagai satu sistem yang terintegrasi

dan yang akan diselaraskan. Karena itulah dalam mengkaji

102

manusia terlihat Malinowski di sini mengemukakan tiga persoalan

penting yang disebutnya yaitu adalah ia berfungsi, bagaimana ia

berfungsi, dan mengapa ia berfungsi.

Penguraian !Pntang: ketiga persoalan ini menurut Malinowski

(Ibid. ,) adalah dasar yang penting dalam pendekatan struktural­

fungsionalisme. Pendekatan fungsionalisme ini adalah amat

penting karena itulah disarankan, jika ingin mengkaji suatu

masyarakat, seharusnya dilihat terlebih dahulu hukum-hukum yang

menentukan pengekalan lkebudayaannya. Hukum-hukum ini adalah

berkaitan dan berhubungan era! satu sama lainnya. Hukum-hukum

yang terdapat dalam masyarakat itu pada hakikatnya berkaitan

dengan lembaga dan hubungan antara lembaga dengan lembaga.

Jadi sebuah masyarakat dipahamkan sebagai suatu sistem yang

berhubungan dan mempunyai pola-pola kepentingan kepada

masyarakat itu sendiri. Karena itu cara hidup individu dalam

masyarakat satu sama lainnya saling berhubungan era!, dan

hubungan ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Setiap

kebutuhan dasar individu ini akan membawa kepada kewujudan

suatu lembaga, yang kemudian lembaga ini mempunyai suatu

organisasi tertentu dan yang menjadi anggotanya adalah individu­

individu tersebut.

103

Di sini jelas kelihatan adanya hubungan timbal balik antara

individu dengan lembaga s•eperti yang disebutkan di alas. Sehingga

tiap individu yang menjadi anggota dalam suatu lembaga itu perlu

berfungsi atau berperan seperti yang diharapkan bagi kelanjutan

lembaga tersebut.

Menu rut Daud (Ibid , ) sekiranya salah satu anggota itu tidak

berfungsi, maka lembaga tersebut menurut Malinowski terhenti

fungsinya. Oleh sebab itulah Malinowski telah membuat suatu

konsep masyarakat yang menyatakan bahwa masyarakat itu

merupakan suatu sistem yang terintegrasi dan dapat diselaraskan.

Ciri semua budaya dan masyarakat menurut Malinowski adalah

untuk memenuhi keperlua,n-keperluan tertentu, keadaan ini semua

dapat dilahirkan oleh anggota masyarakat. Oleh sebab itu ciri-ciri

masyarakat dapat diperhatikan melalui sesuatu yang memenuhi

kebutuhan dan pada masa yang sama ia mempunyai fungsi yang

tertentu. Secara umumny:a fungsi ini dapat dipenuhi oleh setiap

anggota masyarakat dalam organisasi sosial yang ada, dalam

tahap-tahap yang berbeda, sistem sosial yang demikian ini pada

dasarnya dapat dipertahankan dan dikekalkan. Dalam hal ini yang

penting menurut Malinowski, bahwa dalam suatu kebudayaan yang

diberi arti sebagai keseluruhan cara hidup terhadap berbagai

lembaga adalah merupakan satu cara untuk mencapai kehendak '

104

atau kebutuhan dan ini sudah tentu melibatkan individu. Melalui

lembaga-lembaga itu, individu melakukan perilaku-perilaku yang

tertentu. Misalnya, makanan adalah keperluan dasar bagi manusia,

maka lembaga keluarga dan lembaga ekonomi adalah lembaga

yang terjelma dari keperluan dasar individu tersebut.

Malinowski dalam bukunya "A Scientific Theory of Cultural

and Other Essays (1944) menekankan tentang soal-soal kebutuhan

manusia, bentuk-bentuk lembaga dan kebudayaannya. Menurut

Malinowski pengaruh lembaga dan kebudayaan ini lebih penting

terhadap manusia daripada pengaruh alam sekitarnya. Faktor yang

menimbulkan kebudayaan itu menurut Malinowski ialah karena

adanya dorongan kebutuhan yang ada dari kebutuhan dasar

manusia. Oleh karena itu kebudayaan mempunyai beberapa

bagian dan yang terpentiing dalam hal ini adalah lembaga seperti

lembaga agama, politik, sosial dan ekonomi. Sudah pasti lembaga

tersebut timbul dari keperluan dasar manusia tadi. Maka dari itu

fungsi semua lembaga tersebut sebenarnya adalah berkait erat

dengan apa yang dikatakannya sebagai kebutuhan dasar manusia

untuk hidup bermasyarakat. Jika kita mencoba melihat hubungan

antara lembaga dengan individu kita akan dapat memperhatikan

adanya hubungan fungsional antara perkara ini, misalnya lembaga

keluarga timbul dari adanya naluri seksual individu. lndividu

105

menyalurkan naluri seksu;al itu ke satu arah yang telah ditentukan

oleh hukum masyarakatnya, yaitu melalui perkawinan. Dari

perkawinan itu, ia akan melahirkan keturunan dan dengan itu pula

ia akan dapat me!anjutkan keberadaan masyarakatnya

Dalam lembaga keluarga itu, Malinowski berpendapat bahwa

sudah ada satu peraturan atau satu struktur yang telah ditentukan

oleh adat istiadat dan s•ebagainya dalam masyarakat. Peraturan

tersebut juga melibatkan hubungan hak dan tanggung jawab antara

individu dalam keluarga. Kekeluargaan ini menurut Malinowski,

akan melahirkan sentimen-sentimen yang akhirnya memberikan

dasar kepada hubungan kekeluargaan dan hubungan suku atau

klan. Hubungan-hubungan yang demikian itulah yang dilihat oleh

Malinowski sebagai sistem kekeluargaan

Ketika membincangkan kepentingan ekonomis, Malinowski

mengatakan bahwa lembaga ekonomi memenuhi keperluan

individu bagi mencapai kegiatan-kegiatan ekonomi lalu mem

pergunakannya, disampiing sumber-sumber alam sebagai dasar

bagi keperluan manusia itu. Dalam ha! ini masyarakat menyusun

satu sistem yang melibatkan pengeluaran, penggunaan dan

pendistribusiannya. Dan setiap sistem ini memiliki strukturnya

sendiri dan ia berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia bagi

106

melicinkan perjalanan lembaga ekonomi tersebut, dan akhirnya

memberi faedah bagi manusia itu sendiri.

Keberadaan lembaga politik menurut Malinowski disamping

era! hubungannya dengan adanya kebutuhan untuk mewujudkar

suatu tata ketertiban di dalam masyarakat guna menjamin

keharmonisan hubungan masyarakat. Dalam memenuhi pembagian

kekuasaan, wujudnya adalah berbentuk struktur yang berakhir.

Apabila dilihat dari sisi kepentingan keberadaan lembaga politik ini

menurut Malinowski yang yang dipersoalkan adalah mengenai

apakah lemt;iaga politik tersebut memiliki fungsi, bagaimana ia

berfungsi dan mengapa ia berfungsi. Lembaga politik ini dapat

berfungsi karena ia dianggap penting bagi kehidupan suatu

masyarakat. lni terlihat dari peranan yang dapat dimainkannya

dalam mewujudkan suatU1 aktoriti yang dapat menjaga ketentraman

dalam sebuah masyarakat. Tata ketertiban yang telah ditentukan

oleh suatu masyarakat diurus oleh pemegang kekuasaan dalam

masyarakat itu yang berfungsi mencegah individu-individu dalam

masyarakat melanggar ketentuan tata ketertiban tersebut.

Berfungsinya lembaga politik ini karena ia merupakan satu sistem

yang melegalisasi pihak yang diberi kekuasaan melalui undang­

undang atau yang diwariskan secara turun temurun dalam

mengambil tindakan atau menjalankan autoriti yang diperolehnya

107

Sedangkan autoriti pegang kekuasaan 1ni diberikan oleh

masyarakat kepada seseorang yang dianggap mereka mampu

untuk melaksanakan kekuasaan tersebut.

Pemahaman yang demikian ini menggambarkan bahwa

terdapat hubungan yang lberfungsi antara individu-individu dengan

lembaga dan individu dengan individu dalam suatu kehidupan

masyarakat. Dalam melahirkan konsep dan teorinya ketika

mengkaji tentang masyarakat, terlihat bahwa Malinowski di sini

tidak mengembangkan kajiannya tentang masyarakat dan

kebudayaannya melalui "pendekatan evolusi"' tetapi penekanan

kajiannya menggunakan pendekatan "struktural-fungsional".

Sedangkan pokok perbincangan dalam teori struktural-fungsional

itu, pada dasarnya lebih menekankan kepada bentuk-bentuk

struktur dan fungsi dalam sebuah masyarakat. Maka dari itu,

penekanan teori struktural-fungsional Malinowski ini berbeda

dengan pendekatan teori evolusi, yang memandang perkembangan

masyarakat melalui hukum-hukum universal.

Sebaliknya, Malinowski memandang bahwa setiap aspek

dalam kehidupan masyarakat itu, satu sama lainnya saling

berhubungan dan menjadi penggerak bagi perkembangan

masyarakat dan kebudayaannya, dalam rangka pemenuhan

berbagai kebutuhan kelompok dan individu yang terdapat di dalam '

108

masyarakat. Jalinan hubungan antara aspek-aspek ekonomi,

sosial, politik, agama, serta berbagai aspek lainnya yang terdapat di

dalam masyarakat ini merupakan bentuk "dinamika" dari

masyarakat itu sendiri.

Selain itu bila ditilik pendekatan struktural-fungsional dari

Malinowski ini, disamping berorientasi biologikal yang berintikan

kebutuhan, pendekatan ini juga menggunakan pendekatan

psikologikal, yang kemudian telah melahirkan satu konsep

"kebudayaan personality". Pendekatan psikologikal ini terlihat ketika

Malinowski membuat kajiannya tentang organisasi sosial

masyarakat di Trobiand. Sebab itu Malinowski memandang bahwa

keluarga merupakan satu lembaga yang membentuk personaliti,

dan tempat dimana ikatain emosi seseorang serta emosi sosial

yang penting terwujud. Dalam hal ini Malinowski mengkaitkan

sedemikian itu, karena ia beranggapan bahwa keluarga merupakan

lembaga yang membentuk dan mendidik, serta menjaga anak-anak

sejak dari lahir hinnga menjadi dewasa.

Oleh sebab itu, Mlalinowski mencoba mengutarakan satu

hubungan antara persorl!aliti dengan kebudayaan dalam suatu

pendekatan struktural-fur.gsional. la melihat emosi serta kesetiaan

dalam keluarga lahir dari sifat individu untuk kepentingan dirinya

sendiri dan keluarganya. Personaliti ini menurut Malinowski amat '

109

penting untuk melanjutkan sistem kekeluargaan. Sementara itu

keperluan emosi yang lebih luas dalam masyarakat sering

menimbulkan konflik atau lbertentangan sebagai akibat beragamnya

tuntutan yang terjadi di dallam masyarakat.

Demikianlah bahwa kajian tentang struktur sosial dan

masyarakat melalui pendekatan struktural-fungsional yang

dikemukakan oleh Malinowski ini telah memunculkan suatu bentuk

pemikiran kajian yang kemudian berkembang di Amerika Serikat,

sejak ia mengembangkannya pada tahun 1940-an, dan pendekatan

ini kemudian membawa pengaruh kepada terwujudnya pendekatan,

antropologi personaliti.

2.4. Teori Struktural-Fungsional A.R.Radcliffe-Brown

A. R. Radcliffe-BroWl!1 (1881-1955) lahir di lnggris, belajar

filsafat yang mengandung psikologi experimental, dan ekonomi di

perguruan tinggi Trinity College, Cambridge, dengan guru-guru

seperti W. H.R. Rivers, ahli psikologi dan etnologi yang terkenal,

dan A. Haddon yang juga ahli etnologi, yang bersama C. G.

Seligman memimpin Cambridge Expedition to the Torres Straits

dalam tahun 1898. GLJJru-gurunya inilah yang menyebabkan

Radcliffe-Brown kemudian tertarik pada studi antropologi dan

kemudian ia belajar antropologi di Universitas Cambridge.

llO

Antara tahun 1906-1908 Radcliffe-Brown melakukan

penelitian lapangan untuk disertasinya di antara penduduk Negrito

di Kepilauan Andaman yang terletak di sebelah utara pulau

Sumatera. Disertasinya ini merupakan tulisan kultur-historis yang

masih merupakan suatu cara antropologi yang lazim ketika itu.

Namun, ketika ia mulai banyak membaca buku-buku karya Emile

Durkheim (1858-1915), ia1 mulai mengembangkan gaya tulisannya

terutama terlihat pada tulisan ulang disertasinya mulai ia

memasukkan uraian des:kripsi mengenai masyarakat penduduk

Negrito di Kepulauan Aooaman tersebut di atas, yang sifatnya

merupakan bentuk yang nnengarah kepada tulisan struktural. Hasil

deskripsi ini kemudian terbit suatu karya yang berjudul, "The

Andaman Islanders" (1922). Di samping penelitian yang dilakukan

di atas Radcliffe-Brown juga melakukan penelitian lapangan pada

tahun ·1910 di Australia Bai.rat. Fokus perhatian dari penelitiannya ini

ditujukan kepada masalah-masalah "totemisme" yang hasil

penelitian ini kemudian ditulisnya menjadi sebuah karya yang

berjudul, "Three Tribes of Western Australia"(1913).

Selama terjadinya Perang Dunia I di Eropa, Radcliffe-Brown

bekerja sebagai pegawai di Tonga sebuah pulau di Polynesia,

dengan jabatan ketika itu sebagai "Director of Education". Tetapi

tak lama kemudian pada tahun 1921 sampai tahun 1926 Radcliffe-

111

Brown pindah bekerja selbagai dosen di Universitas Cape Town

dalam bidang antropologi dan yang kemudiannya ia diangkat

sebagai guru besar antrop<0logi di Kaapstad pada tahun 1926.

Namun, pada tahun 1926 Radcliffe-Br'Jwn kembali lagi ke

Australia dan bekerja sebagai dosen antropologi pada Universitas

Sydney hingga tahun 1931. Pada periode ini pula ia melakukan

penelitian lapangan gun:a menggarap masalah etnografi dari

Australia. Dari hasil penelitian ini kemudian ditulisnya menjadi

sebuah buku kembali yang berjudul, "The Social Organization of

Australian Tribes" (1930).

Setelah penerbitan bukunya ini,anlara tahun 1931-1937

Radcliffe-Brown kembali pindah bekerja, kali ini ia berangkat ke

Amerika Selatan dan diangkat menjadi guru besar di Universitas

Chicago. Pada masa inilah Radcliffe-Brown mempengaruhi para

antropolog Amerika Serikat yang ketika itu antropologi masih

sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep pemikiran Franz Boas

(1858-1942) dengan gagasannya mengenai struktur sosial. Sarjana

Amerika yang terpengairuh oleh pemikiran Boas ini dapat

disebutkan seperti F. Enggan yang tampak pada karangannya 'The

Social Organization of the Western Pueblos" (1950).

Pada tahun 1937 Radcliffe-Brown kembali ke lnggris, ia

diangkat menjadi guru b>esar antropologi di Universitas Oxford.

112

Ketika Perang Dunia I I pecah pada tahun 1940, ia minta berhenti,

lalu Radcliffe-Brown pergi Sao Paolo di Brazil. Sebenarnya

sebelum ia kembali ke lnggris Radcliffe-Brown pernah pula sebagai

guru besar tamu di Yenching (Cina, tahun 1935-1936).

Ketika Perang Dunia II berakhir, pada tahun 1944 Radcliffe­

Brown kembali ke lnggris dan oleh pemerintah lnggris ia diminta

bekerja di Departemen Pemerintah Jajahan untuk menyusun

rencana-rencana penelitian guna pembangunan di Afrika dan di

Asia. Demikian ia mulai kembali aktif di lapangan studi antropologi

terapar;i Setelah ia pensiuJn pada tahun 1946, ia diminta untuk

menjadi guru besar di beberapa negara di luar lnggris, seperti di

Universitas Raja Farouk di Cairo dan Universitas Rhodes di Afrika

Selatan pada tahu 1954. Pada masa pensiun ini ia menerbitkan

dua buah bukunya yaitu, "African System of Kinship and Marriages"

yang ditulisnya bersama Darryl Forde (1950) dan bunga rampai dari

beberapa karangan dan pidatonya mengenai teori antropologi yang

berjudul, "Structure and F1unction in Primitive Society" (1952). Dan

buku ini menjadi rujukan penulis dalam menulis tentang struktur

sosial dalam kajian struktural-fungsionalisme AR. Radcliffe-Brown.

la meninggal pada tahun 1955 karena penyakit paru-paru

yang sudah lama diidapnya. Ada lima puluh buku dan karangan

Radcliffe-Brown yang telah dibuatnya, termasuk sejurnlah tinjauan

,113

buku yang ditulisnya hingga tahun 1937 yang tercantu dalam buku

bunga rampai yang dipersembahkan oleh para mahasiswanya di

Universitas Chicago kepad!anya ketika ia meninggalkan Universitas

tersebut kembali ke lnggris, sewaktu ia diminta untuk kembali ke

lnggris memangku jabatanlflya sebagai guru besar pada Universitas

Oxford.

Prestasi yang dicapai Radcliffe-Brown di atas telah

mengantarkannya sebagai tokoh pemimpin antropologi lnggris

modern. Sumbangan pemikirannya ini turut serta mewarnai

pertumbuhan dan PE?!Tkembangan antropologi, khususnya

antropologi sosial baik di lnggris maupun di luar lnggris. Jasanya

dalamperkembangan ilmu antropologi adalah dari usahanya untuk

membuat ilmu itu menjadi suatu ilmu yang dapat mengembangkan

metodologi, seperti yang ada dalam ilmu-ilmu alam, khususnya ilmu

fisika dan biologi. lni adalah merupakan cita-cita larnanya yang

dikonsepnya ketika ia menjadi guru besar di Chicago, dimana ia

memberi kuliah yang bersifat teori, yaitu mengenai "llmu

Kebudayaan Komperatif' atau "Comperative Science of Culture". Di

samping ia memberi kuliah tentang etnografi mengenai penduduk

pribumi Afrika dan Australia. Catatan-catatan kuliahnya ini serta

diskusi-diskusinya dalam berbagai seminar bersama kolega dan

mahasiswanya, juga diterbitkan tetapi setelah ia meninggal dunia, •

114

dengan judul "A Natuiral Science of Society" (1957). lni

menunjukkan bahwa gagasan Radcliffe-Brown mengenai apa yang

dimaksud dengan metodologi ilmu fisika dan biologi dapat

dikembangkan dalam ilmu sosial.

Radcliffe-Brown (1957:43,58) mengakui bahwa suatu ilmu

seperti tersebutdi alas belum ada, kecuali dalam fase yang masih

sangat dini. Kalaupun ada,, maka analisa eksak seperti itu hanyalah

mungkin mewujud apabila memperbincangkan mengenai beberapa

gejala sosial tertentu, misalnya mengenai distribusi dan produksi

barang-barang langka yang menyebabk�n adanya ilmu ekonomi.

Walaupun demikian Radcliffe-Brown yakin bahwa perkembangan

suatu ilmu dasar seperti ituyang dapat menganalisa asas-asas dari

rnasyarakat manusia dan ini sangat mungkin dilakukan, asal

dipenuhi dua syarat Syarat rnutlak pertama ke arah suatu metode

seperti itu, adalah suatu metode komparatif yang seksama, yang

dapat membandingkan secara sistematis berbagai tipe sistem

sosial yang mungkin ada dalam masyarakat manusia di dunia ini

dan mengernbangkan suatu klasifikasi dari tipe-tipe sistem sosial

itu. Namun, suatu met0lde komparatif seperti ini sebaliknya

memerlukan syarat lain yaittusyarat kedua berupa suatu metodologo

yang lebih seksama untUJk mengobservasi dan mendeskripsikan

sistem-sistem sosial yang ada, sehingga fakta-fakta yang harus

115

digunakan dalam metod>e komparatif tersebut di atas benar­

benarada. Dalam penerapan metode komparatif seperti ini perlu

dipergunakan suatu konsep dasar yang menjadi suatu kesatuan

dalam analisa komparatif yaitu konsep "strukt11r sosial".

Radcliffe-Brown (Ibid. , ) juga mengakui bahwa

perkembangan ke arah kematangan dari suatu ilmu sosial dengan

metodologi ilmu alam tidlak akan dapatterjadi dengan cepat, ini

disebabkan karena ada empat buah faktoryang menghambatnya,

yaitu : (a) sifat multipa! yaitu, adanya jumlah yang besardan

beraneka warna yang terdapatdari gejala-gejala sosial; (b,) cara

berpikir historis yang telah berakar dalam alam pikiran kebanyakan

sarjana ilmu sosial; (c) konsep-konsep psikologi yang sering kali

juga berakar dalam alam pikiran kebanyakan sarjana ilmu sosial,

padahal konsep-konsep psikologi hanya dapat menerangkan

sebab-sebab adanya tingkah laku seseorang, tetapi tidaklah

mungkin dapat menerangkan sebab-sebab dari suatu gejala sosial

itu; (d) penelitian ilmu-ilmu sosial terlampau banyak dipengaruhi

oleh pandangan umum yang menghendaki jawaban segera

terhadap suatu masalah sosial yang mendesak atau yang

menghendaki fakta untuk melaksanakan suatu tindakan atau untuk

menyusun suatu kebijaksanaan.

116

Dalam kariernya sebagai sarjana dan peneliti Radcliffe-

Brown memang berusahoa untuk berpikir, meneliti, menganalisa,

dan menulis mengenai adat istiadat dari berbagai suku bangsa di

Australia, di Afrika dan dii Amerika, dengan cara yang ketat sekali

menurut konsep-konsep tersebut di atas. Walaupun demikian, ia

tidak menolak untuk aktif juga dalam penelitian dan aktivitas

antropologi terapan yang bersifat praktis.

Pandangan dan pengertian tentang strukuryang

dikembangkan oleh Radcliffe-Brown di dalam tulisannya yang

berjudul "On Social Strruciure" (1940) telah mengantarnya ke

diskusi-diskusi yang berrkepanjangan di antara para antropolog

ketika itu, yang kebanyakan berasal dari lnggris, Perancis, atau

Amerika; seperti diskusi-<diskusi yang dilakukan oleh para pengikut

strukturalisme dari tokoh antropologi Perancis Levi-Strauss, yang

mencari pembenaran pemahaman antara pola pemikiran kedua ahli

ini tentang struktur.

Pada kenyataannya memang ditemukan perbedaan yang

besar antara Radcliffe-Brown dengan Levi-Strauss tentang

pemahaman struktur tersebut. Jika Radcliffe-Brown mencari

struktur itu dalam kenyataan yang dapat diamati, sedangkan bagi

Levi-Strauss struktur dicari dibalik kenyataan yang diamati itu, yakni

bahwa inti keteraturan hakiki yang memberikan bentuk kepada •

117

kenyataan yang terlihat dalam (susunan) konfigurasi gejala-

gejalatertentu sebagai keteraturan yang khas. Dalam hal ini Levi-

Strauss melihat struktur sebagai sesuatu yang menerangkan

mengapa konfigurasi itu demikian adanya Sedangkan bagi

Radcliffe-Brown struktur itu adalah apa yang terlihat dari luar yaitu

pada keterkaitan dalam konfigurasi itu. Dalam hal ini Radcliffe-

Brown tetap ingin pada kenyataan yang dapat diamati itu, dan ia

juga tidak berbicara tentang struktur pada umumnya, tetapi ia

berbicara mengenai apa yang dimaksud dengan struktur sosial

yang dilakukan secara sekonkrit mungkin. Begitu pula dalam

memberikan suatu pengertian tentang kebudayaan, di sini

Radcliffe-Brown memberikannya terlalu tersamar, apa yang

nampak dalam masyarakat menurutnya ialah suatu relasi sosial,

yang membentuk suattu keseluruhan dan keseluruhan itu

dimaksudkan adalah organisme sosial, ibarat sebagaimana telah

terlebih dahulu dipergunakan oleh Emile Durkheim.

Seperti halnya dengan organisme biologis, bahwa organisme

sosial itu terdiri dari kesatuan-kesatuan, unit entities (kesatuan yang

benar-benarada) yang di•satukan oleh seperangkat relasi (satu set

of relations) yang masing-masing dari unit entities ini membantu

agar keseluruhannya itu tetap terpelihara sebagaimana adanya,

sama seperti dengan alat-alat dari tubuh manusia yang berfungsi '

118

turut memelihara tubuh rrnanusia. Sementara itu, dalam organisme

yang hidup, sel-sel yang ada satu persatu bisa mati, akan tetapi

sel-sel ini kemudian digainti oleh sel-sel yang lainnya, sehingga alat

tubuh manusia itu dengan sendirinya dapat berfungsi kembali dan

seierusnya berlangsung demikian; demikian pula hal yang sama

pun terjadi pada masyara;kat.

Kenyataan seperti ini dikemukakan oleh Radcliffe-Brown

dalam tulisannya "On the Concept of Function in Social Science"

(1935), bahwa individu mungkin saja pada satu ketika akan

meninggalkan masyarakatnya, yang dapat terjadi karena kematian

atau karena sebab lainnya. Tetapi pada saat yang sama ia dapat

digantikan pula oleh individu lain yang memasuki masyarakat itu.

Dalam hal ini terlihat bahwa kelanjutan suatu struktur dipahamkan

dapat dikekalkan melalui suatu proses kehidupan yang dinamakan

proses kehidupan sosial, dan proses ini terdiri dari suatu aktivitas

adanya wujud suatu 1111teraksi antara individu dengan individu

lainnya dan antara kelonnpok-kelompok individu dengan kelompok

individu lainnya yang terjadi secara teratur. Oleh karena itu di sini

dipahamkan bahwa kehidupan sosial menurut Radcliffe-Brown

adalah merupakan suatu komunitas yang memberi fungsi kepada

strukturnya dan fungsi s:uatu proses kehidupan sosial ini adalah

untuk memelihara kehidupan sosial secara keseluruhannya.

119

Dalam memperjelas tentang pengertian struktur ini kemudian

Radcliffe-Brown menulis lkembali tentang struktur dalam tulisannya,

"On Social Structure" (I 940) yang menyatakan bahwa struktur

sosial itu hanya dapat dlilihat dalam kenyataan yang konkrit dan

dapat diamati secara langsung karena struktur itu terdiri dari : (a)

semua hubungan sosiaU yang terjadi antara individu dengan

individu lainnya; (b) adainya perbedaan antara individu yang satu

dengan individu yang lai111nya serta kelas sosial di antara mereka

sebab mengikuti perana11 sosial yang dimainkan oleh mereka.

Usaha lflin yang dilakukan Radcliffe-Brown dalam

memperjelas pengertian struktur ini dapat pula terlihat di dalam

tulisannya "On Social Structure" tersebut yang memasukkan

pengertian morfologi sosial dan pengertian struktursosial itu. Dalam

tulisan pendahuluan kumpulan karangannya yang berjudul,

"Structure and Function in Primitive Society" (1952) Radcliffe-Brown

kemudian menambahkan lagi bahwa, apabila kita menggunakan

istilah struktur, maka berarti kita merujuk kepada suatu jenis

susunan bagian-bagian atau komponen-komponen yang teratur

adanya. Komponen-komponen atau unit-unit dari struktur sosial itu

terdiri dari individu-individu dan individu ini dianggap sebagai

pemenuhan kedudukan dalam strukturnya.

120

Dengan demikian, apabila kita menghadapkan tentang

pemahaman Radcliffe-Brown mengenai struktur dalam pengertian

Levi-Strauss tentang struktuJr, maka terlihatlah dengan jelas bahwa

Radcliffe-Brown tidak sependapat dengan Levi-Strauss yang

mencari rasionalitas dan konfigurasi Akan tetapi yang menarik di

sini ialah bahwa Radcliffe-Brown telah memberikan sumbangan

kepada pengertian struktur Levi-Strauss. Hal ini terjadi terutama

sekali pada pada tulisan Radcliffe-Brown yang berjudul "The

Mother's Brother in South Africa" (1924). Tulisan ini oleh Radcliffe­

Brown dimaksudkan untuk memb,antah adanya pemikiran bahwa

"avunkulat" (kedudukan yang istemewa dari saudara laki-laki pihak

ibu) adalah merupakan sisa dari zaman ketika maternal

(matrilineat) bersifat universal. Dalam hal ini Radcliffe-Brown

memberikan tiga contoh1 tentang peristiwa dimana dalam

persekutuan matrilineal yang ketal, saudara laki-laki pihak ibu

dinamakan sebagai ibu lelalki, sedangkan saudara perempuan ayah

diberi julukan sebagai ayah perempuan. Karena ramahnya,

saudara lelaki pihak ibu {mobr) mirip dengan ibu, sedangkan

saudara perempuan ayah (vaza) adalah keras dan otoriter seperti

ayah. Karena itu Radcliffe-IBrown memperbincangkan pula tentang

adanya perbedaan dalam persekutuan matrilineal di atas yang

disebabkan oleh karena ;adanya suatu situasi. Dalam hal ini

121

Radcliffe-Brown memberi contoh bahwa saudara laki-laki pihak ibu

(mobr) di atas bukan merupakan sebagai sahabat, tetapi ia lebih

tepat disebut sebagai seorang penguasa yang keras.

Apa yang dikemukakan oleh Radcliffe-Brown ini kemud'an

diperkuat pula oleh suatu pemahaman melalui visi dalam tahun

yang sama oleh keterangcan Bronislaw KMalinowski berdasarkan

hasil temuan penelitian lapangannya yang dilakukan di Trobiand,

dimana dalam masyarakatnya yang matrilineal, saudara laki-laki

pihak ibu (mobr) juga merupakan penguasa, sedangkan seorang

ayah adalah merupakan seorang sahabat yang ,akrab. Melalui

contoh-contoh ini disimpuilkan beberapa hal pokok yang pada 25

tahun kemudian memainkan peranan dalam karya Levi-Strauss

tentang struktuiralisme. Dari kenyataan ini menunjukkan bahwa

Radcliffe-Brown memiliki pandangan yang jelas tentang arti relasi

sosial dalam relasi antara saudara laki-laki dan saudara perempuan

dalam kehidupan suatu maisyarakat.

Contoh lain yang dikemukakan oleh Radcliffe-Brown adalah

tentang analisanya yang tajam mengenai "joking relationship" yang

di Afrika dianggap begitu penting adanya. Menurut Radcliffe-Brown

joking relationship ini di A1frika adalah hak yang dipunyai beberapa

orang untuk bersikap samgat bebas terhadap saudara tertentu

(suatu kali dapat juga terjadi terhadap kelompok orang asing

122

tertentu). Sering hal itu terjadi dalam bentuk gangguan-gangguan

kecil atau dengan menggunakan bahasa cabul. Yang sering

digunakan Radcliffe-Brovvrn tentang joking relationship ini ketika ia

mengamati sekelompok masyarakat di Afrika, dan diantara orang-

orang Indian Amerika Utara. Biasanya hal itu terjadi dalam relasi

antara saudara laki-laki piihak ibu dan laki-laki saudara perempuan,

serta antara ipar lelaki, dan juga antara kakek-nenek dan cucu-

cucunya. Biasanya relasi antara kakek-nenek dan cucunya tersebut

berlangsung sangat baik. Mengenai relasi antara saudara laki-laki

pihak ibu dan anak lelaki saudara perempuan bisa mengambil

bentuk yang lebih tajam, seperti meminjam atau mengambil seekor

binatang dari ternak saua::Jara laki-laki pihak ibu, yang kemudian

saudara laki-laki pihak ilbu ini paling banyak boleh mengambil

binatang yang kurang berrharga dari ternak kepunyaan anak lelaki

dari saudara perempuannwa.

Kalau diteliti mengenai relasi-relasi ini lebih teliti lagi menurut

Radcliffe-Brown, maka hal itu selalu terjadi dalam relasi antara

pribadi-pribadi yang karena perbedaan kelompok, posisi dan/atau

umur dapat terjadi suatU! ketegangan tertentu, sedangkan yang

diinginkan sebenarnya adalah agar hubungan itu tetap selalu baik.

Dalam hal seperti ini menurut Radcliffe-Brown dapat terjadi karena

ada ada dua kemungkina1nnya. Yang pertama ialah adanya usaha '

123

untuk menghindari "avoidance taboo" yang telah ditulis oleh Edward

B. Taylor ( 1832-1917). Dan kemungkinan yang lain ialah joking

dimana hak yang ditunjukkan seseorang untuk mengganggu dan

menggunakan bahasa yang kasar kepada orang lain, sedangkan

pihak yang lain dilarang untuk menjadi marah. Mengenai hal itu

terjadi karena adanya tradisi untuk menentukan bahwa ini adalah

merupakan cara pergaulan yang baik diantara mereka.

Jika terjadi ketegangan yang memuncak, seperti misalnya

pertikaian antara mertua perempuan dengan menantu laki-lakinya,

maka pilihan yang terbaik yang diambil ialah menghindar. Dalam

hal ini menurut Radcliffe-Brovvn jika terjadi penghindaran itu, bukan

berarti karena adanya pertikaian atau permusuhan Tetapi ini

dilakukan llntuk membeirikan rasa hormat kepada pihak yang

disengketa. Motif yang demikian ini menurut Radcliffe-Brovvn

mernpakan suatu gambairan tentang wujud adanya adat di dalam

masyarakat tersebut. Namun dalam beberapa hal jokoing itu dapat

merupakan jalan ke arah pemecahan untuk menjembatani jarak

sosial yang terjadi dalam masyarakat itu.

Bila ditilk tentang hal ini yang menarik dalam pernyataan di

alas sebagaimana dikemukakan oleh Radcliffe-Brown di dalam

tulisannya "On Social StrU1cture" (1940) adalah bahwa pangkal dari

hal yang bersangkutan mengenai posisi mereka di dalam sistem '

124

relasi kekerabatan yang jelas menggambarkan adanya ciri-ciri yang

sedikit banyaknya adalah bersifat universal dan khas bagi kalangan

masyarakat yang sederhana atau primitif. Sebagaimana terlihat di

dalam uraian di alas yang dapat dijadikan sebagai argumentasi

untuk memperkuat pemiikiran bahwa yang dikemukakan oleh

Radcliffe-Brown adalah nnempersoalkan mengenai struktur dalam

pemahaman relasi dengal!l inti adanya keteraturan yang hakiki.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perhatian

Radcliffe-Brown mengeniai hal di alas, sebagaimana juga

dtk�mukakannya dalam foJlisannya "Religion and Society" (i945)

menunjukkan adanya usaha Radcliffe-Brown untuk

menggabungkan diri kepada pemahaman Emile Durkheim yang

menyebutkan tentang fuingsi yang ada dalam religi Walaupun

dalam merumuskannya Radcliffe-Brown menggunakan cara yang

lain dari Emile Durkheim yaitu, bahwa religi itu menciptakan suatu

kesadaran akan adanya suatu ketergantungan (a sense of

dependence)) yang berse.gi dua. Di sini terlihat bahwa di satu pihak

Radcliffe-Brown membuat manusia untuk menanggung nasib

malangnya karena dengan kepercayaan itu manusia memandang

bahwa ia akan tergantung kepada kekuasaan dimana atau siapa ia

akan tergantung, dan di lain pihak ia dipaksa untuk menyerahkan

dirinya kepada kekuasaan yang menguasai dirinya.

125

Selanjutnya bagaimana pandangan Radcliffe-Brown

mengenai kajian struktura1l-fungsional terhadap struktur sosial, serta

perbedaan dan persamaan pandangan antara Radcliffe-Brown

dengan Malinowski tentang kajian struktur dan fungsi, ada baiknya

disimak uraian berikut.

Kajian struktural-fungsional Radcliffe-Brown terhadap

struktur sosial sebagaimana dimaksud di atas dasarnya berangkat

dari teori dan andaianniya tentang struktursosial yang memilki

fungsi. Teori dan andaiannya ini sejak awal sebenarnya ia telah

menerima dan menggun<'Jkan teori dasar Herbert Spencer

mengenai "konsep strukturdan fungsi" yang berkaitan dengan ide

kaji hayati (kajian biologi) sebagai bahan analisanya.

Dalam teori Herbe,rt Spencer itu menurut Daud (Log.Cit,25)

dikemukakan bahwa masyarakat adalah sebagai suatu organisme

biologi dan anggota masyarakat sebagai sel-sel dari organisme

yang berhubungan erat satu dengan yang lainnya yang membentuk

struktur masyarakat yang berfungsi memastikan penerusan

organismenya. Andaian ini kemudian diuraikan oleh Herbert

Spencer (Ibid. , ) sebagai berikut:

1. Masyarakat dan orga1nisme dapat dibedakan dari bahan tak organik, masing-masingnya dapat membesar dan berkembang;

2. Kedua-duanya memiliki perbedaan dalam struktur dan diikuti dengan perubahan pada fungsi;

3. Pertambahan dari segi ukuran kedua-duanya mempunyai arti pertambahan dalam k<0mpleksitas serta perbedaannya;

126

4. Tiap-tiap bagian dan komponen keseluruhannya memiliki saling ketergantungan dan perubahan pada satu bagian akan mempengaruhi pada bagian lainnya;

5. Pada masyarakat dan organisme, setiap komponennya itu sendiri merupakan satu masyarakat mikro atau organisme;

6. Kehidupan dari keseluruhan sistem dalam masyarakat dan organismenya akan terus kekal untuk semE;ntara waktu.

Dalam menjelaskan tentang perbandingan antara individu

dengan organisme sosial menurut Daud ( Ibid.,), Herbert Spencer

memperbandingkan melalui pembedaan tentang struktur dan

fungsi. Di sini struktur mempunyai fungsi dalam mengekalkan

keseluruhan sosial, apabila perubahan terjadi pada strukturmaka '

akan membawa akibat terhadap perubahan dalam fungsi secara

keselun.;han dari sistem.

Jonathan H. Turner ( 1979: 13) dalam bukunya yang berjudul

"Functionalism" membuat satu kesimpulan pemahaman tentang

unsur-unsur yang di lah irkan oleh Herbert Spencer dalam

fungsionalisme dan organismenya yaitu :

1. Masyarakat ialah satu sistem dan satu keseluruhannya yang bersatu dibentuk oleh bagian-bagiannya;

2. Sistem ini hanya dapat dipahami dari segi perjalanan struktur yang khusus dan mempunyai fungsi untuk mengekalkan keseluruhan sosial;

3. la mempunyai keperluan yang harus dipenuhi, jika ia ingin terus hid up. Fungsi suatu struktur adalah ditentukan dengan mengkaji keperluan yang dipenuhinya.

Demikianlah teori dasar Herbert Spencer yang dijadikan

"bahan" analisis oleh Radcliffe-Brown dalam mengembangkan

127

kajian struktural-fungshonalisnya sebagai usaha untuk mencoba

menerangkan tentang konsep struktursosial yang memiliki fungsi.

Pada dasarnya pokok kajian yang terdapat dalam struktural­

fungsionalisme Radcliffe-Brown ini adalah mengKaji tentang struktur

sosial dengan menggunakan perbandingan analogi organik lni

ditemukan pada pemahaman Radcliffe-Brown tentang batasan

struktur sosial, penerusan sosial, hubungan tingkah laku individu

dengan norma dan peraturan, aspek-aspek struktur sosial,

penerusan struktursosial, konsep personaliti sosial, fungsi institusi

sosial, strukturdan fungsi dalam sistem sosial.

Dalam batasan tentang struktursosial, Radcliffe-Brown

(1952:222) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan struktur

sosial adalah satu jaringan hubungan sosial yang benar-benar ada.

Oleh karena itu, kajian ke atas struktur sosial berarti ialah kajian ke

alas kumpulan dan hubungan yang saling tergantung antara

fenomena-fenomena yang membentuk ciri-ciri sosial-budaya.

Tentang kedu<dukan sosial Radcliffe-Brown (Ibid. , )

menjelaskan bahwa semua kedudukan sosial yang berlainan yang

terdapat di dalam masyarakat pada hakikatnya membentuk bagian­

bagian dalam struktur sosial. Begitu pula penyesuaian yang terjadi

antara anggota masyar.akat secara ekonomi dan ekologi berfungsi

mengekalkan struktur sosial.

i 128

Mengenai ekologi organik yang digunakan oleh Radcliffe-

Brown dala menjelaskan struktur sosial menurut Daud (Log .C it ,27)

dapat terlihat dalam uraiannya memperbandingkan antara

organisme biologi dengan organisme sosial di bawah ini.

Tabel 11-1 Perbandingan Antara Organisme Biologi dengan Organisme Sosial

[� �.It��"- 1=--�Ql-Q��rli�flie BJ01C>fil==�1===�oi:����-ille=s()i>i�f= ] I Unit / Se/ ! lndividu

I I i i

I Struktur i Hubungan antara sel-sel / Hubungan antara individu /

I I dengan sel-sel i dengan individu

i

I Aktivitas 'I Tingkah Jaku sel yang I Tingkah laku individu-dapat diperhatikan i individu dalam kumpulan

I i yang dapat diperhati!<an

! Fungsi Peranan aktivitas dalam I Peranan aktivitas dalam ) ! 1 memehhara I memelihara

struktur/kesepadanan struktur/kesepadanan ant.ara kesan aktivitas antara aktivitas dengan dengan keperluan pribadi keperluan struktur sosial

Perihal hubungan antara penerusan sosial dengan

penerusan struktur sosial, Radcliffe-Brown (Log .C it, 227)

menjelaskan bahwa penerusan sosial itu pada dasarnya ditentukan

oleh penerusan struktur sosial yang penerusan dalam penyusunan

orang dan hubungan mereka antara yang satu dengan yang

lainnya. Seperti tubuh badan manusia yang memiliki struktur, d i

mana komponennya terdiri dari molekul yang mengakibatkan

perubahan pada tubuh di samping mengekalkan penerusan

129

struktur. Begitu pula ientang rangkaian hubungan sosial yang

membentuk struktur sosial pada dasarnya ditentukan oleh proses

sosial.

Mengenai hubungan tingkah laku individu dengan norma

dan peraturan yang ter<dapat di dalam masyarakat Radcliffe-Brown

(Ibid.,) menjelaskan bahwa hubungan tingkah laku individu ketika

mereka saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya,

tidak dapat dipisahkan dengan norma dan peraturan-peraturan

yang ada di dalam masyarakat itu. Sebab norma dan peraturan ini

beriungsi mengontrol tingkah laku mereka yang dibentuk dalam

kehidupan sosial terte11Jtu dikenal dengan "institusi" yang diterima

oleh suatu kelompok atau kelas-kelas sosial yang ada dan dapat

diidentifikasi.

Dalam menjelaskan hubungan antara organisasi dengan

konsep struktur sosial , Radcliffe-Brown (Ibid. ,) menyebutkan

bahwa organisasi ini berhubungan era! dengan konsep struktur

sosial, walaupun antara keduanya tidaklah sama. Dan satu

membedakan antara organisasi dengan konsep struktur sosial ini

adalah dengan menafsirkan struktur sosial sebagai satu susunan

orang di dalam institusi (lembaga) yang terkontrol atau hubungan

yang terdapat di dal!am struktur sosial tersebut merupakan

hubungan antara orang-orang yang telah ditentukan, misalnya

130

mengenai struktur keluarga di mana terdapat adanya anggota­

anggota keluarga seperti, ibu, bapak, anak-anak dan pembantu

rumah tangga. Sedangkan organisasi di sini ditafsirkan sebagai

sesuatu yang ada hubungannya dengan susunan aktivitas,

contohnya ialah dalam sebuah pabrik terdapat adanya susunan

kerja, seperti adanya direktur, pengurus, pekerja dan pengawas

pabrik, di mana dari setiap orang-orang ini mempunyai peranan

yang berbeda atau masing-masing. Oleh karena itu apabila kita

membincangkan tentang sistem sosial, berarti kita merujuk kepada

satu sistem kedudukan s9sial. Sementara itu dalam organisasi, 1a

hanya merangkumi sistem peranan yang ada.

Dalam hal ini menurut Daud (Log.Cit,28), Radcliffe-Brown

mencoba pula memlDangun beberapa hukum umum yang

membentuk "fenomena sosial" dengan menggunakan metode

ilmiah seperti yang terdapat dalam ilmu pengetahuan alam.

Radcliffe-Brown mengatakan bahwa antropologi sosial yang

didasarkan pada generalisasi induktif akan dapat menerangkan

bagaimana, dan mengapa sesuatu itu terjadi atau berlaku, dengan

dasar hukum-hukum tertentu. Generalisasi induktif ini pada

dasarnya merujuk kepada generalisasi yang disahkan melalui suatu

ujian yang sistematis, yaitu melalui pengamatan yang teliti dan

menyeluruh yang dinamakan "hukum-hukum" ilmiah. Menurut

131

Radcliffe-Brown ( ib id ,) , d i sini terlihat bahwa terdapat adanya

perbedaan antara antropologi dengan sejarah, karena antropologi

dalam menciptakan satu pendekatan ilmiah menggunakan satu

prosedur atau seperangkat konsep-konsep Oleh karena itu

antropologi sosial sebagai satu cabang dari i lmu pengetahuan alam

tentang masyarakat manusia, dalam mengkaji fenomena sosial ia

menggunakan metode yang sama seperti yang dilakukan dalam

i lmu pengetahuan biologi dan physical . Kemudian bidan ini disebut

sebagai "sosiologi perbandingan". Dan yang dipentingkan dalam

ha! ini adalah bentuk ikatan dalam hubungan. manusia, seperti

hubungan perikatan yang terdapat dalam satu kumpulan lebah

(lebah jantan, permaisuri dan pekerja).

Tentang aspek-aspek struktur sosial , Radcliffe-Brown

(Op .Cit . ,) menyebutkan ada dua aspek struktur sosial itu. Pertama,

ia beranggapan bahwa semua hubungan sosial yang terjadi d i

antara individu sebagai bagian dari struktur sosial , misalnya dalam

struktur keluarga terdapat hubungan antara anak dan ibu-bapak.

Dalam satu suku bangsa Australia seluruh struktur sosial

didasarkan pada jalinan hubungan antara individu melalui perikatan

perselisihan. Kedua , dalam strutur sosial itu terdapat perbedaan

antara individu dan kelas sosial karena mengikuti peranan sosial

yang dimainkan oleh masing-masing mereka. Contohnya seperti '

132

perbedaan dari segi peranan dan kedudukan sosial antara lelaki

dan perempuan, pemimpin dengan rakyatnya dan majikan dengan

para pekerjanya.

