1621_k_

332
   a k   a   m   a    h    A   g   u   n   g     R   e   p   u    k   a   m   a    h    A   g   u   n   g     R   e   p   u    b    l    i    k     I   n   d   o   n   e   s    i    h    A   g   u   n   g     R   e   p   u    b    l    i    k     I   n   d   o   n   e   s    i    k     I   n   d   o   n   e Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N No. 1621 K/PID.SUS/2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : N a m a : ERVAN FAJAR MANDALA; Tempat lahir : Jakarta; Umur/ Tanggal lahir: 36 tahun/6 Januari 1976; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat ti nggal : Jala n Danau Keri nc i No.25 Taman Baverl y Golf Rt.01/08, Kelurahan Bencongan Indah, Kota Tangerang – Banten; A g a m a : Islam; Pekerjaan : Mantan Direktur PT Reliance Asset Manage- ment (HAM) Terdakwa berada di dalam tahanan : 1. Penyidik sejak Tanggal 08 Desember 2011 s/d Tanggal 27 Des ember 2011; 2. Perpan janga n oleh Pe nuntut U mum seja k Tanggal 8 Desembe r 2011 s/d Tanggal 05 Pebruari 2012; 3. Perpan janga n oleh Ke tua Pengadi lan Tindak Pid ana Koru psi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak Tanggal 06 Pebruari 2012 s/d Tanggal 06 Maret 2012; 4. Perpan janga n oleh Ketu a Pengad ilan Tin dak Pida na Korup si Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak Tanggal 07 Pebruari 2012 s/d Tanggal 01 April 2012; 5. Penah anan ole h Penunt ut Umum sej ak Tangga l 02 April 2012 s/d Tanggal 21 April 2012; 6. Perpan janga n oleh Ketu a Pengad ilan Tindak Pida na Korup si Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak Tanggal 22 April 2012 s/d Tanggal 21 Mei 2012; Hal. 1 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Upload: yessy-yasmaralda

Post on 04-Nov-2015

221 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

PID.SUS_2013

TRANSCRIPT

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    P U T U S A N

    No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

    MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam

    tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

    N a m a : ERVAN FAJAR MANDALA;

    Tempat lahir : Jakarta;

    Umur/ Tanggal lahir : 36 tahun/6 Januari 1976;

    Jenis kelamin : Laki-laki;

    Kebangsaan : Indonesia;

    Tempat tinggal : Jalan Danau Kerinci No.25 Taman Baverly

    Golf Rt.01/08, Kelurahan Bencongan Indah,

    Kota Tangerang Banten;

    A g a m a : Islam;

    Pekerjaan : Mantan Direktur PT Reliance Asset Manage-

    ment (HAM)

    Terdakwa berada di dalam tahanan :

    1. Penyidik sejak Tanggal 08 Desember 2011 s/d Tanggal 27 Desember

    2011;

    2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 8 Desember 2011

    s/d Tanggal 05 Pebruari 2012;

    3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak Tanggal 06 Pebruari 2012 s/d

    Tanggal 06 Maret 2012;

    4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak Tanggal 07 Pebruari 2012 s/d

    Tanggal 01 April 2012;

    5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 02 April 2012 s/d

    Tanggal 21 April 2012;

    6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak Tanggal 22 April 2012 s/d

    Tanggal 21 Mei 2012;

    Hal. 1 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak Tanggal 22 Mei 2012 s/d

    Tanggal 20 Juni 2012;

    8. Pengalihan penahanan Terdakwa menjadi tahanan kota sejak

    Tanggal 28 Mei 2012 s/d Tanggal 16 Juni 2012;

    9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Penahanan Kota) sejak Tanggal 15

    Juni 2012 s/d Tanggal 14 Juli 2012;

    10.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Penahanan Ota) sejak Tanggal 15

    Juli 2012 s/d Tanggal 12 September 2012 ;

    11.Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

    Pengadilan Tinggi Jakarta (Penahanan Kota) sejak Tanggal 13

    September 2012 s/d Tanggal 12 Oktober 2012;

    12.Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

    Pengadilan Tinggi Jakarta (Penahanan Kota) sejak Tanggal 13

    Oktober 2012 s/d Tanggal 10 Nopember 2012;

    13.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

    Pengadilan Tinggi Jakarta sejak Tanggal 25 Oktober 2012 s/d

    Tanggal 23 Nopember 2012;

    14.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

    Pengadilan Tinggi Jakarta (Penahanan Kota) sejak Tanggal 24

    Nopember 2012 s/d Tanggal 22 Januari 2013;

    15.Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI (Penahanan Kota) sejak

    Tanggal 23 Januari 2013 s/d Tanggal 21 Pebruari 2013;

    16.Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI (Penahanan Kota) sejak

    Tanggal 22 Pebruari 2013 s/d Tanggal 23 Maret 2013;

    17.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda

    Pidana No. 1365/2013/S.476.Tah.Sus/PP/2013/MA Tanggal 13 Mei

    2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh)

    hari, terhitung sejak Tanggal 22 April 2013;

    18.Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI

    u.b. Ketua Muda Pidana No.1366/2013/S.476.Tah.Sus/PP/2013/MA

    Hal. 2 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama

    60 (enam puluh) hari, terhitung sejak Tanggal 11 Juni 2013;

    19.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda

    Pidana No. 2477/2013/S.476.Tah.Sus/PP/2013/MA Tanggal 04

    September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30

    (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak Tanggal 10 Agustus 2013;

    20.Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI

    u.b. Ketua Muda Pidana No. 2478/2013/S.476.Tah.Sus/PP/2013/MA

    Tanggal 04 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan

    selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak Tanggal 09 September

    2013;

    yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena

    didakwa :

    Kesatu:

    Primair

    Bahwa Terdakwa ERVAN FAJAR MANDALA, MM. selaku Direktur PT.

    Reliance Asset Management (PT. RAM), bersama-sama dengan DR. RENE

    SETYAWAN, MA., ZULFAN LUBIS, SE,AK., MM., JOSEP GINTING (DPO), T.

    HELMY AZWARI, MARKUS SURYAWAN, BENNY A. SITUMORANG, UMAR

    ZEIN dan CHAIDI THE sejak bulan Juni 2005 sampai dengan Tahun 2010, atau

    setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2010,

    bertempat di Kantor PT. Askrindo Jalan Angkasa Blok B-9 Kavling Nomor : 8

    Kemayoran Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang

    termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah

    Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 Tanggal 28 Desember 2010 Pengadilan

    Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang

    memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa sebagai orang yang

    melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada

    hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

    perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan

    memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

    merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam penempatan

    Hal. 3 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    investasi dari PT. Askrindo, berupa KPD (Kontrak Pengelolaan Dana), REPO

    Saham (penjualan dan pembelian saham kembali), dan Reksadana;

    Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara cara antara lain

    sebagai berikut :

    Berawal dari adanya penjaminan L/C yang diberikan oleh Divisi

    Penjaminan PT ASKRINDO kepada para nasabahnya yaitu PT Tranka

    Kabel (PT Terang Kita), PT Multi Megah Internusa, PT Vitron dan PT

    Indowan Investama Group di Bank Mandiri, namun pada saat jatuh tempo

    nasabah-nasabah PT. Askrindo tersebut tidak sanggup menyelesaikan

    kewajibannya sehingga PT Askrindo menanggung pembayaran

    penjaminan tersebut, untuk menghindari adanya klaim yang harus

    ditanggung oleh PT. Askrindo atas gagalnya nasabah-nasabah PT.

