201407041528550.env training ppt
TRANSCRIPT
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 1/73
Isu-Isu Lingkungan Hidup dan Sosial – ProyekPembangunan Pelabuhan & PPP di Indonesia
16 Juni 2014
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 2/73
2
Dalam Sesi ini Kita akan:A. Mereview Kerangka Regulasi dan Legislasi
o Regulasi PPP
o Kajian Lingkungan dan Sosial (AMDAL)
o Rencana Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP)
B. Isu-Isu Lingkungan pada Proyek-Proyek Pelabuhano Pertimbangan
o Pengelolaan Material Pengerukan
o Emisi Udara
o Pengelolaan Persampahan (Limbah umum, Air Limbah, Limbah Padat)
o Pengelolaan Oli dan Bahan Berhaya
o Kebisingan
o Keakeragaman Hayati & Sumber Daya Ekologi
o Pengelolaan Lalu Lintas
o Dampak Visual
o Keberlanjutan dan Perubahan Iklim
C. Isu-Isu Sosial pada Proyek-Proyek Pelabuhano Fasilitas Sosial & Kemasyarakatan
o Barang/Pelayanan Ekosistem
o Kesehatan dan Keselamatan Publik
o Keselamatan dan Kesehatan Kerja
D. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umumo Isu umum dari pengalaman-pengalaman sebelumnya
o Potensi Isu bagi Proyek Pelabuhan
o Mitigasi
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 3/73
3
A. Review Regulasi dan LegislasiGambaran Umum
A.1 Regulasi PPP
–Proyek PPP yang wajib AMDAL andLARAP
– Tahapan Pelaksanaan ProyekKerjasama PPP
A.2 Kajian Lingkungan dan Sosial
– Peraturan Indonesia – AMDAL
o Peraturan Terkait
o Kegiatan Wajib AMDAL
o Dimulainya AMDAL
o Partisipasi dan KeterlibatanMasyarakat
o Komponen AMDAL
o Peraturan-Peraturan Komponen-Komponen Lingkungan
o Proses AMDALo Izin Lingkungan
o Proses Perizinan AMDAL
– Kerangka Kerja Internasional – ESIA
o Proyek yang membutuhkanPendanaan Internasional
o Standar Kinerja IFC
–
Ringkasan Perbandingano Proses ESIA vs. Proses AMDAL
A.3 Pengadaan Tanah
–Standar Nasional untuk PengadaanTanah
o Peraturan terkait
o Persyaratan Dasar
o Landasan Kebijakan
o Mekanisme Pengaduan
o Alur Kegiatan
o
Rencana Pengadaan Tanah (LAP_and Rencana Pengadaan Tanah danPemukiman Kembali (LARAP)
o Pihak-pihak yang terlibat
– Standar Internasional untuk PengadaanTanah
o Persyaratan Standar Internasional
o Persyaratan Dasar
o Landasan Kebijakano Mekanisme Pengaduan
o Flow Kegiatan
o Rencana Pengadaan Tanah (LAP)dan Rencana Pengadaan TanahPemukiman Kembali (LARAP)
o Pihak-pihak terlibat
– Ringkasan Perbandingan
o Perbedaan antara Standar Nasionaldan Standar Internasional
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 4/73
4
A.1 Regulasi PPPProyek PPP Wajib AMDAL dan LARAP
Ada terdapat dua peraturan yang berkaitan dengan PPP yang
menyebutkan akan kebutuhan Rencana Pengadaan Tanah danPemukiman kembali (LARAP) dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)untuk mendukung suatu Proyek PPP termasuk:
– Peraturan Bappenas No. 3 /2012 (Panduan Umum PelaksanaanKerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur)o Kajian Lingkungan Hidup (Pasal 4 ayat 3b) and Kesesuaian Lingkungan dan
Sosial (Pasal 7 ayat 4a)
o Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (Pasal 4 ayat 3a)
– Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 83/2010 (PanduanPelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infastruktur Transportasi)o Kajian Lingkungan Hidup (Lampiran IV.A.2.4 dan C.2.a.4)
Proses AMDAL dan LARAP akan mengacu kepada peraturan terkait yangakan dijelaskan pada sesi selanjutnya
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 5/73
5
A.1 Regulasi PPPArea Abu-Abu “Grey Area” di dalam Peraturan - AMDAL
– Peraturan PPP mewajibkan dokumen AMDAL serta rencana
pengadaan tanah sebagai bagian dari proses. Namun , waktu
mulainya tidak jelas.
– Peraturan AMDAL menetapkan bahwa proses AMDAL tidak bisa
dimulai sampai proyek disetujui dan diumumkan secara publik
– Komisi AMDAL tidak dapat terbentuk sampai proyek
disetujui/diumumkan
– Pengadaan tanah tidak dapat secara resmi dimulai sampai proyek
disetujui/diumumkan
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 6/73
6
A.1 Regulasi PPPTahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama PPP
TAHAP I:
PERENCANAAN PROYEK KERJA SAMA
TAHAP II:PENYIAPAN PROYEK KERJA SAMA
TAHAP III:TRANSAKSI PROYEK KERJA SAMA
TAHAP IV:
MANAJEMEN PELAKSANAANPERJANJIAN KERJA SAMA
Identifikasi dan
Pemilihan
Proyek Kerja
Sama
Penetapan
Prioritas
Kajian Awal
Prastudi
Kelayakan
Proyek Kerja
Sama
Kajian Kesiapan
Proyek Kerja
Sama
Penyelesaian
Prastudi
Kelayakan
•Rencana
Pengadaan
Badan Usaha
Baru
•Pelaksanaan
Pengadaan BU
•Penyiapan
Penandatangana
n Perjanjian
Kerja Sama
Perencanaan
Manajemen
Pelaksanaan
Perjanjian Kerja
Sama
Manajemen
Pelaksanaan
Perjanjian Kerja
Sama
Output:
Daftar Prioritas Proyek
Output:
Perolehan
Pembiayaan,
Kontrak EPC,
Kontrak Operasi
Output:
Dokumen
Prastudi
Kelayakan
Output:
Dokumen Penyiapan Proyek Kerja
Sama
Output: Dok.
Perjanjian
Kerjasama Dok.
Penjaminan &
Dok. Regres
Konfirmasi/Perset
ujuan Pemberian
Dukungan
Pemerintah
dan/atau Jaminan
Pemerintah
Proses Permohonan Kebutuhan Dukungan Pemerintah
dan/atau Jaminan Pemerintah
Proses alokasi, pencairan, pengawasan
& pemantauan Pemberian Dukungan
Pemerintah dan/atau pemantauan &evaluasi pelaksanaan Perjanjian
Penjaminan & Perjanjian Regres
Kajian Lingkungan Hidup / PJPK Kajian Lingkungan Hidup / BU
PROSES PENGADAAN TANAH
Output:
Laporan Berkala
Pelaksanaan
Manajemen PK
2 - 5 Bulan 6 - 9 Bulan 10 - 23 Bulan 9 - 12 Bulan 12 - 36 Bulan
Sumber: Permen Bappenas 3/2012
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 7/737
A.2 Kajian Lingkungan dan SosialGambaran Umum
A.2.1 Peraturan Indonesia – AMDAL
o Peraturan Terkait
o Kegiatan Wajib AMDAL
o AMDAL Commencement
o Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat
o Komponen-Komponen AMDAL
o Peraturan terkait Komponen-Komponen Lingkungan
o Proses AMDAL
o Izin Lingkungan
o Proses Perizinan AMDAL
A.2.2 Kerangka Kerja Internasional – ESIAo Proyek yang membutuhkan Pendanaan Internasional
o Standar Kinerja IFC
A.2.3 Ringkasan Perbandingan
o Proses AMDAL vs. Proses ESIA
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 8/738
A.2.1 Peraturan Indonesia - AMDALPeraturan Terkait
– Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan),
– Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 (Izin Lingkungan),
– Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 (Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki analisis
mengenai dampak lingkungan hidup)
– Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012
(Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup).
