54-4804-1-sm

8/17/2019 54-4804-1-SM

1/12

e-Journal S1 Ak UniversitasPendidikanGaneshaJurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No. 1 Tahun 2015)

IMPLEMENTASI TAX PLANNING

DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN

PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

1Made ArsaDarmawan, 1 Ni KadekSinarwati, 2Nyoman Ari Surya Darmawan

Jurusan Akuntansi Program S1UniversitasPendidikanGanesha

Singaraja, Indonesia

e-mail: [email protected], [email protected] ,[email protected]}@undiksha.ac.id

AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa tax planning yang baik dapat dijadikan

suatu upaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan menjelaskan faktor-faktor yang perludiperhatikan dalam menentukan tax planning agar berjalan dengan baik, sehingga implementasinyadapat meningkatkan kinerja perusahaan.Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini merupakanpenelitian deskriptif analisis dengan desain studi kasus. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yangdilakukan dengan cara membuat deskripsi permasalahan yang telah diidentifikasi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa Penerapan tax planning pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dapat dikatakanberhasil karena dari segi perpajakan terjadi penghematan pajak dan terjadi peningkatan laba bersihsetelah dilakukannya koreksi fiskal. Selain dikatakan berhasil menghemat pajak dalam penerapan tax

planning di PT Bank Pembangunan Daerah Bali juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan denganmemberikan bonus atau tunjangan yang lebih tinggi atas peningkatan laba yang di dapat perusahaan.

Kata Kunci: Implementasi tax planning , kinerja perusahaan.

Abstract

This present study was intended to explain that a good tax planning might be a good attempt toapply tax obligation, and to explain the factors which determine the tax planning so that it can be wellimplemented; as a result, the company’s performance can be improved. This study is a descriptive studyusing the design of a case study. A descriptive study is a study which is conducted by describing theproblems which are identified. The result of the present study showed that the application of the taxplanning at PT Bank Pembangunan Daerah Bali could be stated to be successful as there was aneconomizing on tax and there was an increase in net tax after fiscal correction was made. Apart frombeing able to economize tax, the implementation of tax planning at PT Bank Pembangunan Daerah Balicould also increase the company’s performance by giving bonus or higher incentive for the increasedprofit obtained by the company.

Keywords: Implementation of tax planning, company’s performance

8/17/2019 54-4804-1-SM

2/12


PENDAHULUANPajak merupakan salah satu beban

utama yang akan mengurangi laba bersih.Secara umum ketentuan perpajakan

maupun peraturan-peraturannya yangterangkum dan diterbitkan dalam undang-undang sangat berpengaruh terhadap duniausaha dan orang pribadi. Dalam kondisidemikian suatu badan usaha atau orangpribadi memerlukan suatu cara yangmemungkinkan pengelolaan pajak secaratepat sesuai undang-undang perpajakan.Salah satu cara yang dapat digunakanperusahaan untuk meminimalkan kewajibanpajaknya adalah manajemenpajak.Manajemen pajak sangat berperan

dalammengupayakanpemenuhankewajiban,pengkoordinasiandanpengawasanmengenai perpajakan, sehingga beban yang harusditanggung perusahaan dapat diminimalkanguna memperoleh laba dan likuiditas yangdiharapkan tanpa harus melanggar undang-undang yangberlaku.Upayadalammeminimalisasipajakseringdisebut dengan teknik “ tax planning ”yaitu tindakan penstrukturan yang terkaitdengan konsekuensi potensi pajaknya,yang tekanannya kepada pengendaliansetiap transaksi yang ada konsekuensipajaknya.

Zain (2008) menjelaskanmanajemenpajak sebagai sarana untuk memenuhikewajiban perpajakan dengan benar tetapi

jumlah pajak yang dibayar dapat ditekanserendah mungkin untuk memperoleh labadan likuiditas yangdiharapkan.Secarateoritis, tax planning merupakan bagian dari fungsi-fungsimanajemen pajak yang terdiri dari:

planning, implementation dan control. Apabila dihubungkan dengan fungsi-fungsispesifik manajemen, perencanaanmemenuhi kewajiban perpajakan ( tax

planning ) termasuk ke dalam salah satufungsi-fungsi spesifik manajemen, yaitufungsi planning dimana dalam menetapkanproses menetapkan perencanaanpenyusunan strategi penghematan pajak,manajer terlebih dahulu harus memikirkandengan matang sasaran dan tindakan yang

didasarkan pada penelitian danpengumpulan ketentuan peraturanperpajakan, sehingga manajer dapat

memenuhi kewajiban perpajakanperusahaan secara lengkap, benar dantepat waktu. Apabila perencanaan pajak(tax planning ) perusahaan tidak baik atau

memiliki kelemahan-kelemahan, makasumber daya yang dimiliki oleh perusahaantidak dapat dimanfaatkan secaraoptimal.Hal tersebut mengakibatkanterjadinya pemborosan yang sebenarnyadapat dicegah.