    Askrindo tersebut maka PT. Askrindo kemudian memberikan dana

    talangan kepada para nasabah tersebut dengan cara pembelian

    Promissory Note (PN) dan Medium Term Note (MTN), dengan suatu

    kewajiban bahwa PT Tranka Kabel (PT Terang Kita), PT Multi Megah

    Internusa, PT Vitron, PT Indowan Investama Group membeli kembali

    Promissory Note (PN) dan Medium Term Note (MTN). Namun ternyata

    nasabah-nasabah tersebut tidak dapat menyelesaikan kewajibannya

    membeli kembali Promissory Note dan Medium Term Note (MTN) dan

    tidak dapat mengembalikan dana talangan kepada PT Askrindo. Karena

    keadaan tersebut maka ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. sebagai Kepala

    Divisi Keuangan dan Akuntansi bersama dengan DR. RENE

    SETYAWAN, MA. BIN MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan

    Teknologi Informasi PT Askrindo menyepakati untuk menutupi hal

    tersebut dengan cara menginvestasikan dana PT ASKRINDO kepada

    para nasabah-nasabahnya yang gagal bayar tersebut melalui Manager

    Investasi (MI) dalam bentuk KPD (Kontrak Pengelolaan Dana), Repo

    Saham, Reksa dana dan obligasi kepada Manager Investasi (MI) yang

    salah satunya adalah PT. Reliance Asset Managament (PT. RAM) yang

    bergerak dibidang usaha efek dengan kegiatan menjalankan usaha

    sebagai Manajer Investasi (MI);

    Hal. 4 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    - Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor : 42 oleh Notaris Marina Soewana

    yang diperbaharui dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang

    Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

    RELIANCE ASSET MANAGEMENT Nomor : 107 Tanggal 31 Januari 2005

    oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., struktur organisasi pada tahun 2005 sampai

    dengan tahun 2007 sebagai berikut :

    Komisaris Utama : IRWAN BUDI DJAYA

    Komisaris : RIBKA BUDI DJAYA

    Direktur Utama : JOSEP GINTING

    Direktur : ERVAN FAJAR MANDALA.

    Pada bulan Juni 2005 atas undangan dari pihak PT ASKRINDO

    (ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM), Terdakwa bersama dengan JOSEP

    GINTING (Direktur Utama PT RAM) melakukan pertemuan di Hotel

    Sheraton Media Jln. Gunung Sahari Jakarta Pusat dengan ZULFAN

    LUBIS, SE, AK.MM yang juga dihadiri MARKUS SURYAWAN, BENNY A.

    SITUMORANG (Direktur Utama dan Direktur PT. Jakarta Asset

    Managemen/PT.JAM), T. HELMY AZWARI. (PT. HARVESTINDO ASSET

    MANAGEMENT/PT.HAM), JOSEP GINTING (PT.RAM) dan didalam

    pertemuan tersebut ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM menyampaikan bahwa

    PT. Askrindo mempunyai dana untuk diinvestasikan di beberapa

    Securities dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), dengan

    syarat dana tersebut di tempatkan kepada pihak ke-3 yang ditunjuk oleh

    PT. Askrindo, yaitu PT. Vitron International, PT. Terang Kita dan PT.

    Indowan Investama Group dan keuntungan yang didapat oleh securities

    berupa fee pengelolaan dana kurang lebih sebesar 3 %. Dalam

    pertemuan tersebut ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. memperkenalkan

    UMAR ZEN (dari PT Terang Kita) kepada Terdakwa dan JOSEP

    GINTING dan para Manager Investasi (MI) lainnya dan menyatakan

    bahwa PT Terang Kita adalah nasabah lama PT ASKRINDO yang

    mempunyai track record yang bagus, namun saat ini PT TERANG KITA

    memerlukan dana talangan berjangka waktu 3 bulan saja. Untuk struktur

    investasi penempatan dana dan bentuk kontrak pengelolaan dana sudah

    diatur oleh ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM dan sudah dilakukan dengan MI

    lain sebelumnya dan merupakan transaksi biasa dan normal dilakukan.

    Hal. 5 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    - Setelah pertemuan tersebut ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. meminta PT.

    RAM mengirim Company Profile ke PT. Askrindo, kemudian Terdakwa dan

    JOSEP GINTING bertemu kembali dengan ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM.

    dan H.TOMMY (PT. Vitron International) yang merupakan calon nasabah

    yang ditunjuk PT. Askrindo dan dalam pertemuan tersebut ZULFAN LUBIS,

    SE, AK. MM meminta Terdakwa dan JOSEP GINTING untuk menyalurkan

    dana kepada nasabah PT. Askrindo dengan jaminan Promissory Note (surat

    sanggup), atas permintaan ZULFAN LUBIS, SE,Ak,MM tersebut Terdakwa

    dan JOSEP GINTING menyetujuinya sehingga atas persetujuan tersebut T.

    HELMY AZWARI menghubungi JOSEP GINTING selaku Direktur PT RAM

    meminta PT. RAM mengirimkan surat penawaran KPD kepada PT. Askrindo

    sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah);

    - PT Askrindo dan PT RAM kemudian melakukan perjanjian penempatan

    investasi KPD, REPO Saham, dan Reksa dana dengan perincian sebagai

    berikut :

    a) Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) antara PT

    Askrindo dengan PT RAM dilakukan sebanyak 6

    (enam) kali dengan mekanisme sebagai berikut :

    1. KPD Ke-1 :

    PT. RAM mengirim surat penawaran Nomor : 041/RAM-DIR/07.05

    Tanggal 21 Juli 2005, dan terhadap surat penawaran tersebut,

    ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. membuat Memorandum Nomor : 239/

    MEMO/KA Tanggal 27 Juli 2005 kepada DR. RENE SETYAWAN, MA.

    (Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT. Askrindo).

    Selanjutnya ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. meminta Terdakwa untuk

    membuka rekening di Bank Mandiri agar memudahkan

    pemindahbukuan dikarenakan dana yang diterima oleh PT. RAM dari

    PT. Askrindo harus dipindahbukukan pada hari itu juga ke pihak ke-3

    (PT. Vitron International) yang sudah ditunjuk oleh PT. Askrindo.

    Namun, sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian pengelolaan

    portofolio investasi Nomor : RAM 033-0705-KPAI Tanggal 29 Juli

    2005 dengan nilai investasi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh

    milyar rupiah), PT. Askrindo menerbitkan Surat Perintah Pemindah

    Hal. 6 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Bukuan (SPPB) Nomor :09/226 SPPS/KA-KP/DIV/VII/2005 Tanggal

    28 Juli 2005 dari Rekening PT. Askrindo Mandiri-Cikini ke Rekening

    Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek Nomor : Rek.

    104-0004036617 dengan nilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar

    rupiah) atas nama PT. RAM, yang ditandatangani oleh DR. RENE

    SETYAWAN, MA., Setelah pembayaran, penandatanganan perjanjian

    pengelolaan portofolio investasi Nomor : RAM 033-0705-KPAI

    Tanggal 29 Juli 2005 dilakukan oleh JOSEP GINTING (pihak

    pertama) dan DR. RENE SETYAWAN, MA. (pihak Kedua);

    Kontrak KPD yang I (pertama) dengan jangka waktu selama 3 (tiga)

    bulan tersebut kemudian diperpanjang sebanyak 10 (sepuluh) kali

    dikarenakan setiap kali jatuh tempo PT Vitron Internasional tidak

    dapat melaksanakan kewajibannya terhadap Kontrak KPD yang I

    (pertama) tersebut, dan perpanjangan berlangsung sebagai berikut :

    1. Perpanjangan 1 dilaksanakan Tanggal 29 Oktober 2005

    2. Perpanjangan 2 dilaksanakan Tanggal 27 Januari 2006

    3. Perpanjangan 3 dilaksanakan Tanggal 27 April 2006

    4. Perpanjangan 4 dilaksanakan Tanggal 27 Oktober 2006

    5. Perpanjangan 5 dilaksanakan Tanggal 27 April 2007

    6. Perpanjangan 6 dilaksanakan Tanggal 29 Oktober 2007

    7. Perpanjangan 7 dilaksanakan Tanggal 28 April 2008

    8. Perpanjangan 8 dilaksanakan Tanggal 28 Oktober 2008

    9. Perpanjangan 9 dilaksanakan Tanggal 28 April 2009

    10.Perpanjangan 10 dilaksanakan Tanggal 28 Oktober 2009.

