21112014 173624 pedoman good governance website

8/18/2019 21112014 173624 Pedoman Good Governance Website

http://slidepdf.com/reader/full/21112014-173624-pedoman-good-governance-website 1/13

Good Governance is

Commitment and Integrity

Pedoman Tata Kelola Yang Baik

(Good Governance)BPJS Ketenagakerjaan



Definisi

Tata Kelola Yang Baik (Good Governance)

BPJS Ketenagakerjaan

Organ


Sistem Proses Struktur

Peraturan

perundang-undangan

Kode Etik

Meningkatkan:

q Keberhasilan Usaha

q Akuntabilitas

Mewujudkan:

q Nilai Tambah bagi,

q Para Pemangku Kepentingan



Kenapa diperlukanGood Governance di

BPJS Ketenagakerjaan?

No Keterangan Penjelasan

1 Perkembangan Lingkungan

Bisnis

Lingkungan dan landscape ekonomi

yang berbeda dengan terbitnya UU No

24 Tahun 2011, baik dari bentuk Badan

Hukum, pertanggungjawaban, struktur

organisasi, cakupan kepesertaan danlayanan serta pengelolaan program.

2 Krisis Ekonomi yang terjadi di

Indonesia tahun 1997 - 1998

Menjadi pelajaran berharga untuk para

pelaku bisnis/ekonomi akan pentingnya

penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good

Governance)

3 Sustainability Untuk mengarahkan BPJS TK dalam

mewujudkan pertumbuhan

berkelanjutan



Perbedaan PT. Jamsostek (Persero)

dengan BPJS Ketenagakerjaan

NO PT. JAMSOSTEK (PERSERO) BPJS KETENAGAKERJAAN

1 PT yang dibentuk berdasarkan

Akte Notaris

Badan Hukum Publik yang dibentuk

berdasarkan UU

2 Bertanggungjawab ke Pemegang

Saham (Menteri Negara BUMN)

Bertanggungjawab kepada Presiden

3 RUPS -

4 Dewan Komisaris Dewan Pengawas

5 Iuran : Peserta dan Pemberi Kerja Iuran : Peserta, Pemberi Kerja dan/atau

Pemerintah.

6 Pemeriksa:

q KAP

q BPK

- Laporan ke Presiden tembusan DJSN

- Pemeriksa/Pengawas :

q Sesuai UU BPJS, pemeriksaan oleh KAPq Sebagai lembaga negara, pemeriksaan

oleh BPK

q Atas produk Keuangan Non Perbankan,

pengawasan dilakukan oleh OJK



Prinsip-Prinsip Good Governance

A R I F T

75% 38% 65% 39% 57%

Acros

s

histor

y are

listed

below

and

illustr

ated

on

this

web

T ransparency Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan

keterbukaan dalam pengungkapan informasi yang

material dan relevan.

Accountability

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

dari Organ BPJS Ketenagakerjaan.

Responsibility Kesesuaian pengelolaan BPJS TK terhadap peraturan

dan perundang-undangan yang berlaku.

I ndependency Pengelolaan yang profesional yang bebas dari benturankepentingan atau tekanan dan pengaruh pihak lain.

F airness Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para

pemangku kepentingan



Tujuan Penerapan

Good Governance BPJS Ketenagakerjaan

Tujuan

Penerapan GG

Keputusan

dan tindakan

Kepatuhan

Kontribusi

BPJS TK

Prinsip GG:

TARIF

Nilai Moral

dan Etika

Peraturan

Perundang-undangan

Perekonomian

Nasional

Meningkatkan kinerja

dan nilai BPJS TK

Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan



Apa sajakah yang harus

Good Governance?

PENGAWASANPERTANGGUNGJAWABAN

(PELAPORAN)

PERENCANAAN PELAKSANAAN



Pelaksanaan Prinsip

Good Governance BPJS Ketenagakerjaan

Peraturan Dewan Pengawas dan Peraturan Direksi

Pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik paling kurang diwujudkan

dalam:

a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Pengawas;

b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan Divisi yang menjalankan

fungsi pengendalian;

c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan Divisi yang menjalankan;

d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;

e. pengadaan barang dan jasa;

f. rencana jangka panjang dan rencana kerja dan anggaran tahunan;

g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan; dan

h. penerapan pengelolaan dana secara hati-hati.



Struktur Good Corporate Governance

PT. Jamsostek (Persero)

Tahun 2013

RUPS

DireksiDewan Komisaris

Biro Sekretariat Perusahaan

Biro Pengawasan Intern

Komite Investasi dan Mgt Risiko

Komite Integritas dan Antisuap

Sekretaris Dewan Komisaris

Komite Audit

Sistem Manajemen Risiko

SistemTeknologi Informasi

Sistem Pengendalian Intern



Infrastruktur Good Governance


NO INFRASTRUKTUR PERATURAN

/KEPUTUSAN

1 Peraturan Direksi PERDIR/01/042014

2 Peraturan Dewan Pengawas PER/01/DEWAS/052014

3 Standar Waktu Tingkat Kesegeraan Pengambilan

Keputusan Direksi

KEP/190/062014

4 Pedoman Tata Kelola Yang Baik KEP/232/072014

5 Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan KEP/233/072014

6 Pedoman Kepatuhan LHKPN KEP/211/072014

7 Pedoman Pengendalian Gratifikasi KEP/237/082014

8 Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran KEP/216/072014

9 Pedoman Benturan Kepentingan KEP/228/07201410 Pedoman Pengendalian Informasi KEP/234/072014

11 Pedoman Sistem Pengendalian Intern KEP/213/072014

12 Piagam Satuan Pengawas Internal KEP/214/072014



Tagline Good GovernanceBPJS Ketenagakerjaan

Sebagai bagian dari kampanye atas penerapan GG

dan untuk meningkatkan kesadaran akan

penerapan GG maka digunakan tagline:

Good Governance is Commitment and Integrity.



Internal Governance Award

Sebagai wujud nyata dari komitmen dan untuk internalisasi

penerapan Good Governance di seluruh Unit Kerja, maka setiaptahun BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan Internal Governance

Award dengan melibatkan seluruh karyawan, seluruh unit kerja,

dan mitra kerja BPJS Ketenagakerjaan.

21112014 173624 pedoman good governance website

Documents