Perencanaan pajak ( tax planning )adalah langkah awal dari manajemen pajakyang merupakan bagian yang tidakterpisahkandarimanajemenstrategikperusahaansecarakeseluruhan.Sebab itu tidaksalah jika perencanaan pajak turut

menentukanberhasiltidaknyamanajemenstrategik yangdibuatoleh perusahaan.Perencanaan pajakperlu dilakukan agar wajib pajak dapatmembayar pajaknya secara efektif danefisien.Pengelolaan pajak dikatakan efisienbila pembayaran pajak dilakukan secaratepat jumlah, tepat waktu sehinggaterhindar dari denda atau bunga karenaterlambat membayar atau kurangmembayar pajak atau kehilangankesempatan memperoleh penghasilan(opportunity loss ) karena terlalu cepatmembayar.

Kinerja keuangan adalah usahaformal yang telah dilakukan olehperusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalammenghasilkan laba, sehingga dapat melihatprospek, pertumbuhan, dan potensiperkembangan baik perusahaan denganmengandalkan sumber daya yangada.Kinerjakeunganjugaakanmemberikangambaranefisiensiataspengunaandanamengenaihasil akan memperoleh keuntungandapat dilihat setelah membandingkanpendapatan bersih setelah pajak.

Peran perencanaan pajak dalampraktik manajemen laba secara konseptualdapat dijelaskan dengan teori keagenan danteori akuntansi positif.Pada teori keagenan,dalam hal inipemerintah (fiskus)sebagaipihak principal dan manajemensebagai pihak agent masing-masingmemiliki kepentingan yang berbeda dalam

hal pembayaran pajak.Perusahaan (agent)berusaha membayar pajak sekecil mungkinkarena dengan membayar pajak berarti

8/17/2019 54-4804-1-SM

3/12


mengurangi kemampuan ekonomisperusahaan. Di lain pihak, pemerintah(principal) memerlukan dana daripenerimaan pajak untuk membiayai

pengeluaran pemerintah. Dengan demikian,terjadi konflik kepentingan antaraperusahaan dengan pemerintah, sehinggamemotivasi agent meminimalkan bebanpajak yang harus dibayar kepadapemerintah.Perencanaan pajak hendaknyabersikap lebih hati-hati agar perbuatanpenghindaran pajaknya tidak dianggapsebagai persekongkolan dalam perbuatanyang dapat dianggap sebagai penggelapanpajak (tindak pidana fiscal) karena adabatasan yang sangat jelas antara

penghindaran pajak dengan penggelapanpajak.Bank merupakan salah satu badan

usaha lembaga keuangan yangmenghimpun dana dari masyarakat dalambentuk simpanan dan menyalurkannyakepada masyarakat dalam rangkameningkatkan taraf hidup rakyat banyak.Pendapatan bunga dari kredit yangdisalurkan kepada masyarakat akanmempengaruhi tingkat pertumbuhan bank.Faktor yang perlu diperhatikan oleh pihakbank adalah kemampuan untukmemperoleh laba yang nantinya bisadijadikan tolakukurkeberhasilanpengelolaanperbankkan.Selain memperoleh laba yang maksimal bank

juga perlu memperhatikan pajak yang harusdibayarkan kepada pemerintah.Sehinggaimplementasi tax planning perlu diterapkanoleh pihak bank, agar pajak yang dibayarkan kepada pemerintah tidak terlalutinggi tanpa harus melanggar undang-undang perpajakan.

PT. Bank Pembangunan Derah Balimerupakan bank umum yang dimiliki olehPemerintah Daerah Bali yangberstatussebagai Perusahaan Derah yangkegiatanutamanya melayani masyarakatbaik dalam penyimpanan dana maupunpemberian kredit sebagai sektor mediasi.SelamainiPT.Bank BPD Bali belummengetahui dan belum melaksanakanimplementasi tax planning , sehingga penulismelakukan penelitian di Bank BPD Bali

sebagai tempat penelitian.Dengan judulpenelitian “Implementasi Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja

Perusahaan Pada PT Bank PembangunanDaerah Bali”. Namun, perencanaan pajakyang akan dibahas dalam penelitian iniadalah perencanaan pajak yang

dimaksudkan sebagai suatu perencanaanyang dikaitkan antara proses pemilihanpendapatan yang akan diterima Wajib Pajakterhadap beban pajak yang harusditanggung oleh Wajib Pajak, serta biaya-biaya yang dapat dikurangkan ataudialihkan sesuai undang-undang perpajakanyang dihubungkan terhadap upayameningkatkan kinerja perusahaan denganmemanfaatkan sumber daya secaraoptimal.

