1

PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PNS

DI KOTA SAMARINDA

Oleh: Suwoto1, Sudarsono2, La Sina3

Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Abstract

In the context of employment law, civil servants as the state apparatus has a central role in bringing the components of policies and governments regulations. Role of Civil Servants as termed in the military "not the gun, the man behind the gun" that means gun is not important but the person who use gun is. Modern weapons do not have any meaning if the person who believed to use weapons do not perform their obligations properly. However, the phenomenon still happen, there are still civil servants with disciplinary offenses, both misdemeanors, infractions, and serious infractions in Samarinda. In general, the process of disciplinary sanctions of civil servants in Samarinda started with calling, checking, imposition and giving the disciplinary decisions of civil servants, with reference to the Government Regulation No. 53 of 2010.

Keyword: Civil Servant, Discipline, Sanction. LATAR BELAKANG

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah dalam konteks otonomi

daerah di Indonesia dari pola sentralisasi ke pola desentralisasi membawa konsekuensi

semakin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah kepada pemerintah daerah,

sehingga pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka melayani dan membawa kesejahteraan

masyarakat, termasuk kewenangan daerah dibidang kepegawaian

Pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah dikoordinasi

pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur.

1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2 Guru Besar Bidang HAN, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 3 Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

2

Standar, norma, dan prosedur pembinaan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil

daerah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.4

Dalam konteks hukum kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur

negara memiliki peran sentral dalam membawa komponen-komponen kebijaksanaan-

kebijaksanaan dan peraturan-peraturan pemerintah. Peranan dari Pegawai Negeri Sipil seperti

diistilahkan dalam dunia militer "not the gun, the man behind the gun" yaitu bukan senjata yang

penting melainkan manusia yang menggunakan senjata itu. Senjata yang modern tidak

mempunyai arti apa-apa apabila manusia yang dipercaya menggunakan senjata itu dengan

tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.

Namun demikian fenomena yang terjadi, seringnya Pegawai Negeri Sipil (PNS)

melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik pelanggaran ringan, pelanggaran

sedang, maupun pelanggaran berat.

Jatah libur dan cuti bersama di momen Idhul Fitri mulai 17 Agustus hingga Rabu

kemarin (22/8/2012) rupanya belum cukup di sebagian abdi negara Pemkot Samarinda.

Sedikitnya 436 dari 3006 pegawai negeri di 48 SKPD tak masuk kerja alias mangkir di hari

pertama kerja setelah masa cuti bersama. Tahun sebelumnya (2011) tingkat kehadiran pasca

cuti bersama mencapai 98 persen, di tahun ini turun drastis menjadi 85 persen.5

Inspeksi yang digelar selama dua kali (16 dan 23 Agustus 2012) lalu oleh pembina

pegawai, menunjukkan banyaknya pegawai di lingkungan Pemkot Samarinda yang tidak

disiplin dengan membolos. Dalam dua kali inspeksi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB), dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) yang

berjumlah 3.006 orang, tercatat 284 dan 346 orang yang tidak hadir.

Instansi yang kurang berhasil membina pegawainya ternyata berjumlah lebih dari sepuluh

SKPD. Diawali tiga instansi yang memiliki alpa tertinggi: Dinas Cipta Karya dan Tata Kota

(Discipkatakot), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), serta Dinas Bina Marga dan

Pengairan (DBMP). Disusul Dinas Pendidikan (Disdik), Bagian Humas dan Protokol, Dinas

Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, Kantor

4 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. Ketiga, hlm. 77. 5 Kaltim Post. 23 Agustus 2012. hlm 7.

3

Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta

Dinas Kesehatan.6

Fakta di atas menunjukkan bahwa pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil Pemkot

Samarinda masih terus terjadi oleh karena itu perlu diambil tindakan yang tegas yang dalam

bentuk penjatuhan sanksi administrasi pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin pegawai

negeri sipil di Kota Samarinda?