    2. KPD Ke-2 dan KPD Ke-3:

    PT. RAM mengirim surat penawaran Nomor : 075/RAM-DIR/10.05

    Tanggal 25 Oktober 2005 kepada PT ASKRINDO, dan atas surat

    penawaran tersebut, ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. membuat

    Memorandum Nomor : 376/MEMO/KA Tanggal 26 Oktober 2005

    kepada DR. RENE SETYAWAN, MA. dan atas Memorandum tersebut

    DR. RENE SETYAWAN, MA. menyetujui penawaran tersebut.

    Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian pengelolaan

    portofolio investasi Nomor : RAM 037-1005-KPAI Tanggal 27

    Hal. 7 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Oktober 2005 (Perjanjian Pengelolaan Portofolio/KPD Ke-2) dan

    Nomor : RAM 038-1005-KPAI Tanggal 28 Oktober 2005 (Perjanjian

    Pengelolaan Portofolio/KPD ke-3), yang masing-masing dengan

    jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal 28

    Oktober 2005 sampai dengan Tanggal 28 Januari 2006 (untuk KPD

    ke-2) dan sejak Tanggal 27 Oktober 2005 sampai dengan 27 Januari

    2006 dengan bunga 15% pertahun dan nilai investasi masing-masing

    sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kemudian

    diterbitkanlah SPPB (Surat Perintah Pemindahbukuan) untuk

    Pembayaran KPD sesuai Surat Perjanjian Nomor : RAM 038-1005-

    KPAI Tanggal 28 Oktober 2005 dan sesuai Surat Perjanjian Nomor :

    RAM 037-1005-KPAI Tanggal 27 Oktober 2005), dengan

    mempergunakan Surat Perintah Pemindah Bukuan (SPPB) yang

    sama, yaitu Nomor :09/310/SPPB/KA-KP/DIV/X/2005 Tanggal 27

    Oktober 2005, hanya Konfirmasi berbeda (Nomor : 78/RAM

    DIR/10.5 Tanggal 27 Oktober 2005 dan surat Konfirmasi Nomor : 79/

    RAM DIR/10.5 Tanggal 28 Oktober 2005). SPPB tersebut

    dipergunakan untuk mentransfer dana dari Rekening PT. Askrindo

    Mandiri-Cikini ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek

    Nomor : Rek. 104-0004036617 dengan nilai masing masing Rp.

    2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas nama PT. RAM,

    ditandatangani oleh DR. RENE SETYAWAN, MA. Perjanjian

    pengelolaan portofolio investasi Nomor : RAM 037-1005-KPAI

    Tanggal 27 Oktober 2005 (Perjanjian Pengelolaan Portofolio/KPD

    Ke-2) dan perjanjian pengelolaan portofolio investasi Nomor : RAM

    038-1005-KPAI Tanggal 28 Oktober 2005 (Perjanjian Pengelolaan

    Portofolio/KPD ke-3) kemudian ditandatangani oleh JOSEP GINTING

    dan DR. RENE SETYAWAN, MA.

    Perpanjangan KPD ke-2 dan ke-3 ini diperpanjang sebanyak 9

    (sembilan) kali dikarenakan setiap kali jatuh tempo pihak penerima

    dana tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap Kontrak KPD

    yang ke-2 dan ke-3 tersebut, dan perpanjangan yang kemudian

    digabungkan tersebut berlangsung sebagai berikut :

    Hal. 8 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    1. Perpanjangan 1 dilaksanakan Tanggal 27 Januari 2006.

    2. Perpanjangan 2 dilaksanakan Tanggal 27 April 2006.

    3. Perpanjangan 3 dilaksanakan Tanggal 27 Oktober 2006.

    4. Perpanjangan 4 dilaksanakan Tanggal 27 April 2007.

    5. Perpanjangan 5 dilaksanakan Tanggal 29 Oktober 2007.

    6. Perpanjangan 6 dilaksanakan Tanggal 28 April 2008.

    7. Perpanjangan 7 dilaksanakan Tanggal 28 Oktober 2008.

    8. Perpanjangan 8 Tanggal 28 April 2009.

    9. Perpanjangan 9 dilaksanakan Tanggal 28 Oktober 2009.

    3. KPD Ke-4 :

    PT. RAM mengirim surat penawaran Nomor : 097/RAM-DIR/12.05

    Tanggal 19 Desember 2005, dan atas surat penawaran tersebut

    ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. membuat Memorandum Nomor : 452/

    MEMO/KA Tanggal 30 Desember 2005 kepada DR. RENE

    SETYAWAN, MA. dan DR. RENE SETYAWAN, MA. menyetujui

    penawaran tersebut. Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian

    pengelolaan portofolio investasi Nomor : RAM 01.01.06-KPAI

    Tanggal 5 Januari 2006 denga jangka waktu 6 bulan terhitung sejak

    Tanggal 5 Januari 2006 sampai dengan 5 Juli 2006 dan nilai investasi

    sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan bunga

    15,5 %, PT. Askrindo kemudian menerbitkan Surat Perintah

    Pemindah Bukuan (SPPB) Nomor : 09/002/SPPB/KA-KP/DIV/I/2005

    Tanggal 5 Januari 2006 dari Rekening PT. Askrindo Mandiri-Cikini ke

    Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek Nomor : Rek.

    104-0004036617 dengan nilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar

    rupiah) atas nama PT. RAM., yang ditandatangani oleh DR. RENE

    SETYAWAN, MA. Setelah dilakukan pembayaran, perjanjian

    pengelolaan portofolio investasi Nomor : RAM01.06-KPAI Tanggal 5

    Januari 2006 ditandatangani oleh JOSEP GINTING (PT. RAM) dan

    DR. RENE SETYAWAN, MA.

    Kontrak KPD yang ke-4 (empat) tersebut kemudian diperpanjang

    sebanyak 8 (delapan) kali dikarenakan setiap kali jatuh tempo,

    pihak ketiga tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap

    Hal. 9 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Kontrak KPD yang ke-4, dan perpanjangan berlangsung sebagai

    berikut :

    1. Perpanjangan 1 dilaksanakan Tanggal 5 Juli 2006.

    2. Perpanjangan 2 dilaksanakan Tanggal 5 Januari 2007.

    3. Perpanjangan 3 dilaksanakan Tanggal 5 Juli 2007.

    4. Perpanjangan 4 dilaksanakan Tanggal 7 Januari 2007.

    5. Perpanjangan 5 dilaksanakan Tanggal 7 Juli 2008.

    6. Perpanjangan 6 dilaksanakan Tanggal 7 Januari 2009.

    7. Perpanjangan 7 dilaksanakan Tanggal 7 Juli 2009.

    8. Perpanjangan 8 dilaksanakan Tanggal 7 Januari 2010.

    4. KPD Ke-5 :

    PT. RAM mengirim surat penawaran Nomor : 07/RAM-DIR/01.06

    Tanggal 12 Januari 2006, yang ditandatangani oleh JOSEP GINTING

    dan atas surat penawaran tersebut, ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM.

    membuat Memorandum Nomor : 019/MEMO/KA Tanggal 12 Januari

    2006 kepada DR. RENE SETYAWAN, MA. dan DR. RENE

    SETYAWAN, MA. menyetujui penawaran tersebut.

    Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian pengelolaan

    portofolio investasi Nomor : RAM 03-01.06-KPAI Tanggal 13 Januari

    2006 dengan Jangka waktu 3 bulan terhitung sejak Tanggal 13

    Januari 2006 sampai dengan Tanggal 13 April 2006, nilai investasi

    sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan Bunga 15,5

    %, PT Askrindo menerbitkan SPPB (Surat Perintah Pemindah

    Bukuan) Nomor : 09/008/SPPB/KA-KP/DIV/I/2006 Tanggal 13 Januari

    2006 dari Rekening PT. Askrindo Mandiri-Cikini ke Rekening Bank

    Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek Nomor : Rek. 104-0004036617

    dengan nilai Rp.10.000.000.000,- atas nama PT. RAM., yang

    ditandatangani oleh DR. RENE SETYAWAN, MA. dan berdasarkan

    SPPB tersebut kemudian berlangsung pemindahbukuan dari rekening

    PT Askrindo Mandiri-Cikini ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta

    Bursa Efek senilai Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) atas

    nama PT RAM. Setelah pemindahbukuan berlangsung, dilakukan

    penandatanganan perjanjian pengelolaan portofolio investasi Nomor :

    Hal. 10 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    RAM 03-01.06-KPAI Tanggal 13 Januari 2006, oleh JOSEP

    GINTING (PT. RAM) dan DR. RENE SETYAWAN, MA.

