3. pengintegrasian pnpm-mpd kel. 5
TRANSCRIPT
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 1/39
Ir. DANANG SUMIHARTA, MM., M.Si.;
WIDATI, SH.; TASMAN DONGKO, SE.;
RAMLY K. OTUHU; NURHALIMAH;
KELOMPOK V (MR. SAN SAN)
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 2/39
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan pada dasarnya adalahproses perubahan berbagai aspekkehidupan menuju kondisi yang lebih baik
Pada kenyataannya, aspirasi dankepentingan masyarakat yang dirumuskanmelalui proses perencanaan partisipatif tidak berdaya berhadap-hadapan dengankepentingan politis dan teknokratis, karena
dominasi pendekatan top down dalam proses perumusan kebijakan dan praktikpengambilan keputusan pembangunan diIndonesia.
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 3/39
Model pembangunan partisipatif dengan pendekatanpemberdayaan masyarakat, yang kemudian terbukti
memiliki keunggulan yaitu:(1) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalampengelolaan kegiatan pembangunan desa;
(2) Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi;(3) Hasil dan dampaknya, khususnya dalampenanggulangan kemiskinan cukup nyata;
(4) Biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah
dibandingkan jika dilaksanakan oleh pihak lain; (5)Keterbukaan dalam pengambilan keputusan danpengelolaan keuangannya cukup kuat.
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 4/39
PNPM Mandiri Perdesaan , memiliki berbagaikelemahan, antara lain:
(1) Eksklusif (tidak mengikuti mekanisme danprosedur yang ada sesuai peraturan perundangan;
(2) Konstruksi program bersifat ad hoc, sehinggatidak ada jaminan keberlanjutannya;
(3) Partisipasi masyarakat dan peran pemerintahcenderung terbentuk dalam pola hubungan zerosum game atau saling mengurangi: partisipasimasyarakat meningkat karena peran pemerintahdikurangi;
(4) Daya tekan dan dampaknya terhadappeningkatan manajemen pemerintah dankepemerintahan yang baik belum optimal; dan,
(5) Menciptakan ketergantungan kepada bantuanteknis dari fasilitator dan konsultan.
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 5/39
SUSTAINABILITY PROGRAM
BERBASIS DATA YANG BAGUS
SISTEM
KELEMBAGAAN
ASET+SISTEM JAUHI RIBA
SDM
NORMA, NILAI, KULTUR, REGULASI
DI JAWA TIMUR DIKUATKAN
DENGAN REGULASI
PERGUB 41/2008 SMPP
PERGUB 149/2008 LKD/K
PERGUB 150/2008 KPMD/K
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 6/39
PROSES
KEGIATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT
KESWADAYAAN
MASYARAKAT
PENINGKATAN
KESEJATERAAN
POTENSI
DAN
MASALAH
SOS-EK-BUD
POL-KAM
MASYARAKAT
BERDAYA
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 7/39
Pemberdayaan Masyarakat
Lama Baru
Perspektif Moderenisasi Perspektif Transformatif
Pendekatan Teknis Pendekatan Kritis
Pemberian Fasilitas Pemenuhan Hak
Peran Fasilitator Peran Kader
Dibutuhkan adanya kesadaran ideologis dari para
pelaku, agar dapat memberikan bobot ideologis
terhadap praktik pemberdayaan masyarakat.
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 8/39
B. PERATURAN PERUNDANGAN
Peraturan Perundangan yang menjadi dasar dan acuanpelaksanaan pengintegrasian antara lain:
1. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentangDesa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 9/39
C. PENGERTIAN
Pengintegrasian adalah penyatupaduan
pengelolaan pembangunan partisipatif versi
PNPM-MP ke dalam sistem pembangunan
daerah, dan penyelarasan model perencanaan
teknokratis dan politis dengan perencanaan
partisipatif melalui mekanisme Musrenbang.
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 10/39
D. TUJUAN
1. Tujuan Umum
Meningkatkan efektivitas proses dan mengoptimalkancapaian pembangunan
2. Tujuan Khusus
a. Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaanpembangunan desa;
b. Menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis
dengan perencanaan partisipatif;c. Mendorong terwujudnya pembagian wewenang dan
penyerahan urusan pemerintah kabupaten kepadapemerintah desa;
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 11/39
E. SASARAN
Sasaran Strategis, antara lain:1. Peningkatan posisi tawar rakyat dalam proses
perumusan kebijakan publik dan pengelolaanpembangunan.