2. Apa kendala dalam penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin pegawai

negeri sipil di Kota Samarinda dan bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisa penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri

sipil di Kota Samarinda. 2. Memahami dan menjelaskan kendala dalam penjatuhan sanksi administrasi terhadap

pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil di Kota Samarinda dan solusi untuk mengatasi

kendala tersebut.

PEMBAHASAN Data Kepegawaian di Kota Samarinda

Secara keseluruhan data Pegawai Negeri Sipil di Kota Samarinda Tahun 2013 adalah

sebagai berikut:

Tabel 1: Jumlah PNS di Kota Samarinda berdasarkan Golongan dan Gender

Golongan Gender (Orang) Jumlah Pria Wanita

IV 1.335 1.753 3.088 III 1.963 2.422 4.385 II 1.577 830 2.407 I 178 8 186

Jumlah 5.053 5.013 10.066

6 http://www.sapos.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/17/40177 diunduh 30 Agustus 2012

4

Proses Penjatuhan Hukuman Administrasi Pelanggaran Disiplin PNS di Kota Samarinda

Penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin PNS di Kota Samarinda

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Tambahan

Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Walikota Samarinda Nomor:

801/003/HK-KS/I/2012 tentang Pembentukan TIM Penanganan Pelanggaran Disiplin

(TP2P) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang terbagi

menjadi Tim Inti, Tim Teknis dan Tim Sekretaris

Data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda, jenis/bentuk pelanggaran

disiplin PNS yang sudah dijatuhi hukuman disiplin Tahun 2011 dan Tahun 2012 seperti

dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 2: Daftar Jumlah Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS di Lingkungan

Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2011

No JENIS HUKUMAN JENIS PELANGGARAN JUMLAH KETERANGAN I RINGAN

1. Teguran Lisan - - 2. Teguran Tertulis - - 3. Pernyataan Tidak

Puas - -

II SEDANG 1. Penundaan gaji

berkala selama 1 Tahun

- -

2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 Tahun

Disiplin Kerja

1

3. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 Tahun

Disiplin Kerja 1

III BERAT

5

1. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 Tahun

Disiplin Kerja 4

2. Pemindahan dalam rangka penurunan Jabatan setingkat lebih rendah

Disiplin Kerja 1

3. Pembebasan dari Jabatan

- Disiplin 1 orang - Tipikor 2 orang

3

4. Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

- Menjadi Istri Kedua 1 orang (banding)

- Pidana pencurian dan kekerasan 1 orang

- Narkotika 1 orang (banding PTUN)

- Tipikor 1 orang

4

5. Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS

Narkotika 2 orang (banding Bapek)

2

Jumlah 16

Sumber: BKD Kota Samarinda

Tabel 3: Daftar Jumlah Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2012

No JENIS HUKUMAN JENIS PELANGGARAN JUMLAH KETERANGAN

I RINGAN 1. Teguran lisan - - 2. Teguran tertulis - - 3. Pernyataan tidak puas Disiplin kerja 14

II SEDANG 1. Penundaan gaji berkala

selama 1 Tahun - -

2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 Tahun

-

-

3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 Tahun

- -

III BERAT 1. Penurunan pangkat

setingkat lebih rendah selama 3 Tahun

- Disiplin Kerja 3 orang

- Tidak melaporkan

4

6

pernikahan 1 orang

2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah

- -

3. Pembebasan dari Jabatan

- -

4. Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

- Disiplin 2 orang - Narkoba 3 orang

5

5. Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS

- Narkoba 3 orang - Nikah siri 1 orang

4

Jumlah 27 Sumber: BKD Kota Samarinda

Secara umum proses penjatuhan sanksi admisitrasi pelanggaran disiplin PNS di Kota

Samarinda dimulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan

hukuman disiplin PNS, Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.7

Pertimbangan dalam Penjatuhan Sanksi Administrasi Pelanggaran Disiplin PNS Pertimbangan dalam penjatuhan sanksi administrasi pelanggaran disiplin PNS yaitu:8

