8/17/2019 15PBBABAR029.pdf

1/16

 

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2015 

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : a. 

bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pemeriksaan sebagai salah satukegiatan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahandaerah oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Barat, perlu menetapkanpedoman operasional pemeriksaan sebagai dasar para pemeriksa dalammelaksanakan tugasnya;

b. 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Operasionalpemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangka Barat.

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4150);

3. 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4033);

4. 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan lembaran NegaraRebuplik Indonesia Nomor 5657);

6. 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

8/17/2019 15PBBABAR029.pdf

2/16

 

7. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentangPedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan PemerintahanDaerah;

8. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang NormaPengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.

9. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik

Indonesia Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 

10. 

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nonor 2 Tahun 2008tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran DaerahKabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 seri D);

11. 

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten BangkaBarat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor3 seri D);

12. 

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsidan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga TeknisDaerah Kabupaten Bangka Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT TENTANG PEDOMANOPERASIONAL PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT

KABUPATEN BANGKA BARAT 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. 

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh PemerintahDaerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaidimaksud dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur PenyelenggaraPemerintahan Daerah.

3. 

Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.

4. 

Bupati adalah Bupati Bangka Barat.

5. 

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bangka Barat.

6. 

Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangka Barat.

7.  Pemeriksaan Operasional adalah segala usaha untuk kegiatan yang dilakukan olehpemeriksa untuk mengetahui atau menilai dengan cermat dan seksama kenyataan yangsebenarnya mengenai kegiatan suatu entitas apakah telah sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku atau rencana yang telah ditetapkan denganmemperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif dan ekonomis.

8.  Pemeriksa/auditor/Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional dan atau PegawaiNegeri Sipil yang berada di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangka Barat yang diberitugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untukmelaksanakan pemeriksaan/pengawasan.

9. 

 Auditi/obrik adalah unit oragnisasi dan/atau satuan kerja yang diaudit/diperiksa.

8/17/2019 15PBBABAR029.pdf

3/16

 

10. 

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwakegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, ataunorma yang telah ditetapkan.

11. 

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatandengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktoryang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

12. 

Mengendalikan Teknis Pelaksanaan Pengawasan adalah suatu proses supervisi teknispelaksanaan pengawasan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran penugasan yangditetapkan.

13. 

Program Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PKP adalah langkah- langkahprosedur dan teknik pemeriksaan yang disusun secara sistematis yang harusdiikuti/dilaksanakan oleh pemeriksa selama pelaksanaan pemeriksaan untuk mencapaitujuan pemeriksaan.

14. 

Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan- catatanyang dibuat dan data-data yang dikumpulkan pemeriksa secara sistematis pada saatmelaksanakan pemeriksaan.

15. 

Naskah Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat NHP adalah laporan awal dari suatu

rangkaian kegiatan pemeriksaan yang disampaikan kepada entitas setelah pelaksanaanpemeriksaan, berisikan temuan yang meliputi kondisi, kriteria, dan sebab.

16.  Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah sarana komunikasiyang resmi dan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan informasitemuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada entitas atau yang perlu mengetahuiinformasi tersebut.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 2

Sistematika Pedoman Operasional Pemeriksaan disusun sebagai berikut : 

BAB I : PendahuluanBerisi dasar pemikiran, landasan hukum, maksud dan tujuan,ruang lingkupserta urutan proses pemeriksaan;

BAB II : Persiapan PemeriksaanBerisi pembentukan Tim, survei pendahuluan dan penyusunan PKP

BAB III : Pelaksanaan PemeriksaanBerisi pertemuan awal, penilaian dan pengujian SPM, pelaksanaan

pemeriksaan, penyusunan KKP, temuan dan pengembangan temuan,pembahasan hasil pemeriksaan dengan pengendali teknis dan atau

penanggung jawab, pembahasan hasil pemeriksaan dengan entitas,penyusunan NHP dan pertemuan akhir

BAB IV : Laporan Hasil PemeriksaanBerisi pengertian, syarat-syarat laporan, panduan dalam menyusun laporan,materi laporan, isi laporan, format laporan, ketepatan waktu laporan,distribusi laporan.

BAB V : Tindak Lanjut Hasil PemeriksaanBerisi pengertian dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tindak lanjut.

BAB III 

ISI DAN URAIAN PEDOMAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN

Pasal 3

Isi beserta uraian Pedoman Operasional Pemeriksaan Inspektorat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

8/17/2019 15PBBABAR029.pdf

4/16

 

Pasal 4

Dalam melakukan pemeriksaan, setiap pemeriksa wajib berpedoman kepada norma pemeriksaanaparat pengawasan fungsional, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut olehBupati.