Penjelasan mengenai penerusan struktur sosial, Radcliffe­

Brown (Ibid. , ) menerangkan bahwa penerusan struktur sosial itu

pada hakikatnya adalah mengikuti edaran masa dan penerusan itu

sifatnya dinamis, seperti penerusan yang terdapat di dalam struktur

organik suatu anggota tubuh manusia. Di sepanjang hayat

(hidupnya) struktur suatu organisma senantiasa mengalami suatu

perubahan, demikian pula halnya dengan kehidupan sosial ,

senantiasa memperbaiki struktur sosialnya Hubungan antara

anggota masyarakat mungkin berubah dari masa ke masa, yaiiu

perubahan pada strukturnya, namun bentuk dari strukturnya yang

umum mungkin secara relatifnya tinggal tetap dalam jangka waktu

yang lebih panjang. Bfrasanya bentuk struktur yang umum ini akan

dikekealkan kecuali apabila terjadi suatu revolusi atau pendudukan

tentara. Tetapi meskipun demikian penerusan struktur pada tingkat

tertentu tetap ada.

Mengenai konsep struktur sosial dihubungkan dengan

konsep personaliti sosial, Radcliffe-Brown (Ibid.,) menjelaskan

bahwa konsep struktur sosial ini berhubungan erat dengan konsep

personaliti sosial yaittu tentang kedudukan seseorang dalam

133

struktur sosial yang kompleks. Setiap rnanusia mempunyai dua ciri,

yaitu ciri individu dan ciri manusia. Sebagai individu, ia adalah

suatu organisme biologi, yaitu kumpulan dari sejumlah besar

molekul yang tersusun dan yang di da!amnya berlaku suatu proses

saling berinlemksi serta adanya perubahan yang bersifat fisiologikal

dan psikologikal . Manusia sebagai orang, merupakan suatu yang

kompleks dalam hubungan sosialnya dengan berbagai peranan

yang tidak sama. Di sini terlihat bahwa pernbagian kerja sosial

adalah satu ciri struktur sosial yang penting. Aktivitas ini dijalankan

karena ia mernberi satu "kepuasan" dan yang menjadi ciri dasar

kehidupan sosial itu ialah aktivitas seseorang dapat mernberi

kepuasan pada orang lain. Terdapat satu rnekanisme sosial yang

rnudah atau kadangkala kompleks yang membolehkan sistem itu

bergerak. Misalnya, sistem ekonomi dengan aktivitas penghasi lan,

pelayanan dan pertukaran barang menjadi rnekanisme di mana

hubungan antara individu serta kelompok dikekalkan.

Disini Radcliffe-Brown membuat suatu kesimpulan bahwa

dalam masyarakat manapun, peraturan, tata tertib, undang-undang,

agama adalah bagian mekanisme yang mengekalkan kewujudan

satu rangkaian hubungan sosial serta suatu struktur sosial tertentu.

Dalam memberikan penjelasan tentang konsep fungsi

Radcliffe-Brown mendasarkan analoginya antara kehidupan

134

dengan kehidupan organik. la menyebutkan bahwa organisme

adalah merupakan satu sistem molekul yang kompleks, di mana

strukturnya dibentuk oleh hubungan yang terjadi antara unit­

unitnya. Dalam prosAs penerusan struktur, ia dikatakan berfungsi

b i la terdapat peranan dan sumbangannya terhadap kehidupan

organisme secara kes:eluruhannya. Misalnya mengenai fungsi

proses fisiologi yang berulang mempunyai hubungan dengan

keperluan organisme yaitu keperluan yang merujuk kepada

keadaan yang perlu urnutk hidup (survival). Dalam membincangkan

. tentang organisme ini , Radcliffe-Brown menguraikan tiga aspek dan

masalah yang ada. P<ertama adalah masalah morfologi, yaitu

mengenai jenis struktur organik yang ada, perbedaan dan

persamaannya, serta cara mengklasifikasikannya. Aspek kedua

ialah berkenaan dengalll masalah fisiologi, yaitu tentang bagaimana

struktur organik itu nnenjalankan fungsinya dan juga proses

kehidupannya. Ketiga ialah evolusi atau kemajuan yakni

bagaimana jenis organisme yang baru ini berwujud.

Dalam hal ini Radcl iffe-Brown kel ihatannya memberi

perhatian yang lebih kepada aspek fisiologi, terutamanya tentang

konsep fungsi dan struktur. l a mendefinisikan fungsi institusi sosiaf

sebagai penyesuaian dengan keadaan yang perlu bagi kewujudan

organisme sosial. l a sebenarnya merupakan sumbangan ynag

135

diberikan oleh aktivitas bagian kepada keseluruhan di mana

kegiatan bagian ini ialah salah satu dari keseluruhannya.

Tentang integrasi sosial Radcliffe-Brown ( Ibid. , )

mengandaikannya dergan fungsi kebudayaan secara

keseluruhannya yaitu menyatupadukan setiap manusia dalam satu

struktur sosial yang dapat dikatakan stabil. Dalam kehidupan sosial ,

menurut Radcliffe-Brown, tiap-tiap individu ialah unit yang penting,

karena dengan hubungan sosial ia rnembentuk kepaduan da:am

keseluruhan kehidupan sosial . Sedangkan penerusan struktur

sosial dalam hal ini dapat disamakan dengan organik yang tidak

terancam oleh adanya perubahan yang terjadi di dalam unitnya

Kejelasan mengenai "fungsi" oleh Radcliffe-Brown (Ibid.,)

diterangkan bahwa fungsi adalah sumbangan aktivitas bagian

terhadap keseluruhan s:istem, sedangkan fungsi perbuatan sosial

adalah memberikan sumbangan kepada keseluruhan kehidupan

sosial. Sistem sosiai ( keseluruhan struktur sosial masyarakat,

bersama-sama dengan keseluruhan amalan atau perbuatan sosial

di mana terdapat adanya struktur sosial) mempunyai satu jenis

kesatuan yang dinamakan kesatuan fungsional ( functinal-unity ) .

Kesatuan fungsional ino adalah keadaan di mana semua bagian

dalam sistem sosial itu bekerja dalam keadaan yang amat harmonis

dan tanpa adanya persengketaan yang tidak dapat diselesaikan.

136

Mengenai penjelasan mengenai anal isis fungsional ,

Radcl iffe-Brown mencoba membangun satu persetujuan antara

satu institusi sosial dengan keperluan organisme. Keperluan di s ini

d ipahamkan dengan makna keadaan yang per lu unutk hidup. l a

sebenarnya merujuk kepada satu integrasi sosia l , dengan dua

keadaan. Pertama, keperluan bagi pengekalan suatu struktur

sosial. Kedua, bagi penerusan sistem sosial tersebut.

Apabila d it i l ik anal isa struktura l-fungsional yang

d ikembangkan oleh Radcl iffe-Brown di lnggris, pada dasarnya lebih

menekankan studinya pada pendekatan sinkronis. Cara kerjanya

t idak ter la lu memperhatikan

segi proses sejarah yang terjadi, walaupun bukan berarti

mengabaikan perhatial'l terhadap gejala perubahan yang ada

dalam kehidupan setiap masyarakat. Ha l in i yang menyebabkan

t imbulnya kesan bahwa analisa struktural-fungsional di lnggris in i

cenderung relatif stat is.

Menurut Leach (Si l ls , 1968:848) analisa struktural-fungsional

yang dikembangkan oleh Radcliffe-Brown pada dasarnya berangkat

dari pra anggapan yang menyebutkan :

"... . .. . .. bahwa masyarakat mungkin dapat d ibandingkan dengan suatu kelhidupan organisme atau suatu mekanisme kerja. Bagi Radcliffe-Brown, setiap masyarakat mempunyai kehidupannya tersendiri : la bukanlah merupakan obyek sebagaimana m'8khluk lainnya, sehingga studi tentang struktur berarti studi yang memperbincangkan tentang sal ing

137

ketergantungannya antara bagian-bagian komponen dari sistem yang merupakan satu mata rantai yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain dengan studi dengan fungsi, atau bagaimana cara bagian-bagian komponen sistem " bekerja" didalam relasi yang lain dan satu kesatuan yang utuh".

Radcliffe-Brown menu rut Bohannan dan Glazer ( 1 973: 17)

dalam mengembangkan metode analisa struktural-fungsional in i

sebenarnya mendapat pengaruh kuat dari Emi le Durkheim dan

Marcel Mauss.

Konsep-konsep dasar Durkheim yang menarik Radcliffe-Brown

menurut Kupper ( 1 973: 1 3) adalah hal yang sejalan dengan

pemikiran Herbert Spencer, ahli filsafat bangsa lnggris yang

meletakkan dasar berfikir analogi organik yang telah d iuraikan pada

bab ini.

Analogi organik in i pada dasarnya menu rut Kupper ( 1 973: 1 3-

1 4) menemparkan masyarakat sebagai suatu organisme yang

hidup, dengan demikian seharusnya dipelajari dengan mengunakan

metode i lmu pengetahuan alam. Melalui pengalamannya sendiri

terutama saat ia mengajar dan melakukan berbagai penelirian

lapangan selama bertugas sebagai dosen antropologi di Afrika

Selatan dan Australia, Radcliffe-Brown mematangkan konsep dan

teori-teorinya secara khusus konsep-konsep Emi le Durkheim yang

mempengaruhi Radcliffe-Brown adalah tentang konsep fakta sosial

138

( dalam buku "Les Regles de la Methode Sociologique", 1984) dan

konsep tentang gagasan kolektif (dalam buku "Representations

l ndividuelles et Representations Col lectives" , 1898)

Pada dasarnya kedua konsep ini mengandung inti pemikiran

yang sama berdasarkan kerangka analogi organik yaitu bahwa

masyarakat sebagai kreasi yang hidup bagian-bagiannya selalu

dapat dipisahkan dan dibeda-bedakan. Menurut Emile Durkheim,

setiap individu anggota suatu masyarakat selalu berfikir dan

bertingkah laku dengan dikendalikan oleh sesuatu yang bersifat

supra individual yaitu fakta sosial dan gagasan kolektif. Baik fakta

sosial maupun gagasan kolektif tersebut mula-mula memang

berasal dari pemikiran dan tingkah laku individu juga. Setelah

pikiran dan tingkah llaku ind ividu-individu itu menyebar dan

mempola dalam kehidupan bersama kemudian menjadi memiliki

kekuatan memaksa dan mengendal ikan individu-individu

pendukungnya. Fakta sosial dan gagasan kolektif menjadi

cenderung bersifat relatif konstan dan tidak terpengaruh oleh

banyak gerak d inamika dan pergantian individu-individu anggota

masyarakat yang bersangkutan.

Pengaruh Emile Durkheim selanjutnya terutama terliha! dari

konsepnya tentang kualifikasi primitif yang dikemukakan bersama

Marcel Mauss ( 1963: 17) dalam bukunya " De quelques formes

139

primitives de clasification : contributia l'etude des representation

collectives'', 1903. Konsep in i terutama mempersoalkan cara-cara

serta prosedur manusia menggolong-golongkan segala hal dan

kejadian serta benda-benida dalam kategori-kategori tertentu dan

logika yang melatarbelakanginya.

Dalam studinya ini Emile Durkheim dan Marcel Mauss

mengembangkan suatU! model untuk menyusun ide-ide

klasifikasinya, yaitu bahwa klasifikasi disusun berdasarkan model

yang muncul dari dalam masyarakat itu sendiri. Adapun dasar

logika yang, melatarbelakangi klasifikasi tersebut adalah kondisi

atau kategori-kategori sosial, dalam konteks dinamika kehidupan

masyarakat sehubungam dengan adanya kecenderungan

pembawaan manusia uintuk selalu membedakan, memisahkan,

mengelompokkan dan kemudian menginterpretasikan. Sebagai

i lmuwan yang sejalan dengan pemikiran Spencer, selanjutnya

Emile Durkheim dan Marcel Mauss juga berpendapat bahwa sistem

klasifikasi suatu masyarakat mengalami suatu proses evolusi

sejalan dengan perkembangan progresif yang dialami oleh

masyarakat itu sendiri secara umum.

Konsep Marcel Mauss yang juga penting dalam membentuk

pola pemikiran Radcliffe-Brown menurut Daud (Log.Cit ,30-3 1)

adalah konsep tentang morfologi sosial dalam konteks proses

140

integrasi masyarakat. Konsep tersebut dikemukakan Marcel Mauss

bersama Beuchat dalam bukunya " Essai sur le variations

saisonnieres des societes Eskimo etude de morphologie

social'', 1 906. Mereka membangun konsepnya berdasarkan

deskripsi atas gejala-gejala pengelompokkan dan pola aktivitas

sosial yang menyertainya pada masyarakat eskiom dalam rangka

mengikuti siklus dan ritme alam.

Pembentukkan kelompok dan pola-pola aktivitas secara

kebudayaan (culture) dalam konteks tuntutan lingkungan alam

(nature) inilah yang merupakan m'orfologi sosial. Dalam proses

perkembangannya, Marcel Mauss dan Beuchat melihat bahwa

pasangan antara alam (nature) dan kebudayaan (culture) itu

ternyata tidak selamanya berada dalam satu ritme tang konsisten.

Tidak selamanya perubahan dalam unsur-unsur alam atau unsur­

unsur yang berkaitan dengan alam itu mengakibatkan perubahan

yang sama pada bentuk-bentuk pengelompokkan (morfologi sosial)

serta pola-pola aktivitasnya sebagai murid dari Emile Durkheim

mereka kemudian mengkaitkannya dengan gagasan kolektif.

Marcel Mauss dan Beuchat mengambil kesimpulan (Ibid. , ) bahwa

morfologi sosial dalam konteks integrasi masyarakat timbul tidak

semata-mata karena pengaruh faktor ekologi, tetapi terwujud dan

terkendalikan oleh faktor gagasan kolektif yang telah berakar dan

141

selalu membayanginya. Jadi walaupun misalnya jumlah penduduk

telah berubah atau jenis mata pencaharian hidup telah mengalami

perubahan, bentuk pengelompokkan dan pola aktivitas masyarakat

bisa saja relatif tAtap karena gagasan kolektif di belakngnya yang

belum banyak berubah.

Berdasarkan beberapa konsep dasar yang dikemukakan

Emi le Durkheim dan Marcel Mauss tersebut, Radcliffe-Brown

kemudian mengembangkan konsep dan teori-teorinya tentang

struktur sosial dan analisa struktural yang diwarnai oleh prinsip

fungsional, jadilah ia menjadi analisa struktural fungsional. Inti dari

prinsip fungsional itu adalah menyebutkan bahwa tiap-tiap bagian

atau elemen kehidupan masyarakat ditempatkan berada dalam

suatu keseluruhan yang terintegrasi. Disini Radcliffe-Brown

menerapkan prinsip fungsional tersebut dalam melihat dan

mempelajari jal inan hubungan-hubungan sosial yang terjadi dalam

kehidupan masyarakat berdasarkan analoginya dengan suatu

kehidupan organisme. Karena ketatnya penggunaan prinsip

integrasi fungsional dalam analisa strukturalnya, maka Radcliffe­

Brown dan murid-muridnya bisa disebut sebagai penganut paham

struktural-fungsionalisme.

Jika berbicara tentang struktur menurut Daud (Ibid.,), maka

ingatan kita sebenarnya langsung mengarah kepada susunan dari

142

bagian-bagian atau komponen-komponen yang teratur. Setiap

benda baik yang berhubungan ataupun yang tidak ada

hubungannya dengan kehidupan manusia, selalu memiliki

strukturnya masing-masing. Manusia sendiri sebagai makhluk hidup

juga memiliki struktur tubuh yang terdin dari berbagai bagian atau

organ yang sal ing berkaitan dan harus saling bekerjasama secara

teratur sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Demikian juga

suatu masyarakat tidak lepas dari keberadaan strukturnya yang

merupakan jaringan h ubungan kerjasama antara pribadi­

perorangan yang terorganisasikan secara teratur. Struktur

masyarakat atau jaringan h ubungan kerjasama antara person yang

terorganisasikan i n i yang menjamin kelangsungan hidup

masyarakat dan bahkan yang sekaligus memberikan batas dan

identitas dari berbagai satu kesatuan sosial tertentu.

Dalam ha! inilah kemudian Radcliffe-Brown (Log.Cit, 1 90)

menyebutkan bahwa struktur sosial pada dasarnya sama dengan

kenyataan dalam setiap struktur suatu organisme. Fenomena

fisiologi dan psikologi yang terdapat dalam kehidupan organisme

bukanlah semata-mata hasil dari molekul atau atom yang

menjadikan organisme itu tetapi adalah hasil dari struktur yang

tersusun.

143

Demikianlah dalam mempelajari sruktur suatu masyarakat,

maka kenyataan-kenyataan yang terlihat dan menjadi perhatian

utama kita adalah keseluruhan dari relasi-relasi sosial yang

memang benar terjadi dalam kaitan waktu tertentu dan yang

menggabungkan antara manusia. Relasi-relasi sosial tersebut yang

dapat kita amati secara langsung merupakan kenyataan yang

berhubungan dengan berbagai bidang kehidupan manusia sehari­

hari. Tetapi kita tidak berhenti pada pencatatan atas kenyataan

tersebut dalam wujud atau bentuk bagian per bagian dan yang

bersifat un ik. Untuk kepentingan i lmu pengetahuan kita hanya

berhubungan dengan gejala yang bersifat umum, dengan bentuk

yang teratur melalui proses kejadian-kejadian yang selalu berulang

kembali.

Melalui fenomena-fenomena nyata yang nampak dalam

kehidupan sehari-hari tersebut , kita harus dapat menangkap dan

memformulasikan gejala umum yang menjaring keteraturan

hubungan atau relasi-relasi sosial antara anggota masyarakat yang

secara nyata memiliki peranan sentral dalam mengintegrasikan dan

bahwa mengendalikan setiap tingkah laku dan aktivitas yang terjadi

dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jelas bahwa usaha perumusan

struktur sosial sebagai gejala umum itu merupakan sasaran studi

yang tidak dapat diabaikan. Atau dengan kata lain keterangan-

144

keterangan tentang bentuk struktur sosial jelas merupakan hal yang

sangat diperlukan dan penting dalam rangka studi tentang

masyarakat.

Sebagaimana halnya dengan struktur organisme yang

seic.n1a hidupnya selalu berubah, maka struktur sosial pada

dasarnya pun juga bersifat dinamis dan selalu mengalami

perubahan-perubahan mengikuti perkembangan waktu . Gerakan

atau aktivitas nyata berdasarkan hubungan atau realsi sosial antara

pribadi individu dan antar kelompok ataupun antara individu dengan

kelompok selalu tidak pe�nah sama dari tahun ke tahun atau

bahkan dari hari ke hari. Anggota baru dalam masyarakat selalu

muncul setiap saat, karena adanya kelahiran atau perpindahan,

atau sebaliknya bisa juga hi lang karena adanya kematian atau

perpindahan. Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi

perkawinan dan perceraian persahabatan sewaktu-waktu dapat

saja berubah menjadi permusuhan atau sebaliknya.

Tetapi walaupun banyak aktivitas dan peristiwa-peristiwa

nyata yang selalu berubah, bentuk struktur yang bersifat umum,

biasanya relatif tetap dalam jangka waktu yang lama atau pendek.

Struktur sosial memang bersifat supra-individual artinya tidak terikat

sepenuhnya pada individu-individu pendukungnya, meskipun tidak

berarti bahwa sama sekali tidak akan terpengaruh. Berbagai

145

gerakan dan aktivitas nyata dapat saja telah berubah banyak dalam

kurun waktu yang berbeda, tetapi bentuk umum struktur sosial atau

pola jaringan hubungan antar anggota masyarakat yang

bersangkutan tidak otomatis ikut berubah dalam tingkat kuantitas

dan kualitas yang sama. VVaiaupun misalnya terjadi revolusi atau

penyerbuan musuh dari luar sehingga timbul perubahan sosial

besar-besaran secara tiba-tiba, beberapa bentu umum struktur

sosialnya biasanya tinggal tetap masih ada yang bertahan.

Dalam analisa struktural-fungsional yang dikembangkan oleh

Radcliffe-Brown ini terlihat juga khususnya tentang mekanisme

pembentukkan struktur sosial atau jaringan relasi-relasi sosial yang

teratur dan tentang bagaimana bekerjanya dalam keh idupan

masyarakat dengan berbagai contoh misalnya melalui studi tentang

bahasa, sistem pembagian kerja, sistem ekonomi, sistem

pertukaran, dan sistem kepercayaan.

Radcliffe-Brown terlihat bertahan pada dasar-dasar analogi

struktur sosial dengan struktur organisme yang dianggapnya masih

tetap dapat dipertanggungjawabkan dari sudut pemikiran ilmiah.

Dikatakannya bahwastruktur sosial itu ditimbulkan dan

dipertahankan kelangsungannya oleh suatu kompleks mekanisme

yang melibatkan unsur-unsur moral, hukum, etiket, kepercayaan ,

pemerintahan dan pendidikan sebagai bagian-bagian yang

146

terintegrasi. Keseluruhannya dil ihat tidak dalam posisi sendiri­

sendiri tetapi dalam kesatuan hubungan yang saling berfungsi

langsung atau tidak langsung dalam kerangka struktur sosial yang

teratur. Dalam beberapa contoh terungkap bahwa dengan

mempelajari struktur sosial, maka secara langsung kita akan terlibat

juga pada stud i tentang ni la i budaya sebagai fak.tor yang turut

menentukan relasi-relasi sosial yang terjadi dalam kehidupan

masyarakat.

Dalam kaitannya dengan penggunaan pnnsip fungsional,

Radcliffe-Brown sering d ihubungkan dengan Malinowski . Tetapi

sebenarnya kedua hal itu masing-msing berada dalam paham yang

berbeda . Radcl iffe-Brown ( Ib id . , ) sendiri menyatakan bahwa dirinya

bukanlah pengikut dari paham fungsionalisme, bahkan ia

mengkritiknya yang dikemukakan di dalam tu lisannya " On Social

Structure " ( 1 940), yang menyebutkan bahwa al iran fungsional ini

sebenarnya tidak ada; ia merupakan suatu khayalan saja yang

diciptakan oleh Profesor Mal inowski. Kenyataan yang menuduh

saya sebagai seorang beraliran fungsionalisme tidak mempunyai

bukti sama sekali yang tegas.

Sementara itu Bronislaw K. Mal inowski (Bohannan and

Glazer,Log. Cit,293) tentang Radcliffe-Brown, mengatakan bahwa

Profesor Radcliffe-Brown , sepanjang yang dapat saya ketahui ,

147

masih mengembangkan dan memperdalam pandangan atau

pemikiran kelompok sosiologikal Perancis. Di sini ia terlihat

demikian mengabaikan individu dan menyampingkan biologi.

Apabila kedua tokoh " idea struktur dan fungsi" in i dicarikan

persamaan dan perbedaan di antara mereka, maka ada beberapa

pemahaman yang dapat d ikemukakan dalam kesempatan in i .

Dalam membicarakan tentang "fungsi" pemikiran mereka

berdua terlihat diliputi oleh konsep-konsep yang mirip satu sama

lainnya. Misalnya mereka sepakat bahwa unsur-unsur kebudayaan

maupun masyarakat ilu selalu dalam keadaan terintegrasi dan

memiliki pola hubungan satu sama lainnya secara utuh . Sekal ipun

demikian d i antara mereka masih terdapat beberapa perbedaan

misalnya dalam menafsirkan tentang konsep fungsi itu sendiri .

Bagi Mal inowski (Log. C it ,293) , institusi sosial dan budaya itu

sangat tergantung pada kebutuhan manusia. Sedangkan bagi

Radcliffe-Brown (Op.Cit. , ) , hubungan sosial dan individual itu

dipengaruhi oleh suatu prinsip sosial yang disebut struktur sosial.

lni berarti bahwa struktur sosial itulah yang mengikat unsur-unsur

kebudayaan dalam masyarakat secara keseluruhan.

Di sisi persamaan di antara Radcliffe-Brown dan Malinowski

lainnya dapat dicatat bahwa mereka adalah sama-sama melahirkan

perspektif baru dalam kajian antropologis yang cenderung bersifat

148

radikal dalam hal penggunaan teknik-teknik observasi. Seperti

temuan-temuan Radcliffe-Brown yang banyak melahirkan konsep

baru yang penting artinya bagi penelitian lapangan yang kemudian

sangat mempengaruhi teori-teori sosiologi berikutnya.

Persamaan kedua tokoh in i dikemukakan oleh Adam Kupper

(Log.C it , 5 1 ) sebagai berikut •

" . . . . . .. .. . sebenarnya Radcliffe-Brown juga orang yan g agak ekstrim yang terobsesi oleh dorongan jiwanya. Seperti halnya Malinowski , Radcliffe-Brown adalah seorang ego maniak dan dogmatis. Keduanya memiliki kecenderungan Aristokratik, bahkan mereka mempunyai persamaan dalam hal kesehatannya yang lemah dan mereka menganggapnya sebag�i nabi ."

l stilah "fungsionalisme" yang digunakan dalam bukunya

"Argonouts of the Western Pacific" ( 1 922) dan " Sexual Lives of the

Savages" ( 1 9 1 9) menurut Honigman (Op. Cit. , ) adalah usahanya

untuk menggambarkan tentang konsep kebudayaan sebagai

sesuatu yang terintegrasi, sebagai suatu sistem yang unsur-

unsurnya bersifat saling tergantung satu sama lain. Kemudian ia

menggunakan istilah-istilah itu dalam pokok pikirannya tentang

kebudayaan sebagai sesuatu alat untuk memenuhi kebutuhan

dasar manusia. Dalam bukunya "A Scientific Theory of Culture and

other Essays" ( 1 944) , ia mengembangkan fungsionansmenya yang

didasarkan pada teori belajar. Inti teorinya ialah bahwa fungsi dari

149

unsur-unsur kebudayaan tiada lain untuk memenuhi kebutuhan

dasar manusia di samping sebagi respon kultural .

Melalui istilah "needs" menurut Malinowski (Op.Cit. , ) dapat

memahami kondisi suatu sistem baik dalam organ1sme manus1a

maupun dalam konteks kebudayaan serta hubungannya baik

dengan lingkungan alam maupun organisme Dengan demikian

pendekatan fungsionalisme ini menurut Malinowski berasal dari

kebutuhan yang bersifat biologis, kndisi lingkungan serta respon

kultural baik secara universal maupun kategorial. Dalam ha! in i

Malinowski memberi contoh bahwa fungsi kelompok us1a

merupakan koordinasi ciri-ciri anatomis dan fisiologis sebagai mana

berkembang menurut proses pertumbuhan, serta perubahan ke

dalam kategori kultural.

Dengan kata lain, fungsionalisme ini menurut Mal inowski

( ibid . , ) tergantung pad a kebudayaan apa yang menjadi prinsip

penentu serta memenuhi standar kehidupan individual maupun

kolektif. Hal ini dijelaskan oleh Malinowski yaitu pada waktu ia

melukiskan sebuah sendok dan garpu, kita perlu juga memberikan

i nformasi tambahan mengena1 cara penggunaan serta

hubungannya dengan tata cara makan, meja, piring, serbet, serta

jenis masakannya.

150

Melalui contoh di alas sebenarnya Malinowski hendak

menekankan bahwa di dalam mempelajari kebudayaan serta

masyarakat kita selalu bertumpu pada tindak perilaku seseorang

atau sekelompok orang secara spesifik yang tidak terlecias dari

kaitannya satu sama lain sebagai suatu sistem sosial.

Radcliffe-Brown dalam bukunya " Structure and Function in

Primitive Society" (Log.Cit,90, 1 1 6) dalam menjelaskan tentang

"fungsi" menekankan bahwa istilah fungsi sebenarnya merupakan

kontribusi dari suatu aktivitas parsial terhadap suatu aktivitas total,

keseluruhan. Dengan kata lain aktivitas yang bersifat khusus itu

memberikan fungsi terhadap aktivitas yang bersifat lebih umum.

Melalui argumen ini Radcliffe-Brown berusaha menganalisa

kebudayaan adn masyarakat sebagai unit-unit organik dengan

unsur-unsurnya yang terintegrasi. Jadi konsep fungsi yang

digunakan pada masyarakat itu didasarkan pada suatu analog

antara kehidupan sosial dan kehidupan organis. Lebih lanjut ia

menyatakan bahwa sistem hubungan-hubungan unsur-unsur itu

berkaitan dengan struktur organik. Namun istilah "organisme" itu

sendiri tidaklah sama dengan struktur, ia merupakan sekelompok

unit (sel dan molekul) yang tersusun sebagai suatu struktur dan

proses organisme selanjutnya adalah yang dinamakan kehidupan.

Jadi proses kehidupan merupakan aktivitas dan interaksi organisme

1 5 1

di mana terdapat sel-sel yang menyatu Jadi kehidupan itu

merupakan organisme yang dilihat sebagai fungsi struklurnya

Perbedaan lain antara Radcliffe-Brown dengan Malinowski

dalam menjelaskan " idea struktur dan fungsi" dapat terlihat c'ari

usaha mereka dalam mengartikan fungsi Malinowski

menjelaskannya dengan pendekatan kebudayaan oleh karena itu

Malinowski mengatakan bahwa unsur-unsur kebudayaan itu

berfungsi dalam memenuhi kebutuhan manusia atau kebutuhan

dasar manusia, di samping sebagai respon kultural. Bagi

Malinowski institusi-institusi sosial dan budaya itu tergantung pada

kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar manusia ini diartikan , suatu

kondisi keseluruhan yang penting untuk mem pertahankan individu

dan kelompok. Dengan adanya kebutuhan dasar manusia in i

kemudian melahirkan apa yang dinamakan dengan kebutuhan

"budaya" dalam bentuk respon kultural.

Menurut Malinowski kebutuhan dasar ini dapat juga

diterapkan pada hewan, sedangkan bagi manusia segala ciri-cirinya

yang khas mampu mengembangkan kebutuhan dasar ini dalam

bentuk kebudayaan.

Sebaliknya, Radcliffe-Brown (Ibid . . ) mengatakan bahwa

perhubungan individual dan sosial itu bersifat nyata, kongkrit dan

dapat diamati. lni berarti bahwa antropologi sosial menaruh

1 52

perhatian kepada observasi, deskripsi, komparasi dan klasifikasi

yan g menurut Radcliffe-Brown bukan hanya semata-mata sebagai

suat u entitas namun juga merupakan suatu rangkaian proses

da lam kehidupan sosial Pengamatan in i berlangsung dalam

keh idupan sosial tertentu serta dalam periode tertentu. Proses itu

sendiri terdiri dari berbagai tindakan dan interaksi manusia baik

yang bertindak sebagai individu maupun kelompok.

Seperti yang telah dibahas di dalam uraian sebelumnya,

perhubungan serta interaksi d i antara individu dan kelompok

manusia in i menurut Radcliffe-Brown ditentukan atau dipengaruhi

o leh suatu prinsip sosial yang dalam hal ini merupakan struktur

sosia l .

Konsep struktur sosial in i menunjukkan pada suatu

rangkaian bagian atau unsur-unsur yang berhubngan satu sama

la in rnenjadi satu kesatuan yang lebih besar. Kita dapat berbicara

mengenai struktur sebuah rumah yang terdiri dari beberapa bagian

atau u nsur, dinding , atap, kamar, tangga dan lain sebagainya dari

s isi rumah tersebut. Demikian pula struktur dari suatu moleku l

merupakan susunan unsur-unsur atom yang berhubungan satu

sama la in . Sedangkan struktur tubuh manusia merupakan susunan

berbagai organ dan jaringan. Selanjutnya Radcliffe-Brown

mengatakan bahwa sebagai suatu bagian dari struktur sosial,

1 5 3

struktur kekerabatan terdiri dari sejumluh hubungan antara ayah

dan anak atau paman dan keponakan ha/ in i menggambarkan

bahwa struktur sosial juga dapat berlangsung menurut hubungan

antsra seseorang dengan orang la in . Struktur sosial kaum Aborigin

di Australia, didasarkan pada jaringan h ubungan genea/ogis.

Perbedaan individu dalam kelas-kelas disebabkan o/eh peranan

sosialnya dan posisi sosialnya, misalnya a ntara /aki-laki dan

perempuan, antara pemimpin dan yang dipimpin , semuanya in i

merupakan suatu bagian dari struktur sosial.

Hal lain yang penting dalam struktur sosial ada/ah sistem

sosial. Sistem sosial in i merupakan interkoneksi antara struktur

sosial dan proses kehidupan sosial. Dalam ha/ konsep proses,

struktur dan fungsi Radcliffe-Brown menjelaskan bahwa ketiga

komponen in i merupakan komponen interpretasi sistem sosial

manusia dan oieh karena itu ketiganya secara /ogis saling

berh u bungan karena fungsi selalu digunakan da/am hubungannya

dengan proses dan strukur. Ringksanya, teori struktur sosial

menurut analisa Radcliffe-Brown adalah, bahwa struktur sosial

terorganisir karen adanya prinsip-prinsip struktur internal, prinsip

struktur ini seperti ha/nya faktor-faktor genetik.

Sehubungan dengan itu, menurut Radcliffe-Brown (Ibid . , )

ada tiga tipe perkembangan struktur sosial. Pertama, struktur sosial

1 54

merupakan suatu sistem dyadik (dua pihak) yaitu hubungan orang

perorang. Kedua, sistem hubungan sosial harus dianal isa sebagai

prinsip-prinsip struktural yang membentuknya. Ketiga, institusi

manusia dapat lebih dipahami berdasarkan peranan fungsionalnya

dalam h ubungannya dengan struktur sosial itu. Berikutnya bahwa,

anggota masyarakat yang baru lahir dan yang tua, mati seperti

halnya pada struktur sosial . Oleh karena stabilitas struktur sosial

tergantung kepada integritas berbagai komponennya serta

bagairnana kemampuan setiap bagian atau unsur itu melaksanakan

tugasnya atau fungsinya dalam konteks sistem yang bersangkutan.

Suatu ha! yang agak bertentangan dengan Malinowski ialah

bahwa struktur sosial dan fungsi dari setiap institusi yang

memelihara struktur sosial itu terlepas dari manusia sebagai

indiv1du.

Perbedaan utama antara Radcliffe-Brown dengan

Malinowski secara ringkas adalah menyangkut masalah

penempatan peranan individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Bronislaw K. Malinowski dalam anal isanya tentang masyarakat

berangkat dari individu dan menempatkan individu sebagai titik

sentral. Berbeda dengan Radcliffe-Brown, yang menganggap

bahwa kebutuhan individu ("individual needs") sebagai pangkal

tolak saja. Sistem hubungan antar pribadi lah yang merupakan titik

155

sentral dalam pendekatan fungsional terhadapa kehidupan di

dalam masyarakat. Jaringan hubungan antar pribadi-individu yang

terwujud dalam suatu sistem yang mengikat itulah yang selanjutnya

selalu menjiwai dan mengendalikan seluruh tingkah laku dan

aktivitasnya dalam kehidupan nyata masyarakat, tanpa mengingkari

adanya tanggung jawab individu di dalamnya

Pandangan pemikiran Radcl iffe-Brown di atas menemptkan

dirinya sebagai peletak dasar analisa struktural-fungsionalisme d i

l nggris. Dia sendiri selama karir akademisnya berlangsung lebih 30

tahun banyak menumpahkan perhatian dan kegiatannya pada studi

tentang "struktur sosial" serta studi perbandingan dalam rangka

pengembangan konsep dan teori-teori secara umum_ Dalam

mempelajari mengenai struktur sosial perhatiannya terutama sekali

tertuju kepada aspek " sistem kekerabatan dan prinsip keturunan"

Hal ini disebabkan karena umumnya jaringan hubungan fungsional

antara berbagai bidang kehidupan memang dengan segera akan

terlihat pada saat kita i ngin mengungkapkan pola-pola h ubungan

yang terjadi di dalam sistem kekerabatan. Dengan mengikuti

dinamika pola hubungan dalam sistem kekerabatan, bukan saja

jaringan transaksi dalam kehidupan ekonomi yang tampak tetapi

sekaligus juga akan terungkapkan proses transformasi yang terjadi

dalam kehidupan ekonomi tersebut.

156

Sebagai penganut paham empiris Radcliffe-Brown

mengatakan bahwa, tugas pokok seorang ah l i antropologi di

lapangan adalah mencatat dan mengamati secara langsung

tingkah laku dan sal ing berhubungannya orang perorang dalam

aktivitasnya sehari-hari seluruh anggota masyarakat yang

dipelajarinya.

Sebenarnya uraian apa yang dimaksud dengan struktur

sosial itu oleh Radcl iffe-Brown telah sering ia berikan dalam

berbagai tulisannya. Tetapi, suatu uraian yang jealas dan ringkas

yang di dalamnya, termuat suatu kajian dan analiasa struktural­

fungsional, baru diberikannya dalam pidato pengukuhannya

sebagai ketua lembaga " Royal Anthropological Institute of Great

Britain and Ireland" pada tah un 1 939. Dalam pidatonya yang

berjudul On Social Structure" menurut Koentjaraningrat

(Log Cit, 1 80- 1 82) ia menerangkan, bahwa :

1 . Masyarakat yang hidup di tengah-tengah alam semesta

sebenarnya terdiri dari serangkaian gejala-gejala yang dapat

kita sebut sebagai gejala sosial . Demikian juga banyak hal lain

dalam alam semesta in i , seperti planet-planet yang beredar,

organisme-organisme yang hidup, molekul-molekul yang

bergerak, sebenarnya terdiri dari berbagai rangkaian gejala

a l am.

1 57

2 . Masyarakat yang hidup sebenarnya juga merupakan suatu

kelas dari gejala-gejala di antara gejala-gejala alam yang lain,

dan dapat juga dipelajari dengan metodologi yang dipergunakan

untuk mempelajari gejala-gejala alam semesta 1'1in tadi.

3 . Suatu masyarakat yang hidup merupakan suatu sistem sosial,

dan suatu sistem sosial mempunyai struktur juga seperti halnya

bumi, organisme, makhluk atau molekul .

4 . Suatu i lmu mengenai masyarakat seperti i fmu sosia l , yang

mempelajari struktur dan sistem-sistem sosial adalah sama

halnya dengan i lmu geologi yang memp�lajari struktur kul it

bumi, atau i lmu biologi yang mempelajari organisma-organisma ,

dan i lmu kimia yang mempe\ajari struktur dari molekul-molekul.

5. Suatu struktur sosial merupakan total dari jaringan h ubungan

antara individu-individu, atau lebih baik person-person dan

kelompok-kelompok person. Dimensinya ada dua, yaitu

hubungan dyadik, artinya antara pihak (yaitu person atau

kelompok) kesatu dengan pihak kedua, tetapi juga diferensial ,

antara satu pihak dengan beberapa pihak yang berbeda-beda,

atau sebaliknya.

6. Bentuk struktur sosial adalah tetap, dan kalau toh berubah ,

proses itu biasanya berjalan lambat, sedangkan " realitas

struktur sosial" atau wujud dari struktur sosial, yaitu person-

1 58

person atau kelompok-kelompok yang ada d i dalamnya, selalu

berubah dan berganti. Tentu saja ada beberapa peristiwa yang

dapat juga membuat bentuk dari struktur sosial itu mendadak

berubah, yaitu misalnya peristiwa perang atau revolusi .

7. Dalam penelitian masyarakat d i lapangan, seorang peneliti

mengobservasi wujud dari struktur sosial, tetapi ana/isanya

harus sampai kepada pengertian tentang bentuknya yang

bersifat lebih abst:ak. Bentuk struktur sosial dapat dideskripsi

dalam dua keadaan. Hal itu sama dengan cara seorang ahl i

anatomi mendeskripsi suatu organisme dalam keadaan

berhenti, menjadi morfo/ogi dari organisme itu, tetapi juga dapat

dalam keadaan berproses (hidup), menjadi fisio/ogi dari

organisma itu. Sebagai analoginya, seorang i lmu sosial dapat

mendeskripsi bentuk dari suatu struktur sosial dalam keadaan

seolah-olah berhenti menjadi morfologi sosial, tetapi juga dalam

keadaan berproses menjadi fisiologi sosia l .

8 . Seorang i lmu sosial yang mendeskripsi suatu struktur sosial

pada dimensi dyadik maupun diferensialnya, serta morfologi

sosialnya, dapat mengerti latar belakang kehidupan

kekerabatan, ekonomi rel ig i , mitologi, dan sektor-sektor lain

dalam kehidupan masyarakat yang menjadi pokok perhatiannya .

.1 59

9. Struktur sosial dapat juga d ipakai dalam kriterium untuk

menentukan batas dari suatu sistem sosial atau suatu kesatuan

masyarakat sebagai organisme. Hal itu telah menjadi masalah

bagi para ahli i lmu sosial sejak lama. Apakah Kerajaan lnggris

itu suatu masyarakat ataukah suatu gabungan dari banyak

masyarakat? Apakah suatu desa di Cina itu suatu masyarakat,

atau hanya suatu bagian saja dari masyarakat yang lebih

besar? Menurut Radcl :ffe-Brown batas jaringan-jaringan struktur

sosial itulah yang merupaka.n batas suatu masyarakat.

1 0 . l lmu Antropologi Sosial adalah salah satu i lmu sosial yang

bertugas mempelajari struktur-struktur sosial dari sebanyak

mungkin masyarakat sebagai kesatuan-kesatuan , dan

membandingkannya dengan metode anal isa komparatif untuk

mencari azas-azasnya. Dengan demikian dapat d ikembangkan

suatu klasifikasi besar dari semua jenis struktur sosial yang ada

di dunia, ke dalam beberapa tipe dan sub tipe struktur sosial

yang terbatas.

1 1 . Klasifikasi dari aneka warna gejala alam itu telah terbukti m utlak

untuk kemajuan ilmu alam. l lmu biologi baru maju pesat ketika

klasifikasi dari beribu-ribu jenis bentuk makhluk hidup di dunia

in i menjadi beberapa suku, i nfra suku, keluarga, jenis, dan ras

yang terbatas. Demikian pula i lmu antropologi sosial akan maju

1 60

dan mampu mengembangkan hipotesa-hipotesa yang setelah

diuji dapat dikembangkan menjadi kaidah-kaidah sosial, atau

"social laws", atau suatu klasifikasi besar mengenai aneka

warna struktur sosial tersusun .

D alam ha! i ni menurut Koentjaran·1ngrat ( Ibid . , ) untuk uraian

sub 1 O dan 1 1 diatas digunakan istilah "antropologi sosial " .

Radcliffe-Brown in i selalu mempergunakan istilah sangat ketat, dan

menyusui agar klasifikasi, serta generalisasi di atas sebagai

"antropologi sosial". · maksudnya agar kita dapat membedakan

dengan jelas dengan i lmu antropologi yang berusaha menerangkan

tentang asal-usul dari gejala-gejala masyarakat dan kebudayaan

manusia yang beraneka warna di seluruh muka bumi ini , dengan

analisa difusionisme. untuk i lmu antropologi jenis terakhir in i ,

Radcliffe-Brown mengusulkan agar digunakan istilah yang lama

yaitu "etnologi".

1 6 1

BAB Ill

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode penelitian kualitatif. Sebagai alasan erat kaitannya

dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk

memperoleh pemahaman dan makna yang mendalam tentang

pergeseran peran dan fungsi lembaga adat dalam masyarakat

Minangkabau.

Untuk memperoleh tujuan dimaksud, seyogyanyalah peneliti

mengusahakan mendapatkan keterangan atau data penelitian dari

tangan pihak pertama secara langsung. Melalui metode penelitian

ini diharapkan peneliti dapat mengembangkan komponen­

komponen keterangan yang analisis, konseptual dan kategoris,

serta mampu menemukan definisi situasi mengenai persepsi dan

interpretasi para responden tentang pengaruh pergeseran peran

dan fungsi lembaga adat terhadap masyarakat Minangkabau.

Karena itulah teknik penelitian yang digunakan adalah penelitian

yang melibatkan diri, berintegrasi dengan subyek dan lingkungan

yang diteliti.

162

Bentuk penelitian yang demikian ini dapat digunakan

penelitian kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Fielstead,

Brannen, Chadwick et. Al., Schwartz dan Jacobs, dalam

penjelasan mereka sebagaimana terli.fiat di bawah ini.

Filstead (1970 : 6) mengatakan bahwa melalu1 metode

penelitian kualitatif memungkinkan seorang peneliti dapat

mendekati data untuk memperoleh keterangan dari tangan pihak

pertama mengenai masalah empiris yang ditelitinya. Sehingga

pener1ti mampu mengembangkan komponen keterangan yang

analisis, konseptual dan kategoris dari data yang diperoleh, bukan

dari teknik-teknik yang dikonsepsikan, tersusun secara kaku, dan

dikuantifikasikan secara penuh yang memasukkan saja dunia sosial

empiris ke dalam detinisi operasional yang telah di susun sejak

awalnya oleh seorang peneliti.

Karena itulah menu rut Brannen (1996 : 11) dalam penelitian

kualitatif cara memperlakukan data erat hubungannya dengan

paradigma penelitian kualitatif, yaitu tidak seperti yang dilakukan

dalam penelitian kuantitatif bahwa dari awal penelitian telah

ditentukan variabel-variabel dan kategorinya, dimana variabel ini

secara bersama-sama terkait dengan bingkai hipotesis yang sering

kali ada sebelum data dikumpulkan dan kemudian diujikan

terhadap data. Sebaliknya dalam penelitian kualitatif peneliti

163

I

I

memulai penelitian dengan mendefinisikan konsep-konsep yang

sangat umum yang karena kemajuan-kemajuan penelitian

mengubah definisi tersebut hingga terbentuk suatu konsep

penelitian yang sebenarnya. Bagi pem�liti yang menggunakan

rnetode penelitian kuantitatif variabel merupakan sarana atau alat

analisis, sementara bagi peneliti yang menggunakan metode

penelitian kualitatif variabel dapat merupakan produk atau hasil

penelitian.

Pendekatan kepada data dalam metode penelitian kualitatif

di atas menurut Chadwick et.al. (1984 : 6) menunjukkan adanya

keharusan berinteraksi antara peneliti dengan orang yang sedang

diselidikinya, sehingga dapat diperoeh pemahaman tentang budaya

mereka, termasuk nilai kepercayaan, pola-pola perilaku, bahasa

dan dapat pula dirasakan atau dialami motif dan emosi mereka

terhadap perihal yang sedang diteliti oleh peneliti.

Begitu pula menurut Schwartz dan Jacobs (1979 : 235)

bahwa para peneliti kualitatif dapat memahami perilaku sosial orang

yang sedang ditelitinya, karena peneliti menemukan definisi situasi

dari para pelakunya berupa persepsi dan intepretasi mereka

tentang realitas yang sedang diteliti dan bagaimana hal ini dapat

mempengaruhi perilakunya, Untuk para peneliti sampai pada

pemahaman yang demikian ini maka peneliti haruslah mampu

164

(meskipun tidak sepenuhnya) untuk memasuki jiwa dan pribadi

orang yang ditelitinya.

Di sinilah menu rut Chadwick et.al. ( 1984 235) untuk

memahami secara tepat perspektif orang lain dalam setiap

melakukan penelitian, peneliti harus dapat melibatkan sedikit

mungkin ide-ide atau teori-teori tentang pengukuran, sebab

pendekatan yang ideal dalam hal ini adalah sebaiknyua peneliti

melibatkan diri dalam bentuk berinteraksi dengan subyek dan

lingkungan yang diteliti serta membiarkan bahasa penggambaran

dan kesadaran akan i:;ola-pola tingkah laku muncul dengan

sendirinya dari keterlibatan peneliti dengan subyek yang diteliti.

Disinilah diproleh pemahaman dan makna yang mendalam dari

penelitian kualitatif, karena penelitian mengacu kepada cara

pengumpulan data melalui pengamatan terlibat (observasi

partisipan) dan wawancara mendalam yang mengutamakan

penekanan kepada pendekatan data, dan dengan konsep bahwa

pengalaman adalah merupakan cara yang terbaik untuk memahami

perilaku sosial yang sedang diteliti.

Apabila ditambahkan penjelasan di alas dengan pendapat

Nasution (1996 : 9-11) mengenai beberapa ciri-ciri metode

penelitian kualitatif terlihatlah adanya perbedaan antara metode

penelitian ini dengan metode penelitian lain. Ciri-ciri tersebut adalah

165

sebagai berikut: (a) Sumber data ialah situasi yang wajar di mana

peneliti mengumpulkan data berdasarkan pengamatan situasi yang

wajar sebagaimana adanya; (b) Peneliti sebagai instrumen

penelitian di mana peneliti yang mengadakan sendiri pengamatan

atau wawancara tidak berstruktur, tidak menggunakan alat-alat

seperti tes dan angket; (c) Data penelitian sangat deskriptif karena

itulah penelitian ini tidak mengutamakan angka-angka dan statistik

walaupun tidak menolak data kuantitatif; (d) Mementingkan proses

dan produk di mana yang diperhatikan adalah bagaimana

perkembangan terjadinya sesuatu yangf diteliti; (e) Mencari makna

dibelakang kelakuan dan perbuatan responden yang diteliti; (f)

Mengutamakan data langsung di mana peneliti sendiri terjun ke

lapangan untuk mengadakan pengamatan atau wawancara

mendalam; (g) Melakukan triangulasi data di mana daia dari satu

pihak di eek kebenarannya melalui pihak lain gunanya untuk

mencegah adanya bahaya subyektifitas; (h) Mengutamakan

perspetif emic di mana dalam penelitian ini lebih mementingkan

pendapat responden yang memandang dan menafsirkan hal yang

diteliti dari segi pendiriannya; (i) Samplingnya Purposif dimana tidak

digunakan sampling random atau acak dan tidak menggunakan

populasi yang banyak, sampelnya biasanya sedikit dan dipilih

menurut tujuan (purposif) penelitian; U) Tujuan penelitian bukanlah •

166

hendak menguji hipotesis yang di dasarkan atas teori tertentu,

melainkan untuk menemukan pola-pola yang mungkin dapat

dikembangkan menjadi teori. Teori in·1 lambat laun mendapat bentuk

tertentu berdasarkan analisis data yang kian bertambah sepanjang

berlangsungnya penelitian karena itu yang ingin dicapai dalam

penelitian kualitatif adalah teori yang "grounded" yakni teori yang

dilandaskan atau di dasarkan atas data.

Berdasarkan uraian di alas dapatlah dimengerti mengapa

metode penelitian kualitatif tersebut digunakan dalam penelitian ini

karena menilik bahwa metode penelitian kua!itatif dapat digunakan

secara efektif dalam penelitian ini. Bisa dimengerti sebab metode

kualitatif berprinsip lebih mengutamakan data langsung dan

alamiah sifatnya dan data penentian sangat deskriptif yang

kebenarannya diperoleh melalui triangulasi data, yang menonjolkan

rincian kontekstual dengan mengutamakan pendekatan perspektif

emic terhadap para responden yang penentuan samplingnya di

dasarkan pada tujuan penelitian. Kemudian dalam penelitian

kualitatif ini tidak menggunakan hipotesis yang di dasarkan atas

teori tertentu melainkan untuk menemukan pola-pola yang dapat

dikembangkan menjadi teori yang dilandaskan atas data.

Bagaimana kemudian mengoperasinalisasikan metode

penelitian kualitatif ini ke dalam penelitian yang sedang dilakukan,

167 I

langkah-langkah teknis penelitiannya dapat di simak dalam uraian

selanjutnya.

3.2. Pemilihan Daerah Pene!itlan

Daerah penelitian ditentukan di Kecamatan Lima Kaum

Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Sumatera Barat yang

terletak 5 km dari pusat ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II

Tanah Datar yaitu kota Batu Sangkar yang terdiri dari 8 daerah

setingkat desa yaitu Desa Balai Batu, Desa Balai Labuh Atas, Desa

Tigo Tumpuk, Kelurahan Dusun Tuo, Kelurahan Koto Gadang,

Keiurahan Kubu Rajo, Kelurahan Piliang, dan Kelurahan Labuh

Timur.

Sebagai dasar pertimbangannya adalah berangkat dari hasil

penelitian pendahuluan dan studi kepustakaan yang mendalam

telah memberikan keterangan bahwa maasyarakat Minangkabau

berasal dari Luhak Nan Tigo yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak

Agam, Luhak Lima Puluh Koto yang masing-masing luhak ini

sekarang telah berubah masing-masing menjadi Kabupaten Daerah

Tingkat II di Sumatera Barat.

Dari ketiga luhak ini dipilih untuk dijadikan daerah penelitian

yaitu Luhak Tanah Datar yang sekarang menjadi Kabupaten

Tingkat II Tanah Datar. Kemudian dari Luhak Tanah Datar ini dipilih

168 f

Nagari Lima Kaum yang sekarang menjadi Kecamatan Lima Kaum

dijadikan sebagai daerah penelitian.

Pemilihan Kecamatan Lima Kaum ini di dasarkan kepada

pertimbangan bahwa menunit Tambo cerita turun temurun

masyarakat Minangkabau yang mengatakan bahwa masyarakat

Minangkabau ini berasal dari Nagari tertua dan pertama di

Pariaman Padang Panjang yang membentuk kerajaan di Lima

Kaum yang sampai saat sekarang masyarakatnya terkenal sangat

kuat mempertahankan adat istiadatnya.

Ada beberapa kelebihan lain dipilihnya Kecamatan Lima

Kaum ini sebagai daerah penelitian apabila dipandang dari

peninggalan-peninggalan tempo dulu dalam sejarah perjalanan

masyarakat Minangkabau hingga dewasa inl, yaitu di kecamatan ini

terdapat dusun Tuo, Balai Batu dan Kubu Rajo. Dusun Tuo dalam

tradisi dan Tambo masyarakat Minangkabau disebutkan

merupakan daerah tertua di Minangkabau. Di sini ditemui batu

batikam sebagai lambang perdamaian dua orang pembawa adat,

perumus adat, dan hukum adat masyarakat Minangkabau yang

berbeda pendapat yaitu Datuk Perpatih Nan Sabantang dan Datuk

Ketemanggungan yang menetapkan pembagian kekuasaan Laras

Nan Duo, yaitu Koto Piliang (Kata-kata pilihan) dan Bodi Caniago

(Budi yang berharga).

169

Sedangkan Balai Batu merupakan suatu desa yang

beralaskan batu berbentuk lapangan, disebut berlantai batu,

berdinding angin, beratap langit, mengingatkan kita kepada tempat

pemujaan pada Zaman Megalitikum �·ang pernah terjadi dalam

sejarah masyarakat Minangkabau.

Begitu pula dengan Kubu Rajo yang merupakan desa tempat

ditemukannya prasasti Adityawarman pada abad ke-14 yang

mengungkapkan bahwa Adityawarman adalah keluarga Indra,

ayahnya bernama Adwayarman yang menamakan dirinya sebagai

raja pulau emas (Kanaka Medinindra).

Kata Luhak di atas pada hakikatnya mengandung pengertian

geografis, politik-administratif, sosial-ekonomis dan kultural.

Sedangkan kata Laras mempunyai makna hukum yaitu tata cara

adat turun-temurun yang kejelasannya dapat terlihat dalam uraian

bab berikutnya.

Kecamatan Lima Kaum sebagai daerah penelitian

merupakan daerah areal seluas 2300 Ha, berbatas ke utara dengan

kecamatan Gurun dan Cubadak, bagian selatan dengan

Kecamatan Rambatan, ke timur dengan Kecamatan Bukit Gombak

(lihat peta 2)

Kecamatan Lima Kaum dibelah dua bagian oleh jalan raya

Pang Panjang menuju Batu Sangkar yaitu melalui Kubu Raja, Desa

170

Tigo Tumpuk, Balai Batu dan Kelurahan Dusun Tuo. Kecamatan

Lima Kaum ini termasuk daerah subur dan cocok untuk pertanian

dengan ketinggian 400 M di aytas permukaan air laut, dengan

jumlah penduduknya tahun 1998 sebanyak 7. 963 orang, terdiri dari

3.811 laki-laki dan 4.152 perempuan, dengan kepadatan penduduk

rata-rata 345 jiwa/Km2

Pendidikan di Kecamatan Lima Kaum menurut carnal

setempat dapat dikatakan cukup maju. Di sini terdapat sebuah

taman kanak-kanak, 8 buah Sekolah Dasa1·, sebuah Sekolah

Menengah Tingkat Pertama, sebuah Sekolah Menengah Tingkat

Atas dan sebuah perguruan tinggi

Sejarah penamaan Kecamatan Lima Kaum erat

hubungannya dengan Nagari Lima Kaum dimana di dalam Nagari

ini terdapat adanya 5 kaum yaitu Kaum Koto Gadis, Kaum Balai

Labuh, Kaum Kubu Rajo, Kaum Balai Batu dan Kaum Piliang.

Masing-masing dari kaum ini dipimpin oleh Datuk Basa untuk Kaum

Koto Gadis, Datuk Rajo Nan Khatib untuk Kaum Balai Labuh, Datuk

Rajo Malano untuk Kaum Kubu Rajo, Datuk Rajo Panghulu untuk

Kaum Balai Batu dan Datuk Tunaro untuk Kaum PHiang.

Kelima Datuk ini disebut Datuk Nan Balimo yaitu sebagai

Panghulu Pucuk membawahi panghulu-panghulu di dalam

kaumnya masing-masing. Kelima Datuk ini dipimpin oleh seorang

171

Datuk yang bernama Datuk Bandaro Kuning yang betperan

sebagai Kepa/a Nagari Lima Kaum. Peletak dasar Nagari Lima

Kaum ini didasarkan kepada penetapan suku nan ampek yaitu

Suku Tujuh Rumah, Suku Korong Gadang, Suku Sumangek Duo

dan Suku Caniago.

Secara tradisi Datuk Nan Balimo sekaligus menjadi Ninik

Mamak pada kamanakannya dan juga berperan sebagai Panghulu

Pucuk dari kaumnya Di dalam karapatan adat Nagari mereka ini

menjadi pemuka adat Nagari. Kekuasaan yang ada pada mereka

berbentuk, wewenang tradisional yang menjadi panutannya.

3.3. Data Penelitian yang Diperlukan

Data penelitian yang diperlukan adalah data yanmg

berhunbungan dengan pergeseran peran dan fungsi lembaga adat

dalam masyarakat Minangkabau yang dikelompokkan ke dalam

data primer dan data sekunder.

Sumber data primer yang dijadikan sebagai data pokok

penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan. Sedangkan untuk

sumber data sekunder sebagai data penunjang data primer,

diperoleh melali penelitian Studi kepustakaan.

172

Apabila sumber keterangan data primer dan data sekunder

di atas disederhanakan pengelompokkannya, maka yang terlihat

adalah sebagai berikut:

Tabel 111-2 Pengelompokan Sumber Data Penelitian

Sumber Data Primer

• Kaum Panghulu o Kaun1 Ali1n U!ama " l<-aum Cerdik Pandai o Kaum Ninik Mamak • Anggota Masyarakat lainnya �

Kepala Desa, Kepala Kelurahan dan Ca mat

Surnber Data Sekunder

• Studi Kepustakaan

-----3.4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Tekn1k pengumpulan data penelitiBn d1maksudkan di sini

adalah teknik penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan

data primer dan data sekunder. Berdasarkan metode penelitian

yang dipilih yaitu metode penelitian kualitatif, maka teknik

pengumpulan data penelitian lapangan digunakan teknik

pengamatan terlibat dan wawancara mendalam yang dilakukan

terhadap para responden yang terpilih sebagai informan penelitian

Untuk teknik pengumpulan data pengamatan terlibat yang

dimaksudkan dalam penelitian 1111 adalah sebagaimana

dikemukakan oleh Rusidi (1993: 3-4), Nasution (1996: 60-61),

Brannen (1996: 11), dan Chadwick et.al. (1984: 244) yaitu

penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti terjun ke lapangan

dengan sengaja mempertajam dan memusatkan perhatiannya

173

kepada hal-hal yang diinginkan di lapangan sesuai dengan tujuan

penelitian. Bahkan ada kalanya peneliti memaksakan diri untuk

mengamati apa saja yang menarik perhatiannya yang dianggap

berhubungan dengan perihal yang diteliti.

Dengan beradanya pener1ti di lapangan melaiui pengamatan

terlibat, peneliti dengan sendirimya memiliki kesempatan untuk

mengumpulkan data langsung dari tangan pihak pertama lebih

banyak lagi, lebih terinci dan lebih cermat lagi, yang diharapkan

dapat memberi perolehan pemahaman dan makna yang mendalam

tentang pengaruh pergeseran peran dan fungsi lembaga adat

terhadap masyarakat Minangkabau.

Ada 6 manfaat jika digunakan pemangatan terlibat ke dalam

penelitian kualitatif ini sebagaimana dikemukakan oleh Patton

(1980: 126) yaitu :

a. Dengan berada di lapangan peneliti akan lebih mampu

memahami konteks data dalam keseluruhan situasi. Di sini

peneliti dapat memperoleh pandangan yang holistik atau

menyeluruh tentang obyek yang diteliti.

b. Pengalaman langsung dalam penelitian seperti ini

memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif untuk

menemukan sesuatu yang baru. Dengan demikian peneliti akan

174

terhindar dari pengaruh konsep-konsep yang ada atau

pandangan-pandangan peneliti sebelumnya.

c. Peneliti dengan sendirinya dapat melihat hal-hal yang mungkin

kurang atau yarig tidak teramati orang lain khususnya orang

yang berada dalam l ingkungan itu sebab telah dianggap biasa.

d. Peneliti juga dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak

akan terungkapkan oleh responden dalam wawancara biasa

atau mendalam karena dianggap bersifat sangat sensitif atau

ingin ditutup-tutupi karena dianggap merugikan pihak lain nama

sesuatu lembaga.

e. Peneliti diharapkan dapat menemukan hal-hal yang di luar

persepsi responden sehingga peneliti memperoleh gambaran

yang lebih komperehensif.

f. Dalam lapangan peneliti tidak hanya dapat mengadakan

pengamatan saja akan tetapi peneliti dapat juga memperoleh

kesan-kesan pribadi yang mendalam misalnya merasakan

suasana situasi sosial dan lain sebagainya

Sedangkan yang dimaksud dengan wawancara mendalam di

sini adalah sebagaimana dikemukakan oleh Nasution ( 1996: 72-

73), Fielstead (1970: 6), dan Chadwick et.al (1988: 234) yaitu

berupa wawancara yang pelaksanaannya dalam bentuk pertanyaan

terbuka, tidak berstruktur dan menyelidik yang tujuannya untuk

175

memperoleh keterangan terinci dan makna pemahaman yang

mendalam mengenai pandangan orang yang diteliti terhadap obyek

yang diteliti. Apabila keterangan yang diberikan responden masih

dianggap bersifat umum, :ielum selesai dengan tujuan penelitian,

maka dalam wawancara mendalam ini peneliti kembali menggali

keterangan yang diinginkan secara lebihterinci dan mendalam lagi.

Bahkan dalam banyak ha! jika terhadap banyak sekali jawaban

responden yang menyatakan tidak tahu , peneliti dapat menggaii

kembali pertanyaan yang tidak tahu tadi hingga diperoleh

penjelasan yang diharapk1n.

Ada 5 manfaat yang dapat dijadikan dasar pertimbangan

teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam ini dipi l ih

sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian yang

menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebagaimana

dikemukakan Chadwick et.al. (1988: 234-235) berikut ini :

a. Peneliti dapat memperoleh kebenaran atau kepastian data atau

informasi yang ada, bukannya melalui teknik interelasi personal,

yaitu melalui hubungan tatap muka.

b. Peneliti dengan sendirinya dapat memperoleh sumber bagi

penemuan hipotesis-hipotesis, menanggapi macam-macam

interaksi sosio-personal, motivasi-motivasi human dan data

yang memberikan "insight" terhadap kepribadian responden dan

176

kelompok masyarakatnya serta kebudayaan dan adat

istiadatnya.

c. Peneliti memperoleh suatu data yang sifatnya kualitatif yang

meliputi bidang yang lebih mendalam .

d. Peneliti dapat memperoleh data primer dan data sekunder

melalui pengecekan data di lapangan maupun verifikasi data

hasil penelitian lapangan.

e. Peneliti dapat menjelaskan tujuan deskripsi, prediksi, dan

sistematika suatu penelitian lapangan.

Karena itu pengumpulan data melalui wawancara mendalam

ini sangat memberikan manfaat bagi peneliti dalam memperkaya

data atau keterangan yang telah diperoleh melalui pengamatan

terlibat, dan menyilangkannya dengan teknik triangulasi data satu

sama lain sehingga diperoleh suatu data atau keterangan yang

bermanfaat dalam mengungkapkan tentang pengaruh pergeseran

peran dan fungsi lembaga adat terhadap masyarakat Minangkabau.

Mengenai teknik pengumpulan data sekunder sebagaimana

dikemukakan sebelumnya yaitu digunakan studi kepustakaan yang

pada hakekatnya berupa telaahan terhadap beberapa literatur

yang berhubungan dengan penelitian.

177

3.5. Teknik Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data penelitian yang dilakukan dalam

penelitian ini mengacu kepada metode penelitian kualitatif yaitu

dengan langkah-iangkah teknik analisis data penelitian melalui 3

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, sebagaimana

dikemukakan oleh Miles dan Hube1·man (1992: 16) yaitu berupa

reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan setelah

d:lakukan verifikasi atau pembuktian. Pada tahap reduksi data yang

merupakan alur penting pertama dari kegiatan analisis data in·1,

kegiatan yang dilakukan adalah berupa proses pemilihan,

pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan, dan

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-cacatan tertulis di

lapangan, kemudian dikelompok-kelompokan menurut kategorinya,

dan data yang telah dikategorikan kemudia diklasifikasikan untyuk

diinterpretasikan, guna memberi makan kepada usaha

pengambilan kesimpulan penelitian berikutmya setelah melalui

verifikasi.

Pada reduksi data lebih lanjut menurut Miles dan Huberman

(1992: 17) berlangsung secara terus menerus dengan kata lain

reduksi data ini dianggap merupakan suatu proses transformasi

yang berlanjut hingga laporan akhir penelitian tersusun secara

lengkap. Karena itu reduksi data bukanlah suatu ha! yang terpisah

178

dari analisis data yang lainnya, melainkan merupakan bagian dari

analisis data secara keseluruhannya. Oleh sebab itu reduksi data

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga

kesimpulan finalnya dapat ditarik setelah melalui verifikasi.

Ketika proses reduksi data inilah, dilakukan triangulasi

sebagaimana diisyaratkan dalam metode penelitian kualitatif yaitu

berupa data yang diperoleh dari satu pihak dicek kebenarannya

melalui pihak lain atau sumber lain. Misalnya dari pihak kedua,

ketiga, dan seterusnya dengan menggunakan cara yang berbeda­

beda. Tujuannya adalah untuk membandingkan data atau

keterangan yang ada dengan data yang diperoleh dari pihak lain

sehingga ada jaminan tingkat kepercayaan data guna mencegah

adanya bahaya subyektifitas.

Pada tahap penyajian data yang merupakan alur penting

kedua dari kegiatan analisis data kegiatan yang dilakukan menurut

Miles dan Huberman (1992: 18) adalah menyajikan hasil reduksi

data guna memahami hal yang diteliti. Dalam penelitian ini

dimaksudkan adalah pemahaman dan maknayang mendalam

tentang pengaruh pergeseran peran dan fungsi lembaga adat

terhadap masyarakat Minangkabau. Prinsip yang terkandung di

179

dalam penyajian data ini adalah menyajikan data sebaik mungkin,

guna menghasilkan analisis data kualitatif yang valid.

Ketika dilakukan penarikan kesimpulan setelah di verifikasi

yang merupakan alur penting ketiga dari kegiatan analisis data

menurut Miles dan Huberman (1992 19) kegiatan yang dilakukan

adalah berupa penarikan kesimpulan setelah di verifikasi dari hasil

reduksi data dan penyajian data di alas. Sebenarnya bagi peneliti

kualitatif sejak permulaan pengumpulan data telah dilakukan

pencarian arti dan makna yang mendalam tentang keteraturan,

pola-pola, penjelasan, konfigurasi-koni'igurasi yang mungkin, alur

sebab akibat dan proposisi dari data atau keterangan yang ada.

Menurut Glaser dan Strauss ('1967: 37-38) dalam penelitian

yang menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti akan

menangani kesimpulan-kesimpulan penelitian dengan longgar,

tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan yang disediakan mula­

mula melum jelas, lama kelamaan dalam perkembangan penelitian

berikutnya akan meningkat menjadi lebih r'1nci dan mengakar

dengan kokoh

Kesimpulan-kesimpulan final dari hasil penarikan kesimpulan

setelah verifikasi menurut Miles dan Huberman (1992: 37-38)

mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, tetapi

tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan,

180

pengkajiannya, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang

digunakan serta kecakapan sipeneliti. Penarikan kesimpulan yang

demikian hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang

utuh setelah diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi di

sini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam

pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada

catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama

dan memakan tenaga dengan adanya peninjauan kembali serta

tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan

kesepakatan "intersubyektif' atau juga upaya-upaya yang luas

untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data

yang lain. Singkatnya makna yang muncul dari data itu harus di uji

kebenarannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan

validitasnya. Jika tidak demikian yang menjadi kenyataan nantinya

adalah berupa cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang

terjadi tetapi tidak jelas kebenaran dan kegunaannya.

Bagaimana menyerdehanakan pemahaman bentuk proses

teknik analisis data penelitian yang dideskripsikkan di atas dapat

disimak bentuk atau penjelasannya dalam gambar di bawah ini.

181

Gambar 111-1 Komponen-komponen Analisis Data

Pcngu1npulan data

f{cduksi data

l'enyajian data

Kesimpulan-kesimpu 1 an: ) Penarikm1/\lerifikas�

---··---------------

Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan

upaya berlanjut,berulang dan terus menerus. Karena itu dalam

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi

menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai

rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul, namun

dua hal lainnya itu senantiasa merupakan bagian dari lapangan.

Proses seperti ini sesungguhnya tidaklah lebih rumit jika

berbicara secara konseptual dari jenis-jenis analisis yang

digunakan oleh para peneliti kuantitatif. Merekapun sebenarnya

juga harus terpaku perhatiannya pada reduksi data (menghitung

182

mean, standar deviasi dan indeks), penyajian data (tabel korelasi,

catatan angka-angka regresi) dan penerikan kesimpulan/verifikasi

( derajat signifikansi, perbedaan eksperimental/kontrol). Soalnya

ialah bahwa kegiatan itu dilakukan melalui batasan-batasan yang

jelas, metode yang sudah dikenal, patokan-patokan yang memberi

pedoman dan kegiatannya lebih berupa peristiwa berurutan jika

dibandingkan dengan kegiatan yang berurutan atau siklus.

183

BABIV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Masyarakat. Minangkabau Tradisional

Masyarakat Minangkabau serumpun dengan bangsa Melayu

dalam wilayah Malayo-Polinesia yang merupakan salah satu dari

140 kumpulan etnik yang terbesar di alas 3000 pulau yang ada di

Indonesia.

Kata "Malayu" sendiri menurut Muhammad Hussein Nainar

berasal dari bahasa Tamil yaitu "Malai" yang artinya gunung,

kemudian kata " Malai" ini dalam bahasa Tamil digunakan pula

untuk menyebut suatu suku bangsa pegunungan dengan kata

"Malai-Ur" fonoti. Berdasarkan hukum bunyi suara, kata "Malai-ur"

ini berubah menjadi "Malayu". Kata " Malai" ini berkaitan erat

dengan bahasa "Malajalam" yaitu bahasa yang digunakan suku

bangsa Dravida yang mendiami daerah pegunungan di Malabar,

dan bahasa ini merupakan satu di antara bahasa-bahasa daerah

yang terdapat di India. Terdapat kesamaan antara masyarakat

Minangkabau dengan masyarakat Malabar di India dalam hal

pusaka turun kepada kamanakan. Pernyataan ini dikemukakan

oleh Prof. Dr. Muhammad Hussein Nainar Guru Besar dari

Universitas Madras yang pernah berkunjung ke Minangkabau. '

184

Nainar sendiri adalah berasal dari Malabar di kaki

pegunungan Dekkan (India). Sementara itu orang Minangkabau

menyebut pula bahwa penduduk Malabar sebagai "urang Malabari",

ini rr>enunjukkan bahwa terdapat hubungan antara masyarakat

Minangkabau dengan masyarakat Malabar di India pada masa lalu.

(Panghoeloe, 197142-43)

Terdapat beberapa pendapat tentang asal kata

Minangkabau, seperti yang dikemukakan Hanafiah (19?0: 18-19)

yang menyebutkan bahwa kata Minangkabau di dalam "Tambo"

berarti "menang adu kerbau". Kisahnya dikemukakan sebagai

berikut :

"Dahulu kala dalam zaman Majapahit, datang orang dari Jawa dengan beberapa buah kapal memudik sungai Batang Hari dan akhirnya sampai di Pagar-ruyung, ibu negeri kerajaan M1nangkabau. Mereka membawa seekor kerbau yang sangat besar, sedepa panjang tanduknya. Seampainya di sana diajaknya raja untuk mengadu kerbau tersebut Taruhannya dijanjikan, jika ia kalah akan diserahkannya kapal-kapalnya dengan segala is:nya. Jika orang Pagarruyung kalah, dimintanya negeri sebagai taruhannya. Adapun orang Pagarruyung tidak mempunyai kerbau sebesar itu. Para cerdik pandai lalu bermusyawarah, hasil putusan musyawarah adalah menerima tantangan dari orang Jawa tersebut Maka dimintanya janji tiga hari. Dengan cara apa akan di lawan kerbau besar dari Jawa tersebut sangat dirahasiakan. Janganlah lawan akan tahu, anak negeri sendiri tidak dapat menerka. Tiga hari telah berlalu balai urung telah penuh sesak oleh manusia yang akan menyaksikan pertandingan itu. Kerbau besar lawan telah ditengah medan, akan tetapi kerbau orang Pagarruyung belum tampak. Sedang orang menunggu-nunggu muncullah seekor anak kerbau. Ketika dilihatnya seekor kerbau besar ada di tengah med an, 'ia.

185

datang berlari ke sana dan terus menyeruduk-nyeruduk ke bawah perut kerbau orang Jawa tersebut. Tiba-tiba kerbau besar itu kelihatan makin lama makin payah dan akhirnya ia jatuh terguling, perutnya terburai keluar dan iapun matilah. Orang Minangkabau menang bertanding dan segala kapal lawan beserta segala isinya dapat olehnya. Adapun rahasia anak kerbau itu adalah karena orang Pagarruyung tidak mempunyai kerbau sebesar dari Jawa itu, dicari!ah seekor anak kerbau yang sedang "erat menyusu". Tiga hari lamanya anak kerbau itu tiada dibiarkan menyusu pada induknya. Kemudian pada hidungnya diikat sepotong besi yang tajam bercabang tiga, sebagai cula pada badak. Ketika ia dibawa ke tengah medan dan dilihatnya ada seekor kerbau besar di sana sangkanya induknya juga, dan karena perutnya sangat lapar. la terus menyeruduk perut kerbau besar itu. Oleh tusukan besi yang runcing itu perut musuhnya itupun tembus-tembus dan iapun mati."

Cerita dalam Tambo di atas mungkin menyenangkan apabila

d1dengar orang Minangkabau tetapi isinya tidaklah sesuai dengan

akal. Seperti dongeng-dongeng yang hidup dalam tradisi

rnasyarakat Minangkabau dimana dari dongeng itu yang diambil

adalah kias dari cerita tersebut. Dalam Tambo di alas maka kias

yang tersiral sebenarnya adalah menceritakan tentang perihal

kecerdikan orang Minangkabau.

Cerita yang sama sifatnya terdapat juga dalam tulisan

Sango (1954: 13-14) tentang "Tambo Alam Minangkabau" yang

mengatakan bahwa :

"Pada suatu waktu datanglah musuh dengan beberapa perahu hendak menaklukkan negeri. Nahkodanya memperlihatkan sepotong "kayu tataran naga" yang sama besar dan rupanya dari ujung ke ujung dan menyuruh terka pemimpin orang Minangkabau untuk mengatakan mana

186

yang pangkal dan mana yang pucuknya. Segala isi kapal dijadikan taruhan. Cati Bilang Pandai Reno menyediakan tali yang persis sama panjangnya dengan kayu nakhoda tersebut. Tali ini dilipat dua sama panjang supaya dengan mengukurkannya pada kayu itu dapat dipastikan letak gar"rs tengahnya. Di tempat itu kayu diikat dan digantung, bagian yang lebih berat menurun dan itulah pangkalnya. Dengan demikianlah terhindar negeri dari penjajahan dan sekaligus mendapatkan isi dari kapal-kapal musuh tersebut".

Sementara itu Van Der Tuuk (Sango, 1954 19-20) seorang

ilmuwan Belanda yang mempelajari sejarah Sumatera mengatakan

bahwa Minangkabau sebenarnya berasal dari kata "pinang-kabu"

yang berarti tanah asal.

Dalam buku Tuanku Rawo· (Sango, 1954:20), menyebutkan

pula bahwa asal nama daerah ini adalah sebagai berikut :

"Di dekat Batusangkar terletak satu kampung bernama Minangkabau. Dalam tahun 1191, jadi jauh sebelum ada kontak dengan raja Hindu-Jawa terjadi disitu pertempuran antara tentara kerajaan Darmasraja dengan tentara kerajaan Pasai. Tentara penyerbu dipukul mundur. Nama Minangkabau atau Minagkabuah inilah yang kemudian terdaftar· sebagai jajahan kerajaan Majapahit. Akhirnya seluruh daerah ini dinamakan Minangkabau".

Dalam buku "Kesusasteraan Lama Indonesia" tulisan Zuber

Usman (1961 :34) tentang nama Minangkabau menyebutkan

sebagai berikut :

"Pada hikayat raja-raja Pasai bagian akhir tersebut ratu Majapahit menyuruh Patih Gajah Mada pergi menaklukan Pulau Percak dengan membawa seekor kerbau hikmat yang akan diadu dengan kerbau Patih Sewatang, Perdana Menteri kerajaan Minangkabau. Armada Gajah Mada masuk dari Jambi dan sampai ke perbatasan Minangkabau, Patih

. Sewatang mendapat aka! yang dikemukakannya bukan

187

kerbau yang sebanding dengan kerbau Gajah Mada, melainkan seekor anak kerbau yang telah beberapa hari dibiarkan tidak menyusu pada pada induknya. Ketika anak kerbau itu dilepaskan segera ia mengejar kerbau Gajah Mada yang besar itu, yang telah dilepaskan terlebih dahulu segera menyeruduk ke bawah kerampang kerbau itu dan tak dilepaskannya lagi. Karena kesakitan kerbau Majapahit lari kian kemari akhirnya rebah lalu mati.

Panghoeloe (1971 :41) menjelaskan pula tentang asal kata

Minangkabau yang menyebutkan bahwa kata Minangkabau yang

menyebutkan bahwa kata Minangkabau erat hubungannya dengan

kata "berminang". Kata ini dihubungkan dengan kisah adu kerbau

sebagaimana dikemukakan dalam Tambo. Dimana anak kerbau

diberi berminang yaitu menyerupai tanduk yang tajam, ketika ia

dilepas di medan laga dalam kondisi kehausan setelah beberapa

hari tidak diberi susu induknya, ia lalu mengejar dan menyeruduk

perut kerbaubesar dari Jawa itu hingga keluar isi perutnya.

M. Joustra (Panghoeloe, 1971 :41-42) mengatakan bahwa

keterangan lain seolah-olah nama Minangkabau ada sangkut

pautnya dengan "Minang-Kabau" atau dengan "Mainang-Kabau".

Mainang-Kabau maksudnya memelihara kerbau. Mainang asal dari

"inang", kata ini dijumpai pada kata kembar misalnya "inang-

pengasuh", "Mak lnang Pulau Kampar" dan lain-lain.

Sementara itu, Sutan Muhammad Zain

(Panghoeloe, 1971 :42) berpendapat bahwa "Minangkabau" berasal

188

dari "Binanga Kanvar'', yang artinya muara kanvar. Keterangan ini

bertambah kuat oleh karena adanya musafir dari Cina yang

bernama Chan Ju Kua pada abad ke-13 pernah berkunjung ke

muara kanvar yang menerangkan bahwa di sana ditemuinya suatu

bandar yang satu-satunya paling ramai di pusat Sumatera.

Keterangan lain yaitu dari Muhammad Hussein Nainar

mengatakan bahwa (Panghoeloe, 1971 :42-43) :

"Sebutan Minangkabau berasal dari "Menon Khabu" yang artinya tanah pangkal, tanah mulia, atau tanah permai. Tanah tempat berdiam dan berusaha yang lama kelamaan bertambah luas seperti tersebut dalam Tambo "alam bakale baran", anak buah baka kambangan sampai terbentuk daera.h yang disebut "saedaran gunuang marapi", salareh batang bangkaweh" disebut Minangkabau Luhak Nan Tigo sampai ke tanah yang membentang luas di Sumatera Tengah, di lingkungan gunung dan bukit, dihiasi danau dan sungai, yang pinggangnya dilintasi khatulistiwa, disebut Minangkabau jua".

Dengan demikian sampai sekarang pemahaman kata

Minangkabau itu sendiri tidak ada satu kepastian yang dapat

menetapkan pilihan yang jelas dan tepat tentang asal kata

Minangkabau tersebut.

Hal demikian bisa terjadi karena masyarakat Minangkabau

tidak memiliki tradisi untuk mencatatkan peristiwa-peristiwa sejarah

atau babad tentang masyarakat mereka. Di samping itu masyarakat

189

Minangkabau tidak memiliki satu sistem tulisan sendiri sebelum

kedatangan Islam ke lingkungan mereka.

Tulisan Arab dan sistem kalender baru diperkenalkan

setelah masuknya dan berkembangnya islam di Sumatera pada

akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17. Barulah melalui sistem

tulisan Arab digunakan oleh masyarakat Minangkabau untuk

mencatat sejarah pada masa abad ke-16 dan setelahnya.

Walaupun masyarakat Minangkabau tidak begitu cenderung

untuk mencatatkan sejarah, me�eka mempunyai niat yang kuat

untuk mengetahui asal usu! suku bangsa mereka dan bentuk ideal

masyarakat mereka. Mereka tidak memiliki sejarah mengenai

pemerintahan, atau babad-babad tentang masyarakat dan adat

suku bangsanya, kalaupum ada hanyalah berupa berbentuk yang

dinamakan Tambo yaitu cerita mengenai masa lampau atau

hisioriografi tradisional masyarakat Minangkabau. Tambo ini pada

mulanya diturunkan secara lisan dan dalam perkembangan

kemudian ditulis dalam tulisan Jawi yang memuat sekumpulan

cerita mengenai asal-usul dan hukum adat masyarakat

Minangkabau. Pada dasarnya Tambo ini bermula dengan

menceritakan pembentukan Alam Minangkabau.

Menurut Abdullah (1972:35) dalam Tambo yang

menceritakan tentang pembentukan Alam Minangkabau pada

190

mulanya yang ada hanyalah Nur Muhammad, dan melaluinya Allah

menciptakan alam, langit dan bumi. Dari Nur ini terbitnya malaikat

dan Nabi Adam A.S., dan putra-putrinya turun ke dunia yang pada

masa itu masih lagi melalui proses kesempurnaannya.

Nabi Adam dan Hawa mendapat 39 putra-putri. Putra­

putrinya mengawini satu sama lain, kecuali putra yang bungsu.

Beliau dirancangkan supaya mengawini seorang bidadari dari

surga, karena Allah mengir:ginkan keturunannya menjadi raja di

dunia ini. la diberi nama lskandar Zulkarnaen yang memiliki

kerajaan di timur dan barat, di utara dan selatan (Sango,1954:14).

lskandar Zulkarnaen mendapat tiga putra, yang sulung

dinamakan Maharaja Alif, yang tengah Maharaja Depang dan yang

bungsu Maharaja diraja. Setelah ayahandanya mangkat ketiga

beradik itu berlayar ke timur ketika mereka sampai di Langka Puri

(Srilanka) terjadilah perselisihan paham diantara mereka mengenai

siapa yang sepatutnya mewarisi mahkota yang ditinggalkan

Baginda lskandar Zulkarnaen. Pada ketika terjadi perselisihan itu

mahkota kerajaan dari ayahandanya terlepas dari tangan ket'1ga

adik beradik tadi dan jatuh ke da\am laut.

Catik Bi\ang Pandai, seorang pengikut maharaja diraja

membuat satu mahkota tiruan, ia menasehatkan rajanya agar

191

menuntut kekuasaannya dengan mengatakan bahwa 1a telah

mendapatkan kembali mahkota yang jatuh ke laut tersebut.

Setelah soal kekuasaan dapat diselesaikan ketiga adik

beradik ini berpisah dan pergi ke tempat mereka yang baru rnasing­

masing rnenjadi raja dan bersaing satu sama lainnya. Maharaja Alif

kembali ke Rum (negeri Turki sekarang), Maharaja Depang pergi

ke negeri Cina, dan maharaja diraja ke pulau Percak atau Andalas

(Sumatera).

Ketika setelal1 menjelajah beberapa negeri rombongan

maharaja diraja akhirnya sarnpai ke tempat yang paling tinggi di

pulau Percak yaitu puncak Gunung Merapi. Di sana kapal mereka

karam, rnahadiraja mengumurnkan barangsiapa yang dapat

memperbaiki kapalnya akan dikawinkan dengan putrinya. Kapa! itu

berhasil diperbaiki kernbali.

Sementara itu empat pengiring maharaja diraja yang

bergelar kucing siang, harimau campo, kambing hutan dan anjing

mualim harnil dan mereka semua melahirkan anak perernpuan.

Maharaja diraja mengambil anak-anak mereka sebagai anak

angkat. Setelah rnereka dewasa anak-anak gadis ini dikawinkan

dengan para tukang yang memperbaiki kapal yang karam itu sesuai

dengan janji rnaharaja diraja.

192

Setelah beberapa lama air lautpun surut, perlahan-lahan

tanah meluas, dan maharaja diraja serta pengikutnya turun dari

puncak Gunung Merapi. Di kaki gunung itu mereka membuka

negeri, lama kelamaan penduduk bertambah, dan akhirnya

membentuk nagari Pariangan Padang Panjang.

Kemudian hukum dan peraturan dibentuk serta ketua­

ketuapun dipilih. Dalam hal ini Datuk Katemanggungan dan Datuk

Perpatih Nan Sabatang sebagai keturunan maharaja diraja

memberlakukan dua jenis tradisi politik dan perundang-undangan

yaitu tradisi Koto-Piliang (kata-kata pilihan) dan Bodi-Caniago (budi

yang berharga).

Koto-Piliang dipercaya lebih autokratik dalam melaksanakan

adat dibandingkan dengan Bodi-Caniago, karena memiiiki satu

hirarki kewibawaan, sebagai contoh bahwa ketua-ketua dari

kumpula zuriat (keturunan) garis ibu dalam tradisi Koto-Piliang

disusun secara hirarki menurut tingkatan masing-masing yang

dimulai dari ketua kumpulan zuriat yang tertinggi tarafnya untuk

membe.ntuk lembaga musyawarah terakhir di sebuah nagari

Hal ini berbeda dengan Bodi-Caniago yang lebih demokratik

di mana pada tradisi Bodi-Caniago tidak terdapat perbedaan antara

ketua-ketua kumpulan zuriat dan keputusan terakhir yang dibuat

oleh mereka ketika melakukan musyawarah pada lembaga

193

musyawarah dari semua ketua kumpulan zuriat. Dengan semakin

bertambahnya jumlah penduduk, maka nagari baru pun dibuka,

yang lama kelamaan alam itu dipenuhi oleh manusia dan

terciptalah Alam Minangkabau yang termasyhur itu

(Sango, 1954 21-22).

Alam Minangkabau ini terbagi kepada dua Luhak

sebagaimana telah diuraikan di Bab I yaitu Luhak Nan Tigo dan

Rantau. Luhak Nan Tigo terdiri dari Luhak Tanah Datar, Luhak

Agam dan Luhak Lima Puluah Koto. Rantau yang menjadi batas

dunia luar dan melaluinya ide-ide baru diperkenalkan kepada Alam

Minangkabau.

Tanah Datar diibaratkan sebagai abang sulung kepada tiga­

tiga luhak Luhak tersebut, mengikut sejarahnya ialah merupakan

pusat terpenting dari Alam Minangkabau (Sango, 1954:22).

Pariangan Padang Panjang, merupakan nagari yang

pertama terletak di Tanah Datar, di kawasan ini terletak istana

diraja dan tempat tinggalnya bangsawan-bangsawan penting yang

ternama seperti Daulat Yang Dipertuan Raja Alam Di Pagarruyung,

Raja Adat di Buo, Raja lbadat di Sumpur Kudus, dan Balai Basa

Nan Empat (de Jong, 1952: 100-104).

Keadaan·keadaan di sekitar pembentukan kerajaan

Pagarruyung tidaklah begitu jelas. Dipercayai Adityawarman

194

sebagai seorang raja yang beragama Hindu dalam abad ke-14,

besar kemungkinannya telah menjadi raja Minangkabau yang

pertama dan juga yang mula-mula sekali dihubungkan dengan

"

istana Pagarruyung. Adityawarman telah meninggalkan batu

bersurat yang diperkirakan antara 1347 dan 1375 yang

menjelaskan adanya pertalian darah antara Adityawarman dengan

raja-raja kerajaan Dharmasraya di Sumatera (Wolters, 1970:58).

Baginda dibesarkan di istana Majapahit di Jawa Timur, tetapi

pada pertengahan abad ke·-14 kembali ke Sumatera (de

Jong, 1952:95-96). Dalam tahun 1370-an, raja Minangkabau· ini,

yang pada masa itu masih di bawah kekuasaan Majapahit,

membebaskan diri dari kekuasaan raja Jawa (Wolters, 1970:62)

Jikalau benar Adityawarman itu sebagai raja yang pertama di

kerajaan Pagarruyung, maka kerajaan Minangkabau itu telah

berlangsung selama kira-kira 450 tahun, yang berakhir pada awal

abad ke-19 ketika gerakan pembaharuan oleh golongan Islam

fanatik, "Padri" yang memusnahkan keturunan terakhir raja

Minangkabau.

Walaupun sejarahnya yang panjang banyak yang

berpendapat bahwa raja-raja Minangkabau tidak mempunyai

kewibawaan yang teguh atau kuasa terhadap Alam Minangkabau,

terutamanya terhadap kawasan pedalaman (Loeb, 1972: 102). '

195

Raja-raja itu nampaknya dihormati dan disanjung, tetapi tidak lebih

dari itu (Kato, 1982:21 ) . G.D. Willinck mengatakan bahwa raja Minangkabau adalah

"raja termiskin di dunia", kabarnya baginda tidak memiiiki tanah

yang luas, tidak pernah atau tidak berupaya memungut cukai dari

kampung-kampung pedalaman, dan tidak mempunyai laskar atau

prajurit (Willicnk, 1909:22). Fungsi utama raja berkait dengan darek

ialah untuk bertindak sebagai pengadil dalam kasus-kasus dak

sebagai pengadil dalam kasus-kasus perselisihan dan peperangan

di antara negeri (de Jong, 1952: 107).

Ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa raja mungkin

banyak sedikitnya mempunyai kekuasaan politik dan pengawasan

keuangan terhadap rantau terutamanya atas pelabuhan-pelabuhan

yang menjadi pusat perdagangan (Wolters, 1970:90).

Beberapa Tambo menyebutkan bahwa tanggung jawab

pelabuhan-pelabuhan rantau terhadap Pagarruyung sebagian

besarnya dalam bentuk cukai barang-barang, cukai berlabuh dan

beberapa jenis cukai jualan dan cukai rumah (Sango, 1954:77). Di

samping itu raja di Pagarruyung ini menerima upeti dari Siak,

Batang Hari, Palembang, Jambi dan lndragiri semuanya adalah

merupakan pelabuhan di Sumatera bagian Timur (Kato, 1 982:22-25)

196

Raja Minangkabau mempunyai hubungan istimewa dengan

raja-raja bertaraf rendah yang berada di pelabuhan-pelabuhan

yang menjadi pintu masuk ke Alam Minangkabau. Raja-raja

bertaraf rendah ini biasanya adalah ahli keluarga di raja yang

diangkat oleh istana Pagarruyung, atau b·1sa juga petinggi kerajaan

yang diangkat oleh raja. Misalnya raja Pulau Punjung adalah

seorang petinggi kerajaan yang diangkat oleh istana, sementara itu

raja Sungai Pugu adalah raja yang memiliki pertalian keluarga

dengan raja di Pagarruyung (Sango, 1954:93).

J;<aja-raja taraf rendah yang agak terkemuka diantaranya

adalah Padang Nunang, Parit Batu (keduanya di utara), Air Bangis,

Tiku, Pariaman, Bandar Sepuluh, lndrapura (semuanya di Pantai

Baral), Sungai Pagu, Pulau Punjung, dan Siguntur (semuanya di

selatan). (Kato, i 982:22-23)

Walaupun kepentingan ekonomi dan politik raja

Minangkabau dipersoalkan, akan tetapi dalam penyatuan Alam

Minangkabau oleh Josselin de Jong dikatakan bahwa tugas-tugas

yang diemban oleh raja sebagian besarnya bersifat kudus. Baginda

memberikan kedaulatan kepada negeri itu dan kesatuan Alam

Minangkabau yang seluruhnya bergabung kepada kerajaan di

Pagarruyung. Peranan simbolik raja selalunya terjelma dalam

197

usaha untuk menentukan luasnya Alam Minangkabau. (de

Jong, 1952 108)

Mengikuti Tambo yang dikemukakan oleh Sango (1954:95)

yang mengatakan bahwa :

"Semenjak akhir abad ke-19 orang-orang Balak tel ah banyak ke selatan memasuki kawasan Minangkabau hingga ke Rao dan kadangkala sampai ke Lubuk Sekaping (lihat peta 2). Yang Dipertuan Raja Minangkabau memerintahkan penduduk Rao agar menghalau keluar orang Batak tetapi tidak berhasil, akhirnya wakil dari Rao tiba di Pagarruyung untuk menyatakan kesusahan mereka kepada raja. Tindakan raja berikutnya ialah mengantarkan seorang ahli keluarga diraja (yang kemudiannya menjadi Yang Dipertuan Padang Nunang) ke Rao, setelah melantiknya sebagai raja kawasan perbatasan utara kerajaan Minangkabau. Kawasan-kawasan perbatasan seperti Kepenuhan, Tambosai/Rambah, dan Rokan IV Koto di bagian timur, juga turut menerima keluarga bangsawan sebagai raja setelah mereka memohonnya dari istana Pagarruyung.

Pada tahun 1677 tiga wilayah Minangkabau di Barat

Semenanjung Tanah Melayu (Rembau, Sungai Ujong, dan Naning)

memohon ke Pagarruyung agar mengirim seorang raja untuk

menjadi ketua mereka di sana. Hasil permohonan ini maka

dikirimlah oleh raja Minangkabau sebagai raja di sana yaitu raja

Ibrahim. (Andaya, 1975: 109)

Kemungkinan besar pelabuhan-pelabuhan rantaulah yang

menjadi sumber utama pendapatan kerajaan pada masa itu.

Pelabuhan-pelabuhan ini juga penting kepada Alam Minangkabau

karena ia adalah garis batas yang memisahkan Alam Minangkabau

198

dengan dunia luar. Dengan mengirim atau menempatkan keluarga

diraja dan dilantik sebagai wakil kerajaan Minangkabau di daerah di

luar kerajaan merupakan strategi pemerintahan kerajaan

Minangkabau pada masa itu.

Menilik sejarah kerajaan Minangkabau ini menunjukkan

bahwa kerajaan ini telah berperan luar biasa dalam dunia Melayu

Berbeda dari raja-raja Melayu lainnya yang selalu meletakkan

kedudukan kerajaan di muara-muara sungai besar, sementara

kerajaan Minangkabau menempatkan pusat pemerintahannya di

daerah pedalaman. Dari beberapa segi raja Melayu itulah yang

menjadi tonggak penopang negeri kerajaan Minangkabau. Karena

itu terdapatlah satu ungkapan Melayu yang mengatakan :

Adat dipegang oleh raja, Dan rajalah yang beradat, Ada raja, adat berdiri, Hilang raja , adatpun mati.

Rumusan seperti di alas tidak terdapat dalam masyarakat

Minangkabau, karena Yang Dipertuan bukanlah Alam Minangkabau

tetapi hanya sebagian dari itu. Raja tidak menentukan kerajaan

tetapi ia menentukan Alam Minangkabau. Sejarah Minangkabau

bukanlah satu silsilah raja-raja, tetapi Tambo yang merangkum

cerita mengenai asal mulanya Alam Minangkabau dan

199

perkembangannya berikut hukum dan peraturan yang berkaitan

dengan tata susila dan batasan-batasan Alam Minangkabau ini.

Menilik dan melanjutkan uraian di atas maka dapatlah

dikatakan bahwa sejarah masyarakat Minangkabau dapat dibagi

dalam beberapa zaman yaitu sebelum kedatangan raja-raja Hindu­

Jawa dalam abad ke-13, kemudian zaman raja-raja kurang lebih

antara tahun 1275 sampai abad ke-15 yang berpusat di

Pagarruyung, masuknya agarna Islam di Minangkabau, masa

penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan

Negara Republik Indonesia.

Pada zaman sebelum kedatangan raja-raja Hindu dalam

abad ke-13 keadaan dalam periode ini tidak banyak diketahui,

masyarakat hidup menurut paham demokrasi, mungkin

peninggalan sejarah dalam bentuk area dan batu berlulis yang

belum semuanya dipelajari dan begitu pula dengan penemuan

archeologi baru yang kiranya dapat mengungkapkan apa yang

sekarang masih gelap dan samar-samar tentang perihal

masyarakat Minangkabau.

Zaman raja-raja yang berpusat di Pagarruyung

menggambarkan adanya raja maka pemerintahan bersifat

aristokrasi, bertentangan dengan cara hidup masyarakat

sebelumnya. Mungkin diwaktu itu mulai dan berkembang dualisme

200

yang terkenal sebagai adat Koto Piliang yang mengaku raja yang

berdaulat dan Bodi Caniago yang mewujudkan kedaulatan rakyat.

Mulai abad ke-16 sampai ke-19 raja tidak lagi berkuasa penuh, ia

hanya menjadi simbol negara. Mungkin sekali dalam periode ini

berlangsung proses perdamaian antara Bodi Caniago dan Kolo

Piliang.

Pada pertengahan abad ke-15 agama Islam (Syiah) mulai

masuk ke Minangkabau. Pada tahun ± 1581 Sultan Alif,

merupakan raJa Pagarruyung yang pertama menganut agama

Islam.

Pada zaman Paderi (1803-1821) penyebaran agama Islam

diintensifkan, pengaruh adat dan penghulu diperkecil dan

diusahakan supaya yang berlaku hanya hukum sjara". Sesudah

perang Paderi berakhir (1821-1837) maka mulailah ikhtiar

penyesuaian adat dengan ajaran agama Islam, sehingga muncullah

dalil yang berbunyi "adat bersandi sjara", sjara' bersandi

Kitabullah".

4.2. Lembaga Adat Minangkabau

Uraian dan penjelasan di bawah ini didasarkan alas hasil

penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Lima Kaum

Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Sumatera Barat dengan

201

menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan

terlibat, wawancara mendalam dan teknik triangulasi data kepada

para responden yang ditentukan yaitu beberapa orang kaum

Panghulu, alim ulama, cerdik pandai, ninik-mamak, beberapa

anggota masyarakat lainnya, kepala desa, kepala kelurahan, dan

camat. Pendapat mereka ini dirangkum dalam uraian dan

penjelasan sebagaimana terlihat di bawah ini. Ketika penyajian

tulisan ini ditemukan uraian dan penjelasan tanpa adanya sumber,

maka sebenarnya tulisan tersebut merupakan hasil dari nara

sumber tersebut di atas, untuk itu baiklah dilihat' tulisan di bawah

ini.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh

pemahaman bahwa yang dimaksudkan dengan lembaga adat

Minangkabau itu meliputi rumah gadang, mamak kaum atau

mamak suku, /embaga kerapatan adat Minangkabau dan nagari.

Lembaga adat Minangkabau ini merupakan /embaga yang

mengatur tata dan kelakuan serta hubungan sosial berikut aktivitas­

aktivitas kehidupan dalam lingkungan masyarakat Minangkabau.

Pada lembaga adat Minangkabau ini terdapat norma-norma atau

peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan sosial dan budaya

masyarakat Minangkabau. lni terlihat seperti adanya kelarasan

"Bodi-Chaniago" dan "Koto-Piliang", yang diciptakan oleh pendiri

202

adat dan budaya masyarakat Minangkabau yaitu Datuk Perpatih

Nan Sebatang dan Datuk Ketemanggungan

Laras yang dimaksudkan di alas mempunyai makna hukum

yaitu tata cara adat turun temurun tentang hukum atau adat Datuk

Perpatih Nan Sebatang yang merumuskan tata cara hidup dalam

keluarga dan masyarakat bagi "induk-suku" Bodi-Chaniago.

Sedangkan hukum atau adat Datuk Ketemanggungan merumuskan

tata cara hidup bagi induk suku Koto-Piliang.

Menurut nara sumber di alas memberi penjelasan bahwa

dalam lembaga adat Minangkabau ini diatur pula jaringan proses

hubungan antar anggota masyarakat Minangkabau, yang fungsinya

adalah untuk memelihara hubungan-hubungan serta pola-polanya

dalam kehidupan masyarakat dan budaya masyarakat

Minangkabau. Karena itu di dalam lembaga adat Minangkabau

ditemukan antara lain mengenai hubungan antara seorang anak

dengan orangtuanya, dengan mamaknya (pamannya), dengan

neneknya serta status orang tuanya yang di dalam masyarakat dan

adat Minangkabau disebut sebagai "urang sumando" di rumah

gadang. Begitu pula ditemukan hukum waris, hukum tanah, hukum

acara adat, serta adanya peran dan fungsi seorang mamak di

rumah gadang, peran dan fungsi mamak kaum atau mamak suku,

203

peran dan fungsi lembaga kerapatan adat Minangkabau dan nagari

yang harus ditaati oleh masyarakat adat Minangkabau.

Adanya aturan yang demikian pada lembaga adat ini

menurut nara sumber di :oitas adalah untuk memberikan pedoman

kepada setiap anggota masyarakat adat Minangkabau, bagaimana

mereka berbuat, bertingkah laku (bersikap) dalam menghadapi

permasalahan kemasyarakatan termasuk pula menyangkut

kebutuhan hidup mereka. Disamping itu lembaga adat ini berfungsi

juga untuk menjaga keutuhan anggota masyarakat, memberikan

pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem

pengendalian sosial.

Kegunaan lembaga adat 1ni di samping sebagai ala!

pengamatan atau kontrol sosial, ia juga memiliki guna untuk

menjaga pertalian darah antara anggota suatu kaum atau suku

dengan anggota kaum atau suku lainnya dengan pusakonya.

Mengenai peraturan atau norma adat dalam masyarakat

Minangkabau ini dalam kata adat ini disebutkan memiliki kegunaan

agar "nagari nak nyo aman, nagari nak santoso, sangketo nak nyo

jaueh, damai nak nyo hampie. Nan tuo jan mangusui, nan gadang

janmalendo, nan cadie' jan maaniayo, nan leba jan manyaok, nan

ketek jan talendo, nan bingueng jan tajua. Artinya nagari supaya

aman, anak nagari supaya sentosa, sengketa supaya jauh, damai

204

supaya mendekat. Yang tua jangan mangusui, yang besar dengan

malendo, yang cerdik jangan menganiaya, yang lebar jangan

menutupi, yang kecil jangan talendo, yang bingung jangan terjual.

Dengan mengetahui lembaga adat ini yang memiliki peran dan

fungsinya agar setiap anggota masyarakat dapat mengatur

perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat yang ditetapkan

dalam struktur lembaga adat Minangkabau.

Peran dan fungsi lembaga adat Minangkabau di atas pada

dasarnya diatur oleh norma-norma adat yang terstruktur mulai dari

lembaga rumah gadang, sampai ke lembaga mamak kaum atau

mamak suku, lembaga kerabatan adat Minangkabau sampai ke

nagari. Bagaimana gambaran tentang peran dan fungsi lembaga

adat Minangkabau ini baiklah dilihat uraian berikut ini.

4.3. Pe ran dan Fungsi Lembaga Ad at dalam Masyarakat Minangkabau

1. Peran dan Fungsi Rumah Gadang

Peran dan fungsi rum ah gadang dalam masyarakat

Minangkabau memberikan dasar kehidupan kekeluargaan pada

masyarakat Minangkabau, yang kemudian menjadi peletak dasar

selanjutnya bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat

Minangkabau. Seperti adanya faktor ginealogi yang dipakai dalam

205

kehidupan masyarakat Minangkabau, adalah berasal dari lembaga

rumah gadang. Dimana faktor ginealogi ini memperlihatkan adanya

gambaran bahwa seorang anggota masyarakat Minangkabau garis

keturunannya ditarik dari keturunan ibunya, yang biasanya disebut

dengan istilah matrilineal.

Di dalam rumah gadang ini pula berawal adanya peranan

dan fungsi seorang nenek yang diberi nama "Limpapeh Rumah Nan

Gadang" sebagai lambang keturunannya yang dalam bahasa adat

disebut "Anak Bersuku Kesuku lbu" artinya garis keturunan suku

dalam masyarakat Minangkabau ditarik dari seorang nenek yang

merupakan seorang ibu dari anaknya dan nenek dari cucunya

Sebab itu suku dalam masyarakat Minangkabau adalah tali darah

dari orang yang seasal atau seketurunan yang disebut dalam adat

Minangkabau " barasa dari sabuah parui".

Parui ini kemudian dipahamkan sebagai himpunan satu

keluarga besar dalam rumah gadang, yang menarik garis keturunan

dari pihak ibunya yang bermula dari seorang nenek dengan suku

yang sama yang kemudian menurun ke anak-anaknya. Pada

Jembaga rumah gadang ini pula ditemukan adanya peran dan

fungsi seorang mamak dalam parui, yaitu mengurus anggota

keluarga dan mengurus ekonomi anggota keluarga serumah

206

gadang yang apabila dibuatkan gambarannya dapat terlihat

sebagai berikut.

Gambar IV.1.

Saudara -saudara Perempuan lbu

L-----�

Melahirkan Suku Turunan

Mengurus /\nggota Keluarga &

kamanakan

,..----�-�--------, Mengurus Ekonomi I Anggota Keluarga &

harta pusako 1

Seorang nenek yang melahirkan suku turunan pada anak-

anaknya memiliki peran dan fungsi sebagai "amban purue"', yang

menguasai harta pusako di rumah gadang. Amban Purue artinya

bermakna sebagai bendahara keluarga di rumah gadang, karena

itu ia menguasai harta benda dari keluarganya serumah gadang

dan mengatur penghidupan dari hasil sawah ladang dan ternak dari

musim ke musim.

Seorang mamak ialah saudara pna ibu dalam garis ibu

serumah gadang yang terpilih untuk menjadi wakil pembina, dan

pembimbing anggota-anggota keluarga garis ibu yang terdekat

dalam rumah gadang. Peranan dan fungsinya adalah

207

"mengampungkan" artinya memelihara, membina, memimpin

kehidupan dan kebahagiaan jasmani maupun rohani kamanakan­

kamanakannya, yaitu anak-anak dan anggota-anggota dari seluruh

keluarganya karena itu ia menguasai penggunaan hasil sawah

ladang keluarganya, yang dikerjakan dan dimiliki bersama olel1

anggota-anggota keluarganya. la pulalah yang dalam instansi

pertama menyelesaikan segala macam dan jenis persengketaan

yang timbul di antara sesama anggota keluarganya. Mamak rumah

ini disebut sebagai "tungganai" dipanggilkan "datuk" dan memakai

gelar pusaka kaumnya.

Perhubungan berkaum-keluarga antara adik dengan kakak,

mamak dengan kamanakannya dalam lembaga adat Minangkabau

yang "sabuah parui" adalah sebagai orang yang "samalu-sasopan",

"sahino-samulie", diikat dengan peribahasa adat "suku nan indak

bulieh diasak", malu nan indak bulieh diagieh". Artinya suku tidak

boleh digeser, malu tidak boleh diberi.

Jalan menghubungkan kasih sayang antara sesama mereka

ialah dengan mengadakan harta sarikat dalam tiap-tiap kaum,

seperti hutan-tanah, sawah-ladang, yang telah diperbuat alas

"cancang-lateh", "cencang-rembah" bersama dalam kaum yang

seturunan. Harta ini tidak boleh dibagi-bagi jadi harta sendiri­

sendiri. Harta kaum ini dijaga oleh tungganai sebagai lelaki yang

208

tertua dalam kaumnya. Harta kaum bekas "cancang-lateh urang

tuo" dahulu dinamai "harato-pusako", yakni "harato tuo" oleh orang

yang kemudian.

Dengan perantaraan seperti ini "harto pusako tinggi" tetap

dalam tiap-tiap kaum menurut aliran ibu. Biarpun seorang anggota

lelaki pergi beristri ke suku lain atau seorang perempuan bersuami,

harta pusako tetap tinggal dalam lingkungan turunan darah ibu tadi.

Dengan sama-sama bertanggung jawab atas harta bersama dan

sama-sama menjaga "harato tuo", mereka merasa terikat dalam

kaumnya secara bertali darah dari aliran 'ibu, kasih sayang timbul

antara sesama mereka sampai kepada cucu-piut yang "sajari,

satampo-sajangka", sehingga sampai kepada yang sebuah suku

dan sekalian ini diatur menurut adat

lkatan berkaum ini tidak berarti mengendurkan tali beranak-

berbapak, malah teguh-meneguhkan balik-bertimbal. Bahwa bapak

cinta dan bertanggung jawab terhadap anaknya, bahwa harta

pencaharian bapak pulang kepada anak, telah menjadi undang

dengan sendirinya.

lnilah ikatan dua sepilin yang tidak memberi tempat untuk

hidup bernafsi-nafsi, malah ikatan ini sampai melingkungi kampung

dan nagari, sebagaimana kata adat :

"Kalue paku kajang balimbieng, udang di Manggueng dilenggangkan,

209

bao manurun ka Saruaso, tanam sirieh jo ureknyo.

Anak dipangku kamanakan dibimbieng, urang kampueng dipatenggangkan, tenggang nagari jan binaso, tenggang sarato jo Adatnyo. "

Anak dan kamanakan adalah lambang kepentingan diri.

Dalam mengusahakan kepentingan ini korong-kampung sebagai

simbol orang banyak, diluar kepentingan diri, harus ditolong,

dimana bantuan menghendaki. Menjadi kewajiban juga bagi kita

menjaga, agar nagari ikatan bersama jangan rusak.

Menilik hal di atas Prof.Mr. M. Nasroen dalam pidatonya

tentang asal mula negara yang diucapkan pada dies natalis

pertama Universitas Andalas tanggal 1 September 1957 di Bukit

Tinggi mengatakan antara lain bahwa adat Minangkabau tidaklah

berdasarkan sintesa dari hasil tesa dan antitesa. Ada! Minangkabau

hidup atas dasar imbangan dari keadaan yang penuh dengan

pertentangan dan perbedaan, dasar ini adalah kebenaran (M. Rasjid

Manggis & Datuk Radjo Panghoeloe, 1971: 52)

Yang dimaksud dengan imbangan dalam pendapat Nasroen

di atas, pada pepatah adat Minangkabau disebutkan sebagai

berikut :

"Kamanakan manyambah lahie, Mamak mayambah batin."

"Mamak badagieng taba,

210

Kamanakan bapisau tajam. " "Tagang bajelo-jelo,

Kandue badantieng-dantieng." "Dilaui' ikan kanai pukek,

Dirimbo punai manangguengkan."

Suku yang dimaksudkan di alas dalam adat masyarakat

Minangkabau dipahamkan sebagi suatu kesatuan masyarakat,

dimana para anggota-anggotanya satu sama lain merasa memiliki

hubungan dalam pertalian darah yang berasal dari perempuan

yang menurunkan mereka. Dan mereka ini satu sama lainnya

merasakan dirinya "berdunsanak" (bersaudara) yang di dalam

pepatah Minangkabau disebutkan :

" Malu nan indak dapek diagih, Suku nan indak dapek dianjak".

Pepatah 1n1 menunjukkan bahwa terdapat keeratan

hubungan di antara mereka yang memiliki satu suku yang senama,

karena itu malu yang diderita suatu suku dirasakan pula oleh suku

lain yang senama, sebab mereka merasa seketurunan, hanya saja

mereka bertempat tinggal di dalam nagari yang berlainan.

Apabila seseorang rneninggalkan nagarinya, misalnya pergi

merantau, maka terlebih dahulu yang dicarinya di tempatnya yang

baru adalah orang yang sesuku sebagai tempatnya dan biasanya ia

diterima dan masuk ke dalam suku yang sama dengannya.

Walaupun terdapat eratnya hubungan antara orang-orang

yang sepersukuan ini dalam tradisi masyarakat Minangkabau,

2 1 1

namun mereka tidak mempunyai suatu organisasi tertentu, dan

batas tertentu di mana suku itu berada atau terdapat. Suku ini

hanyalah mempunyai batasan yang personal, tidak terbatas pada

suatu daerah yang tertentu saja. Di mana saja anggota suku iiu

berada, ia tetap merupakan anggota dari sukunya dan tetap berada

di bawah kekuasaan mamaknya. Oleh karena suku itu tidak

mempunyai organisasi yang tertentu, maka suku dalam masyarakt

Minangkabau bukanlah merupakan suatu persekutuan hukum.

Bagi suatu suku dengan masuk dan bertambahnya anggota

suku sejalan derigan bertambahnya anak-anak yang dilahirkan oleh

seorang ibu yang anaknya langsung masuk mengikuti suku ibunya,

membawa akibat pula terhadap penambahan anggota kelompok di

dalam rumah gadang.

Pada hal-hal yang istimewa anggota suku bisa jadi dapat

juga bertarnbah, apabila seorang telah meninggalkan suku dalam

nagarinya, dan putus hubungan dengan nagar·1nya, misalnya

karena pergi merantau, dan di nagari rantau ini ia pergi kepada

seorang panghulu dan memohon agar ia dapat diterima sebagai

kamanakan, sebagai anggota dari suku panghulu yang terdapat di

nagari rantau itu. Biasanya seorang ini diterima di dalam suku yang

didatanginya itu, walaupun ia harus memenuhi telebih dahulu

syarat untuk menjadi kamanakan dalam suatu upacara adat.

212

Semula suku ini dalam bahasa Minangkabau diartikan

sebagai kaki. lni terlihat dari kata sesuku, mengandung makna

sekaki, seperempat bagian dari seekor ternak seperti kambing,

sapi, kerbau, dan sebagainya. Kemudian suku berarti seperempat

bagian. ltulah asal mula pengertian kata suku dalam masyarakat

Minangkabau sekarang.

Menurut tradisi adat masyarakat Minangkabau terdapat dua

suku induk yang kemudian terbagi ke dalam empat bagian

kelompok besar suku induk ini yang memiliki hubungan dengan dua

pendiri dan pembentuk adat Minangkabsu yaitu Datuk

Ketemanggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang.

Dua suku induk dimaksud adalah suku Koto-Piliang yang

terbagi menjadi suku Koto dan suku Piliang, yang memiliki

hubunga.n dengan Datuk Ketemanggungan. Kemudian suku Bodi­

Chaniago yang terbagi menjadi suku Bodi dan suku Chaniago yang

memiliki hubungan dengan Datuk Perpatih nan Sabatang tersebut.

Masing-masing suku asal ini dalam perkembangannya

hingga dewasa ini membagi pula ke dalam jurai-jurai suku, hingga

masing-masing induk suku, anak suku, dan jurai dewasa ini

berjumlah 32 buah, sebagai contoh dapat terlihat dalam tabel di

bawah ini.

2 13

Nama Suku

Chaniago Melayu Piliang Tanjung Ko to Jambak Sikumbang Mandahiling Petapang Guci Kutianyit Panai Payobada Kampai Panyalai Bendang Daiimo Bodi Pi sang Sipanjang Simabur

Tabel IV-1 Nama Suku dan Kumpulan Suku

I Kumpul�n S�ku . . -�··=-=--Bodi-Chaniago Melayu-Mandailing Koto-Piliang Koto-Piliang Koto-Piliang Koto-Piliang Koto-Piliang Melayu-Mandailing Koto-Piliang Koto-Piliang Koto-Piliang Melayu-Mandailing Koto-Piliang Koto-Piliang Bodi-Chaniago Me/ayu-Mandailing Melayu-Mandailing Bodi-Chaniago Koto-Piliang Bodi-Chaniago Koto-Piliang

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2000

Suku di atas memiliki peran dan fungsi ketika membicarakan

tentang nagari, karena barulah suatu nagari disebut nagari jika di

dalamnya telah terdapat empat buah suku, yang merupakan

persyaratan berdirinya suatu nagari. Bahwa adanya keharusan

empat buah suku di dalam nagari telah merupakan peraturan di

214

dalam tata susunan di dalam nagari itu sendiri, sebagaimana

diungkapkan di dalam kata adat :

" Nagari barampek suku, Ampek suku sekoto".

Peran dan fungsi suku ini di samping prasyarat pendirian

suatu nagari juga memiliki arti penting di dalam hukum perkawinan

dan hukum waris masyarakat Minangkabau. Dalam masyarakat

Minangkabau dengan tegas dinyatakan bahwa kawin dengan satu

suku sendiri tidaklah diperkenankan, sebab antara satu suku di

dalam masyarakat Minangkabau merupakan satu kesatuan yang

eksogami. Dengan perkawinan yang eksogami itulah keutuhan

suku dapat dipelihara.

Di dalam riwayat adat masyarakat Minangkabau melalui

Tambo dikisahkan tentang kedua pendiri dan pembentuk adat

Minangkabau yang melahirkan suku tersebut di alas sebagai

demikian. Suatu masa dahulu kala Minangkabau diperintah oleh

seorang raja yang bernama Sri Maharajo yang kawin dengan lndo

Calito dan di dalam perkawinan ini lahirlah seorang anak laki-laki

yang bernam Perpatih. Kemudian lndo Calito itu berpisah dengan

Sri Maharajo yang kemudian ia kawin lagi dengan Catri Bilang

Pandai. Dari perkawinannya yang kedua ini melahirkan dua orang

anak yang diberi nama masing-masing Putri Zamilau dan

Ketamanggungan.

215

I Pada satu ketika Perpatih sebagai seorang pemuda pergi

berjalan jauh. Setelah kembali dari perjalanannya itu ia kawin

dengan Putri Zamilau. Tidaklah diketahuinya bahwa antara ia

dengan Putri Zamilau ada hubungan darah (satu ibu) yang ban.:

diketahuinya setelah perkawinan itu teriaksana. Gemparlah

masyarakat ketika itu, sehingga Perpatih dan Ketemanggungan

membagi Minangkabau ke dalam dua bagian yaitu Koto-Piliang dan

Bodi-Chaniago serta memerintahkan bahwa tak seorang pun boleh

kawin di dalam golongan sedarahnya sendiri (sukunya).

Demikianlah isi Tambo. yang sampai sekarang setiap orang

Minangkabau apabila akan mencarikan jodoh untuk anak

kamanakannya, maka dicarikannyalah di luar sukunya yaitu suku

lain yang tidak seasal dengan sukunya.

Apabila ditilik kembali tentang suku induk pada uraian di alas

yaitu suku Koto-Piiiang dan suku Bodi-Chaniago yang masing­

masing dibubungkan dengan Datuk Ketemanggungan dan Datuk

Perpatih nan Sabatang, maka yang terlihat adalah terdapat

perbedaan di antara kedua suku induk ini. Perbedaannya adalah

dalam cara pengambilan keputusan dan pemilihan kepala adat

yang disebut panghulu.

Jika pada suku Koto-Piliang mengambil keputusan dalam

musyawarah ditetapkan secara bertingkat yang disebut bajanjang

216

naik, batangga turun (berjenjang naik dan bertangga turun).

Tingkatan dimaksud adalah tingkatan pengambilan keputusan yang

ditentukan oleh tingkatan panghulunya. Karena itu dalam suku

Koto-Piliang terdapat tingkatan kedudukan seorang panghulu

dalam adatnya.

Berbeda dengan sistem pengambilan keputusan pada suku

Bodi-Chaniago yang menempatkan seorang sama kedudukannya,

dengan orang lain ketika dilakukan pengambilan keputusan, yang

dikatakan dalam kata adat duduak samo randah, tagak samo tinggi

(duduk sama rendah, berdiri sama tinggi). Namun pada suku Bodi­

Chaniago ini terdapat seorang panghulu yang dituakan

berdasarkan wibawa yang dimilikinya dan disebut sebagai

pamuncak adat.

Perbedaan dari kedua sistem pengambilan keputusan

tersebut di atas, dan mengenai kedudukan panghulu dalam kedua

induk suku ini telah melahirkan suatu kelarasan, yaitu kelarasan

Bodi-Chaniago dan kelarasan Koto-Piliang. Kata laras inilah

kemudian mempunyai makna hukum yaitu tentang tata cara adat

turun temurun bagi masyarakat Minangkabau hingga dewasa ini.

Walaupun lembaga adat Minangkabau yang terbentuk

mulai dari rumah gadang sampai dengan nagari yang berdasarkan

garis ibu namun yang berkuasa dalam kesatuan lembaga adat

217

adalah laki-laki dari garis ibu, akan tetapi dengan kekuasaan itu

tidak berarti ia berlaku semena-mena, sebab kekuasaan yang

diperolehnya atau dilaksanakannya selalu didasarkan atas mufakat

sebagaimana dinyatakan di dalam pepatah Minangkabau :

"Kamanakan barajo kamamak, Mamak barajo kamupakat".

Demikianlah dalam lembaga adat Minangkabau yang

berkuasa tetaplah seorang laki-laki saudara laki-laki yang tertua

dari ibu yang disebut mamak itu. Semua anak laki-laki dan

perempuan dari seorang ibu serta saudara perempuan lain dari ibu

dinyatakan sebagai kamanakan dari mamak tersebut.

Peranan dan fungsl suku di atas memberi pengertian yang

berbeda dengan makna marga di tanah Batak atau di Sumatera

Selatan. Memetik pendapat Mansoer et. al. ( 1970 : 5-6)

mengatakan bahwa marga di tanah Batak ialah pengelompokan

masyarakat berdasarkan kampung atau daerah asal, karena itu ia

mengandung pengertian wilayah. Sedangkan suku

pengelompokannya berdasarkan pengelompokan ikatan darah dari

pihak atau garis ibu, yang mengandung pengertian genealogis.

Karena istilah keluarga di Minangkabau menurut Mansoer et.

al. (ibid) mempunyai pengertian berbeda daripada di tanah Batak

dan daerah-daerah lain. Menurut pengertian Minangkabau keluarga

adalah anggota sedarah karena berasal dari satu ibu (saudara

218

seperut atau kandung), dari satu ninik (keluarga sekaum) dan

karenanya mempunyai suku yang sama (saudara sepesukuan).

Untuk menggambarkan jauh dekatnya, rapat renggangnya

hubungan atau ikatan darah dari satu suku, orang Minangkabau

mempunyai istilah keluarga sejengkal, sehasta, sedepa, dan

sebagainya, di samping kata-kata 'saudara kandung, sekaum, dan

sepesukuan.

lkatan kekeluargaan berdasarkan hubungan darah dalam

berbagai gradasi (kandung, seperut, sekaum, sepesukuan,

belahan), memiliki segi-segi positif di samping segi-segi negatif.

Orang Minangkabau tidak akan pernah hidup sebatang kara dan

terlantar di mana pun ia berada ia akan selalu menjumpai keluarga

sekaum, sepesukuan, atau belahan yang secara moril mereka

berkewajiban menampung anggota sekaum, sepesukuan, dan

belahan itu.

Pada jaman ketika jumlah manusia Minangkabau belum

berkembang seperti sekarang ini tuntutan hidup masih belum

'

l banyak dan tanah merupakan sumber penghasilan dan

penghidupan utama, tanggung jawab moril untuk menampung

keluarga seperut, sekaum, dan sebagainya tidaklah terlampu berat.

Berbeda pada jaman sekarang di mana jumlah orang Minangkabau

turut berkembang menurut irama dan tempo penduduk daerah-

219

daerah Indonesia lainnya, maka sumber penghasilan tidak lagi

semata-mata dari hasil tanah saja, sementara itu tuntutan hidup

kian bertambah, kewajiban moril itu mempunyai konsekuensi

ekonomis dan merupakan beban hidup yang b'3rat bagi mereka

yang menjalankan tradisi adat Minangkabau di atas.

Sistem komunalisme berdasarkan ikatan darah ini dapat

melemahkan dan menghambat perkembangan inisiatif individu

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem kekerabatan

komunalisme tidak mengakui peranan dan hak individu karena

sebagai perorangan ia baru ada arti dan fungsinya dalam ikatan

kekeluargaan.

Berbeda dengan pandangan hidup Yunani kuno menurut

Mansoer et. al. (ibid) yang diwarisi oleh negara-negara Baral yang

mengakui individu sebagai kesatuan hukum terkecil, di

Minangkabau kesatuan hukum terkecil ialah keluarga. Tuntutan

masyarakat dewasa ini yang lebih mengutamakan dan menonjolkan

peranan hak-hak serta inisiatif individu di bidang ekonomi, politik

dan sebagainya, mendahulukan hak-hak dan kewajiban terhadap

keluarga dalam pengertian Minangkabau lebih banyak merupakan

hambatan daripada memberikan dorongan untuk memajukan

individu. Oleh sebab itu pemahaman terhadap kata keluarga dalam

masyarakat Minangkabau dewasa ini telah mengalami pergeseran

220 I

makna yang cenderung ke arah sistem

komunalisme.

individu daripada

Dalam mengkaji tentang lembaga adat dalam masyarakat

Minangkabau tidaklah dapat dilepaskan dari keharusan juga untuk

memahami mengenai harta pusako dalam masyarakat

Minangkabau, yang nantinya memiliki hubungan yang erat dengan

sistem pewarisan yang ditetapkan oleh aturan adat. Menurut adat

Minangkabau harta pusako diturunkan kepada kamanakan.

Sebagai akibatnya harta pusako itu tetap tinggal dalam keluarga

dan suku sendiri. Harta pusako ini dapat berupa harta yang tidak

bergerak seperti rumah dan sawah ladang serta gelar pusaka.

Harta pusako ini dalam adat Minangkabau merupakan harta

milik bersama dari mereka yang seibu. Kaum lelaki berkewajiban

memelihara, mengawasi, dan berusaha menambah harta itu.

Dalam pepatah adat disebutkan "Kalau Ketek dipagadang, kalau

kurang elok dipaelok". Artinya jika kecil diperbesar, kalau kurang

baik diperbaiki.

Dalam adat Minangkabau mamak berindak sebagai wakil

keluarga, karena itu ia juga terlibat untuk memelihara, mengawasi

dan berusaha menambah harta kaumnya. Menurut adat

Minangkabau harta itu tidak boleh dipindahkan ke tangan orang

lain. Hanya dalam keadaan sangat mendesak dapat dijual atau

221 I

lebih lazim lagi digadaikan, supaya pada waktunya dapat ditebus

kembali. Akan tetapi proses dijual atau digadaikan itu haruslah

sudah mencapai kata mufakat dari seluruh kaumnya atau keluarga

serumah gadang.

Harta pusako ini dijual atau digadai bisa timbul jika, "rumah

gadang ketirisan (rumah gadang memerlukan perbaikan), mayat

terbujur ditengah rumah, gadis gadang tidak berlaki (gadis berumur

belum bersuami), membangkitkan batang tarandam" (mengangkat

seorang anggota keluarga sebagai penghulu yang telah terlalu

lama kosong karena belum dapat membiayai ongkos peralatannya).

Sebelum harta pusako dijual atau digadai harus terlebih

dahulu diusahakan dengan cara lain, menuru pituah :

"Tak kayu janjang diurak, Tak air talang dipancung, Tak emas bungkal diasah, Manah nan jangan usah luak, Pusako nan jangan ratak sumbing, Nak jan hilang namo jo bangso".

Karena itu sebelum muncul masalah dijual atau digadai

seiiap kaum berusaha memperbesar, sekurang-kurangnya

mempertahankan harta pusako yang ada. Aturan adat yang

menetapkan tentang harta pusako ini menyebabkan masyarakat

Minangkabau memiliki sifat kekeluargaan dan sosial yang

mendalam. Maka dari itu dalam nagari di Minangkabau tidak ada

orang terlantar, bagaimana miskinnya karena ia merupakan bagian

222

dari kaumnya serumah gadang walaupun kehidupan di sana sangat

sederhana, seseorang itu tidak akan terlantar sebsb adanya sistem

harta pusako yang dianut masyarakat Minangkabau.

Dalam kata adat digambarkan sebagai demikan yaitu hidup

dalam pusaka yaitu "berumah bertanggo, bekorong bekampung,

besuku benagari, rumah bertungganai, kampung bertuo, suku

berpanghulu, suku tak dapek dialiah, nagari tak dapek dianjak".

Kata adat di atas menggambarkan sistem komunalisme yang

dianut masyarakat adat Minangkabau. lni dinyatakan kembali

dalam kata adat "sakaum bagotong-royong, sahina samalu,

tarandam samo basah, tarampai samo kariang, tuah samo

mandape, cilako samo ditangguang, jiko senteng bilai membilai, jiko

kurang tukuk menukuk".

Dalam adat pusaka Minangkabau disebutkan bahwa harta

lelaki adalah termasuk gelar yang dapat diwariskan kepada

saudaranya lelaki dan perempuan dan kepada kamanakannya.

Untuk harta perempuan diwariskan kepada anak-anaknya, atau

saudaranya yang perempuan dan lelaki serta anak dari saudaranya

itu.

Jika seorang lelaki hendak mewariskan sebagian atau

seluruh harta miliknya untuk diberikan kepada anaknya maka ia

harus menghibahkannya kepada anak-anaknya semasa ia hidup.

223

Jika tidak nantinya dapat menimbulkan masalah bagi anak­

anaknya di kemudian hari. Berbeda dengan hukum Islam yang

menetapkan harta diwariskan seharusnya kepada anak, istri dan

bagian tertentu kepada ibu- bapak dan keluarga yang lain.

Dalam masyarakat Minangkabau ini dikenal adanya harta

pusako tinggi dan harta pusako rendah. Yang dimaksud dengan

harta pusako tingi ialah berupa rumah adat, sawah ladang dan

harta lain yang tidak dapat dipisahkan dari rumah gadang termasuk

di dalamnya gelar pusaka, dan panghulu. Sedangkan yang

dimaksud den(:;an harta pusako rendah adalah berupa harta

pencaharian.

Harta pencaharian dalam adat Masyarakat Minangkabau

merupakan harta milik pribadi dapat berupa tanah, karena itu tanah

milik pribadi dapat menjadi tanah pusaka rendah apabila telah

diwariskan. Pewarisan ini jika telah berlangsung dalam beberapa

generasi, yang umumnya tiga generasi maka harta pusako rendah

ini dapat berubah menjadi harta pusako tinggi.

Begitu kuatnya kedudukan pusaka tinggi dalam masyarakat

adat Minangkabau, sehingga harta pencaharian seorang "urang

sumando" (menantu di rumah gadang) misalnya sebuah rumah

yang dibuatnya untuk anak istrinya, tetapi terletak di tanah pusaka

istrinya, maka ia tidaklah berhak menjualnya meskipun untuk

224

membangun rumah tersebut merupakan hasil mata pencahariannya

sendiri.

la akan tercela keras oleh adat kalau berbuat demikian,

sebab itu kalau seorang laki-laki menceraikan istrinya, maka rumah

itu tinggallah menjadi hak milik istrinya. Dan kalau ia bersuami baru,

suami yang baru itupun tidak berhak atas rumah itu, demikian pula

jika ia bercerai. Kalau istrinya itu meninggal yang memiliki harta itu

adalah anak-anaknya terutama anaknya yang perempuan.

Pernah terjadi di desa Balai Batu, Kecamatan Lima Kaum di

mana seorang yang bernama Panduko dari suku Chaniago

membangun sebuah rumah di tanah pusaka istrinya dari suku

Sikumbang, pada satu ketika ia meninggal dunia, maka di sini

seluruh kaum atau suku Chaniago tidak dapat menuntut rumah itu

bagian dari kaumnya. Dengan demikian maka harta pencaharian

seorang suku lain bisa saja menjadi harta pusako rendah yang

berlangsungnya waktu dan generasi harta pusako ini dapat menjadi

pusaka tinggi bagi istri dan anak-anaknya.

lnilah pula yang menyebabkan dari zi:iman lampau satu adat

"urang sumando dijapui". Artinya urang sumando ini dimohonkan

sudilah kiranya kawin dengan kamanakan yang meminangnya.

Dalam hal ini laki-laki dilamar oleh keluarga atau kaum, suku

wanita. Di samping itu perkawinan yang ideal dalam adat

225

rnasyarakat Minangkabau dari rnasa larnpau ialah kawin dengan

anak marnaknya yang disebut pulang "kabako" Karena di dalarn

rnernilih rnenantu diperhatikan juga tentang kedudukan harta

pusako atau "harto tuo". Bahasa ad at rnengatakan "jan arato lapeh

ka urang lain, kuah tatunggang kanasi, nasi kadirnakan juo".

Berdasarkan sistern harta pusako di atas dikenallah tipe-tipe

pernilikan dan penguasaan tanah rnenurut hukurn adat

Minangkabau yaitu sebagai berikut :

1. Tanah ulayat nagari yaitu tanah yang secara turun ternurun

dipergunakan untuk kepentingan nagari secara urnum seperti,

tanah untuk tempat beribadah, balai adat dan lain-lain.

2. Tanah ulayat suku yaitu tanah yang dikelola secara turun

temurun oleh satu suku dan hanya suku tersebutlah yang dapat

rnernperoleh dan rnernpergunakan tanah itu.

3. Tanah pusaka tinggi yaitu tanah yang dirniliki oleh suatu kaurn,

yang rnerupakan rnilik bersama (komunal) dari seluruh anggota

kaurn yang diperoleh secara turun temurun, dan

pengawasannya berada ditangan rnamak kepala waris.

4. Tanah pusaka rendah yaitu tanah yang diperoleh oleh

seseorang atau suatu parui berdasarkan pemberian atau hibah

rnaupun yang dipunyai oleh suatu keluarga berdasarkan

226

pencahariannya, pembelian dan lain sebagainya yang telah

diwariskan.

5. tanah harta pencaharian yaitu tanah yang diperoleh dengan

pembelian atau berdasarkan kepada hasil usahanya sendiri

dalam arti didapatkan bukan karena pewarisan atau belum

pernah diwariskan.

Uraian di atas menggambarkan bahwa harta pusako dalam

adat Minangkabau memiliki arti yang penting dalam

rnempertahankan kelangsungan kaurn atau suku atau rurnah

gadang dan nagari

2. Peran dan Fungsi Mamak Kaum atau Mamak Suku

Peran dan fungsi rnamak kaum atau suku dalam lembaga

adat Minangkabau sebenarnya berasal dari adanya rumah gadang

yang melahirkan peran dan fungsi seorang mamak dalam

lingkungan keluarganya di rumah gadang. Ketika mamak ini

mengambil peran dan fungsi di rumah gadang, maka ia bertindak

sebagai mamak rumah yang penjelasannya telah diuraikan di alas.

Akan tetapi ketika ia mewakili kaumnya dari rumah gadang

pada lingkungan suku lainnya yang sama di dalam satu nagari,

maka ia memiliki peran dan fungsi tidak lagi sebagai mamak rumah

akan tetapi beralih menjadi mamak kaum atau mamak suku. Hal ini

227

bisa terjadi pada saat tungganai-tungganai sesuatu kaum dalam

suku yang sama memilih seorang di antara mereka sebagai wakil

pembimbing dan pembina kaumnya, maka di sinilah ia berperan

dan berfungsi sebagai mamak kaum dan ia disebut sebagai

panghulu, dipanggil sebagai datuk dengan memakai gelar pusaka

kaumnya.

Peran dan fungsi seorang panghulu, tidak dapat dipusakai

oleh anak maupun kamanakannya, sebab peranan dan fungsi itu

diperolehnya berdasarkan pilihan seluruh anggota keluarga (parui,

kilum, dan suku). Seorang panghulu memiliki hak-hak istimewa

yang melekat pada gelar pusaka yang dipakainya sebagai

panghulu. Sebagai panghulu yang dipanggilkan dalam sehari­

harinya dengan kata datuk, memiliki peran dan fungsi sebagai

orang yang dituakan dalam kaum atau sukunya dalam membina

atau memelihara harta pusako keluarga sekaum atau sesuku dalam

bentuk tanah dan rumah pusaka. Hak-hak keluarga yang

dipimpinnya ini terus dibelanya sampai ketika ia menjadi anggota

kerapatan adat atau ketika ia menjadi pemimpin nagari (wali

nagari).

Menurut Mansoer et.al. (ibid) panghulu ini untuk daerah

pesisir dan rantau seringkali disebut dengan kata tuanku dan sering

bergelar raja. Di jaman pemerintah Belanda istilah tuanku

228

digunakan sebagai sebutan kepala daerah seperti kepala nagari,

asisten demang (kecamatan), onderafdeling atau kawedanaan

(demang). Di daerah rantau kedudukan panghulu yang disebut raja

dapat diturunkan kepada anaknya secara turun-temurun. Umpanya

di daerah pesisir dan di daerah lnderapura. Di Padang dikenal pula

kata Sutan atau Marah yang dilekatkan di depan namanya, begitu

pula dengan sidi dan bagindo yang dikenal di daerah Pariaman.

Kata sutan, marah, sidi, dan bagindo sebenarnya adalah

pengaruh Aceh ketika mereka berkuasa di Minangkabau. Seperti di

Tiku Pariaman dan Padan'g ada dikenal raja yang dirajakan dari

Aceh yang bergelar sultan, sehingga ada yang dinamakan ra1a

Pariaman. Oleh sebab itu di Pariaman ada tradisi menerima gelar

keturunan dari ayahnya bukan dari mamaknya. Tiga gelar yang

terkenal sampai sekarang akibat pengaruh penguasaan Aceh

terhadap Minangkabau yaitu, sidi, bagindo dan sutan sebagaimana

disebutkan di atas.

Sidi adalah gelar keturunan Rasullulah sebagai Sayid dan

Syarif. Sampai sekarangpun menurut Nairn dalam bukunya

" Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau"

(1968:35) mengatakan bahwa di Marokko keturunan-keturunan

Sayid itu masih disebutkan sidi.

229

Begitu pula dengan kata bagindo ("baginda") berasal dari

panggilan gelar untuk keturunan raja-raja, dan sutan keturunan

bangsawan pada masa kekuasaan Aceh di Minangkabau. Sidi,

bagindo, dar. sutan semua1ya menurut Nairn ( Ibid ,) dipanggilkan

dengan kata "ajo" yang merupakan asal kata " raja".

Namun adanya pengaruh Aceh dengan tradisi lslamnya tidak

menghilangkan makna harta pusako, suku dan gelar pusaka yang

diterima oleh seseorang dari kaum atau sukunya dalam masyarakat

Minangkabau.

Kata sidi, bagindo, sutan atau marah tidaklarl sama dengan

kata panghulu karena tidak dapat diturunkan kepada anak­

anaknya, hanya dapat diturunkan kepada kamanakannya. Tidak

demikian halnya dengan kata sidi, bagindo, sutan atau marah yang

dapat diturunkan kepada anaknya.

Setelah perang Padri selesai, gelar tuanku di alas digunakan

pula sebagai panggilan untuk seorang ulama yang berpengaruh

dan berwibawa besar di daerahnya, umpamanya tuanku imam atau

tuanku syech. Dengan demikian makna tuanku sebagai sebutan

dari panghulu telah digunakan di luar lembaga adat Minangkabau

yang menurut narasumber dalam penelitian ini dikatakan sebagai

revolusi kaum agama terhadap adat masyarakat Minangkabau.

Gerakan padri di atas merupakan usaha para ulama Islam abad

230

XVI I I dan permulaan abad XIX untuk menggeser peran dan fungsi

lembaga adat dalam masyarakat Minangkabau, menjadi

menempatkan peran dan fungsi agama dalam masyarakat

Minangkabau. Karena itu peran'.J padri adalah perang antara kaum

ulama Islam dengan kaum adat yang dimenangkan oleh kaum

ulama, sejak itulah unsur-unsur Islam mulai masuk dalam

kelembagaan adat Minangkabau. Ketika kaum adat meminta

bantuan Belanda untuk memerangi kaum padri dan kekalahan ada

di pihak padri terjadilah kemudian perombakan struktur

kelembagaan adat Minangkabau yaitu diikutsertakannya kaum

ulama (golongan agama) menjadi anggota lembaga kerapatan adat

Minangkabau yang tidak pernah terjadi sebelum perang padri.

ltulah sebabnya gelar tuanku untuk panghulu digunakan pula bagi

pemimpin agama yang disegani seperti Tuanku Imam Bonjol.

3. Peran dan F ungsi Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau

Peran dan fungsi lembaga kerapatan adat Minangkabau

dalam kelembagaan adat adalah sebagai dewan pemerintahan

dalam nagari yang tertinggi. Lembaga kerapatan adat Minangkabau

ini pula yang menentukan peran dan fungsi dari nagari. Oleh sebab

itu dalam adat Minangkabau disebutkan bahwa pemerintahan

nagari pada dasarnya dilakukan oleh dewan kerapatan adat

23 1

Minangkabau yang anggota-anggotanya terdiri dari panghulu­

panghulu andiko sebagai wakil keluarga atau kaum maupun suku

dan seorang di antara mereka dapat dipilih atau terpilih menjadi

wali nagari. Karena itu peran dan fungsi lembaga kerapatan adat

Minangkabau ini sangat dominan dalam pemerintahan nagari,

mereka yang menentukan jalannya pemerintahan nagari dan

menentukan seorang wali nagari

Tidak heran menurut adat Minangkabau dikatakan bahwa

pemegang kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif)

sepenuhnya berada pada panghulu-panghulu andiko dalam

lembaga kerapatan adat Minangkabau tersebut.

Setiap masalah yang terdapat di dalam nagari diselesaikan

dalam lembaga kerapatan adat nagari melalui musyawarah­

musyawarah yang dalam adat dikatakan "barajo kepado patui dan

bana" (belajar kepada patut dan benar) . Sebab "bulek ai dalam

pambuluh, bulek kato dalam rapek" (bulat air dalam pembuluh,

bulat kata dalam rapat) .

Kata sepakat yang tercapai dalam musyawarah di atas

menurut adat dikatakan "bulek dapek digolongkan" dan "pipih

dapek dilayangkan". "Kato bulek sedencing ba' besi, seciok ba'

ayam dan saikek ba' sirih".

232

Musyawarah karena itu berarti mempertemukan pendapat

yang saling bertentangan menuju ke arah kata sepakat yang hanya

tercapai selama musyawarah itu berlangsung. Sebab itu

musyawarah merupakan satu kompromi. Demikianlah satu bentuk

demokrasi sebagai salah satu unsur yang terdapat dalam lembaga

kerapatan adat Minangkabau ketika hendak mengambil keputusan

demi terlaksananya kepentingan nagari

4. Peran dan Fungsi Nagari

Peran dan fungsi nagari dalam masyarakat Minangkabau '

adalah sebagai suatu persekutuan hukum yang berdiri atas dasar

faktor teritorial dan faktor genealogi. Di dalam satu nagari, menurut

adat Minangkabau telah ditentukan batas-batasnya, serta

persyaratan yang harus dipenuhi yaitu sekurang-kurangnya

terdapat empat buah suku di dalam nagari. Ketentuan ini kemudian

menjadi aturan lembaga adat Minangkabau, seperti yang

dinyatakan di dalam kata adat sebagai berikut :

"Nagari bakaampek suku Nan bahindu babuah parui Kampuang batuo Rumah batungganai".

Pada awal masa pemerintahan Datuk Katemanggungan dan

Datuk Perpatih nan Sabatang sebagai ahli pengatur tata adat alam

Minangkabau, telah dibuat aturan-aturan bagi masyarakat adat

233

Minangkabau, yaitu tentang aturan-aturan mengenai adat yang

diadatkan. Salah satu bagian dari aturan-aturan tersebut ialah

mengenai " Nagari nan ampek", atau " Kato nan ampek" yang

diperpendek menjadi "Koto ampek". Yang dimaksudkan di sini ialah

teratak , dusun, koto dan nagari.

Teratak dimaksudkan adalah tempat kediaman yang

letaknya jauh terpencil dari kampuang atau nagari, yang terjadi

karena orang pergi dari keluarga saparui untuk membuka ladang

jauh di bukit-bukit, dimana mereka kemudian mendirikan sebuah

rumah baru. Namun mereka masih meletakkan dasar hubungan

kekeluargaannya dengan menggunakan mamak dan panghulu dari

asal rumah gadangnya. Pertalian mereka dengan rumpun keluarga

saparui masih tetap utuh.

Apabila teratak ini berkembang, bertambah dengan rumah­

rumah baru yang lainnya, maka teratak ini dapat berubah beniuk

menjadi sebuah dusun. Berdirinya sebuah dusun tetap dikenakan

syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam lembaga adat

Minangkabau yaitu harus sekurang-kurangnya memiliki tiga buah

suku. Sebab itu dalam aturan adat Minangkabau dinyatakan bahwa

apabila ingin membentuk sebuah dusun sekurang-kurangnya harus

memiliki empat suku, jika masih terdiri dari tiga suku maka ia

disebut sebagai teratak.

234

Mengenai pemahaman tentang Kato di dalam adat

Minangkabau disebutkan adalah sebagai daerah pusat yang dapat

berkembang menjadi nagari. Kato adalah merupakan daerah pusat

antara teratak dengan dusun. Apabila koto itu telah memiliki

penduduk yang padat, maka lahan koto bertambah besar sebab itu

dicarilah tanah-tanah baru yang nantinya berkembang menjadi

kampuang-kampuang baru dan bersama-sama kampuang itulah

kemudian terbentuk sebuah nagari.

Sedangkan teratak, dusun kemudian koto ini merupakan

bagian dari lembaga adat Minangkabau sebagai cikal bakal adanya

nagari. Karena itu teratak, dusun, dan koto tidak dapat dipisahkan

dari sistem kelembagaan adat Minangkabau.

Pada masa dahulu, koto itu biasanya dikelilingi bambu yang

berduri dan di koto ini dijumpai pula pintu dan jembatan kecil

sebagai jalan ke arah koto yang tekesan seakan-akan koto ini

tertutup untuk pihak lain. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian,

adapun adanya bambu yang berduri dengan jembatan kecil dan

sebagainya adalah merupakan satu bentuk sistem keamanan koto.

Dewasa ini koto itu tidak lagi tertutup, akan tetapi berubah bentuk

yang kini dikelilingi oleh sawah atau ladang.

Mengenai teratak, dusun dan koto yang diuraikan di atas

dapat dikatakan sebagai gambaran bagaimana membentuk sebuah

235

nagari baru atau lahirnya satu nagari yang disyaratkan setidak­

tidaknya terdiri dari empat suku, walaupun dalam

perkembangannya di dalam nagari itu bisa saja terdiri lebih dari

ernpat suku, seperti yang terdapat di nagari Lima Kaum (yang kini

menjadi kecarnatan Lima Kaum) dijumpai sepuluh suku d 1

dalarnnya.

Peran dan fungsi nagari di Minangkabau yang merupakan

persekutuan hukum itu, dapat diumpamakan sebagai suatu

kesatuan kenegaraan dalam bentuk sebuah negara kecil.

Sebagai suatu kesatuan kenegaraan, nagari ini rnerniliki

seperangkat alat-alat perlengkapannya, yaitu adanya lembaga

kerapatan adat Minangkabau yang disebut juga sebagai dewan

kerapatan adat yang anggota-angotanya terdiri dari panghulu­

panghulu andiko sebagai wakil keluarga atau kaum maupun

sukunya.

Panghulu-panghulu andiko ini disebut juga sebagai panghulu

pucuk atau panghulu payung. Asal panghulu andiko ini adalah dari

mamak di rumah gadang yang disebut "tungganai" dipanggil

sebagai "datuk" dan memakai gelar pusaka kaurnnya dari suku

yang sama. Dan ia mewakili kaumnya dengan sebutan mamak

kaurn atau mamak suku yang berperan dan berfungsi menjadi

anggota lembaga kerapatan adat Minangkabau.

236

Para panghulu di atas dalam menjalankan tugasnya selalu

didampingi oleh para pembantu-pembantunya. Pembantu ini

biasanya diambil dari lingkungan yang terdekat yaitu para anggota

keluarganya. Para pembantu ini diambil dari mamak dari keluarga

kaumnya atau sukunya yang biasanya mereka bergiliran menjadi

pembantu-pembantu panghulu.

Bersama-sama dengan para panghulu ini pembantu­

pembantu tersebut dalam kata adat disebutkan sebagai "urang

ampek jinih". Yang dimaksud dengan urang ampek jinih ini,

pertama-tama adalah panghulu itu sendiri, kemudian diikuti oleh

pembantu-pembantunya yang berjumlah tiga orang masing-masing

disebut "manti" yang merupakan tangan kanan dari panghulu,

"dubalang", dan "malim".

Manti dan dubalang memiliki peran dan fungsi mengerjakan

pekerjaan-pekerjaan panghulu dalam kata adat disebutkan

"panghulu nyawa nagari, manti tulang nagari". Menurut Hanafiah

(op.cit.) mengatakan bahwa seorang manti yang berperan dan

berkedudukan sebagai tangan kanan panghulu, maka ia memiliki

tanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan panghulu

seperti menyiapkan pekerjaan pendahuluan yang merupakan

pers·1apan yang akan diputuskan oleh panghulu dalam suatu rapat

yang diadakan di lembaga kerapatan adat nagari.

237

Di samping ketiga pembantu di alas para panghulu ini

memiliki juga beberapa orang pegawai yang turut serta

menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan

pekerjaan panghulu dalam nagarL Ketika mereka ini ingin

menghadap panghulu, maka mereka terlebih dahulu menghadap

seorang manti, di mana manti ini memeriksa atau menilik

persoalan-persoalan yang mungkin ada yang diajukan mereka ini.

Misalnya apabila masalah tersebut te!ah diselesaikan dalam

musyawarah-mufakat lembaga kerapatan adat nagari maka di

sinilah para pegawai tadi menyampaikan keputusan rapat yang

diambil para panghulu supaya segera dilaksanakan. Dalam kata

adat disebutkan "panghulu di pintu kato, pegawai di pintu suruah".

Dapatlah dikatakan di samping panghulu, kemudian ketiga

pembantu panghulu di atas, maka para pegawai ini memiliki peran

yang besar dalam menjalankan peran dan fungsi nagari. Misalnya

bahwa segala aturan-aturan dalam nagari tidak akan berjalan

lancar tanpa keterlibatan para pegawai ini.

Mengenai dubalang dapat digambarkan adalah sebagai

orang kuat nagari karena dalam mereka inilah disebut sebagai

panglima yang memegang peran dan fungsi keamanan nagari.

Menurut Hanafiah (ibid.) peran dan fungsi dubalang ini dapatlah

dikatakan seolah-olah disamakan pula dengan peran dan fungsi

238

polisi di masa sekarang. la yang bertugas memelihara ketentraman

dan menjaga agar setiap perintah para panghulu atau keputusan

yang diambil oleh lembaga kerapatan adat nagari agar ditaati oleh

anggota m0syarakat adat dalam nagari.

Peran dan fungsi manti dan dubalang ini dalam kata adat

disebutkan "kata manti kata berulang, kata dubalang mandareh"

artinya kata manti hanya mengulang perintah-perintah panghulu,

sedangkan dubalang bila perlu dengan kata-kaia keras menjaga

agar perintah itu ditaati.

Menurut Nairn (op.cit. ) mengatakan di daiam rapat lembaga

kerapatan adat nagari biasanya para dubalang merupakan juru

tunggu dan selanjutnya dalam tugas sehari-harinya dubalang ini

merupakan opas dari panghulu. Karena itu apabila mamak kaum

atau mamak suku akan mengumumkan suatu perintah bagi

kepentingan kaum atau sukunya atau masyarakat adat dalam

nagari maka dubalang pergi mengitari nagari menyampaikan

pengumuman atau pemberitahuan bahwa akan ada pengumuman

perintah dari mamak kaum atau mamak suku dengan cara

memukul "canang". Pada masa dahulu dubalang ini memakai baju

merah, sedangkan para panghulu memakai baju hitam.

Mengenai malim sebagai pembantu ketiga dari panghulu

sebenarnya sebagai akibat masuknya agama Islam ke

239

Minangkabau, yang sebelumnya belumlah ada istilah malim.

Seperti juga dengan kata-kata "rajo nan tigo selo" ketika di

Pagaruyung dijumpai adanya pemerintahan kerajaan Minangkabau,

maka salah !:"atu istilah sebagai akibat masuknya Islam ke

Minangkabau dikenal adanya "raja ibadat" yang menunjukkan ia

berperan dan betiungsi sebagai salah satu raja di masyarakat adat

Minangkabau yang masuk melaraskan diri dengan adat

Minangkabau pada masa itu.

Karena itu pengaruh Islam melalui peran dan fungsi Malim ini

terasa pula di lingkungan parui' atau rumah gadang sebab malim di

sini berperan pu!a sebagai pemuka agama yang mengurus perihal

keagamaan di kalangan keluarga separui'. Di sinilah kemudian

seorang malim memperoleh pula gelar tertentu di dalam

kelembagaan adat Minangkabau misalnya panghulu dari kaumnya

bergelar Datuk Maruhum Batuah maka malim memperoleh gelar

menjadi "Imam Maruhum" atau disebut juga sebagai "Khatib

Batuah" gelar ini selalu disertai ketika ia menjadi seorang imam

atau khatib dari sebuah mesjid di lingkungan tempat ia berada.

Malim ini berperan dan betiungsi pula dalam kesehariannya

sebagai guru agama yang mengajarkan tulis menulis, tata bahasa,

dalam huruf Arab dan mengajarkan pula cara membaca kitab suci

Al Quran yang dinamakan "mangaji".

240

Di dalam suatu perkawinan misalnya malim juga sering

dijadikan wali atau saksi, demikian pula ketika terjadi perceraian.

Pada saat terjadinya suatu kematian di lingkungan keluarganya

atau di ka!angan anggota masyarakat adat malim berperan dan

berfungsi sebagai pembaca doa atau memimpin doa bersama para

anggota keluarga atau masyarakat setempat. Tidak heran pula

kemudian bahwa malim ini pula yang mengamati agar semua

anggota keluarganya atau masyarakat adat mentaati kewajiban

beragama seperti beribadat, sembahyang, atau memberi zakat dan

fitrah. Di luar lingkungan parui'nya sendiri malim ini dianggap

sebagai pemuka agama atau pemuka mesjid yang juga

menentukan pengangkatan imam-imam, khatib-khatib, bilal ketika

sembahyang Jumat atau hari-hari raya Islam lainnya. Dengan

demikian malim ini tugasnya adalah dalam hal keagamaan saja,

dan ia tidak turut campur tangan dalam pengurusan nagari, tetapi

sebagai pembantu panghulu ia sering dimintakan pendapatnya

terutama soal-soal adat dengan syarat yang berlaku di kalangan

masyarakat adat Minangkabau.

Kalau ditilik pemahaman tentang panghulu dalam uraian di

alas dikaitkan dengan nagari, maka di dalam kata adat disebutkan

"elok nagari dek panghulu, kato panghulu manjalasaikan" karena itu

panghulu dalam adat Minangkabau diibaratkan sebagai laksana

24 1

"kayu rindang di tangah koto, ureknyo tampe' baselo, batangnyo

tampe' basanda, dahannyo tampe' bagantuang, daunnyo perak

asuaso, bungonyo ambie' kasuntieng, buahnyo bulieh dimakan,

tampe' batadueh katiko hujan, tampe' baiindueng katiko paneh"

Menurut Panghoeloe & Manggis (op. cit. ) panghulu adalah

berperan dan berfungsi sebagai "pai tampe' batanyo, pulang tampe'

babarito, manyalasaikan nan kusui', manjaniehkan nan karueh".

Panghulu ini ada juga adalah sebagai "muaro sagalo sungai, laui'

nan tiado panueh", "makan indak maabihkan, manabang indak

marabahkan, mancancang indak mamutuihkan, nangkodoh basa,

basiru angin diudaro, basabueng ombak di lautan, padoman nan

pantang dilapehkan".

Melihat peran dan fungs·r di alas, maka menurut Panghoeloe

& Manggis (ibid. ) seorang panghulu ketika hendak diangkat menjadi

panghulu ia harus memenuhi kriteria persyaratan sebagai berikut :

1. panghulu harus laki-laki 2. keturunannya dari orang baik-baik, artinya bapaknya

hendaklah orang baik-baik. Di dalam kata pepatah adat disebutkan "kalau kurie' bapaknyo, sakurang­kurangnyo rintie' anaknyo". Jni gunanya untuk menjamin akhlak dan budi pekerti seorang panghulu

3. kaya, gunanya supaya jangan sampai menyusahkan anak-kamanakan tentang keperluan sehari-hari

4. balig-berakal, dewasa, berakal dan berpendirian teguh serta tegas dalam tiap-tiap tindakan

5. berilmu, cerdas dalam pengetahuan adat, undang­undang adat, hukum adat dan ilmu pengetahuan umum menurut aliran zaman yang ditempati

242

6. adil, pandai yang mampu menyamakan kamanakan kandung dengan yang tidak kandung, karena kedua kamanakan itu berhak atas perlindungan harta dan jiwa serta kesejahteraan dari panghulunya. Bagi panghulu kamanakan tidak berubah

7. arif-bijaksana, mempunyai perasaan halus, paham akan yang tersirat, pikiran tajam dan ce:1dekia, menurut petitih adat "tahu dibayang kato sampai, tahu diranggeh kamalatieng, tahu ditunggue kamanarueng, takilek ikan dalam aie, lah tantu jantan batinonyo, kilek baliueng !ah kakaki, kilik caminlah kamuko"

8. memiliki kemampuan untuk bertablig, yaitu untuk menyampaikan sesuatu yang baik kepada umum

9. pemurah, bersedia memberi nasihat kepada barang siapa yang mernerlukannya

1 0 . tulus, lurus, benar, dan li'llah 1 1. sabar, beralam luas berpadang lapang.

Sedangkan pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh

seorang panghulu menurut Panghoeloe & Manggis (ibid.) adalah

sebagai berikut :

1 . pantang bagi seorang panghulu untuk marah. Dalam pergaulan sehari-hari, lebih-lebih dalam kerapatan tidak boleh memerahkan muka atau menuturkan kata­kata yang menyinggung perasaan yang mendengar

2 panghulu tidak boleh menghardik, melainkan harus bersifat lembut dan tenang, seraya rnanis akan tegur sapa. Kamanakan menyembah lahir, panghulu menyembah batin

3. panghulu tidak boleh menyingsingkan lengan baju karena tidak sopan. Panghulu harus senantiasa tertib dalam tiap-tiap gerak atau gerik, karena panghulu selain dari pada menjadi teladan yang baik, harus dihormati anak-kamanakan dan disegani orang ban yak

4. panghulu tidak boleh berlari, menjunjung, memanjat, gunanya untuk penjaga marwah dan kehormatan dirinya.

243

Menilik uraian di atas menunjukkan bahwa syarat untuk

menjadi panghulu itu tidak mudah. Sebab ia terlibat dan

menentukan dalam pelaksanaan pemerintahan nagari, yang

didasarkan pada sistem musyawarah yang dinamakan rape!'.

(rapat). Figur seorang panghulu dengan latar belakang persyaratan

di alas sangat menentukan sikapnya ketika ia mengambil

keputusan dalam suatu rapat yang memperbincangkan segala hal

mengenai roda pemerintahan yang akan atau sedang dijalankan.

Karena itulah kewibawaan pemerintahan nagari sangat ditentukan

oleh wibawa yang tinggi dari seorang panghulu yang harus ditaati

oleh seluruh penduduk nagari.

Nagari yang mempunyai wilayah sendiri dengan batas-batas

alamnya yang jelas dapat dikatakan merupakan sebuah republik

otonom yang bersama dengan nagari-nagari lain membentuk

federas·1 longgar menjadi federasi republik nagari yang dinamakan

"luhak". Luhak ini dalam adat Minangkabau dikenal dengan "luhak

nan tigo" yang penjelasannya dapat dilihat dalam uraian di bawah

ini

Apabila kita membicarakan pemerintahan nagari di

Minangkabau, tidak terlepas dari adanya perbedaan antara dua

bentuk susunan pemerintahan nagari satu dengan yang lainnya

244

memiliki perbedaan, yaitu dalam hal mengena1 susunan

pemerintahan.

Di dalam lingkungan adat Bodi-Chaniago, pemerintahan

nagari dilakukan bersama-sama yang penyelenggaraannya

diselenggarakan oleh penghulu-panghulu andiko di dalam suatu

permusyawaratan yang dinamakn kerapatan nagari . Di dalam

lembaga kerapatan ini masing masing panghulu andiko mempunyai

derajat yang sama, serta bersama-sama mereka memegang

tampuk kekuasaan dari nagari. Conteh sistem pemerintahan

menurut adat Bodi-Chaniago ini kita jumpai di daerah Batu

Sangkar.

Sedangkan dalam lingkungan adat Kato Piliang kita

menjumpai susunan yang lain, dimana di dalarn satu nagari

terdapat beberapa panghulu yaitu seorang panghulu andiko dengan

panghulu-panghulu andiko yang lain dalam memerintah suku

mereka melalui musyawarah (kerapatan suku), dan selanjutnya

panghulu suku ini dengan panghulu suku yang lain bersama-sama

memerintah nagari masing-masing sebagai datuak nan kaampek

suku. Di dalam memerintah suku, panghulu suku dibantu oleh tiga

orang pembantu-pembantunya yaitu seorang manti untuk

administrasi pemerintahan, seorang dubalang sebagai polisi serta

seorang seorang malin untuk keperluan urusan agama Islam; •

245

bersama-sama dengan panghulu suku, keempat orang ini disebut

urang ampek jinih. Dari keempat panghulu tadi, dipilihlah seorang

sebagai panghulu pucuk yang memimpin pemerintahan nagari.

Akan tetapi mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan

sehubungan dengan pemerintahan nagari harus dilaksanakan

secara musyawarah antara keempat datuk nan kaampek suku tadi.

Sedangkan panghulu pucuk sebagaimana diuraikan di atas

bertindak sebagai pimpinan para panghulu tersebut.

Contoh daerah yang memakai adat pengaruh dari Koto

Piliang di daiam pemerintahan nagarinya ketika sebelum

dibubarkannya nagari oleh pemerintah pada tahun 1979 adalah

nagari Lima Kaum yang kini berubah menjadi Kecamatan Lima

Kaum Kabupaten Daerah Tingkat I I Batusangkar.

Mengenai kedua pemerintahan nagari di atas, walaupun

berbeda di dalam susunan alat-alat perlengkapan

pemerintahannya, akan tetapi kedua sistem itu mempunyai dasar

yang sama yaitu dasar musyawarah. Memang, seperti yang

dikatakan di atas sistem musyawarah adalah merupakan dasar dari

tata alam Minangkabau, seperti disebut oleh pituo :

"Tuah dinan samupakat Cilako dinan basilang".

(merupakan tuah apabila kita semufakat, sebaliknya celakalah kita

apabila telah berselisih pendapat).

246

Perbedaan lain yang dapat dikemukakan dari kedua bentuk

pemerintahan di atas adalah mengenai bentuk balai tempat nagari

bermusyawarah. Pada balai adat Bodi-Chaniago bentuknya

tidaklah bertingkat, melainkan bentuknya datar dan ierbuka lebar.

Di situlah musyawarah dilakukan, dalam posisi "duduak samo

randah, tagak samo tinggi".

Sedangkan pada balai Kato Piliang, bentuk bangunannya

terlihat bertingkat, sebab kedudukan panghulu bertingkat pula,

dimana seorang panghulu pucuk menempati kedudukan yang lebih

tingg'i dari panghulu-panghulu suku lainnya

Uraian di atas menggambarkan bahwa pemerintahan di

daiam nagari Minangkabau adalah pemerintahan yang

diselenggarakan dengan permusyawarahan, yaitu suatu

pemerintahan yang didasarkan pada sistem demokratis.

Sebagai contoh di nagari Lima Kaum yang termasuk di

dalam lingkungan adat Bodi-Chaniago masih kita temui pengaruh

adat Kato Piliang. Menurut pemerintahan adat Bodi-Chaniago,

tampuk pemerintahan di dalam nagari dipegang oleh kerapatan

nagari, oleh musyawarah panghulu-panghulu andiko. Musyawarah

panghulu-panghulu andiko itu kita jumpai di sana. Tapi hal ini tidak

berhenti di sini saja. Karena di nagari Lima Kaum kita dapati

sepuluh buah suku maka di sana kita jumpai yang dinamakan :

247

urang nan sapuluah. Yang dimaksudkan tentunya ; datuak nan

sapuluah, yaitu sepuluh orang panghulu yang dipilih satu orang dari

tiap-tiap suku. Kedudukan datuak nan sapuluah tentunya dapat

dibandingkan dengan panghulu suku di dalam lingkungan adat Kolo

Piliang. Dan urang nan sapuluah inilah rupanya yang merupakan

alat perlengkapan kenegaraan di dalam instansi yang tertinggi

Jelaslah bagi kita sekarang bahwa adat kelarasan Bodi­

Chaniago dan kelarasan Koto Piliang itu sudah campur baur

dipakai di dalam suatu nagari, yang semula kedua sistem adat

tersebut dapat kita bedakan secara murni. Di dalam menguraikan

nagari se!anjutnya, baiklah kita tinjau menurut susunan lingkungan

adat Koto Piliang oleh karena banyak nagari-nagari Bodi-Chaniago

dipengaruhinya.

Jika diamati apa yang telah diterangkan di alas, maka bahwa

yang menjadi alat-alat perlengkapan di dalam nagari adalah

lembaga kerapatan adat Minangkabau yang disebut sebagai dewan

kerapatan adat yang anggota-angotanya terdiri dari para panghulu­

panghulu andiko yang merupakan wakil dari para keluarga atau

kaum atau suku.

Sedangkan para panghulu itu, merupakan kepala-kepala

keluarga yang bersama-sama dengan kepala-kepala keluarga

lainnya duduk sebagai anggota dewan kerapatan adat nagari

248

tersebut Masing-masing dari kepala keluarga itu pada hakikatnya

memiliki peran dan fungsi, sebagai kepala keluarga, yang

memimpin dan menyelenggarakan kemakmuran para anggota

keluarganya, atau kaum atau sukunya. Di samping itu pula ia

berperan dan berfungsi sebagai alat perlengkapan nagari.

Kalau ditilik uraian di atas memperlihatkan bahwa sebuah

parui (rumah gadang) merupakan instansi yang pertama dari nagari

yang diwakili oleh panghulu kaumnya, yang turut menentukan

keseluruhan kebijaksanaan di dalam nagari sebab mereka turut

mengambil bagian dalam musyawarah mufskat di lembaga

kerapatan adat Minangkabau.

Dalam setiap nagari selalu terdapat sekurang-kurangnya

empat buah suku. Oleh karena itu d'rsetiap nagari dijumpai kepala­

kepala suku yang disebut "datuak nan barampek" (datuk yang

berempat, yang merupakan wakil dari tiap-tiap suku terhadap

nagarinya). Dan di dalam nagari ini setiap segala perbuatan­

perbuatan hukum dan segala peristiwa-peristiwa yang terjadi di

dalam lingkungan keluarga suatu kaum atau suku, semuanya

diketahui oleh panghulu. Begitu pula dengan segala perjanjian,

seperti gadai-menggadai, jual beli dari segala sesuatu yang

mengenai lingkungan keluarga yang dilakukan anak buahnya,

selalu disertai panghulu sebagai saksi.

249

Begitu pula tentang adanya kematian, perkawinan dan

kelahiran selalu dan harus diketahui oleh panghulu. Karena itu

seorang panghulu akan mengetahui sampai sekecil-kecilnya

sesuatu tentang di dalam paruinya (rumah gadang) , dia juga

mengetahui hubungan-hubungan legendaris antara paruinya

dengan parui asal di nagari itu, bahkan juga hubungan-hubungan

dengan belahan di nagari lain.

Seorang panghulu juga harus menurunkan pengetahuannya

kepada para kamanakannya tentang pengetahuan mengenai seluk­

beluk adat, dan siapa yang harus menggantikannya ketika ia

meninggal dunia. teristimewa bagi angkatan yang akan

menggantikannya.

Lazimlah jika seorang panghulu sebuah parui (rumah

gadang) bersama-sama dengan panghulu-panghulu lainnya atau

panghulu suku, bersama-sama untuk memecahkan persoalan­

persoalan mengenai kepentingan keluarganya dan bisa jadi jika

dianggap perlu persoalan ini dapat diperbincangkan di dalam

lingkungan yang lebih besar lagi yaitu di dalam lembaga kerapatan

nagari.

Dengan kata lain bahwa panghulu sebuah parui bersama

panghulu-panghulu lainnya turut memecahkan persoalan-persoalan

suku, bahkan terhadap keseluruhannya mengenai nagari. Jadi

250

i

panghulu-panghulu itu bersama-sama dengan panghulu-panghulu

lain di dalam serta di luar sukunya, semuanya turut secara

bersama-sama menghadapi persoalan nagari. Karena itu di dalam

lingkungan. panghululah dilaksanakan kekuasaan nagari. Di luar

paruinya pula mengenai persoalan suku atau nagari diselesaikan

yang semuanya dirundingkan dan diputuskan pada rapat suku atau

rapat nagari di lembaga kerapatan adat nagari secara musyawarah

untuk mengambil suatu keputusan mengenai suatu persoalan; di

mana masing-masing penghuiu mengeluarkan pendapat serta buah

pikirannya mengenai persoalan itu, sehingga berakhir pada suatu

keputusan dan keputusan ini baru boleh dijalankan apabila telah

diperoleh kata : "saiyo, sapakat " (seia semufakat).

Apabila dicermati uraian di atas, maka dapat dikatakan

bahwa seorang panghulu berperan dan berfungsi sebagai wakil

kekuasan kenagarian di dalam paruinya dan dialah yang

menurunkan perintah kepada anak buahnya, untuk menjalankan

putusan dari rapat nagari, yang oleh kepala suku disampaikan

kepadanya.

Dia jugalah yang menjaga agar segala aturan-aturan atau

putusan-putusan itu ditaati, begitu pula ia harus menjaga agar

kaumnya mematuhi adat dan sarak, dan kalau kaumnya

251

menyimpang dapat juga seorang panghulu menjatuhkan pidana

secara adat.

Oleh sebab itu Mr. van Vollenhoven (1920:35) mengatakan

bahwa pembagian kekuasaan di nagari menempatkan seorang

penghulu bertindak sebagai alat perlengkapan kenagarian yang

memegang kekuasaan kepolisian. Seperti bagaimana ia bertindak

mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan nagari buat kepentingan

umum, contohnya dalam hal memperbaiki jalan yang rusak.

mendirikan dan atau mernperbaiki balai dan mesjid serta

memperbaiki hulu bandar buat pengairan sawah. Kadang-kadang ia

harus juga memungut iuran, baik berupa beras, padi, atau uang

untuk kepentingan umum atau kegembiraan-kegembiraan

penduduk dalam pengangkatan panghulu dan penutupan hari raya.

Terhadap wanita-wanita di lingkungannya, panghulu juga

mengawasi dan bertanggungjawab agar nilai martabat mereka

tetap suci (lihat lampiran I).

Sebagai alat perlengkapan nagari seorang panghulu

bertanggungjawab terhadap kekuasaan kenagarian yang menjaga

nagari menurut ketentuan adat yang berlaku. Dialah yang

bertanggungjawab tentang keselamatan dan ketentraman di dalam

paruinya, dan sebagai pelindung kepentingan keluarga, diap ula

yang memberi kata putus yang adil terhadap perselisihan-,

252

perselisihan di antara anak buahnya yang ingkar, yang melanggar

adat (hukuman menurut adat). Apabila terjadi pelanggaran yang

bertentangan dengan adat yaitu merusak adat senagari, maka

untuk memberi rasa peradilan, bermusyawarahlah panghulu parui

ini bersama panghulu-panghulu andiko yang lain atau bersama

panghulu-panghulu suku yang lain untuk memutuskan perkara itu

dengan azas keadilan.

Apabila uraian di atas diteliti, maka panghulu sebagai alat

perlengkapan nagari, ia memegang peran dan fungsi kekuasaan

eksekutif (menjalankan pemerir:tahan), kepolisian (menjaga agar

aturan-aturan ditaati anak buahnya), yudikatif (memberi putusan

adil dalam perselisihan-perselihan menurut adat di dalam

lingkungannya tetapi apabila perlu ia dapat meminta rapat nagari

melalui Jembaga kerapatan adat nagari). Hal ini menggambarkan

bahwa pemerintahan nagari itu diselenggarakan panghulu­

panghulu bersama-sama di dalam musyawarahnya. Jika

penjelasan di atas digambarkan secara skematis dapat terlihat

dalam uraian di bawah ini.

253 r

Nenek

Melahirkan Suku Turunan

Saudara �

saudara Perempuan

\bu

lbu, Anak, Bapak

Mengurus Anggota

Keluarga & Kamanakan

Gambar IV.2

IM";;mak ·-l>-1 Kaum/Suku

Sebagai Ninik

M::Jmrik

Oise but Panghulu

Memakar Gelar Kaumnya

- -J Menjadi

Anggota LKAM

Mengurus Ekonomi Anggota

Keluarga & Harta

pusako

254

Lembaga Kerapatan Adat Minanakabau

Sebagai

"J Dewan

Pemerintahan Nagari

�--..--

[And1ko/ Panghulu

Pucuk Pandai

Sal ah Seorang

Dlantaranya Diangkat

Menjadi Wali Nagari

Sebagai Lembaga

Pemerintahan Adat&

Masyarakat Minangkabau

Bagaimana lembaga adat Minangkabau di atas dapat

menjalankan peran dan fungsinya, maka secara melembaga oleh

pendiri adat Minangkabau yaitu Datuk Perpatih Nan Sebatang dan

Datuk Katemanggungan ditE'lapkanlah beberapa norma adat

sebagai norma sosial yang harus ditaati oleh masyarakat adat

Minangkabau yaitu beberapa pembagian tentang pemahaman adat

dan undang-undang tentang masyarakat dan adat Minangkabau

yang dapat terlihat dalam uraian berikut ini.

5. Adat Minangkabau

Adat Minangkabau ini memiliki ernpat macam dengan

maknanya rnasing-masing yang telah lama digunakan secara turun

temurun yang hingga dewasa ini masih d itemukan dalarn

masyarakat dan adat Minangkabau :

1. Adat nan sabana adat

2. Adat nan diadatkan

3. Adat nan teradat

4. Adat istiadat

ad.1. Adat Nan Sabana Adat

Yang dimaksud dengan adat nan sabana adat ialah segala

sesuatu yang telah terjadi menurut kehendak Allah, yang

255

merupakan sebagai undang-undang alam yang abadi dan tidak

berubah-ubah, seperti dalam kata adat yaitu murai bakicau, jawi

malanguah, kabau mangowek (murai berkicau, sapi melenguh,

kerbau menguek). Hal ini meru;:iakan hukum kodrat (lex naturalis)

yang memang demikin dijelmakan alam.

Adat nan sabana adat ini menurut tradisi adat Minangkabau

dikatakan tetap kekal, tidak terpengaruh oleh tempat, waktu atau

keadaan, sebab itu di dalam kata adat dinyatakan "indak lakang

dek paneh, indak lapu'e dek hujan".

Ada! nan sabana adat yang demikian ini berpangkal pada

hukum alam sebagaimana dikatakan dalam kata adat, adat air cair,

membasahi, adat api panas, membakar. Dengan memperlihatkan

dan belajar dari apa yang dilihat dan dirasakan dari alam sekitar

kehidupan manusia, maka dijadikanlah hukum alam sebagai guru

untuk pedoman hidup sehari-hari seperti misalnya, ilmu padi akan

dipakai, makin berisi makin tunduk.

Di dalam "nan sabana adat" ini setelah masuknya Islam ke

Minangkabau ditambahkan pemahamannya dengan yaitu aturan­

aturan yang tertera di dalam Al-Qur'an, seperti muncul kemudian

kata-kata nan sepanjang syarak tentang syah atau batalnya serta

halal dan haramnya sesuatu. Karena itu adat yang demikian

disebut sebagai adat yang datang dari Allah Taala. Sebagai usaha

256

untuk menyesuaikan adat dengan agama Islam ini, timbullah kata­

kata "Adat bersandi syara', syara bersandi Kitabullah."

Ad.2. Adat Nan Di Adatkan

Adat nan diadatkan dimaksudkan adalah adat yang dibuat

oleh orang ahli pengatur tata-alam Minangkabau yaitu Datuk

Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang, ditambah

dan diperbaiki sesudah dimufakati oleh para paghulu andiko dan

ninik mamak. Adat nan diadatkan ini antara lain meliputi ketentuan

mengenai kedudukan dan cara pengangkatan panghulu,

kedudukan mamak, anak dan kamanakan, keturunan ditarik

menurut garis ibu, menentukan adat perkawinan, rnendirikan rumah

gadang, mengerjakan sawah dan cara berrnusyawarah untuk

mendapatkan kata sepakat. Dalam musyawarah ini yang dijadikan

pedoman adalah "bulek ai dek pambuluh, bulek kato dek mupakek,

ai batitisan batung, bana batitisan urang".

ad.3. Adat Nan Teradat

Adat nan teradat dimaksudkan adalah adat yang digunakan

dan berbeda di dalam satu nagari dengan nagari lainnya seperti,

saluhak-saluhak, salaras-salaras yang menggambarkan adanya

aturan yang disesuaikan menurut keadaan dan tempat. Di sini

257

menunjukkan bahwa aturan-aturan itu selalu menyesuaikan diri

dengan kehendak zaman.

Sebagai contoh tata cara hidup di tiap nagari atau luhak bisa

jadi tidak sama, begitu pula dengan logat dan pakaian satu nagari

dengan nagari lain atau luhak tidak sama. Tengkuluk wanita

kecamatan Lima Kaum Kabupaten Daerah Tingkat II Batu Sangkar

tidak sama bentuknya dengan wanita Kecamatan Tilatang Kamang

Kabupaten Daerah Tingkat II Agam. Meskipun dalam pandangan

sepintas ada perbedaan di alas atau perbedaan kebiasaan dalam

daerah yang satu dengan daerah yang lain, pada dasarnya isinya

adalah sama yang semuanya bersumber dari adat Minangkabau.

Seperti peribahasa adat mengatakan "adek sapanjang jalan, cupak

sapanjang batung". Artinya masing-masing nagari berdiri atas

adatnya masing-masing. Sedangkan mengenai setiap ruas batung

(bambu) dapat dijadikan cupak, hanya saja panjang pendeknya

yang berlainan tetapi isinya sama saja.

ad.4. Adat lsitiadat

Yang dimaksudkan dengan adat-istiadat di s1ni ialah

berkaitan dengan seperti yang diungkapkan kata adat :

" Di mano batang taguliang, Di sinan tindawan tumbuh, Di mano tanah dipijak, Di sinan langit dijunjung':.

258

Kata-kata di alas mengumpamakan ibarat, bagaimana

seseorang itu harus dapat menyesuaikan dirinya dengan adat

setempat, yang mungkin berbeda-beda atau biasa juga dikiaskan

dengan kata sebagai berikut .

"Di ma no air urang disauak Di sinan adat urang diturut".

Mengenai adat nan diadatkan yang disebutkan di alas yang

merupakan aturan-aturan yang banyak bersangkutan dengan

susunan masyarakat dan adat Minangkabau untuk penjelasannya

dapat dicermati uraian berikut inL

Adat nan diadatkan seperti disebutkan di alas adalah

merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh kedua ahli pengatur tata

alam Minangkabau, yang terdiri dari :

a. Cupak nan duo : 1) Cupak usali

2) Cupak buatan

b. Kato nan ampek : 1) Kato pusako

2) Kato mufakat

3) Kato dahulu ditepati

4) Kato kemudian kato dicari

c. Undang-undang nan ampek : 1) Undang-undang luhak/rantau

2) Undang-undang nagari

3) Undang-undang di dalam nagari

259

4) Undang-undang nan duo puluah

d. Nagari nan ampek : 1) Teratak

2) Dusun

3) Koto

4) Nagari

Undang-undang nan ampek :

1. Undang-undang Juhak/rantau lni adalah aturan mengenai

bagaimana susunan di Juhak dan di rantau, seperti kata adat :

iu/Jak bapanghulu, rantau barajo. Hal ini telah kita uraikan pada

waktu menerangkan luhak dan rantau.

2. Undang-undang nagari : ini mengenai aturan-aturan yang

mengatur syarat-syarat apa yang harus dipunyai oleh tiap-tiap

nagari ; harus balabuah, batapian, bagalanggang, babalai,

bamusajid.

3. Undang-undang da/am nagari : atau biasanya disebut undang­

undang orang di dalam nagari, yang dimaksudkan ialah

peraturan perdata, yaitu aturan yang mengatur hubungan

seseorang dengan orang lain (dalam kedudukan yang setaraf

sebagai anak nagari) di dalam nagari.

260

4. Undang-undang nan duo puluah : undang-undang ini merupakan

aturan-aturan hukum pidana yang mencakup macam-macam

kejahatan. Undang-undang ini terbagi alas :

1. l lndang-undang nan salapan (8)

2. Undang-undang nan duo baleh (12)

Jadi undang-undang nan duo puluah ini mengatur hubungan

anak nagari (penduduk nagari) dengan nagari sebagai suatu

kesatuan kanagarian terhadap inilah berlaku kata adat :

"Cupak bartanda satu".

Nagari Nan Ampek

Nagari nan ampek ini biasa juga disebut; koto nan ampek

a tau disingkat menjadi koto ampek yaitu teratak, dusun, koto,

nagari (lihat uraian tenta nagari di atas).

Cupak Nan Duo Dan Kato Nan Ampek

Cupak nan duo dan koto nan ampek ini adalah merupakan

sendi dari undang-undang adat. Cupak dimaksudkan adalah ukuran

isi yang terbuat dari batung atau bambu yang digunakan sebagai

penentu takaran isi misalnya beras, gula, tepung jagung, tepung

tapioka. Da/am pepatah adat disebutkan "cupak sapanjang batung"

yang bermakna cupak sebagai ukuran antara dua ruas batung atau

261

bambu dan cupak ini bila dikaitkan dengan kata "cupak usali"

bermakna di dalam pengertian yang simbolis yaitu segala sesuatu

yang dijelmakan alam (natuur/alam=Tuhan).

Cup8k nan duo ini terdiri dari cupak usali dan cupak buatan.

Yang Jimaksud dengan cupak usali ialah cupak yang dijadikan

ukuran untuk dipedomani yang ukurannya telah ditetapkan, yang

tidak boleh dibanding lagi dan berlaku selama-lamanya. Dalam kata

adat disebutkan bahwa cupak usali ini tidak boleh "dililih urang

manggaleh" artinya tidak boleh dikerat (dipotong) o!eh saudagar

menu:·ut kehendaknya untuk keuntungan dirinya sendiri sebab,

cupak usali adalah untuk kepentingan bersama dengan tidak kena-

mengena.

Berpedoman pada cupak usali 1ni timbullah ukuran lain

menurut adat :

"Gantang nan papek, Bungka nan piawai, Nan batiru-batuladan, Nan balukih-balimbago".

Sedangkan yang dimaksud dengan cupak buatan adalah

cupak yang dibuat untuk melengkapi cupak usali di atas. Cupak

buatan ini dibuat oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk

Ketemanggungan. Menurut Hanafiah (1 970:33) cupak buatan ini

dibuat adalah untuk mengatur masyarakat adat Minangkabau

melalui aturan-aturan adat yang berlaku juga pada lembaga adat

262

Minangkabau, karena itu cupak buatan bermakna "aturan hukum",

yang aturan hukum ini tidak saja dibuat oleh kedua pendiri adat

Minangkabau di atas dalam perkembangannya juga dibuat oleh

para panghulu andiko, para cerdik pandai se1ia alim ulama.