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 9/739
A.2.1 Peraturan Indonesia - AMDALKegiatan Wajib AMDAL
Lampiran 1 Peraturan Menteri LH 5/2012 memberikan daftar
kegiatan yang akan memerlukan persiapan AMDALBerdasarkan Lampiran 1 Peraturan Menteri LH proyekpembangunan pelabuhan akan memerlukan AMDAL/EIA yangharus dipersiapkan jika terdapat
•
Pembangunan jetty (sheet pile atau tiang terbuka) denganpanjang lebih dari 200 m atau ukuran lebih dari 6.000 m2
• Pembangunan dermaga dengan ukuran besar
• Pembangunan breakwater dengan panjang lebih dari 200m2
• Pembangunan fasilitas terapung dengan kapasitas lebihdari 10.000 DWT
• Reklamasi dengan ukuran minimal reklamasi 25 ha, bahandijual minimal 500.000 m3, atau panjang minimal 50 m.
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 10/7310
A.2.1 Peraturan Indonesia - AMDALDimulainya AMDAL
• Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27/2012, dokumen AMDALdapat dinilai oleh Komisi AMDAL ketika lokasi pelabuhan ini sesuaidengan rencana tata ruang dan rencana induk daerah yurisdiksipelabuhan itu berada
• Komisi AMDAL terdiri dari KLH Lembaga/lingkungan dan instansiterkait lainnya tergantung pada tingkat lingkup proyek terdiri dari
(namun tidak terbatas pada) anggota dari Kementerian PekerjaanUmum, Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas Tata Ruang,Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan danPerikanan, para ahli dari universitas (ahli lingkungan, sosial, dll),LSM, dan masyarakat yang terkena dampak.
• AMDAL hanya dapat disusun oleh orang/perusahaan yang memilikisertifikat kompentensi Penyusun AMDAL. Biasanya, Badan/Lembagayang akan mengajukan AMDAL ke komisi AMDAL adalah OtoritasPelabuhan.
• Jika proyek diimplementasikan sebagai PPP, maka AMDAL harus
disusun oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 11/7311
A.2.1 Peraturan Indonesia - AMDALPartisipasi dan Keterlibatan Masyarakat
•
Diatur berdasarkan Keputusan Kepala Bapedal No. 8Tahun 2000
• Otoritas Pelabuhan (yang mengajukan AMDAL sebagai
pemrakarsa proyek) akan melakukan pengumuman dankonsultasi publik sesuai dengan persyaratan peraturan
untuk melibatkan semua pemangku kepentingan yang
terkena dampak dan pengamat yang ditunjuk untuk
gambaran proses AMDAL.
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 12/7312
A.2.1 Peraturan Indonesia - AMDALPartisipasi dan Keterlibatan Masyarakat
•
Otoritas Pelabuhan akan memulai semua komunikasidengan Komisi AMDAL, KLH/BLH, dan pemerintah daerah
terkait, instansi, LSM dan pihak yang lain terkait kegiatan
AMDAL.
• Otoritas Pelabuhan harus memfasilitasi dan mengatur
pengumuman publik yang berkaitan dengan kegiatan
AMDAL melalui media massa, mengatur dan melakukan
proses konsultasi publik yang diperlukan dengan
masyarakat di Kota/Kabupaten, kecamatan dan setiap
daerah lain yang dianggap bagian dari wilayah studi.
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 13/7313
A.2.1 Peraturan Indonesia - AMDALKomponen-Komponen AMDAL
Kerangka Acuan (KA ANDAL)
• Terdiri dari : Pendahuluan (Latar Belakang, Tujuan, PelaksanaanStudi), Pencakupan (Deskripsi Pekerjaan, Keterkaitan kegiatanproyek dengan kegiatan yang lainnya, Rona Lingkungan, HasilKonsultasi Publik, Perkiraan Dampak, batas wilayah studi) , danMetodologi (Pengumpulan Data dan Analisis dan Metode perkiraan
dampak penting)
• Hasil pengumuman publik dan partisipasi yang dimasukkan ke dalamdokumen
•
Hal ini disampaikan kepada pihak berwenang di daerah oleh Komisipenilai AMDAL
• Hal ini dinilai oleh tim teknis
• Jika penilaiannya memuaskan, komisi akan menyetujui KA-ANDAL
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 14/7314
A.2.1 Peraturan Indonesia - AMDALKomponen-Komponen AMDAL
ANDAL, RKL and RPL
• ANDAL menganalisis dampak dari proyek berdasarkan
kondisi rona lingkungan dan antisipasi dampak proyek
• RKL dan RPL memberikan langkah-langkah mitigasi danpersyaratan pemantauan pelaksanaan proyek
• ANDAL, RKL and RPL akan disampaikan kepada pihak
yang berwenang daerah oleh komisi penilai AMDAL
• Pihak-pihak ini akan berkoordinasi untuk meninjaudokumen, memberikan komentar, dan menyetujui final
AMDAL
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 15/7315
A.2.1 Peraturan Indonesia - AMDALPeraturan-peraturan Komponen Lingkungan Hidup
Komponen
Lingkungan Hidup
Standar Referensi Tentang
Kualitas Air
Permukaan
Peraturan
Pemerintah
No.82/2001
Pengelolaan
Kualitas Air dan
Pengendalian
Pencemaran Udara
Kualitas Udara Peraturan
Pemerintah
No.82/2001
Pengendalian
Pencemaran Udara
Tingkat Kebisingan Keputusan Menteri
LH No. 48/ 1996
Ambang Batas
Tingkat Kebisingan
Getaran Keputusan Menteri
LH No.49/ 1996
Ambang Batas
Tingkat Getaran
Bau Keputusan MenteriLH No.50/1996
Ambang BatasTingkat Kebauan
Kualitas Air Tanah Peraturan Menteri
Kesehatan
No.416/1990
Persyaratan dan
Pengendalian
Kualitas Air
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 16/7316
A.2.1 Peraturan Indonesia - AMDALProses AMDAL
• AMDAL merupakan suatu
proses
• Pertimbangan di tingkat
Nasional, Provinsi atau
Kabupaten/Kota
tergantung pada lokasi
tapak proyek.
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 17/73
17
A.2.1 Indonesian Regulation - AMDALIzin Lingkungan
•
PJPK Otoritas Pelabuhan akan mengajukan permohonanizin lingkungan kepada walikota atau bupati.