    Kontrak KPD yang Ke-5 (lima) tersebut diperpanjang sebanyak 9

    (sembilan) kali dikarenakan setiap kali jatuh tempo pihak ketiga tidak

    dapat melaksanakan kewajibannya terhadap Kontrak KPD yang ke-5

    tersebut, dan perpanjangan berlangsung sebagai berikut :

    1. Perpanjangan 1 dilaksanakan Tanggal 13 April 2006.

    2. Perpanjangan 2 dilaksanakan Tanggal 13 Juli 2006.

    3. Perpanjangan 3 dilaksanakan Tanggal 12 Januari 2007.

    4. Perpanjangan 4 dilaksanakan Tanggal 12 Juli 2007.

    5. Perpanjangan 5 dilaksanakan Tanggal 14 Januari 2008.

    6. Perpanjangan 6 dilaksanakan Tanggal 14 Juli 2008

    7. Perpanjangan 7 dilaksanakan Tanggal 14 Januari 2009

    8. Perpanjangan 8 dilaksanakan Tanggal 14 Juli 2009.

    9. Perpanjangan 9 dilaksanakan Tanggal 14 Januari 2010

    5. KPD Ke-6 :

    PT. RAM mengirim surat penawaran Nomor : 013/RAM-DIR/01.06

    Tanggal 26 Januari 2006, ditandatangani oleh JOSEP GINTING dan

    atas surat penawaran tersebut, ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM.

    membuat Memorandum Nomor : 040/MEMO/KA Tanggal 26 Januari

    2006 kepada DR. RENE SETYAWAN, MA. dan DR. RENE

    SETYAWAN, MA. menyetujui penawaran tersebut. Sebelum

    dilakukan penandatanganan perjanjian pengelolaan portofolio

    investasi Nomor : RAM 04-01.06-KPAI Tanggal 26 Januari 2006

    dengan jangka waktu perjanjian 3 bulan terhitung sejak Tanggal 26

    Januari 2006 sampai dengan Tanggal 26 April 2006; nilai investasi

    sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan bunga 15,5

    %, PT. Askrindo terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah

    Pemindah Bukuan (SPPB) Nomor : 09/032/SPPB/KA-KP/DIV/I/2006

    Tanggal 26 Januari 2006 dari Rekening PT. Askrindo Mandiri-Cikini ke

    Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek Nomor : Rek.

    104-0004036617 dengan nilai Rp.10.000.000.000,- atas nama PT.

    RAM., yang ditandatangani oleh DR. RENE SETYAWAN, MA.

    Hal. 11 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Setelah dilakukan pembayaran, perjanjian pengelolaan portofolio

    investasi Nomor : RAM 04-01.06-KPAI Tanggal 26 Januari 2006

    ditandatangani oleh JOSEP GINTING (PT. RAM) dan DR. RENE

    SETYAWAN, MA.

    Kontrak KPD yang Ke-6 (enam) tersebut diperpanjang sebanyak 8

    (delapan) kali dikarenakan setiap kali jatuh tempo pihak ketiga tidak

    dapat melaksanakan kewajibannya terhadap Kontrak KPD yang 6

    tersebut, dan perpanjangan berlangsung sebagai berikut :

    1. Perpanjangan 1 dilaksanakan Tanggal 26 April 2006.

    2. Perpanjangan 2 dilaksanakan Tanggal 26 Oktober 2006.

    3. Perpanjangan 3 dilaksanakan Tanggal 26 April 2007.

    4. Perpanjangan 4 dilaksanakan Tanggal 26 April 2007.

    5. Perpanjangan 5 dilaksanakan Tanggal 25 April 2008.

    6. Perpanjangan 6 dilaksanakan Tanggal 24 Oktober 2008.

    7. Perpanjangan 7 dilaksanakan Tanggal 24 April 2009.

    8. Perpanjangan 8 dilaksanakan Tanggal 26 Oktober 2009.

    6. KPD Ke-7 :

    PT. RAM mengirim surat penawaran Nomor : 049/RAM-DIR/04.06

    Tanggal 5 April 2006, ditandatangani oleh JOSEP GINTING dan atas

    surat penawaran tersebut, ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. membuat

    Memorandum Nomor : 140/MEMO/KA Tanggal 11 April 2006 kepada

    DR. RENE SETYAWAN, MA. DR. RENE SETYAWAN, MA.

    menyetujui penawaran tersebut.

    Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian pengelolaan

    portofolio investasi Nomor : RAM 011-04.06-KPAI Tanggal 12 April

    2006 dengan jangka waktu perjanjian 6 bulan terhitung sejak Tanggal

    12 April 2006 sampai dengan Tanggal 12 Oktober 2006; Nilai

    investasi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan

    Bunga 15,5 %, PT. Askrindo menerbitkan Surat Perintah Pemindah

    Bukuan (SPPB) Nomor : 09/100/SPPB/KA-KP/DIV/I/2006 Tanggal 12

    April 2006 dari Rekening PT. Askrindo Mandiri-Cikini ke Rekening

    Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek No. Rek. 104-0004036617

    dengan nilai Rp.10.000.000.000,- atas nama PT. RAM, yang

    Hal. 12 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    ditandatangani oleh DR. RENE SETYAWAN, MA. dan dilakukanlah

    pembayaran sesuai dengan SPPB tersebut. Setelah dilakukan

    pembayaran, perjanjian pengelolaan portofolio investasi No. RAM

    011-04.06-KPAI Tanggal 12 April 2006 ditandatangani oleh JOSEP

    GINTING (PT. RAM) dan DR. RENE SETYAWAN, MA.

    Kontrak KPD yang Ke-7 (tujuh) tersebut diperpanjang sebanyak 7

    (tujuh) kali dikarenakan setiap kali jatuh tempo pihak ketiga tidak

    dapat melaksanakan kewajibannya terhadap Kontrak KPD yang

    ketujuh tersebut, dan perpanjangan berlangsung sebagai berikut :

    1. Perpanjangan 1 dilaksanakan Tanggal 12 Oktober 2006.

    2. Perpanjangan 2 dilaksanakan Tanggal 12 April 2007.

    3. Perpanjangan 3 dilaksanakan Tanggal 12 Oktober 2007.

    4. Perpanjangan 4 dilaksanakan Tanggal 11 April 2008.

    5. Perpanjangan 5 dilaksanakan Tanggal 10 Oktober 2008.

    6. Perpanjangan 6 dilaksanakan Tanggal 13 April 2009.

    7. Perpanjangan 7 dilaksanakan Tanggal 13 Oktober 2009.

    Bahwa atas permintaan ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. kepada PT

    RAM, penempatan dana berupa KPD tersebut kemudian diberikan

    kepada :

    1. PT. Vitron International dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.

    20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

    2. PT. Terang Kita (Tranka Kabel) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.

    20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

    3. PT. Indowan Investama Group dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.

    4.000.000.000,- (empat milyar);

    Bahwa perpanjangan terhadap penempatan dana dalam bentuk KPD

    tersebut terjadi karena saat jatuh tempo sebagaimana dalam surat

    perjanjian tersebut ternyata nasabah yang telah ditunjuk oleh PT.

    Askrindo yaitu PT. Vitron International, PT. Terang Kita dan PT.

    Indowan Investama Group (sebagai pihak ketiga) tidak dapat membeli

    kembali Prommisory Note (surat sanggup) namun menurut ZULFAN

    LUBIS, SE, AK.MM. hal tersebut tidak masalah asalkan bunga harus

    Hal. 13 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    tetap dibayar dan PT. RAM disarankan untuk mengajukan surat

    perpanjangan KPD ke PT. Askrindo.

    b) Penempatan investasi berupa Rephurcase Agreement Saham (Repo)

    dari PT Askrindo kepada PT. RAM dengan total investasi sebesar

    Rp. 21.500.000.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah)

    yang ditempatkan secara bertahap sebanyak 4 kali, yaitu :

    1. REPO SAHAM RELI (PT. Reliance Securities Tbk. )

    Bahwa sebelum dilaksanakannya penempatan dana berupa Repo

    Saham RELI, ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. menyampaikan kepada

    Terdakwa dan JOSEPH GINTING bahwa investasi berupa KPD di PT.