Pasal 6

(1)  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) 

 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

e ap an un oPa a Tangga 13 Apri 2015

BUPATI BANGKA BARAT

Dto

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

Diundangkan di MuntokPada Tanggal 13 April 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT,

dto

 YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 5 SERI E

8/17/2019 15PBBABAR029.pdf

5/16

 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR : 29TAHUN 2015TANGGAL : 13 APRIL 2015 

PEDOMAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN 

DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA BARAT 

BAB I PENDAHULUAN 

1. 

Dasar Pemikiran

a. 

Untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih danbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta untuk menjamin agarPemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan

peraturan perundang- undangan yang berlaku, peranan pengawasan yangdilakukan Inspektorat Kabupaten Bangka Barat perlu ditingkatkan dandisesuaikan dengan kewenangan dan kebutuhan.

b. 

Demi terselenggaranya peranan pengawasan secara optimal, perluadanya pedoman operasional pemeriksaan sebagai pegangan parapemeriksa dalam melaksanakan tugasnya.

c. 

Pedoman Operasional Pemeriksaan diperlukan agar ada persamaanpersepsi dan kesatuan arah bagi para pemeriksa dalam melaksanakantugasnya.

2.  Landasan Hukuma.

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

 Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).b.

 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

c. 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan ProvinsiKepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4033);

d. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4389).

e. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Rebuplik IndonesiaNomor 5657);. 

f. 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4594).

g.  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan DisiplinPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

8/17/2019 15PBBABAR029.pdf

6/16

 

h. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentangPedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan PemerintahanDaerah.

i.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma

Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah. 

 j. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik IndonesiaNomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit  AparatPengawasan Intern Pemerintah.

k. 

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nonor 2 Tahun 2008 tentangKewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten

Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 seri D);

l. 

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan PembangunanDaerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 3 seri D);

m. 

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsidan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Bangka Barat.

3. 

Maksud dan Tujuan

a. 

Perencanaan pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan tepat.b.

 

Pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan secara sistematis, efisien, efektif,dan terkendali.

c. 

Pelaporan hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan denganpenyajian materi yang lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, jelas, danringkas.

d. 

Hasil pemeriksaan dapat memberikan saran konstruktif gunamendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas entitas.

4. 

Ruang Lingkup

a. 

Pedoman Operasional Pemeriksaan ini digunakan di lingkunganInspektorat Kabupaten Bangka Barat untuk pemeriksaanoperasional/kinerja reguler pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),Pemerintah Desa serta BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka

Barat.b.

 

Pedoman ini tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang teknikdan prosedur pemeriksaan, melainkan menjelaskan tentang tata carapemeriksaan operasional komprehensif.

c. 

Pedoman ini tidak diartikan kaku dan sempit tetapi diharapkan dapatmenjadi alat untuk meningkatkan profesionalisme para pemeriksa sehingga

hasilnya lebih berdayaguna dan berhasilguna.

5. 

Urutan Proses Pemeriksaana.

 

Perencanaan1)

 

Survey Pendahuluan (Pengumpulan Data)2)   Analisis Data (Evaluasi SPM, Evaluasi peraturan-peraturan dan data

lainnya)3)

 

Penyusunan Program Kerja Pemeriksaanb.

 

Pelaksanaan1)

 

Pelaksanaan Pemeriksaan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan2)

 

Penyelesaian Pekerjaan Lapangan3)

 

Pengembangan Temuan Pemeriksaanc.

 

PelaporanPenyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

d. 

Tindak LanjutTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Evaluasi/pemantauan, Monitoring,Teguran, dan lain-lain)

8/17/2019 15PBBABAR029.pdf

7/16

 

BAB II PERSIAPAN PEMERIKSAAN

1.  Pembentukan TIM

a. 

Pembentukan Tim didasarkan pada :1)

 

Surat Perintah Inspektur atas nama Bupati yang berisikan susunantim, entitas, ruang lingkup pemeriksaan, waktu serta kewajiban

yang dibebankan kepada tim;2) 

Surat Perintah Bupati dan atau Surat Perintah Inspektur atasnama Bupati untuk penanganan yang bersifat khusus yang berisikansusunan tim, entitas, ruang lingkup pemeriksaan, waktu sertakewajiban yang dibebankan kepada tim.

b. 

Susunan Tim1)  Penanggung Jawab2)

 

Pembantu Penanggungjawab/Pengendali Teknis3)

 

Ketua Tim4)

 

 Anggota

c. 