• Permohonan ini dilengkapi dengan:
– Dokumen AMDAL & Surat Kelayakan
– Dokumen akta pendirian perusahaan
– Profil Kegiatan Bisnis
• Permohonan izin lingkungan akan diumumkan secara
publik
• Masyarakat/pemangku kepentingan dapat memberikan
masukan/komentar
• Jika tidak ada perubahan yang diperlukan, izin
dikeluarkan dan diumumkan kepada publik
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 18/73
18
A.2.1 Indonesian Regulation - AMDALProses Perizinan AMDAL
•
AMDAL menghasilkanSurat Keputusan
Kelayakan Lingkungan
• Kemudian mengikuti
Proses Perizinan
Lingkungan
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 19/73
19
A.2.2 Kerangka Kerja Internasional - ESIAProyek-proyek dengan Pendanaan Internasional
• Jika pendanaan internasional diperlukan, ini akanmembutuhkan Kajian Dampak Lingkungan dan Sosialsecara internasional (ESIA)
• Sistem yang ada diterapkan tergantung pada pemberipinjaman (misalnya IIF, AusAID, JICA, ADB, IFC dll)
• Pedoman IFC (Pedoman EHS dan Standar Kinerja)
biasanya merupakan panduan yang baik terhadap apayang semestinya dipersyaratkan
• Sebagian besar mengikuti konvensi yang disebut Prinsip-Prinsip Ekuator
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 20/73
20
A.2.2 Kerangka Kerja Internasional - ESIAStandar Kinerja IFC
• Standar Kinerja 1 : Pengkajian dan Pengelolaan Risiko dan
Dampak Lingkungan dan Sosial
• Standar Kinerja 2 : Tenaga Kerja dan Kondisi Tempat Kerja
• Standar Kinerja 3 : Sumber Daya Efisiensi dan Pencegahan
Polusi
• Standar Kinerja 4 : Kesehatan Masyarakat, Keselamatan, danKeamanan
• Standar Kinerja 5 : Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali
• Standar Kinerja 6 : Konservasi Kenekaragaman Hayati dan
Pengelolaan Keberlanjutan Sumber Daya Alam• Standar Kinerja 7 : Masyaratak Adat
• Standar Kinerja 8 : Warisan Budaya
Kebijakan IFC untuk Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Sosial (Januari 2012)
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 21/73
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 22/73
22
A.2.2 Kerangka Kerja Internasional - ESIAPedoman-Pedoman ESIA
• Pedoman-Pedoman IFC mempertimbangkan dampak-dampak lingkungan sesuai dengan keberlanjutan dan
pedoman EHS, ada tiga pedoman yang memiliki
berkaitan dengan proyek-proyek pelabuhan diantaranya:
–
Kebijakan Lingkungan dan Kesehatan yang berkelanjutan (Januari2012)
– Pedoman Umum Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (April
2007)
– Pedoman Linkgungan, Kesehatan dan Keselamtan untuk Bandara-
Bandara, Pelabuhan-pelabuhan dan terminal-terminal (April2007)
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 23/73
23
A.2.3 Ringkasasn PerbandinganProses ESIA vs. Proses AMDAL
•
Merupakan Proses yang sangat serupa• Unsur-unsur lingkungan yang sangat mirip, namun ESIA juga membahas: – Perubahan Iklim dan Kebelanjutan
– Dampak Visual
–
Mungkin menerapkan batasan-batasan maksimum yang lebihketat
• Elemen Sosio yang berbeda (terutama berkenaan denganPengadaan Tanah) – ESIA memiliki batasan survey sosial yang lebih luas
– AMDAL mempertimbangkan kerangka kerja hukum Indonesiauntuk Pengadaan Tanah (UU No. 2/2012)
– IFC membahas hilangnya pendapatan sektor informal
– IFC membahas juga para penghuni liar
– Sangat menekankan pada terinformasinya dan konsultasimasyarakat serta pemulihan mata pencahariannya
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 24/73
24
A.3 Pengadaan TanahGambaran Umum
A.3.1 Standar Nasional untuk Pengadaan Lahan
o Regulasi Terkaito Persyaratan Dasar
o Dasar Kebijakan
o Mekanisme Pengaduan
o Flow Kegiatan
o LAP and LARAP
o
Pihak-Pihak yang terlibatA.3.2 International Standard for Land Acquisition
o Persyaratan Standar Internasional
o Persyaratan Dasar
o Dasar Kebijakan
o Mekanisme Pengaduan
o
Flow Kegiatano LAP and LARAP
o Pihak-Pihak yang terlibat
A.3.3 Ringkasan Perbandingano Perbedaan antara Standar Nasional dan Standar Internasional
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 25/73
25
A.3.1 Standar Nasional untuk Pengadaan TanahRegulasi-regulasi terkait
– UUPA 5/1960
– Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/1975 (Ketentuan MengenaiProsedur Pengadaan Tanah) (untuk pemerintah dan swasta)
– Undang-Undang No. 2/2012 (Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untukKepentingan Umum) (komersial dan kepentingan umum) (contohpembangunan pelabuhan Pasal 10 d)
– Peraturan Presiden No. 71/2012 (
– Presidential Regulation 71/2012 (Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan Kepentingan Umum) (komersial dan kepentingan umum)
Catatan:
– Keputusan Presiden 55/1993 (hanya untuk kepentingan umum)
– Peraturan Presiden No. 36/2005 diamandemen dengan Peraturan PresidenNo. 65/2006 (Komersial dan kepentingan umum)
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 26/73
26
A.3.1 Standar Nasional untuk Pengadaan TanahPersyaratan Dasar
UU No 2/2012 and PerPres 71/2012 mempersyaratkan:
• Rencana Tata Ruan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
• Prioritas-Prioritas Pembangunan
• Survei Sosial – Ekonomi
• Kelayakan Lokasi
• Analisis Biaya dan Manfaat Pembangunan
• Perkiraan Nilai Lahan
• Dampak Lingkungan dan Sosial
• Kajian lain
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 27/73
27
A.3.1 Standar Nasional untuk Pengadaan TanahDasar Kebijakan – Pemukiman Kembali secara Paksa
Pemukiman Kembali secara Paksa ‘Involuntary” diatur dalam:
• UU No 2/2012 – Payung peraturan untuk Pengadaan Tanah
• Peraturan Presiden No. 71/2012
• Peraturan Kepala BPN No. 5/2012 – kegiatan-kegiatan pengadaan
tanah secara rinci
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72/2012 – anggaran dan biaya
• Peraturan Menteri Keuangan No. 13/2013 – anggaran dan biaya
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 28/73
28
A.3.1 Standar Nasional untuk Pengadaan TanahDasar Kebijakan – Matrik Keberhakan
* Kerugian Aset adalah properti yang terdampak oleh proyek (UU No.2/2012 dan Perpres No.71/2012)
** Pihak yang berhak adalah orang-orang yang terkena dampak proyek termasuk pemilik tanah, penyewa,
karyawan, dll.(Perpres No. 71/2012)
*** Keberhakan adalah memiliki hak untuk sesuatu (UU No. 2/2012 dan Perpres No.71/2012)
Kerugian Aset * Pihak yang berhak** Keberhakan***
Tanah Pemegang Hak Tanah Pembayaran Tunai
Struktur Bangunan Pemegang Hak Mengelola Tanah dengan Tanah
Pohon & Tanaman Penjaga Pemukiman Kembali
Obyek berkaitan tanah dll Pembagian Saham
Kebijakan dan Regulasi Nasional
Survei Sosial Ekonomi
(Primer dan Sekunder)
Pengecakan Lapangan
(Kunjungan dan Observasi Lapangan)
Matrik Keberhakan
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 29/73
29
A.3.1 Standar Nasional untuk Pengadaan TanahDasar Kebijakan – Matrik Keberhakan
Tipe Kerugian berdasarkan UU No. 2/2012 dan Perpres No.71/2012
• Tanah• Ruang di atas tanah dan di bawah tanah
• Struktur Bangunan
• Pohon dan Tanaman
• Obyek-Obyek yang terkait dengan tanah yang ada
• Kerugian Lain yang bisa dinilai
Pihak-pihak yang berhak berdasarkan Perpres No. 71/2012:
• Pemegang Hak atas tanah• Pemegang Hak untuk mengelola
• Wali (nadzir) untuk tanah wakaf
• Pemilik tanah sebelumnya secara tradisional
• Masyarakat secara hukum adat
• Pihak yang memiliki hak atas tanah negara dengan itikad baik
• Pemegang dasar kepemilikan lahan
•
Pemilik struktur bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanahyang ada
Keberhakan berdasarkan UU No. 2/2012 dan Perpres No.71/2012:
• Pembayaran Tunai
• Pengantian Lahan
• Pemukiman Kembali
• Pembagian Saham
•
Klausul yang lain
A 3 1 S d N i l k P d T h
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 30/73
30
A.3.1 Standar Nasional untuk Pengadaan TanahAlur Kegiatan
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 31/73
31
A.3.1 Standar Nasional untuk Pengadaan TanahMekanisme Pengaduan
• Tidak ada mekanisme pengaduan khusus yang diperlukan secara hukum
• Sebagai pengalaman-pengalaman terbaik yang ada banyak proses-proses
pengadaan tanah proyek pemerintah menggunakan suatu mekanisme
pengaduan
• Mekanisme ini memungkinkan komunikasi yang lebih baik antara
pemerintah dan pihak-pihak yang terkena dampak
• Menyediakan suatu metode formal untuk menangani isu-isu yang ada
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 32/73
32
A.3.1 Standar Nasional untuk Pengadaan TanahLAP and LARAP
Rencana Pengadaan Tanah:
• Maksud dan Tujuan dari Rencana Pembangunan
• Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
• Layout dari Lokasi Tanah/Proyek
• Kebutuhan Luas Tanah
• Gambaran Umum tentang status lahan
• Perkiraan pelaksanaan pembebasan tanah• Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan
• Perkiraan nilai tanah
• Rencana Anggaran
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 33/73
33
A.3.1 Standar Nasional untuk Pengadaan TanahPihak-Pihak yang Terlibat (dalam 4 tahap)
UU No 2/2012 dan Perpres 71/2012
Perencanaan dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah, dengan bantuan dari
instansi teknis terkait atau dapat dibantu oleh badan profesional yang ditunjuk.
Persiapan dilakukan oleh Gubernur. Persiapan Tim akan dibentuk oleh Gubernur
dan akan terdiri dari :
• Walikota atau Bupati
• SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)• Lembaga yang membutuhkan lahan
• Instansi terkait lainnya
Dalam hal keberatan dari masyarakat, Gubernur akan membentuk Tim Penilai
Keberatan yang terdiri dari:
• Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat pemerintah yang ditunjuk sebagai Ketua
• Kepala Kantor Wilayah BPN
• Lembaga pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah
• Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dan
• Akademisi
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 34/73
34
A.3.1 Standar Nasional untuk Pengadaan TanahPihak-Pihak yang Terlibat
UU No 2/2012 dan Perpres 71/2012
Pelaksanaan, Tim Pelaksana setidaknya terdiri dari:
• Tim penilai eksternal
• Pejabat yang bertanggung jawab atas urusan pembebasan tanah di BPN
Kantor Wilayah
• Kepala badan pertanahan setempat
•Unit pejabat provinsi yang bertanggung jawab atas urusan tanah
• Walikota/Bupati
• Lurah dan/atau Kepala Desa
Penyampaian hasil dilaksanakan oleh BPN dan diserahkan kepada istansi
yang memerlukan tanah
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 35/73
35
A.3.2 Standar Internasional Pengadaan TanahPersyaratan-persyaratan Standar Internasional
•
Mengapa mengikuti standar-standar internasional• Proyek-proyek yang membutuhkan pendanaan internasional
• Seperti: IIF, Bank Dunia, JICA, ADB, dll
• Apa itu standar-standar international?
• Prinsip-prinsip Ekuator III
•Safeguard Sosial Bank Dunia – OP 4.12 – “involuntary”Pemukiman kembali
• Spesifik dengan Standar Kinerja 5 IFC : Pengadaan Tanah dan
Pemukiman Kembali
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 36/73
36
A.3.2 Standar Internasional Pengadaan TanahPersyaratan Dasar
Persyaratan Perencanaan PS 5 IFC
• Desain Proyek Final
• Kompensasi dan Kebijakan Manfaat untuk Orang Terungsi
• Pelibatan Masyarakat
• Mekanisme Pengaduan
• Perencanaan dan Pelaksanaan Pemukiman Kembali dan
Pemulihan Mata Pencaharian
• Rencana Pemindahan
• Tanggung Jawab Swasta memastikan Pemukiman Kembali yang
dilakukan Pemerintah sesuai dengan standar IFC
d i l d h
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 37/73
37
A.3.2 Standar Internasional Pengadaan TanahAlur Kegiatan
3 2 S d i l d h
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 38/73
38
A.3.2 Standar Internasional Pengadaan TanahLandasan Kebijakan – Pemukiman Kembali secara
Sukarela dan Paksa
• Pemukiman kembali secara sukarela adalah suatu situasi kesediaan
penjual dan pembeli, dimana suatu kesepakatan telah disetujui.