1. Hukuman harus bersifat mendidik

2. Hukuman harus sesuai dengan jenis pelanggaran

3. Hukuman berdasarkan faktor penyebab terjadinya pelanggaran disiplin

4. Hukuman disiplin setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.

Kendala Dalam Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kota Samarinda dan Solusinya 7 Hasil Wawancara dengan Arief Rachman, Kepala Bidang Hukum dan Kesejahteraan Pegawai BKD Samarinda Tanggal 3 Desember 2012 8 Hasil wawancara dengan Arief Rachman, Log Cit

7

Hukum merupakan suatu sistem di mana hukum adalah suatu keseluruhan yang

terdiri dari dari beberapa bagian yang satu dengan bagian yang lainnya saling berhubungan

dan tidak boleh bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Bagian-bagian atau komponen

dalam sistem hukum seperti yang diungkap oleh Lawrance M. Friedman ada tiga9 yaitu:

1. Substansi hukum, yaitu norma, aturan dan perilaku nyata manusia yang berada dalam

sistem tersebut, termasuk juga Produk yang dihasilkan oleh orang atau kelompok

yang berada dalam sistem hukum. Bentuk substansi ini merupakan perundang-undangan

seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah pengganti

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.

2. Struktur Hukum, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang mejaga

proses tetap di dalam batas-batasnya. Struktur hukum merupakan lembaga-lembaga

hukum yang ada dalam pemerintahan, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman,

Kepengacaraan, dan lain-lainnya.

3. Kultur atau budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum,

kepercayaan, nilai-nilai, pemikiran serta harapannya. Budaya hukum juga dimaknai

sebagai pemikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan,

dihindari dan disalahgunakan. Pada intinya budaya hukum merupakan gagasan dan

pandangan-pandangan hukum yang bersumbu pada nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Kendala dari Faktor Substansi Hukum Di dalam tulisan ini yang dimaksud dengan Undang-Undang adalah10 Hukum

material berupa peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat dan

daerah yang sah. Dengan demikian maka Undang-Undang tersebut mencakup:

1. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja

maupun yang berlaku umum sebagian wilayah negara.

2. Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah tertentu saja.

Penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin Pegawai negeri Sipil (PNS)

di Kota Samarinda penulis menggunakan analisis berdasarkan teori efektivitas hukum

9 Lawrence M. Freidman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung: Nusa Media, 2011), Cet. IV, hlm. 14 - 15. 10 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004), hlm. 11.

8

menurut Lawrence M. Friedman ada tiga aspek yaitu: (1) Substansi Hukum, (2) Struktur

Hukum, (3) Kultur atau Budaya Hukum, adalah sebagai berikut:

Substansi Hukum yaitu norma, aturan dan perilaku nyata manusia yang berada dalam

sistem tersebut, termasuk juga Produk yang dihasilkan oleh orang atau kelompok yang

berada dalam sistem hukum. Bentuk substansi ini merupakan perundang-undangan seperti

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.

Untuk melihat sebuah peraturan mempunyai substansi hukum yang baik atau tidak,

maka dapat diuji melalui syarat-syarat pembuatan hukum yang efektif meliputi:

a. Peraturan dirancang dengan baik, kaidahnya jelas, mudah dipahami dan penuh kepastian.

b. Peraturan sebaiknya bersifat melarang (prohibitur) dan bukan

mengharuskan/membolehkan (mandatur).

c. Sanksi harus tepat sesuai tujuan.

d. Beratnya sanksi tidak boleh berlebihan (sebanding dengan pelanggarannya)

e. Mengatur terhadap perbuatan yang mudah dilihat.

f. Mengandung larangan yang bersesuaian dengan moral

g. Pelaksana hukum menjalankan tugasnya dengan baik, sosialisasi peraturan, dan penafsian

seragam dan konsisten.11.

Berdasarkan hal di atas terdapat permasalahan mendasar dalam PP 53 Tahun 2010,

yang mana tidak ada pasal yang mencatumkan secara jelas dengan tentang prosedur

keberatan melalui banding administrasi dan penyelesaian upaya keberatan berkaitan dengan

sanksi pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, padahal sanksi tentang pemberhentian,

membawa akibat yang serius karena hilangnya status PNS.