Wewenang dan Tanggung Jawab Tim1)

 

Penanggung Jawaba)

 

Menetapkan personil timb)

 

Menandatangani Surat Perintah Tim atas nama Bupatic)

 

Melakukan review pelaksanaan pemeriksaan

d)  Menerima ekspose hasil pemeriksaan dari Koordinator/

Pengendali Teknis dan Ketua Tim

e) 

Menandatangani LHPf)

 

Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pemeriksaan

2) 

Pembantu Penanggungjawab/Pengendali Teknis

a)  Memimpin survey pendahuluanb)

 

Melakukan review PKPc)

  Memimpin briefing tim 

d) 

Memimpin entry briefinge)

 

Mengendalikan kegiatan pemeriksaanf)

 

Melakukan review hasil pemeriksaang)

 

Melakukan review draft LHPh)  Memberi petunjuk yang bersifat strategis tentang penyelesaian

masalah yang ditemukan saat pelaksanaan pemeriksaani)

 

Melakukan wawancara dengan pimpinan entitas yang diperiksa j)

 

Memimpin exit briefingk)

 

Menyampaikan ekspose hasil pemeriksaan kepada penanggung jawab

l)  Mereviu dan Menandatangani PKP

3) 

Ketua Tima)

 

Merumuskan PKPb)

 

Menandatangani PKPc)

 

Mendistribusikan tugas kepada para pemeriksa/anggotad)

 

Memimpin, membimbing, dan menggerakan pelaksanaanpemeriksaan

e) 

Mengkoordinasikan pemeriksa/anggotaf)

 

Mengkoordinasikan antar pemeriksa dengan entitas

g)  Mengkomunikasikan hasil pemeriksaan dengan entitash)

 

Meminta komentar dari pimpinan entitasi)

 

Melakukan review atas Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

 j) 

Melakukan penyusunan LHP bersama Tim Pemeriksak) 

Melakukan penandatanganan LHP

4) 

 Anggotaa)

 

Melakukan pemeriksaan sesuai dengan PKPb)

 

Mencatat hasil tahapan pemeriksaan dalam KKPc)

 

Melaporkan proses tahapan pemeriksaan kepada ketua timd)

 

Mendiskusikan masalah-masalah yang ditemui saat pelaksanaanpemeriksaan dengan ketua tim/pengendali teknis

8/17/2019 15PBBABAR029.pdf

8/16

 

e) 

Mengumpulkan dan menyusun current file dan permanent filedalam ordner

2.  Survey Pendahuluan

a. 

Survey pendahuluan adalah langkah pertama dalam proses pemeriksaanb.

 

Dalam survey pendahuluan dikumpulkan seluruh data yang relevan

dengan kegiatan entitas, selanjutnya digunakan sebagai dasar untukpenyusunan PKP

c. 

Survey pendahuluan memungkinkan bagi Tim Pemeriksa dalammemahami bagaimana suatu bagian atau suatu kegiatan dari jenispekerjaan dilaksanakan dan bagaimana pekerjaan itu berhubungan denganbagian lain dari organisasi tersebut

d. 

Sumber informasi dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemeriksaan,baik uraian tugas, metode kerja, maupun data-data keuangan dan data-data lainnya yang diperlukan.

3.  Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP)

a. 

Pengertian1)

 

Program kerja pemeriksaan adalah langkah-langkah, prosedur, danteknik pemeriksaan yang disusun secara sistematis yang harus

diikuti/dilaksanakan oleh pemeriksa selama pelaksanaan pemeriksaanuntuk mencapai tujuan pemeriksaan

2) 

Sarana pemberian tugas kepada Tim Pemeriksa3)

 

Sarana pengawasan pelaksanaan pemeriksaan secara berjenjang4)

 

Sebagai sarana tolak ukur Pembantu Penanggungjawab/Pengendali

Teknis5)

 

Pedoman kerja/pegangan bagi pemeriksa di lapangan6)

 

Landasan untuk membuat LHP

b. 

Sifat1)  Luwes dan tidak kaku2)

 

Disesuaikan dengan perkembangan hasil pemeriksaan dan kondisi dilapangan

3) 

Perubahan/tidak dilaksanakannya suatu langkah dalam PKP harusdisetujui oleh Pembantu Penanggungjawab/Pengendali Teknis dan

Ketua Tim serta diberikan penjelasan

c. 

Susunan dan Isi PKP

1) 

Pada lembar pertama ditulis nama instansi pemeriksaan :INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA BARAT

2) 

Pada lembar pertama ditengah ditulis judul Program Kerja

Pemeriksaan (PKP), nama obyek pemeriksaan, sasaran pemeriksaan,sifat pemeriksaan, periode yang diperiksa, rencana waktu pemeriksaandan nomor PKP

3) 

Isi PKP terdiri dari :a)

 

Ketentuan Umumb)

 

Tujuan pemeriksaanc)

 

Sasaran pemeriksaand)

 

Ruang lingkup pemeriksaane)

 

Pola laporan yang dikehendakif)

 

Pengarahan pemeriksaan oleh Pengawas Tim

g)  Satuan unit yang diperiksa

h) 

Lampiran langkah kerja pemeriksaani)  PKP ditandatangani oleh Ketua Tim dan diketahui oleh

Pembantu Penanggungjawab/Pengendali Teknis

8/17/2019 15PBBABAR029.pdf

9/16

 

BAB III PELAKSANAAN PEMERIKSAAN 

1.  Pertemuan Awal

a. 

