PRINSIP-PRINSIP DASAR

PENGGUNAAN LAMBANG PALANG MERAH

Oleh : Arlina Permanasari

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Abstract

The use of the Red Cross emblem has two function, i.e as “protective use”, large in size and used in time of armed conflict; and as “indicative use”, small size and used in time of peace. Internally, both in wartime and peacetime, the Red Cross emblem can only be used by certain organizations which already had permission and authorized by the Government as stipulated in various international treaties and national regulations. The misuse of the emblem, such as imitation, misuse and violations to the rules on the use of the emblem must be stopped because it is inconformity with the existing laws.Key words : red cros emblem , protective use, indicative use, International Red Cross and Red Crescent Movement.

Abstrak

Lambang Palang Merah memiliki dua jenis fungsi, yaitu sebagai “tanda pelindung” yang berukuran besar dan dipakai jika terjadi peperangan; dan sebagai “tanda pengenal” yang berukuran kecil dan digunakan pada waktu damai. Di dalam negeri, baik dalam waktu damai maupun dalam masa peperangan, lambang Palang Merah hanya dapat digunakan oleh lembaga-lembaga tertentu saja, yang telah diberi ijin dan disahkan oleh Pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam berbagai macam peraturan baik yang bersifat internasional maupun nasional. Penyalahgunaan lambang seperti peniruan, pemakaian lambang yang tidak tepat serta pelanggaran terhadap tata-cara penggunaan lambang harus dihentikan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.Kata kunci : lambang palang merah, tanda pelindung, tanda pengenal, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

PENDAHULUAN

Lambang Palang Merah merupakan salah satu lambang yang sangat populer dan hampir

dikenal di segala lapisan masyarakat. Pada masa damai, lambang Palang Merah dapat ditemukan

pada kemasan berbagai macam produk, rumah atau bangunan, kendaraan kesehatan, rumah

sakit, praktek dokter, apotik atau rumah obat, bahkan juga dijadikan gambar atau lambang pada

stiker, kotak obat, mainan, aplikasi pada berbagai macam pakaian, kaos, topi, tas, dan

sebagainya.1 Hal ini tidak mengherankan karena sebagian besar masyarakat masih awam dalam

hal tata-cara penggunaan lambang palang merah. Ternyata hal tersebut merupakan pelanggaran

dari aturan perundangan-undangan Indonesia maupun aturan-aturan hukum secara internasional.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Sejarah terbentuknya Lambang

Diawali dengan terjadinya Perang di Solferino antara tentara Austria dan gabungan tentara

Perancis-Sardinia pada tanggal 24 Juni 1959 di Italia Utara yang mengakibatkan banyak korban

dengan luka mengenaskan dan dibiarkan begitu saja karena unit kesehatan tentara masing-

masing pihak yang bersengketa tidak sanggup lagi untuk menanggulangi para korban, maka

seorang Swiss yang bernama Henry Dunant yang melihat sendiri akibat dari peristiwa tersebut,

berhasil menulis sebuah buku di tahun 1861 yang berjudul “Un Souvenir de Solferino” (Kenang-

kenangan dari Solferino). Dalam bukunya, ia mengajukan gagasan pembentukan organisasi

relawan penolong para prajurit di medan pertempuran, serta gagasan untuk membentuk

perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cedera di medan pertempuran.2

Buku tersebut menggemparkan seluruh Eropa sehingga pada tanggal 17 Pebruari 1863

beberapa warga terkemuka Swiss berkumpul di Jenewa untuk bergabung dengan Henry Dunant

guna mewujudkan gagasan-gagasannya, sehingga kemudian terbentuklah “Komite Internasional

untuk bantuan para tentara yang terluka” (“International Committee for Aid to Wounded

1 Lihat hasil penelitian dari Arlina Permanasari et.all, Penelitian tentang Penyalagunaan Lambang Palang Merah pada Rumah Sakit-Rumah Sakit di Wilayah DKI Jakarta, Juni 1995 dan Arlina Permanasari, et.all, Penelitian tentang Penyalahgunaan Lambang Palang Merah oleh Apotek dan Kalangan Industri di DKI Jakarta , Agustus 2006.2 Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi-konvensi Palang Merah tahun 1949, Bina Cipta, Bandung, 1986, hal. 4.

Soldiers”). Tahun 1875 Komite menggunakan nama “Komite Internasional Palang Merah”

(“International Committee of the Red Cross” / ICRC), hingga saat ini.3

Berdasarkan gagasan Henry Dunant untuk membentuk organisasi relawan, maka

didirikanlah sebuah organisasi relawan di setiap negara yang memiliki mandat untuk membantu

Dinas Kesehatan Angkatan Bersenjata pada waktu peperangan. Organisasi tersebut pada waktu

sekarang disebut dengan “Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Nasional”

(“National Societies”) yang di masing-masing negara dikenal dengan nama Palang Merah

(Nasional) atau Bulan Sabit Merah (Nasional) --misalnya untuk Indonesia dikenal dengan nama

“Palang Merah Indonesia”; di Malaysia disebut dengan “Bulan Sabit Merah Malaysia”.

Sedangkan, untuk menindaklanjuti gagasan Henry Dunant untuk membentuk perjanjian

internasional, maka pada tahun 1864 diadakan suatu Konferensi Internasional yang

menghasilkan perjanjian internasional yang dikenal dengan nama “Konvensi Jenewa untuk

perbaikan dan kondisi prajurit yang cedera di medan perang” (“Geneva Convention for the

amelioration of the condition of the wounded in armies in the field”). Di dalam Konvensi tahun

1864 itulah dilontarkan gagasan untuk memberikan suatu lambang kepada organisasi relawan

yang bertugas memberikan bantuan kepada prajurit yang cedera dalam pertempuran, sehingga

dapat dibedakan dengan organisasi relawan lainnya. Untuk itu, sebagai penghormatan kepada

Henry Dunant yang berkewarganegaraan Swiss atas jasa-jasanya tersebut, maka disepakati

bahwa lambang untuk organisasi relawan tersebut adalah kebalikan dari bendera Swiss, yakni

palang merah (“red cross”) di atas dasar putih. Sejak itulah lambang palang merah mulai

dikenal dan digunakan untuk menolong para korban perang. Lambang palang merah ini

digunakan oleh perhimpunan nasional di negara-negara. Karena banyaknya negara yang

3 Hans Haug, Humanity for All. The International Red Cross and Red Crescent Movement, Henry Dunant Institute, Haupt, Switzerland, 1993, hal. 52.

membentuk Perhimpunan Nasional, maka pada tahun 1919 dibentuk “Liga Perhimpunan Palang

Merah” (“League of Red Cross Societies”), yang bertugas mengkoordinir seluruh perhimpunan

nasional dari semua negara.

Pada tahun 1876 muncul lambang Bulan Sabit Merah yang digunakan oleh Turki (dahulu

Ottoman Empire) serta lambang Singa dan Matahari Merah yang digunakan oleh tentara Persia

(saat ini Republik Islam Iran). Negara-negara lain kemudian juga menggunakan lambang

sendiri, seperti Siam (saat ini Thailand) yang menggunakan lambang Nyala Api Merah (red

flame); Israel menggunakan lambang Bintang David Merah (red shield of david); atau

Afganistan yang menggunakan Red Arrchway (Mehrab-e-Ahmar); demikian pula tahun 1877

Jepang menggunakan strip merah di bawah matahari merah di atas dasar putih (red strip beneath

a red sun on a white ground), lambang Swastika oleh Sri Lanka, atau Palem Merah (red palm)

oleh Siria. Turki dan Persia, mengajukan reservasi pada Konvensi untuk tetap mengunakan

bulan sabit merah dan singa dan matahari merah; sedangkan Siam dan Sri Lanka tidak

menggunakan klausula reservasi dan memutuskan untuk menggunakan lambang palang merah.4

Didukung oleh Mesir dalam Konferensi Diplomatik, akhirnya lambang Bulan Sabit Merah serta

Singa dan Matahari Merah kemudian secara resmi diadopsi dalam Konvensi Jenewa tahun 1929.

Akan tetapi pada tanggal 4 September 1980, Republik Islam Iran memutuskan tidak lagi

menggunakan lambang Singa dan Matahari Merah dan memilih lambang Bulan Sabit Merah

(“red crescent”). Sejak itu, disepakati bahwa tidak diperbolehkan lagi untuk menggunakan

lambang lainnya, kecuali sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Konvensi Jenewa.5

Akhirnya, semakin banyak negara yang membentuk Perhimpunan Nasional dan

tergabung ke dalam Liga Palang Merah (termasuk di Indonesia dibentuk Palang Merah 4 Jean-Francois Queiguiner, “Commentary to the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the adoption of an additional distinctive emblem (Protocol III), International Review of the Red Cross, Vol. 89 No. 865, March 2007, footnote 7, hal. 2-3.5 Francois Bugnion, Red Cross, Red Crescent and Red Crystal, ICRC, Geneva, May 2007, hal. 10-16.

Indonesia berdasarkan Keppres No. 25 tahun 1950 jo. Keppres No. 264 tahun 1963).6 Pada

tahun 1991 Liga Palang Merah tersebut kemudian mengganti namanya menjadi Federasi

Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (International Federation of

the Red Cross and Red Crescent Societies / IFRC).

Adapun, gagasan Henry Dunant untuk membentuk perjanjian internasional telah tercapai

dengan dihasilkannya Konvensi Jenewa tahun 1864 tersebut, yang telah mengalami dua kali

penyempurnaan di tahun 1906 dan 1929, dan akhirnya kemudian disempurnakan dan

dikembangkan menjadi Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan kepada korban perang,

sebelum akhirnya kembali disempurnakan dengan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 yang

mengatur perlindungan para korban perang; di mana aturan mengenai penggunaan lambang juga

terdapat di dalam masing-masing perjanjian internasional tersebut.

Pada bulan Desember 2005, diadakan Konferensi Diplomatik yang menghasilkan suatu

perjanjian internasional, yaitu Protokol Tambahan III (tahun 2005) pada Konvensi-konvensi

Jenewa 1949 yang mengatur tentang penggunaan lambang baru di samping lambang palang

merah dan bulan sabit merah, karena kedua lambang terakhir ini dianggap berkonotasi dengan

suatu agama tertentu. Lambang yang baru tersebut dikenal dengan lambang Kristal Merah (“red

crystal”).7 Kristal merupakan sebagai lambang dari kemurnian (purity) yang seringkali

dihubungkan dengan air, yakni suatu unsur yang esensial bagi kehidupan manusia.8

Dengan demikian, di samping lambang palang merah, terdapat pula lambang bulan sabit

merah dan kristal merah yang telah diakui dan disahkan di dalam perjanjian internasional.

6 Saat ini terdapat 151Perhimpunan Nasional yang menggunakan lambang palang merah dan 32 negara yang menggunakan lambang bulan sabit merah; lihat pada http: //icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/emblem-history7 Lihat pada http://icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/treaties-third%20protocol-emblem-081205

8 Michael Meyer, “The proposed new neutral protective emblem : a long-standing problem”, dalam International Conflict and Security Law : Essays in Memory of Hilaire McCoubrey, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, (edited by Richard Burchill, Nigel D. White, and Justin Morris) hal. 98 sebagaimana dikutip dalam Queguiner, op.cit., hal. 181.

Ketiga lambang tersebut memiliki status internasional yang setara dan sederajat, sehingga

ketentuan pokok tentang tata-cara dan penggunaan lambang palang merah berlaku pula untuk

lambang bulan sabit merah dan kristal merah (sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 ayat(1)

Protokol Tambahan III tahun 2005 yang berbunyi “this Protocol recognizes an additional

emblem in addition to, and for the same purposes as, the distinctive emblem of the Geneva

Conventions. The distinctive emblems shall enjoy the equal status”9) serta dipergunakan oleh

organisasi yang berhak menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang

Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (International Red Cross and Red Crescent

Movement).

b. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (selanjutnya disebut

“Gerakan”) menjamin kesatuan dari berbagai lembaga yang lahir berdasarkan keinginan untuk

membantu para korban perang. “Gerakan” tersebut terdiri atas :10

1. Komite Internasional Palang Merah (ICRC), yang sudah dibentuk pada tahun 1863.

2. Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional, yang didirikan hampir di

setiap negara yang telah menandatangani Konvensi Jenewa 1949.

3. Federasi Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yang mengumpulkan

semua Perhimpunan Nasional sejak tahun 1919.

Anggaran Dasar “Gerakan” menjamin bahwa struktur organisasi mereka bersifat sah di tingkat

internasional. Setiap empat tahun sekali, Untuk meningkatkan kesatuan di antara anggota-

anggotanya, maka “Gerakan” setiap empat tahun sekali mengadakan Konferensi Internasional

9 Pasal 2 ayat (1) Protokol Tambahan III tahun 2005.10 Lihat Pasal 1 ayat(1) Statuta “Gerakan” dan lihat juga dalam Mukadimah Statuta “Gerakan”; dalam ICRC – IFRC, Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement, 13th Edition, Geneva, 1994, hal. 417.

Palang Merah dan Bulan Sabit merah. Konferensi ini dihadiri oleh ICRC, IFRC, Perhimpunan

Nasional serta wakil dari negara penandatangan Konvensi Jenewa. Konferensi Internasional

tersebut merupakan Dewan Pertimbangan Agung dari “Gerakan”, yang membahas garis besar

kebijakan, prinsip dasar Hukum Humaniter, dan hal-hal utama yang berkaitan dengan soal

organisasi dan operasional lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dasar “Gerakan” adalah prinsip-prinsip yang

harus dimiliki oleh organisasi yang menjadi anggota “Gerakan”, yakni ICRC,11 IFRC12 dan

Perhimpunan Nasional.13 Prinsip-prinsip tersebut disahkan pada tahun 1965 di Wina, Austria

oleh Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-20, yang terdiri dari

tujuh buah prinsip, yaitu :14

1. Kemanusiaan (“humanity”)

Prinsip ini berarti bahwa Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah lahir untuk

memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada para korban perang, mencegah dan

mengurangi penderitaan manusia di manapun, dengan memanfaatkan kemampuannya baik

secara nasional maupun internasional. Tujuannya adalah untuk melindungi jiwa dan

kesehatan serta menjamin penghargaan bagi manusia dengan mengedepankan saling

pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian abadi diantara umat manusia.

2. Kesamaan (“impartiality”)

Dalam kegiatannya, maka “Gerakan” menyamakan dan tidak membedakan atas dasar

kebangsaan, ras, agama, status maupun pandangan politik. “Gerakan” berupaya untuk

meringankan penderitaan individu dan hanya membedakan korban menurut keadaan 11 Lihat Pasal 4 ayat 1(a) Statuta ICRC dalam ibid., hal. 449.12 Lihat Mukadimah Konstitusi IFRC dalam ibid., hal. 456.13 Lihat Pasal 6 Anggaran Dasar Palang Merah Indonesia, dalam Kantor Pusat Palang Merah Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia, Jakarta, 1999, hal. 6.14 ICRC Publications, Mengenal Lebih Jauh tentang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, ICRC Delegation Jakarta, hal. 8.

kesehatannya, sehingga prioritas diberikan kepada korban yang keperluannya paling

mendesak.

3. Kenetralan (“neutrality”)

Dalam rangka untuk menjaga kepercayaan para pihak, maka Gerakan berprinsip tidak akan

berpihak di dalam perselisihan atau terlibat di dalam kontroversi yang bersifat politis, rasial,

keagamaan atau ideologis.

4. Kemandirian (“independence”)

Gerakan merupakan pihak-pihak yang mandiri. Perhimpunan Nasional, yang melakukan

jasa-jasa kemanusiaan dan membantu Pemerintah serta tunduk pada hukum nasional di

negaranya, harus selalu mempertahankan kemandiriannya sehingga mereka setiap saat

dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Gerakan.

5. Kesukarelaan (“voluntary service”)

Tujuan dari seluruh kegiatan Gerakan adalah bersifat sukarela dan tidak bermaksud sama

sekali untuk mencari keuntungan.

6. Kesatuan (“unity”)

Yang dimaksud kesatuan adalah hanya dapat didirikan satu Perhimpunan Palang Merah

atau Bulan Sabit Merah Nasional di dalam suatu negara. Palang Merah atau Bulan Sabit

Merah tersebut harus terbuka bagi semua orang dan harus melaksanakan pelayanan

kemanusiaannya di seluruh wilayah negara.

7. Kesemestaan (“universality”)

Anggota-anggota Gerakan diakui di seluruh negara. Masing-masing memiliki status atau

kedudukan yang sama dan berbagi tanggung jawab dan kewajiban yang sama guna saling

bantu membantu di seluruh dunia.

c. Fungsi Lambang dan siapa yang berhak menggunakannya

Lambang palang merah memiliki dasar hukum di tingkat internasional, antara lain,

seperti dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol-protokol Tambahannya

tahun 1977 serta Regulation on the Use of the Red Cross or Red Crescent by the National

Societies tahun 1991 (selanjutnya disebut Regulation).

Lambang palang merah dipergunakan sesuai dengan aturan di dalam Pasal 44 Konvensi

Jenewa 1949 yang meliputi dua jenis penggunaan, yaitu dipergunakan sebagai ‘tanda

pelindung’ (“protective use”) dan ‘tanda pengenal’ (“indicative use”).15 Sedangkan

Regulation on the Use of the Red Cross or Red Crescent by the National Societies tahun

1991 mengatur secara lebih detail tentang tata-cara ke dua jenis penggunaan tersebut.

1. Penggunaan lambang sebagai tanda pelindung (“protective use”)16

Penggunaan lambang sebagai tanda pelindung (ilustrasi lihat pada Lampiran 1)

pada masa peperangan terutama ditujukan bagi anggota-anggota personil medis dari

Dinas Kesehatan Angkatan Bersenjata yang sedang bertugas membantu tentara yang

terluka dan sakit di medan peperangan, sehingga dalam melakukan tugas medis

tersebut, mereka harus dihormati dan dilindungi.17 Di samping dinas kesehatan, anggota

perhimpunan nasional maupun anggota organisasi kemanusiaan lainnya yang diijinkan

oleh penguasa militer yang berwenang, dapat menggunakan lambang ini pada waktu

peperangan guna menjalankan mandat kemanusiaanya.

15 Arlina Permanasari et.all, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta, 1999, hal. 321-327.16 Lihat Regulation tentang lambang sebagai tanda pelindung, ICRC – IFRC, Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement, 13th Edition, Geneva, 1994, hal. 551-568.17 Pasal 1 (alinea pertama) Regulation menyebutkan bahwa, “..the emblem is meant to mark medical personnel and religious personnel and equipment which must be respected and protected in armed conflict”; ibid., 1994, hal. 552.

Bagi para personil yang berhak menggunakannya sebagai tanda pelindung,

lambang palang merah dipakai dalam bentuk ban lengan dan dipakai di sebelah kiri.

Ban lengan ini sedemikian rupa harus terlihat dengan jelas (cukup besar) ketika ia

menjalankan tugas kemanusiaan dan personil tersebut harus membawa kartu identitas

yang dikeluarkan oleh Pemerintah mengenai statusnya. Ukuran lambang sebagai tanda

pelindung harus besar. Sedangkan bagi kendaraan atau bangunan yang berhak

menggunakan lambang, maka penempatan lambang harus diletakkan sedemikian rupa

sehingga terlihat jelas dari jauh maupun dari udara, misalnya diletakkan di atap

bangunan/kendaraan atau pada sisi-sisinya dengan ukuran yang besar.

Dengan demikian yang berhak menggunakan lambang dalam ukuran besar, yakni sebagai

tanda pelindung ketika terjadi peperangan adalah :

a. Dinas Kesehatan Angkatan Bersenjata.

b. Perhimpunan Palang Merah yang telah diakui dan disahkan oleh Pemerintahnya

untuk membantu Dinas Kesehatan Angkatan Bersenjata. Mereka yang boleh

menggunakan lambang sebagai sarana pelindung hanyalah personil dan peralatan

yang digunakan untuk membantu Dinas Kesehatan yang resmi, untuk tujuan yang

sama seperti Dinas Kesehatan militer dan tunduk pada hukum dan peraturan militer.

c. Rumah sakit sipil yang telah diakui oleh Pemerintah dan diberi hak untuk memasang

lambang sebagai sarana perlindungan.

d. Semua kesatuan medis sipil (Rumah Sakit, Pos P3K dan sebagainya) yang telah

disahkan dan diakui oleh penguasa yang berwenang (berlaku bagi negara yang telah

meratifikasi Protokol Tambahan I tahun 1977).

e. Perhimpunan penolong sukarela lainnya, yang telah memenuhi persyaratan yang

berlaku bagi Perhimpunan Nasional, yang boleh memakai lambang hanyalah personil

dan perlengkapan yang digunakan pada Dinas Kesehatan militer, serta tunduk pada

hukum dan peraturan militer.

Sedangkan penggunaan lambang sebagai tanda pengenal pada waktu peperangan hanya

boleh digunakan oleh Perhimpunan Nasional; dalam hal ini guna menghindari adanya

kebingungan dengan pemakaian lambang sebagai tanda pelindung pada waktu perang, maka

lambang yang digunakan tidak boleh dipasang pada ban lengan atau di atap bangunan.

2. Penggunaan lambang sebagai tanda pengenal (“indicative use”)18

Lambang selain dapat dipergunakan sebagai tanda pelindung, dapat juga

dipergunakan sebagai tanda pengenal (ilustrasi lihat pada Lampiran 2). Tanda pengenal

menunjukkan bahwa si pemakai tanda pengenal adalah orang-orang atau objek-objek

yang ada kaitannya dengan gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional.19

Anggota perhimpunan Nasional diperpolehkan memakai lambang sebagai tanda

pengenal ini pada waktu melaksanakan tugas, tetapi dengan ukuran yang kecil. Pada

saat tidak sedang menjalankan tugas, mereka hanya boleh memakai emblem dalam

ukuran yang sangat kecil, misalnya dalam bentuk badge, jepitan dasi, pin, dan

sebagainya. Ketentuan ini juga berlaku bagi Palang Merah Remaja dengan

mencantumkan kata Palang Merah Remaja atau singkatannya.

18 Keterangan pada bagian ini merupakan ringkasan dari Regulation tentang lambang sebagai tanda pelindung, ibid., hal. 551-568.

19 Pasal 1 (alinea kedua ) Regulation tahun 1991 menyebutkan bahwa “…the indicative use of the emblem serves to show that the persons or object are linked to the movement”, ibid., hal. 552.

Selain mengatur tentang penggunaan lambang sebagaimana di atas, dalam

Regulation juga diatur tentang penggunaan lambang untuk tujuan diseminasi

(sosialisasi) dan kegiatan pengumpulan dana (“fund-raising”). Perhimpunan Nasional

dapat memakai lambang sebagai tanda pengenal untuk mendukung kampanye atau

kegiatannya agar diketahui oleh masyarakat umum; untuk menyebarluaskan

pengetahuan tentang Hukum Humaniter Internasional dan Prinsip-prinsip Fundamental

Perhimpunan Nasional atau untuk mengumpulkan dana. 20

Apabila ditampilkan pada bahan cetakan (printed matter), objek atau bahan iklan

lain untuk suatu kampanye; maka lambang harus disertai nama Perhimpunan, teks atau

gambar-gambar yang dipublikasikan, akan tetapi jangan sampai memberikan sugesti

bahwa objek tersebut mendapatkan perlindungan dari Hukum Humaniter atau

keanggotaan “Gerakan”, atau memberikan kesempatan penyalahgunaan di kemudian

hari, sehingga objek tersebut harus dalam ukuran yang kecil, atau dari bahan yang

mudah rusak atau cepat hancur. Perhimpunan Nasional yang bekerjasama dengan

perusahaan dagang atau organisasi lain untuk melaksanakan kegiatannya, dapat

menampakkan cap atau logo perusahaan, atau kalimat lainnya asalkan sesuai dengan

syarat berikut ini :21

a. Jangan menimbulkan anggapan bahwa ada kaitan antara kegiatan perusahaan atau

kualitas produk dengan emblem atau Perhimpunan Nasional sendiri;

b. Perhimpunan Nasional tetap mengawasi jalannya kampanye, menentukan di mana

cap atau logo atau kalimat dari perusahaan yang ditampilkan;

20 Lihat Pasal 23 ayat(1) dan (2) Regulation.21 Arlina Permanasari et.all, op.cit.,, hal. 325-326.

c. Perusahaan yang bersangkutan tidak boleh terlibat dengan kegiatan yang

bertentangan dengan tujuan dan prinsip Gerakan atau yang oleh masyarakat umum

dianggap controversial;

d. Perhimpunan Nasional setiap saat berhak membatalkan kontrak tertulis dengan

perusahaan yang bersangkutan bila kegiatan tersebut merongrong rasa hormat

terhadap emblem;

e. Keuntungan materiil atau financial yang diperoleh Perhimpunan Nasional dari

kampanye, harus bersifat substansial;

f. Kontrak tersebut harus disetujui oleh Pimpinan Pusat dari Perhimpunan Nasional.

Di samping ketentuan di atas, Perhimpunan Nasional dapat menyetujui pemakaian

lambang untuk dijual di pasaran, asalkan objek tersebut menggambarkan individu atau

objek yang memang benar-benar berhak menggunakan lambang. Namun ijin tersebut

hanya atau terbatas untuk jangka waktu tertentu dan untuk objek tertentu saja.

Perhimpunan Nasional juga dapat memberi ijin untuk memakai lambang pada

lembaga yang tidak mempunyai tujuan komersial dan tujuannya hanya untuk

menyampaikan atau mempromosikan kegiatan Perhimpunan atau “Gerakan”.

Adapun, pemakaian lambang atau kata-kata “palang merah” atau “palang Jenewa”,

atau tanda atau sebutan apapun lainnya yang merupakan tiruan dari lambang yang

banyak dilakukan oleh perseorangan, perkumpulan-perkumpulan, maupun perusahaan

merupakan suatu pelanggaran hukum dan oleh karenanya harus dilarang, apapun

maksud dari pemakaian itu dan tanpa mengindahkan tanggal penggunaannya.

Sedangkan penggunaan lambang sebagai tanda pelindung yang dipakai pada waktu

damai, dapat dilakukan oleh unit-unit kesehatan Perhimpunan Nasional (termasuk

Rumah Sakit, Pos P3K milik Perhimpunan Nasional, dll) dan sarana transportasi (laut,

udara dan darat) yang bertugas melakukan tujuan medis pada masa peperangan namun

dapat memakai atau memajang lambang tersebut sebagai tanda pelindung pada masa

damai dengan seijin Pemerintah.

Adapun, berbeda dengan ke dua lambang sebelumnya, penggunaan lambang Kristal

Merah dapat memungkinkan negara-negara yang tidak ingin menggunakan lambang

palang merah ataupun bulan sabit merah untuk bergabung ke dalam “Gerakan”; serta

kemungkinan untuk menggunakan lambang palang merah dan bulan sabit merah secara

bersama-sama. Lambang Kristal Merah sebagai tanda pengenal dapat ditampilkan

bersama-sama dengan bulan sabit merah maupun palang merah atau kedua-duanya di

dalam badan lambangnya, atau semata-mata hanya menggunakan lambang Kristal

Merah saja, atau menggunakan simbol lainnya yang telah secara efektif digunakan dan

telah dikomunikasikan dengan negara-negara penandatanganan lainannya.22 Adapun

penggunaannya sebagai tanda pelindung, ditampilkan dalam ukuran yang besar,

sebagaimana berlaku pula pada lambang palang merah dan bulan sabit merah (Lihat

lampiran 4).

Fungsi dan mereka yang berhak menggunaan lambang palang merah dapat dilihat pada

tabel berikut :23

SIFAT MASA DAMAI MASA KONFLIK BERSENJATA

22 Lihat Pasal 3 ayat (1) Protokol Tambahan III tahun 2005.23 ICRC, Penjelasan mengenai Hukum Humaniter Internasional, Transparansi.

LambangTanda

Pengenal1. Oleh Palang Merah

Nasional (PMI jika di Indonesia)

1. Oleh Palang Merah Nasional

a. Untuk kegiatan yang sesuai dengan prinsip dasar palang merah

a. Ukuran harus kecil

b. Sesuai peraturan nasional b. Lambang tidak boleh dibubuhkan pada ban lengan atau di atap gedung-gedung

2. Oleh Organisasi lain, jika:

Untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan di bawah dinas kesehatan angkatan bersenjata.

a. Palang Merah Nasional setuju

b. Untuk ambulans dan pos kesehatan bebas biaya

c. Bekerja sesuai prinsip dasar palang merah

Tanda Pelindung

1. Oleh prasarana medis (RS, Pos Kesehatan…)

1. Oleh Dinas Kesehatan Angkatan Bersenjata

2. Oleh sarana pengangkutan milik Palang Merah Nasional, jika :

2. Oleh personil dan prasarana medis dan sipil, serta pemimpin agama

a. Atas persetujuan instansi yang berwenang

3. Oleh Palang Merah Nasional atau organisasi lain, jika :

b. Digunakan untuk kebutuhan medis

a. Ukuran lambang besar

b. Ijin oleh instansi yang berwenang

c. Berada di bawah dinas kesehatan angkata bersenjata

d. Pada waktu membantu dinas kesehatan angkatan bersenjata

d. Penggunaan Lambang yang salah

Setiap negara pihak peserta Konvensi Jenewa 1949 mempunyai kewajiban untuk

mengadopsi semua ketentuan yang bertujuan untuk mencegah dan menekan setiap penggunaan

lambang yang salah, khususnya undang-undang tentang perlindungan pemakaian lambang.

Dalam hal ini Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dengan Undang-undang

Nomor 59 Tahun 1958, dan telah menyelesaikan Rancangan Undang-undang mengenai

Lambang Palang Merah.

Adapun, penggunaan lambang yang salah (contoh lihat pada Lampiran 3), dapat terdiri dari tiga

jenis penyalahgunaan lambang, yakni :24

1. Peniruan

Yang dimaksud dengan peniruan dalam hal ini adalah digunakannya tanda-tanda yang

mungkin bisa membingungkan dengan lambang palang merah atau bulan sabit merah

karena warna dan model yang mirip-mirip, baik dilihat dari dekat atau dari jauh.

2. Penggunaan yang tidak tepat

Dalam hal ini terdapat dua jenis penyalahgunaan, yakni :

a. Penggunaan lambang palang merah atau bulan sabit merah oleh pihak-pihak yang

tidak berhak untuk menggunakan lambang tersebut, misalnya perusahaan komersial,

Lembaga Swadaya Masyarakat, perseorangan, dokter, apoteker pribadi, dsnya.

b. Penggunaan lambang oleh orang-orang yang berhak menggunakannya, akan tetapi

dalam kenyataannya menerapkan penggunaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip

dasar gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional (misalnya seseorang

yang berhak akan tetapi menyalahgunakan lambang pada saat bebas tugas).

3. Pelanggaran.

Pelanggaran terjadi apabila lambang palang merah atau bulan sabit merah pada masa

perang dipakai untuk melindungi kombatan yang bersenjata atau mengangkut peralatan

militer atau untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan militer

24 Markas Besar Palang Merah Indonesia, “Lambang”, Leaflet; diterjemahkan dari ICRC, “The Emblem”, Leaflet, Geneva, KI/01/IV/96 2.000.

(misalnya ambulans, helicopter dengan lambang palang merah tetapi digunakan untuk

mengangkut tentara atau kendaraan amunisi). Jika ini terjadi maka termasuk ke dalam

kategori pelanggaran berat yang dinamakan dengan kejahatan perang (war crimes).

e. Aturan-aturan Pokok mengenai penggunaan Lambang

Berdasarkan hukum nasional Indonesia, masalah lambang telah diatur di dalam berbagai

peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keppres No. 25 tahun 1950 tentang pengesahan Anggaran Dasar Perhimpunan Palang

Merah Indonesia;

2. Undang-undang No. 59 tahun 1958 tentang ratifikasi Konvensi-konvensi Jenewa 1949

tanpa reservasi;

3. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 1/ Peperti tahun 1962 tentang pemakaian /

penggunaan tanda dan kata-kata palang merah;

4. Keppres No. 246 tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia;

5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia,

yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) ke-XVII PMI di Jakarta pada

tanggal 28-30 Nopember 1999;

6. Undang-undang No. 14 tahun 1997 yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 15

tahun 2001 tentang merk (Pasal 6 ayat 2b);

7. Kitab Undang-undang Hukum Pidana / KUHP (Pasal 565);

8. Rancangan Undang-undang / RUU tentang Lambang Palang Merah (belum disahkan).

Adapun, berdasarkan aturan perjanjian internasional, masalah lambang palang merah telah diatur

di dalam :

1. Geneva Convention 1864 (Pasal 7);

2. Geneva Convention 1929 (pengakuan secara resmi Lambang bulan sabit merah yang

setara dengan Lambang palang merah);

3. Geneva Convention I tahun 1949 (Pasal 38-44, Pasal 53, Pasal 54);

4. Geneva Convention II tahun 1949 (Pasal 41-45);

5. Geneva Convention IV tahun 1949 (Pasal 18-22);

6. Additional Protocol I tahun 1977 (Pasal 18, Pasal 85, Lampiran I Pasal 1-5);

7. Additional Protocol II tahun 1977 (Pasal 12);

8. Statutes of the International Red Cross and Red Crescent Movement (1986);

9. Regulation on the Use of the Emblem of the Red Cross or the Red Crescent by the

National Societies (disetujui dalam Konferensi Internasional ke-20 di Wina tahun 1965

dan direvisi oleh Council of Delegates, Budapest, 1991).

Di samping itu terdapat pula ketentuan pendukung lainnya yang dikenal dengan Paris

Convention 1883 mengenai ‘industrial property’ (Pasal 6), yang juga telah diratifikasi oleh

Indonesia dengan Keppres No. 15 tahun 1997 tentang ratifikasi Paris Convention.

DAFTAR PUSTAKA

Arlina Permanasari et.all, Penelitian tentang Penyalagunaan Lambang Palang Merah pada Rumah Sakit-Rumah Sakit di Wilayah DKI Jakarta, Juni 1995.

---------------------------------, Penelitian tentang Penyalahgunaan Lambang Palang Merah oleh Apotek dan Kalangan Industri di DKI Jakarta, Agustus 2006.

---------------------------------, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta, 1999.

Bugnion, Francois, Red Cross, Red Crescent and Red Crystal, ICRC, Geneva, May 2007.

Haug, Hans , Humanity for All. The International Red Cross and Red Crescent Movement, Henry Dunant Institute, Haupt, Switzerland, 1993.

ICRC – IFRC, Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement, 13th

Edition, Geneva, 1994.

ICRC Publications, Mengenal Lebih Jauh tentang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, ICRC Delegation Jakarta.

Meyer, Michael, “The proposed new neutral protective emblem : a long-standing problem”, dalam International Conflict and Security Law : Essays in Memory of Hilaire McCoubrey, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, (edited by Richard Burchill, Nigel D. White, and Justin Morris).

Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi-konvensi Palang Merah tahun 1949, Bina Cipta, Bandung, 1986.

Queiguiner, Jean-Francois, “Commentary to the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the adoption of an additional distinctive emblem (Protocol III), International Review of the Red Cross, Vol. 89 No. 865, March 2007.

Palang Merah Indonesia, Kantor Pusat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia, Jakarta, 1999.

Palang Merah Indonesia, Markas Besar, “Lambang”, Leaflet; diterjemahkan dari ICRC, “The Emblem”, Leaflet, Geneva, KI/01/IV/96 2.000.