2. Peningkatan kapasitas dan peran lembagakemasyarakatan desa dan antar desa serta fungsilembaga pemerintahan desa dalam penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan desa.
3. Peningkatan kapasitas dan fungsi Pemerintah Daerah
mendorong perencanaan dan penganggaran yang prorakyat.
4. Peningkatan peran DPRD dalam pembentukanregulasi daerah untuk penguatan pembangunanpartisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat.
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 12/39
Sasaran operatif, antara lain:
1. Mengefektifkan proses perencanaanpembangunan di tingkat desa atau sebutan laindan kecamatan.
2. Menyelaraskan pengelolaan kegiatan
pembangunan di tingkat desa atau sebutan laindan wilayah perdesaan.
3. Tersedianya Rencana Pembangunan JangkaMenengah Desa (RPJM Desa) dan Rancangan
Rencana Kerja Pembangunan Desa atausebutan lain (RKP Desa).
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 13/39
Sasaran Praktis, antara lain:
1. Meningkatnya kemampuan dan peran Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
2. Meningkatnya kemampuan dan peran Lembaga
Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan BPD)3. Meningkatnya kemampuan dan peran Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
4. Meningkatnya peran Pelaku Masyarakat PNPM-MP
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 14/39
KONSEP PENGINTEGRASIAN
A. PRINSIP
1. Desentralisasi
2. Keterpaduan3. Efektif dan Efisien
4. Partisipasi
5. Transparansi dan Akuntabel6. Keberlanjutan
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 15/39
B. KERANGKA KERJA DAN STRATEGI
Kerangka Kerja1. Otonomi Daerah
2. Pemberdayaan Masyarakat
3. Penguatan Demokrasi
Strategi1. Meningkatkan kesadaran kritis, kapasitas dan daya tawar politis
rakyat dalam pengelolaan pembangunan.
2. Mendorong Pemerintah Daerah melakukan reorientasi kebijakanuntuk penguatan pembangunan berbasis pemberdayaanmasyarakat.
3. Mendorong masyarakat politik (DPRD) meningkatkankeberpihakannya kepada rakyat dan membentuk peraturanperundangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan penguatanpembangunan partisipatif
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 16/39
C. RANAH PENGINTEGRASIAN
1. Pengintegrasian horisontal, yaitu penyatupaduan prosesperencanaan PNPM-MP ke dalam sistem perencanaan
pembangunan reguler (Musrenbang).
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 17/39
PENGINTEGRASIAN VERTIKAL
Teknokratis
(SKPD)
Integrasi
Partisipatif
(Masyarakat)
Politis (DPRD)
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 18/39
TITIK TEMU INTEGRASIMUSRENBANG
Kabupaten
MUSRENBANG
Kabupaten
Forum SKPDForum SKPD
MUSRENBANG
Kecamatan
MUSRENBANG
Kecamatan
MUSRENBANG
Desa
MUSRENBANG
Desa
RPJMDes/ReviewRPJMDes/Review
Pengkajian Keadaan
Desa (PKD)
Pengkajian Keadaan
Desa (PKD)
Musyawarah Antar Desa
Prioritas
Musyawarah Antar Desa
Prioritas
Musdes Perencanaan
dan MKP
Musdes Perencanaan
dan MKP
MMDDMMDD
Penggalian GagasanPenggalian Gagasan
MAD
Pendanaan
MAD
Pendanaan
Pelaksanaan
sesuai PTO
PNPM-MP
Pelaksanaan
sesuai PTO
PNPM-MP
MUSRENBANG
Kabupaten
Forum SKPD
MUSRENBANG
Kecamatan
MUSRENBANG
Desa
RPJMDes/Review
Pengkajian Keadaan
Desa (PKD)
Musyawarah Antar Desa
Prioritas
Musdes Perencanaan
dan MKP
MMDD
Penggalian Gagasan
MAD
Pendanaan
Pelaksanaan
sesuai PTO
PNPM-MP
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 19/39
Evaluasi MADSosialisasi
MusdesSosialisasi
Pelatihan KPMD
Musrenbang Desa
Penulisan Usulan
dgn/tanpa desain RAB
Verifikasi Usulan