Pembicaraan pendahuluan hendaknya dipersiapkan dengan seksamadan dilakukan oleh Penanggungjawab atau PembantuPenanggungjawab/Pengendali Teknis bersama Tim Pemeriksa denganpejabat/pimpinan entitas yang diperiksa.

b. 

 Agar pimpinan entitas yang diperiksa mendapat gambaran yang tepattentang pemeriksaan operasional hendaknya dijelaskan pengertianpemeriksaan operasional dan manfaat yang diperoleh dari pemeriksaantersebut.

c.  Tim pemeriksa hendaknya mengungkapkan secara jelas tentangsasaran pemeriksaan, waktu pemeriksaan serta petugas pemeriksa.

2.  Penilaian dan Pengujian SPM

Hakekat pengendalian manajemen adalah tindakan yang dilakukan olehmanajemen untuk mengerahkan atau menjalankan operasi sesuai standaratau tujuan yang diinginkan dengan demikian pengendalian manajemen

mencakup sistem organisasi, prosedur dan praktek dalam penanganan danpenyelesaian tugas-tugas manajemen secara efektif

a. 

Tujuan

Pengujian pengendalian manajemen adalah untuk menilai tingkat efektivitasdan mengenali kemungkinan adanya kelemahan pengendalianmanajemen pemeriksaan dan unsur-unsur yang penting meliputi :1)

 

Organisasi

2)  Kebijakan-kebijakan pimpinan entitas/obyek yang diperiksa3)

 

Prosedur Kerja4)

 

Perencanaan5)

 

 Akuntansi/Catatan Keuangan

6) 

Pelaporan

b.  Cara Pendekatan

Pendekatan yang dapat dilakukan pemeriksa adalah :1)

 

Penelaahan pedoman kerja dan kemudian mengujinya denganpelaksanaannya

2) 

Pengamatan langsung yaitu menelusuri dari awal sampai akhirtindakan- tindakan dan proses yang diterapkan dalam pelaksanaansebenarnya

3) 

Melakukan internal control questioner yakni dengan membuat daftarpertanyaan kepada masyarakat untuk mendeteksi kekuatan/kelemahansistem pengawasan yang diteliti

c. 

Tujuan Pendekatan

Tujuan pendekatan adalah untuk memperoleh informasi mengenai :1)

 

Bagaimana sebenarnya pelaksanaan kegiatan obyek yang diperiksa2)

 

Langkah-langkah atau prosedur yang diperlukan dan kegunaannyadalam mekanisme kerja obyek yang diperiksa

3) 

Hasil-hasil yang telah dicapai ditinjau dari :a) Maksud dan tujuan obyek yang diperiksab) Ketentuan hukumnya dan praktek-praktek yang lazim

4) 

Efektivitas pengendalian manajemen

d. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan

Dalam pengujian pengendalian manajemen perlu diperhatikan unsurpengendalian manajemen, organisasi, kebijakan, perencanaan, prosedur,akuntansi, personalia dan pelaporan.

8/17/2019 15PBBABAR029.pdf

10/16

 

3. 

Pelaksanaan Pemeriksaan Operasional

a. 

PengertianPemeriksaan Operasional adalah suatu pemeriksaan penilaian terhadapcara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas denganlebih baik lagi. Penilaian tersebut adalah penilaian yang sistematis danobyektif atas operasi manajemen untuk perbaikan dan pengembangannyadi masa yang akan datang. Pemeriksaan Operasional ditekankan pada

penilaian terhadap cara-cara manajemen mengelola sumber daya untukmencapai tujuan yang ditetapkan bagi suatu kegiatan/program. Dari hasilpemeriksaan diharapkan adanya saran atau rekomendasi yang bersifatkonstruktif.

b. 

Tujuan1)  Menilai pelaksanaan kegiatan (prestasi kerja) ;2)

 

Mengidentifikasi berbagai kelemahan sistem pengendalian manajemenuntuk perbaikan ;

3) 

Mengembangkan rekomendasi bagi perbaikan atau tindak lanjut;4)

 

Mencegah terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan kegiatandibandingkan perencanaan sebagai umpan balik untuk melakukan

koreksi atau perbaikan bagi pimpinan dalam mencapai tujuan.

c. 