    Askrindo sudah diatas limit yang ditentukan, sehingga ZULFAN

    LUBIS, SE, AK.MM. mengusulkan alternatif investasi seperti Repo,

    dengan cara membuat skenario seolah-olah PT. RAM mempunyai

    saham yang akan di Repokan ke PT. Askrindo, dan untuk tahap

    pertama ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. meminta PT. RAM untuk me-

    repo saham RELI yang hasil Reponya akan digunakan untuk PT.

    Indowan Investama Group. Terdakwa dan JOSEPH GINTING

    menyetujui hal tersebut, kemudian membuat surat penawaran Repo

    Saham RELI (PT. Reliance Securities Tbk. ) dengan Nomor : 036/

    RAM-DIR/03.06 Tanggal 16 Maret 2006 perihal penawaran

    Repurchase Agreement (REPO) senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima

    milyar rupiah) dengan keuntungan 15,5 % per tahun yang

    ditandatangani oleh JOSEP GINTING dan ditujukan kepada ZULFAN

    LUBIS, SE, AK.MM. Atas surat penawaran tersebut ZULFAN

    LUBIS, SE, AK.MM. membuat memorandum Nomor : 109/MEMO/KA

    Tanggal 20 Maret 2006 kepada DR. RENE SETYAWAN, MA.

    kemudian DR. RENE SETYAWAN, MA. menyetujui penempatan

    tersebut dan menandatangani Trade Confirmation Tanggal 20 Maret

    2006. PT Askrindo kemudian menerbitkan Surat Perintah

    Pembayaran (SPPB) Nomor : 09/087/SPPB/KA-KP/DIR/III/2006

    Tanggal 21 Maret 2006 yang ditandatangani oleh DR. RENE

    SETYAWAN, MA., untuk mentransfer dana sejumlah Rp.

    5.000.000.000 (lima milyar rupiah) kepada PT RAM. Berdasarkan

    Hal. 14 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    SPPB tersebut kemudian dilakukan pentransferan, dan setelah

    pentransferan berlangsung kemudian dilakukan penandatanganan

    surat perjanjian jual beli saham dengan hak untuk membeli kembali

    (Repurchase) pada Nomor : RAM-030-0306-REPO Tanggal

    21-3-2006, oleh JOSEP GINTING (pihak pertama) dan DR. RENE

    SETYAWAN, MA. (pihak kedua). Dalam surat perjanjian itu

    disebutkan: pembelian 20.000.000 (dua puluh juta) lembar saham PT

    RELI (PT. Reliance Securities Tbk.) milik PT. RAM, sebesar Rp.

    5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), untuk jangka waktu 21-3-2006

    sampai dengan 21-6-2006 dengan kewajiban PT. RAM untuk membeli

    kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak ke dua berkewajiban

    menjual sahamnya kepada pihak pertama (PT. RAM) dengan harga

    Rp. 5.195.342.466,- (lima milyar seratus sembilan puluh lima juta tiga

    ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah),

    yang cara pembayarannya dilakukan pada Tanggal berakhirnya

    perjanjian Tanggal 21 Juni 2006. Namun ternyata hal tersebut tidak

    terpenuhi, sehingga Repo saham ini kemudian diperpanjang

    sebanyak 10 kali, dengan perincian sebagai berikut :

    1. Perpanjangan 1 dilaksanakan Tanggal 21 Juni 2006.

    2. Perpanjangan 2 dilaksanakan Tanggal 21 September 2006.

    3. Perpanjangan 3 dilaksanakan Tanggal 21 Desember 2006.

    4. Perpanjangan 4 dilaksanakan Tanggal 21 Maret 2007.

    5. Perpanjangan 5 dilaksanakan Tanggal 21 Juni 2007.

    6. Perpanjangan 6 dilaksanakan Tanggal 21 September 2007.

    7. Perpanjangan 7 dilaksanakan Tanggal 21 Maret 2008

    8. Perpanjangan 8 dilaksanakan Tanggal 22 September 2008.

    9. Perpanjangan 9 dilaksanakan Tanggal 23 Maret 2009.

    10.Perpanjangan 10 dilaksanakan Tanggal 24 September 2009.

    2. REPO SAHAM BUMI (PT Bumi Resources Tbk) :

    Diawali dengan surat penawaran Repo Saham BUMI (PT Bumi

    Resources Tbk) dari PT. RAM Nomor : 076/RAM-DIR/07.06 Tanggal

    24 Juli 2006 perihal penawaran Repurchase Agreement (REPO)

    senilai Rp. 10.000.000.000,- dengan keuntungan 16 % per tahun yang

    Hal. 15 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    ditandatangani oleh Terdakwa dan ditujukan kepada ZULFAN LUBIS,

    SE, AK.MM, ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. kemudian membuat

    memorandum Nomor : 296/MEMO/KA Tanggal 25 Juli 2006 dari

    ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. kepada DR. RENE SETYAWAN, MA.

    dan DR. RENE SETYAWAN, MA. kemudian menyetujui dan

    menandatangani Trade Confirmation Tanggal 20 Maret 2006 dan PT

    Askrindo kemudian menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPPB)

    Nomor : 09/212/SPPB/KA-KP/DIR/VII/2006 Tanggal 25 Juli 2006 yang

    ditandatangani oleh DR. RENE SETYAWAN, MA., untuk mentransfer

    dana sejumlah Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) kepada PT

    RAM. Namun pentransferan kemudian berlangsung dari rekening PT

    ASKRINDO ke Rekening PT. Vitron International Nomor :

    009-024-7896 pada Bank Syariah Mandiri Thamrin tanpa melalui

    Rekening PT RAM. Dan setelah pentransferan berlangsung,

    dilakukanlah penandatanganan surat perjanjian penjualan dan

    Pembelian Kembali Saham antara PT RAM dan PT Askrindo Nomor:

    RAM-032-0706-REPO Tanggal 24 Juli 2006 oleh Terdakwa (pihak

    pertama) dan DR. RENE SETYAWAN, MA. (pihak kedua). Isi

    perjanjian tersebut antara lain berisikan pembelian 20.000.000 (dua

    puluh juta) lembar saham BUMI milik PT. RAM sebesar Rp.

    10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), jangka waktu 24 Nopember

    2006. Untuk itu PT. RAM berkewajiban untuk membeli kembali

    sahamnya dari pihak kedua dan pihak ke dua berkewajiban menjual

    sahamnya kepada pihak pertama (PT. RAM) dengan harga Rp.

    10.534.794.521,- (sepuluh milyar lima ratus tiga puluh empat juta

    tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu

    rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada Tanggal

    berakhirnya perjanjian Tanggal 24 Nopember 2006. Namun ternyata

    hal tersebut tidak terpenuhi, sehingga Repo saham ini kemudian

    diperpanjang sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu :

    1. Perpanjangan 1 dilaksanakan Tanggal 25 Juli 2006.

    2. Perpanjangan 2 dilaksanakan Tanggal 24 Nopember 2006.

    3. Perpanjangan 3 dilaksanakan Tanggal 26 Maret 2007.

    Hal. 16 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    4. Perpanjangan 4 dilaksanakan Tanggal 26 Juli 2007.

    5. Perpanjangan 5 dilaksanakan Tanggal 26 Januari 2008.

    6. Perpanjangan 6 dilaksanakan Tanggal 25 Juli 2008.

    7. Perpanjangan 7 dilaksanakan Tanggal 23 Januari 2009.

    8. Perpanjangan 8 dilaksanakan Tanggal 24 Juli 2009.

    3. REPO SAHAM PGAS (PT. Perusahaan Gas Negara) :

    Diawali dengan surat penawaran Repo Saham PGAS dari PT. RAM

    Nomor : 115/RAM-DIR/12.06 Tanggal 27 Desember 2006 perihal

    penawaran Repurchase Agreement (REPO) senilai Rp.