Desain dan RAB,
Verifikasi Teknis SPP
Musrenbang Kecamatan
MAD Prioritas Usulan
Musdes InformasiHasil Musrenbang
Kecamatan
Pencairan Dana dan Pelaksanaan
Kegiatan
Persiapan Pelaksanaan
(pendaftaran tenaga, pelatihanTPK, UPK, dan pelaku desa lainnya)
MusdesSerah Terima
LKPJ KadesMusdes Pertanggungjawaban
MusrenbangKabupaten
Hearing DPRD
Pemeliharaan
MAD Pendanaan
Musy. Desa Khusus
Perempuan
MusdesPerencanaan
Pegas/ PKD
Musdes RPJM-Desa(penyusunan/review)
Penyampaian
Aspirasi
Alur Tahapan Pengintegrasian Perencanaan
PNPM Mandiri Perdesaan 2010
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 20/39
Evaluasi MADSosialisasi
MusdesSosialisasi
Pelatihan KPMD
Musrenbang Desa
Penulisan Usulan
dgn/tanpa desain RAB
Verifikasi Usulan
Desain dan RAB,Verifikasi Teknis SPP
Musrenbang Kecamatan
MAD Prioritas Usulan
Musdes InformasiHasil Musrenbang
Kecamatan
Pencairan Dana dan PelaksanaanKegiatan
Persiapan Pelaksanaan
(pendaftaran tenaga, pelatihanTPK, UPK, dan pelaku desa lainnya)
MusdesSerah Terima
LKPJ KadesMusdes
Pertanggungjawaban
MusrenbangKabupaten
Hearing DPRD
Pemeliharaan
MAD Pendanaan
Musy. Desa KhususPerempuan
MusdesPerencanaan
Penyampaian
Aspirasi
Alur Tahapan Pengintegrasian Perencanaan
PNPM Mandiri Perdesaan 2011-2014
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 21/39
E. ANASIR/UNSUR-UNSUR YANGDIINTEGRASIKAN
Yang diintegrasikan adalah sistem. Adapununsur-unsur sistem dimaksud adalah :
1. Nilai/Prinsip
Nilai-nilai yang diwujudkan sebagai prinsip dalampelaksanaan PNPMMP, diintegrasikan agarterinternalisasi dalam pelaksanaan kegiatan reguler.
2. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Ketentuan dan tatacara yang menjaminterlaksananya proses pengambilan keputusan secaraterbuka, patisipatif dan berpihak kepada masyarakatmiskin, diintegrasikan untuk mewarnai proses
pengambilan keputusan dalam Musrenbang.
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 22/39
3. Mekanisme Proses perencanaan
Proses perencanaan PNPM-MP, mulai dari MMDD,
MKP, Musdes Perencanaan, Musyawarah Antar Desa
(MAD) Prioritas dan Pendanaan diintegrasikan ke
dalam proses reguler, yaitu penyusunan RPJM Desa
dan review rencana kegiatan tahunan (RKP Desa).
Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan.
4. Mekanisme Pengelolaan Kegiatan
Pengelolaan kegiatan secara swakelola oleh
masyarakat, yang menjadi salah satu keunggulanPNPM-MP diitegrasikan agar terwujud pola standart
pengelolaan kegiatan yang didanai dari berbagai
sumber (ADD, Swadaya,Program, APBD, dll).
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 23/39
5. Mekanisme Pertanggungjawaban
Ketentuan dan tatacara pertanggungjawaban
pengelolaan kegiatan secara terbuka dan akuntabel,
diintegrasikan untuk membangun pola standart
pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan
pembangunan partisipatif di desa.
6. Pelaku
Pengintegrasian pelaku berarti meleburkan fungsi ke
dalam dan pendayagunakan personil pelaku program
oleh lembaga-lembaga reguler (LPMD, PemerintahDesa, BPD,dll).
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 24/39
PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN
1. Kaidah Pelaksanaan
Kaidah pelaksanaan pengintegrasian adalah
a. Berdasar pada dan untuk meningkatkatkan
efektivitas pelaksanaanregulasi (peraturan).Semua kegiatan yang dilakukan berdasar padadan untuk penguatan pelaksanaan peraturan (Produk hukum ) yang telah ditetapkan, yang
berkaitan langsung maupun yang relevan bagipenguatan penyelenggaraan pembangunanpartisipatif.