Ruang Lingkup1)

 

Semua aspek manajemen yang perlu mendapat perhatian untukdiperbaiki dan ditingkatkan mutu penanganannya oleh manajemen

atas kegiatan atau program yang diperiksa.2)

 

 Aspek-aspek manajemen yang perlu mendapatkan perhatian untukdiperbaiki dan ditingkatkan mutu penanganannya adalah pelaksanaantugas pokok dan fungsi, pegelolaan keuangan, pengelolaan sumberdaya manusia, pengelolaan sarana prasarana dan pelayanan publik.

d. 

SasaranSasaran pemeriksaan operasional mencakup :

1) 

Ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku2)  Konsep ekonomis adalah berhubungan dengan cara pemanfaatan

berbagai sumber daya yang ada3)

 

Konsep efisiensi yaitu berkaitan dengan hubungan antara keluaranyaitu barang, jasa atau hasil lainnya dengan sumber daya yangdigunakan

4)  Konsep efektivitas yaitu yang berkaitan dengan tingkat pencapaiantujuan dan sasaran yang dikehendaki dalam suatu kegiatan

4. 

Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

a. 

Pengertian

1) 

KKP adalah catatan-catatan yang dibuat dan data yang dikumpulkanpemeriksa secara sistematis pada saat melaksanakan pemeriksaan

2) 

KKP harus mencerminkan langkah-langkah kerja pemeriksaan yangtelah dituangkan dalam PKP, pengujian yang dilakukan, informasi yangdiperoleh dan kesimpulan hasil pemeriksaan

3) 

Setiap pemeriksa wajib membuat KKP pada saat melaksanakantugasnya.

b. 

Manfaat

1)  Merupakan dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)2)

 

Merupakan alat atasan secara berjenjang untuk mereview danmengawasi pelaksanaan pekerjaan para pemeriksa

3) 

Merupakan alat pembuktian dari LHP4) 

Menyajikan data untuk keperluan referensi5)

 

Merupakan salah satu pedoman untuk pemeriksaan berikutnya

6)  Merupakan alat bukti tertulis bagi pemeriksa apabila terjadi suatupengaduan atau ketidak puasan kepada pemeriksa atas temuan yangdihasilkan pada saat pemeriksaan

8/17/2019 15PBBABAR029.pdf

11/16

8/17/2019 15PBBABAR029.pdf

12/16

 

5. 

Temuan dan Pengembangan Temuan

a. 

Pengembangan Temuan

Pengembangan temuan adalah pengumpulan dan pendalaman informasikhusus yang bersangkutan dengan obyek yang diperiksa untuk dievaluasidan dianalisis karena diperkirakan akan berguna bagi pimpinan obyek yangdiperiksa.

b. 

Persyaratan Temuan yang dapat dikembangkan

Untuk dapat mengembangkan temuan dengan baik pemeriksa perlumengetahui ciri-ciri temuan. Temuan dapat diteruskan kepada pemakailaporan bila telah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :1)

 

Cukup berarti/berguna2)

 

Berdasarkan pada fakta dan bukti yang relevan dan kompeten3)

 

Dikembangkan secara obyektif4)

 

Didasarkan pada hasil pemeriksaan yang memadai guna mendukungsetiap kesimpulan yang diambil

5) 

Meyakinkan, kesimpulan harus logis dan jelas6)

 

Dapat ditindaklanjuti

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan temuan:1)

 

Pertimbangan harus ditekankan kepada situasi dan kondisi pada saatkejadian, bukan pada saat pemeriksaan dilakukan

2) 

Harus dipertimbangkan sifat kompleksitas dan besarnya jumlah sertanilai yang dilibatkan dalam obyek yang diperiksa

3) 

Temuan harus dianalisis secara jujur dan kritis untuk menghindarkanungkapan yang tidak logis

4) 

Kewenangan hukum obyek yang diperiksa perlu dikemukakan padalaporan antara lain :a)

 

Kasus mengenai ketentuan yang berlaku tidak dilaksanakansesuai dengan yang dimaksud

b) 

Kemungkinan diadakan perubahan terhadap ketentuan yangberlaku

c) 

Pengeluaran yang berlawanan dengan ketentuan yang berlaku

c. 

Langkah-langkah Pengembangan Temuan

 Apabila pemeriksa menjumpai kelemahan atau kekurangan yang pentingdalam pelaksanaan kegiatan entitas, pemeriksa harus segera menyusunrencana pengembangan semua aspek yang berhubungan denganmasalah tersebut dengan tepat dan segera menyusun program kerjapemeriksaan lanjutan

d. 