• Pemindahan Paksa mungkin diperlukan untuk proyel-proyek
kepentingan umum atau kadang-kadang untuk pembangunan swasta
• Baik pemukiman kembali secara sukarela dan paksa minimal harus
mengikuti hukum nasional
• Pemukiman kembali secara paksa di bawah standar internasional
dapat mengikuti IFC atau Pedoman Bank Dunia (Standar Kinerja 5 IFC
atau Safeguard Social Bank Dunia OP 4.12 Pemukiman Kembali secara
Paksa, yang menyediakan hal lebih detail di dalamnya
A 3 2 S d I i l P d T h
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 39/73
39
A.3.2 Standar Internasional Pengadaan TanahLandasan Kebijakan – Matriks keberhakan
* Kerugian Aset adalah properti yang terdampak oleh proyek (UU No.2/2012 dan Perpres No.71/2012)
** Pihak yang berhak adalah orang-orang yang terkena dampak proyek termasuk pemilik tanah, penyewa,
karyawan, dll.(Perpres No. 71/2012)
*** Keberhakan adalah memiliki hak untuk sesuatu (UU No. 2/2012 dan Perpres No.71/2012)
Kerugian Aset * Pihak yang berhak** Keberhakan***
Tanah Pemegang Hak Tanah Pembayaran Tunai
Struktur Bangunan Pemegang Hak Mengelola Tanah dengan Tanah
Pohon & Tanaman Penjaga Pemukiman Kembali
Obyek berkaitan tanah dll Pembagian Saham
Kebijakan dan Regulasi Internasional (PS 5 - IFC )
Survei Sosio Ekonomi(Primer dan Sekunder)
Pengecekan Lapangan(Kunjungan dan Observasi Lapangan)
Matriks Keberhakan
A 3 2 S d I i l P d T h
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 40/73
40
A.3.2 Standar Internasional Pengadaan TanahLandasan Kebijakan –PS 5 IFC – Matriks Keberhakan
Tipe Kerugian
• Pemindahan Fisik
• Pemindahan Ekonomi
• Termasuk daerah sementara atau permanen, area komersial
Keberhakan
• Kompensasi tunai
• Lahan Pengganti
• Pemukiman Kembali
• Tidak ada penyusutan struktur
• Hak masyarakat yang terkena dampak/terungsikan disediakan sesuai
dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku
• dll
Pihak-pihak yang berhak
• Pemilik aset
• Pengusaha/Pekerja
• Permukiman Liar dan ilegal
• Semua pihak yang teridentifikasi sebagai Masyarakat terkena dampak
proyek (seperti: masyarakat rentan)
A 3 2 St d I t i l P d T h
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 41/73
41
A.3.2 Standar Internasional Pengadaan TanahMekanisme Pengaduan
IFC PS 5:
• Membentuk suatu mekanisme pengaduan
• Menerima dan mengatasi masalah-masalah spesifik tentang kompensasi dan
relokasi yang diajukan oleh orang-orang terkena dampak atau anggota masyarakat
setempat secara tepat waktu, termasuk mekanisme jalan yang dirancang untuk
menyelesaikan sengketa dengan cara yang tidak memihak.
• Penanganan keluhan pada waktunya melalui suatu mekanisme pengaduan yang
efektif dan transparan adalah sangat penting untuk pelaksanaan pemukiman
kembali yang memuaskan dan untuk menyelesaikan proyek sesuai jadwal
• Rumah tangga dan masyarakat yang terkena dampak (sebagai bagian dari upaya
konsultasi) harus diberitahu mengenai proses untuk mendaftarkan keluhan dan
harus memiliki akses ke mekanisme pengaduan ini serta mengetahui
kemungkinan jalur hukum yang tersedia. Ini harus mudah diakses oleh semua dan
memberikan penggantian kerugian secara adil, transparan dan tepat waktu, serta
penyediaan akomodasi khusus untuk perempuan dan kelompok rentan dan
terpinggirkan untuk menyuarakan keprihatinan mereka atau dalam membuat
pengaduan.
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 42/73
A 3 2 St d I t i l P d T h
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 43/73
43
A.3.2 Standar Internasional Pengadaan TanahLARAP – Outline PS 5 IFC
Outline Rencana Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali
• Deskripsi Proyek
• Dampak-dampak potensial
• Tujuan dan kajian yang dilakukan
• Kerangka Kerja Regulasi
• Kerangka Kerja Kelembagaan
• Keterlibatan pemangku kepentingan
• Karakteristik sosial ekonomi
• Kelayakan
• Penilaian dan Kompensasi Kerugian
• Besaran Perpindahan
• Kerangka Kerja Keberhakan
• Langkah-langkah pemulihan mata pencaharian
• Lokasi pemukiman kembali• Perumahan, infrastruktur dan pelayanan sosial
• Prosedur pengaduan
• Tanggung Jawab organisasi
• Jadwal pelaksanaan
• Biaya dan Anggaran
• Monitoring, evaluasi dan pelaporan
A 3 2 St d I t i l P d T h
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 44/73
44
A.3.2 Standar Internasional Pengadaan TanahPihak-pihak yang terlibat
PS 5 IFC
Mewajibkan suatu proyek untuk mengadopsi standar lokal, berkaitan:
• Kerangka kerja organisasi dalam pelaksanaan (identifikasi lembaga yang
bertanggung jawab dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemukiman
kembali dan penyediaan pelayanan)
• Pengaturan untuk memastikan koordinasi yang tepat antara lembaga danpihak berwenang sesuai yuridiksinya yang terlibat dalam pelaksanaan
• Langkah-langkah (termasuk bantuan teknis) yang diperlukan untuk
memperkuat kapasitas lembaga pelaksana dalam merancang dan
melaksanakan kegiatan-kegiatan pemukiman kembali
• Ketentuan untuk mengalihkan tanggung jawab kepada pemerintah
daerah untuk mengelola fasilitas dan layanan yang disediakan dalam
proyek tersebut
A 3 3 Ringkasan Perbandingan
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 45/73
45
A.3.3 Ringkasan PerbandinganPerbedaan antara Standar Nasional dan Internasional
Standar Nasional Internasional Standar
Tidak ada pertimbangan untuk
masyarakat yang rentan
Mempertimbangkan
masyarakat rentan
Tidak ada kompensasi kepada
penghuni liar dan permukiman
ilegal
Mempertimbangkan
kompensasi kepada penghuni
liar dan permukiman ilegal
Beberapa Hak berada di daerah
abu-abu (“grey area”)
Struktur hak Jelas
Tidak ada persyaratan yang
jelas untuk proses pengaduan
Diwajibkan adanya Mekanisme
keluhan
Kompensasi kerugian fisik Kompensasi baik kerugian fisik
dan ekonomi
Tidak ada pertimbangan untuk
pihak yang terkena dampak
secara tidak langsung
Mempertimbangan untuk pihak
yang terkena dampak secara
tidak langsung
B I I Li k P k P l b h
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 46/73
46
B. Isu-Isu Lingkungan Proyek PelabuhanPertimbangan
• Pertimbangan Utama
– Pengelolaan Material Pengerukan
– Ekologi Laut/Pantai
– Emisi Udara
– Pengelolaan Sampah (Sampah Umum, Air Limbah, Limbah Padat)
–
Pengelolaan bahan berbahaya dan oli – Kebisingan
– Keanekaragaman Hayati & Sumber Daya Ekologi
• Pertimbangan-pertimbangan lainnya
– Pengelolaan Lalu Lintas
– Dampak Visual
– Keberlanjutan dan Perubahan Iklim
B Is Is Lin k n an Pro ek Pelab han
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 47/73
47
B. Isu-Isu Lingkungan Proyek PelabuhanPengelolaan Material Pengerukan
Konstruksi
– Kontaminasi Tanah
– Isu Geoteknik
– Kemungkinan erosi tanah
– Peningkatan suspensi sedimen (kekeruhan) dalam air laut akibatpenyebaran pengerukan sedimen
– Penurunan kualitas air dengan peningkatan Total Padatantersuspensi (Total Suspended Solid TSS) dan kekeruhan
– Kemungkinan gangguan kimia kelautan dan ekologi pesisir
– Peniadaan/penurunan habitat
– Penurunan kualitas air laut
Mitigasi
– Penapisan bahan pengerukan
– Pembuangan bahan pengerukan secara tepat
– Memilih metode pengerukan secara seksama
–
Pengurangan penyebaran kontaminan dengan penahanan
B Isu Isu Lingkungan Proyek Pelabuhan
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 48/73
48
B. Isu-Isu Lingkungan Proyek PelabuhanEkologi Laut/Pantai
Konstruksi
– Kemungkinan gangguan kimia terhadap laut dan ekologi pesisir – Pergantian habitat laut dan pesisir yang disebabkan oleh perubahan struktur
sedimen
– Tertutupnya Komunitas Bentik disebabkan oleh pembuangan sedimen
– Penurunan pencahayaan untuk organisme yang tergantung cahaya
– Regresi rumput laut dan padang rumput
– Terganggunya burung dan hewan laut
– Terkurangnya sumber daya perikanan dan terdegradasinya kualitas perikananuntuk kegiatan pusat makanan dan rekreasi.