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 25/39
b. Menyatu dengan dan menguatkanmekanisme reguler.
Semua kegiatan yang dilakukan terintegrasidan atau menjadi bagian dari kegiatan regulersesuai ketentuan penyelenggaraan
pemerintahanc. Keberlanjutan
Menyiapkan dan memfasilitasi keberlanjutansistem yang telah dibangun melalui PNPM-
MPd.
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 26/39
2. Syarat dan Ketentuan
Pengintegrasian adalah agenda wajib bagi desa partisipan
PNPM-MP yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:1) Memiliki sarana / Kantor / Sekretariat pemerintah desa yang
dianggap layak.
2) Perangkat Pemerintah Desa sekurang-kurangnya terdiri dari:
Sekretaris Desa atau sebutan lain, dan sekurang-kurangnya
dua Kepala Urusan (Kaur).
3) Sudah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau
sebutan lain.
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 27/39
3. Langkah dan Kegiatan Pengintegrasian
a. Sosialisasi
Kegiatan menyebarluaskan informasi tentang integrasiPNPM-MP ke dalam mekanisme reguler dilakukansecara terus menerus oleh pelaku Pemerintah(Kecamatan dan Desa), Pelaku Masyarakat danFasilitator, dalam berbagai kesem patan dan forum. Hal
itu untuk memastikan agar masyarakat mengetahuiapa, mengapa dan bagaimana pengintegrasian itusecara benar.
Pada tahun pertama pelaksanaan Integrasi, dilakukanforum sosialisasi secara formal, yaitu Musy awarah
Antar Desa Sosiali sasi dan ditindaklanjuti denganMusy awarah Desa Sosiali sasi.
Proses dan fasilitasi MAD dan MD Sosialisasi merujukketentuan PNPM-MP.
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 28/39
b. Pelatihan Pelaku
Pelaku yang akan memfasilitasi proses integrasi:
Setrawan Kecamatan, Aparat Pemerintah Desa, BPD,Fasilitator dan Pelaku Masyarakat mendapat pelatihansesuai kebutuhan berdasarkan tupoksi dan perannya.
Pelatihan bagi Setrawan dan Fasilitator dilakukansesuai ketentuan yang ditetapkan Satker PNPM-MP.
Kegiatan pelatihan yang dinanai dari berbagai sumber(DOK Pembangunan Partisipatif, DOK PelatihanMasyarakat,dll) diintegrasikan dan disinegikan.
Pengelolaan kegiatan pelatihan dimaksud mengacupada P and uan P elatihan Masy arakat.
Rancangan pelatihan penintegrasian mengacu padaP and uan P elatihan P engintegrasian.
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 29/39
c. Penyusunan RPJM Desa atau sebutan lain
Pelaksanaan pengintegrasian berdasar padaRPJM Desa yang ditetapkan dengan Perdes
sesuai Permendagri No. 66 Tahun 2007.
Dengan demikian, setiap desa wajib memiliki
RPJM Desa.
RPJM desa dimaksud kemudian dijabarkan
menjadi Rencana Kerja Pembangunan Desa
(RKPD tahunan), sesuai periode RPJMDesanya. RKPD dimaksud menjadi dasar
penyusunan APB Desa.
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 30/39
d. Penyatupaduan Proses Perencanaan
Menyatupadukan Penggalian Gagasan (PG)
dengan Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
Menyatupadukan MMDD dengan Penyusunan
RPJM-Desa
Menyatupadukan Musdes Perencanaan-MKPdengan Musrenbang Desa
Menyatupadukan MAD Prioritas dan Penetapan
Usulan dengan Musrenbang Kecamatan
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 31/39
e. Penyelarasan Rencana Kegaiatan danAnggaran
Penyelarasan rencana kegiatan dan sumber-sumber pendanaan (ADD, Swadaya, BLM,
APBD, dll),berdasar pada APB Desa. Agar tercapai penyelarasan dimaksud, maka
harus dipastikan Pemerintah desa dan BPDmenyusun dan menetapkan APB Desa secara
rutin setiap tahun anggaran.