Proses Pengembangan Temuan Negatif

1) 

Kuasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan temuanyang bersifat penting;2)

 

Kenali secara khusus apa yang kurang dalam hubungannyadengan kriteria/tolok ukur yang lazim. Pada dasarnya dalam suatupemeriksaan, pemeriksa membandingkan apa yang sebenarnya terjadidengan apa yang seharusnya terjadi;

3) 

Kenali batas wewenang dan tanggung jawab pejabat yang terlibatdalam pelaksanaan pemeriksaan;

4) 

Pastikan sebab-sebab kelemahan;5)

 

Tentukan apakah kelemahan itu merupakan kasus yang berdiri sendiriatau tersebar luas;

6) 

Tentukan akibat atau arti pentingnya kelemahan;

7) 

Kenali dan cari pemecahan persoalan hukum;8)  Pekerjaan pemeriksaan belum lengkap jika ada persoalan hukum yang

belum dikenal sehingga perlu dicari pemecahannya;9)

 

Usahakan mendapat tanggapan pejabat atau pihak yang langsungberkepentingan yang mungkin akan mengalami akibat negatif olehpelaporan temuan tersebut;

10) 

Menentukan tindakan korektif atau perbaikan yang patut disarankan.

8/17/2019 15PBBABAR029.pdf

13/16

 

e. 

Saran/Rekomendasi

Saran atau rekomendasi adalah pendapat yang telah dipertimbangkanmengenai situasi tertentu dan harus mencerminkan pengetahuan danpenilaian mengenai pokok persoalan dan upaya mengatasinya/memperbaiki kondisi.Rekomendasi harus dirancang sedemikian rupa guna memperbaiki kondisi-

kondisi yang memerlukan perbaikan :1.

 

Pada umumnya temuan diakhiri dengan saran yang ditujukan kepadapimpinan entitas sehubungan dengan koreksi kelemahan ataupencegahan berulangnya kelemahan tersebut. Langkah-langkahperbaikan merupakan tanggung jawab pimpinan entitas;

2. 

Untuk memberikan saran secara konstruktif, pemeriksaan harusmemaparkan setiap kelemahan secara lengkap. Jika pemeriksa tidakdapat menyarankan suatu cara yang terbaik dari berbagai alternatifuntuk mengambil tindakan korektif, sebaiknya pemeriksa memberikanrekomendasi berdasarkan berbagai pilihan yang diyakininya;

3.  Pemeriksa harus mempertimbangkan pula besarnya biaya pelaksanaansuatu saran dan manfaatnya. Untuk memperoleh tindakan korektif

secara cepat dan tepat, maka dalam berbagai kasus tertentu,mengemukakan temuan secara lisan (bobotnya tidak strategis danbersifat administratif) akan merupakan jalan yang paling efektif danefisien;

4. 

Meskipun pemeriksa telah mengemukakan temuan, kesimpulandan rekomendasi secara lisan, penyusunan dan penyampaian laporansecara tertulis tetap dilakukan.

6. 

Pembahasan hasil Pemeriksaan dengan Pengendali Teknis danatau Penanggung Jawab 

a. 

Tujuan

1) 

Pelaksanaan pemeriksaan lebih terarah dan terkendali ;2)  Temuan dan rekomendasi mendapat pertimbangan yang lebih matang ;3)  Penanggung Jawab Teknis/Penanggung Jawab pemeriksaan

memperoleh informasi yang cukup luas sebagai bahan pembahasandengan entitas.

b.  Cara Pembahasan

1) 

Selama pemeriksaan berlangsung, tiap temuan dan rekomendasipenting yang menghendaki penanganan segera harus secepatnyadibahas dengan Pengendali Teknis. Agar temuan tersebut dapatdibahas secara lebih baik, maka Ketua Tim Pemeriksa harus sudahmemperoleh informasi yang lengkap mengenai temuan tersebuttermasuk hasil konfirmasi dengan entitas;

2) 

Bila dianggap perlu, temuan tersebut harus disampaikan olehKoordinator/Pengendali Teknis kepada Penanggung Jawab. Disampingitu Ketua Tim Pemeriksa dapat menyampaikan temuan lainnya dankonsultasi berkala dengan Koordinator/Pengendali Teknis dan atauPenanggung Jawab;

3) 

Dalam pelaksanaan ketentuan itu, hendaknya dipertimbangkansituasi dan kondisi yang dihadapi.

7. 

Pembahasan Hasil Pemeriksaan dengan Entitas 

a.  Tujuan 

1) 

Mengkomunikasikan dan menyamakan persepsi tentang sesuatumasalah/temuan

2)  Mempercepat penyusunan konsep laporan3)

 

Mengurangi kemungkinan sanggahan terhadap laporan4)

 

Lebih lengkap dan tepatnya konsep laporan5)

 

Dapat secepatnya dilakukan tindakan koreksi

8/17/2019 15PBBABAR029.pdf

14/16

 

b. 