METODEDalam penelitian ini penulismenggunakan variabel tax planning yaitutindakan penstrukturan yang terkait dengankonsekuensi potensi pajaknya, yangtekanannya kepada pengendalian setiaptransaksi yang ada konsekuensi pajaknyadan peningkatan kinerja, dalam hal ini yangdi maksud dengan peningkatan kinerjaadalah perusahaan mampu meningkatkanlaba/keuntungan dari tahun ke tahun.

Jenis penelitian yang diterapkanadalah penelitian deskriptif analisis dengandesain studi kasus. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengancara membuat deskripsi permasalahanyang telah diidentifikasi. Peneliti berusahamenjelaskan objek yang diteliti dengansudut pandang peneliti.

Dalam upaya menghasilkan hasilyang sebenarnya sesuai dengan apa yangakan di laporkan oleh penulis, maka penulismenggunakan metode pengumpulan datamelalui:

Wawancara dengan pihak yangberwenang untuk memperoleh data yanglebih akurat dan lengkap.

Dokumentasi yaitu penelitian yangdilakukan dengan jalan mengumpulkanlaporan keuangan perusahaan serta arsipperusahaan yang ada kaitannya denganmasalah yang akan diteliti.

Data yang akan digunakan penulisdalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data primer yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah hasil wawancara yangdilakukan peneliti dengan pihak-pihak yangmengetahui tentang ketentuan peraturan

8/17/2019 54-4804-1-SM

4/12


perpajakan dan perencanaan pajak sepertipegawai kantor pajak.

Data sekunder dalam penelitian inipenulis menggunakan data sekunder yaitu

peraturan perundang-undangan perpajakanyang berlaku, dan laporan keuangan yangtelah diaudit.

Metode analisis data yang digunakandalam penelitian ini adalah metode analisisdeskriptif kuantitatif tanpa menggunakananalisis statistik. Adapun langkah-langkahnya yaitu:

Pengumpulan data-data yangdiperlukan terkait penelitian, evaluasiterhadap koreksi fiskal yang dilakukan olehperusahaan dengan memahami prosedur

dan kebijakan yang berlaku di perusahaanterkait dengan perpajakan, memeriksasumber-sumber penghasilan perusahaankemudian merencanakan tax planning ataspenghasilan perusahaan dengan cara

memaksimalkan penghasilan yangdikecualikan, mengimplementasikan tax

planning terhadap biaya-biaya umum danoperasional perusahaan dengan cara

memaksimalkan biaya yang tidakdiperkenankan sebagai pengurang (biayafiskal) dan meminimalkan biaya yang tidakdiperkenankan sebagai pengurang, danterakhir adalah melakukan kegiatan tax

planning .

HASIL DAN PEMBAHASANLaporan keuangan perusahaan yang

disajikan berikut ini adalah laporankeuangan yang dibuat oleh PT BankPembangunan Daerah Bali yang terdiri dari

Laporan Laba/Rugi dan Neraca yangberhubungan dengan hutang pajakperusahaan Tahun Buku 2013.

Tabel 1: Laporan Laba-Rugi Bank BPD Bali

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALILAPORAN LABA-RUGI

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONALPendapatan Bunga 1.469.404.956.432Beban bunga 490.330.892.751Pendapatan bunga bersih 979.074.063.681

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYAProvisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan 3.682.657.744Lain-lain 27.264.392.068Jumlah pendapatan operasional lainnya 30.947.049.811Penyisihan/(pemulihan) cadangan kerugian penurunan Nilai assetkeuangan (757.757.167)Beban operasional lainnya:

Beban tenaga kerja 339.299.942.888Beban umum dan administrasi 118.811.090.134Jumlah beban operasional lainnya 458.111.033.022LABA OPERASIONAL 552.667.837.637

PENDAPATAN /(BEBAN) NON OPERASIONALPendapatan non operasional 10.867.422.657Beban non operasional (5.889.527.024)Jumlah 4.977.895.633LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 557.645.733.270MANFAAT /(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN

Pajak Kini (141.784.379.500)PajakTangguhan (295.856.793)

8/17/2019 54-4804-1-SM

5/12


BEBAN PAJAK PENGHASILAN (142.080.236.293)LABA BERSIH 415.565.496.978PENDAPATAN LAIN BERSIH SETELAH PAJAKKeuntungan /(kerugian) yang belum- Direalisasiatasefek 120.327.470

Pajak penghasilan terkait dengan komponen Laba komprehensif lain (30.081.868)