Banding administrasi merupakan awal terjadinya permasalahan di bidang

kepegawaian. Banding administrasi di bidang kepegawaian bisa berakhir di Peradilan Tata

Usaha Negara , karena kepegawaian merupakan salah satu materi yang pengaturan dan

penyelesaiannya termasuk sengketa PTUN.12

11 Rabert Biersted dalam Tedi Sudrajat, Problematika Penegakan Hukuman Disiplin Kepegawaian Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8, No. 3, September 2008, hlm. 52. 12 Sri Hartini, Upaya Keberatan terhadap PNS yang Dijatuhi Hukuman Pemberhentian Tidak dengan Hormat, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011, hlm. 346.

9

Upaya keberatan melalui banding administrasi, dilakukan melalui Badan

Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), hal tersebut dapat digambarkan pada bagan dibawah

ini.13

Gambar 1: Sengketa Kepegawaian Golongan IV/a ke bawah

berdasarkan PP 53 Tahun 2010

Keterangan Bagan Pejabat yang berwenang mengeluarkan KTUN tentang hukuman berat kepada PNS

Gol IV/a ke bawah. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat paling lama 14 hari sejak

KTUN tersebut diterima diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan secara tertulis

kepada BAPEK sebagai Peradilan Tingkat I dan sebagai lembaga banding administrasi

Pejabat yang berwenang memutuskan atas keberatan yang diajukan, apabila BAPEK dalam

waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak ada keputusan dari BAPEK, maka dapat mengajukan

ke PTTUN.

13 Ibid, hlm. 351.

PTTUN/Peradilan tingkat I

Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)

KTUN Sengketa Kepegawaian (pemberhentian)

Tidak ada

Pasal 48 ayat (1) dan (2)

30 hari

14 hari

10

Mengenai prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang

Nomor 9 tahun 2004 Jo Tentang perubahan Atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 48 (1), dalam hal suatu

Badan atau Pejabat tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan

perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara

tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya

administratif yang tersedia. (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan

menyelesaiakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika

seluruh upaya administratif yang bersangkutan digunakan.14

Dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 bahwa upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh

seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata

Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan sendiri atas dua bentuk. Dalam

hal penyelesaian itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang

mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan banding

administrasi

Sedangkan berdasarkan data dari PTUN Samarinda, dari Tahun 2011 - 2012 PNS

Kota Samarinda yang melakukan gugatan ke PTUN Samarinda berkaitan dengan kasus nikah

siri, Narkotika, Penghentian dari jabatan struktural karena berkaitan dengan masa pensiun

pejabat struktural sebanyak (5) lima.15

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 memberikan petunjuk kepada

badan Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara yang

terdapat upaya administratif, yaitu bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan yang

menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang mengakibatkan terjadinya

sengketa Tata Usaha Negara, maka upaya administratif yang tersedia adalah keberatan dan

penyelesaian selanjutnya adalah dengan mengajukan gugatan ke PTUN. 14 Hasil wawancara dengan Bagus Darmawan, Hakim PTUN Samarinda Rabu Tanggal 5 Desember 2012. 15 Hasil Wawancara dengan Pejabat PTUN Samarinda, Jihim Tanggal 20 Desember 2012.

11

Kendala dari Faktor Struktur Hukum. Struktur Hukum yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang mejaga

proses tetap di dalam batas-batasnya. Struktur hukum merupakan lembaga-lembaga hukum

yang ada dalam pemerintahan, dalam konteks kepegawaian adalah pejabat yang berwenang

menghukum, termasuk Bupati/Walikota, Kepala SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah).