Cara Pembahasan1)

 

Pembahasan hasil pemeriksaan dilakukan oleh penanggung jawabatau pengendali teknis tergantung pada masalah atau entitasdidampingi oleh pejabat yang berhubungan dengan masalah yangbersangkutan;

2) 

Pembahasan dilakukan selama pemeriksaan berlangsung dan atausetelah pekerjaan lapangan selesai;

3) 

Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Naskah HasilPemeriksaan (NHP).

8. 

Penyusunan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) a.

 

Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) adalah laporan awal dari suaturangkaian kegiatan pemeriksaan yang disampaikan kepada entitas setelahpelaksanaan pemeriksaan

b.  NHP berisikan temuan yang meliputi kondisi, kriteria, sebab, danakibat.

c. 

Informasi kondisi, kriteria, sebab dan akibat selanjutnya dimintai tanggapanatau komentar entitas.

d. 

NHP ditandatangani oleh Ketua Tim, diketahui Koordinator/PengendaliTeknis dan disetujui oleh Pimpinan entitas

9.  Pertemuan Akhir 

a.  Pertemuan akhir adalah pertemuan antara Tim Pemeriksa yang dipimpinoleh Pembantu Penanggungjawab dan atau Penanggungjawab denganpimpinan entitas setelah berakhirnya suatu rangkaian kegiatan pemeriksaan

b. 

Dalam pertemuan akhir disampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan dancatatan- catatan lain yang berguna bagi entitas

BAB IV LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 

1.  PengertianSebagai kegiatan akhir dari tugas pemeriksaan adalah penyusunan laporan hasilpemeriksaan (LHP). Laporan tersebut adalah sarana komunikasi yang resmidan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan informasi tentangtemuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada entitas atau yang perlumengetahuinya informasi tersebut. LHP dibuat berdasarkan kertas kerjapemeriksaan dan temuan hasil pemeriksaan yang disusun selama

melaksanakan pemeriksaan agar informasinya akurat dan obyektif.

2. 

Syarat LaporanPersyaratan dari kriteria pelaporan hasil pemeriksaan menjadi pedomandasar bagi Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah yang antara lainmensyaratkan :1)

 

Dibuat secara tertulis2)

 

Dibuat segera3)

 

Membuat ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan

Setiap laporan harus menyajikan temuan pemeriksaan secara ojektif dantanpa prasangka serta harus menyertakan informasi yang mencukupi

mengenai pokok persyaratan yang bersangkutan, sehingga pihak pembacamendapat gambaran yang tepat terhadap hasil pemeriksaan. Pemeriksaan harusmenghasilkan laporan yang bersifat wajar dan tidak menyesatkan sekaligusmeletakkan tekanan utama pada hal yang memerlukan perhatian.

3.  Bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Penyusunan LHP dilakukan secara terarah dengan memperhatikancara penyajian data guna keperluan kompilasi data yang akan dilakukan olehentitas/objek pemeriksaan.

8/17/2019 15PBBABAR029.pdf

15/16

 

LHP dapat disusun dalam 2 (dua) bentuk yaitu :

1) 

Bentuk BAB

 Yaitu menyajikan informasi hasil pemeriksaan yang dikelompokandalam bentuk BAB, biasanya memerlukan informasi yang cukup banyaksehingga dikehendaki penataan yang lebih sistematis

2)  Bentuk Surat

 Yaitu laporan yang digunakan pada situasi apabila hal-hal yangingin dilaporkan materinya relatif sedikit atau harus disampaikandengan segera.

4. 

Panduan dalam Menyusun Laporana.

 

Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah selesai melakukanpemeriksaan, Tim Pemeriksa wajib menyelesaikan laporan hasil

pemeriksaan yang telah diperbaiki sesuai hasil ekspose;b.

 

Laporan ditandatangani setelah pekerjaan pemeriksaan diselesaikandengan tuntas;

c. 

Pemeriksaan harus mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi secara

tepat sebelum menerbitkan LHP;d.

 

Laporan harus obyektif, jelas, singkat konstruktif dan tepat waktu;e.

 

Laporan harus memuat tujuan, ruang lingkup dan hasil pemeriksaan;

f. 

Laporan dapat memuat rekomendasi untuk perbaikan dan pengakuankinerja yang memuaskan serta pengakuan tindakan koreksi

g. 

Setiap laporan harus dilengkapi bukti-bukti pendukung atas hasilpemeriksaan;

h.  Setiap hasil pemeriksaan agar dilaksanakan reviu secara berjenjang dimulaidari review ketua tim, reviu Koordinator/Pengendali Teknis, dan reviewtingkat penanggungjawab yang dituangkan di dalam kertas kerja review.