Dalam kata adat dinyatakan bahwa cupak buatan itu ialah

pencarian atau temuan "para panghulu", "urang tuo-tuo dan cadie­

pandai dalam nagari dipatri dengan tandue ditanam, darah dikacau,

dagiang dilapah, dilicak pinang, ditapuang batu".

Cupak buatan di alas dibuat adalah untuk menumbuhkan

rasa keadilan di dalam masyarakat seperti bagaimana sebuah

cupak memiliki nilai keadilan antara cupak pembeli dan penjual

yang pada dasarnya haruslah sama dan ini dirasakan di dalam

pergaulan hidup masyarakat. Sebab itulah kemudian dikenal

tentang kata-kata bahwa nan secupak beras beratnya = 12 tahii,

dan empat cupak adalah 48 tahil yang disebut juga dengan ukuran

segantang kurang dua dari 50. Kemudian di dalam masyarakat adat

dikenal kata-kata berikut :

Seta hi/

Sepaha

Saemas

Sakupang

Sabuncis

= berat empat paha

= 4 mas

= 4 kupang

= 6 buncis

= 1 kundi.

263

Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa dalam cupak

usali dan cupak buatan inilah terkandung tradisi peraturan tentang

kemasyarakatan, dan adat Minangkabau.

Kato Nan Ampek

Kato nan ampek dalam adat Minangkabau disebut juga kato

adat yang didefinisikan "parmulaan kato kasudahan hukum,

parmulaan hukum kasudahan hukum. Kato Nan Ampek ini terdiri

dari "kato pusako, kato mupake, kato dahulu ditepati, kato

kamudian, kato bacari, bagaimana penjelasannya tentang hal ini

dapat dilihat uraian di bawah ini.

Kato Pusako

Sebagaimana hal di atas Kato pusako ini merupakan kata

yang berasal dari ninik Datuk Ketumanggungan serta Datuk

Perpatih Nan Sabatang. Kato pusako ini kemudian menjadi kata

pedoman serta ukuran di dalam menyusun hidup bersama bagi

masyarakat adat Minangkabau. Yang dikatakan kato pusako adalah

" Kato rajo malimpahkan, Kato panghulu manyalasai, Kato malim kato hakekat, Kato manti kato manghubuang,

. Kato parampuan, kato marandah,

264

Kato rang banyak, kato babalue' Maumban manuju tampue, Tantang bana buah karareh, Manabang manuju pangka, Tantang bana ruek karabah, Manggajueng sagajueng putuih, Maumban saumban rareh, Mangaui sakaui kameh Bakato Sapatah sadang".

Menurut Hanafiah (Ibid.,) hakikat dari kato pusako ini adalah

pada "bakato sapatah sadang". Dalam kata adat kato pusako ini

disebutkan sebagai "yang sapatah, yang gantiang putuih, yang

biang tambuih". Artinya pada kato pusako tidak ada kompromi atau

toleransi yaitu tidak ada sanggah-manyanggah atau sanggah-

banding dan tidak ada tarik-ulur, tidak ada tolak-angsur.

Di dalam menjatuhkan hukum misalnya dalam

pelaksanaannya sangat radikal karena membawa akibat

"Tibo didaun daun rurui, Tibo didahan dahan rantieh, Tibo dibatang batang rabah, Tibo diurek urek mati Tibo dibatu batu pacah, Tibo ditanah tanah lambang, Tibo didagieng dagieng hancue, Tibo ditulang tulang caie, Tibo didarah darah karieng".

Kemudian sifat kato pusako ini ialah :

"Panto nan alah tapantokan, bapantang balimo purui. Kato nan alah takatokan, bapantang dienjo surui. Langkah nan lah talangkahkan, Satapak bapantang surui.

265

Tabujue lalu tabalintang patah, Sabalun sampai bapantang balie.

Tanggung jawab kato pusako adalah "Aso hifang duo

tabilang".

Contoh dari kato pusako ini adalah seperti adat bermamak-

berkamanakan :

"Birik-birik tabang kasamak, Dari samak mangkonya makan, Dari ninik turun ke mamak, Dari mamak ka-kamanakan".

Turunnya pusaka dari mamak ke kamanakan ini artinya agar

supaya diturutinya segala suruhan mamak dan menghentikannya

segala larangan mamak oleh kamanakan, karena mamak adalah

merupakan kepala keluarga.

Contoh lain, dapat disebutkan sebagai berikut :

"Orang Makkah membawa taraju, Orang Bagdad membawa talur, Talur dimakan bulan puasa, Rumah gadang bersendi batu, Adat bersendi alur, Alur itulah kaganti raja, Bajulah sudah dari balai, Basamo kito manyaruangkan, Halur jo patut nan kadipakai, Basamo kito malangsuangkan".

Begitu pula di sini dengan bahasa "undang-undang nan

ampek" dapat juga dikatakan merupakan kato pusako.

266

Menurut Panghoeloe dan Manggis (Op.cit.,) kato pusako ini

tidaklah tertulis, karena itu jarang sekali kato pusako ini yang

diketahui orang, biasanya hanya berpindah dari mulut ke mulut dan

dari generasi ke generasi, sehingga dikatakan di dalam tambo

alam bahwa jaranglah orang yang tahu di mana kato pusako, dalam

seribu tiada seorang, dalam senagari tiada bersua, dalam seluhak

entah seorang.

Kato Mupake

Yang dimaksudkan dengan kato mupake (kata rnufakat) d1

sini adalah aturan-aturan hidup bersama, yang dibuat dalam suatu

permufakatan. Permufakatan ini dapat terjadi antara satu luhak

dengan luhak yang lain, atau satu laras dengan laras yang lain atau

satu nagari dengan nagari yang lain.

Maksud dari aturan yang merupakan "kata mufakat" itu ialah

untuk mendekatkan diri kepada kebajikan, untuk menjauhi segala

kejahatan, untuk menimbulkan usul, penghilangan gaduh agar

terjelma kebajikan hidup bersama yang berfaedah bagi orang

banyak.

Aturan yang merupakan kata mufakat ini ialah aturan yang

dibuat untuk melaraskan diri dengan perkembangan dinamika hidup

bersama; perlu ada aturan-aturan baru pengatur hal-hal yang baru

267

timbul kemudian, karena hal-hal itu belum timbul di waktu ninik nan

baduo menciptakan "kata pusaka".

Aturan dalam kata mufakat tadi dibuat oleh panghulu­

panghulu, orang cerdik pandai serta orang-orang untuk melaraskan

diri dengan kebutuhan-kebutuhan baru dari anak buah, agar

kebajikan dan kemajuan bertambah.

Contoh yang jelas dapat kita lihat di dalam hubungan "induak

bako dengan anak pisang"

Di desa-desa nagari ada diwajibkan kepada induak bako,

apablla anak telah lahir, membawa sebuah kelapa tua (atau yang

telah jadi anak kelapa) ke rumah si anak yang ierus ditanam di

pekarangan rumah si anak tadi. Maksudnya nanti umur si anak

dapat dibandingkan dengan umur kelapa yang dilihat pada ruas­

ruas batangnya.

Apabila kelapa nanti telah berbuah dapat dijual buahnya,

dibelikan keapada ayam betina yang telah berkembang biak,

dibelikan kambing betina, kalau ini telah beranak pula, dijual,

dibelikan jawi, kerbau, kuda dan sebagainya. Dengan demikian,

kalau si anak telah tua dapatlah ia mengenang hubungan induak

bako dengan anak pisang, dapat dilihatnya betapa besar kebajikan

induak bakonya dari sebuah kealap sekarang menjadi sapi, kerbau

dan sebagainya.

268

Kewajiban induak bako tersebut adalah merupakan kato

mufakat di dalam nagari tersebut.

Ada pula kata mufakat di suatu nagari, apabila anak pisang

buat pertama kali pergi ke rumah induak bako, pulangnya diberi

hadiah seekor ayam betina atau sebuah kelapa kalau induak

bakonya kaya kadang-kadang sampai diberi seekor kambing

betina, sapi betina, kerbau dan sebagainya

Kato Dahulu Ditepati

lstilah "kato" disini mengandung makna kebiasaan­

kebiasaan yang telah dipakai, yang telah ada sebelum ninik Datuak

nan berdua. Jadi maksud "kata dahulu kata ditepati" yaitu

kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak dulu diteruskan saja

pemakaiannya oleh generasi berikutnya. Kebanyakan kebiasaan­

kebiasaan itu hanya merupakan "adat nan teradat" saja, seperti di

dalam pesta-pesta tentang hidangan-hidangannya dan sebagainya

yang kerap juga dibuat orang untuk melebihkan gengsi di mata

orang banyak, yang ditiru orang-orang lain dan begitu seterusnya

hingga menjadi adat-teradat.

Walaupun kebiasaan-kebiasaan ini frdak semuanya baik,

oleh karena tidak dibuat oleh Datuk Ketumanggungan serta Datuk

Perpatih Nan Sabatang, jadi hanya merupakan "adat yang teradat"

269

saja, maka dari itu kebiasaan-kebiasaan yang baik masih dipakai

terus, sedangkan yang tidak baik banyak yang telah diubah;

misalnya di dalam pesta kawin tak usahlah orang menggadai dan

sebagainya karena ini menimbulkan kemiskinan anak nagari.

Biasanya kata dahulu kata ditepati, dibuat tak dipakai lagi apabila

bertentangan dengan kato pusako.

Kato Kemudian Kato Bacari

Oleh karena kato dahulu "ada yang kurang baik", dan kurang

patut dipakai, maka dicarilah kato yang bail\, kato yang memberi

kebajikan pada isi nagari. lnilah yang dimaksudkan dengan kato

kemudian kato bacari.

Akan tetapi kato dahulu kato ditepati itu banyak yang suka1·

diubah, seperti batanak diperiuk, menumbuk di lasuang dan

sebagainya. Hal ini telah ada sebelum ninik Datuk

Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang, masih

dilanjutkan sampai sekarang. Juga seperti merokok dengan daun

nipah, daun enau, makan dengan tangan.

Akan tetapi sekarang kita lihat orang menumbuk sudah pakai

mesin tumbuk, merokok sigaret, makan dengan sendok (sebetulnya

makan dengan sendok dewasa ijni belum umum bagi orang

270

Minangkabau, betapapun modernnya), ini semuanya disebut kato

bercari.

Undang-undang Nagari

Seperti pada dasar kekeluargaan nagari baru yang

dinyatakan bahwa nagari baru sah apabila memenuhi syarat yang

empat. Dalam undang-undang nagari syarat-syarat itu dihimpunkan

ke dalam tujuh rukun :

"Labueh-tapian, Balai-musajik, Dusun-taratak Sawah-ladang. Banda-buatan. Kabau-jawi, tabek taman-taman, Galanggang-pamedanan".

Adapun iabueh adalah urusan perhubungan lalu-lintas

sebagai urat nadi perekonomian menurut Adat

Tapian adalah lambang kesehatan. Balai adalah lambang hukum dan mupakat (demokrasi). Musajik adalah lambang Agama. Dusun-taratak adalah lambang pemerintahan. Sawah-ladang adalah lambang pertanian. Banda buatan "adalah lambang pengairan (ingasi). Kabau-jawi adalah lambang peternakan. Tabek taman-taman adalah lambang perikanan. Galanggang adalah lambang keolahragaan. Pamedanan adalah lambang permainan, tempat berhimpun.

271

Undang-undang Dalam Nagari

Yang dimaksud dengan undang-undang dalam nagari adalah

undang-undang yang mengatur tentang hubungan antara nagari

dengan isinya dan antara isi nagari dengan sesamanya Oieh

karena itu undang-undang dalam nagari pada dasarnya menjamin

keamanan dalam nagari yang terbagi atas :

a. Menyuruh berbuat sesuatu, jika tidak dikerjakan diancam dengan

hukuman.

b. Melarang berbuat sesuatu, jika tidak ditaati diancam puia dengan

hukuman.

Di dalam undang-undang dalam nagari hukuman badan tidak

lazim dinyatakan di Minangkabau, yang dikenal adalah hanya

hukuman budi. Hal in i disebabkan sebagimana telah diterangkan

bahwa orang Minangkabau hidup dalam pertalian kekeluargaan

karena itu hukuman badan tidak ada, dan adalah suatu kehinaan

bagi seseorang manakala 1a dikeluarkan dari hubungan

kekeluargaan itu. Hina adalah suatu hukuman yang tidak tertahan

oleh jiwa orang Minang, seperti kata pepatah adat : 'nan sakik kato,

nan malu tampak". Orang Minang tak tahan kena "kato"; malah

tasinggueng labieh bak kanai". Orang Minang malu apabila

kelihatan :

"Alu tatumbue' ditabieng, Jiko tatumbue' dipandan,

272

Bulieh ditanam tabu. Malu talumbue' dikanieng, Jiko tatumbue' dibadan, Bulieh disaok jo baju."

Dalam kala adat ha! di alas dinyalakan bahwa tiap-tiap

keluarga menaruh "ameh" dalam rumah, untuk penjaga supaya

jangan seorang anggota keluargapun sampai beroleh malu. Dalam

kala adat dinyatakan "kain pandindieng miang, ameh pandindieng

malu".

Dasar undang-undang dalam nagari di alas di antaranya

dalam adar dinyalakan "salah tarie' mangumbalikan, salah cotok

malaniengkan, Salah lulue mamunlahkan, salah cancang mambari

pampeh,salah bunueh mambari dial; manjalang maantakan, utang

dibaie piulang ditarimo, jaueh bahambatan, ampie' batarie' an,

baabu bajanlie', kuma basasah, sasek surui' talanglah kumbali,

gawa maubah, cabueh dibuang, adie dipakai, babatulan

babanjaran, balabieh katangah, basalahan bapatui', burue'

dipabaie'I, lapue' dikajangi, usang dipabaru, racik-racik diapik,

rusueh babujue, tangih baantokan, jatueh basambui, tagamang

bajawek, ilang bacari, luluih basalami, salah kapado Tuhan tobat,

salah kapado manus1e minla maoh,sirieh dipulangkan

kagagangnyo, pinang disurui' kan katampue'nyo, suarang baragieh,

sakutu bapapah (babalah)".

273

Undang-undang Luhak dan Rantau

Mengenai undang-undang Luhak dan Rantau yang mengatur

tentang tugas Panghulu dan Rajo ditempatnya masing-masing

dalam kata adat dinyatakan "mancampak tibo kahulu, kanailah

panak dalak karco, dicacok batang badak, dirandang daun

ampaleh, talang dalam dipatah-patah, saikue dalam parahu, luhak

dibari bapanghulu, rantau dibari barajo, tagak indak tasundak,

malenggang indak tapampeh, tabalintang patah, tabujue lalu."

Undang-Undang Nan Duo Pulueh

Yang dimaksud dengan undang-undang nan duo pulueh

adalah undang-undang tentang hukum dan undang-undang tentang

penyelesaian hukum. Oleh sebab itu mengenai keamanan dalam

nagari adalah syarat terpenting dalam nagari. Apabila keamanan

nagari tidak terjamin, maka niscaya pembangunan tidak akan

terlaksana. Di sinilah terlihat bahwa tiap-tiap anggota masyarakat

adat harus senantiasa membantu memelihara keamanan itu.

Jikalau dalam nagari terganggu keamanannya maka setiap

orang atau anggota masyarakat adat yang mengganggu dengan

sengaja atau tidak sengaja wajiblah kemudiannya ia diperiksa. Oleh

karena itu setiap gangguan dalam bentuk apapun harus segera

dihadapi, sehingga keamanan itu dapat pulih kembali.

274

Undang-undang nan duo pulueh ini pada dasarnya disusun

oleh kedua ahli hukum adat Minangkabau yaitu Datuk

Katemenggungan dan Datuh Perpatih Nan Sebatang yang pada

masa dahulu dijadikan sebagai alat pemeriksa dan penghukum

tiap-tiap bentuk kejahatan, besar atau kecil, yang dilakukan oleh

satu orang atau lebih dari seorang.

Mengingat jenis kejahatan pada umumnya, maka undang­

undang nan duo pulueh ini dibagi atas undang-undang nan salapan

dan undang-undang nan duo baleh. Undang-undang nan salapan

berlaku untuk fi'il, sedang enam diantara undang-undang nan duo

baleh jatuh kepada cemo dan yang enam kepada tudueh.

Makanya disebut undang-undang nan duo pulueh karena ia

pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan; yang delapan menyatakan

nama kesalahan, sedangkan yang dua belas umumnya

menunjukkan jalan untuk pembuktian kesalahan.

Seperti telah disebutkan di atas tentang hukuman menurut

adat Minangkabau yang pada dasarnya adalah bukan hukuman

badan, melainkan hukuman jiwa atau hukuman budi.

Mengenai kerapatan adat Minangkabau yang merupakan

kerapatan para panghulu yang dapat bertindak sebagai pengadilan

adat, maka jika dipandang perlu, para panghulu yang melakukan

rapat tersebut dapat berwenang membuat anak-kamanakan yang

275

dinyatakan bersalah menurut hukum adat harus dijatuhi hukuman

bentuknya dapat berupa hukum buang atau "mambuang". Hukum

buang artinya menyingkirkan seseorang itu misalnya anak­

kamanakan dari masyarakat adat, ketika ia dibuang ia tidak

dibenarkan membawa sesuatu dari rumah keluarganya. Dalam kata

ad at disebutkan sehilir-mudik; "jenjangnya dinaikkan", artinya "tibo

dikarajo baie' indak bahimbauan, tibo dikarajo burue' indak

bahamburan'', buruk baik yang terjadi, baik dalam nagari maupun

dalam kampung atau suku, kepada anak-kamanakan tersebut tidak

lagi diberitahukan.

Tentang hukuman yang dijatuhkan di atas dalam kata adat

yang lain disebut "Baabu bajantie', kuma basasah", kesalahan yang

kecil boleh dimaafkan, yang masih boleh dihukum dijatuhkan

hukuman. Tetapi dimana noda tidak dapat dibersihkan lagi,

sehingga oleh karenanya tercemar kampung atau suku, rusak

cupak atau kato, maka anak-kamanakan demikian disisih.

Kepadanya dijatuhkan "Hukuman-Budi". Penjaranya adalah

masyarakat sendiri.

Apabila terjadi suatu sengketa dalam masyarakat maka

sengketa itu haruslah diselesaikan dengan terlebih dahulu masing­

masing pihak diperiksa dan kemungkinan dijatuhkan hukuman

apabila kesalahan itu dapat dibuktikan. Setelah jatuh, putusan

276

yang telah diambil dalam pengadilan adat, para pihak yang merasa

dirugikan dalam hal tersebut, maka para pihak itu boleh naik

banding menurut saluran adat dengan ditentukan pula batas

waktunya, misalnya 1 X 7 hari, ada yang 2 X 7 hari lamanya,

sehingga orang yang berperkara akan merasa mendapatkan

keadilan dan mereka merasa puas atas keputusan yang telah jatuh

kepadanya untuk diterima. Dalam adat namanya "bana disaluseuh".

Undang-Undang Nan Salapan

Undang-undang nan salapan ini terdiri ·dari :

Tikam-Bunueh, U peh-racun, Samun-saka, Sia-baka, Malieng-curi, Umbue'-umbi Sumbang-salah, Dago-dagi.

U ndang-undang nan salapan ini menyatakan bahwa

kejahatan atau kesalahan besar harus :

1. Tikam-bunueh.

Tikam dibuktikan dengan darah meleleh, bekas ditusuk

barang yang tajam.

Bunuh dibuktikan dengan mayat terbujur

277

2. Upeh-racun

Upeh upas, yaitu ramuan yang dijadikan racun.

Racun yaitu tuba. Orang segera mati kena racun.

Pemeriksaannya iaiah seperti yang disebut "siso dimakan",

artinya diberikan sisa dimakan hewan atau cara sekarang

doperiksa tabibdi rumah sakit

3 . Samun-saka

Samun, mengambil barang orang dengan paksa ditempat

yang lengang biasanya dibateh yaitu batas luhak dengan

rantau, tempat yang dianggap penyamun menyulitkan hukum.

Saka, artinya samun dengan membunuh orang yang

empunya barang sekali. Hukum bagi penyamun ialah "andam",

internir sekian lama, kemudian dibebaskan kembali. Hukum

bagi penjaka yaitu internir selama hidup, yang disebut "andam­

karam".

4. Maling-curi

Maling, dilakukan malam hari dibuktikan dengan "upang­

upang takanak", jenjang tersandar tempat memanjat dan

dinding teretas, dilobangi supaya dapat masuk kedalam rumah

mengambil barang orang

278

Curi, dilakukan siang hari.

5. Sia-baka

Sia, artinya menyunu dibuktikan dengan puntung suluh

Baka, dibuktikan dengan membakar sampai hangus.

6. Umbue'-umbi

Umbue, umbuk, menipu benda atau merusak budi seseorang,

yang dilakukan dengan tenggulidimulut atau bertanam tebu

dibibir, yaitu dengan bermulut manis.

Umbi, menipu dengan mengancam

7. Sumbang-salah

Sumbang perbuatan atau pergaulan yang salah dipandang

mata. Salah, perbuatan yang melanggar susila, misalnya

"manggunggueng mambao tabang" artinya melarikan isteri

orang; mengawini seseorang yang melanggar adat.

8. Dago-dagi

Dago, salah kamanakan kepada mamak

Dagi, Salah mamak yang bersalah "dihukum mulam", artinya

disuruh berhenti jadi mamak dengan diam-diam, tak perlu

diketahui khalayak rama1, supaya jangan beroleh malu.

Malu mamak berarti malu kamanakan, sebab mamak itu

"tingginyo dianjueng gadangnyo diamba" oleh kamanakan •

279

sendiri. Mamak menjalankan pemerintahan dari yang

diperintah. Jadi cukuplah jika mamak sendiri pada lahirnya

mengundurkan diri dengan mengatakan "bukiklah tinggi lurah

lah dalam", uzur-moral, budi pekerti mamak adalah teramat

penting menurut adat. Kamanakan tidak mengadakan

demonstrasi terhadap kezaliman mamak, tetapi menyanggah.

Pepatah adat mengatakan : "rajo bana disambah, rajo nana

disanggah".

Undang-Undang Nan Duo Baleh

Undang-undang nan duo baleh ini meliputi :

"Undang-undang nan duo baleh, Ganti tuladan dek panghulu, ltulah suri nan tarantang, Cupak kok dipapek urang manggaleh, Jaan kok diasak urang lalu, Tikamkan karih nan dipinggang".

Undang-undang nan duo baleh ini terbagi atas "undang-

undang nan anam dahulu" dan "undang-undang nan anam kudian".

Udang-undang Nan Anam dahulu

U ndang-undang "nan anam dahulu" dikatakan juga sebagai

"tudueh", sangka yang berkeadaan, atau suatu kesalahan yang

telah dilakukan. Apabila seseorang telah menjadi tertuduh maka

280

dalam undang-undang ini dikatakan sebagai terdakwa. Dalam

undang-undang ini disebut juga sebagai "tudueh nan anam" yaitu :

Tatando-tabeti, Taikek-takungkueng, T alalah-takaja, Tacancang-tarageh, Tatambang-ciak, Tatangkok dengan salahnyo.

Undang-undang nan Anam Kudian

Undang-undang "nan anam kudian" dikatakan juga sebagai

"cemo" ("cemo nan anam") artinya dugaan yang belum jelas alas

seseorang, benarkah kesalahan sedangkan dugaan itu hanya

berdasarkan perasaan saja.

"Cerna nan anam" itu adalah :

Bajajak bak bakie' basurieh bak sipasin. Tabajang-tatabue, Kacondongan mato nan banyak, Anggang alu atah diatueh, Tasindorong jajak manurun,Tatukie jajak mandaki Bajajak barunui.

Dengan demikian uraian di atas menggambarkan pola atau

bentuk hukum adat yang berlaku pada masyarakat dan adat

Minangkabau yang dilaksanakan oleh lembaga adat Minangkabau.

Dalam kata adat hal ini disebutkan sebagai "parmulaan hukum

kasudahan kato, parmulaan kato kasudahan hukum".

281

Karena itu hukum dalam adat Minangkabau dikatakan

sebagai suatu rangkaian kaidah yang mengatur hubungan antar

anggota masyarakat adat Minangkabau. Hukum adat dengan

kebulatannya mencakup semua hal-ihwal yang bersangjut-paut

dengan masyarakat hukum.

Masyarakat hukum adat Minangkabau dengan demikian

menggambarkan adanya kelompok masyarakat adat yang tunduk

dalam kesatuan hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat

adat Minangkabau. Karena itu masyarakat hukum ini menundukkan

.diri ke dalam kesatuan hukum.

Dalam hukum adat Minangkabau dengan sendirinya

kesatuan suku dalam nagari yang meliputi pula suatu kelompok

manusia merupakan juga sebagai kesatuan hukum. Karena itu

hukum adat di Minangkabau mengandung kekuatan sendiri, karena

terdapat sanksi di dalamnya.

Apabila ditilik uraian di alas menggambarkan bahwa tiap-tiap

anggota masyarakat adat haruslah mengindahkan setiap aturan­

aturan yang berlaku di dalam masyarakat adat, guna terwujudnya

suatu bentuk ketentraman, keadilan, dan keamanan dalam

masyarakat. Oleh sebab itu di dalam hukum adat Minangkabau

tersebut di atas dinyatakan bahwa setiap orang yang tidak

mematuhi aturan yang disebut sebagai yang tidak tahu adat dan ia

282

seharusnya dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan

pelanggaran adat yang ·1a lakukan.

Hukum adat Minangkabau di atas menggambarkan adanya

ciri bentuk hukL1m yang tidak tertulis, tetapi berakar ke dalam hati

masyarakat adat Minangkabau. lni d ibuktikan adanya sanksi-sanksi

seperti adanya aib apabila seseorang dikatakan tidak beradat, tidak

ada malu yang dalam kata adat disebutkan sebagai "malu

seseorang adalah malu bersama", "suku indak bulieh dianjak, malu

indak bulieh diagieh''.

Kesan yang demikian ditanggapi oleh Prof. Mr. Dr. Hazairin

dalam prasarannya yang diucapkan dalam konggres adat Sumatera

pada pertengahan bulan Maret 1957 di Bukit Tinggi menegaskan ,

bahwa sekiranya negara runtuh masyarakat hukum adat tidak akan

runtuh, melainkan mempunyai peran dan fungsi dalam masyarakat.

Masyarakat hukum adat di Minangkabau menurut Hanafiah

(op.cit.) tidaklah mengenal sistem penguasaan sewenang-wenang,

seperti disebut dalam peribahasa adat "babana kabana sorang, bak

sitageh tagak dibanda''. Karena itu berlakulah baginya petuah "rajo

bana disambah, rajo nana disanggah".

Dengan hukum adat inilah para pemangku adat di

Minangkabau menunaikan tugasnya sebagai pagar dari kaum dan

nagarinya. Karena itu pemahaman demokrasi menurut adat

283

Minangkabau pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari hukum

adatnya.

Pembahasan

Apabila ditili'� peran dan fungsi lembaga adat da!am

masyarakat Minangkabau di atas, maka yang terlihat adalah

adanya satu sistem sosial yang berintegrasi secara fungsional yaitu

antara lembaga adat yang meliputi rumah gadang, mamak kaum

atau mamak suku, lembaga kerapatan adat Minangkabau dan

nagari.

Pemahaman ini bila .dihubungkan dengan pemikiran

Malinowski (Kabarry, 1957 : 71-72) tentang tiga tingkatan abstraksi

fungsi sosial dari adat, tingkah laku manusia dan pranata-pranata

sosial dalam menelaah peran dan fungsi lembaga adat masyarakat

Minangkabau, maka gambaran yang dapat diperoleh adalah :

1. Bahwa peran dan fungsi sosial dari lembaga adat Minangkabau

pada tingkat pertama, dapat diabstraksikan melalui pengaruh

atau efeknya terhadap adat, tingkah laku anggota masyarakat

adat dan lembaga adat yang ada dalam masyarakat

Minangkabau.

2. Bahwa peran dan fungsi sosial dari lembaga adat Minangkabau

pada tingkat kedua, dapat diabstraksikan melalui pengaruh atau

284

efeknya terhadap kebutuhan lembaga adat dalam masyarakat

Minangkabau.

3. Bahwa peran dan fungsi sosial dari lembaga adat pada tingkat

abstraksi ketiga, dapat diabstraksikan melalui pengaruh atau

efeknya terhadap kebutuhan mutlak lembaga adat

Minangkabau, bagi berlangsungnya secara integrasi dari sistem

sosial yang ada di dalam masyarakat Minangkabau.

Gambaran di atas memberikan kejelasan tentang adanya

peran dan fungsi lembaga adat Minangkabau terhadap aktivitas

kehidupan rnasyarakat Minangkabau. Misalnyci lembaga adat

Minangkabau memiliki peran dan fungsi sebagai pengendali

aktivitas sosial atau hukum di dalam masyarakat Minangkabau.

Sebab itu lembaga adat Minangkabau pada masa lalu memiliki

kekuatan sebagai sistem pengendalian sosial yang bersifat

memaksa yang digambarkan dalam adat seperti pentingnya peran

dan fungsi seorang mamak dalam kaum atau sukunya atau di

dalam parui' atau rumah gadang yang harus diterima oleh setiap

anggota keluarga atau kaumnya.

Untuk melaksanakan sistem pengendalian sosial di atas

memetik pendapat Malinowski (Koentjaraningrat, op.cit. 167) yang

mengatakan bahwa dalam masyarakat modern, tata tertib

kemasyarakatan dijaga, antara lain oleh sistem pengendalian sosial •

285

yang bersifat memaksa, yaitu hukum. Untuk melaksanakan hukum

itu ia disokong oleh suatu sistem alat kekuasaan seperti kepolisian,

pengadilan, dan sebagainya yang kesemuanya ini diorganisir oleh

negara. Sedangkan pada masyarakat primitif, alat kekuasaan

serupa itu kadang-kadang tidak ada, yang menjadi pertanyaan

adalah apakah hal ini tidak ada hukum, seandainya demikian maka

timbullah satu persoalan lain bagaimana suatu masyarakat serupa

itu dapat menjaga tata tertib dan kelancaran dari segala kehidupan

sosialnya ? Jawabnya adalah ada. Berdasarkan hasil penelitian

pada masyarakat Trobiand bentuknya adalah prinsip timbal balik ,

atau "principle of reciprocity", yaitu bahwa berbagai macam sistem

tukar menukar yang ada di dalam masyarakat merupakan suatu

daya pengikat dan daya gerak dari masyarakat itu sendiri. Melalui

sistem penyumbangan untuk menimbulkan kewajiban membalas di

dalam masyarkat, merupakan suatu dasar atau suatu prinsip yang

mengaktifkan kehidupan dari suatu masyarakat dan ini disebut

prinsip timbal balik. Misalnya penukaran tenaga dan benda

mengaktifkan hubungan ekonomi, penukaran kewajiban terhadap

kaum kerabat mengaktifkan kehidupan kekerabatan, sistem

penukaran mas kawin, telah mengaktifkan hubungan antara

kelompok-kelompok kekerabatan, dan sebagainya.

286

Untuk masyarakat Minangkabau ciri masyarakat modern

yang disebutkan Malinowski ada da!am bentuk aturan adat yang

meliputi "cupak nan duo, kato nan ampek, undang-undang nan

ampek, dan nagari nan ampek" (uraiannya lihat halaman 255·256

penelitian ini).

Begitu pula dengan teori Malinowski tentang "principle of

reciprocity" dalam masyarakat Minangkabau juga ada, bentuknya

sama dengan pemikiran Malinowski, bahkan diatur secara

melembaga sebagai mana terlihat dalam aturan-aturan adat di atas.

Suatu pendirian penting dari pemikiran Malinowski tentang

teorinya untuk menganalisa fungsi dari kebudayaan yang

disebutnya sebagai teori fungsional tentang kebudayaan yang

memandang bahwa segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya

bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan

naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh

kehidupannya.

Analisa fungsi dari kebudayaan Malinowski ini pada masa

lalu ketika lembaga adat Minangkabau masih dilaksanakan, maka

teori fungsional tentang kebudayaan ini berlaku juga bagi

masyarakat Minangkabau sebab lembaga adat Minangkabau

merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Minangkabau ketika itu.. Kemudian menjadi lain ketika lembaga

287

adat Minangkabau ini tidak memiliki peran dan fungsinya seperti

pada saat sekarang, maka fungsi aktivitas kebudayaan itu menjadi

tidak ada, sehingga teori fungsional tersebut tidak menampakkan

peran dan fungsinya.

lstilah "fungsionalisme" yang digunakan Malinowski dalam

bukunya "Argonauts of the Western Pacific" ( 1922) dan "Sexual Life

of the Savage" (1919) adalah merupakan usahanya untuk

menggambarkan konsepsi kebudayaan sebagai suatu yang

terintegrasi, sebagai suatu sistem yang unsur-unsurnya bersifat

saling tergantung satu sama lainnya. Oleh karena itu kebudayaan

merupakan sebagai suatu alat untuk memenuhi kebutuhan dasar

manusia di samping respon kulturalnya.

lstilah fungsionalisme yang digambarkan di atas bagi

masyarakat Minangkabau ditemukan dalam bentuk terintegrasinya

lembaga adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, yang

meliputi rumah gadang, mamak kaum atau suku, lembaga

kerapatan adat Minangkabau dan nagari.

Terintegrasinya lembaga adat Minangkabau 1ni terlihat

apabila peran mamak di rumah gadang hilang, maka jelaslah

bahwa peran dan fungsi mamak kaum atau suku atau para

panghulu andiko di lembaga kerapatan adat Minangkabau dan

nagari menjadi tidak ada. Atau sebaliknya jika peran dan fungsi

288

mamak kaum atau suku tidak ada lagi jelas bahwa peran dan fungsi

mamak di rumah gadang menjadi tidak jelas dan begitu seterusnya

persoalan lain bisa muncul apabila lembaga kerapatan adat

Minangkabau dan nagari tidak ada peran dan fungsinya lagi

misalnya dihapuskan dalam kehidupan masyarakat dan adat

Minangkabau maka peran mamak di rumah gadang pun menjadi

tidak jelas ujung pangkalnya ketika terjadi persoalan masyarakat

dan adat di rumah gadang. Karena itu lembaga adat Minangkabau

terintegrasi sebagai suatu sistem yang satu sama lain saling

tergantung, yang, pada akhirnya dalam perspektif budaya dapat

disebutkan bahwa lembaga adat Minangkabau ini merupakan suatu

sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar dan respon kultural dari

masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu "teori fungsional"

kebudayaan dari Malinowski ini dapat diterima dalam kehidupan

masyarakat dan adat Minangkabau.

Adanya pemahaman fungsionalisme yang ditekankan

Malinowski (1944 : 90, 116) dalam mempelajari kebudayaan serta

masyarakat yang dinyatakannya selalu bertumpu pada perilaku

seseorang atau sekelompok orang secara spesifik tidak terlepas

kaitannya satu dengan yang lainnya sebagai satu sistem sosial,

maka apabila dihubungkan dengan sistem sosial dan sistem

budaya masyarakat Minangkabau pemahaman Malinowski ini dapat

289

diterima. Dengan kata lain pemahaman fungsionalisme Malinowski

ini dapat digunakan sebagai perspektif dalam memahami

masyarakat dan adat Minangkabau yang terintegrasi secara

struktural ke dalam lembaga adat Minangkabau

Hasil peneliiian ini sejalan dengan pemahaman Malinowski

berikutnya dalam bukunya "A Scientific Theory of Culture and Other

Essays" (1944) yang menyatakan bahwa pola perhubungan di

dalam suatu unit sosial yang stabil memiliki identitas tersendiri.

Karena setiap pola itu memiliki fungsi-fungsi tertentu bagi individu

dalam masyarakat dan bagi kelan,iutan masyarakat tersebut.

Karena pola hubungan dalam suatu unit sosial misalnya rumah

gadang, mamak kaum atau suku, atau lembaga kerapatan adat dan

nagari tidak stabil lagi bahkan hilang maka pola hubungan itu jelas­

jelas tidak memiliki identitasnya. Artinya pola hubungan dalam

lembaga adat Minangkabau sudah tidak memiliki identitasnya,

karena itu dapat menjadi kenyataan bahwa kelanjutan masyarakat

dan adat Minangkabau akan terhenti.

Dengan kata lain apabila terjadi pola perubahan hubungan di

dalam unit sosial yang tidak stabil lagi dan tidak memiliki

identitasnya maka perubahan ini dapat membahayakan identitas

masyarakat dan adat Minangkabau. Karena itu tidak mengherankan

jika Malinowski (Daud, 1992 : 13) membuat suatu penafsiran bahwa

290

semua ciri atau sifat kebudayaan itu adalah merupakan bagian­

bagian yang penting dalam masyarakat, disebabkan ia memiliki

fungsi-fungsi tertentu, seperti pola adat kebiasaan menjadi

sebagian dari fungsi dasar kebudayaan.

Dalam perspektif pendekatan fungsional ini menggambarkan

bahwa pada dasarnya bahwa setiap manusia memerlukan

kebutuhan yang mendasar tentang keselamatan, kesehatan,

makanan, kesenangan, fisik, pergerakan, dan pertumbuhan.

Karena itu menurut Malinowski (ibid.) manusia perlu bekerja sama

dengan orang lain dan mereka memerlukan perpaduan sesama

mereka dalam masyarakat. Untuk rnernenuhi kebutuhan

sekundernya ia memerlukan suatu peraturan, bahasa, dan lernbaga

yang akan rnengawasi perilaku sosial dan kelanjutan masyarakat

mereka. Keperluan sekunder di sini dirnaksudkan adalah keperluan

akan kerja sarna, keperluan untuk mengatasi konflik, keperluan

al<an komunikasi, dan interaksi sesarna rnereka dalarn

rnasyarakatnya. Dengan adanya kebutuhan tersebut terbentuklah

lernbaga-lernbaga yang dapat rnenyelaraskan dan rnengawasi serta

rnenyatukan keseluruhan anggota rnasyarakat.

Keperluan yang dimaksudkan Malinowski di atas pada

prinsipnya rnerupakan hal yang diperlukan dalarn masyarakat

Minangkabau. Terbentuknya lernbaga-lernbaga yang dapat

291

menyelaraskan dan mengawasi serta menyatukan keseluruhan

anggota masyarakat dalam masyarakat Minangkabau wujud

lembaga tersebut adalah lembaga adat Minangkabau. Lembaga ini

yang mengat•Jr tentang kebutuhan sekunder anggota masyarakat

seperti yang disebutkan Malinowski di alas berupa peraturan,

bahasa, dan lembaga yang akan mengawasi perilaku sosial dan

kelanjutan masyarakat Minangkabau.

lsu ini menjadi jelas muncul ketika Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Tingkat I Sumatera Bara! memutuskan untuk mengesahkan

peraturan daerah tentang ketentuan pokok tentang perubahan

pemerintahan desa di Sumatera Baral menjadi pemerintahan

nagari. Sebagaimana nagari ini sejak Indonesia merdeka tidak

memiliki peran dan fungsinya dalam masyarakat dan adat

Minangkabau setelah adanya usaha pemerintah untuk

menghapuskannya. Dengan demikian menunjukkan bahwa teori

fungsional kebudayaan Malinowski di atas muncul ketika

masyarakat Minangkabau beranggpan bahwa peraturan, bahasa,

dan lembaga yang dibentuk pemerintah ternyata tidak fungsional

dalam masyarakat dan adat Minangkabau, karena itu mereka

beranggapan mengembalikan pemerintah nagari merupakan suatu

alternatif yang tepat untuk dipilih.

292

Jelaslah bahwa kerangka konsep masyarakat yang

digambarkan dalam teori Malinowski di atas menunjukkan bahwa

masyarakat itu merupakan satu sitem yang terintegrasi dan yang

akan diselaraskan, termasuk di dalamnya masyarakat

Minangkabau. Karena itulah sesuai penjelasan di atas dengan

pandangan Malinowski (ibid.) berikutnya yang mengatakan bahwa

dalam mengkaji manusia yang dipersoalkan adalah apakah ia

berfungsi, bagaimana ia berfungsi, dan mengapa ia berfungsi.

Penguraian tentang ketiga persoalan ini merupakan dasar yang

terpenting dalam pendekatan struktural-fungsionalisme Malinowski.

Fungsi-fungsi yang dimaksudkan di atas dalam masyarakat

Minangkabau tergambarkan pada peran dan fungsi lembaga adat

Minangkabau sebagai sistem sosial dan sistem budaya yang

terintegrasi dan yang terselaraskan.

Pendekatan fungsionalisme Malinowski (ibid.) di atas

sebenarnya adalah berkaitan dengan saran yang diajukannya yang

mengatakan bahwa jika ing1n mengkaji suatu masyarakat

seharusnya dilihat terlebih dahulu hukum-hukum yang menentukan

pengekalan kebudayaannya. Hukum-hukum ini adalah berkaitan

dan berhubungan erat satu sama lainnya. Hukum-hukum yang

terdapat dalam masyarakat itu pada hakikatnya berkaitan dengan

lembaga dan hubungan antara lembaga dengan lembaga.

293

Sebab itulah dalam penelitian ini persoalan yang

dikemukakan Malinowski ditemukan pada masyarakat dan adai

Minangkabau, karenanya untuk mengkaji masyarakat Minangkabau

relevan kiranya untuk terlebih dahulu dilihai hukum-hukum yang

menentukan pengekalan kebudayaannya. Jadi masyarakat

Minangkabau dapat dimengerti melalui pemahaman suatu sistem

yang berhubungan dan mempunyai pola-pola kepentingan dalam

masyarakat Minangkabau. Misalnya bagaimana melihat keterkaitan

antara cara hidup masyarakat Minangkabau dalam perspektif

hubungan dari masing-masing anggota masyarakatnya dan dapat

diajukan pertanyaan apakah cara yang demikian merupakan

kebutuhan dasar anggota masyarakat Minangkabau. Pada

pertanyaan berikut yang perlu diajukan adalah apakah kebutuhan

dasar individu ini membawa kepada perwujudan suatu lembaga di

mana lembaga ini mempunyai suatu struktur organisasi tertentu

yang menjadi anggotanya adalah tidak lain dari anggota

masyarakat itu sendiri. Ketika pertanyaan ini dicoba dijawab melalui

penelitian yang dilakukan maka pemahaman di atas memiliki

keterkaitan dengan apa yang dikemukakan Malinowski di alas.

Dalam temuan penelitian terlihat bahwa adanya hubungan

timbal balik antara anggota masyarakat dengan lembaga

masyarakat adat Minangkabau, karena itu setiap anggota

294

masyarakat dalam lembaga ini memiliki peran dan fungsi sesuai

dengan ketentuan adat yang mengatur hubungan sosial, sistem

sosial dan sistem budaya dalam masyarakat Minangkabau.

Sekiranya salah satu anggota masyarakat yang memi!iki peran dan

fungsi sebagai mana ditetapkan dalam lembaga adat Minangkabau

tidak memiliki peran dan fungsinya lagi, maka lembaga adat ini

akan terhenti peran dan fungsinya. Sehubungan dengan hal inilah

Malinowski (Daud, op.cit.) telah membuat suatu konsep masyarakat

yang menyatakan bahwa masyarakat itu merupakan suatu sistem

yang terintegrasi dan dapat diselaraskan.

Pada hal lain, Malinowski dalam bukunya "A Scientific

Theory of Cultural and Other Essays" (1944) mengatakan tentang

soal-soal kebutuhan manusia, bentuk-bentuk lembaga dan

kebudayaannya, yang menyebutkan tentang adanya pengaruh

lembaga dan kebudayaan yang dianggap lebih penting terhadap

manusia daripada pengaruh alam sekitarnya. Faktor yang demikian

menimbulkan kebudayaan karena adanya dorongan kebutuhan

yang ada dari kebutuhan dasar manusia.

Apabila ditilik pernyataan Malinowski ini dalam falsafah adat

Minangkabau dikatakan "di mano ai urang disauak, di sinan adat

urang diturui'", artinya mengumpamakan ibarat seseorang itu harus

menyesuaikan dirinya dengan adat. Yang merupakan aturan yang

295

menyangkut tentang dirinya, anggota kaumnya dimana adat

tersebut merupakan satu kebutuhan dasar kehidupannya dalam

berpribadi dan bermasyarakat.

Apabila melihat l1ubungan antara individu dengan lembaga

adat di kalangan masyarakat Minangkabau, maka hubungan ini

dipahamkan oleh Malinowski sebagai hubungan fungsional yaitu

adanya lembaga mamak dalam parui' atau rumah gadang sebab

adanya tungganai yang memiliki peran dan fungsi untuk mengurus

anggota keluarga dan kamanakannya termasuk mengurus ekonomi

anggota keluarga dan harta pusako kaumnya

Dalam lembaga keluarga suatu kaum atau suku di kalangan

masyarakat Minangkabau memiliki aturan dan struktur yang telah

ditentukan oleh adat istiadat dan dilembagakan ke dalam lembaga

adat Minangkabau. Menurut Malinowski (ibid) dari sistem keluarga

yang demikian inilah melahirkan sentimen-sentimen yang akhirnya

memberikan dasar pada hubungan kekeluargaan dan hubungan

suku atau klan. Hubungan-hubungan yang demikian itulah dilihat

oleh Malinowski sebagai "sistem kekeluargaan".

Penjelasan mengenai peran dan fungsi lembaga kerapatan

adat Minangkabau dan nagari dalam uraian sebelumnya

menunjukkan adanya lembaga politik yang memiliki hubungan

untuk memenuhi kebutuhan suatu tata ketertiban di dalam

296

masyarakat Minangkabau yang lebih lanjut guna menjamin

keharmonisan hubungan masyarakat dalam satu nagari.

Pemenuhan pembagian kekuasaan wujudnya adalah

berbent11k struktur menu rut Malinowski (ibid) yang dipersoalkan

adalari apakah lembaga politik ini memiliki fungsi, bagaimana ia

berfungsi dan mengapa ia berfungsi. Lembaga politik ini dapat

berfungsi karena ia dianggap penting bagi kehidupan suatu

masyarakat. lni terlihat dari peranan yang dapat dimainkannya

dalam mewujudkan suatu autoriti yang menjaga ketentraman dalam

sebuah masyarakat. Tata ketertiban yang telah ditentukan oleh

suatu masyarakat diurus oleh suatu pemegang kekuasaan dalam

masyarakat itu yang berfungsi mencegah individu-individu dalam

masyarakat melanggar ketentuan tata ketertiban tersebut.