    5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan keuntungan 15 % per

    tahun yang ditandatangani oleh Terdakwa dan ditujukan kepada

    ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. dan terhadap surat penawaran tersebut

    ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM kemudian membuat memorandum

    Nomor : 499/MEMO/KA Tanggal 28 Desember 2006 kepada DR.

    RENE SETYAWAN, MA., yang kemudian menyetujui penempatan

    dana tersebut dan menandatangani Trade Confirmation Tanggal 28

    Desember 2006. PT Askrindo kemudian menerbitkan Surat Perintah

    Pembayaran (SPPB) Nomor :09/374/SPPB/KA-KP/DIR/VII/2006

    Tanggal 28 Desember 2006 yang ditandatangani oleh DR. RENE

    SETYAWAN, MA., untuk mentransfer dana sejumlah Rp.

    4.000.000.000 (empat milyar rupiah) kepada PT RAM. Pentransferan

    kemudian berlangsung, dan setelah pentransferan surat perjanjian

    penjualan dan pembelian kembali saham antara PT RAM dan PT

    Askrindo Nomor : RAM-038-1206-REPO Tanggal 28-12-2006,

    ditandatangani oleh Terdakwa (pihak pertama) dan DR. RENE

    SETYAWAN, MA. (pihak kedua), yang antara lain berisi menyatakan

    bahwa Pembelian 343.348 (tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus

    empat puluh delapan) lembar saham PGAS milik PT. RAM sebesar

    Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), jangka waktunya adalah

    28-12-2006 sampai dengan 28-3-2007 dengan kewajiban PT. RAM

    untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak ke dua

    berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama (PT. RAM)

    dengan harga Rp. 4.147.945.206,- (empat milyar seratus empat puluh

    Hal. 17 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam

    rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada Tanggal

    berakhirnya perjanjian Tanggal 28 Maret 2007. Namun ternyata hal

    tersebut tidak terpenuhi, sehingga Repo saham ini kemudian

    diperpanjang sebanyak 7 kali, yaitu :

    1. Perpanjangan 1 dilaksanakan Tanggal 28 Maret 2007.

    2. Perpanjangan 2 dilaksanakan Tanggal 28 Juni 2007.

    3. Perpanjangan 3 dilaksanakan Tanggal 28 September 2007.

    4. Perpanjangan 4 dilaksanakan Tanggal 28 Maret 2008.

    5. Perpanjangan 5 dilaksanakan Tanggal 29 September 2008.

    6. Perpanjangan 6 dilaksanakan Tanggal 30 Maret 2009.

    7. Perpanjangan 7 dilaksanakan Tanggal 30 September 2009.

    4. REPO SAHAM BMRI (PT. Bank Mandiri Tbk.) :

    Bahwa kemudian berlangsung pertemuan di tempat golf, yang dihadiri

    oleh TERDAKWA , ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM., NOVIAR YUANA

    (PT. Askrindo), T. HELMY AZWARI dan CHAIDI THE. Saat itu

    ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. menyampaikan bahwa dana Repo

    saham BMRI tersebut akan dipergunakan untuk PT. Indowan

    Investama Group. Dan Terdakwa kemudian menyetujuinya, sehingga

    PT. RAM kemudian mengajukan surat penawaran atas Repo Saham

    BMRI Nomor : 007/RAM-DIR/01.07 Tanggal 31 Januari 2007 perihal

    penawaran Repurchase Agreement (REPO) senilai Rp.

    2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan

    keuntungan 15 % per tahun yang ditandatangani oleh Terdakwa yang

    ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM.. Dan atas surat

    penawaran tersebut kemudian ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM.

    membuat memorandum Nomor : 52/MEMO/KA Tanggal 1 Pebruari

    2007 kepada DR. RENE SETYAWAN, MA., kemudian DR. RENE

    SETYAWAN, MA. menyetujui penempatan dana tersebut dan

    menandatangani perpanjangan konfirmasi Tanggal 05 Pebruari 2007.

    PT Askrindo kemudian menerbitkan Surat Perintah Pembayaran

    (SPPB) Nomor : 09/044/SPPB/KA-KP/DIR/II/2007 Tanggal 5 Februari

    2007 yang ditandatangani oleh DR. RENE SETYAWAN, MA., untuk

    Hal. 18 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    mentransfer dana sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus

    juta rupiah) kepada PT RAM. Setelah menerima pentransferan dana

    tersebut PT RAM kemudian langsung mentransferkannya ke

    Rekening Nomor : 221.300.6428 atas nama PT. Indowan Investama

    Group pada Bank BCA KCP Imperium sesuai dengan permintaan dari

    ZULFAN LUBIS, SE, AK, MM. Setelah pentransfean dana

    berlangsung, kemudian dilakukan penandatanganan surat perjanjian

    penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT RAM dan PT

    Askrindo Nomor : RAM-001-0207-REPO Tanggal 05-02-2007, yang

    ditandatangani oleh Terdakwa (pihak pertama) dan DR. RENE

    SETYAWAN, MA. (pihak kedua), yang antara lain dalam perjanjian

    tersebut disebutkan : untuk pembelian 961.538 (sembilan ratus enam

    puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan) lembar saham BMRI

    milik PT. RAM, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus

    juta rupiah), dengan jangka waktu 2-02-2007 sampai dengan

    2-4-2007 dan untuk itu, PT. RAM berkewajiban untuk membeli

    kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak ke dua berkewajiban

    menjual sahamnya kepada pihak pertama (PT. RAM) dengan harga

    Rp. 2.560.616.438,- (dua milyar lima ratus enam puluh juta enam

    ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), yang

    cara pembayarannya dilakukan pada Tanggal berakhirnya perjanjian

    Tanggal 5 April 2007. Namun tenyata kewajiban tersebut tidak

    terpenuhi, dan Repo saham ini diperpanjang sebanyak 7 kali, yaitu :

    1. Perpanjangan 1 dilaksanakan Tanggal 5 April 2007.

    2. Perpanjangan 2 dilaksanakan Tanggal 5 Juli 2007.

    3. Perpanjangan 3 dilaksanakan Tanggal 5 Oktober 2007.

    4. Perpanjangan 4 dilaksanakan Tanggal 4 April 2008.

    5. Perpanjangan 5 dilaksanakan Tanggal 6 Oktober 2008.

    6. Perpanjangan 6 dilaksanakan Tanggal 6 April 2009.

    7. Perpanjangan 7 dilaksanakan Tanggal 6 Oktober 2009.

    Bahwa penempatan dana dalam bentuk REPO SAHAM ini telah

    ditransfer ke PT. Indowan Investama Group, dan PT RAM tidak dapat

    mengembalikan dana tersebut kepada PT Askrindo dan menurut

    Hal. 19 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dalam sistem C-BEST untuk

    sub Rekening yang dimiliki PT Reliance Asset Management ternyata :

    Pada Tanggal 21 Maret 2006 PT RAM tidak memiliki saham

    RELI,

    Pada Tanggal 25 Juli 2006 PT RAM tidak memiliki saham BUMI,

    Pada Tanggal 28 Desember 2006 PT RAM tidak memilki saham

    PGAS,

    Pada Tanggal 5 Pebruari 2007 PT RAM tidak memiliki saham

    BMRI,

    Bahwa total penempatan dana berupa 4 (empat) REPO SAHAM, yang

    ditempatkan oleh PT. Askrindo kepada PT. RAM sebesar

    Rp.21.500.000.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah),

    dengan perincian sebagai berikut :

    1. REPO SAHAM RELI : Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

    2. REPO SAHAM BUMI : Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar

    rupiah)

    3. REPO SAHAM PGAS : Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar

    rupiah);

    4. REPO SAHAM BMRI : Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus

    juta rupiah).

    c) Penempatan investasi berupa Reksadana dari PT Askrindo kepada

    PT. RAM dengan total investasi sebesar Rp. 14.500.000.000,- (empat

    belas milyar lima ratus juta rupiah) yaitu :

    Pada awal bulan Oktober 2006 di Plaza Semanggi (Kantor PT. Multi

    Megah Internusa) berlangsung pertemuan antara TERDAKWA,

    JOSEF GINTING, T. HELMY AZWARI, CHAIDI THE dan ZULFAN

    LUBIS, SE, AK.MM. Saat pertemuan, ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM.

    meminta kepada PT. RAM untuk menjual Reksadana sebesar Rp.