Proses Penjatuhan sanksi administrasi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di

Kota Samarinda, untuk pelanggaran ringan ditangani oleh SKPD (Satuan Kerja Pemerintah

Daerah), sedangkan penanganan pelanggaran sedang dan berat ditangani oleh Tim

Penanganan Pelanggaran Disiplin (TP2D) di tingkat BKD Kota Samarinda16 dengan Alur

Penanganan sebagai berikut:

16 Hasil wawancara dengan Arief Rachman, log Cit.

12

ALUR PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN SEDANG DAN BERAT

Gambar 2: Alur Penanganan Pelanggaran Disiplin

Pelanggaran Disiplin

BKD

INSPEKTORAT DAERAH

SKPD

TIM TEKNIS TP2D

TIM INTI TP2D

PEJABAT BERWENANG

PEJABAT BERWENANG

Koordinasi

- Pengaduan - Media Massa - Laporan SKPD: disertai pembinaan di tingkat SKPD (Hukdis

Ringan) khusus untuk Pelanggaran Disiplin tidak masuk Kerja

- dsb

Permohonan Pemeriksaan

Surat Tugas

- Pemanggilan - Pemeriksaan - BAP - LHP

SK Hukdis Tingkat Sedang/Berat

Pertimbangan Hukdis yang akan dijatuhkan

Laporan Pelanggaran Disiplin Tingkat Sedang dan Berat

Surat Pemberitahuan penjatuhan Hukdis Ringan kepada Pejabat yang berwenang

SK Hukdis Tingkat Ringan

13

Hasil wawancara dengan Arief Rachman, bahwa kendala utama dalam penjatuhan

hukuman disiplin PNS di Kota Samarinda adalah faktor ketegasan pejabat yang berwenang,

terkadang PNS yang terkena sanksi melakukan pendekatan dengan pejabat yang berwenang.17

Kendala dari Faktor Kultur/Budaya Hukum: a. Adanya anggapan di lingkungan kerja bahwa pelanggaran yang seperti di atas

merupakan hal yang biasa terjadi, (kurang kepedulian terhadap sesama) terserah

masing-masing PNS punya tanggung jawab sendiri-sendiri.

b. Perasaan emosional antara bawahan dan atasan, sehingga penerapan sanksi

pelanggaran disiplin oleh atasan langsung terhadap bawahannya belum menjadi

budaya, ketegasan pimpinan belum menjadi budaya kerja.

Solusi untuk Mengatasi Kendala dalam Penjatuhan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kota Samarinda 1. Solusi dari Faktor Substansi

Ditetapkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tunjangan

Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil. Yang pada mengkaitkan antara disiplin

kinerja dengan pemberian tunjangan tambahan penghasilan PNS. Misalnya, Pada Pasal 6 ayat

(2) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Tambahan

Penghasilan Kepada Pegawai Negeri sipil menegaskan bahwa Tunjangan Tambahan

Penghasilan Pegawai Kepada PNS akan dikenakan potongan, apabila:18

a. Terlambat masuk kerja sampai 1 jam tanpa keterangan sah, dikenakan potongan sebesar

1% (satu persen) berlaku kelipatannya dan maksimal potongan 5 % (lima persen) per

hari;

b. Pulang mendahului jam kerja sampai dengan 1 (satu) jam kerja tanpa keterangan yang

sah, dikenakan potongan sebesar 1 % (satu persen) berlaku kelipatannya dan maksimal

potongan 5 % (lima persen) per hari;

c. Izin tidak masuk kerja dikenakan potongan maksimal 5 % per hari;

17 Pak Arif, Log Cit 18 Ibid

14

d. Menerima hukuman disiplin ringan, dikenakan hukuman potongan sebesar 50 % (lima

puluh persen) selama 6 (enam) bulan;

e. Menerima hukuman disiplin sedang, dikenakan potongan 75 % (tujuh puluh lima

persen) selama 1 (satu) tahun;

f. Menerima hukuman disiplin berat, tidak menerima selama 2 (dua) tahun.