– Memburuknya polusi air
Operasi
– Kebocoran minyak dan campuran dari kapal merusakan sumber dayaperikanan, biota laut dan habitat.
– Biodegradasi minyak dalam air mengurangi oksigen terlarut yang dibutuhkanoleh biota
– Sumber daya perikanan yang terdampak oleh kontaminasi bahan-bahankimia dari kebocoran
B Isu Isu Lingkungan Proyek Pelabuhan
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 49/73
49
B. Isu-Isu Lingkungan Proyek PelabuhanEkologi Laut/Pantai
Mitigasi
– Konstruksi : Perencanaan yang tepat dari pekerjaan konstruksi,
mengurangi kekeruhan dengan menggunakan tirai
lumpur/kekeruhan, peningkatan atau restorasi habitat,
pemantauan lingkungan, inspeksi berkala dari kegiatan konstruksi
oleh otoritas penegakkan hukum dan lembaga, survei
karakteristik ekologi dengan cermat serta pembatasan koridorkerja
– Operasi : peningkatan dan restorasi habitat seperti penciptaan
habitat rumput laut untuk pemulihan sumber daya perikanan,
memperluas habitat rawa dan pasir intertidal dan daerah
berlumpur untuk spesies mangsa, pengukuran dalampengelolaan lingkungan berkaitan dengan kebocoran minyak,
pengendalian debu, perlindungan kualitas air dan langkah-
langkah pengurangan kebisingan.
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 50/73
B Isu Isu Lingkungan Proyek Pelabuhan
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 51/73
51
B. Isu-Isu Lingkungan Proyek PelabuhanEmisi Udara
Ambang Batas
Parameter Pengukuran
Waktu
Standar Indonesia* IFC**
Unit Konsentrasi Unit KonsentrasiOzon (03) 1 jam μg/Nm3 235
8-jam seharimaximum
- - μg/m3 100
1 tahun μg/Nm3 50
Kabon Monoksida (CO) 1 jam μg/Nm3 30,000
24 jam μg/Nm3 10,000
Nitrogen Dioksida(NO2) 1 jam μg/Nm3 400 μg/m3 20024 jam μg/Nm3 150
1 tahun μg/Nm3 100 μg/m3 40
Sulfur Dioksida (SO2) 10 menit - μg/m3 500
1 jam μg/Nm3 900
24 jam μg/Nm3 365 μg/m3 20
1 tahun μg/Nm3 60
Total Partikel Tersuspensi (TSP) 24 jam μg/Nm3 230
1 tahun μg/Nm3 90
PM10 24 jam μg/Nm3 150 μg/m3 501 tahun - - μg/m3 20
PM2.5 24 jam μg/Nm3 65 μg/m3 25
1 tahun μg/Nm3 15 μg/m3 10
Timbal (Pb) 24 jam μg/Nm3 2
1 tahun μg/Nm3 1
Sumber :
*) Peraturan Pemerintah No. 41/1999 tentang Pengendalian Polusi Udara
**) Pedoman Umum EHS IFC
B Isu Isu Lingkungan Proyek Pelabuhan
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 52/73
52
B. Isu-Isu Lingkungan Proyek PelabuhanPengelolaan Sampah (Umum, Air Limbah, Limbah Padat)
Konstruksi
– Limbah dari pembongkaran, pembersihan dan konstruksi jalan – Limbah berbahaya, limbah padat, dan air limbah selama konstruksi
Operasi
– Limbah padat inert dari kemasan kargo dan kantor administrasi
– Limbah yang berpotensi berbahaya berkaitan dengan pemeliharaankendaraan operasi (minyak pelumas dan bahan pelarut untuk mesin)
– Limbah cair dan padat dari kapal yang datang
Mitigation
- Konstruksi: penggunaan material hasil pengurukan, daur ulanglimbah beton, penyimpanan limbah yang tepat dan terkategori,menjaga wilayah tetap bersih, SOP Prosedur Tetap limbah berbahaya
yang ditetapkan- Operasi: menyediakan limbah yang memadai dan pengelolaan
sampah, dilarang membuang limbah padat dan limbah berbahaya kelaut, penyimpanan air limbah kapal-kapal besar secara tepat denganmenyediakan fasilitas pengolahan air limbah yang terhubung ketempat pengolahan air limbah kota
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 53/73
B Isu Isu Lingkungan Proyek Pelabuhan
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 54/73
54
B. Isu-Isu Lingkungan Proyek PelabuhanPengelolaan Bahan Berbahaya dan Minyak
Konstruksi
– Bahan Cair Berbahaya (Bahan bakar dan bahan kimia)
– Limbah Berbahaya (tanah terkontaminasi, limbah bahan bakar danpelumas, filter oli dan baterai)
Operasi
– Bahan Cair Berbahaya (Bahan bakar and bahan kimia)
– Cat Residu dan bahan pelarut dalam kontainer-kontainer
Mitigasi
- Konstruksi: cairan berbahaya (bahan bakar dan bahan kimia)tersimpan sesuai dengan suatu rencana pengelolaan barangberbahaya dalam wadah tertutup selama konstruksi, tempatpenyimpanan pengolahan dan pengiriman tanah yangterkontaminasi, penetapan Prosedur Tetap (SOP) limbah berbahayaseperti penyimpanan sebagaimana mestinya dan tertutup denganbaik.
- Operasi: Ditetapkannya Prosedur Tetap (SOP) limbah berbahaya
seperti penyimpanannya secara tepat dan tertutup dengan baik
B Isu Isu Lingkungan Proyek Pelabuhan
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 55/73
55
B. Isu-Isu Lingkungan Proyek PelabuhanKebisingan
Konstruksi
– Kebisingan dari peralatan dan mobilitas selama kegiatan reklamasidan pembangunan jalan akses.
Operasi
– Kebisingan dan getaran frekuensi rendah dari volume lalu lintas lebihberat dan peningkatan lalu lintas truk
Mitigasi – Konstruksi: saluran pembuangan knalpot yang selalu terpasang baik,
terpelihara, dan semua mesin dan kendaraan dioperasikan denganefisien.
– Operasi: pemuatan truk-truk secara cerdas dan melarang kendaraanmenunggu di tempat dekat dari penerima dampak.