    5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang nantinya dananya akan

    disalurkan ke PT. Indowan Investama Group (milik CHAIDI THE) dan

    Terdakwa bersama dengan JOSEF GINTING kemudian

    menyetujuinya, namun, dalam pelaksanaannya, ternyata dana yang

    seharusnya ditransfer ke Bank Kustodian, dalam pelaksanaannya,

    Hal. 20 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    penempatan ditransfer langsung ke Rekening PT. RAM pada Bank

    Mandiri Cabang BEJ, dengan Nomor : 104.000.403.6617, pada saat

    menawarkan Reksadana, prospektus yang ditawarkan belum

    mencantumkan jumlah/nilai yang ditawarkan, dan data pendukung

    lainnya berupa annual Report dan company profile prospektus dibuat

    sekitar bulan Nopember 2005 dan ditandatangani oleh Terdakwa dan

    JOSEP GINTING sebagai Dirut PT. RAM, padahal secara garis

    besar, Prospektus Reksadana harus mencantumkan : tentang tata

    cara pembelian Reksadana, Informasi mengenai Reksadana, Alokasi

    biaya, Tata cara pembelian dan penjualan unit penyertaan, Tata cara

    penyertaan dan pengalihan unit penyertaan dan Tata cara

    pembubaran dan hasil likuidasi. Prospektus tersebut juga dibuat

    dengan tidak sebenarnya, karena terdapat kesalahan dalam

    penulisan nama dan logo bank HSBC (The Hongkong and Shanghai

    Banking Corporation Limited), penempatan logo merupakan

    keharusan setelah penulisan HSBC, penulisan Tanggal, penulisan

    total jumlah keseluruhan Reksadana yang berbeda dengan system

    yang digunakan HSBC, serta prospektus yang diterbitkan HSBC tidak

    pernah dibuat untuk 2 jenis Reksadana yang ditawarkan secara

    bersamaan. Namun ternyata setelah adanya prospektus tersebut

    dilakukan konfirmasi atas Reksadana sebanyak 4 (empat) kali,

    yaitu :

    1) Sesuai dengan surat konfirmasi No.91/RAM-DIR/12.05 Tanggal 13

    Desember 2005 yang ditandatangani oleh JOSEP GINTING dan disetujui

    DR. RENE SETYAWAN MA. Selanjutnya dilakukan transfer dana oleh

    PT. Askrindo ke PT. RAM dengan Rekening Bank Mandiri Cabang

    Jakarta Bursa Efek No.104.000403.6617 dengan cek/giro Nomor : JG

    116689 dengan jumlah Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta

    rupiah), berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPPB) Nomor :

    09/352/SPPB/KA-KP/DIR/XII/2005 Tanggal 13 Desember 2005;

    2) Sesuai surat Penawaran No.02/RAM-DIR/01.06 Tanggal 4 Januari 2006

    yang ditandatangani oleh JOSEP GINTING, dilakukan konfirmasi

    dengan surat Nomor :03/RAM-DIR/01.06 Tanggal 4 Januari 2006, yang

    disetujui DR RENE SETYAWAN MA, setelah persetujuan tersebut PT.

    Hal. 21 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Askrindo mentransfer dana kepada PT. RAM Rekening Bank Mandiri

    Cabang Jakarta Bursa Efek Nomor : 104.000403.6617 dengan cek/giro

    Nomor : JG 116752 dengan jumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar

    rupiah), pada Tanggal 9 Januari 2006 sesuai dengan Surat Perintah

    Pembayaran (SPPB) Nomor : 09/004/SPPB/KA-KP/DIR/I/2006.

    3) Sesuai dengan Surat Penawaran yang ditandatangani oleh Terdakwa,

    dilakukan Konfirmasi No.90/RAM-DIR/10.06 Tanggal 18 Oktober 2006,

    yang kemudian ditandatangani dan disetujui DR. RENE SETYAWAN

    MA. Setelah persetujuan tersebut PT. Askrindo mentransfer dana ke PT.

    RAM di Rekening Bank Mandiri Cabang Benhil No. 122 000 436 3282,

    dengan cek/giro No. JG 116752 dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,00

    (lima milyar rupiah), sesuai Surat Perintah Pembayaran (SPPB) Nomor :

    09/310/SPPB/KA-KP/DIR/X/2006 Tanggal 19 Oktober 2006.

    4) Sesuai dengan surat penawaran yang ditandatangani oleh MUHAMMAD

    KARIM Direktur Investasi PT RAM, dibuat Surat Konfirmasi No.350/RAM-

    DIR/XI/07 Tanggal 14 Desember 2007 yang ditandatangani oleh

    MUHAMMAD KARIM, dan kemudian disetujui ZULFAN LUBIS. Setelah

    persetujuan tersebut, PT. Askrindo mentransfer dana ke PT. RAM di

    Rekening Bank Mandiri Cabang Wisma Nusantara No.103 000 429 0900,

    dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sesuai Surat

    Perintah Pembayaran (SPPB) Nomor : 09/0491/SPPB/KA-KP/DIR/

    XII/2007 Tanggal 28 Desember 2007.

    Bahwa semua investasi berbentuk Reksadana disalurkan PT RAM

    kepada pihak ke-3 (PT. Vitron Internatinal, PT. Terang Kita dan PT.

    Indowan Investama Group) dan CHAIDI THE selaku Dirut PT. Indowan

    Investama Group dalam Surat Nomor: 001/IIG/SK/I/06, Tanggal 3 Januari

    2006, yang ditujukan kepada PT. RAM menyatakan bahwa telah

    dilakukan pembelian Promissory Note PT Indowan oleh PT. Askrindo

    sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan ditransfer langsung

    ke Rekening Nomor: 221.300.6428 atas nama PT. Indowan Investama

    Group pada Bank BCA KCP Menara Imperium, namun ternyata menurut

    HSBC (Bank Kustodian), PT. Askrindo tidak pernah membeli unit

    penyertaan (Reksadana) dengan produk Reliance Equity Fund melalui

    Manajer Investasi yaitu PT. Reliance Asset Management, karena tidak

    Hal. 22 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    ada skema, tidak ada formulir pembelian unit penyertaan (Reksadana)

    dari PT Askrindo ke PT RAM, tidak ada batch form/ringkasan, serta bukti

    transfer tidak pernah diterima oleh HSBC. Oleh karena kelengkapan

    tersebut tidak ada, maka bank kustodian (Bank HSBC) tidak memproses

    Reksadana tersebut dan subscriptions confirmation tidak diterbitkan.

    Bahwa penempatan dana/investasi PT Askrindo kepada PT. RAM

    berupa :

    1. 7 (tujuh) KPD (Kontrak Pengelolaan Dana) sejumlah Rp.

    54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah), yang dilakukan

    sebelum adanya SK Direksi PT Askrindo Nomor : 108/KEP/DIR/XI/2008

    Tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pedoman Standar Operasi dan

    Prosedur Bidang Investasi, bertentangan dengan Pasal 39 Keputusan

    Menteri Keuangan Nomor : 424/KMK.06/2003 Tanggal 30 September

    2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan

    Reasuransi, karena penempatan dan pencairan investasi berupa KPD

    yang bukan merupakan jenis investasi yang telah ditentukan.

    2. 4 (empat) Repo Saham sebesar Rp. 21. 500.000.000 (dua puluh satu

    milyar lima ratus juta rupiah), bertentangan dengan Pasal 40 dan Pasal

    33 KMK Nomor : 424/KMK.06/2003 Tanggal 30 September 2003, karena

    penempatan dana berupa Repo Saham, bukan karena alasan keperluan

    lindung nilai /hedging karena menghadapi ketidak sesuaian /mismatch

    antara kekayaan PT Askrindo dan kewajiban dalam setiap jenis mata

    uang asing, atau bukan karena alasan ketidak sesuaian /mismatch

    antara tingkat bunga kewajiban dan tingkat bunga hasil investasi.