JUMLAH PENDAPATAN BERSIH-SETELAH PAJAK 90.245.602JUMLAH LABA SETELAH PAJAK 415.655.742.579

Sumber: Laporan Keuangan Bank BPD Bali

Tabel 2: Laporan Neraca Bank BPD Bali

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALINERACA

31 Desember 2013ASETKas 377.637.163.920Giro pada Bank Indonesia 1.038.550.225.681Giro pada bank lain setelah dikurangi Cadangan- kerugianpenurunannilaisebesarRp.nihil(2012:nihil 11.987.034.151Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain setelah dikurangicadangan kerugian penurunannilaisebesarRp.nihil (2012:Rp.nihil) 1.749.976.049.318Efek-efek setelah dikurangi cadangan kerugianPenurunannilaisebesarRp.nihil (2012:Rp.nihil) 787.234.602.951Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)setelah dikurangi cadangan kerugian

PenurunannilaisebesarRp.nihil (2012:Rp.nihil) 86.325.070.862Kredit yang diberikan :Pihakberelasi 3.910.554.911Pihak ketiga 10.127.323.907.811Dikurangi:Cadangan kerugian penurunan nilai (36.857.373.047)

10.094.377.089.675

Pernyataan saham setelah dikurangi cadangan kerugianpenurunannilaisebesarRp.nihil (2012:Rp.nihil) 635.250.000

Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan Sebesar Rp.100.214.484.418 (2012:Rp. 85.465.613.902) 77.841.130.239

Asettakberwujudsetelahdikurangiakumulasi Amortisasi sebesar Rp.6.281.492.854 (2012:Rp. 5.660.910.378) 1.856.888.433

Asetpajaktangguhan –bersih 27.971.813.336 Aset lain-lain 112.591.254.666JUMLAH ASET 14.366.983.573.231LIABILITAS DAN EKUITASLIABILITASLiabilitas segera 64.829.241.470Simpanan dari nasabah:Pihakberelasi 2.032.872.839.668Pihak ketiga 9.433.126.893.857

11.465.999.733.525Simpanan dari bank lain:

8/17/2019 54-4804-1-SM

6/12


Pihakberelasi 2.619.817.689Pihak ketiga 833.505.582.458

836.125.400.147Pinjaman yang diterima 8.685.266.544

Utang pajak 21.847.031.930Liabilitas lain-lain 147.381.119.724JUMLAH LIABILITAS 12.544.869.793.340

EKUITASModal sahamNilai nominal Rp. 1.000.000Modal dasar – 1.000.000 sahampada tahun 2013 dan 2012Modal ditempatkan dan disetor penuh masing-masing sebesar 753.126 lembar saham pada tahun 2013 (2012:497.460 lembar saham) 753.126.000.000Tambahan modal disetor 26.057.897.254Keuntungan (kerugian) yangbelumdirealisasiAtasefeksetelahpajaktangguhan (1.135.659.491)Saldo laba:Telah ditentukan penggunaannya 616.855.895.232Belum ditentukan penggunaannya 427.211.646.896JUMLAH EKUITAS 1.822.115.779.891JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 14.366.983.573.231


Dalam laporan keuangan fiskal

terdapat perbedaan temporer (waktu) danperbedaan tetap menyebabkan laba yangdihitung perusahaan dan laba yang dihitungpajak berbeda.Oleh karena itu,dasarpenentuanPPh pun berbedaantaraperusahaan danperpajakan.UntukmenghitungbesarnyaPPhBadan yang harus dibayarkan olehperusahaan kepada Negara perlu dilakukankoreksi fiskal terhadap akun-akun yang

tidak diakui oleh pajak baik sebagai

penghasilan maupun sebagai beban.Berikut disajikan rekonsiliasi antaralaba (rugi) sebelum pajak penghasilanmenurut laporan laba rugi dengan labakena pajak untuk tahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2013 adalah sebagaiberikut:

Tabel 3: Laporan Rekonsiliasi Fiskal Bank BPD Bali

PT BANK PEMBANGUNANDAERAH BALIREKONSILIASI FISKAL

31 Desember 2013Laba sebelum pajak menurut laporan laba/rugi 557.645.733.270

Perbedaan Temporer Kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan -Penyisihan cadangan bonus dan tantiem 4.885.154.758Pembentukan imbalan pasca kerja 5.514.146.579Pembentukan imbalan jangka panjang (3.711.074.751)

Pembentukan penghargaan direksi (9.388.706.346)Pembentukan penghargaan dewan komisaris 1.517.052.589

8/17/2019 54-4804-1-SM

7/12


(1.183.427.171)

Perbedaan TetapTamu, souvenir, sumbangan dan lainnya 5.864.964.855

Pemantapan pelaksanaan ibadah 1.698.605.838Duka 491.858.262Cinderamata 28.129.000Pajak dan denda 2.075.728.031Beban yang tidak dapat dikurangkan

119.006.745Porkes 396.919.704

10.675.212.435Jumlah koreksi fiskal 9.491.785.264Laba kena pajak 567.137.518.534Pembulatan 567.137.518.000Beban pajak penghasilanBeban pajak penghasilan 25% X 567.137.518.000 141.784.379.500Jumlah pajak kini 141.784.379.500

Dikurangi :Pajakpenghasilandibayardimuka (140.113.894.929)Hutang pajak penghasilan badan 1.670.484.571


Secara umum manajemenperusahaan dalam melakukan tax planning

adalah untuk mengoptimalkan laba setelahpajak ( after tax return ), sebab hasil tersebutdapat berpengaruh dalam prosespengambilan keputusan atas tindakanoperasi perusahaan untuk melakukaninvestasi dengan cara menganalisa secaracermat dan memanfaatkan peluang yangada dalam ketentuan peraturan yang dibuatoleh pemerintah, sedangkan motivasiutama dari implementasi tax planning adalah adanyaperbedaanpenafsiranantarafiskusdanwajibpajak, luasnya aturan perpajakan dan sisteminformasi yang belum efektif, hal inimendorong perusahaan untuk melakukanperencanaan pajak agar terhindar darisanksi administrasi maupun pidana.

Pada suatu tax planning, salah satuyang dilakukan oleh seorang Wajib Pajakuntuk meminimalkan beban pajak adalahdengan memaksimalkan penghasilan yangdikecualikan dalam aturanperpajakan.Dalam Undang-undangPerpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 4ayat (3) mengatur mengenai penghasilanyang dikecualikan sebagai objek pajak.Dari

peraturan tersebut, yang relevan digunakandalam memaksimalkan penghasilan yang

dikecualikan dari perusahaan, yaitu:Pergantian atau imbalan sehubungan

dengan pekerjaan atau jasa yang diterimaatau diperoleh dalam bentuk natura ataukenikmatan dari Wajib Pajak atauPemerintah, deviden atau bagian laba yangditerima atau diperoleh Perseroan Terbatassebagai Wajib Pajak modal pada badanusaha yang didirikan atau bertempatkedudukan di Indonesia.

Selain memaksimalkan penghasilanyang dikecualikan, perusahaan jugadapatmeminimalkanpajakterutang yangdilakukandalam tax planning adalah denganmemaksimalkan biaya fiskal.Biaya fiskaladalah biaya yang menurut Undang-undangPerpajakan dapat dikurangkan daripenghasilan bruto. Semakin besar biayafiskal yang dapat dikurangkan daripenghasilan bruto menyebabkan semakinkecil laba bersih sebelum pajak danotomatis akanmengurangipajakterutang.Dan dalam tax planning selainmemaksimalkan biaya fiskal, hal lain yangharus diperhatikan adalah meminimalkanbiaya yang menurut Undang-undang

8/17/2019 54-4804-1-SM

8/12


Perpajakan tidak dapat dikurangkan daripenghasilan bruto. Karena semakin besar biaya yang tidak dapat dikurangkanmenyebabkan penghasilan sebelum pajak

akan lebih besar dan halitumenyebabkanpajakterutangjugalebihbesar.Oleh karena itu, dalam melakukan tax

planning kita harus mengetahui biaya yangdiperkenankan sebagai pengurang danyang tidak diperkenankan sebagaipengurang.

Berdasar pasal 6 UU No. 36 Tahun2008, besarnya Penghasilan Kena Pajakbagi Wajib Pajak dalam Negeri dan BentukUsaha Tetap, ditentukan berdasarkanpenghasilan bruto dikurangi biaya untuk

mendapatkan, menagih, dan memeliharapenghasilan, termasuk: Biaya yang secaralangsung atau tidak langsung berkaitandengan kegiatan usaha, penyusutan ataspengeluaran untuk memperoleh hartaberwujud dan amortisasi atas pengeluaranuntuk memperoleh hak dan atas biaya lainyang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun, iuran kepada dana pensiunyang pendiriannya telah disahkan olehmenteri keuangan, kerugian karenapenjualan atau pengalihan harta yangdimiliki dan digunakan dalam perusahaanatau yang dimiliki untuk menagih danmemelihara penghasilan, kerugian selisihkurs mata uang asing, penelitian danpengembangan perusahaan yang dilakukandi Indonesia, biaya beasiswa magang danpelatihan, piutang yang nyata-nyata tidakdapat ditagih, sumbangan dalam rangkapenanggulangan bencana nasional yangketentuannya diatur dengan peraturanpemerintah, sumbangan dalam rangkapenelitian dan pengembangan yangdilakukan di Indonesia yang ketentuannyadiatur dengan peraturan pemerintah, biayapembangunan infrastruktur sosial yangketentuannya diatur dengan peraturanpemerintah, sumbangan fasilitas pendidikanyang ketentuannya diatur dalam peraturanpemerintah, dan sumbangan dalam rangkapembinaan olahraga yang ketentuannyadiatur dengan peraturan pemerintah.

Pengeluaran yang tidakdiperkenankan dikurangkan dari

penghasilan bagi wajib pajak dalam negeridan bentuk usaha tetap, sesuai denganpasal 9 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008

adalah: Pembagian laba dengan nama dandalam bentuk apapun seperti devidentermasuk deviden yang dibayarkan olehperusahaan asuransi kepada pemegang

polis dan pembagian sisa hasil usahakoperasi, biaya yang dibebankan ataudikeluarkan untuk kepentingan pribadipemegang saham, sekutu atau anggota,pembentukan atau pemupukan danacadangan, Premi asuransi kesehatan,asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa,yang dibayarolehWajibPajakorangpribadi,kecualijika dibayar oleh pemberi kerja danpremitersebutdihitungsebagaipengahasilanbagiW

ajibPajak yang bersangkutan, Penggantianatau imbalan sehubungan denganpekerjaan atau jasa yang diberikan dalambentuk natura dan kenikmatan, kecualipenyediaan makanan dan minuman bagiseluruh pegawai serta penggantian atauimbalan dalam bentuk natura dankenikmatan di daerah tertentu dan yangberkaitan dengan pelaksanaan pekerjaanyang diatur dengan atau berdasarkanperaturan menteri keuangan, Jumlah yangmelebihi kewajaran yang dibayarkankepada pemegang saham atau kepadapihak yang mempunyai hubungan istimewasebagai imbalan sehubungan denganpekerjaan yang dilakukan, Harta yangdihibahkan, bantuan atau sumbangan, danwarisan, Pajak penghasilan, Biaya yangdibebankan atau dikeluarkan untukkepentingan pribadi wajib pajak atau orangyang menjadi tanggungannya, Gaji yangdibayarkan kepada anggota persekutuan,firma, atau perseroan komanditer yangmodalnya tidak terbagi atas saham, Sanksiadministrasi berupa bunga, denda, dankenaikan serta sanksi pidana berupa dendayang berkenaan dengan pelaksanaanperundang-undangan di bidang perpajakan.

Implementasi tax planning pada PTBank BPD Bali merupakan salah satubagian dari strategi perusahaan secarakeseluruhan dalam upaya meningkatkankinerja perusahaan.Penghindaranpemborosanpajakmerupakanoptimalisasisumberdayaperusahaankearah yang

lebihproduktif dan efisien.Data yang di peroleh dari perusahaandapat dilihat laba tahun berjalan sebelum

8/17/2019 54-4804-1-SM

9/12


pajak menurut perusahaan (Laporan LabaRugi) sebesar Rp 557.645.733.270sementara dalam laba sebelum pajaksetelah koreksi fiskal didapatkan jumlah

laba sebesar Rp 567.137.518.534. Jadikoreksi fiskal sebesar Rp 9.491.785.264.Dalam mengimplementasikan tax

planning manajer terlebih dahulu harusmemikirkan dengan matang sasaran dantindakan yang didasarkan pada metode,rencana atau logika, sehingga dapatmemenuhi kewajiban perpajakanperusahaan secara lengkap, benar dantepat waktu. Adapun implementasi tax

planning dapat dilakukan dengan caramemaksimalkan biaya-biaya fiskal dan

meminimalkan biaya yang tidakdiperkenankan sebagai pengurang, sepertidibawah ini:

Dalam menjalankan perusahaan,manajemen biasanya memberikansumbangan kepada pihak-pihak tertentu.Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6ayat (1) ada beberapa jenis sumbanganyang oleh perusahaan bisa dibebankansecara fiskal yaitu sumbangan dalamrangka penanggulangan bencana nasionalyang ketentuannya diatur dalam peraturanpemerintah, sumbangan dalam rangkapenelitian dan pengembangan yangdilakukan di Indonesia yang ketentuannyadiatur dalam peraturan pemerintah,sumbangan pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dalamperaturan pemerintah, sumbangan dalamrangka pembinaan olahraga yangketentuannya diatur dalam peraturanpemerintah. Dari data yang diperoleh,terdapat sumbangan yang dikoreksi tidakdapat dibebankan oleh perusahaan sebesar Rp 5.864.964.855. Dengan jumlah angkatersebut seharusnya perusahaan dapatmemilih jenis sumbangan yang dapatdibebankan secara fiskal sehingga

perusahaan dapat meminimalkan pajakpenghasilan.

Hadiah yang di berikan olehperusahaan pada akhir tahun yang berupa

natura dapat diberikan berupa bonus dalambentuk uang tunai, agar dapat diakuisebagai biaya perusahaan.Data yangdidapat, perusahaanmemberikanhadiah/cinderamataberupanatura yang jumlahnyasebesar Rp. 28.129.000.apabila angkatersebut dibagikan secara tunai, makaperusahaan dapat mengakui sebagai biayayang dapat mengurangi pajak.

Dalam penerapan tax planning perusahaan dapat mengurangi jumlahkoreksi fiskal.Sebelum dilakukannya tax

planning terdapat koreksi sebesar Rp9.491.785.263, maka setelah dilakukan tax planning koreksi fiskal menjadi Rp3.598.691.409.JumlahPPhterutangjugaberkurang jika sebelum dilakukannya tax

planning jumlah PPh terutang perusahaanadalah sebesar Rp 141.784.379.500, makasetelah dilakukan tax planning jumlah PPhterutang perusahaanmenjadi lebih kecilsebesar Rp 140.311.106.169.

SelainPPhterutangberkurangjumlahkewajibanPPhBadanjugaakan berbedaapabila Wajib Pajak menerapkan tax

planning secara efektif berdasarkanPeraturan Perpajakan yang berlaku,sehingga perusahaan dapat melakukanpenghematan pajak dengan tidakmelanggar Undang-undang Perpajakan,sehingga tidak terkena sanksiadministrative (denda, bunga, kenaikanpajak) dan sanksi pidana. Hal tersebutuntuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatansumber daya, guna meningkatkan kinerjaperusahaan dalam memperoleh laba yangoptimal.

Dapat di asumsikan rekonsiliasi fiskalsebagai berikut :

Tabel 4: laporan Koreksi Fiskal

PT BANK PEMBANGUNANDAERAH BALIREKONSILIASI FISKAL

31 Desember 2013Laba sebelum pajak menurut laporan laba/rugi 557.645.733.270

Perbedaan Temporer

8/17/2019 54-4804-1-SM

10/12


Kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan -Penyisihan cadangan bonus dan tantiem 4.885.154.758Pembentukan imbalan pasca kerja 5.514.146.579Pembentukan imbalan jangka panjang (3.711.074.751)

Pembentukan penghargaan direksi (9.388.706.346)Pembentukan penghargaan dewan komisaris 1.517.052.589(1.183.427.171)

Perbedaan TetapPemantapan pelaksanaan ibadah 1.698.605.838Duka 491.858.262Pajak dan denda 2.075.728.031Beban yang tidak dapat dikurangkan 119.006.745Porkes 396.919.704

Jumlah koreksi fiskal 4.782.118.580Laba kena pajak 3.598.691.409Pembulatan 561.244.424.679

Beban pajak penghasilan 25% X 561.244.424.000 140.311.106.169Jumlah pajak kini 140.311.106.169

Dikurangi :Pajakpenghasilandibayardimuka (140.113.894.929)Hutang pajak penghasilan badan 197.211.240

Sumber: Data Diolah

Kinerja perusahaan merupakan suatugambaran tentang kondisi keuangan suatuperusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapatdiketahui mengenai baik buruknya keadaankeuangan suatu perusahaan yangmencerminkan prestasi kerja dalam periodetertentu.Hal ini sangat penting agar sumber daya yang digunakan secara optimal dalammenghadapi perubahan lingkungan.

Perusahaan merupakan bagianintegral darisitemekonomi yangmenggunakan sumber daya langka untukmenghasilkan barang dan jasa.Salah satutujuan utama perusahaan adalah “laba”( profit ), sekaligusalatpemotivasi investor menanamkan modal dalamperusahaan.Karena laba merupakanorientasi utama, maka manajemenkeuangan perusahaan selain harusmemfokuskan diri pada perolehan danpenggunaan sumber keuangan, juga padapemanfaatan sumber daya lainnya secara

efektif dan efisien guna meningkatkan

kinerja perusahaan, sehingga perusahaandapat mencapai laba yang optimum.Perencanaan pajak ( tax planning ) adalahlangkah awal dari manajemen pajak yangmerupakan bagian yang tidakterpisahkandarimanajemenstrategikperusahaansecarakeseluruhan.Sebab itu tidaksalah jika perencanaan pajak turutmenentukan berhasil tidaknya manajemenstrategik yang dibuatoleh perusahaan.Perencanaan pajak perlu dilakukan agar wajib pajak dapat membayar pajaknyasecara efektif dan efisien.Pengelolaanpajak dikatakan efisien bila pembayaranpajak dilakukan secara tepat jumlah, tepatwaktu sehingga terhindar dari denda ataubunga karena terlambat membayar ataukurang membayar pajak.

SIMPULAN DAN SARANSimpulan

Penerapan tax planning yangdilakukan oleh PT Bank BPD Bali untuk

meningkatkan kinerja perusahaan

8/17/2019 54-4804-1-SM

11/12


menghasilkan beberapa simpulan sebagaiberikut:

Dalam penyajian laporan keuangankhususnya laporan laba/rugi perusahaan

terdapat perbedaan konsep antara laporanlaba/rugi perusahaan (komersial) denganlaporan laba/rugi fiskal dalam menghitungbesarnya jumlahpajakpenghasilanterutang.

Adanya perbedaan jumlah koreksifiskal sebelum dan sesudah tax planning sebesar Rp 5.893.093.855 jumlah inidikarenakan adanya koreksi yang dilakukanuntuk upaya tax planning, tepatnya padabiaya sumbangan sebesar Rp5.864.964.855 dengan alternative yangdipilih adalah dengan memberikan

sumbangan melalui lembaga-lembaga yangtelah diatur dalam Peraturan Pemerintahsehingga semua sumbangan yangdikeluarkan dapat di akuisebagaibiayadancinderamatasebesarRp.28.129.000 apabila angka tersebutdibagikan secara tunai, maka perusahaandapat mengakui sebagai biaya yang dapatmengurangi pajak.

Penerapan tax planning pada PTBank BPD Bali dapat dikatakan berhasilkarena dari segi perpajakan terjadipenghematan pajak ( tax saving) sebesar Rp 1.473.273.331 sehingga dari segiakuntansi terjadi peningkatan laba bersihsetelah pajak sebesar Rp 1.473.273.331.

Selain berhasil menghemat pajak,dalam penerapan tax planning di PT BankBPD Bali juga dapat meningkatkan kinerjaperusahaan dengan memberikan bonusatau tunjangan yang lebih tinggi ataspeningkatan laba yang di dapatperusahaan.

SaranDilihat dari hasil penelitian yang

didapat, disarankan agar penerapan tax planning pada PT Bank BPD Bali dapatdilaksanakan dengan baik, karena adanyakeuntungan yang diperoleh perusahaandengan terjadinya penghematan pajak danpeningkatan laba bersih setelah pajak,sehingga diharapkan dapat meningkatkankinerja perusahaan pada masa yang akandatang.

DAFTAR PUSTAKA Andi, Ampa. Implementasi Tax Planning

Dalam Upaya Meningkatkan KinerjaPerusahaan Pada PT Bank Sulsel .

Skripsi Sarjana Fakultas EkonomiDan BisnisUniversitasHasanuddin,Makasar, 2011. Diakses padatanggal 5 Juni 2014.

Batheman, Thomas S, Scott A. Snell.2008. Manajemen Kepemimpinandan Kolaborasi dalam Dunia yang Kompetitif (terjemahan). Jakarta:Salemba Empat.

Direktorat Jenderal Pajak. 2009. Keputusan

Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 57/PJ/2009 tentang PedomanTeknis Tata Cara Pemotongan,Penyetoran,danPelaporanPajakPengasilanPasal 21, dan/atau Pajak PenghasilanPasal 26 sehubungan denganPekerjaan Jasa, dan KegiatanOrang Pribadi . Jakarta.

_________. 2009. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP –51/PJ/2009 tentang Tata CaraPemberian dan Penetapan BesaranKupon Makanan dan/atau MinumanBagi Pegawai, Kriteria dan tata CaraPenetapan Daerah Tertentu danBatasan Mengenai Saran danFasilitas di Lokasi Kerja. Jakarta.

_________. 2002. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP –220/PJ/2002 tentang PerlakuanPajak Penghasilan atas BiayaPemakaian Telepon Seluler danKendaraan Perusahaan. Jakarta.

_________. 1998. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP –281/PJ/1998 tentangObjekPPh yang Dikecualikan. Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, Standar AkuntansiKeuangan 2007 ,SelembaEmpat, Jakarta, 2007.

8/17/2019 54-4804-1-SM

12/12


Judisseno, Rimsky K. 2005.PajakdanStrateriBisnis. Jakarta:GramediaPustakaUtama.

Muljono, Djoko. 2009. Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak.Yogyakarta: Andy Offset.

Pasaribu, JabarPartomuan. Implementasi Tax Planning untuk MeningkatkanKinerja Perusahaan pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Skripsi Sarjana FakultasEkonomi Universitas SumateraUtara, Medan, 2004. Diaksestanggal 5 Juni 2011.

Pudyatmoko, Y. Sri. 2006. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta:

Andy Offset.

Rindi, Puspita Sari. Implementasitax planning pphbadanpadaperusahaan jasa cleaning service pt.”X” . Skripsisarjana SekolahTinggiIlmuEkonomiPerbanasSurabaya, 2011. Diakses padatanggal 5 Juni 2014

Republik Indonesia. Undang-UndangNomor 36 Tahun 2008 TentangPerubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983Tentang PajakPenghasilan (PPh).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang PerubahanKedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan.

Suandy, Erly. 2008. Perencanaan Pajak .Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Erly. (2011). PerencanaanPajak .Edisi 5. Salemba Empat

Zain, Mohammad. 2008. ManajemenPerpajakan . Jakarta: SalembaEmpat.

54-4804-1-sm

Documents