Keberadaan lembaga politik yang dimaksud Malinowski di

atas dalam masyarakat dan adat Minangkabau adalah lembaga

kerapatan adat nagari sebagai dewan pemerintahan nagari serta

nagari sebagai lembaga pemerintahan adat dan masyarakat

Minangkabau. Bagaimana ia memiliki fungsi, bagaimana ia

berfungsi dan mengapa ia berfungsi telah dijelaskan dalam uraian

sebelumnya yang pada dasarnya adalah untuk mewujudkan autoriti

yang dapat menjaga ketentraman dalam masyarakat di lingkungan

297

nagari yang dalam kata adat disebutkan "parmulaan hukum,

kasudahan kato, parmulaan kato, kasudahan hukum".

Oleh sebab itu, menurut Malinowski (ibid) terdapat hubungan

antara persona1iti dengan kebudayaannya dalam suatu pendekatan

struktural fungsional. la melihat seperti emosi serta kesetiaan

dalam keluarga lahir dari sifat individu untuk kepentingan dirinya

sendiri dan keluarganya. Personaliti ini menurut Malinowski sangat

penting untuk melanjutkan sistem kekeluargaan.

Kenyataan ini terlihat juga dalam lembaga adat Minangkabau

yang menggambarkan bagaimana anggota masyarakat memiliki

hubungan yang erat dengan kebudayaannya secara struktural

fungsional. Sebab itu pergeseran peran dan fungsi lembaga adat

Minangkabau dewasa ini mendapatkan perhatian yang besar di

kalangan masyarakat Minangkabau mengingat beberapa peran dan

fungsinya telah dihapuskan oleh pemerintah yang memberi dampak

yang luas terhadap sistem kekerabatan, kekeluargaan, sosial

dalam masyarakat dan adat Minangkabau.

Sehubungan dengan pemikiran Malinowski di atas, berikut

ini digunakan pula perspektif strutural-fungsional dari Radcliffe­

Brown guna memahami peran dan fungsi lembaga adat dalam

masyarakat Minangkabau.

298

Menurut Radcliffe-Brown ( 1 952:37), kehidupan sosial itu

adalah merupakan suatu komunitas yang memberi fungsi kepada

strukturnya dan fungsi ini merupakan suatu proses kehidupan

sosial guna memelihara kehidupan sosial secara keseluruhannya.

Karena itu struktur sosial hanya dapat dilihat dalam kenyataan yang

konkret dan diamati secara langsung. lni yang menyebabkan

bahwa struktur itu dipahamkan terdiri dari :

1. Semua hubungan sosial yang terjadi antara individu dengan

individu lainnya.

2. Adanya perbedaan af)tara individu yang satu dengan individu

yang lainnya serta kelas sosial di antara mereka sebab

mengikuti peranan sosial yang dimainkan oleh mereka.

Pemahaman di atas apabila dikaitkan dengan lembaga adat

Minangkabau, maka kehidupan sosial dimaksud adalah kehidupan

masyarakat adat Minangkabau yang dipandang dari mulai rumah

gadang sampai dengan nagari, yang berfungsi kepada struktur

proses kehidupan masyarakat Minangkabau dalam usahanya

memelihara kehidupan bersama. Karena itu pemahaman struktur

sosial yang dinyatakan oleh Radcliffe-Brown ditemukan pula dalam

kehidupan masyarakat Minangkabau. Sedangkan mengenai

adanya peran sosial yang dimiliki oleh anggota masyarakat

dipahamkan adalah peran yang dilakukan oleh mamak dalam parui'

299

atau rumah gadang, peran mamak kaum atau suku di lingkungan

kaumnya atau sukunya, serta peranannya di lembaga kerapatan

adat nagari yang dapat juga berlanjut ia sebagai wali nagari_ Fungsi

yang demikian ini menggambarkan adanya fungsi struk!ur sosial

yang fungsional dalam masyarakat dan aaat Minangkabau_

Pemahaman Radcliffe-Brown (ibid) tentang peristiwa di

mana dalam persekutuan matrilineal yang ketat, saudara laki-laki

pihak ibu ainamakan sebagai ibu lelaki sedangkan saudara

perempuan ayah diberi julukan sebagai ayah perempuan_ Karena

ramahnya saudara lelaki pihak ibu mirip dengan ibunya sedangkan

saudara perempuan ayahnya keras dan otoriter seperti ayah

memberikan gambaran adanya perbedaan dalam persekutuan

matrilineal di atas disebabkan oleh karena adanya suatu situasi_

Apabila diperhatikan uraian sebelumnya, maka jelas

pemahaman situasi ini juga menyentuh masyarakat dan adat

Minangkabau yang dahulu terdapat peran dan fungsi lembaga adat

yang begitu besar dalam masyarakat Minangkabau, akan tetapi

sejak Indonesia merdeka peran dan fungsi tersebut dihapuskan,

tinggallah sifat dan ciri masyarakat Minangkabau dalam kenangan_

Pemikiran di atas menunjukkan bahwa Radcliffe-Brown

memiliki pandangan yang jelas tentang arti relasi sosial dalam

relasi antara saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam

300

kehidupan suatu masyarakat, bisa jadi dimaksudkan adalah

masyarakat Minangkabau.

Tentang kedudukan sosial yang dikaji oleh Radcliffe-Brown

(ibid) menjelaskan bahwa semua kedudukan sosial yang berlainan

yang terdapat di dala;r1 masyarakat pada hakikatnya membentuk

bagian-bagian dalam struktur sosial. Begitu pula penyesuaian yang

terjadi antara naggota masyarakat secara ekonomi dan ekologi

berfungsi mengekalkan struktur sosial.

Agaknya pemahaman Radcliffe-Brown ini bisa dideskripsikan

ke dalam upaya untuk menernukan bagaimana mengekalkan

strukrur sosial masyarakat Minangkabau. Karena itu kedudukan

seorang rnamak dalarn sebuah parui' atau rL1mah gadang, mamak

kaurn atau mamak suku, lembaga kerapatan adat Minangkabau

dan nagari yang membentuk bagian-bagian struktur sosial pada

masyarakat ini sangat menentukan pengekalan struktur sosial

masyarakat dan adat Minangkabau.

Sebab menurut Radcliffe-Brown (ibid : 227) penerusan sosial

itu pada dasarnya ditentukan oleh penerusan struktur sosial yaitu

penerusan dalam penyusunan orang dan hubungan mereka antara

yang satu dengan yang lainnya. Pemahaman ini jelas berkaitan

erat pula dengan penerusan masyarakat dan adat Minangkabau.

Karena itu apabila penerusan sosial masyarakat dan adat

3 0 1

Minangkabau ingin dipertahankan, maka seharusnya penerusan

struktur sosial itu harus berlanjut.

Pemikiran ini berlanjut dengan pemahaman Radcliffe-Brown

(ibid) yang menyebutkan bahwa crganisasi masyarakat

berhubungan era! dengan konsep struktur sosial walaupun antara

keduanya tidaklah sama. Yang membedakannya adalah bahwa

menafsirka struktur sosial sebagai satu susunan orang di dalam

lembaga yang terkontrol atau hubungan yang terdapat di dalam

struktur sosial tersebut adalah merupakan hubungan orang-orang

yang telah ditentukan. Misalnya struktur keluarga, sedangkan

organisasi ditafsirkan sebagai sesuatu yang ada hubungannya

dengan susunan aktivitas. Oleh karena itu apabila kita hendak

memperbincangkan tentang sistem sosial kita harus merujuk

kepada satu sistem kedudukan sosial. Sementara itu dalarn

organisasi ia hanya merangkum sistem peranan yang ada.

Kajian Radcliffe-Brown ini sangat relevan dengan kajian

terhadap masyarakat dan adat Minangkabau yang menunujukkan

bahwa lembaga adat Minangkabau sangat berhubungan erat

dengan struktur sosial masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu

apabila ingin membincangkan tentang sistem sosial masyarakat

Minangkabau, maka haruslah merujuk kepada satu sistem

302

kedudukan sosial yang terdapat di dalam lembaga adat

Minangkabau .

Tentang aspek-aspek struktur sosial dalam masyarakat

Minangkabm; dapat dirujuk pendapat Radcliffe-Brown (ibid) yang

menyatakan bahwa ada dua aspek struktur sosial, pertama ia

beranggapan bahwa semua hubungan sosial yang terjadi di antara

inidvidu merupakan sebagai bagian dari struktur sosial. Kedua,

dalam struktur sosial terdapat perbedaan antara individu dan kelas

sosial karena mengikuti peranan sosial yang dimainkan oleh

masing-masing mereka. Contohnya seperti perbedaan dari segi

peran dan fungsi sosial antara laki-laki dan perempuan, pemimpin

dengan rakyatnya.

Pemahaman ini bila ditilik uraian sebelumnya maka jelas

bahwa pendekatan terhadap struktur sosial masyarakat

Minangkabau dapat dilakukan menurut pemahaman Radcliffe­

Brown di atas. Sedangkan mengenai peran dan fungsi sosial antara

lakHaki dan perempuan, pemimpin dan rakyatnya terlihat dari

adanya fungsi seorang nenek dan mamak di rumah gadang dan

peran dan fungsi para panghulu sebuah kaum atau suku atau di

lembaga kerapatan adat nagari.

Sehubungan dengan kajian Radcliffe-Brown (ibid) tentang

peraturan, tata tertib, undang-undang dan agama yang

303

mengatakan bahwa mekanisme yang mengekalkan kewujudan satu

rangkaian hubungan sosial serta struktur sosial sangat tergantung

dari ha! ini. Begitu pula gambarannya tentang masyarakat dan adat

Minangkabau bahwa yang mengekalkan rangkaian hubungan

sosial se1ta struktur sosial masyarakat Minangkabau adalah

peraturan, tata tertib, undang-undang dan agama yang ada di

lingkungan masyarakat dan adat Minangkabau_

Tentang integrasi sosial Radcliffe-Brown (ibid)

mengandaikannya dengan fungsi kebudayaan secara

keseluruhannya yaitu menyatupadukan setiap manusia dalam satu

struktur sosial yang dapat dikatakan stabiL Pemahaman ini dapat

diaplikasikan kepada masyarakat dan adat Minangkabau, yang

penjelasannya dapat terlihat dalam uraian sebelumnya.

Pemahaman tentang fungsi Radcliffe-Brown (ibid)

menjelaskan bahwa fungsi adalah sumbangan aktivitas bagian

terhadap keseluruhan sistem. Sedangkan fungsi perbuatan sosial

adalah memberikan sumbangan kepada keseluruhan kehidupan

sosial. Gambaran ini dapat juga dideskripsikan kepada sumbangan

aktivitas bagian dari lembaga adat Minangkabau (rumah gadang,

mamak kaum atau mamak suku, lembaga kerapatan adat

Minangkabau dan Nagari).

304

Sedangkan fungsi perbuatan sosial menurut Radcliffe-Brown

lebih lanjut dijelaskan adalah untuk memberikan sumbangan

kepada keseluruhan kehidupan sosial. Karena itu sistem sosial

yang merupakan keseluruhan struktur sosial masyarakat, bersama­

sama dengan keseluruhan amalan atau perbuatan sosial di mana

terdapat adanya struktur sosial memiliki satu jenis kesatuan yang

dinamakan kesatuan fungsional. Kesatuan fungsional ini adalah

keadaan di mana semua bagian dalam sistem sosial itu bekerja

dalam keadaan yang amat harmonis dan tanpa adanya

persengketaan yang tidak dapat diselesaikan.

Untuk memahami fungsi perbuatan sosial, sistem sosial dan

kesatuan fungsional dalam lembaga adat Minangkabau dapat

digunakan pemikiran teoritis dari Radcliffe-Brown di atas. Dengan

demikian jika ingin mempelajari struktur suatu masyarakat,

katakanlah masyarakat Minangkabau maka kenyataan-kenyataan

yang harus diperhatikan adalah tentang keseluruhan relasi-relasi

sosial yang terjadi dalam kaitan waktu tertentu. Di mana relasi­

relasi sosial ini dapat diamati secara langsung yang merupakan

kenyataan dari kehidupan manusia.

Sebab itulah analisa struktural-fungsional yang

dikembangkan oleh Radcliffe-Brown juga melihat tentang

mekanisme pembentukan struktur sosial atau jaringan relasi-relasi

305

4A.

sosial yang teratur dan bagaimana bekerjanya dalam kehidupan

suatu masyarakat misalnya masyarakat Minangkabau.

Pergeseran PP.ran dan Mempengaruhi Serta Minangkabau.

Fungsi Lembaga Adat, Faktor yang Dampaknya Dalam Masyarakat

Berdasarkan temuan penelitian memberikan petunjuk bahwa

pergeseran peran dan fungsi lembaga adat dalam masyarakat

Mlnangkabau menyentuh peran dan fungsi lembaga rumah gadang,

lembaga mamak kaum atau mamak suku, lembaga kerapatan adat

Minangkabau dan Nagari sebagai akibat adanya akulturasi dalam

kebudayaan masyarakat Minangkabau melalui pendidikan,

pekerjaan atau mata pencaharian, tingkat pendapatan yang

berkembang dan adanya tradisi pola merantau dalam masyarakat

Minangkabau. Untuk mengetahui tentang ha! ini baiklah disimak

uraian di bawah ini.

Pembahasan

Pergeser�n peran dan fungsi lembaga adat Minangkabau

disebabkan adanya pengaruh akulturasi terhadap masyarakat dan

adat Minangkabau apabila dibahas, maka awal bahasannya

bermula dari rumah gadang sampai ke nagari. Tentang ha! ini

306

terlihat dari adanya pergeseran peran dan fungsi mamak yang

mengurus anggota keluarganya termasuk kamanakan dan juga

dalam hal pengurusan ekonominya dimana di dalamnya termasuk

harta pusako di rumah gadang. Peran dan fungsi ini sekarang telah

beralih atau bergeser ke "urang sumando" yaitu ayah dari

kamanakannya yang mengurus seluruh kepentingan

kamanakannya, yang memberi dampak terhadap terjadinya

perubahan dalam struktur sosial dan lembaga adat Minangkabau

Sebagai akibatnya adalah urang sumando menemukan

peran dan fuRgsi kekuasaan terhadap anak dan isterinya. Akibat

konsekuensi logisnya timbullah hubungan yang lebih akrab atau

semakin intim antara urang sumando dengan anak dan isterinya,

yang menghapus kesan kata-kata adat yang menyebutkan urang

sumando itu "bak abu di ateh tunggua tabang ditiuk angin", yang

artinya menempatkan urang sumando tidak kuat dalam kelompok

kerabat istrinya, sebab itu anaknya tidak berada dalam

kekuasaannya, melainkan berada dalam kekuasaan seorang

mamak. Bahkan ia dianggap hanyalah sebagai orang datang atau

orang asing yang datang kedalam kerabat istrinya. Hal yang

demikian ini telah bergeser ke arah peran dan fungsi seorang

sumando sebagai pemenuh tuntutan hidup anak dan istrinya yang

menempatkan dirinya semakin bertanggung jawab terhadap anak

307

dan isterinya, yang dalam pepatah adat disebutkan "mancaliak­

caliak di siang hari, dan mandanga-danga di malam hari samakin

seketek"_

Padahal menurut aturan lembaga adat Minangkabau secara

fisik seorang mamak memiliki keharusan, paling tidak setiap tiga

hari atau 15 hari sekali ia berkunjung ke keluarga atau kaumnya

termasuk melihat kamanakannya. Kedatangan ini dalam adat

disebutkan "batanggung jawab ka rumah gadang", sedangkan

terhadap kamanakannya disebutkan "anak dipangku kamanakan

dijinjiang, urang dalam kampuang dipatenggangkein".

lronisnya tidak jarang para mamak d i daerah penelitian ini

hampir-harnpir tinggal simbol-simbol adat saja, baru memiliki peran

dan fungsi ketika kamanakannya hendak berumah tangga, d imana

ia bertindak sebagai juru runding dalam acara perkawinan

kamanakannya itu.

Sebagai akibat lain eratnya hubungan antara bapak dengan

anaknya adalah hubungan antara anak dengan "bako" nya semakin

erat, selain itu memberi pengaruh pula eratnya hubungan sumando

dengan bakonya. lni bisa dilihat di daerah penelitian kunjungan

urang sumando terus terjadi pada saat diadakan acara-acara adat,

agama, kematian dan lain-lainnya. Begitu pula pihak bako kerap

kali mengunjungi rumah "anak pisang" nya ketika berlangsungnya

308

acara adat, khitanan dan hari-hari besar Islam lainnya. Walaupun

hubungan lahir dan batin antara bako dan anak pisangnya semakin

hc:rmonis, tetapi sistem kelembagaan adat Minangkabau tetap tidak

mengalami perubahan yaitu seperti sistem kewarisan harta dan

gelar pusaka, sistem perkawinan masih mengacu kepada sistem

matrilineal.

Pergeseran lain terhadap peran dan fungsi mamak dalam

kelembagaan adat Minangkabau terlihat pula dari pemanfaatan

pengelolaan harta pusako tinggi yang dijalankan oleh seorang

mamak kini, tidak lagi semata-mata untuk kepentingan kebutuhan

anggota keluarga dan kamanakannya akan tetapi telah bergeser ke

arah usaha dari seorang mamak untuk memenuhi kebutuhan anak

dan istrinya. Kalaupun para kamanakan atau keluarganya meminta

bagian dari hasil harta pusako tinggi tersebut, tidak jarang seorang

mamak mencoba menghindar dengan mengatakan alasan hasil

panen tidak memuaskan atau tanaman tidak tumbuh dengan baik.

Jika ia memberipun hanyalah menurut kehendaknya saja. Hal ini

sering menimbulkan pertikaian antara seorang mamak dengan

keluarganya atau para kamanakannya.

Ada juga pihak kamanakan atau keluarganya mengindahkan

tentang harta pusako yang demikian, sebab para kamanakannya

memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik dari mamaknya.

309

Begitu pula ada kalanya seorang sumando memiliki status sosial

ekonomi yang lebih baik dari seorang mamak ini.

ltulah sebabnya peran dan fungsi seorang mamak telah

mengalami pergeseran dari ketentuan yang ditetapkan oleh adat

Minangkabau. Sementara itu urang sumando kewibawaannya

semakin kokoh dimata anak dan istrinya, sedangkan wibawa

seorang mamak mengalami kemunduran, yang tinggal dan masih

terus berlanjut adalah di samping pengelolaan harta pusako, ia juga

sebagai pemangku gelar pusaka kaumnya.

Begitu pula apabila terjadi persengketaan antara sesama

keluarga serumah gadang atau sekaum peran dan fungsi mamak

masih terlihat sebagai juru penengah, dan penyelesai sengketa itu

dengan menggunakan tradisi adat Minangkabau yang dalam kata

adat disebut "ibare' manari rambui dalam tapuang, rambui jan

putuih tapuang tidak taserak". Nilai yang demikian ini harus

dipedomani oleh setiap mamak atau para penghulu ketika hendak

menyelesaikan sengketa yang terjadi dikalangan kaumnya, yang

apabila sengketa itu tidak dapat diselesaikan oleh mamak rumah di

rumah gadang.

Timbulnya pergeseran peran dan fungsi seorang mamak di

rumah gadang ini telah terjadi sejak masuknya pengaruh Islam di

Minangkabau yang menempatkan kedudukan seorang suami

3 1 0

semakin tinggi kedudukkannya, dimana seorang suami diwajibkan

memiliki tanggung jawab yang besar terhadap istri dan anak­

naknya sebagaimana yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam.

Sehingga timbulah kecenderungan dari seorang suami bersama

isterinya untuk membentuk keluarga batih yang dengan sendirinya

mencoba meninggalkan pengaruh keluarganya yang lain. Pengaruh

Islam dikalangan masyarakat Minangkabau terlihat dari sistem

pendidikan Islam yang berkembang di kalangan masyarakat

Minangkabau yang dijadikan sebagai peletak dasar pendidikan

masyarakat yang hingga kini masih dirasakan pengaruhnya.

Pengaruh adanya tradisi merantau dalam masyarakat

Minangkabau juga salah satu sebab lain yang menggeser peran

dan fungsi rumah gadang ini. Melalui tradisi merantaulah yang

menyebabkan antara lain mudahnya terjadi pembauran antara

masyarakat dan adat Minangkabau dengan masyarakat dan adat

lainnya melalui proses akulturasi.

Akibat tradisi merantau ini tidak jarang anggota masyarakat

Minangkabau kawin dengan suku bangsa lain yang sudah tentu

turut pula memberi pengaruh pergeseran peran dan fungsi rumah

gadang di kalangan masyarakat Minangkabau. Bahkan turunan dari

perkawinan dengan suku bangsa lain bisa jadi tidak memiliki suku

turunan yang diterima dari keluarga di rumah gadang. Misalnya

3 1 1

seorang laki-laki sebagai kamanakan dari mamaknya kawin dengan

seorang wanita suku bangsa Jawa atau Sunda, maka sudah jelas

anaknya tidak memiliki suku, bahkan tidak dapat memperoleh gelar

suku atau kaumnya Mungkin saja malahan seorang anak dari

perkawinan yang demikian lebih deKat kepada adat istiadat atau

budaya ibunya, Jawa atau Sunda.

Pergeseran peran dan fungsi seorang mamak dan urang

sumando menunjukkan bahwa beberapa aturan adat Minangkabau

telah mengalami pergeseran. Peran dan fungsi urang Sumando

yang telah menjalankan peran dan fungsi sebagai seorang ayah

dalam masyarakat dewasa ini tidak lagi dapat dihindari.

Kenyataan di atas ditambah lagi bahwa beberapa rumah

gadang dalam bentuknya seperti masa lalu sudah mulai punah

satu persatu, ada kecenderungan anggota rumah gadang

membangun rumahnya masing-masing bentuknya tidak lagi berpola

pada rumah gadang, melainkan dalam bentuk rumah di kota-kota

yang dihuni oleh keluarga kecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu

dan anak-anaknya, dan sedikit sekali dipengaruhi oleh pihak

mamak di atas kecuali yang berkaitan dengan urusan adat istiadat

seperti perkawinan dan pengangkatan penghulu.

Perubahan dalam mencari nafkah pun merupakan faktor lain

yang menggeser peran dan fungsi mamak kaum atau urang

312

sumando. Karena biaya rumah tangga masing-masing dari anggota

rumah gadang sangat besar termasuk pendidikan anak-anaknya

membuat masing-masing diantara mereka semakin mengambil

peran dan fungsi yang bergeser dari ketentua1 yang ada dalam

lembga adat Minangkabau.

Kenyataan ini tidak saja ada pada urang sumando, tetapi

juga terjadi pada keluarga seorang mamak d1mana ia di rumah

istrinya atau di rumah yang dibangunnya sendiri sudah semakin

kuat. Akibatnya seorang mamakpun cenderung memperhatikan

anak dan isterinya yang memberi dampak terhadap hubuingan

mamak dengan kamanakannya semakin renggang atau agak

renggang. Kewajiban yang dibebankan kepadanya terhadap

kamanakannya telah bergeser beralih kepada urang sumando yang

menanggung biaya kehidupan rumah tangga, biaya pendidikan dan

tempat tinggal baru.

Peran dan fungsi ayah telah bergeser sebagai pembentuk

pilar utama membangun ekonomi dan pendidikan keluarganya

(anak dan istrinya) sebagaimana tercermin dalam keluarga yang

menganut sistem kekerabatan lain dari masyarakat dan adat

Minangkabau.

313

Namun hubungan seorang mamak dengan kamanakan dan

urang sumando masih tetap erat dilakukan berdasarkan kewajiban

secara adat dalam hal perkawinan pengurusan harta pusako,

melakukan perbaikan rumah adat dan pengangkata:l panghulu.

Kewajiban adat inilah yang mungkin tatap muka antara marnal\

dengan kamanakan serta urang sumando dapat terjadi. Kalau tidak

hal yang mungkin terjadi di antara mereka jarang bertemu melihat

kesibukan mereka masing-masing.

Yang menjadi persoalan terhadap terjadinya pergeseran

peran dan fungsi rumah gadang berikutnya adalah tentang status

tanah pusaka tinggi yang sejak berlakunya Undang-Undang Pokok

Agraria No. 5 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No.1 O tahun

1961 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Pertanian

dan Agraria No.2 tahun 1962 tentang penegasan konversi dan

pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah, diharuskan untuk

didaftarkan untuk dibuat sertifikatnya oleh pemerintah.

Untuk terlaksananya pelaksanaan pensertifikatan tanah oleh

pemerintah melalui Surat keputusan Menteri Dalam Negeri No.189

Tahun 1981 dicetuskanlah ide dalam rangka mempercepat

pendaftaran tanah yang dikenal dengan istilah PRONA (Proyek

314

Operasi Nasional Agraria) yang di Sumatera Barat dilaksanakan

pada tahun 1981 .

Tujuan yang hendak dicapai oleh PRONA ini di dalam Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah :

1 . Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyrakat

sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan

Negara antara lain dengan pensertifikatan tanah secara massal.

2. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat di bidang agraris agar lebih sadar akan hak dan

kewajiban atas tanah.

3. Usaha untuk menyelesaikan dan mengurangi sengketa­

sengketa tanah.

Akan tetapi bagi masyarakat dan adat Minangkabau

dikaitkan dengan hukum pewarisan maka adanya perubahan status

tanah dengan adanya sertifikat ini menimbulkan ketegangan­

ketegangan di dalam /ingkung"an keluarga atau kaum, seperti

terlihat adanya persengketaan yang berkepanjangan antara mamak

dengan kamanakan atau dengan anggota kaum lainnya yang

merasa menjadi pewaris dalam sertifikat tersebut.

315

Persertifikatan tanah pusaka tinggi sering kali di atas

namakan seorang mamak sebagai pengelola tanah pusaka tinggi

ini. Hal ini tidak akan pernah terjadi jika tanah yang disertifikatkan

lidak alas nama seorang mamak alau anggota keluarga atau

kaumnya yang lain. Tetapi kelentuan undang-undang pokok agraria

di alas menghendaki agar tanah tersebut didaftarkan atau

disertifikatkan guna penertiban lanah di Indonesia.

Walaupun dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di

Sumatera barat ditegaskan bahwa tanah pusaka tinggi dengan hak

ulayat berada pada suku, kaum, dan nagari d8n pemilikannya

adalah sistem pemilikan bersama. Akan tetapi dalam

perkembangannya yang terjadi adalah sebagaimana disebutkan di

atas.

Kesulilan sejak awal dalam pensertifikalan tanah pusaka

tinggi ini adalah bagaimana membuklikan bahwa pihak pemohon

adalah merupakan subyek hukum yang berhak dari tanah

tersebut. Menurut Thalib (1985:8) persoalan seperti ini di daerah

lain yang hukum adatnya masih dominan, permasalahan tanda

bukti pemilikan secara tertulis merupakan hambatan dalam usaha

pendaftaran lanah adat tersebut. Seperti di Sumatera Barat bukti

pemilikan dan penguasaan tanah harus dibuktikan dengan adanya

316

surat pernyataan tentang pemilikan dan penguasaan tanah yang

diperkuat oleh carnal setempat.

Di daerah penelitian masalah di atas sulit diselesaikan

sebagaimana yang dinyatakan Nairn (op.cit.) bahwa persoalan

tanah dan waris di Minangkabau dewasa ini demikian akuutnya

sehingga telah memenuhi ruangan pengadilan dan telah

memusingkan kepala para hakim dan para yuris umumnya di

Sumatera Baral. Lebih dari 80 % perkara-perkara perdata yang

diajukan kemuka pengadilan tidak lain daripada sengketa mengenai

tanah harta pusako dan sengketa warisnya.

Hal ini bisa terjadi hasil penelitian mengungkapkan bahwa

surat permohonan untuk penegasan hak atas tanah adat tersebut

dilakukan oleh perorangan (laki-laki atau perempuan), dan untuk

atas nama kaum yang dilakukan oleh seorang mamak atau disebut

sebagai mamak kepala waris yaitu seorang yang ditunjuk oleh

kaumnya. Sudah jelas dalam sertifikat hak atas tanah tersebut

dicantumkan nama sesuai yang tercantum dalam surat

permohonan yang diajukan dalam hal ini sering alas nama mamak.

Sehingga terjadi tumpang tindih antara pemahaman tanah yang

bercorak pusaka rendah dan pusaka tinggi. Biasanya tanah-tanah

pusaka tinggi itu pendaftarannya dimintakan atas nama kaum dan

surat pernyataan pengakuan haknya dinyatakan atas nama kaum,

317

akan tetapi sertifikat tanah tidak jarang atas nama mamak tersebut

di atas.

Akhirnya persengketaan berkepanjangan antara seorang

mamak dengan kamanakan atau anggota keluarganya yang . lain

serumah gadang tidak dapat dihindari. Bahkan persoalan ini

menjadi persoalan besar di kalangan masyarakat dan adat

Minangkabau ketika tanah tersebut ternyata di jual oleh seorang

mamak dengan berbagai alasan.

Sementara itu pihak pemerintah pusat atau daerah tidak

mau ambil peduli terhadap persoalan yang timbul sebagai akibat

adanya Undang-Undang Pokok Agraria tersebut di kalangan

masyarakat dan adat Minangkabau sebagai akibat adanya Undang­

undang Pokok Agraria tersebut.

Undang-Undang Pokok Agraria 1n1 sebenarnya sebagai

upaya pemerintah ingin mewujudkan unifikasi dalam hukum

pertanahan di Indonesia yang di dalam pasal 19-nya disebutkan

"mengharuskan adanya pendaftaran tanah di seluruh wilayah

Republik Indonesia dalam rangka menjamin hukum atas tanah.

Begitu pula di dalam pasal 17 undang-undang ini dinyatakan masih

dibenarkan adanya sistem pemilikan bersama atas tanah tersebut.

Bahkan pada pasal 5-nya disebutkan bahwa hukum agraria yang

berlaku adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan

318

kepentingan nasional dan negara dan seterusnya. Akan tetapi yang

terjadi adalah bahwa undang-undang ini !idak memperhitungkan

dampak yang ditimbulkannya yaitu justru menghilangkan atau

menghapuskan lembaga adat atau hukum adat yang berlaku sejak

ratusan tahun yang lalu, misalnya masyarakat dan adat

Minangkabau.

Begitu pula akibat lainnya sebagaimana terlihat di atas yaitu

terjadinya pola perubahan sosial yang ditimbulkan sehubungan

dengan penguasaan dan penggunaan serta pemil1kan tanah karena

adanya Undang-un,dang Pokok Agraria yang dipaksakan pada

masyarakat adat Minangkabau. Pola perubahan hubungan sosial

tersebut apabila digambarkan dapat terlihat sebagai berikut

319

PERUBAHAN PENGGUNAAN

Gambar IV.3

MASYARAKAT ADAT (KAUM)

UUPA

PERORANGAN

PERUBAHAN SOSIAL

PERUBAHAN PENGUASAAN

Pola perubahan hubungan sosial yang terjadi akibat adanya

perubahan status tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat

Minangkabau di atas, memperlihatkan bahwa jika semula tanah

320

ulayat penggunaan dan penguasaannya berada di tangan

masyarakat adat atau suatu kaum, sejak adanya Undang-Undang

Pokok Agraria bergeser penggunaan dan penguasaannya ke arah

perorangan sebagaimana terlihat dalam uraian di atas.

Terjadinya po/a perubahan sosia/ tersebut terlihat antara

mamak dengan kamanakan dan anggota keluarga lainnya di rumah

gadang yang mengarah kepada perpecahan semakin renggangnya

hubungan diantara mereka. Perpecahan yang demikian menjadi

model untuk anggota atau kaum rumah adat lainnya. Tidak dapat

dihindari bisa jadi masing-masing di antara keluarga di rimah

gadang semakin menjauh dari po/a hubungan sosial da/am konsep

kekerabatan lembaga masyarakat dan adat Minangkabau.

Di dalam masyarakat Minangkabau terdapat keunikan­

keunikan dalam hubungan anggota masyarakat adat dengan tanah

terlihat dari adanya perbedaan peran dan fungsi wanita dengan

laki-/aki. Wanita yang dilambangkan sebagai "bundo kanduang"

memiliki peran dan fungsi sebagai pemilik "tanah pusako",

sedangkan /aki-/aki yang disebut sebagai mamak atau ninik mamak

adalah yang memi/iki peran dan fungsi sebagai penguasa tanah

pusako tersebut dan masing-masing diantara keduanya saling

tergantung dan saling membutuhkan dalam menjaga keutuhan

tanah pusako tersebut. Karena itu tanah dalam hukum adat

321

Minangkabau memiliki fungsi sosial yaitu bagi kepentingan kaum

atau sukunya yang tidak dapat dimiliki secara perorangan. Yang

terjadi setelah adanya Undang-Undang pokok Agraria adalah tanah

yang disertifikatkan itu dapat berubah fungsinya menjadi milik

perorangan melalui penamaan perorangan atas tanah ulayat

terse but.

Sedangkan pemindahan hak alas tanah hanya dapat

dilakukan untuk sementara dengan memperhatikan hal-hal yang

sangat mendesak dan dikhawatirkan akan menurunkan wibawa

kaum. Sejak adanya Undang-Undang Pokok Agraria tersebut

ketentuan adat ini mulai ditinggalkan secara perlahan-lahan

semakin banyak tanah ulayat diperjualbelikan atau transaksi tanah

dalam bentuk jual lepas untuk kepentingan yang jauh menyimpang

dari yang diperbolehkan oleh adat sebagaimana telah diuraikan di

atas yang dalam kata adat disebutkan "gadih gadang indak balaki

atau rando dape malu, rumah gadang katirisan, mambangki' batang

tarandam, maik tabujua di tangah rumah".

Pada awalnya mungkin pemerintah tidak menduga bahwa

pensertifikatan tanah ulayat di atas tidak akan merusak keutuhan

tanah ulayat atau tanah kaum sepanjang pemegang haknya masih

ditangan kaumnya, bukan milik pribadi yang dalam kenyataannya

sering diatas namakan sendiri seperti atas nama seorang mamak

322

yang menimbulkan persengketaan tanah dalam kaum setelah tanah

disertifikatkan.

lnilah yang disebut di atas bahwa, adanya penegasan hak

milik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria itu

telah menimbulkan perubahan sosial dalam bentuk renggangnya

hubungan sosial baik dalam kaum, maupun antar kaum sebagai

akibat terjadinya perubahan dalam proses pemindahan hak alas

tanah ulayat tersebut di atas.

Menurut nara sumber penelitian ini menyebutkan bahwa

perubahan status tanah u:ayat dengan adanya pensertifikatan atas

nama seseorang misalnya seorang mamak dapat mengakibatkan

punahnya suatu kaum. Suatu kaum akan dinyatakan punah

dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, apabila dalam kaum

tersebut tidak mempunyai keturunan yang wanita. Sedangkan ciri

utama dalam masyarakat dan adat Minangkabau yang matrilineal

adalah bahwa seorang wanita memilki peran dan fungsi sebagai

penerus suku kaumnya dan memberikan peran dan fungsi seorang

mamak di rumah gadang sebagai yang mengurus anggota

keluarganya dan kamanakan serta mengurus ekonomi anggota

keluarga dan harta pusako di rumah gadang. Akan tetapi terjadi

pergeseran peran dan fungsi seorang mamak misalnya dari

323

penguasa tanah ulayat menjadi pemilik sekaligus penguasa dari

harta kaumnya.

Karena itu ditinjau dari hukum pewarisan dalam masyarakat

adat Minangkabau dengan adanya kaum yang punah tersobut

dapat menimbulkan kecenderungan terjadinya pewarisan yang

menyimpang yaitu pewarisan yang seharusnya turun kepada

kamanakan kini pindah kepada seorang anak. Sudah tentu

pewarisan yang menyimpang ini tidak sesuai dengan ketentuan

adat yang menyatakan "pusako salingka suku". Dengan demikian

tanah ulayat ini telah beralih dari suku atau kaumnya yang

mengakibatkan hilangnya hak dari kaum untuk menguasai maupun

memiliki tanah ulayatnya.

Pensertifikatan tanah alas nama seorang anggota kaumnya

di samping dapat menimbulkan perubahan terhadap status tanah

dari pusaka tinggi menjadi pusaka rendah bagi pewaris selanjutnya,

juga memberi pengaruh kepada peran dan fungsi mamak dalam

melindungi dan mengawasi harta pusakonya. Di samping itu akibat

lebih lanjut dari pensertifikatan tanah atas nama seorang kaum

sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu menimbulkan

perpecahan dalam kaum itu sendiri, dengan kata lain dapat

mengakibatkan keutuhan suatu kaum akan sulit dipertahankan.

324

Di daearah penelitian sebagai contoh kasus ditemukan

sebagai berikut :

1. Seorang mamak yang bernama Baharrudin Datuk Rajo Basa dari kaumnya mempunyai harta pusako berupa sawah yang telah disertifikatkan alas namanya yang terletak di Kelurahan Kubu Rajo Kecamatan Lima Kaum Kabupaten daerah Tingkat II Batusangkar. Tanah tersebut oleh Baharrudin Datuk Rajo Basa dijual olehnya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), lalu PPAT membuatkan akta jual beli sebagaimana yang diatur oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Sedangkan anggota kaum dari Sutan Kari Mudo tidak dicantumkan namanya dalam sertifikat tanah tersebut. Kemudian para anggota kaumnya memprotes tentang terjadinya jual beli yang dilakukan tersebut, lalu perkara atau sengketa ini diajukan ke Pengadilan Negeri untuk penyelesaian selanjutnya.

2. Di Kelurahan Labuh Timur Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Daerah Tingkat I I Batu Sangkar, sebidang tanah telah didaftarkan dan disertifikatkan atas nama Bastari. Tanah tersebut kemudian dijual oleh Bastari dihadapan PPAT. Tanah yang terjual ini lalu dipagari oleh Gayatri salah seorang anggota kaum dari Bastari yang merasa berhak atas tanah tersebut, karena tanah itu adalah tanah pusako dan tidak setuju terhadap jual beli yang dilaksanakan. Gayatri kemudian diadukan kepada yang berwajib, dengan alasan bersalah menduduki tanah milik orang lain tanpa seizin pemiliknya atau kuasa yang sah.

Menilik uraian di atas terlihat bahwa tanah ulayat atau tanEJh

pusako yang merupakan tanah kaum atau suku dalam masyarakat

hukum adat Minangkabau sangat menentukan dan berpengaruh

dalam masyarakat dan adat Minangkabau. Kedudukan tanah yang

demikian ini menurut Wignyodipoero (1987:197) menjadi penting

dalam masyarakat dan adat Minangkabau disebabkan oleh

beberapa hal :

325

1. Sifatnya. Tanah merupakan harta kekayaan yang bersifat tetap dan keadaannya, bahkan kadang-kadang akan lebih menguntungkan.

2. Fakta yang menyatakan bahwa tanah : a. Tempat tinggal persekutuan (kaum). b. Memberikan penghidupan kepada persekutuan. c. Merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang

meninggal dunia harus dikuburkan. d. Merupakan tempat tinggal dayang-dayang pelindung

persekutuan dan roh para leluhur persekutuan.

Berdasarkan uraian dan pendapat di atas memberi

gambaran bahwa sifat dari hak uiayat dalam masyarakat hukum

adat Minangkabau adalah berada pada kaum atau sukunya tidak

, pada anggota kaum atau suku tertentu, tidak dapat dipindah

tangankan kepada orang lain untuk selama-lamanya, dan hanya

dapat dilepas untuk sementara waktu jika ada aiasan-alasan yang

diakui oleh adat atau lembaga adat Minangkabau.

Untuk selanjutnya mengenai pergeseran peran dan fungsi

mamak kaum atau mamak suku, lernbaga kerapatan adat

Minangkabau dan nagari serta faktor yang mempengaruhinya dan

dampak yang ditimbulkannya baik dilihat pula uraian di bawah ini.

Mengenai pergeseran peran dan fungsi mamak kaum atau

mamak suku pada hakekatnya tidaklah dapat dipisahkan sebagai

akibat adanya pergeseran peran dan fungsi mamak dan urang

sumando di rumah gadang sebagaimana diuraikan di atas. Peran

dan fungsi mamak kaum atau suku ini tidak jarang di daerah

326

penelitian hampir-hampir tinggal simbol-simbol adat saja. Sebab

tidak saja dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor tersebut di atas

JUga tidak kalah pentingnya ketika lembaga kerapatan adat

Minangkabau dan nagari sudah kehilangan peran dan fungsinya

sejak dibubarkannya nagari oleh pemerintah berdasarkan Undang­

Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang

pelaksanaannya di Sumatera Barat ditetapkan dalam Peraturan

Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 1981.

Dimana diantaranya dikatakan bahwa jorong adalah

merupakan bagian dari sebuah nagari diubah bentuknya menjadi

desa. Sementara itu jorong dalam pemerintahan nagari merupakan

perangkat dari wilayah administratif dari nagari

Sehingga mamak kaum atau mamak suku kehilangan peran

dan fungsi sebagai mewakili kaum atau sukunya duduk sebagai

anggota Dewan Pemerintahan Nagan yang diantara mereka akan

dipilih sebagai wali nagari.

Padahal masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda nagari

sebagai kesatuan hukum adat masih terus dipertahankan ataui·

keberadaannya masih dilanjutkan. Pemerintah Hindia Belanda

dalam mengatur pemerintahan nagari-nagari di Minangkabau atau

Sumatera Barat ini terlihat dari sejak dikeluarkannya peraturan

yang disebut ordonansi tanggal 27 September 1918 yang termuat

327

dalam staatsblad nomor 677 yang mengatur ketentuan cara

pengaturan urusan rumah tangga nagari .

Kemudian ordonansi ini diperbaharui kembali dengan

dikeluarkannya lnlandse Gemeente Ordonantee Buitengewesten

(!GOB) Staatsblaad 1938 no. 490. Di dalam IGOB ini diatur kembali

susunan serta cara pemerintahan nagari di Minangkabau. Menurut

!GOB nagari berkedudukan sebagai badan hukum bumiputera yang

diberi hak mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan demikian

kepada nagari diberi hak otonom.

Pada umumnya susunan serta hak kekuasaan nagari serta

alat-alat perlengkapan nagari berikut dengan adat Minangkabau

serta undang-undang yang berlaku di dalam nagari (lihat dalam

uraian sebelumnya) masih diberlakukan. Dapat dikatakan nagari

dengan pemerintahannya tidak mengalami perubahan, bahkan

nagari diberi hak untuk memungut pajak serta segala uang milik

nagari yang harus disetorkan kepada kas nagari.

Seakan-akan pemerintah Hindia Belanda dengan peraturan­

peraturannya tidak ingin merusak susunan lembaga adat

Minangkabau. Kalaupun ada beberapa perubahan terjadi pada

pengangkatan kepala nagari atau wali nagari ditentukan oleh

pemerintah Hindia Belanda dalam rangka melaksanakan fungsi

pemerintah jajahannya. la juga mengangkat panghulu suku rodi

328

yang diciptakannya untuk memasukkan konsep pemerintahan

jajahan ke dalam nagari tanpa merusak nagari, lembaga kerapatan

adat Minangkabau, mamak kaum atau mamak suku serta sistem

kekerabatan di rumah gadang.

Akan tetapi pada masa pemerintahan Republik Indonesia

nagari ini dicoba untuk dirubah yang dimulai oleh dikeluarkannya

Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah

tertanggal 8 April 1948 Nomor 17/GP/48 yang menciptakan wilayah

otonom ini berpedoman kepada Undang-Undang Pokok tentang

Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1948 yang pada dasarnya

mencoba menghapuskan nagari diganti dengan wilayah otonom

yang pada saat itu menimbulkan gejolak di lingkungan masyarakat

dan adat Minangkabau.

Nagari-nagari yang sudah ada sejak beratus-ratus tahun

yang lalu dihapus digabungkan menjadi kesatuan baru yang

bernama wilayah dengan alasan karena beberapa nagari telah

berhubungan erat di dalam kesatuan kehidupan sosial dan

perekonomian. Karena itu wali-wali nagari, serta segala kekayaan

nagari digabung langsung menjadi milik wilayah.

Jika nagari berdiri di atas dasar faktor teritorial dan faktor

genealogi, maka wilayah adalah daerah yang hanya didasarkan

pada faktor teritorial yang mengabaikan faktor genealogi dalam

329

nagari. Kemudian pemerintahan wilayah yang dimaksudkan di atas

dikepalai oleh seorang kepala wilayah dengan pangkat asisten

wedana (camat). Walaupun dalam undang-undang tersebut di atas

dikatakan bahwa jika ingin mengangkat asisten wedana tersebut

harus berpedoman kepada hukum adat, namun yang menjadi

kenyataan adalah pengangkatannya haruslah terlebih dahulu

mendapat persetujuan dari residen.

Dengan demikian terdapat perbedaan antara pemerintah

Hindia Belanda dengan Pemeritah Republik Indonesia dalam

melihat kepentjngannya masing-masing terhadap nagari. Jika

pemerintah Hindia Belanda tetap mempertahankan nagari dengan

ciri sistem pemerintahannya yaitu dijumpai adanya hukum adat dan

pengaruh faktor genealogi tidak boleh diabaikan dalam

mempertahankan peran dan fungsi nagari dalam masyarakat dan

adat Minangkabau. Pemerintah Hindia Belanda hanya merubah

sedikit yaitu tentang pengangkatan wali nagari mereka yang

tentukan.

Berbeda dengan Pemerintah Republik IFidonesia justru

sebaliknya yaitu menghapuskan segala bentuk dan ciri khas dari

nagari dirubah bentuknya menjadi pola pemerintahan daerah di

pulau Jawa, tanpa memperhitungkan sisi masyarakat dan adat

330

Minangkabau yang justru dialam kemerdekaan ini dirusak

bukannya dipertahankan.

Terlebih lagi pada tahun 1950 pemerintah daerah Propinsi

Sumatera Tengah dengan peraturannya tertanggal 14 Juni Nomor

50/GP/50 memperkenalkan kembali susunan baru tentang

pemerintahan wilayah sebagai tindak lanjut dari Undang-undang

Tahun 1948 Nomor 22 yaitu disebutkan bahwa pemerintahan

wilayah sebagai pengganti penghapusan pemerintahan nagari

dilakukan bersama-sama oleh kepala wilayah dengan Dewn

Pemerintahan Wilayah serta di sampingnya berdiri pula Dewan

Perwakilan Rakyat Wilayah yang lebih menghilangkan lagi identitas

masyarakat dan adat Minangkabau yang hidup di dalam dan

diorganisir oleh tertib susunan hukum ibu yang telah melembaga

sebagai lembaga adat minangkabau yang telah berjalan selama

ratusan tahun.

Masyarakat Minangkabau hidup di dalam persekutuan­

persekutuan nagari sebagai persekutuan hukum dalam instansi­

instansi yang tertinggi dimana masyarakat dan adat nagari telah

ada turun temurun yang sama-sama merasakan solidaritas hidup

bernagari.

Yang menjadi persoalan dalam lembaga dan hukum adat

Minangkabau adalah bahwa penghapusan nagari-nagari yang

331

diganti dengan pemerintahan wilayah sebagaimana terlihat di atas

hanyalah didasarkan atas faktor kehidupan sosial dan ekonomi

tanpa mempertimbangkan lagi faktor-faktor genealogi yang

merupakan dasar lembaga adat Minangkabau yang dalam wujud

tertinggi yang disebut nagari itu. Sudah tentu bentuk pemerintahan

wilayah yang demikian sangat berbeda dengan struktur sosial

masyarakat Minangkabau yang menempatkan peran dan fungsi

lembaga adat sebagai dasar kehidupan orang perorang di dalam

kaum atau sukunya dan nagari-nagarinya.

Persoalan ini berlanjut kemudian dengan dibentuknya dan

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang

Pemerintahan Desa yang pelaksanaannya di Surnatera Barat

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi

Sumatera Baral Nomor 7 Tahun 1981.

Persoalan lain sehubungan dengan penghapusan nagari

kemudian kas-kas nagari menjadi kas wilayah dengan sendirinya

penghasilan nagari-nagari pada masa lalu tidak dimanfaatkan untuk

nagari-nagari itu, akan tetapi diperuntukkan buat wilayah-wilayah

baru yang dibentuk di atas yang belum tentu pembangunan yang

dilaksanakan pemerintah baru tersebut seimbang dengan uang

yang disetorkan nagari-nagari pada masa lalu. Dengan kata lain

kas dari nagari beserta penghasilannya yang masing-masing nagari

332

pada masa lalu tidak sama, maka setelah terbentuk pemerintahan

wilayah yang baru kas dan hasil nagari masa lalu telah beralih

pengaturannya sesuai dengan kehendak pemerintah wilayah yang

bisa jadi asas keadilan pembangunan tidak diperoleh oleh

masyarakat nagari masa lalu. Bisa saja kas nagari dan

penghasilannya yang tinggi tidak ada artinya bagi masyarakat

sebab dialihkan ke wilayah-wilayah lain yang dianggap memerlukan

pembangunan tanpa melihat ada atau tidaknya kas dan

pendapatan wilayah dimana pada masa lalu berdiri nagari.

Sebagai akibatnya timbulah kegelisahan-kegelisahan

dikalangan masyarakat termasuk para panghulu, ninik mamak, alim

ulama, atau cerdik pandai yang melihat telah terjad1 pemasungan

lembaga adai Minangkabau.

Menurut Anwar (1997:14) pernah terjadi para ninik mamak,

ulama, dan para pemuda dari nagari Sundatar dalam wilayah

Lubuak Sikaping Kabupaten Pasaman tanggal 23 Agustus 1953

datang menghadap Gubernur Kepala Daerah Sumatera Tengah

menuntut agar dikembalikan lagi hak otonom pemerintahan nagari

Sundatar menurut IGOB 1938.

Menurut nara sumber di daerah penelitian menjelaskan

bahwa sistem wilayah yang dibentuk pemerintah Republik

Indonesia sangat tidak memuaskan masyarakat Minangkabau.

333

Mereka melihat sistem pemerintahan wilayah ini telah menimbulkan

persoalan-persoalan baru yang tidak sedikit yang memberi dampak

terlambatnya kemajuan di daerah Sumatera Barat.

Sebenarnya ada secerah harapan yang muncul pada

kalangan masyarakat Minangkabau pada tahun 1 953 tepatnya

tanggal 1 6 Desember sampai dengan 19 Desember di Bukit Tinggi

diadakan konfrensi besar panghulu-panghulu kaum adat se­

Sumatera Tengah yang memutuskan agar pemerintah kembali

memperkuat pemerintahan nagari dengan hak-hak otonomi yang

luas dan demokratis , yang memungkinkan nagari dapat

membangun, serta memperlengkapi otonomi nagari dengan

aparaturnya yang demokratis yang memungkinkan pemerintahan

nagari berjalan lancar dan terciptanya keamanan lahir dan batin.

Akan tetapi yang menjadi kenyataan hasil konfrensi ini tidak pernah

terwujudkan.

Menurut Anwar (Ibid. , ) sebenarnya kemungkinan untuk

membentuk desa otonom menurut Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1948 di Minangkabau atau Sumatera Tengah masih dapat

diadakan dengan jalan lain yaitu dengan kemungkinan tidak usah

menggabungkan nagari cukup dengan mendinamisir nagari-nagari

yang ada yang mempunyai daerah yang lebih luas desa-desa di

Jawa di dalam lingkungan genealogi masyarakat dan adat

334

Minangkabau. Karena adanya penggabungan nagari menjadi

wi/ayah dengan bentuk desa otonom, pemerintahan nagari menurut

tertib susunan hukum ibu tidak mempunyai arti lagi karena di dalam

susunan pemerintahan wilayah yang baru hak-hak nagari yang

lama dihapuskan. Yang terjadi kemudian adalah membawa akibat

ke dalam lapangan keluarga, kaum atau suku masyarakat dan adat

Minangkabau yaitu kelanjutan peran dan fungsi mamak kedalam

lingkungan saparui' atau serumah gadang menjadi semakin

berkurang, sebab peran mamak dalam kaumnya sangat besar

ketika Pem,erintah Nagari masih ada. Seperti diketaliui nagari di

Minangkabau adalah persekutuan hukum tertinggi yang dibentu

oleh persekutuan-persekutuan hukum yang lebih bawah yang

disebut saparui' atau serumah gadang yang dalam kata adat

disebutkan "nagari baka ampek suku, nan bahindu, babuah parui'.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa nagari

dihapuskan oleh pemerintah, sementara itu lingkungan nan saparui'

atau rumah gadang dibiarkan. Kemudian suku masih ada yang

semuanya ini belum diatur dalam susunan pemerintahan wilayah

yang baru itu. Sebagai akibatnya jelaslah bahwa masyarakat dan

adat Minangkabau kehilangan lembaganya sebagai persekutuan

hukum yang tertinggi dalam tatanan kehidupannya.

335

Bolehlah dikatakan bahwa pemerintah telah menghapuskan

satu bagian dari kehidupan masyarakat dan adat Minangkabau

tanpa memikirkan dampak lainnya terhadap lembaga adat dan

masyarakat Minangkabau, sebagaimana diuraikan di atas bahwa

nagari sebagai persekutuan hukum itu diikat oleh tali rantai yanng

erat dengan suku serta parui' atau rumah gadang. Sehingga jika

yang satu diubah, jelaslah akan memberi dampak terhadap yang

lainnya.

336

5.1 Kesimpulan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan

penelitian sebagai berikut •

1 . Yang dimaksud dengan lembaga adat dalam masyarakat

Minangkabau adalah lembaga adat yang meliputi rumah

gadang, mamak kaum atau mamak suku, lembaga kerapatan

adat Minangkabau dan nagari. Lembaga adat Minangkabau ini

pada dasarnya memiliki fungsi sosial yang memberi pengaruh,

dan merupakan suatu kebutuhan serta mutlak adanya untuk

berlangsung secara terintegrasi terhadap adat, struktur sosial

dan pranata sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat

Minangkabau. Oleh karena itu lembaga adat Minangkabau ini

memiliki peran dan fungsinya menjaga tata tertib

kemasyarakatan melalui sistem pengendalian sosial yang

bersifat memaksa yaitu hukum adat dalam bentuk "cupak nan

duo, kato nan ampek, undang-undang nan ampek, dan nagari

nan ampek". Untuk melaksanakan peran dan fungsinya di atas

lembaga adat Minangkabau disokong oleh suatu sistem alat

kekuasaan seperti adanya "manti, dubalang, dan malim" yang

337

diorganisir oleh lembaga kerapatan adat Minangkabau dalam

nagari. Dalam lembaga adat Minangkabau ini terdapat adanya

kewajiban anggota kaum kerabat dalam kaum atau sukunya

untuk mentaati sistem kekerabatan yang diatur secara struktural

ke dalam lembaga adat Minangkabau yang menyebabkan

adanya daya pengikat dan daya gerak dari masyarakat

Minangkabau itu.

2. Lembaga adat Minangkabau ini menggambarkan kebudayaan

masyarakat Minangkabau di mana masing-masing unsur dari

lembaga adat Minangkabau terintegrasi secara struktural

melembaga mulai rumah gadang, mamak kaum atau suku,

lembaga kerapatan adat Minangkabau, sampai nagari. Apabila

satu di antara unsur-unsurnya tidak memiliki peran dan

fungsinya, maka ia akan memberi pengaruh terhadap peran dan

fungsi unsur-unsur lainnya dari lembaga adat Minangkabau itu.

Karena itu lembaga adat Minangkabau ini merupakan satu

sistem sosial dan budaya yang terintegrasi dan terselaraskan

dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Sebab itulah

lembaga adat Minangkabau ini masih memiliki peran dan

fungsinya hingga dewasa ini, walaupun ada beberapa aturan

adatnya yang telah bergeser secara struktural kelembagaan dari

lembaga adat Minangkabau.

338

3. Lembaga adat Minangkabau memiliki peran dan fungsi yang lain

yaitu untuk mempertahankan masyarakat dan adat

Minangkabau, karena itu ia masih merupakan kebutuhan

budaya bagi masyarakat Minangkabau dalam bentuk respon

kulturalnya. Hal ini terlihat dari adanya usaha Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tingkat I Sumatera Baral pada tanggal 7

Desember tahun 2000 yang lalu, sepakat untuk mengesahkan

kembali adanya pemerintahan nagari melalui Peraturan Daerah

Ten tang Ketentuan Pokok Perubahan Pemerintah Desa di

Sumatera Barat menjadi Pemerintah Nagari yang telah 52 tahun

dihapuskan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui

Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Nomor 17/GP/48 tertanggal 8 April 1948 dan Nomor 50/GP/50

tertanggal 14 Juni 1950, serta Undang-Undang Pokok tentang

Pemerintahan Daerah Nomor 22 tahun 1948, Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang

pelaksanaannya di Sumatera Baral ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat Nomor 7

Tahun 1981.

4. Lembaga adat Minangkabau ini juga berperan dan berfungsi

sebagai peletak dasar pola hubungan sosial dengan identitas

tersendiri bagi anggota masyarakat dan kelanjutan masyarakat

339

adat Minangkabau. Karena itu ciri atau sifat dari lembaga adat

Minangkabau merupakan bagian yang penting bagi masyarakat

Minangkabau sebab ia memiliki fungsi sosial dan budaya dalam

masyarakat Minangkabau.

5. Di dalam lembaga adat Minangkabau ini terlihat adanya

hubungan timbal balik antara individu sebagai anggota

masyarakat dengan lembaga adat Minangkabau. lni terlihat

secara struktural ditemukan adanya peran dan fungsi seorang

mamak dalam sebuah parui' atau rumah gadang, peran dan

fungsi mamak kaum atau suku, peran dan fu,ngsi panghulu

andiko dalam lembaga kerapatan adat Minangkabau, serta

peran dan fungsi wali nagari terhadap masyarakat dan adat

Minangkabau. Peran dan fungsi ini memperlihatkan adanya

hubungan fungsional antara individu atau anggota masyarakat

Minangkabau dengan lembaga adatnya, di samping adanya

fungsi lembaga adat Minangkabau terhadap masyarakat

Minangkabau.

6. Hubungan fungsional ini terlihat pula .pada peran dan fungsi

rumah gadang dalam masyarakat Minangkabau yang

merupakan peletak dasar kelembagaan adat dan masyarakat

Minangkabau atau sistem sosial dan sistem budaya masyarakat

Minangkabau. Di samping temuan di atas terlihat lagi bahwa

340

dalam rumah gadang ini adanya suku dalam sistem

kekerabatan masyarakat Minangkabau yang diturunkan dari

seorang nenek kepada turunannya, yang menempatkannya

sebagai "amban purue" yang menguasai harta pusako di rumah

gadang, dan "limpapeh rumah nan gadang" yang merupakan

lambang keturunannya, yang diungkapkan dalam bahasa adat

"anak basuku kasuku ibu" artinya garis keturunan suku dalam

masyarakat Minangkabau ditarik dari seorang nenek yang juga

seorang ibu dari anaknya dan nenek dari cucunya yang

menyebabkan masyarakat Minangkabau dikenal sebagai

penganut tradisi matrilineal.

7. Suku ini dalam masyarakat Minangkabau dipahamkan sebagai

hubungan tali darah dari orang seasal atau seketurunan, dalam

kata adat Minangkabau disebut "barasal dari sebuah parui"'.

Parui' pada hakikatnya dipahamkan sebagai himpunan satu

keluarga besar dalam satu rumah gadang yang menarik garis

keturunan dari pihak nenek atau ibunya. Dalam kata adat

disebutkan "malu nan indak dapek diagieh, suku nan indak ·

dapek dianjak". Menurut tradisi adat masyarakat Minangkabau

terdapat dua suku induk yang kemudian terbagi dalam empat

bagian kelompok besar suku induk yang memiliki hubungan

dengan dua pendiri dan pembentuk adat Minangkabau yaitu

341

Datuk Ketemanggungan untuk suku Koto-Piliang, dan Datuk

Perpatih Nan Sabatang untuk suku Bodi-Chaniago.

8. Kedua suku induk ini memiliki perbedaan dalam cara

pengambilan keputusan dan pemilihan kepala adat yang disebut

panghulu. Jika pada suku Koto-Piliang mengambil keputusan

dalam musyawarah ditetapkan secara bertingkat yang disebut

"bajanjang naik, batangga turun". Tingkatan dimaksud adalah

tingkatan pengambilan keputusan yang ditentukan oleh

tingkatan panghulunya, karena itu di dalam suku Koto-Piliang

terdapat tingkatan kedudukan seorang panghulu dalam

adatnya. Berbeda dengan sistem pengambilan keputusan pada

suku Bodi-Chaniago yang menempatkan seseorang sama

kedudukannya dengan orang lain ketika dilakukan pengambilan

keputusan, yang di dalam kata adat disebut "dudua samo

randah, tagak samo tinggi". Namun pada suku Bodi-Chaniago

ini terdapat seorang panghulu yang dituakan berdasarkan

wibawa yang dimilikinya dan disebut sebagai pamuncak adat.

9. Perbedaan dari kedua sistem pengambilan keputusan tersebut

di atas dan mengenai kedudukan panghulu dalam kedua induk

suku ini telah melahirkan suatu kelarasan yaitu kelarasan Bodi­

Chaniago dan kelarasan Koto-Piliang. Kata laras inilah

kemudian mempunyai makna hukum yaitu tentang tata cara

342

adat turun temurun bagi masyarakat Minangkabau hingga

dewasa ini. Perbedaan ini di dalam adat istiadat Minangkabau

di dalam kata adat disebutkan "di mano batang taguling, di sinan

tindawan tumbuah, di mano tanah dipijak, di sinan langik

dijunjuang". Suku ini memiliki peran dan fungsi yang menonjol

ketika disebutkan sebagai syarat berdirinya suatu nagari yang

disebutkan di dalam pendirian nagari paling tidak harus terdapat

empat buah suku. Di dalam kata adat disebutkan "nagari

barampek suku, ampek suku sakoto".

10. Mengenai peran dan fungsi lembaga adat Minangkabau ini

menempati puncaknya ketika nagari masih berdiri sebagai

lembaga pemerintahan adat dan masyarakat Minangkabau,

serta lembaga kerapatan adat Minangkabau masih berperan

dan berfungsi sebagai dewan pemerintahan nagari yang

mengurus keseluruhan kepentingan masyarakat dan adat

Minangkabau.

1 1. Dalam perkembangannya lembaga adat Minangkabau ini

mengalami pergeseran peran dan fungsinya dalam kehidupan

masyarakat dan adat Minangkabau. lni terlihat dari adanya

pergeseran peran dan fungsi mamak dalam kaum atau sukunya

pada parui' atau rumah gadang yang beralih ke "urang

sumando". Sebagai akibatnya adalah menempatkan urang

343

sumando pada peran dan fungsi memiliki kekuasaan terhadap

anak dan istrinya. Akibat logisnya ialah timbullah hubungan

yang lebih akrab atau semakin intim antara urang sumando

dengan an;:1k dan istrinya yang telah menghapuskan kesan adat

yang menyebutkan urang sumando itu "bak abu di ateh tunggua

tabang ditiuk angin" yang artinya menempatkan urang sumando

tidak kuat dalam kelompok kerabat istrinya. Sebab itu anak,

tidak berada dalam kekuasaannya, akan tetapi berada dalam

kekuasaan seorang mamak, yang terkesan ia dianggap

hanyalah sebagai orang datang atau orang asing ke· dalam

kerabat istrinya. Sejak itu kesan seorang urang sumando

"mancaliak-caliak di siang hari, dan mandanga-danga di malam

hari samakin saketek" menjadi hilang. Di sini terlihat bahwa

peran dan fungsi mamak dalam kata adat disebutkan "anak

dipangku kamanakan dijinjiang, urang dalam kampuang

dipatenggangkan" hampir-hampir tinggal simbol adat saja.

Barulah ia berperan dan berfungsi kembali sebagai mamak

ketika kamanakannya hendak berumah tangga; di mana ia

bertindak sebagai juru runding dalam perkawinan

kamanakannya itu.

1 2. Adanya pergeseran peran dan fungsi mamak dalam kaum atau

sukunya pada parui' atau rumah gadang mengakibatkan

344

semakin eratnya hubungan antara bapak dan anaknya, maka

terjadilah perubahan sosial dalam sistem kekerabatan

masyarakat dan adat Minangkabau di mana terdapat hubungan

yang erat antara C'eorang anak dengan "bako"nya. Begitu pula

semakin eratnya hubungan antara urang sumando dengan

bakonya. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kunjungan

urang sumando ke bakonya semakin sering, begitu pula

sebaliknya dipihak bako kerap sekali mengunjungi rumah "anak

pisang"nya terutama sekali pada saat adanya acara-acara adat,

khitanan, dan pada han-hari besar Islam lainnya.

13. Namun temuan penelitan memperlihatkan bahwa sistem

kewarisan harta dan gelar pusaka serta sistem perkawinan

masih tetap mengacu pada sistem matrilineal. Sehingga

pemanfaatan pengelolaan harta pusako tinggi yang dijalankan

oleh seorang mamak kini tidak lagi semata-mata untuk

kepentingan kebutuhan anggota keluarga dan kamanakannya

saparui' atau serumah gadang, akan tetapi telah bergeser ke

arah usaha dari seorang mamak untuk memenuhi kebutuhan

anak dan isterinya. lni bisa terjadi karena para kamanakan atau

urang sumandonya telah memiliki status sosial ekonomi lebih

tinggi dari mamaknya, seperti dari tingkat pendidikan,

pendapatan, dan pekerjaaan.

345

14. Terjadinya pergeseran peran dan fungsi seorang mamak ini di

rumah gadang telah terjadi sejak masuknya pengaruh Islam

lewat Aceh di Minangkabau, yang menempatkan seorang suami

semakin tinggi kedudukannya di dalam kehidupan rumah

tangganya. Karena itu ia diwajibkan haruslah memiliki tanggung

jawab yang besar terhadap isteri dan anaknya, sebagaimana

yang terdapat di dalam ajaran agama Islam. Sehingga timbullah

adanya kecenderungan dari seorang suami bersama isterinya

untuk membentuk keluarga batih dan mencoba untuk

meninggalkan atau mengurangi pengaruh keluarganya sekaum

atau sesuku di dalam parui' atau rumah gadang. Faktor

pendukung masuknya pengaruh Islam ke dalam sistem

kemasyarakatan dan adat Minangkabau adalah karena

pesatnya perkembangan sistem pendidikan Islam di kalangan

rnasyarakat Minangkabau yang hingga kini masih dirasakan

pengaruhnya.

15. Pengaruh adanya tradisi merantau dalam masyarakat

Minangkabau juga merupakan salah satu sebab lain yang

menggeser peran dan fungsi rumah gadang dalam

kelembagaan adat Minangkabau melalui tradisi merantau ini

yang memudahkan terjadinya pembauran antara masyarakat

dan adat suku bangsa lainnya melalui proses akulturasi.

346

Sebagai akibat adanya tradisi merantau ini tidak jarang anggota

masyarakat adat kawin dengan suku bangsa lain yang memberi

dampak terhadap bergesernya peran dan fungsi lembaga adat

Minangkabau.

1 6. Pergeseran peran dan fungsi lembaga adat ini dapat juga terjadi

disebabkan karena semakin berkurangnya tradisi untuk

membangun keluarga sekaum atau sesuku dalam satu rumah

gadang. Ada kecenderungan dari anggota rumah gadang untuk

membangun rumahnya sendiri-sendiri dalam bentuk sebuah

rumah keluarga batih seperti di kota-kota besar yang di

dalamnya hanya terdiri seorang ayah, ibu, dan anak-anaknya.

17.Adanya Undang-Undang Pokok .L'\graria Nomor 5 Tahun 1960

dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 O Tahun 1 96 1 tentang

Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Pertanian Dan

Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan

Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah yang harus

dibuatkan sertifikatnya oleh pemerintah menyebabkan pula

terjadinya pergeseran peran dan fungsi lembaga adat dalam

masyarakat Minangkabau. Adanya perubahan status tanah

dengan keharusan untuk dibuatkan sertifikatnya oleh

pemerintah menimbulkan persoalan-persoalan yang

berkepanjangan yang dirasakan hingga sekarang ini terhadap

347

lingkungan keluarga sekaum atau sesuku pada parui' atau

rumah gadang. Misalnya telah terjadi persengketaan antara

mamak dengan kamanakan atau dengan anggota kaum lainnya

yang turut menjadi pewaris. Sebab dalam ketentuan pemerintah

tersebut di atas merupakan suatu kewajiban bagi setiap tanah

untuk didaftarkan atas nama seseorang dan banyak yang

terjadi di Minangkbau tanah-tanah tersebut atas nama seorang

mamak. Oleh karena itu peraturan pemerintah ini turut pula

memberi pengaruh terhadap hukum perwarisan dalam

masyarakat adat Minangkabau. Sementara itu pemerintah

kurang memikirkan dampak dari adanya Undang-Undang Pokok

Agraria.

1 8.Akibat lain dari adanya Undang-Undang Pokok A.graria tersebut

di atas adalah terjadinya pola perubahan sosial yang

ditimbulkan sehubungan dengan penguasaan dan penggunaan

serta kepemilikan tanah dalam masyarakat Minangkabau. Jika

semula tanah wilayah penggunaan dan penguasaan berada di

tangan masyarakat adat atau suatu kaum sejak ini bergeser

penggunaan dan penguasaannya ke arah perorangan. Sebagai

akibatnya timbullah perubahan sosial dalam bentuk

renggangnya hubungan sosial baik dalam kaum, maupun antar

kaum. Begitu pula apabila tanah ulayat tersebut dinamakan

348

atas nama seseorang dari anggota kaum atau suku atau mamak

dapat mengakibatkan punahnya suatu kaum. Suatu kaum

dinyatakan punah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau

apabila dalam kaum tersebut tidak mempunyai keturunan yang

wanita. Sedangkan ciri utama dalam masyarakat dan adat

Minangkabau yang matrilineal adalah bahwa seorang wanita

memiliki peran dan fungsi sebagai penerus suku kaumnya dan

memberikan peran dan fungsi seorang mamak di rumah gadang

yang mengurus anggota keluarganya dan kamanakannya serta

mengaurus ekonomi anggota keluarga dan harta pusaka di

rumah gadang, akan tetapi terjadi pergeseran peran dan fungsi

seorang mamak misalnya dari penguasa tanah ulayat menjadi

pemilik sekaligus penguasa dari harta kaumnya. Karena itu

ditinjau dari hukum pewarisan dalam masyarakat adat

Minangkabau dengan adanya kaum yang punah tersebut dapat

menimbulkan kecenderungan terjadinya pewarisan yang

menyimpang. Pewarisan yang seharusnya turun . kepada

kamanakan kini pindah kepada seorang anak yang tentu tidak

sesuai dengan ketentuan adat yang menyatakan "pusako saling

ka suku" dengan demikian tanah ulayat ini telah beralih dari

suku atau kaumnya yang mengakibatkan hilangnya hak dari

kaum untuk menguasai atau memiliki tanah dari kaumnya.

349

19. Sebagai akibat adanya pergeseran peran dan fungsi lembaga

adat dalam masyarakat Minangkabau sebagai akibat adanya

alkulturasi di atas memberi pengaruh terhadap pengasingan,

yang menyangl<ut pergeseran cara-cara tradisional oleh

masyarakat Minangkabau menuju ke arah reorientasi, yaitu

perubahan penerimaan struktur normatif kebudayaan lain tanpa

mengindahkan kemungkinan penguatan kembali

(reaffirmation), untuk memperkokoh kebudayaan tmdisional

masyarakat Minangkabau_

5.2 Saran

Berdasarkan uraian di atas dapat diajukan beberapa saran

sebagai berikut :

1. Apabila ditilik peran dan fungsi sosial lembaga adat

Minangkabau yang memiliki daya pengikat dan daya gerak

masyarakat yang dapat dijadikan potensi penunjang

pelaksanaan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I

Sumatera Baral, maka disarankan agar pemerintah dan

masyarakat adat Minangkabau mau memahami kembali peran

dan fungsi sosial tersebut.

2. Apabila ditilik peran dan fungsi lembaga adat Minangkabau ini

secara keseluruhan yang menggambarkan adanya identitas

350

sistem sosial dan budaya masyarakat Minangkabau, maka

disarankan agar pemerintah dan masyarakat Minangkabau

tetap mempertahankan sistem kelembagaan adat yang

terintegrasi itu. Sebab .jika tidak demikian, maka dikuatirkan

suatu ketika masyarakat Minangkabau kehilangan jati dirinya

sebagai masyarakat Minangkabau.

3. Adanya usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I

Sumatera Baral yang pada tanggal 7 Desember 2000 untuk

mengesahkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan Pokok

Perubahan Pemerintahan Desa di Sumatera Baral kembali

Menjadi Pemerintahan Nagari, maka disarankan kepada

Pemerintah Pusat dan masyarakat Minangkabau untuk

mendukung rancangan tersebut, guna dapat terlaksana

secepatnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pemerintah

pada dewasa ini untuk melaksanakan otonomi daerah yang

seluas-luasnya di Sumatera Baral.

4. Apabila ditilik adanya hubungan fungsional antara masing­

masing unsur yang terdapat di dalam lembaga adat

Minangkabau dalam rangka pelaksanaan pemerintahan nagari

di alas, maka disarankan kepada Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Baral dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera

351

Barat dan masyarakat agar hubungan fungsional tersebut

jangan dihilangkan akan tetapi dipertegas fungsi masing-masing

dari unsur lembaga adat Minangkabau yang merupakan satu

kesatuan dalam sistem sosial dan budaya masyarakat

Minangkabau.

5. Menilik masih berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria

Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri

Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun1962 tentang Penegasan

Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas

Tanah yang memberi akibat luas dalam penguasaan,

penggunaan, dan kepemilikan tanah dalam masyarakat

Minangkabau yaitu timbulnya perubahan sosial dalam bentuk

renggangnya hubungan sosial baik dalam kaum maupun antar

kaum dan dapat punahnya suatu kaum serta hukum perwarisan

adat masyarakat Minangkabau, disarankan agar ketentuan

peraturan perundang-undangan di atas agar ditinjau kembali,

jika tidak ingin permasalahan itu berlanjut dan berkembang

menjadi isu negatif dalam pelaksanaan pembangunan di

Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

352

DAFT AR PUST AKA

Abdullah, Taufiq, 1972. " Modernization in the Minangkabau Word : West Sumatra in the Early Decades of the Twentienh Century" , dalam : "Culture and Politics in Indonesia". Suntingan Claire Holt, dengan babtuan Benedith R. O'G. Anderson dan James Sagel, Cornell University Press, Ithaca New York.

Alam, Syamsul, 1988. Pola penguasaan Tanah dan Mobilitas Sosial di daerah Pedesaan Suatu Studi Mobilitas Spasial Masyarakat di Daerah Minangkabau, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Alvian, 1986. Transformasi Sosial Budaya Dalam Pembangunan Nasional, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Andaya, Leonard yuzon, 1975. The King of Johor, 1641-1728, Oxford University Press, Kuala Lumpur.

Anwar, Chairul, 1979. Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minagkab au, Rineka Cipta, Jakarta

Aveling, Harry, (ed) , 1979. The Development of Indonesian Society, University of Queensland Press, St. Lucia, Queensland .

Bachtiar, Harsya, et.al, 1985.Budaya dan manusia Indonesia, Hanindita, Yogyakarta.

Bakker, Anton dan Ahcmad Charris Zubair, 1994. Metodologi Penelitian Filsafat, Kanisius, Yogyakarta.

Baldridge, J. Victor, 1975. Sociology A Critical Approach to Power, Conflict and Change, Jonh Wiley & Sons, Inc. Canada.

Ball, J_ Van , 1970. Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya (Hingga Dekade 1970), Gramedia , Jakarta.

Bank, 0. 1986. The Sociology of Education. London : Bats Ford.

353

Becker, Howard S. and Blanche Geer, 1957. "Participantobservation and Interviewing : A Comparism". Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs, New Jersey.

Bell,c. and Newby, H. (ed) 1977. Doing Sociological research. London : George Allen and Unwim.

Berg, C.C.1972. llmu-ilmu Kebudayaan di Indonesia : Suatu Metamorfose Selama Setengah Abat Terakhir, Bhratara, Jakarta.

Bertrand, Alvin L . 1980. Sosiologi, Bina llmu Surabaya.

Black James A. dan Dean J. Champion, 1992. Metode dan Masalah Penelitian Sosial, Eresco , Bandung.

Bohannan, P. and M. Glazer (ed) 1973 Alfre,d A Konopf, New York .

High Points in Antropology,

Brannen , Julia, 1996. Memandu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, terjemahan oleh H. Nuktah Arfawie Kurde, et.al. Fakultas Tarbiah IAIN Antasari , Samarinda.

Burns, Tom R , et .al ,1987. Manusia, Keputusan, Masyarakat: Teori Dinamika Antara Aktor dan Sistem Untuk l/muwan Sosial, Pradnya Paramita, Jakarta.

Cartwright, Dorwin,and Alvin and Theory. New Publishers.

Zaneder.1968 . Group Dynamics,Research York-Evanston-london: harper & Row

Chaaadwick, Bruce A. Howard M. Bahar, Stan L. Albrecht.1984. Social Science Research Methods. New Jersey: Prentice- Hall lntrenational Inc. London.

Chubin, Daryl, E. and Alan L. Porter, Frederick A. Rossini, Terry Connoly( ed) 1986. lnterdiciplinary Analysis and Research, Theory and Practice of Problem Focused, Research and Developmant. Maryland : Lemond Publishing.

354

Craib, Ian 1994. Teori-teori Sosial Moderen Dari Respons Sampai Hubermas, Terjemahan Rajawali Pers, Jakarta.

Datuk Rojo Penghulu , ldrus Hakim 1978. Pokok-pokok Pengetahuan Alam Minangkabau, Rosda, Bandung.

-------------1978, Buku Pegangan Penghulu di Minagkabau, Rosda, Bandung

-------------1984, 1000 Pepatah,Petitih, Mamang, Bidal, Pantun, Gurindam Bidang Sosial Budaya, Ekonomi,Politik, Hukum, Hankam, Agama di Minangkabau, Remadja Karya, Bandung.

Daud, Fatimah, 1992. Pengenalan Teori-teori Sosiologi, Fajar Bakti SON. BHD, Kuala Lumpur

De Jong, P.E. de Josselin, 1952. Minangkabau and Negeri Sem bilan: Socio-Political Structure in Indonesia, Martinus Nijhoff - S Gravenhage.

Deutscher, Irvin 1973. What We Say /What We Do, Scott Foresman, Glenview.

Durkheim, Emile , 1977. The Rules of Sociological Method, A Free PressPaparback, McMillan Publishing Company, Inc, New York -London

----------------------and Marcel Mauss, 1963, Primitive Classificaation, Cohen & West, London

Esten,Mursal, 1993. I Minangkabau Tradisi dan Perubahan, Angkasa Raya , Padang.

Evers, Hans-Dieter, 1975. Chang ing Patterns of Minagkabau Urban Landownership, Bijdragen tot de Taal Landen Volkenkunde.

Fielstead, William J. Markam,Chicago.

(ed), 1970. Q ualitative Methodology,

Foster-Carter, Aidan, 1985. The Sociology of Development, Causeway Press Ltd. England

355

.,_, .

Furnival, J_ S_ 1967 _ Netherlan ds ln die :A Study of Plural Economic, Cambridge University Press, London.

Gama, Judistira Kartiwan_ 1992_ Teori-teori Perubahan Sosial, Program Pascasarjana UNPAD, Bandung.

Garner, Roberta Adh. 1984. Social Change. Chicago: Roud Mcmally Choledge Publishing Company_

Gillin and Gillin_ 1954. Cultural Sociology.A Revision of An Introduction to Sociology. New York: The Mcmillan Company_

Geestz, Hildren, 1967. Indonesian Cultures an d Communities in In don esia, Rev.ed. Edited by Ruth T. Mc Vey, Human Relations Area Files, New Haren.

Gitter , Joseph B. 1952. Social Dynamic, Prin ciple s an d Cases in Introductory Sociology, McGraw Hill, New York-Toronto­London.

Glaser, B. and A. L. Strauss, 1967. The Discovery of Groun ded Theory: Strategis for Qualitative Research, Aldin ,Chicago.

Good, William J.and John Philips. 1954. Cultural Sociology, The Mcmillan Company , New York_

------------------1952, Methods in Social Research, McGraw-Hill Book Company-Kogakusha, Ltd. New York- Tokyo- London_

Graves, Elizabeth E., 1971. The Ever Victorius Buffalo: How The Min an gkabau of ln donesiaa Solved Their Colonial Question , T esis Ph.D., University of Wisconsin.

Hamka, 1963. Adat Min angkabau Menghadapi Revolusi, Fa. Tekat , Padang.

Honigman, J., 1 976. The Development of Anthropological Ideas, The Dorsey Press, Illinois.

Horton, Paul, B. 1984. Sociology , McGraw-Hill Inc, New York

356

Ibrahim, Abd. Syukur dan Machrus Syamsuddin, 1 985. Penemuan Teori Grounded Beberapa Strategi Penelitian Kualitatif, Usaha Nasional , Surabaya.

lnkeles, Alex, 1 965. What is Sociology, an Introduction to the Discipline and Prossetion, Prentice Hall Od India Ltd.

Jamaries, 1996. Hakikat Pembelajaran Basandi Dalam Keluarga Matrilineal Minangkabau, Disertaasi, Program Pascasarjana, IKIP , Bandung.

Jonhson, Doyle Paul, 1 988. Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Graamedia, Jakarta.

Junus, Umar, 1 988. Kebudayaan Minangkabau, dalam Koentjaraningrat, 1 988. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Djambatan, Jakarta.

Kaberry, P. 1957. "Malinowski's Contrigution to Fieldwork Methods and the Writing of Ethnography", in: R. Firth (ed) 1 957. Man and Culture, Routledge & Kegan Paul, London.

Karim, Nik Safiah, 1 985. Stukturalisme Satu Tinjauan Multidisiplin, University Malaya, Kuala Lumpur.

Kartono, Kartini. ·1 983. Pengantar Metodologi Research Sosial. Alumni , Bandung.

Karzwil, Edith, 1 980. The Age of Structuralism, Columbia University Press, New York

Kato, Tsuyoshi, 1 989. Matriliny and Migration Evolving Minangkabau Tradisitions in Indonesia, Cornell University Press, Ltd., New York

Kerlinger, Fred N., 1 992. Asas-asas Penelitian Behavioral , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta .

Keesing, Roger M. , 1 989. Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer, Erlangga,Jakarta.

357

Koentjaaraningrat, 1964. Pengantar A ntropologi, Cetakan ke I I Universitas Indonesia Press, Jakarta.

-------------, 1987. Sejarah Teori Antropologi, Jilid I dan II, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

------------, 1988, Manusia dan Kebudayaan Indo nesia, Djambatan, Jakarta.

------------, dan Ronald K. Emmerson (ed), 1985. Aspek Manusia Dalam Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta.

Koenoe, Moh., 1969. Introduction Into Indonesian Adat L aw, lnstitut Voor Culturele en Sociale Anthropologie, Nijmegen, Nederland.

Kupper, Adam, 1973. Anthropology and Anthropologists, Routledge & Kegan Paul, London.

------------, 1977. The Social A nthropology Radcliffe-Brown, Routledge & Kegan Paul, London.

L.A. Coser, and B. Rosenberg, 1957. Sociological Theory: A Book of Readings, McMillan, New York.

Laeyendecker, L., 1991. Tata, Perubahan dan Ketimpangan Suatu Pen gantar Sejarah Sosiologi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Laswell, Harold and Abraham Kaplan, 1969. Power and Society, Yale University Perss, New Haven-London.

Leach, Edmund, 1969. Social Structure The History o f the Consept, in : David L. Sills (ed), 1968. International Encyclopedia of the Social Science, The McMillan Company & The Free Press, New York-London.

Leach, Edmund, 1964. Political System of Highland Burma: A Study o f Kachin Social Structure, The Athlone Perss, London.

358

Linton, Ralph, 1936. The Study of Man, D. Appleton Century-Company, Inc., New York.

Loeb, Edwin M. 1972. Sumatera: Its History and People, Oxford University Press, Kuala Lumpur.

Mansoer, M. D., et. al. , 1970. Sejarah Min angkabau, I Bhatara, Jakarta.

Manggis M. Rasjid dan Datuk Radjo Penghoeloe, 1971. Minangkabau: Sejarah Ringkas dan Adatn ya, Sri Darma, Padang.

Malinowski, Bronislaw K., 1944. A Scientific Theory of Culture and Other Essays, Oxford University Press, New York.

Martodirdjo, Haryo Suhardi, 1991. Orang Tugitil di Halmahera, Struktur dan Dinamika Sosial Masyarakat Penghuni Hutan, Disertasi -UNPAD, Bandung.

Mayor Polak, J. B. A F. , 1966. Sosio/ogi Suatu , Pengantar Ringkas, lchtiar Baru, Jakarta.

Miles, Mathhew, B. and A Michael Huberman. 1992. Qualitatif Data Analysis, Sage Publications, Inc., Beverly Hi l ls.

Mohd. Zen, Lokhman, 1990. Perubahan Sosial dan Nilai Ukur Tradisional Minangkabau di Sumatera Barat, Tesis Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Moleong, Lexy, J. 1989. Metodologi Pene/itian Kualitatif, Remaja Karya, Bandung.

Muhadjir, Noeng, 1990. Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin, Yogyakarta.

Murdock, GeorgePeter, 1949. Social Structure, The McMillan Company , New York

Nairn, Muchtar, 1984, Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau, Gajah Mada University Perss, Yogyakarta.

359

Nairn, Asma M., dan Mochtar Nairn, 1975. Bibliografi Minangkabau, Singapore University Press Pte. Ltd., Singapore.

Nain, Sjafnir Abu, dan lshaq Thaher, 1988. Kedudukan dan Peranan Wanita Suku Minangkabau, Deparatemen Pendidikan dan Kebudayaan , Jakarta.

Nasikun, 1992. Sistim Sosia/ Indonesia, Rajawaliperss, Jakarta.

Nasir, Moh, 1988. Metoda Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Nasroen, M., 1957. Oasar Falsafah Adat Minangkabau, Pasaman, Jakarta.

Nasution, S. , 1996. Metode Penelitian Naturalistik Kulitatif, Tarsito, Bandung.

Nawawi, Hadari, 1983. Metode Penelitian Bidang Sosia/, Gajah Mada University Preess, Yogyakarta.

Noer, Deliar, 1973. The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942,0xford University Press, London and New York.

Parsons, Talcott, 1961. Theories of Society, The Free Press of Clence,lnc.

------------, 1970. Social Structure and Personality, Free Press, New York

------------, 1951. The Social System, Free Press, New York

Adji, (ed)., 1985. Esai-esai Sosiologi Ta/cot Parsons, Aksara Persada Press, Jakarta.

Patton, Michael Quinn, 1980. Qualitative Evaluation Methods, Sage Publication, Baverly Hills.

Pieget, Jean, 1971. Structuralisme, Routledge & Kegan Paul, London.

Polo ma, Margaret M., 1992. Sosio/ogi Kon ten porer, Rajawali Press, Jakarta.

360

Pristianty, J.G. , 1960. Durkheim's Letters to Raadcfiffe Brown, Emile Durkheim, 1858-1917, K.H. Wolff (ed), The Ohio State University Press, Columbus.

Pritchard, Evans, 1951. Kinship and Marriage Among the Nuer, Clarendom Press, Oxford.

Radcliffe- Brown, A.R. , 1957. A Natural Science of Society, The Free Press, New York

---------------, et. al. , 1961. Structur and Fungtion in Primitive Society, Cohen & Vilest Ltd, London.

Raharjo, Sutjipto, 1980. Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung.

Ritzer, George, 1980. Sociology: A Multiple Paradigma Science, Allyn and Bacon, Inc, Boston.

Rusidi, 1993. Dasar-dasar Penefitian Dalam Rangka Pengembangan ffmu, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.

-------------, 1993. Pedoman Penelitian dan Penufisan Karya ffmiah, !KOPIN, Jatinangor

Sairin, Sjafri, 1992. Javanese Trah, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Sango, Datuk Batuah, 1954. Tambo Alam Minangkabau, Limbago, Payakumbuh.

Schwartz, Howard and Jerry Jacobs, 1979. Quafitativa Sociology, The Free Press, New York

S.M , M.A. Hanafiah, 1970. Tinjauan Adat Minangkabau, Sri Darma, Padang.

Sevilla, Consuelo g., et. al., 1993. Pengantar Metode Penefitian , Universitas Indonesia Press, Jakarta.

361

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1989. Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta.

Soemardjan, Sela dan Soelaeman Soemardi, 1964. Setangkai Bunga Sosiologi, Lembaga Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1984. Tenri Tentang Perubahan Sosial , Ghalia Indonesia, Jakarta.

------------- 1984. Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat, Rajawali Press, Jakarta.

-------------, 1989. Robert K. Merton: Analisa Fungsional, Rajawali Press, Jakarta.

-------------, 1985. Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali Press, Jakarta.

--------------, 1982. Sosiologi Suatu Pengantar� Rajawali Press, Jakarta.

--------------, 1986. Fungsionalisme Imperative, Rajawali Press, Jakarta.

Soetiknjo, Iman, 1990. Politik Agraria Nasional, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Sorokin, Pitirim A. , 1959. Social and Cultural Mobility, The Free Pressod Glence, Collier- McMillan Ltd. , London.

Subagyo, Joko p., 1991. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudiyat, Iman, 1982.

Berbagai Yogyakarta.

Beberapa Masalah Penguasaan Tanah dan Di Masyarakat Sedang Berkembang, Liberty

Sudjana, Nana, 1988. Tuntunan Penyusunan Karya llmiah Makalah­Skipsi- Tesis-Disertasi, Sinar Baru, Bandung.

Sunny, Amril Ghaffar, 1995. Sosiologi Konsep dan Teori, Ghalia Indonesia, Jakarta.

362

-------------, 1995 Teori Sosiologi, Ghalia Indonesia, Jakarta.

-------------, 1993. Dasar-dasar Sosiologi, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Syamsuddin, Teuku, 1971. Kebudayaan Aceh, dalam: Koentjaraningrat, 1971. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Djambatan, Jakarta.

Taneko, Soleman B., 1993. Struktur danProses Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Thalib, Sajuti, 1985. Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria di Minangkabau, Bina Aksara, Jakarta.

Tunner, Jonathan H., and Alexander Maryanski, 1979. Functionalism, The Benjamin/ Cummings Co , Menco Park, California­Reading, Massaachusetts-London-Amsterdam-Don Mills-Ontario­Sydney.

Usman, Zuber, 1961. Kesusasteraan Lama Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Van Vollenhoven, Cornelis, 1928. De Ontdekking Van het Adatrecht, E.J. Brill, Leiden.

Veeger, K.J., 1993. Realitas Sosial Refleksi: Filsafat Sosial Atas Hubungan lndividu- Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Vermeulen, 1987. Patrick E. de Josse/in de Jong and The Leiden Tradition, a Short History, in : A de Ridder & A J.A Karremans (ed), The Leiden Tradition in Stuctural Anthropology, E.J. Brill, Leiden.

White, William Foote, 1955. Street Corner Society: The Social Stucture of an Italian Slum, University of Chicago Press, Chicago.

Whitney, F. L. 1960. The Elements of Research. Osaka: Asian Eds., Overseas Book Company.

363

Willinck, G.D., 1909. Het Rechtsleven Bij de Minangkabausche Maleires, E.J. Brill, Leiden.

Wolters,O.W. , 1970. The Fall of Sriwijaya in Malay History, Oxford University Press, Kuala Lumpur and Singapure

0

Wulansari,CatharinaDewi, 1999. Perkembangan Beberapa Ciri Masyarakat Minangkabau,UNPAR, Bandung.

------------, 1998. Asas-asas Studi Hukum Adat Indonesia, Chandra Pratama, Jakarta.

-------------, 1993. Dasar-dasar Sosiologi, Chandra Pratama, Jakarta.

Yasunaka,Akio, 1970. "Basic Data on Indonesia Political Leaders", Translated by Kenichi Goto, Indonesia Nomor 10, Oktober.

364