5. 

Materi Laporan Hasil PemeriksaanSesuai dengan standar pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan harusdisampaikan dalam bentuk tertulis kepada berbagai pihak yang berkepentingansebagai sarana komunikasi atas pelaksanaan pemeriksaan.

LHP merupakan dokumen atau media komunikasi pemeriksa untukmenyampaikan informasi tentang kesimpulan temuan dan rekomendasi hasilpemeriksaan kepada pejabat yang berwenang.

Laporan Hasil Pemeriksaan pada umumnya memuat informasi sebagai berikut:a.

 

Informasi UmumTersedia informasi penting bagi pembaca laporan mengenai kegiatan,program dan atau fungsi yang diperiksa/diaudit sehingga informasi ini

dapat digunakan untuk membantu memahami, informasi utama dari laporanb.

 

Informasi mengenai kegiatan, program dan fungsi entitasTersedianya informasi mengenai tujuan instansi atau program yangdiperiksa, sifat, ukuran kegiatan serta organisasi utama dari laporan

c. 

Informasi mengenai sifat pemeriksaBiasanya menguraikan identifikasi periode oleh pemeriksaan atau saatkondisi yang dilaporkan yaitu penjelasan singkat mengenai ruang lingkup

pemeriksaan.

d. 

Temuan dan Rekomendasi

1)  Temuan

Temuan hasil pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan tidakmemihak serta informasi yang cukup tentang pokok masalah, hal inidimaksudkan agar pembaca laporan memperoleh pandangan dalamperspektif yang tepat tidak menyesatkan dan menunjukkanpermasalahan yang perlu perhatian biasanya meliputi hal-hal sebagaiberikut :

- 

Ketidakefisienan- 

Ketidakefektifan- 

Pemborosan dan ketidakhematan

8/17/2019 15PBBABAR029.pdf

16/16

- 

Pengeluaran yang tidak sepatutnya atau pendapatan penerimaanyang tidak sebenarnya

- 

Ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan

2) 

RekomendasiDari hasil pemeriksaan, temuan akan mengungkapkan penyebabyang membawa akibat yang tidak diinginkan berkaitan dengan temuan

tersebut.Rekomendasi menyatakan tindakan yang harus diambil untukmenghilangkan faktor penyebab atau meminimalisir akibat.

6. 

Ekspose hasil pemeriksaan

a. 

Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesai melakukanpemeriksaan, Tim Pemeriksa wajib melakukan ekspose hasil pemeriksaan;

b. 

Pengendali teknis dan ketua tim menyampaikan jadwal ekspose hasil

pemeriksaan kepada Inspektur.c.

 

Tim pemeriksa melaksanakan ekspose kepada inspektur, sekretaris,para pejabat struktural inspektorat serta di hadapan tim pemeriksa

lainnya terhadap LHP yang disusun untuk dilakukan review.d.  Pimpinan inspektorat, pejabat struktural dan tim pemeriksa

lainnya memberikan catatan, koreksi dan saran dalam rangka reviewkepada tim pemeriksa yang ekspose sebagai bahan penyempurnaanpenyusunan LHP.

d. 

Tim pemeriksa melakukan penyempurnaan LHP atas catatan, koreksimaupun saran sesuai hasil review, yang selanjutnya untuk ditandatangaiInspektur.

BAB V TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN 

a. 

Tindak Lanjut adalah tindakan yang dilaksanakan oleh entitas sesuaidengan rekomendasi yang telah dikemukakan oleh pemeriksa dalam LaporanHasil Pemeriksaan.

b. 

Entitas bertanggungjawab untuk melaksanakan tindak lanjut, sedangkanInspektorat berkewajiban untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut tersebut.

c. 

Untuk memudahkan pemantauan tindak lanjut, Inspektoratharus mengadministrasikan seluruh kegiatan dengan tertib.

d. 

Dalam laporan, pemeriksa harus mengungkapkan rekomendasi yangdimasukan dalam laporan hasil pemeriksaan sebelumnya yang membahaspokok persoalan yang sama dalam rangka pemantauan tindak lanjut.

e. 

 Apabila kondisi yang telah dilaporkan sebelumnya masih berlanjut karena

pihak entitas tidak mengambil tindakan yang diperlukan, maka harusditegaskan kembali dalam rekomendasi yang dikemukakan dalam LaporanHasil Pemeriksaan yang disampaikan.

f. 

Jika dipandang perlu, pemeriksa dapat menempatkan suatu bagiantersendiri dalam laporan hasil pemeriksaan, yaitu bagian yang menguraikankembali rekomendasi terdahulu yang belum ada tindaklanjutnya.

BUPATI BANGKA BARAT, 

dto

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI