09e01033

8/19/2019 09E01033

1/96

Dedy Irawan : Peranan Brigade Mobil (BRIMOB) Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Di Sumatera Utara(1961-1970), 2009.USU Repository © 2009

PERANAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENJAGA

KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI SUMATERA UTARA

(1961-1970)

SKRIPSI SARJANA

Dikerjakan

O

L

E

H

NAMA : DEDY IRAWAN S

NIM : 020706009

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN2009

8/19/2019 09E01033

2/96


PERANAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENJAGA

KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI SUMATERA UTARA

(1961-1970)

SKRIPSI SARJANA

Dikerjakan

O

L

E

H


NIM : 020706009

DOSEN PEMBIMBING,

Drs. Indera, M.Hum

NIP : 131785644


FAKULTAS SASTRA


MEDAN2009

8/19/2019 09E01033

3/96


Lembar Persetujuan Ujian Skripsi

PERANAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENJAGAKEAMANAN DAN KETERTIBAN DI SUMATERA UTARA

(1961-1970)

Yang diajukan oleh :

N a m a : DEDY IRAWAN S

N I M : 020706009

Telah disetujui untuk diujikan dalam ujian skripsi oleh :

Dosen Pembimbing,

Drs. Indera, M.Hum tanggal ......................................

NIP : 131785644

Ketua Departmen Ilmu Sejarah,

Dra. Fitriaty Harahap, SU. tanggal .....................................

NIP : 131284309


FAKULTAS SASTRA


MEDAN2009

8/19/2019 09E01033

4/96


Lembar Pengesahan Pembimbing Skripsi

PERANAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENJAGAKEAMANAN DAN KETERTIBAN DI SUMATERA UTARA

(1961-1970)

SKRIPSI SARJANA

Dikerjakan

O

L

E

H


NIM : 020706009

DOSEN PEMBIMBING,

Drs. Indera, M.Hum

NIP : 131785644

Skripsi ini diajukan kepada panitia ujian Fakultas Sastra USU Medan, untuk

melengkapi salah satu syarat ujian Sarjana Sastra dalam bidang Ilmu Sejarah


FAKULTAS SASTRA


MEDAN2009

8/19/2019 09E01033

5/96


Lembar Pengesahan Ketua

DISETUJUI OLEH :

FAKULTAS SASTRA


MEDAN

Departemen Ilmu Sejarah

Ketua,

Dra. Fitriaty Harahap, SU.

NIP : 131284309

Medan,

8/19/2019 09E01033

6/96


Lembar Pengesahan Skripsi oleh Dekan dan Panitia Ujian

PENGESAHAN :

Diterima oleh :

Panitia Ujian Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara

Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Ujian Sarjana Sastra

Dalam Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra USU Medan

Pada :

Tanggal :

Hari :

Fakultas Sastra USU

Dekan,

Drs. Syaifuddin, MA. Ph.D.

NIP : 132098531

Panitian Ujian :

No. Nama Tanda Tangan

1. ……………………………………………….. (……………………….)

2. ……………………………………………….. (……………………….)

8/19/2019 09E01033

7/96


3. ……………………………………………….. (……………………….)

4. ……………………………………………….. (……………………….)

5. ……………………………………………….. (……………………….)

KATA PENGANTAR

Segala hormat, puji dan syukur dihaturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,

oleh karena rahmat, kurnia dan KaruniaNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan

penulisan skripsi dengan judul :

PERANAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM MENJAGA KEAMANAN

DAN KETERTIBAN DI SUMATERA UTARA

(1961-1970)

Adapun tujuan penulisan skripsi ini, disamping sebagai salah satu syarat ujian

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara,

juga untuk menambah pengatahuan dan wawasan penulis tentang Peranan Brigade

Mobil (BRIMOB) Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Sumatera Utara,

khususnya di Era tahun 1961-1970.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengumpulkan informasi dari berbagai

sumber yang relavan dengan penelitian. Disamping studi kepustakaan yang digunakan

sebagai sumber informasi sejarah perjuangan Brimobdasu didalam didalam menjaga

keamanan dan ketertiban di Sumatera Utara pada tahun 1961-1971, informasi juga

diperoleh dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan yang dianggap

mengetahui sejarah perjuangan Brimobdasu di tahun 1961-1971.

8/19/2019 09E01033

8/96


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, tapi bagi penulis

bukanlah sempurna itu yang menjadi faktor utama, melainkan proses menuju kearah

kesempurnaan itulah yang terpenting, karena itulah dengan tulus dan ikhlas penulis

sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi

kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita

semua, teristimewa bagi mahasiswa/i. Fakultas Sastra Jurusan Ilmu Sejarah

Universitas Sumatera Utara, yang ingin melakukan penelitian lanjutan tentang Brigade

Mobil (Brimob) Daerah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2009

Penulis,

Dedy Irawan S.

8/19/2019 09E01033

9/96


UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan tidak henti-hentinya dihaturkan puji dan syukur kehadiran Tuhan

Yang Maha Pengasih dan Penyayang, sebab hanya kerena Kasih dan Kuasa-Nya

penulis memperoleh kemudahan dan kemurahan dalam menyikapi dan menyelesaikan

berbagai problema dan dilema penulisa skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan uluran tangan dari

berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati dan dari lubuk hati yang

paling dalam penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnyakepada :

1. Orang tua penulis yang tersayang, Ayahanda JTH. Simangunsung dan Ibunda

M. Tampubolon, juga untuk keluarga tercinta Abang, Kakak dan Adik :

Desmonth, Denny dan Deasy yang senantiasa memberikan motivasi dan

dorongan kepada penulis baik secara moril maupun materil, saat menempuh

perkuliahan maupun saat penulisan skripsi ini.

2. Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTMH,

Sp. A(K).

3. Dekan Fakultas Sastra, Bapak Drs. Syaifuddin, MA, Ph.D. yang senantiasa

dengan sabar dan secara berkesinambungan meningkatkan layanan pendidikan

di Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara.

4. Ketua Departemen Ilmu Sejarah, Ibu Dra. Fitriaty Harahap, S.U. yang telah

banyak memberikan bantuan, kemudahan serta pengalaman selama penulis

menjalani perkuliahan.

5. Sekretaris Departemen Ilmu Sejarah, Ibu Dra. Nurhabsya, M.Si, yang

senantiasa memacu semangat penulis agar segera menyelesaikan penulisan

skripsi ini.

6. Dosen Pembimbing, Bapak Drs. Indera, M.Hum, yang telah banyak

memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan ilmu serta yang telah

memberikan pinjaman buku kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan

skripsi.

8/19/2019 09E01033

10/96


7. Dosen Wali, Bapak Drs. H. Wara Sinuhaji, M.Hum, yang telah memberikan

banyak nasehat kepada penulis, baik selama menjalani masa perkuliahan

maupun disaat – saat penulisan skripsi ini.

8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara, khususnya

staf pengajar di Departemen Ilmu Sejarah yang telah banyak memberikan

didikan dan pengajaran kepada penulis, baik semasa menempuh perkuliahan

mapun disaat penulisan skripsi ini.

9. Seluruh informan yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu,

terima kasih atas waktu yang diberikan kepada penulis untuk berbagai

informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

10. Rekan – rekan mahasiswa Stambuk ’02 di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas

Sastra Universitas Sumatera Utara : Zulkifli, Bohal dan Daru serta rekan

lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkannya namanya satu persatu.

Dengan tulus dan ikhlas penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa

untuk membalas budi baik dan memberikan berkat serta rahmat yang berkelimpahan

kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita

semua, teristimewa bagi mahasiswa/i. Fakultas Sastra Jurusan Ilmu Sejarah

Universitas Sumatera Utara.

Medan, Maret 2009

Penulis,

Dedy Irawan S.

8/19/2019 09E01033

11/96


ABSTRAKSI

Pada peringatan hari ulang tahun mobile brigade yang ke – XVI tanggal 14

Nopember 1961, nama MOBILE BRIGADE yang disingkat MOBRIG diganti dengan

nama BRIGADE MOBIL yang disebut dengan BRIMOB oleh KEPALA NEGAR

INDONESIA PRESIDEN Ir.SOEKARNO dan pada hari itu juga dengan surat

keputusan presiden R I No.591tahun 1961 Korps Brigade mobil mendapat

penghargaan “ NUGRAHA SAKANTI YANA UTAMA “ karena dengan didirikannya

pada tanggal 14 Nopember 1946 dengan penuh kewaspadaan telah mendarma

bhaktikan diri nya untuk kepentingan tugas kepolisian maupun Negara. Sebagai

suatu kesatuan yang terpercaya patut menjadi tauladan yang dapat memelihara dan

mengembangkan sifat – sifat kepolisian sejati, dengan dianugerahkannya

penghargaan ini korps Brigade Mobil adalah satu – satunya dilingkungan kepolisian

dan TNI yang pertama kali mendapat penghargaan dari kepala pemerintahan dan

Negara Republik Indonesia. Berdasarkan surat keputusan Menteri / Panglima

Angkatan Kepolisian No Pol : 32 / SA / MK / 1965 tanggal 31 Maret 1965 Organisasi

Korps Brigade Mobil Sumuatera Utara diganti namanya menjadi KORPS BRIGADE

MOBIL RESIMEN V dan sebagai komandemennya adalah AKBP K.E.LUMI. Sejarah

perjuangan Korps Bromobdasu, bukan saja menjadi kebanggan Polri, akan tetapi

menjadi kebanggan Mayarakat Sumatera Utara khususnya, dan umumnya masyarakat

Indonesia, karena Brimobdasu tidak pernah absent dalam perjuangan bersenjata.

Brimobdasu didalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab Tupoksinya di

tahun 1961 – 1971 kerap sekali tumpang tindih (diskriminasi) dengan ABRI,disamping menjaga keamanan dan ketertiban internal, Brimobdasu juga didalam

kendali ABRI didalam menjaga keamanan dan ketertiban Eksternal. Brimobdasu

memiliki sejarah yang terkenal dan berperan besar di tahun 1961-1971 dalam

rangka mempertahankan kemerdekaan serta memerangi insurgensi dan

pemberontakan, diantaranya : Persiapan Pasukan Brimob ke Irian Barat Dalam

Rangka Ops Trikora, Persiapan Pasukan Brimob ke Perbatasan Malaysia Ops

Dwikora dan Penumpasan/Operasi G30S/PKI.

8/19/2019 09E01033

12/96


DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................... i

UCAPAN TERIMA KASIH .......................................................................... iii

ABSTRAK ..................................................................................................... v

DAFTAR ISI ................................................................................................. vi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah .................................................... 1

1.2. Perumusan Permasalahan .................................................. 5

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................................... 6

1.4. Tinjauan Pustaka ............................................................... 6

1.5. Metode Penelitian .............................................................. 8

BAB II : GAMBARAN UMUM

PERJUANGAN KEMERDEKAAN DI

SUMATERA UTARA

2.1. Kronologis Proklamasi Kemerdekaan ............................ 10

2.2. Konsolidasi Kelaskaran dan TRI .................................... 14

2.3. Sejarah Sumatera Utara ................................................. 19

BAB III : PROSES TERBENTUKNYA

BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DI SUMATERA

UTARA

3.1. Sejarah Terbentuknya Kepolisian Republik Indonesia ... 24

3.2. Sejarah Terbentuknya Brigade Mobil ............................. 25

3.3. Proses Peralihan Mobil Brigade Menjadi Brigade Mobil 30

3.4. Tupoksi dan Peranan Brimob ......................................... 33

8/19/2019 09E01033

13/96


BAB IV : PERAN BRIGADE MOBIL DALAM

MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN

4.1. Perkembangan Brimob di Sumatera Utara (1961-1971) 35

4.2. Peranan Brimobdasu Dalam Menjaga Keamanan dan

Ketertiban ...................................................................... 39

4.3. Permasalahan Brimobdasu didalam Menjalankan

Tupoksi dan Peranannya didalam Menjaga Keamanan

dan Ketertiban ............................................................... 40

4.4. Tokoh – Tokoh Brimob di Sumatera Utara Tahun 1961-

1970 .............................................................................. 46

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan ..................................................................... 61

5.2. Saran ............................................................................... 61

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 63

LAMPIRAN

8/19/2019 09E01033

14/96


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah Negara yang baru memproklamasikan kemerdekaannya,

Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam kondisi yang tidak menentu

menunggu status peralihan yan akan dilakukan oleh sekutu dibawah Pimpinan Ir.

Soekarno – Hatta, persiapan – persiapan yang matang sangat dibutuhkan untuk

mengantisipasi perubahan keadaan yang akan muncul sebagai akibat dari kelahan

Jepang dalam perang Asia Timur Raya (A.T.R).1

Kondisi rakyat Indonesia pada masa peralihan ini sangat mencekam, namun

pelajaran dan pengalaman yang diperoleh sejak masa pendudukan sampai masa

penjajahan, baik bangsa Belanda maupun bangsa Jepang, merupak modal yang sudah

cukup besar buat Bangsa Indonesia, terutama pemuda – pemuda yang progresif

revolusioner maupun pemuda – pemuda yang pernah mengikuti pendidikan

keprajuritan pada masa Belanda dan Jepang. Pelajaran dan pengalaman yang paling

penting adalah perlunya membentuk kekuatan – kekuatan kelaskaran sebagai ujung

tombak untuk mempertahankan diri dari kelompok dari kesewenang – wenangan

bangsa penjajah. Oleh karena itu, diklangan masyarakat di hamper seluruh desa dan

kota telah berdiri kekuatan pemuda dalam berbagai nama dan bentuk.

2

Proklamasi kemerdekaan Indonesia belum banyak diketahui masyarakat pada

masa itu, karena surat – surat kabar dan radio masih dikuasai penjajah tidak

1 Muhammad Damiaty, Sejarah Perjuangan Indonesia, Djakarta : Widjaya. 1951. hal 89

2 Ibid. hal 131

8/19/2019 09E01033

15/96


menyiarkannya, mengingat beberapa hari setelah kekalahan Jepang, orang – orang

Indonesia yang bekerja di radio – radio dilarang untuk masuk guna menjaga kekalahan

Jepang. Kabar kekalahan Jepang baru disiarkan pada tanggal 21 Agustus 1945 melalui

surat kabar dan radio Jepang di seluruh Jawa sekalian dengan pengumuman berakhirn

dan bubarnya perang Asia Timur Raya (ATR), namun berita proklamasi kemerdekaan

Indoensia tidak disiarkan. Berita ini membuat rakyat mengerti bahwa Jepang telah

gagal dengan jani – janjinya memberi hadiah kemerdekaan keapda bangsa Indonesia.

Kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia sendiri diproklamirkan secara sah di

Sumatera Timur oleh Gubernur T.M. Hasan dengan Wakil Dr. M. Amir pada tanggal

30 September 1945.3 Diawali dari desakan tiga pemuda pada waktu itu, antara lain :

Marzuki Lubis, Selamat Ginting, dan Raptan, mereka adalah Nasional Pelopor yang

data menemui Abdul Xarim M. S. (PESINDO) selaku tokoh gerakan yang paling

terkemuka di kota Medan. Ketiga pemuda tersebut mendesak Xarim M.S. untuk

segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan di daerah ini.4

Didalam pertemuan ini ketiga pemuda tersebut mendapat jawaban dari Abdul

Xarim bahwa, mengumumkan proklamasi kemerdekaan tersebut harus disertai

kekuatan senjata, karena pihak Jepang masih bisa menghantam kita. Mendengar

jawaban ini, Selamat Ginting langsung mengeluarkan sebuah Pistol pada waktu itu

dan menunjukkannya. Sambil memperlihatkan senjata yang diperlihatkan oleh

Selamat Ginting, Xarim M. S. Kemudian mengharapkan agar senjata itu bisa diambil

dalam beberapa hari sampai di Medan, karena dengan adanya senjata, proklamasi

kemerdekaan dapat diumumkan dengan aman di daerah ini. Selanjutnya Selamat

3 A.E. Manihuruk, dkk, Perjuangan Rakyat Semesta Sumatera Utara, Jakarta : Forum

Komunikasi Ex Sub Ter VII Komando Sumatera Utara, 1979.4 Wawancara dengan Letkol Sempa Sitepu tanggal 22 Mei 2008 di Komplek Pamen Jl. Djamin

Ginting No. 15 Medan.

8/19/2019 09E01033

16/96


Ginting menyanggupinya dalam satu hari senjata itu akan sampai di Medan, dia hanya

meminta bantyuan kendaraan untuk mengangkut senjata – senjata tersebut.

Mendengar permintaan pemuda ini, Xarim M.S. segera mengambil secarik kertas dan

menulis sebuah nota probadi yang kemudian menyuruhnya untuk diantarkan kepada

Mahruzar. Keesokan harinya Selamat Ginting memperoleh sebuah kendaraan Open

Cup merek Ford 1938 daro Mahruzar, yang pada waktu itu dikenal sebagai pengusaha

dan tokoh gerakan nasional.

Diserahkannya senjata hasil dari hubungan rahasia yang dilakukan oleh

Selamat Ginting melalui penghulu Kutapinang, Raja Mula Manik dengan beberapa

pimpinan Jepang untuk memberikan senjata kepada bangsa Indoensia guna menentang

kembalinya kekuasaan Belanda dan sebagai kekuatan untuk menegakkan

kemerdekaan Indonesia yang ditanam di lading Jumpali milik Selamat Ginting untuk

menjaga kerahasiannya.

Sesampainya di Medan mereka segera menuju ke Jalan Gurami dan secara

kebetulan Nip Xarim pun ada di rumah yang sedang merundingkan sesuatu dengan

Zein Hamid (sekarang Kolonel). Sebagian senjata diturunkan di Jalan Gurami,

diberikan kepada Nip Xarim dan sisanya dibawa ke Jalan Sudor, ke rumah Ibu Ani,

tempat mondoknya pemuda – pemuda nasional Pelopor.

Senjata yang dibawa dari Tanah Karo merupakan modal pertama berupa

senjata dalam penyusunan kekuatan Republik Indonesia di Wilayah Kota Medan.

Begitu senjata telah ada, Abdul Xarim M.S. segera menghubungi T.M. Hasan dan Dr.

M. Amir dan melaporkan bahwa senjata telah ada dan segera bertindak. Persiapan

telah dilakukan mulai dari konsolidasi pemuda – pemuda mengumumkan pertemuan

rapat yang akan diadakan di gedung Taman SIswa Jalan Amplas Medan kini dan

8/19/2019 09E01033

17/96


untuk mengawali proklamasi, setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 30

September, maka pada tanggal 3 Oktober keluarlah sebuah pengumuman yang

menyatakan : Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan resmi dijalankan di

Sumatera.

Hari berikutnya 4 Oktober mulailah Sang Merah Putih berkibar di Lapangan

Explanade (Lapangan Merdeka) Medan sekarang dan pada 6 Oktober berlangsung

pawai raksasa yang sangat bersemangat dengan membawa semboyan terus

meneriakkan, “MERDEKA atau MATI!” mereka tidak peduli dengan keberadaan

tentara Jepang yang masih menduduki Kota Medan dan mempercayakan nyawa

mereka kepada para pemuda yang mengawal mereka dengan persenjataan yang

tadinya dibawa oleh Selamat Ginting dari Tanah Karo yang sudah dapat dikatakan

modern pada saat itu. Pawai ini berjalan dengan sukses, maka pertemuan di Jalan

Amplas yang sekalian meresmikan terbentuknya Baris Pemuda Indonesia (BPI) yang

memang salah satu tugas T.M. Hasan dari pusat sembari membentuk Komite

Nasional Indonesia (KNI) sekaligus mengumumkan untuk pembentukannya di setiap

daerah.5

Jawatan Kepolisian Negara di Purwokerto yang disahkan oleh Menteri Dalam

Negeri, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung yang mengangkat Kepala Polisi yang

pertama, yaitu R. Soekanto Tjokroatmojo dan dengan penetapan Pemerintah No.

11/SD tertanggal 25 Juni 1946, Kepolisian Negara dikeluarkan dari Departemen

Dalam Negeri dan ditempatkan langsung dibawah Perdana Menteri sebagai Jawatan

tersendiri. Peetapan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1946 dan ditetapkan

5 Parulian Hutauruk, dkk, Perjuangan Korps Brigade Mobil Polri Masa Perang Kemerdekaan RI. Pemerintah Darurat RI di SUmatera. Medan : Yayasan Keluarga Besar Pejuangan Kemerdekaan RIBenteng Huraba, 1996. hal 59

8/19/2019 09E01033

18/96


sebagai Hari Bhayangkara. Dalam rangka re-organisasi Jawatan ini mulai

menyeragamkan nama, susunan kepangkatan, tugas tata kerja dari pasukan Kepolisian

yang terdapat diberbagai Keresidenan di Indonesia dengan berbagai nama antara lain :

Polisi Pejuang, Polisi Istimewa, Polisi Gerak Cepat dan berbagai nama lainnya.

Kemudian berdasarkan Surat Perintah Kepala Muda Kepolisian No. Pol. 126/78/91,

sejak tanggal 14 Nopember 1946 disatukan dan diberi nama MOBIL BRIGADE

POLISI” (MOBBRIG), dengan tujuan utama adalah menyusun pasukan – pasukan

sebagai inti dari kepolisian yang kuat persenjataannya dengan mobilitas tinggi. Pada

setiap keresidenan dibentuk Mobil Brigade Keresidenan (MBK) dan dipimpin oleh

Inspektur POLISI Tk I/I. Adapun kekuatannya terdiri dari 100 orang atau lebih

anggota dengan ruang gerak meliputi seluruh wilayah Keresidenan.6

1.2. Rumusan Permasalahan

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah “Peranan

Brigade Mobil (Brimob) Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Di Sumatera

Utara (1961-1970)”

Untuk mempersiapkan permasalahan dari penelitian ini, maka penulis

membuat beberapa point permasalahan yang akan dibahas, diantaranya :

1. Bagaimana wewenang dan tanggung jawab Brigade Mobil dalam menjaga

keamanan dan ketertiban di Sumatera Utara?

2. Bagaimana peranan Brigade Mobil dalam menjaga keamanan dan ketertiban di

Sumatera Utara?

6 Ibid. hal 24

8/19/2019 09E01033

19/96


Batasa waktu yang diangkat dari penelitian ini menggunakan tahun 1961

sebagai batas awal, dan tahun 1970 sebagai batas akhir. Tahun 1961 sebagai batas

awal dilatarbelakangi tematis tahun tersebut adalah tahun terbentuknya Brimob di

Indonesia, maka arena tugas dan wewenang semakin diperluas ke seluruh daerah

sebagai batas akhir dilatarbelakangi oleh ematis akitivitas Brimob dalam

pembangunan struktur dan koordinasi dalam mengemban tanggung jawab keamanan

dan ketertiban di Sumatera Utara hingga tahun 1970. Disamping hal di atas, batasan

tahun yang digunakan dalam penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh keterbatasan

ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku kuliah dan keterbatasan waktu yang

dimiliki.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Wewenang dan tanggung jawab Brigade Mobil dalam menjaga keamanan dan

ketertiban di Sumatera Utara.

2. Peran Brigade Mobil dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Sumatera

Utara.

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian ini, diharapkan hasil penelitian ini

dapat bermanfaat untuk

1. Menambah literature dalam penulisan tentang sejarah Brigade Mobil

(Brimob), khususnya di Sumatera Utara.

2. Menambah wawasan pembaca tentang Brigade Mobil (Brimob) dan

peranannya dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia, serta menjaga

8/19/2019 09E01033

20/96


dan memelihara keamanan dan ketertiban, khususnya di daerah Sumatera

Utara.

1.4. Tinjauan Pustaka

Untuk menulis tentang Mobil Brigade (Mobbrig) serta proses peralihannya

menjadi Brigade Mobil (Brimob) pada tanggal 14 Nopember 1961 di Sumatera Utara

tidak dilakukan dengan pendekatan dari banyak bidang ilmu (pendekatan

multidimensional), melainkan penulisan ini dilakukan dari banyak bidang (analitik)

untuk menghindari penulisan sejarah yang bersifat konvensional. Gaya penulisan

seperti ini digolongkan sebagai gaya penulisan yang amatiran, dimana sejarah ditulis

untuk menonjolkan peran seorang Raja, Kaisar, Panglima Perang, maupun peran

seorang penguasa, sedangkan factor – factor lain yang tidak kalah perannya dengan

pemeran utama, ditiadakan.7

7 Sartono Kartodirdjo, Pemikiran dan Perkembangan Histografi Indonesia Suatu Alternatif.

Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 1992. hal 40

Menurut Parulian Hutabarat dkk, dalam bukunya “Perjuangan Korps Brigade

Mobil Polri Masar Perang Kemerdekaan R.I di Sumatera” bahwa pembentukan

Brigade Mobil Polri di Sumatera Timur dalam rangka untuk mempertahankan

kemerdekaan RI sampai terjadi peralihan menjadi Brigade Mobil (Brimob) pada

tanggal 14 Nopember 1961.

Buku ini menguraikan bagaiman Brigade Mobil memobilisasi organisasi –

organisasi kepemudaan yang masih melakukan perjuangan secara sektoral, namun

karena banyaknya organisasi – organisasi pemuda yang melakukan perlawanan

terhadap Belanda dan persenjataan yang sangat minim membuat perekrutan dilakukan

seperlunya saja.

8/19/2019 09E01033

21/96


Menurut A.E. Manihuruk (ed) dalam bukunya “Perjuangan Rakyat Semesta

Sumatera Utara”, oleh Forum Komunikasi Ex Sub Teritorium VII Komando

Sumatera, yang banyak menghadirkan organisasi – organisasi kelaskaran pemuda

yang selalu menjalin komunikasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di

Sumatera Utara. Buku ini banyak membahas tentang pimpinan – pimpinan rakyat

yang memobilisir perjuangan, pengawai – pegawai yang merebut kekuasaan

pemerintah sipil dari pemerintah militer Jepang dan menggerakan roda pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mengankat bagaimana pemuda – pemuda

mampu menggembleng masyarakat menjadi pejuang militant dalam organisasi –

organisasi yang sederhana dengan semangat persatuan dan kebulatan tekad untuk

sebuah kemerdekaan tanpa pamrih juga menghadirkan peranan para petani yang tanpa

mengenal letih menyumbangkan hasil dari produksi dari lahannya secara Cuma-Cuma

untuk kepentingan perjuangan, para pedagang yang mampu menembus blockade –

blockade Belanda sehingga barang – barang yang dibutuhkan untuk kemerdekaan

dapat diperoleh, tidak ketinggalan pemuda – pemudi yang senantiasa menyediakan

dapur umum dan merawat korban – korban perang untuk para pejuang.

Walau diakui oleh para penulis buku ini, masih sangat kurang dari yang

seharusnya, namun sangat banyak literature dan refrensi yang dapat diambil,

khususnya peranan rakyat semesat dalam memperjuangkan kesewenang – wenangan

bangsa Belanda dan Inggris di Sumatera Timur.

1.5.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana penulis akan menguraikan

secara terperinci bagaimana perjalanan sejarah dari Brimob dan aktivitas sosialnya

8/19/2019 09E01033

22/96


dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta tanggung jawab dan wewenangnya.

Khususnya yang ada di Sumatera Utara.

Metode penelitian yang digunakan dalam merekonstruksi masalah ini akan

menggunakan metodologi penelitian sejarah, yang prosesnya adalah sebagai berikut :

1. Heuristik, yaitu proses pengumpulan sumber sebanyak-banyaknya yang

memberikan penjelasan tentang Birgade Mobil (Brimob). Penulis

mengharapkan sumber pokok adalah hasil wawancara dari anggota – anggota

yang pernah terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Sumatera

Utara, adapun langkah – langkah yang haruis dilakukan dalam proses

pengumpulan data, antara lain :

a. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan berbagai

sumber tertulis eperti buku, majalah, surat kabar, notulen, bulletin dan

hasil penelitian sebelumnya yang dapat mendukung penelitian ini.

b. Penelitian lapangan, yaitu menggunakan metode wawancara terhadap

masyarakat dan pelaku yang mengetahui tentang Brimob di Sumatera

Utara, khususnya dari pimpinan – pimpinan yang masih hidup.

2. Kritik sumber, sebagai cara mengetahui data yang akura melalui :

a. Kritik intern yang ditujukan untuk memperoleh dokumen bersifat

kredibel dengan cara menganalisis sejumlah data tertulis yang

berkaitan dengan sejarah dan peranan Brigade Mobil di Sumatera

Utara.

b. Kritik Ekstern untuk memperoleh data yang outentik dengan cara

menyesuaikan dengan jiwa zaman dan hasil wawancara dengan

beberapa responden.

8/19/2019 09E01033

23/96


3. Historiografi, yaitu menyusun fakta menjadi hasil penelitian yang bentuknya

adalah karyawa sejarah yang deskriptif analitis. Proses ini menghasilkan

sebuah karyawa sejarah yang sistematis dan kronologis.

8/19/2019 09E01033

24/96


BAB II

GAMBARAN UMUM PERJUANGAN KEMERDEKAAN DI

SUMATERA UTARA

2.1. Kronologis Proklamasi Kemerdekaan

Pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima di Jepang di bom oleh Amerika

Serikat yang mengakibatkan moral tentara jepang diseluruh dunia menurun. Pada

tanggal 7 Agustus 1945 Sehari kemudian BPUPKI berganti nama menjadi PPKI

(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga Dokuritsu Zyunbi IInkai

dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai

kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 9 Agustus 1945 bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki

pada tanggal 9 Agustus 1945 sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada

Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk

memproklamasikan kemerdekaannya.Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan

Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250

km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka

dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan

kemerdekaan kepada Indonesia.

Pada tanggal 10 Agustus 1945 Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat

radio pada tanggal 10 Agustus 1945 bahwa Jepang telah menyerahakn diri kepada

pihak sekutu. Para pejuang bawah tanah menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan

sebagai hadiah dari Jepang dan bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI.

Syahrir langsung memberitahukan tentang dijatuhkannya bom atom di Nagasaki dan

bahwa Jepang telah menerima ultimatum dari Sekutu untuk menyerah kepada Chairil

8/19/2019 09E01033

25/96


Anwar. Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda terutama para

pendukung Syahrir.

Pada tanggal 12 Agustus 1945 melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam,

jepang mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang

akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan

dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI. Meskipun

demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus

1945.

Pada tanggal 14 Agustus 1945, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari

Dalat, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan

karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena

Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari

perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro Jepang. Hatta

menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat.

Sementara itu Syahrir menyiapkan pengikutnya yang bakal berdemonstrasi dan

bahkan mungkin harus siap menghadapi bala tentara Jepang dalam hal mereka akan

menggunakan kekerasan. Syahrir telah menyusun teks proklamasi dan telah

dikirimkan ke seluruh Jawa untuk dicetak dan dibagi-bagikan. Soekarno belum yakin

bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat

menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika

para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir

tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah

8/19/2019 09E01033

26/96


badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan

'hadiah' dari Jepang.

Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan

Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan

mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Sutan Sjahrir, salah satu

tokoh pemuda mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-

desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk

segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin

terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat

proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak

menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh

Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan

pemberian Jepang. Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei)

untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Tapi

kantor tersebut kosong.

Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu,

Laksamana Maeda, di Jalan Imam Bonjol. Maeda menyambut kedatangan mereka

dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab, belum

menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari

Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 malam 16 Agustus keesokan harinya di

kantor Jalan Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan

dengan UUD yang sehari sebelumnya telah disiapkan Hatta.

8/19/2019 09E01033

27/96


Pada tanggal 16 Agustus 1945 gejolak tekanan yang menghendaki

pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para

pengikut Syahrir. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan

karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi

peristiwa Rengasdengklok.

Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 - 04.00 dini hari. Teks

proklamasi ditulis di ruang makan di kediaman Soekarno, Jl. Pegangsaan Timur 56

Jakarta. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan

Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di

ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik, Sukarni dan Soediro. Sukarni

mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan

Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik

oleh Sayuti melik.

Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan

Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan

Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh

Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih,

yang telah dijahit oleh bu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh

Soewirjo, wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor.

Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia menolak

dengan alasan pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh

sebab itu ditunjuklah Latief Hendraningrat, seorang prajurit PETA, dibantu oleh

Soehoed untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa

8/19/2019 09E01033

28/96


nampan berisi bendera Merah Putih (Sang Saka Merah Putih), yang dijahit oleh

Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan

lagu Indonesia Raya.8

Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota Barisan

Pelopor yang dipimpin S. Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui

perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno

mengulang pembacaan Proklamasi, namun ditolak. Akhirnya Hatta memberikan

amanat singkat kepada mereka.

Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di

Museum Tugu Monumen Nasional.

9

Sebelum ada TNI, sejak pra kemerdekaan hingga kemerdekaan, komponen-

komponen pejuang terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu Hisbullah, Peta (Pembela

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(PPKI) mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar

(UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai

UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia

yang berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan

sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk

kemudian. Setelah itu Soekarno dan M.Hatta terpilih atas usul dari otto iskandardinata

dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia

yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite

Nasional.

2.2. Konsolidasi Kelaskaran dan TRI

8 Muhammad Damayati, Op. Cit, hal 134-139

9 Ibid , hal 143

8/19/2019 09E01033

29/96


Tanah Air) dan Laskar-laskar. Milisi Hisbullah merupakan campuran berbagai ormas

Islam seperti Muhammadiyah, Masyumi, Syarikat Islam, dan NU . Sedangkan milisi

Peta (Pembela Tanah Air) mayoritasnya berasal dari Muhammadiyah, dimana

Jenderal Besar Sudirman merupakan salah satu tokohnya. Yang dimaksud dengan

laskar-laskar, terdiri dari berbagai laskar seperti laskar minyak, laskar listrik, laskar

pesindu, laskar pemuda sosialis dan laskar Kristen.

Laskar pemuda sosialis dan laskar kristen adalah minoritas. Sedangkan laskar

minyak, listrik dan sejenisnya berasal dari komunitas sejenis bajing loncat yang insyaf

dan membentuk kekuatan rakyat dan bergabung dengan Laskar mayoritas Hisbullah.

Pada 1946 terbentuk TKR (Tentara Keselamatan Rakyat ) yang berasal dari ketiga

komponen tersebut, dan Hisbullah merupakan unsur yang paling banyak (mayoritas).

Pada 1947, TKR menjadi TRI (Tentara Rakyat Indonesia), di bawah pimpinan

Panglima Besar Sudirman yang berasal dari Peta. Sebagai wakilnya adalah Urip

Sumoharjo seorang mantan tentara KNIL (tentara Belanda) yang beragama Kristen.

Sejak saat itulah terjadi ketidak-adilan, dimana minoritas menguasai mayoritas

di tubuh (embrio) TNI. Kelak, para pejuang sejati dari Hisbullah dan peta (terutama

Hisbullah) digusur oleh mantan tentara KNIL. Selain Urip Sumohardjo (mantan KNIL

beragama Kristen), mantan KNIL lainnya adalah Gatot Soebroto (Budha), Soeharto

(Kejawen), dan A.H. Nasution (nasionalis sekuler yang keberislamannya tumbuh

setelah digusur Soeharto).

Tentara KNIL adalah tentara Belanda yang memerangi tentara rakyat

Indonesia yang ketika itu sedang berusaha menggapai kemerdekaan. Tentara KNIL

adalah pengkhianat bangsa. Namun ketika Indonesia merdeka, merekalah yang

merebut banyak posisi di tubuh institusi tentara (TNI). Sedangkan pejuang sejati

http://id.wikipedia.org/wiki/KNILhttp://id.wikipedia.org/wiki/KNILhttp://id.wikipedia.org/wiki/KNILhttp://id.wikipedia.org/wiki/KNILhttp://id.wikipedia.org/wiki/KNIL

8/19/2019 09E01033

30/96


terutama yang tergabung dalam Hisbullah disingkirkan begitu saja. Terbukti

kemudian, ketika para pengkhianat itu memimpin bangsa , kehidupan kita menjadi

penuh musibah. Soekarno, ketika rakyat bersusah payah mengusir penjajah, ia justru

membuat perjanjian damai dengan Belanda. Sedangkan anak angkat Gatot Soebroto

termasuk salah seorang tokoh pemegang HPH yang menggunduli hutan kita.

Pada tahun 1946 Kahar Muzakar (Panglima Hisbullah dari Sulawesi) dikirim

ke Yogya (Ibukota RI) untuk menghimpun kekuatan rakyat. Saat itu Panglima

Hisbullah Kalimantan adalah Hasan basri, yang berpusat di Banjarmasin. Sedangkan

Panglima Nusatenggara adalah Ngurah Rai yang berpusat di Bali. Sedangkan

Kartosoewirjo adalah Panglima Hisbullah Jawa Barat. Ia terus berjuang melawan

penjajah Belanda.

Pada 17 Januari tahun 1948, ketika terjadi Perjanjian Renville (di atas kapal

Renville) daerah yang dikuasi rakyat Indonesai semakin kecil, karena daerah inclave

harus dikosongkan. Kartosoewirjo tidak mau mengosongkan Jawa Barat, maka

timbullah pemberontakan Kartosoewirjo tahun 1948 melawan Belanda. Kala itu

Kartosoewirjo selain harus menghadapi Belanda juga menghadapi mantan tentara

KNIL yang sudah bergabung ke TRI yang kala itu mereka baru saja kembali dari

Yogyakarta.

Kartosoewirjo yang berjuang melawan Belanda dalam rangka

mempertahankan Jawa Barat karena dia adalah Panglima Divisi Jawa Barat, justru

dicap pemberontak oleh Soekarno, sehingga dihukum mati pada 1962. Menurut Dr.

Bambang Sulistomo, putra pahlawan kemerdekaan Bung Tomo, tuduhan pemberontak

kepada Kartosoewirjo dinilai bertentangan dengan fakta sejarah.

8/19/2019 09E01033

31/96


Menurut kesaksian almarhum ayah saya, yang ditulisnya dalam sebuah buku

kecil berjudul HIMBAUAN, dikatakan bahwa pasukan Hizbullah dan

Sabilillah, menolak perintah hijrah ke Yogyakarta sebagai pelaksanaan isi perjanjian Renvile; dan memilih berjuang dengan gagah berani mengusir

penjajah dari wilayah Jawa Barat. Keberadaan mereka di sana adalah atas

persetujuan Jenderal Soedirman dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Pada

saat clash Belanda kedua, pasukan TNI kembali ke Jawa Barat dan merasa

lebih berhak menguasai wilayah yang telah berhasil direbut dengan berkuah

darah dari tangan penjajah oleh pasukan Hizbullah dan Sabilillah di bawah

komando SM Kartosoewirjo. Karena tidak dicapai kesepakatan, maka

terjadilah pertempuran antara pasukan Islam dan tentara republik

tersebut…10

"Kesaksian almarhum ayah saudara itu, persis seperti kesaksian Haji Agoes

Salim yang disampaikan di Cornell University Amerika Serikat, tahun 1953.

Memang perlu penelitian ulang terhadap sejarah yang ditulis sekarang…"

Sehubungan dengan hal tersebut, Prof. Dr. Deliar Noor berkomentar:

11

…Bung Tomo, bapak pahlawan pemberontak Surabaya, 10 November dan

mantan menteri dalam negeri kabinet Burhanuddin Harahap, dalam sebuah

buku kecil berjudul 'Himbauan', yang ditulis beliau pada tanggal 7 September

Pada buku berjudul "Menelusuri Perjalanan Jihad SM Kartosuwiryo" (Juli

1999, hal. xv-xvi), KH Firdaus AN menuliskan sebagai berikut:

…Setelah perjanjian Renville ditandatangani antara Indonesia dan Belanda

pada tanggal 17 Januari 1948, maka pasukan Siliwangi harus 'hijrah' dari

Jawa Barat ke Yogyakarta, sehingga Jawa Barat dikuasai Belanda. Jelas

perjanjian itu sangat merugikan Republik Indonesia. Waktu itu Jenderal

Sudirman menyambut kedatangan pasukan Siliwangi di Stasiun Tugu

Yogyakarta. Seorang wartawan Antara yang dipercaya sang Jendral diajak

oleh beliau naik mobil sang Panglima TNI itu….

…Di atas mobil itulah sang wartawan bertanya kepada Jendral Sudirman:

'Apakah siasat ini tidak merugikan kita?' Pak Dirman menjawab, 'Saya telah

menempatkan orang kita disana', seperti apa yang diceritakan oleh wartawan

Antara itu kepada penulis.

10 Ant, P. De Graaft, Namapak Tilas Tentara Belanda dan TNI, Cawang, Jakarta : Pustaka

Sinar Harapan, 1997, hal 123.

11 Sartono, Kartodirjo, Beberapa Kecenderungan Dari Studi Sejarah di Indonesia DalamSejarah Monografi Indonesia, Yogyakarta : Jurusan Ilmu Sejarah dan Geografi SOsial IKIP Sanata,Dharma, 1979, hal 234

8/19/2019 09E01033

32/96


1977, mengatakan bahwa Pak Karto (Kartosuwiryo, pen.) telah mendapat

restu dari Panglima Besar Sudirman…12

6. Sunda Kecil (Bali, NTT, NTB), dengan ibukota Singaraja.

Dalam keterangan itu, jelaslah bahwa waktu meninggalkan Yogyakarta pada

tahun 1948 sebelum pergi ke Jawa Barat, beliau (Kartosuwiryo) pamit dan minta restu

kepada Panglima Besar TNI itu dan diberi restu seperti keterangan Bung Tomo

tersebut.

Dikatakan dengan keterangan Jenderal Sudirman kepada wartawan Antara di

atas tadi, maka orang dapat menduga bahwa yang dimaksud 'orang kita' atau orangnya

Sudirman itu, tidak lain adalah Kartosuwiryo sendiri. Apalagi kalau diingat bahwa

waktu itu Kartosuwiryo adalah orang penting dalam Kementerian Pertahanan

Republik Indonesia yang pernah ditawari menjadi Menteri Muda Pertahanan, tetapi

ditolaknya. Jabatan Menteri Muda Pertahanan itu ternyata kemudian diduduki oleh

sahabat beliau sendiri, Arudji Kartawinata.

Pada Tahun 1950, TRI mereorganisasi membentuk divisi-divisi dalam bentuk

TT (Tentara Teritorium yang merupakan embrio Kodam. Ini merupakan awal

daripada AD (Angkatan Darat) dan PKI (Partai Komunis Indonesia) berkuasa

menguasai TRI melalui kodam-kodam (divisi-divisi). Kala itu provinsi di Indonesia

masih terdiri dari :

1. Kalimantan, dengan ibukota Banjarmasin

2. Sulawesi,dengan ibukota Makassar

3. Sumatera Selatan, dengan ibukota Palembang

4. Sumatera Tengah, dengan ibukota Padang

5. Aceh, dengan ibukota Banda Aceh13

12 KH Firdaus AN, Menelusuri Perjalanan Jihad SM Kartosuwiryo, Jakarta : PT. Gramedia

Pustaka, 1999, hal xv-xvi13

Sartono, Kartodirjo, Pemikiran dan Perkembangan Histografi Indonesia Suatu Alternatif.Jakarta : PT. Gramedia, 1983. hal 67

8/19/2019 09E01033

33/96


Pada Desember 1950 terjadi pengakuan kedaulatan RI. Dua bulan kemudian

Jendral Sudirman meninggal, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Urip Sumohardjo

mantan tentara KNIL beragama Kristen. Sementara itu, Panglima Divisi Sulawesi,

Kahar Muzakar yang ditugaskan ke Yogya utk menghimpun kekuatan rakyat di tahun

1946, jabatannya sebagai Panglima Divisi Sulawesi diisi oleh Gatot Subroto mantan

KNIL beragama Budha yang anti Hisbullah.

Terjadi konflik antara Kahar dengan Gatot Subroto, sehingga diciptakan situasi

yang merugikan/merusak citra Kahar, akibatnya Kahar melawan ketidakdilan dan

ketidak benaran yang dihembuskan Gatot Subroto. Tahun 59/60 Kahar dinyatakan

terbunuh dalam pertempuran, tetapi jenazahnya tidak ditemukan. M. Jusuf pernah

dikirim melawan Kahar, mengalami kekalahan namun bisa selamat kembali ke

Jakarta. Tidak semua divisi mengalami pergolakan. Di Kalimantan Selatan, Ibnu

Hadjar menjadi Panglima KRJT (Kesatoean Rakjat Jang Tertindas).

Institusi ini di bawah Panglima Divisi Kalimantan yang panglimanya adalah

Hasan Basri. Sedangkan Divisi Jawa Timur panglimanya adalah Jendral. Sudirman

(sebelum meninggal dunia). Ketidak-adilan di dalam tubuh TRI semakin terasa ketika

orang-orang dari Sulut yang beragama Kristen (dan mantan tentara KNIL) banyak

menduduki jabatan penting, antara lain Kol. Kawilarang (menjabat panglima divisi

Siliwangi), Kol. Ventje Sumual, dan sebagainya. Apalagi kemudian AD memegang

kendali pemerintahan, setelah Soekarno tumbang. Soeharto yang mantan KNIL dan

penganut Kejawen, kemudian mengawali pemerintahannya dengan rasa benci yang

mendalam terhadap Islam.

2.3. Sejarah Sumatera Utara

8/19/2019 09E01033

34/96


Sumatera Utara lahir tanggal 15 April 1948 dengan wilayah mencakup tiga

keresidenan, yaitu, Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Ibu kotanya waktu itu belum

di Medan, melainkan di Kutaraja, sekarang Banda Aceh. Gubernur Sumatera Utara

yang pertama dijabat oleh Mr. S.M. Amin.

Berdasarkan penemuan arkeologi, Sumatera Utara diketahui dihuni sejak

zaman Mesolitikum. Penghuninya disebut sebagai orang Austro Melanesoid, banyak

mendiami daerah muara sungai. Pada tahun 2000 SM, Sumatera Utara mulai dihuni

oleh orang Proto Melayu dan kemudian dihuni pula oleh orang Deutro Melayu yang

berasal dari daerah bagian selatan Cina.

Pada awal tarikh Masehi, penghuni Sumatera Utara sudah menjalin hubungan

dagang dengan orang-orang dari India dan Cina. Sekitar tahun 775 Masehi, Sumatera

Utara termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Pemerintahan dengan

system Kerajaan di Sumatera Utara muncul pada abad 15, yaitu dengan munculnya

Kerajaan Nagur, Aru, Panai, dan Batangiou. Pada suatu ketika, terjadi peperangan

antara Kerajaan Nagur dan Kerajaa Batangiou yang dimenangkan oleh Kerajaan

Nagur. Karena kemenangan dalam peperangan tersebut, Kerajaan Nagur menjadi

penguasa seluruh Simalungun.

Pada abad 16, di Tapanuli muncul suatu kerajaan yang didirikan oleh

keturunan Sisingamangaraja, yaitu Kerajaan Batak. Kerajaan ini kemudian mencakup

seluruh Tapanuli, sampai ke Angloka, Mandailing, dan Dairi. Sementara itu, di daerah

pesisir timur Sumatera Utara terdapat sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Aru.

Wilayahnya meliputi daerah yang sangat luas, dari perbatasan Aceh sampai ke muara

sungai Barumun, meliputi daerah Langkat, Deli Serdang, Asahan, dan Labuhan Batu.

8/19/2019 09E01033

35/96


Ketiga kerajaan di atas, yaitu, Nagur, Batak, dan Aru terus menerus terlibat

persaingan memperebutkan hegemoni di wilayah Sumatera Utara. Kekuasaan

Kerajaan Nagur semakin luas, meliputi daerah pedalaman Asahan, Serdang Hulu,

Tanah Karo sampai ke daerah Gayo atas, meliputi seluruh daerah pedalaman bagian

utara Sumatera Utara. Sementara itu Kerajaan Batak (Sisingamangaraja) memperluah

pengaruhnya ke seluruh Tapanuli, beberapa daerah di tanah Karo, bahkan kemudian

merebut wilayah Simalungun yang sebelumnya di bawah kekuasaan Kerajaan Nagur.

Sedangkan Kerajaan Aru, ketika itu mendapat ancaman dari tiga kekuasaan bedar di

Selat Malaka, yaitu, Aceh, Portugis, dan Johor. Untuk menghindari ancaman itu, pusat

Kerajaan Aru dipindah ke daerah pedalaman, yaitu di Deli Tua, sekarang wilayahnya

sekitar sepuluh kilometer dari Medan.

Pengaruh Aceh ke Sumatera Utara masuk pada abad 17. Seorang Panglima

Aceh bernama Gocah Pahlawan dating ke Deli Tua dan menikah dengan putrid Wan

Baluan dari Sunggal. Gocah Pahlawan inilah yang menurunkan raja-raja Deli dan raja-

raja Serdang. Pada tahun 1669, beberapa daerah pesisir timur Sumatera Utara direbut

oleh Siak. Siak kemudian menyusun pemerintahan berdasarkan aturan Minangkabau.

Pada abad 19, pengaruh Belanda mulai masuk. pada tanggal 1 Februari 1859,

Siak menandatangani penjanjian penting dengan Belanda. Isinya adalah pengakuan

dari penguasa Siak bahwa daerahnya termasuk dalam kekuasaan Belanda. Belanda

juga diizinkan membangun pangkalan di Bengkalis dan daerah yang yang dirasa perlu.

Belanda juga diizinkan, bila perlu, mengutip pajak di daerah-daerah kekuasaan Siak.

Belanda kemudian mengangkat seorang Asisten Residen di Siak. Kekuasaan

Belanda ketika itu meliputi seluruh daerah jajahan Siak, yaitu daerah pesisir timur

Sumatera. Sementara itu, di wilayah pesisir barat Sumatera Utara, kekuasaan Belanda

8/19/2019 09E01033

36/96


mulai masuk sejak berakhirnya perang Paderi di Sumatera Barat. Untuk wilayah tanah

batak pedalaman, cengkraman kekuasaan Belanda ditandai dengan adanya "perjanjian

tembaga". Penjanjian tersebut berisi permintaan bantuan raja Gedombang dari

Mandailing terhadap Belanda untuk menghadapi Paderi. Dengan adanya perjanjian

tersebut, Belanda mulai menancapkan pengaruhnya di pedalaman Sumatera Utara.

Selain itu, Belanda juga menyerang dan memduduki Pulau Nias pada tahun 1863.

Pada tahun 1834, Belanda mendirikan Keresidenan Tapanuli. Pusat

keresidenan berada di Sibolga dan menguasai empat daerah afdeling, yaitu, Sibolga en

Omstreken, Angkola en Sipirok, Batakladen, dan Nias. Pada tanggal 1 Maret 1887,

Belanda membentuk keresidenan di daerah Sumatera Timur. Keresidenan Sumatera

Timur berpusat di Medan, terdiri atas empat daerah Afdeling, yaitu, Deli Serdang,

Simalungun dan Karolanden, Langkat, dan Asahan.

Perluasan kekuasaan Belanda itu, banyak menimbulkan perlawanan rakyat.

Namun, semua perlawanan tersebut tidak diorganisir dengan baik dan selalu dalam

kekuatan yang kecil sehingga Belanda dapat meredam semua perlawanan tersebut.

Perlawanan sengit baru terlihat ketika Belanda memperluas kekuasaannya ke daerah

pedalaman, yaitu, tanah Batak. Perlawanan dipimpin oleh Sisingamangaraja XII.

Perlawanan tersebut tersebar luas, selain di Toba, juga mencapai daerah kekuasaan

Sisingamangaraja lainnya seperti Aceh Tenggara, Dairi, Pakpak, Karo, Simalungun,

dan Toba sebelah selatan. Perlawanan Sisingamangaraja berlangsung 30 tahun, yaitu

dari tahun 1877 sampai 1907. Setelah mematahkan perlawanan Sisingamangaraja ini,

berarti Belanda sudah menguasai Sumatera Utara secara penuh.

Perlawanan terhadap Belanda mulai muncul kembali pada awal abad 20. Kali

ini pergerakan lebih secara politik dan digerakan oleh tokoh-tokoh yang

8/19/2019 09E01033

37/96


berpendidikan seperti Tan Malaka, Dr. Pirngadi dan Adenan Nur Lubis. Pada saat itu,

banyak bermunculan organisasi-organisasi politik yang sebagian diantaranya

merupakan cabang dari organisai yang berpusat di Jakarta. Mereka adalah Syarikat

Ilam, PNI, Gerindo, Partindo, Al Jami'atul Washliyah, NU, Muhammadiyah, dan

organiasi-organiasi pergerakan lain.

Di Tapanuli terdapat pula organisasi keagamaan, khususnya gerejani yang

masuk ke daerah ini sejak abad 19. Pengaruh nasionalisme mulai terasa dalam gereja

sekitar tahun 1930. Sejumlah orang Batak yang tergabung dalam perkumpulan

Hatopan Kristen Batak mengkritik gereja yang masih dipimpin oleh bangsa asing.

Pada tanggal 13 Maret 1942, Tentara Jepang memasuki Medan. Mereka

kemudian menduduki Mesjid Raya untuk dijadikan benteng. Dalam waktu ingkat,

pasukan Jepang dapat menduduki kota-kota penting di Sumatera Utara. Raja-raja di

Sumatera Utara kemudian diperintah untuk membantu pelaksanaan berbagai kebijakan

pemerintah Jepang. Jepang memerintah di Sumatera Utara secara sewenang-wenang,

dan menyengsarakan rakyat. Diantara kebijakan yang menyengsarakan rakyat adalah

Romusha. Romusha bertujuan memobilisasi seluruh rakyat untuk membantu Jepang

dalam pembangunan pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Banyak diantara para

romusha ini dikirim ke luar negeri seperti Birma, Thailand dan tempat lain untuk

dipekerjakan secara paksa dan tidak manusiawi.

Dua hari setelah Jepang menyerah kepada sekutu, yaitu pada17 Agustus 1945,

bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Di awal kemerdekaan ini,

Sumatera Utara termasuk dalam wilayah provinsi Sumatera. Seperti diuraikan di atas,

pada tanggal 15 April 1948, Sumatera Utara terbentuk dengan wilayah mencakup tiga

keresidenan, yaitu, Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli.

8/19/2019 09E01033

38/96


Pada tanggal 3 Oktober 1945, Dr. F. Lumbantobing diangkat sebagai residen

Tapanuli. Selanjutnya dilakukan pembentukan KNI di seluruh wilayah yang disertai

dengan pembentukan Pemuda Republik Indonesia (PRI). Dalam memperingati tiga

bulan proklamasi kemerdekaan, tapatnya tanggal 17 Oktober 1945, di Tarutung

dilakukan rapat umum yang dihariri oleh seluruh rakyat setempat. Dalam kesempatan

itu, rakyat mengucapkan ikrar setia kepada pemerintah Republik Indonesia.

Pada era RIS, identitas Sumatera Utara hilang karena wilayahnya masuk dalam

Negara Sumatera Timur. Pada tanggal 15 Agustus 1950, pasca kembalinya RI dari

bentuk RIS ke NKRI, provinsi Sumatera Utara kembali terbentuk dengan wilayah

mencakup tiga keresidenan, yaitu, Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli dengan

Medan ditetapkan sebagai Ibukotanya. Gubernur definitif pertamanya adalah A.

Hakim yang kemudian pada tahun 1953 diganti oleh Mr. S.M. Amin. Pada tahun

1956, Aceh berdiri sendiri sebagai provinsi, dengan demikian wilayah Sumatera Utara

hanya mencakup wilayah Sumatera Timur dan Tapanuli. Kondisi wilayah ini tetap

sampai sekarang. Pada tahun 1956 ini SM. Amin diganti oleh St. Kumala Pontas yang

menjabat gubernur sampai tahun 1960.

8/19/2019 09E01033

39/96


BAB III

PROSES TERBENTUKNYA BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DI

SUMATERA UTARA

3.1. Sejarah Terbentuknya Kepolisian Republik Indonesia

Lahir, tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan

kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi. Kemerdekaan Indonesia, Polri

telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan

dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam

pertempuran melawan penjajah dan berbagai opersai militer bersama-sama satuan

angkatan bersenjata yang lain. Kondisi seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri

lahir sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 21 Agustus 1945,

secara tegas pasukan polisi segera memproklamirkan diri sebagai Pasukan Polisi

Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad

Jassin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan

pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan

semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang

sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.

Tanggal 29 September 1945 tentara Sekutu yang didalamnya juga terdapat

ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan dalih ingin melucuti tentara

Jepang. Pada kenyataannya pasukan sekutu tersebut justru ingin membantu Belanda

menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara sekutu dengan pasukan

Indonesiapun terjadi dimana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 Nopember

8/19/2019 09E01033

40/96


1945, yang dikenal sebagai "Pertempuran Surabaya". Tanggal itu kemudian dijadikan

sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh bangsa

Indonesia.

Pertempuran 10 Nopember 1945.di Surabaya menjadi sangat penting dalam

sejarah Indonesia, bukan hanya karena ribuan rakyat Indonesia gugur, tetapi lebih dari

itu karena semangat heroiknya mampu menggetarkan dunia dan PBB akan eksistensi

bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. Andil pasukan Polisi dalam mengobarkan

semangat perlawanan rakyat ketika itupun sangat besar.alam menciptakan keamanan

dan ketertiban didalam negeri, Polri juga sudan banyak disibukkan oleh berbagai

operasi militer, penumpasan pemberontakan dari DI & TII, PRRI, PKI RMS RAM

dan G 30 S/PKI serta berbagai penumpasan GPK.

Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan

global, Polri bukan hanya mengurusi keamanan dan ketertiban di dalam negeri, akan

tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun

internasional, sebagaimana yang di tempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta

pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi

kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di Kamboja (Asia).

3.2. Sejarah Terbentuknya Brigade Mobil

Pada saat pemerintahan tentara Jepang berada di indonesia, di tiap – tiap

keresidenan di bentuk kepolisian keresidenan disebut “chiang-bo” dan kepolisian

keresidenan ini membawahi kantor kepolisian kabupaten disebut “keisatsu – syo“ dan

juga membawahi kesatuan cadangan yang disebut “ toko betsu kaisatsu tai.yang dalam

bahasa indonesianya “Pasukan Polisi Istimewa “.

8/19/2019 09E01033

41/96


Toko betsu kaisatsu tai dibentuk pada tahun 1943 yang anggotanya berasal dari

polisi – polisi remaja lulusan dari pendidikan polisi keresidenan yang pada umum nya

dari bangsa Indonesia, para calon anggotanya diasramakan mendapat pendidikan dan

latihan kemiliteran dari tentara Jepang baik yang di adakan di indonesia maupun yang

dikirim keluar negeri, hasilnya gemlengan tersebut menjadikan anggota toko betsu

kaisatsu tai menjadi terlatih, berdisiplin tinggi terorganisir rapi dan memiliki

persenjataan yang lengkap sehingga kesatuan ini merupakan kesatuan yang tangguh

dan lengkap. Di daerah Balige ada keresidenan Tapanuli dan dibentuk toko betsu

kaisatsu tai dipimpin oleh Mas kadiran anggota dari kesatuan polisi Balige

berpangkat junso butyo (komandan polisi) berkedudukan di natal.

Dengan kalahnya tentara Jepang dalam Perang Dunia ke II dan menggemanya

pekik kemerdekaan bagi rakyat indonesia ke seluruh pelosok tanah air, begitu juga

keresidenan Tapanuli berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara T.M Hasan

diangkatlah Dr.Ferdinan Lumban Tobing sebagai Residen Tapanuli yang

berkedudukan di Tarutung dan pada awal Oktober 1945 dikibarkanlah bendera Merah

Putih di Lapangan Tarutung yang dipimpin oleh keresidenan tapanuli Dr.F.Lumban

Tobing.

Dengan berangkatnya Tentara Jepang/pemerintah sipil Jepang di Balige maka

mas kadiran langsung mengambil alih tugas Kepala Polisi untuk toba di balige

dipegang oleh Mas Kadiran beserta anggota bekas polisi pemerintahan Belanda dan

Jepang pulang kembali ke Jawa dan ada yang kembali ke kampung masing – masing ,

yang masih tinggal hanya 25 orang yang berjiwa setia dan patuh di bawah pimpinan

mas kadiran dengan kesadaran dan tanggung jawab pada nusa dan bangsa dan pada

8/19/2019 09E01033

42/96


saat itu pemerintah Jepang hanya memberikan 10 pucuk senjata karabyn dan 15 buah

samurai.

Pada tanggal 19 Oktober 1945 pasukan polisi istimewa di pimpin oleh Mas

Kadiran dibantu oleh masyarakat merampas gudang senjata jepang di Parapat, dengan

menggunakan teknik “serangan fajar“ pada pukul 04.00 wib. Pasukan Istimewa yang

dibantu masyarakat dapat menguasai gudang senjata dan merampas isinya, dari

rampasan tersebut berhasil menyita 20 pucuk senjata , 60 buah granat tangan dan 50

stel pakaian tentara jepang dan 2 peti amunisi.

Berhubungan dengan keadaan Politis, ibukota Tapanuli dipindahkan ke

Sibolga, maka atas perintah Residen Tapanuli Dr.F.L Tobing maka pasukan Barisan

Istimewa Polisi Keresidenan Tapanuli dipindahkan Ke Sibolga pada pertengahan Mei

1946 barisan istimewa polisi keresidenan Tapanuli pindah ke Sibolga. Di Sibolga

MAS KADIRAN membangun asrama untuk anggota Barisan Istimewa polisi. Pada

tanggal 4 Februari 1947 berangkatlah barisan istimewa polisi keresidenan Tapanuli

dipimpin oleh Mas Kadiran dengan 150 anggota ke Front Medan Area. Sampai di

P.Siantar Mas Kadiran menghadap kepada Kepala Polisi Sumatera yang

berkedudukan di P.Siantar KBP R. Sulaiman dan bertemu dengan Gubernur Sumatera

T.M. Hasan di Front Medan Area Barisan Istimewa Polisi ditempatkan di Perbaungan

dan Tebing Tinggi serta di garis depan T. Morawa.

Tanggal 15 Februari 1947 dari markas besar pertempuran Medan Area

diadakan Serangan ke seluruh pertahanan musuh dalam kota Medan, dalam serangan

umum ini Belanda mengerahkan semua kekuatan dari mulai senjata berat, Tank dan

Pesawat terbang, dan berhasil mematahkan seranganu umum medan area dari pihak

pejuang banyak jatuh korban dan akhirnya pasukan Front Medan Area mundur ke

8/19/2019 09E01033

43/96


garis belakang, begitu juga dengan Barisan Istimewa Polisi keresidenan Tapanuli

bertahan di Marendal, Tj. Morawa dan L. Pakam dan akhirnya kembali ke

Perbaungan.

Berdasarkan surat ketetapan cabang jawatan kepolisian untuk sumatera dan atas

perintah kepala polisi keresidenan tapanuli di lebur namanya menjadi “Mobil Brigade

Polisi Keresidenan Tapanuli“ nama Mobil Brigade Polisi ini berdasarkan surat

perintah kepala muda kepolisian No. : 126/78/91 tanggal 14 Nopember 1946. Perihal

pembentukan mobile brigade di tiap – tiap keresidenan pembentukan mobile brigade

polisi dimaksudkan untuk menyeragamkan nama, susunan kepangkatan, tugas tata

cara kerja dari pasukan kepolisian yang terdapat dikeresidenan di Indonesia dimana

nama polisi beraneka ragam, ada Polisi Pejuang, Polisi Istimewa, Barisan Istimewa

Polisi, Polisi Gerak Cepat dll.

Pada tanggal 5 Mei 1949 sekitar pukul 04.00 wib tentara Belanda dari pijor

koling mengadakan serangan pengepungan dari 4 jurusan yang dibantu oleh 2 orang

penunjuk jalan anggota mobile brigae Tapanuli yang bernama Maka Leo dan Syamsul

Bahri, serangan Belanda ini berhasil merebut Benteng Huraba, pasukan MBK

Tapanuli yang berada di Benteng Huraba mundur ke kampung Tolang dan Pasukan

Brigade – B Pimpinan Kapten Robinson Hutapea mundur kekampung Tolang.

Belanda yang sudah menduduki Benteng Huraba, pertempuran terjadi kembali

dengan bantuan penembakan mortir pasukan Mas Kadiran dapat mengusir dari

Benteng Huraba dan pada pukul 16.30 Wib Benteng Huraba dapat direbut kembali

dan tentara Belanda mundur ke Padang sidimpuan dari pertempuran Benteng Huraba

kerugian dipihak pasukan yang dipimpin oleh Mas Kadiran 10 orang anggota MBK

tewas, 12 orang dari pasukan Brigade – B tewas serta kerugian senjata.

8/19/2019 09E01033

44/96


Dengan surat kepala kepolisian tertanda No. Pol : 04, Tanggal 9 Juli 1951 dan

kepala Kepolisian Negara No.26/XIII/1952 tanggal 6 Mei 1952 mobil brigade

direorganisasi,dalam reorganisasi tersebut dijelaskan untuk ditingkat pusat, kepala

bagian inspeksi mobile brigade Jawatan Kepolisian Negara ditingkat Propinsi,

coordinator inspektur mobil brigade dan ditingkat keresidenan mobil brigade rayon

pimpinan tehnis tetap berada pada kepolisian keresidenan. Koordinator inspektur

mobile brigade S umut – Aceh memiliki kekuatan 8 kompi dan masing – masing

berkedudukan :

1. Markas Koordinator inspektur brigade Sumut – Aceh berkedudukan di medan

jalan putri hijau.

2. Kompi 5129 berkedudukan di Medan

3. Kompi 5132 berkedudukan di Binjai

4. Kompi 514 berkedudukan di Pematang Siantar

5. Kompi 5140 berkedudukan di Sibolga

6. Kompi 5134 berkedudukan di Tebing Tinggi

7. Kompi 5164 berkedudukan di Banda aceh

8. Kompi 5272 berkedudukan di Tanjung balai

9. Kompi 5378 berkedudukan di Makorins Mobrig

Ditingkat jawatan kepolisian Negara disebut komandan mobile brigade pusat.

Ditingkat propinsi disebut komandan mobile brigade daerah dengan 3 Batalyon

senapan sebagai unsur pelaksanaan tugas. Ditingkat keresidenan adanya kesatuan

mobile brigade hanya semata – mata didasarkan atas lokasi pasukan saja Untuk

koordinator dan inspektur mobile brigade sumut namanya menjadi komandemen

mobile brigade S umut – Aceh dengan kekuatan 3 Batalyon dengan kedudukan

8/19/2019 09E01033

45/96


Batalyon 515 Rencong Sakti berkedudukan di Aceh dengan kekuatan 1 kompi

berkedudukan di Banda aceh dengan nama kompi 5164 Batalyon 516 Elang Sakti

berkedudukan di Medan dengan kekuatan 3 kompi yang terdiri dari.



3. Kompi 5132 berkedudukan di Binjai

Batalyon 517 Patuan Nagari Anggi berkedudukan pertama di Tarutung kedua

di P.sidimpuan dan terakhir di P.Siantar dengan kekuatan 4 kompi yang terdiri dari :

1. Kompi 514 berkedudukan di P.Siantar

2. Kompi 5140 berkedudukan di Sibolga

3. Kompi 5134 berkedudukan di Tebing tinggi

4. Kompi 5272 berkedudukan di Tanjung balai

3.3. Proses Peralihan Mobil Brigade Menjadi Brigade Mobil

Pada peringatan hari ulang tahun mobile brigade yang ke – XVI tanggal 14

Nopember 1961, nama Mobile Brigade yang disingkat MOBRIG diganti dengan nama

Brigade Mobil yang disebut dengan BRIMOB oleh Kepala Negar Indonesia Presiden

Ir.SOEKARNO dan pada hari itu juga dengan Surat Keputusan Presiden RI

No.591tahun 1961 Korps Brigade mobil mendapat penghargaan “Nugraha Sakanti

Yana Utama “ karena dengan didirikannya pada tanggal 14 Nopember 1946 dengan

penuh kewaspadaan telah mendarma bhaktikan diri nya untuk kepentingan tugas

kepolisian maupun Negara. Sebagai suatu kesatuan yang terpercaya patut menjadi

tauladan yang dapat memelihara dan mengembangkan sifat – sifat kepolisian sejati,

dengan dianugerahkannya penghargaan ini korps Brigade Mobil adalah satu – satunya

8/19/2019 09E01033

46/96


dilingkungan kepolisian dan TNI yang pertama kali mendapat penghargaan dari

kepala pemerintahan dan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan surat keputusan

Menteri/Panglima angkatan kepolisian No Pol : 32 / SA / MK / 1965 tanggal 31 maret

1965 Organisasi Korps Brigade Mobil ditetapkan sebagai berikut:

1. Di pusat disebut Markas Besar

2. Di propinsi – propinsi di sebut Resimen Korps Brimob

3. Lembaga pendidikan korps Brimob

4. Kesatuan bantuan umum dan kesatuan pelayan korps Brimob

5. Kesatuan tugas khusus korps Brimob

Untuk komandemen Brimob daerah Sumut – Aceh diganti namanya menjadi

Korps Brigade Mobil Resimen V dan sebagai komandemennya adalah AKBP K.E.

Lumi. Korps Brigade mobil V Sumut – Aceh berkekuatan masih 3 Batalyon yang

diganti namanya seperti :

Markas Resimen V korps Brimob Sumut – Aceh Putri Hijau, terdiri dari :

1. Markas Batalyon 515 di Banda Aceh dengan kekuatan 1 kompi dengan

sebutan kompi A

2. Markas Batalyon 516 di Medan jalan sei wampu dengan kekuatan 3 kompi,

yaitu :

a. Kompi A berkedudukan di Medan

b. Kompi B berkedudukan di Binjai

c. Kompi C berkedudukan di Medan

3. Markas Batalyon 517 di pematang siantar kekuatan 4 kompi, yaitu :

a. Kompi A berkedudukan di P.Siantar

8/19/2019 09E01033

47/96


b. Kompi B berkedudukan di T.tinggi

c. Kompi C berkedudukan di Sibolga

d. Kompi D berkedudukan di T.balai

Sesuai Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI. No. Pol. Kep / 05 / III / 1972

tanggal 17 Maret 1972 tentang Refungsionalisasi dan Reorganisasi Korps Brigade

Mobil Polri diatur sebagai berikut :

1. Ditingkat Pusat Markas Korps Bbrimob Polri dengan kesatuan – kesatuan di

pusat dimasukkan dalam organic Komando Samapta Selaku Unsur Komando

Samapta maka status dari status tersebut diatas ialah Markas Pusat Brigade

Mobil POLRI.

2. Pimpinan Korps Brigade Mobil Polri disebut Komando Korps Brigade Mobil

kesatuan – kesatuandan Staf Brimob yang di daerah dimasukkan dalam

Organik KOMDAK dimana kesatuan ini berada di Resimen – V Sumut – Aceh

diganti menjadi SAT BRIMOBDAK – II / SU

Dengan demikian Korps Brimob Resimen – V Sumut – Aceh masuk dalam

markas Komando Daerah Kepolisian – II Sumatra Utara (KOMDAK – II / SU )

Seluruh Bataliyon di bubarkan sehingga menjadi 3 Kompi saja yang berkedudukan

di :

1. Kompi 03 Berkedudukan di P. Siantar

2. Kompi 04 Berkedudukan di Binjai

3. Kompi 05 Berkedudukan di Sibolga

Pada tahun 1994 Dibawah kepemimpinan Dansat Brimobda Sumut Letkol Pol

Bambang Suedi mulai merencanakan dan merumuskan piranti lunak serta pelaksanaan

8/19/2019 09E01033

48/96


penataan sarana dan prasarana guna meningkatkan pendayagunaan Sat Brimobda

Sumut dan pembangunan Markas Batalyon di Binjai dan Markas Batalyon di Tebing

Tinggi, sebagai satuan pelaksana dibentuk tiga Batalyon kerangka dengan kedudukan

di :

1. Batalyon-A berkedudukan di Binjai dengan kekuatan 6 Kompi :

a. Kompi Markas berkedudukan di Binjai

b. Kompi 1 berkedudukan di Medan

c. Kompi 2 berkedudukan di Tanjung Morawa

d. Kompi 3 berkedudukan di Binjai

e. Kompi 4 berkedudukan di Binjai

f. Kompi Bantuan berkedudukan Binjai

2. Batalyon-B berkedudukan di Tebing Tinggi dengan kekuatan 6 Kompi :

a. Kompi Markas berkedudukan di Tebing Tinggi

b. Kompi 1 berkedudukan di Tebing Tinggi

c. Kompi 2 berkedudukan di Pematang Siantar

d. Kompi 3 brkedudukan di TanjungBalai

e. Kompi 4 berkedudukan di Tebing Tinggi

f. Kompi Bantuan berkedudukan di Tebing Tinggi

3. Batalyon-C berkedudukan di Padang Sidempuan

3.4. Tupoksi dan Peranan Brimob

Tugas pokok Korps Brimob Polri adalah membina kemampuan dan

mengerahkan kekuatan Brimob guna menanggulangi gangguan Kamtibmas tinggi,

utamanya kerusuhan massa, kejahatan teroganisir bersenjata api dan bahan peledak

8/19/2019 09E01033

49/96


dan bersama – sama dengan unsur pelaksana operasional kepolisian lainnya untuk

mewujudkan tertib hokum dan ketertiban di seluruh Wilayah Yuridiksi Nasional

Republik Indonesia.

Sebagai salah satu fungsi tehnis Polri, meliputi segala penyelenggaraan, usaha

dan kegiatan dibidang pencegahan dan penindakakn pelanggaran hokum berkadar

tinggi yang dilaksanakan dengan cepat dan mobile dalam bentuk ikatan satuan serta

secara khusus.

Adapun peranan Brimob Polri, antara lain :

1. Dalam posisi melaksanakan tugas pokoknya, maka Brimob Polri akan

menampilkan dirinya dalam mewujudkan peranannya, seperti :

a. Satuan penindakan hura – hura

b. Satuan reserse dan intelijen

c. Satuan penjinak bahan peledak

d. Satuan search and rescue

e. Satuan lawan insurjensi

f. Satuan combat intelijen

g. Satuan Grilya lawan Griliya

h. Satuan lawan terror

2. Dalam posisi sebagai bantuan taktis operasional fungsi teknis kepolisian yang

serbaguna yang berlandaskan keahlian, keterampilan taktis, teknis Brimob

Polri dalam bentuk :

a. Patroli daerah rawan

b. Pelatihan

c. Pengamaan VIP/WIP

8/19/2019 09E01033

50/96


d. Pengawal perbatasan

e. Eksekusi

8/19/2019 09E01033

51/96


BAB IV

PERAN BRIGADE MOBIL

DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN

4.1. Perkembangan Brimob di Sumatera Utara (1961-1971)

Sepanjang tahun 1961 – 1971 Brimob di Indonesia banyak mengalami

perkembangan, diantaranya :

a. Reorganisasi Ke – IV : Mobrig Diganti Menjadi Brimob

Pada peringatan Hari Ulang Tahun Mobile Brigade yang ke XVI tanggal 14

Nopember 1961, Nama Mobile Brigade yang di singkat Mobrig diganti dengan nama

Brigade Mobil yang di sebut dengan Brimob oleh Kepala Negara Indonesia Presiden

Ir. Soekarno dan pada hari itu juga dengan surat Keputusan Presiden R.I Nomor: 591

Tahun 1961 Korps Brigade Mobil mendapat Penghargaan “ Nugraha Sakanti Yana

Utama” karena dengan di dirikannya pada tanggal 14 Nopember 1946 dengan penuh

Kewaspadaan telah mendarma Bahktikan dirinya untuk kepentingan tugas Kepolisian

maupun Negara, sehingga sebagai suatu kesatuan yang terpercaya patut menjadi

Tauladan yang dapat memelihara dan mengembangkan sifat-sifat Kepolisian Sejati,

dengan di anugrahkannya Penghargaan ini Korp Brigade Mobile adalah satu satunya

Kesatuan di Lingkungan Kepolisian dan TNI yang pertama kali mendapat

Penghargaan dari Kepalan Pemerintah dan Negara Republik Indonesia

b. Persiapan Pasukan Brimob Ke Irian Barat Dalam Rangka Ops Trikora

Pada Ulang Tahun Penyerahan kedaulatan RI di Jogjakarta pada tanggal 19

Desember 1961 dicanangkan oleh Presiden RI Ir Soekarno, Tri Komando Rakyat,

guna mengembalikan Wilayah Irian Barat ke Wilayah Indonesia, dimana Irian Barat

8/19/2019 09E01033

52/96


masih diduduki oleh kekuatan Belanda. Sadar akan panggilan Tugas maka Markas

Besar Korp Brimob menyusun strategi tugas yang sifatnya lebih besar dalam bentuk

Resimen Pertempuran, dalam penyusunan ini Koordinator Brimob Daerah Sumut-

Aceh disiapkan untuk sewaktu-waktu diberangkatkan, namun karena Ops Trikora

tidak memakan waktu lama maka yang diberangkatkan ke Irian Barat pada waktu itu

hanya Resimen Pelopor yang tergabung dengan Pasukan-Pasukan Istimewa/khusus

TNI.

c. Mas Kadiran Memasuki Masa Persiapan Pensiun

Pada Tahun 1962 Mas Kadiran mamasuki masa persiapan Pensiun dan Jabatan

Komandan Brimob Daerah Sumut-Aceh diserah terimakan kepada Bapak AMIR

SUNARYO, pada tahun 1969 Mas Kadiran dipensiunkan dari tugas-tugasnya sebagai

Anggota Kepolisian RI, dengan alasan mengundurkan diri.

d. Persiapan Pasukan Brimob Ke Perbatasan Malaysia Ops Diwikora

Dalam rangka Konfrontasi dengan Malaysia, karena berdirinya Negara

Malaysia diperkirakan dapat mengakibatkan gangguan Keamanan baik Fisik maupun

Psychologis. Baik pada sebagian wilayah maupun seluruh wilayah Indonesia, maka

bersama Satuan ABRI lainya segera membentuk Satuan Tugas menjaga Perbatasan.

Sementara itu Sukarelawan-Sukarelawan Kepolisian RI / Korp Brimob / Menpor dan

Komandemen Brimob Daerah Sumut – Aceh disiapkan juga untuk mengambil bagian

dalam Penyusupan ke Malaysia dan Singapura, tak sedikit Sukarelawan-Sukarelawan

kita yang gugur dan Tentara dalam menjalankan Tugas tersebut.

e. Pergantian Jabatan Komandan KOMOBDA Sumut - Aceh

8/19/2019 09E01033

53/96


Pak Amir Sunaryo sebagai Komandan Komobda Sumut – Aceh diganti dengan

Tumpak Tampubolon dan tak lama kemudian Tumpak Tampubolon diganti dengan

09e01033

Documents