2. Solusi dari Faktor Struktur Hukum/Penegakan Hukum a. Meningkatkan sistem pengawasan baik pengawasan disiplin Pegawai Negeri Sipil di

Kota Samarinda oleh Pejabat yang berwenang.

b. Meningkatkan kinerja Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin (TP2D) Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

3. Solusi dari Faktor Kultur Hukum Solusi dari kultur hukum adalah melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah

Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Proses Penjatuhan Sanksi Administrasi Pelanggaran Disiplin PNS

1. Proses Penjatuhan Sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin PNS di Kota

Samarinda untuk pelanggaran ringan alur penanganan pelanggaran disiplin ringan sanksi

administrasi dijatuhkan oleh SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) sedangkan untuk

pelanggaran sedang dan berat, alur penanganan pelanggaran di BKD dengan membentuk

Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin (TP2D) PNS.

2. Penjatuhan sanksi administrasi pelanggaran disiplin PNS di Kota Samarinda belum

sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang

Disiplin PNS

Kendala-kendala yang Terjadi dalam Penjatuhan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran

Disiplin PNS di kota Samarinda dan Solusinya

1. Kendala-kendala yang terjadi dalam penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran

disiplin PNS di kota Samarinda.

15

a. Kurang tegasnya pejabat berwenang dalam menjatuhkan sanksi terhadap PNS yang

melakukan pelanggaran disiplin PNS.

b. Kurangnya jumlah maupun sumber daya manusia (SDM) baik pada unsur

pengawasan (Inspektorat Kota Samarinda) maupun unsur Sub Bidang Kedudukan

Pegawai Bidang Hukum dan Kesejahteraan Pegawai BKD Kota Samarinda

terutama linier dibidang hukum yang menguasai hukum kepegawaian terutama yang

berkaitan dengan penjatuhan sanksi administrasi disiplin PNS.

2. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dilakukan oleh Pemerintah Kota

Samarinda

a. Pemberian sanksi yang tegas terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin

PNS agar menimbulkan efek jera terhadap PNS yang lain.

b. Untuk jangka pendek mengadakan Diklat penanganan pelanggaran disiplin PNS

bagi Tim Teknis penanganan pelanggaran disiplin PNS dari unsur

pengawasan/Inspektorat Kota Samarinda dan Unsur Kepegawaian/BKD Kota

Samarinda.

Saran

1. Pemberian sanksi yang tegas kepada atasan ataupun pejabat yang berwenang

menghukum yang tidak memberikan sanksi administrasi bawahannya yang melakukan

pelanggaran disiplin PNS, sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010, ayat (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman

disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, ayat (2) Apabila Pejabat yang

berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan

hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut

dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.

2. Peningkatan sistem pengawasan baik preventif maupun represif, dengan tetap

memberikan rewards bagi PNS yang berprestasi.

a. Peningkatan SDM PNS melalui pelatihan pegawai untuk jangka pendek sedangkan

untuk jangka panjang peningkatan jumlah dan sumber daya manusia (SDM)

terutama linier dibidang hukum melalui pendidikan jenjang magister ilmu hukum,

maupun program doktor ilmu hukum pada PNS di lingkungan Inspektorat Kota

16

Samarinda dan Sub Bidang Kedudukan Pegawai Bidang Hukum dan Kesejahteraan

Pegawai BKD Kota Samarinda.

b. Perlu terus diadakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Tentang Disiplin PNS kepada seluruh PNS di Kota Samarinda.

DAFTAR PUSTAKA Buku

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet.

Ketiga.

Lawrence M. Freidman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung: Nusa Media, 2011),

Cet. IV.

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Radja

Grafindo Persada, 2004).

Hasil Wawancara Hasil wawancara dengan Bagus Darmawan, Hakim PTUN Samarinda Rabu Tanggal 5

Desember 2012.

Hasil Wawancara dengan Pejabat PTUN Samarinda, Jihim Tanggal 20 Desember 2012.

Hasil Wawancara dengan Arief Rachman, Kepala Bidang Hukum dan Kesejahteraan Pegawai

BKD Samarinda Tanggal 3 Desember 2012

Jurnal Sri Hartini, Upaya Keberatan terhadap PNS yang Dijatuhi Hukuman Pemberhentian Tidak

dengan Hormat, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011.

Surat Kabar Kaltim Post. 23 Agustus 2012.

Website http://www.sapos.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/17/40177 diunduh 30 Agustus

2012