    3. Penempatan dana berupa Repo Saham yang dilakukan ZULFAN LUBIS,

    SE.Ak.MM sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi pada periode

    Agustus 2004 sampai dengan Juli 2007 serta penempatan dana berupa

    Repo Saham pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, SE, AK. MM sebagai

    Direktur Keuangan dan TI, pada Juli 2007 sampai dengan Juni 2011,

    dilakukan tanpa memberitahukan rencana tersebut kepada Direktur

    Jenderal Lembaga Keuangan.

    4. Bahwa Saham BUMI, saham PGAS, dan saham BMRI yang dibeli oleh

    PT Askrindo,dari PT RAM tidak pernah diserahkan secara fisik yang

    seharusnya saham tersebut diserahkan melalui KSEI dengan system C-

    Hal. 23 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    BEST status settled dengan metode delivery free of payment (DFOP).

    Penyerahan fisik saham tidak dilakukan karena saham tersebut tidak

    pernah ada. Saham RELI sempat pindah dari Rekening Reliance

    Securitas ke Sub Rekening PT. Askrindo di Reliance Securitas akan

    tetapi hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menutupi administrasi di

    PT. Askrindo, dan sebelum masa berakhir saham tersebut ditarik kembali

    oleh Reliance Sekuritas.

    5. Bahwa penempatan dana/investasi PT Askrindo kepada PT. RAM berupa

    4 (empat) Reksadana sebesar Rp. 14.500.000.000 (empat belas milyar

    lima ratus juta rupiah) bertentangan dengan SK Direksi PT Askrindo

    Nomor : 68/KEP/DIR/VI/2003 Tanggal 19 Juni 2003 tentang Sistem dan

    prosedur Penempatan Reksadana, karena dalam penawaran tidak

    dilampirkan prospektus dan data pendukung berupa annual Report dan

    company profile, dan penempatan dana tersebut juga tidak diikuti dengan

    penyerahan Reksadana Reliance Equity Fund kepada Bank Kustodian

    yang ditunjuk yaitu HSBC.

    Perbuatan Terdakwa ERVAN FAJAR MANDALA, bersama sama

    dengan DR. RENE SETYAWAN, MA., ZULFAN LUBIS, SE,AK., MM.,

    JOSEP GINTING (DPO), T. HELMY AZWARI, MARKUS SURYAWAN,

    BENNY A. SITUMORANG, UMAR ZEIN dan CHAIDI THE telah

    merugikan keuangan negara Cq. PT. ASKRINDO sebesar Rp.

    90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah) atau setidak-

    tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Penghitungan

    Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam

    Penempatan Investasi PT. Askrindo pada PT RAM, PT HAM, PT JI dan

    PT JS Tahun 2004 sampai dengan 2009 Nomor : SR-7175/PW09/5/2011

    Tanggal 5 September 2011.

    Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

    dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31

    Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

    diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang

    Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat

    (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Hal. 24 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Subsidair:

    Bahwa Terdakwa ERVAN FAJAR MANDALA, MM. selaku Direktur PT.

    Reliance Asset Management (PT. RAM), bersama-sama dengan DR. RENE

    SETYAWAN, MA., ZULFAN LUBIS, SE,AK., MM. dan JOSEP GINTING (DPO),

    T. HELMY AZWARI, MARKUS SURYAWAN, BENNY A. SITUMORANG, UMAR

    ZEIN dan CHAIDI THE pada waktu dan tempat sebagaimana telah kami uraikan

    dalam dakwaan KESATU Primair diatas, telah melakukan, atau turut serta

    melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa

    sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan

    tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

    menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

    padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

    negara atau perekonomian negara, dalam menempatkan investasi

    diantaranya berupa KPD (kontrak pengelolaan dana), REPO Saham (penjualan

    dan pembelian saham kembali), dan Reksadana.

    Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara cara antara lain sebagai

    berikut :

    Berawal dari adanya penjaminan L/C yang diberikan oleh Divisi

    Penjaminan PT ASKRINDO kepada para nasabahnya yaitu PT Tranka

    Kabel (PT Terang Kita), PT Multi Megah Internusa, PT Vitron dan PT

    Indowan Investama Group di Bank Mandiri, namun pada saat jatuh tempo

    nasabah-nasabah PT. Askrindo tersebut tidak sanggup menyelesaikan

    kewajibannya sehingga PT Askrindo menanggung pembayaran

    penjaminan tersebut, untuk menghindari adanya klaim yang harus

    ditanggung oleh PT. Askrindo atas gagalnya nasabah-nasabah PT.

    Askrindo tersebut maka PT. Askrindo kemudian memberikan dana

    talangan kepada para nasabah tersebut dengan cara pembelian

    Promissory Note (PN) dan Medium Term Note (MTN), dengan suatu

    kewajiban bahwa PT Tranka Kabel (PT Terang Kita), PT Multi Megah

    Internusa, PT Vitron, PT Indowan Investama Group membeli kembali

    Promissory Note (PN) dan Medium Term Note (MTN). Namun ternyata

    nasabah-nasabah tersebut tidak dapat menyelesaikan kewajibannya

    membeli kembali Promissory Note dan Medium Term Note (MTN) dan

    Hal. 25 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    tidak dapat mengembalikan dana talangan kepada PT Askrindo. Karena

    keadaan tersebut maka ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. sebagai Kepala

    Divisi Keuangan dan Akuntansi bersama dengan DR. RENE

    SETYAWAN, MA. BIN MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan

    Teknologi Informasi PT Askrindo menyepakati untuk menutupi hal

    tersebut dengan cara menginvestasikan dana PT ASKRINDO kepada

    para nasabah-nasabahnya yang gagal bayar tersebut melalui Manager

    Investasi (MI) dalam bentuk KPD (Kontrak Pengelolaan Dana), Repo

    Saham, Reksa dana dan obligasi kepada Manager Investasi (MI) yang

    salah satunya adalah PT. Reliance Asset Managament (PT. RAM) yang

    bergerak dibidang usaha efek dengan kegiatan menjalankan usaha

    sebagai Manajer Investasi (MI);

    Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor : 42 oleh Notaris Marina

    Soewana yang diperbaharui dengan Akta Pernyataan Keputusan Para

    Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham

    (RUPS) PT. RELIANCE ASSET MANAGEMENT Nomor : 107 Tanggal

    31 Januari 2005 oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., struktur organisasi pada

    tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 sebagai berikut :

    Komisaris Utama : IRWAN BUDI DJAYA

    Komisaris : RIBKA BUDI DJAYA

    Direktur Utama : JOSEP GINTING

    Direktur : ERVAN FAJAR MANDALA.

    Bahwa Terdakwa sebagai Manager Investasi (PT. RAM) memiliki

    tugas dan tanggungjawab yaitu sebagai berikut :

    a. Mengelola dana atau efek nasabah baik berupa perorangan

    maupun institusi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik;

    b. Pengelolaan dana atau efek tersebut antara lain berupa

    KPD (Kontrak Pengelolaan Dana) atau Reksadana;

    c. Meminimalisir resiko terhadap penurunan nilai investasi

    yang dikelola;

    d. Membuat laporan secara berkala kepada nasabah terhadap

    dana yang dikelola;

    Hal. 26 dari 291 hal. Put. No. 1621 K/PID.SUS/2013

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    e. Membuat laporan bulanan terhadap total dana kelolaan

    kepada bapepam-LK.

    Bahwa sebagai Manager Investasi, PT. RAM dalam melaksanakan

    penempatan dana kepada para nasabah harus sesuai dengan aturan

    Bapepam Nomor KEP 31/PM/1996 dan KEP 32/PM/1996 Tanggal 17

    Januari 1996 yaitu :

    a. Nasabah sebelumnya mengajukan Surat

    mendapatkan dana;

    b. Man