B Isu-Isu Lingkungan Proyek Pelabuhan
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 56/73
56
B. Isu-Isu Lingkungan Proyek PelabuhanKebisingan
Ambang Batas
Penerima Standar Indonesia*
IFC**
Siang/Malam Siang Malam
Peruntukan Kawasan
Perumahan dan Permukiman 55(siang)/45(malam) 55 45
Perdagangan dan Jasa 70 70
Perkantoran dan Perdagangan 65 70
Ruang Terbuka Hijau 50
Industri 70 70
Pemerintahan dan Fasilitas Umum 60 55 45
Rekreasi 70
Lingkungan Kegiatan
Rumah Sakit 55
Sekolah 55 55 45
Tempat ibadah 55 55 45
Institutional 55 45
Source :*) Keputusan Menteri LH No. 481996 tentang Baku Tingkat Kebisingan**) Pedoman Umum IFC EHS – Tabel 1.7 Kebisingan
B Isu-Isu Lingkungan Proyek Pelabuhan
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 57/73
57
B. Isu-Isu Lingkungan Proyek PelabuhanKeanekaragaman Hayati & Sumber Daya Ekologi
Konstruksi & Operasi
– Perusakan habitat fauna terestrial
– Limpasan air yang tercemar
– Hilangnya habitat muara dan pantai
– Ekologi lokal terdampak debu dan emisi gas buang dari
kendaraan dan mesin konstruksi
Mitigasi
– Pembatasan pembersihan terhadap vegetasi yang ada
– Merehabilitasi hutan mangrove yang hancur
– Pertimbangan spesies tanaman asli untuk pekerjaan lanskap
– Melindungi sisa daerah mangrove sekitar proyek
– Menyimpan limbah yang tepat untuk membatasi proliferasi hama
B Isu-Isu Lingkungan Proyek Pelabuhan
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 58/73
58
B. Isu-Isu Lingkungan Proyek PelabuhanPengelolaan Lalu Lintas
Konstruksi
- Kerusakan perkerasan jalan selama konstruksi menimbulkan isu-
isu keselamatan jalan
- Kemacetan lalu lintas di sepanjang rute transportasi
mempengaruhi usaha dan masyarakat lokal
- Peningkatan lalu lintas lokal meningkatkan tingkat kebisinganOperasi
- Kemacetan, peningkatan pergerakan truk ke dan dari pelabuhan
di sepanjang jalan lokal dapat mengakibatkan kemacetan dan
gangguan
Mitigasi- Konstruksi: perawatan dan pemeliharaan jalan, rencana
pengelolaan lalu lintas, dan mengidentifikasi rute-rute
kendaraan berat
- Operasi: menerapkan suatu rencana pengelolaan lalu lintas dan
cara meredakan lalu lintas
B Isu-Isu Lingkungan Proyek Pelabuhan
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 59/73
59
B. Isu-Isu Lingkungan Proyek PelabuhanDampak Visual
Konstruksi
– Kegiatan yang ekstensif di dermaga selama konstruksi – Tumpahan cahaya lampu dari lokasi proyek selama konstruksi di malam hari
Operasi
– Keberadaan pelabuhan dan kapal yang bersandar untuk bongkar muat dapatmembuat dampak visual untuk sekitarnya
– Pencahayaan untuk operasi pelabuhan di malam hari
– Emisi yang nampak dan tidak diinginkan dari truk-truk, kapal-kapal, dan kargo
Mitigasi
– Koridor hijau di pantai untuk mengurangi pandangan yang mengganggu
– Tempat penyimpanan berlokasi jauh dari jalan dan permukiman
– Mengurangi penggunaan pencahayaan berlebih di daerah pelabuhan dekatpemandang sensitif
– Mensyaratkan penggunaan arah pencahayaan ke bawah dibandingkan arahpencahayaan ke atas.
– Penggunaan warna dan bahan sesuai dengan visual lingkungan yang ada danmeminimalkan potensi pantulan
B Isu-Isu Lingkungan Proyek Pelabuhan
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 60/73
60
B. Isu-Isu Lingkungan Proyek PelabuhanKeberlanjutan dan Perubahan Iklim
Konstruksi
- Emisi gas rumah kaca kumulatif dari peralatan kerja dan
kendaraan selama konstruksi
- Perubahan ekosistem dan hilangnya habitat darat dan perairan
Operasi
- Emisi dari pengoperasian pelabuhan (kapal kargo, kapalpelabuhan, peralatan penanganan kargo dan truk kargo) dan
Emisi dari tempat berlabuh, bangunan, pencahayaan pelabuhan
dan kendaraan kargo/darat.
- Emisi tidak terolah dibuang ke udara, ke air, ke tanah dan
sedimen laut dari kegiatan-kegiatan industri, serta timbulnyakebisingan, limbah dan pembuangan, kehilangan dan degradasi
habitat darat dan perairan.
B Isu-Isu Lingkungan Proyek Pelabuhan
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 61/73
61
B. Isu Isu Lingkungan Proyek PelabuhanKeberlanjutan dan Perubahan Iklim
Mitigasi
- Konstruksi: Pengendalian emisi dengan menggunakan metode
pengolahan polusi udara, strategi-strategi pengurangan waktu
tunggu truk/kapal, hemat energi, pengurangan polusi, peralatan
kerja dan kendaraan dengan rendah emisi, desain bangunan
yang eko-efisien serta pencahayaan hemat energi.
- Operasi: pemberian insentif untuk kendaraan dan kapal lebih
hemat bahan bakar, peraturan bahan bakar yang lebih bersih,
alternatif listrik hijau, strategi pengurangan emisi udara, inisiatif
proyek pelabuhan hijau dan penanaman pohon.
C Isu-isu Sosial untuk Proyek Pelabuhan
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 62/73
62
C. Isu isu Sosial untuk Proyek PelabuhanPengantar
- Fasilitas Sosial dan Masyarakat
- Warisan Budaya dan Masyarakat Adat
- Barang/Pelayanan Eksosistem
- Kesehatan dan Keselamatan Publik
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja
C. Isu-isu Sosial untuk Proyek Pelabuhan
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 63/73
63
C. Isu isu Sosial untuk Proyek PelabuhanFasilitas Sosial dan Masyarakat
Konstruksi
- Penggunaan fasilitas masyarakat setempat menjadi berkurang- Akses ke fasilitas masyarakat menjadi berkurang
- Penurunan jumlah wisatawan
- Menciptakan gangguan pemandangan dari pelabuhan
- Kehilangan pilihan rekreasi bagi warga sekitar
Operasi
- Kebisingan, timbulnya debu dan emisi gas buang dari kendaraan didaerah pelabuhan, jalan penghubung atau fasilitas pendukung
- Konsentrasi polusi menyebabkan dampak kesehatan
- Kurang menariknya secara visual berdasarkan bentuk pandangan
Mitigasi- Konstruksi: langkah-langkah penurunan polusi udara, kebisingan, lalu
lintas dan ganggunan visual.
- Operasi: memastikan akses terhadap fasilitas publik selama masapengoperasian pelabuhan, penanaman pohon di sepanjang jalanakses dan untuk memblokir pandangan yang tidak menyenangkan,dan bentuk pandangan dari arah fasilitas masyarakat yang ada
C. Isu-isu Sosial untuk Proyek Pelabuhan
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 64/73
64
C. Isu isu Sosial untuk Proyek PelabuhanWarisan Budaya dan Masyarakat Adat
Konstruksi
- Gangguan terhadap situs warisan etnografi dan arkeologi
Mitigasi
- Hindari kegiatan proyek dekat dengan situs warisan etnografi dan
arkaelogi (seperti situs makam Raja Tallo)
- Dilarang masuk ke situs makam Raja Tallo untuk orang yang tidak
berhak
- Segera melaporkan jika ada situs warisan lainnya yang ditemukan
di wilayah operasi
- Manajemen yang tepat dan tindakan perlindungan bagi situs
warisan (situs makam Raja Tallo) termasuk pagar, papan
petunjuk, penyelamatan, dan penelitian-penelitian ilmiah
- Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Warisan Budaya
C. Isu-isu Sosial untuk Proyek Pelabuhan
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 65/73
65
C. Isu isu Sosial untuk Proyek PelabuhanBarang/Pelayanan Ekosistem
Konstruksi
- Gangguan terhadap eksositem pesisir yang mempengaruhikesehatan lingkungan laut dan darat.
- Organisme-organisme dan habitat-habitat laut yang terkenadampak
Operasi
- Pelayanan ekosistem terganggu oleh praktek-praktek yang tidakberkelanjutan yang menyebabkan emisi dari transportasi daratdan laut, pengelolaan sampah yang tidak benar, dan/ataukebocoran dari zat kimia.
Mitigasi- Limbah dari konstruksi dibuang dengan benar
- Pembatasan Pembuangan ke laut
- Identifikasi dan pelestarian daerah penting bagi keanekaragamanhayati
C. Isu-isu Sosial untuk Proyek Pelabuhan
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 66/73
66
C. Isu isu Sosial untuk Proyek PelabuhanKesehatan dan Keselamatan Publik
Konstruksi
- Peningkatan risiko kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh emisipartikulat dari penghilangan vegetasi, pekerjaan tanah dan pergerakan lalulintas serta pengolahan sampah dan air limbah yang tidak tepat
- Peningkatan penyakit kesehatan pernapasan akibat emisi debu selamakonstruksi
- Peningkatan penyakit yang ditularkan nyamuk (malaria dan demam
berdarah) karena area yang tergenang.- Bahaya lalu lintas karena peningkatan lalu lintas dan mobilisasi peralatan
Operasi
- Penanganan kargo yang berisi barang-barang berbahaya (seperti bahanmudah terbakar, peledak, bahan beracun, patogen dan korosif) secara salah
- Risiko tidak langsung seperti mengkonsumsi ikan yang terkontaminasi dantanaman yang berhubungan dengan kegiatan pelabuhan seperti tumpahanatau kebocoran minyak dan zat kimia lainnya
- Peningkatan penyakit pernapasan di masyarakat sekitar dan penerimasensitif yang disebabkan oleh kemacetan lalu lintas, penanganan kargo danpergerakan, dan emisi kapal
C. Isu-isu Sosial untuk Proyek Pelabuhan
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 67/73
67
C. Isu isu Sosial untuk Proyek PelabuhanKesehatan dan Keselamatan Publik
Mitigasi
- Konstruksi: Pengurangan emisi debu, pelaksanaan tindakan
pengendalian nyamuk, pengelolaan sampah yang tepat, pelatihan
dan program penyadaran bagi pengusaha dan kontraktor
mengenai pentingnya kesehatan dan keselamatan masyarakat,
menyediakan fasilitas kesehatan publik bagi masyarakat dan
karyawan, mencegah penyakit menular melalui karyawannya.
- Operasi: Pengelolaan debu dan prosedur tetap pemantauan
kualitas udara, penilaian risiko kesehatan secara berkala diambil
untuk mengidentifikasi tingkat dampak selama operasi
pelabuhan, pelaksanaan dan pemantauan prosedur operasional
kargo bahan berbahaya, dan mengembangkan suatu kesehatan
dan keselamatan yang tepat dan rencana darurat untuk setiap
dampak yang mungkin timbul akibat kegiatan operasi pelabuhan
setiap harinya
C. Isu-isu Sosial untuk Proyek Pelabuhan
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 68/73
68
C. Isu isu Sosial untuk Proyek PelabuhanKesehatan dan Keselamatan Kerja
Konstruksi
- Potensial kendaraan tabarakan
- Kecelakaan atau luka terkait mesin.
- Gangguan pendengaran akibat tingkat kebisingan dan getaran
yang berbahaya dalam lingkungan kerja
- Kesehatan umum merusak hati, ginjal, reproduksi sistem saraf,gangguan pernapasan dan kanker berasal dari tumpahan atau
kebocoran pelarut (bahan kimia)
- Bekerja di lingkungan suhu tinggi untuk waktu yang lama, bekerja
dengan listrik, dan kecelakaan terkait pekerjaan seperti jauh dari
ketinggian.
C. Isu-isu Sosial untuk Proyek Pelabuhan
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 69/73
69
C. Isu isu Sosial untuk Proyek PelabuhanKesehatan dan Keselamatan Kerja
Operasi
- Gangguan terkait kebisingan (dari peralatan mesin dan
transportasi) yang mempengaruhi pekerja dalam sekitar sumber.
- Kelelahan yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan
pekerja dan kinerja kerja secara keseluruhan.
- Kesehatan dan keselamatan pekerja terhadap barang-barang
berbahaya dan zat berbahaya melalui transportasi dan
penanganan kargo
Mitigasi
- Menjaga kesehatan pekerja dan kapasitas kerja
- Meningkatkan lingkungan kerja- Rencana Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan (KKL)
D. Isu-Isu Pengadaan Tanah (Kepentingan Umum)
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 70/73
70
su su e gadaa a a ( epe t ga U u )
Gambaran Umum
• Isu umum pengalaman sebelumnya• Isu-Isu Potensial dalam proyek pelabuhan
• Mitigasi
D. Isu-Isu Pengadaan Tanah (Kepentingan Umum)
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 71/73
71
g ( p g )
Isu-Isu berdasarkan pengalaman sebelumnya
• Isu-isu Sosial Ekonomi
•
Isu-isu Lingkungan• Masyarakat Rentan
• Bukti kepemilikan tanah
• Kepemilikan tanah dan Permukiman Liar dan Ilegal
• Nilai kehilangan aset
• Waktu pelaksanaan/tertunda
• Negosiasi
• Perantara dan Provokator
• Keberatan dari komunitas dan Masyarakat yang terkena
dampak proyek
D. Isu-Isu Pengadaan Tanah (Kepentingan Umum)
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 72/73
72
g ( p g )
Isu-Isu Potensial dalam Proyek Pelabuhan
•
Daerah Komersial/Perdagangan• Relokasi Fasilitas Umum
• Kehilangan Lahan
• Kehilangan Permukiman
• Hilangnya mata pencaharian/pendapatan
• Jalan Umum/akses
• Pemanfaatan sumber daya kelautan dan kondisi PT.
Industri Kapal Indonesia (IKI) yang ada
• Harapan orang yang tinggal di sekitar pembangunan
pelabuhan
D. Isu-Isu Pengadaan Tanah (Kepentingan Umum)
8/10/2019 201407041528550.ENV Training PPT
http://slidepdf.com/reader/full/201407041528550env-training-ppt 73/73
g ( p g )
Mitigasi
•
Melakukan sensus sosial ekonomi sebagai dasar untukpengembangan dokumen LARAP
• Mengidentifikasi status hak kepemilikan properti perumahan
• Mata pencaharian
• Pendapatan masyarakat
• Anggota Keluarga
•
Wilayah setempat• Perkebunan atau Ternak
• Fasilitas umum atau fasilitas warisan budaya.
• Persepsi positif atau negatif komunitas dampak proyek yang
diusulkan
• Mengembangkan rekomendasi berdasarkan baseline dalam
dokumen LARAP