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 32/39
f. Penyatupaduan Pertanggungjawaban
Musyawarah desa dilakukan sesuai kebutuhanpelaksanaan kegiatan.
Kepala Desa difasilitasi untuk menyampaikan
Laporan Keterangan PertanggungjawabanKepala Desa (LKPj Kades) satu kali dalam satu
tahun dalam forum Rapat Badan
Permusyawaratan Desa (BPD).
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 33/39
FAKTOR PENDUKUNG DAN
DUKUNGAN
A. FAKTOR PENDUKUNG
1. Perspektif Pelaku
2. Perencanaan Pembangunan Desa
3. Penguatan Musrenbang4. Manajemen Pemerintahan Desa
5. Kapasitas Pelaku: KPMD, LPMD, Sekdes, BKAD,Pemerintahan Desa,dan BPD.
6. Efektivitas Peran Setrawan7. Posisi Tawar Rakyat
8. Peran efektif kelompok-kelompok masyarakat
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 34/39
B. DUKUNGAN
Pelaksanaan pengintegrasian membutuhkandukungan antara lain:
1. Peningkatan Kapasitas Keuangan Desa
Peningkatan kapasitas keuangan desa didorongdengan memberikan:
a. Alokasi Dana Desa (ADD)
b. BLM atau Stimulan Khusus
c. Peningkatan Pendapatan Asli Desa
2. Regulasi (Perencanaan Pembangunan Desa,Musrenbang, Swakelola,dll)
3. Pembagian Wewenang dan Urusan
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 35/39
LANGKAH PENGUATAN PENGINTEGRASIAN
1. Mendorong penyelarasan Jaring Asmara denganMusrenbang Kecamatan.
Agar terjadi keselarasan proses dan hasil antara jaring Asmara
dengan Musrenbang Kecamatan, maka harus dilakukan berbagai
upaya untuk:
a.Menjalin komunikasi dan interaksi yang intens dengan Anggota
DPRD
b.Mensosialisasikan, menjelaskan dan memasok bahan-bahan
yang diperlukan agar kalangan DPRD memiliki persepsi yang utuh
dan benar tentang pengontegrasianc. Mendorong Anggota DPRD mengikuti Musrenbang Kecamatan
d.Mendorong Anggota DPRD merujuk hasil-hasil Musrenbang
Kecamatan dalam melakukan Jaring Asmara.
e.Mengikutsertakan Anggota DPRD dalam kegiatan monitoring.
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 36/39
2. Mendorong terlaksananya Hearing DPRD
Dengan kewenangan yang dimiliki di bidang
anggaran, legislasi, dan pengawasan Agar kewenangan yang dimiliki DPRD tersebut dapat
mendukung pengintegrasian
Rakyat atau kelompok-kelompok masyarakat harus
difasilitasi melakukan hearing atau dengar pendapatdengan kalangan DPRD (Anggota, Komisi, Fraksi danPimpinan DPRD)
Memastikan pengawalan usulan oleh Anggota
DPRD.3. Mendorong terlaksananya Rakor Unit Perencana SKPD
4. Mendorong efektivitas Forum SKPD
5. Penguatan Musrenbang Kabupaten
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 37/39
PELAKU
A. PELAKU
1. Pelaku Strategis, yaitu pelaku yang memiliki
kewenangan yang menentukan bagi prosespengintegrasian di daerah.
a. Bupati
b. DPRD
c. SKPD
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 38/39
2. Pelaku Kunci, yaitu pelaku yang memfasilitasi
secara langsung proses pengintegrasian.a. Setrawan Kabupaten
b. Camat
c. Setrawan Kecamatand. BKAD
e. Kepala Desa atau sebutan lain
f. BPD atau sebutan lain
g. LPMD atau sebutan lain
h. KPMD atau sebutan lain.
5/12/2018 3. Pengintegrasian PNPM-MPd Kel. 5 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3-pengintegrasian-pnpm-mpd-kel-5 39/39
3. Pelaku Penggerak , yaitu pelaku yang dibekali
secara khusus untuk menggerakkan pelaku
dan mendayagunakan sumberdaya yang ada
guna menggerakkan proses pengintegrasian.
a. Fasilitator Kabupaten
b. Fasilitator Kecamatan